Perencanaan Pajak PPh Ps 22,23,24,25

Perencanaan PajakPPh Ps 22,23,24,25Kelompok 8AgendaPPh Pasal 22PPh Pasal 23PPh Pasal 24PPh Pasal 25Perencanaan PajakSurat Keterangan BebasRekonsiliasi FiskalDefinisi PPH PS 22Pajak penghasilan pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain,berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor aTau kegiatan usaha di bidang lainPemungut PPh Ps 22Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 .Pemungut PPh pasal 22 adalah:Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai,atas impor barangBendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)Kuasa pengguna anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPABadan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotifProdusen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumasIndustri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan pertanian dan perikanan

Obyek PPH Pasal 22Impor barangPembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaranPembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayarIndustri baja dan industri otomotifPenjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumasPenjualan hasil industri dalam negeriPembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri dan ekspotirTata Cara Pemungutan & Penyetoran PPH Pasal 22Pemungutan PPh Ps 22 atas impor barang dilaksanakan dGn cara penyetoran oleh importir yg bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yg ditunjuk oleh Menteri Keuangan.Pemungutan PPH PS22 atas pembelian barang oleh Pemungut Pajak (bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit spm) wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau yg ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dGn menggunakan Surat Setoran Pajak yg telah di isi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara malalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.Tata Cara Pemungutan & Penyetoran PPH Pasal 22Pemungut PPH PS22 atas pembelian bahan-bahan utk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yg bergerak dlm sektor kehutanan, perkebunan, pertanian & perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos , bank devisa, atau bank yg ditunjuk oleh Menteri Keuangan dgn menggunakan Surat Setoran Pajak.Penyetoran PPH Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan pemungut menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yg berlaku sbg bukti pemungutan pajak.Pemungutan pajak wajib menerbitkan bukti Pemungutan PPH Pasal 22 dlm rangka 3 (tiga),yaitu:Lembar kesatu untuk wajib pajak(pembeli/pedagang pengumpul)Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak(dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22)Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.Tarif PPh Ps 22Tarif 2,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)Tarif 0,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)Tarif 7,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API)Tarif 7,5% dari harga jual lelang diterapkan untuk impor yang dikuasai.Tarif 1,5% dari harga pembelian untuk pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan pejabat penerbit Suarat Perintah MembayarTarif PPh Ps 22Tarif 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU PertaminaTarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU bukan pertamina dan Non SPBUTarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan bahan bakar gasTarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan pelumasTarif 0,1% dari DPP PPN untuk penjualan kertas hasil produksi di dalam negeri oleh industri kertasTarif PPh Ps 22Tarif 0,25% dari DPP PPN untuk penjualan semua jenis semen hasil produksi di dalam negeri oleh industri semenTarif 0,45% dari DPP PPN untuk penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih didalam negeri oleh industry otomotifTarif 0,3% dari DPP PPN untuk penjualan baja di dalam negeri oleh industry bajaTarif 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN untuk pembelian bahan-bahan untuk keperluan industry atau ekspor oleh badan usaha industry atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan.Contoh PerhitunganContoh 1: Menghitung PPh Pasal 22 atas impor PT Perdana adalah importir barang-barang elektrik yang mempunyai API, pada bulan Mei 2011 melakukan impor barang Jepang dengan harga faktur US $100,000.00. Biaya asuransi yang dibayar diluar negeri dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean (Indonesia) masing-masing sebesar 2% dan 5% dari harga faktur. Tarif bea masuk dan bea msuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah US $1.00 = Rp 8.500,00. Hitunglah PPh pasal 22!a) Menentukan Nilai Impor-Harga faktur (cost)US $ 100,000.00 -Biaya asuransi (insurance): 2% x US $100,000,00 US $ 2,000.00 -Biaya angkut (freight): 5% x US $ 100,000.00 US $ 5,000.00 CIF (cost,insurance,freight) US $ 107,000.00 Kurs US $1,00 = Rp8.500,00 CIF (dalam rupiah): US $107,000.00 x Rp8.500,00 = Rp 909.500.000,00Ditambah: - Bea masuk: 20% x Rp 909.500.000,00 Rp 181.900.000,00 - Bea masuk tambahan: 10% x Rp909.500.000,00 Rp 90.950.000,00

