Pergub UT Dinas PU (2008)

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATANNOMOR 048 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATANDAN BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan, maka dipandang perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan ;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi dipandang perlu ditetapkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang–Undang Nomor Tahun 8 Tahun 1974 tentang Pokok–

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang–Undang Nomor Tahun 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

2

Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6 ) ;

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provins Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KONSTRUKSI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan .

4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi.

9. Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi adalah Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan.

3

10.Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi.

11.Seksi adalah seksi-seksi pada Bidang-bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi.

12.Jalan adalah prasarana jalan kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan.

13.Jembatan adalah jembatan pada jalan kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IITUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian PertamaDinas Pekerjaan Umum

Pasal 2

(1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan umum sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum ;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kebinamargaan ;

d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya air ;

e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur,

memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan ;

f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pemanfaatan tata ruang dan konstruksi ;

g. membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan unit pelaksana teknis ;

h. membina dan mengawasi pengelolaan kegiatan kesekretariatan ; dan

i. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan kebinamargaan ;

d. perumusaan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya air ;

e. perumusaan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan

pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan ;

f. perumusaan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi pemanfaatan tata ruang dan konstruksi ;

g. pembinaan, pengawasan, dan pengendaliaan unit pelaksana teknis ; dan

h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

(4) Unsur–unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah :

a. Sekretariat ;

b. Bidang Sumberdaya Air ;

c. Bidang Bina Marga ;

d. Bidang Cipta Karya ;

e. Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi ; dan

f. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian KeduaSekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian.


a. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data ;

b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan ;

c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran ;

d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan ;

e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan urusan ketatausahaan ;

f. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;

5

g. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan efektivitas organisasi dan tatalaksana ; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum;

b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ;

c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan ; dan

d. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan efektivitas organisasi dan tatalaksana.

(4) Unsur–unsur organisasi Sekretariat adalah :

a. Sub Bagian Program ;

b. Sub Bagian Keuangan ; dan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum ;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan ;

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data bidang pekerjaan umum. dalam berbagai bentuk ;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana stratejik ;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana terintegrasi ;

f. melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi ;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan ;

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum ; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya .

6

Pasal 5

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan.


a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan ;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Pekerjaan Umum ;

c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan ;

d. menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran ;

e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan ;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan ;

h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan ; dan

i. melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian .


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan keprotokolan, organisasi dan melaksankan serta pengelolaan administrasi kepegawaian ;

b. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, percetakan dan ekspedisi ;

c. mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;

d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalan dinas ;

e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perparkiran ;

f. menyiapkan bahan dan menyusunan RKBU dan RTBU sesuai kebutuhan ;

7

g. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris ;

h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;

i. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan ;

j. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi evektifitas organisasi dan ketatalaksanaan ;

k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan bezetting formatie ;

l. menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai ;

m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan,

pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian ;

n. menyiapkan bahan dan menyusun daftar urut Kepangatan, dan mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, serta mengloah data dan menyajikan informasi kepegawaian ;

o