Nilai impor Rp1.182.350.000,00

b) Menghitung PPh pasal 22-impor 2,5% x Rp1.182.350.000,00 = Rp 29.558.750,00

Jika importir yang bersangkutan tidak mempunyai API, besarnya PPh Pasal22 adalah: 7,5%x Rp1.182.350.000,00 = Rp 88.676.250,00DEFINISI PPH PS 23Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

PemOTONG dAN penerima penghasilanPemotong PPh Ps 23Badan pemPerintah;Subjek Pajak badan dalam negeri;Penyelenggaraan kegiatan;Bentuk Usaha Tetap (BUT);Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;WP OP DN tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Ps 23WP DN;BUT.

TARIF PPH PS 23 (sekilas)15% dari jumlah bruto atas:dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.Banyak LAGIBukan OBYEK PPH PS 23Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.DEFINISI PPH PS 24Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di dalam negeri.Contoh 1PT. LOLA di Madiun dlm thn pajak 1997 menerima & memperoleh penghasilan netto dari sumber luar negeri sbb :Hasil usaha di Singapura dalam tahun pajak 1995 sebesar Rp. 800.000.000Deviden atas pemilikan saham pada "IJB Ltd" di Australia sebesar Rp. 200.000.000 yaitu sebesar dari keuntungan tahun 1992 yg ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 1996 dan baru dibayar pada tahun 1997Deviden atas penyertaan saham sebanyak 70% pada "AAM Ltd" di Hongkong yg sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp. 75.000.000, yaitu berasal dari keuntungan saham 1996 yg berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh pada tahun 1996.Bunga kwartal IV tahun 1995 sebesar Rp. 100.000.000 dari "Iqbal Corpal" di Kuala Lumpur yang baru akan diterima pada bulan mei tahun 1997.

Penghasilan dari sumber luar negeri yg digabungkan dgn penghasilan dlm negeri dalam tahun pajak 1996 adalah penghasilan pada huruf a, b, dan c, sedangkan penghasilan pada huruf d, digabungkan dgn penghasilan dalam negeri tahun pajak 1997.PT. Samudera Pasai memiliki saham Moscow Inc. yang berkedudukan di Russia. Selama tahun 2013, Moscow Inc. memperoleh laba sebelum pajak sebesar $ 300.000,00, di mana separuhnya diakumulasikan sebagai laba ditahan. Tarif pajak yg berlaku di Russia adalah 15% untuk PPh badan (corporate income tax) dan 10% untuk pajak dividen. Berapakah nilai kredit pajak yg diperoleh PT. Samudera Pasai?

Jawaban:Laba sebelum pajak Moscow Inc$ 300.000,00PPh badan (corporate income tax)$ 45.000,00Laba setelah pajak$ 255.000,00Dividen dibagikan$ 127.500,00Pajak atas dividen$ 12.750,00Dividen yang dikirim ke Indonesia$ 114.750,00

PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT. Samudera Pasai adalah pajak yg langsung dikenakan atas penghasilan yg diterima atau diperoleh di luar negeri, yakni sebesar $ 12.750. Adapun PPh badan atas Moscow Inc. tidak dapat dikreditkan karena tidak dikenakan langsung atas penghasilan yg diterima atau diperoleh PT. Samudera Pasai di luar negeri.

Contoh 2Batas MAKSIMUM KREDIT PAJAK PPH PS 24Batas Maksimum Kredit Pajak tidak boleh melebihi nilai Pajak Terutang sesuai Pasal 17.Jika tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri (LN) LEBIH KECIL daripada di dalam negeri (DN); atau jika tengah WP mengalami rugi fiskal dalam negeri (Kerugian Usaha) maka Nilai Pajak Dikreditkan dalam hal ini = Beban Pajak yang Telah Dipotong di Luar Negeri.Jika tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri (LN) LEBIH BESAR daripada di dalam negeri (DN), maka KREDIT

KETENTUAN PPH PS 24Unsur penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri.Kerugian di luar negeri tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan total.Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang sesuai ketentuan.Jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi nilai yang boleh dikreditkan, maka atas selisih lebih dari Kredit Pajak yang diperbolehkan tidak dapat dikompensasikan di tahun fiskal mendatang.Saat menerima penghasilan dari LN, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan.Pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar di muka.Saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan, walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan.DEFINISI PPH PS 25PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama tahun berjalan yang merupakan angsuran dari pajak yang akan terhutang untuk satu tahun pajak/bagian tahun pajakKetentuan PPh PS 25Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; danPajak Penghasilan yang dibayar atau terutang dluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Selanjutnya dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 1PPh TERUTANG CFM SPT TAHUNAN PPh 2009 Rp 50.000.000. DIKURANGI : PPh YG DIPOTONG PEMBERI KERJA (PPh PASAL 21) Rp 15.000.000.PPh YG DIPUNGUT PIHAK LAIN (PPh PASAL 22) Rp 10.000.000.PPh YG DIPOTONG PIHAK LAIN ( PPh PASAL 23) Rp 2.500.000.KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh PASAL 24) Rp 7.500.000.JUMLAH KREDIT PAJAK Rp 35.000.000.SELISIH Rp 15.000.000.BESARNYA ANGSURAN YG HARUS DIBAYAR SENDIRI SETIAP BULAN UNTUK TAHUN 2010 Rp 1.250.000.(Rp 15.000.000 : 12)PPh PS 25 untuk WP OPBagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (WPOP Karyawan) yang memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja, baik karena bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja maupun memiliki penghasilan lain selain dari pekerjaan dan penghasilan lain tsb bukan merupakan obyek PPh final, maka selain diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan (SPT 1770-S) juga memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh pasal 25 setiap bulan.

Besarnya PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh wajib pajak dihitung berdasarkan PPh yang terutang dalam SPT Tahunan tahun sebelumnya setelah dikurangi dengan pemotongan yang dilakukan pihak lain yang dapat dikreditkan dan dibagi 12 (dua belas). Jatuh tempo pembayaran PPh pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jika jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran Angsuran PPh pasal 25 ini, wajib dilaporkan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur maka penyampaian SPT Masa PPh pasal 25 harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Contoh 2Trio Setiawan seorang supervisor perusahaan textile, namun pada hari Sabtu dan Minggu juga berprofesi sebagai marketing property. Pada SPT tahunan 2007 menunjukkan data bahwa PPh terutang adalah sebesar Rp15.000.000, sementara pajak yang telah dibayarkan selama tahun 2007 (PPh pasal 21,22,23 dan 24) adalah sebesar Rp.11.500.000. Maka besarnya PPh pasal 25 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

PPh terutang berdasar SPT tahunan 2007= 15.000.000Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24= 11.500.000Selisih: 15.000.000 11.500.000 = 3.500.000PPh Pasal 25 tahun 2008/bulan= 3.500.000 : 12= 291.667

Definisi SKB dan PERUNTUKANNYASKB berfungsi sbg surat keterangan yang memiliki kekuatan hukum bahwa WP yg memegang surat tsb terbebas dari kewajiban perpajakan. Tentu tidak semua pajak sertamerta bebas sEmua. Hanya jenis pajak yang tercantum dalam SKB saja yg terbebaskan.

Jenis SKB ini beragam, antara lain SKB PPN, SKB PPh 21, SKB PPh 22 Impor, SKB PPh 23, SKB PPh 4 (2) atau Pemotongan/pemungutan pajak (KEP-192/PJ./2002).

Untuk memperoleh SKB ini WP harus mengajukan surat permohonan dg bahasa indonesia (sebutkan jenis pajak yg ingin dibebaskan), serta lampiran pendukung ke KPP Pratama dimana WP terdaftar.

WP YG BERHAK MENGAJUKAN SKBSebagaimana diatur dalam PER-1/PJ/2011, Tata Cara Pengajuan SKB berlaku untuk PPh Ps 21, Pasal 22 Impor, Pasal 22 selain Impor, dan Pasal 23.WP yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, dalam hal: WP yang baru berdiri dalam tahun pajak berjalan dan masih dalam tahap investasi;WP belum sampai pada tahap produksi komersial; atauWP mengalami suatu peristiwa yg berada di luar kemampuan (force majeur).WP yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dimana besarnya kompensasi kerugian fiskal adalah kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yg masih dapat dikompensasikan yg tercantum dlm Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak.Wajib Pajak yg dPt membuktikan Pajak Penghasilan yg telah & akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yg akan terutang.Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenakan pajak bersifat final.

SYARAT PENGAJUAN SKBPermohonan diajukan sCR tertulis KPD KA KPP SEtempat WP terdaftar GN menggunakan formulir yg telah ditetapkan.Satu permohonan diajukan untuk setiap jenis pemotongan dan/atau pemungutan PPh PS 21, PS 22 Impor, PS 22 selain Impor, & PS 23.Setiap permohonan dilampiri dgn penghitungan Pajak Penghasilan yg diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan, kecuali bagi Wajib Pajak yg atas seluruh penghasilannya dikenakan pajak bersifat final. Penghitungan Pajak Penghasilan yg diperkirakan akan terutang paling sedikit harus memuat: peredaran usaha & luar usaha tahun berjalan serta perkiraan peredaran usaha & luar usaha dLm 1 THN pajak;biaya fiskal tahun berjalan & perkiraan biaya fiskal dalam satu tahun pajak, kecuali bagi Wajib Pajak yG menggunakan norma penghitungan penghasilan neto;perkiraan Pajak Penghasilan yg akan terutang dalam satu tahun pajak;Pajak Penghasilan yg telah dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dlm tahun berjalan; danperkiraan Pajak Penghasilan yg akan dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dlm tahun berjalan.Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan, kecuali bagi Wajib Pajak Wajib Pajak yg baru berdiri.

PENOLAKAN,PENERBITAN,LEGALITAS & MASA BERLAKU SKBWP dapat mengajukan kembali Pemohonan utk memperoleh SKB, & menunggu kembali lama pengerjaan dan pemberian keputusan yaitu 5 (lima) hari kerja. Bila jangka waktu 5 (lima) hari terlewati, WP hrs segera ke KPP utk pengurusan SKB tSB (umumnya bila tdk ada surat penolakan, berarti permohonan diterima).Kepala KPP hrs memberikan keputusan dgn menerbitkan SKB atau surat penolakan permohonan SKB dlm jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.Wajib Pajak yg telah mendpt surat penolakan permohonan SKB sehubungan dgn Tdk terpenuhinya persyaratan, dapat mengajukan kembali permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.Apabila dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan WP dianggap diterima.Dlm hal permohonan WP dianggap diterima, Kepala KPP wajib menerbitkan SKB dlm jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu 5 hari kerja tersebut terlewati.Dlm hal WP,yg telah mendapat SKB melakukan transaksi dengan lebih dari satu pemotong dan/atau pemungut pajak maka Wajib Pajak dpt menggunakan fotokopi SKB yang telah dilegalisasi oleh KPP yg menerbitkan SKB, dGn cara: Wajib Pajak mengajukan permohonan legalisasi SKB secara tertulis kepada Kepala KPP yg menerbitkan SKB dengan mencantumkan nama dan NPWP pemotong dan/atau pemungut pajakKepala KPP harus melakukan legalisasi dlm jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan legalisasi diterima.Tax TREATYPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.Tujuan P3B [Tax Treaty]Mencegah terjadinya penarikan pajak berganda yang dapat memberatkan iklim dunia usaha kedua negara;Meningkatkan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri;Meningkatkan sumber daya manusia;Mengadakan pertukaran informasi guna mencegah Tax Evasion dan Tax Avoidance;Menciptakan kedudukan yang setara dalam hal penarikan pajak antar dua negara.Metode TAX TREATYPembebasan / PENGECUALIANMENJADIKAN KREDIT PAJAKMETODE LAINPerencanaan PajakTindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak yang tekanannya kpada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Sedangkan tujuannya adalah bagaimana pengendalian itu dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayar kepada Negara.

Karakteristik Perencanaan PajakLegal, tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku Valid, didukung dengan bukti-bukti yang memadai, misalnya: agreement, invoice dan accounting treatment.Cash flow, berhubungan dengan kegiatan mengendalikan cash flow.Net Present Value, memaksimalkan net present value.Tahapan perencanaan pajakAnalisa Informasi (Data) yang adaBuat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak Evaluasi atas Perencanaan Pajak Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Rencana Pajak Memutakhirkan Rencana PajakHow To Perencanaan PajakMemaksimalkan Pengecualian-Pengecualian atas Objek Pajak Memaksimalkan Pengurang Yang Diperkenankan Memindahkan (Menggeser/Menunda) Subyek/Obyek PajakPercepatan Pembebanan Biaya Memaksimalkan Pajak yang Dapat Dikreditkan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25Menggunakan Nama Perkiraan (Pos) Yang Sesuai Biaya-Biaya yg dpt dikaitkan Dengan Pemberian Kesejahteraan Kepada Karyawan Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan Dengan Withholding Tax Kepemilikan Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri : dari Laba ditahan dllIncome SpreadingTransaksi Induk-Anak Perusahaan dan Pihak Yang Memiliki Hubungan IstimewaPiutang TakTertagihBunga Pinjaman dan Deposito Penyetaraan (Ekualisasi) SPTBiaya EntertainmentStrategi Perencanaan PajakMemahami ketentuan yang mengatur PPh Pasal 23 dan tarif pemotongannya.memahami saat terutangnya pajak, yaitu saat mana yang lebih dulu antara terutang (accrual basis) atau dibayarkan (cash basis), yang merujuk pada ketentuan Pasal 23 UU PPh.Pemisahan antara tagihan material dan jasaWaspadai penagihan dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (labor/manpower supplier).

DEFINISI Rekonsiliasi FISKAL (KOREKSI)Rekonsiliasi Fiskal adalah proses koreksi atas Penghasilan yang harus dikenakan Pajak berdasarkan ketentuan, undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.Koreksi tersebut dapat merupakan Koreksi Positif dan Koreksi Negatif.Beda TETAPMenurut akuntasi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan Pajak Penghasilan bukan penghasilan. Misal: dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar Rp 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh terutang. Misal: penghasilan atas bunga deposito atau tabungan lainnya yang telah dipotong PPh Final oleh Bank sebesar 20%. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto (Pasal 9 UU 17/2000). Misal: Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bukan obyek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final.Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.Sanksi perpajakan berupa bunga,denda,dan kenaikan.Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya: daftar nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas penghapusan piutang).Beda waktuBeda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, misal:Metode penyusutanMetode penilaian persediaanPenyisihan piutang tak tertagihRugi-laba selisih kurs.

DEDUCTABLE EXPEnses (DIAKUI SECARA FISKAL)Pengeluaran-pengeluaran yg mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yg merupakan Objek Pajak Biaya pembelian bahan. Biaya bunga, biaya sewa, Premi asuransi, Biaya pengolahan limbah,Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yg diberikan dalam bentuk uang.Biaya royalty, Biaya perjalanan, Biaya administrasi, dan Pajak, kecuali Pajak Penghasilan,Penyusutan & amortisasi atas pengeluaran yg mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,Pengeluaran di muka, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi,Iuran kpd dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan,Kerugian krn penjualan atau pengalihan harta yg dimiliki & digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mekndapatkan, menagih dan memelihara penghasilan,Kerugian kRN selisih kurs mata uang asing,Biaya penelitian & pengembangan yg dilakukan di Indonesia, Biaya bea siswa, magang & pelatihan,Piutang yg nyata-nyata tidak dapat ditagih (Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-238/PJ./2001 tanggal 28 Maret 2001)Koreksi fiskal positifBIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN.\PAJAK PENGHASILAN DAN HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN.GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM.SANKSI ADMINISTRASI DAN SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL.SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL & BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA.PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYAKoreksi fisKal negatifSELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL.SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL.PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA.PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA. Kelompok 8RIYA HASTUTI 43211120258ANDREAS JIMAN - 43211120277ALWAN ZAMRONI 43213110379RADEN MUHAMMAD TAUPIK 43213120048NUR HIKMAH PUTRI 43213120267GENDRO BUDI PURNOMO 43213120283FITRIANI AYUNINGSIH 43213120297RETNO EKAWATI 43213120302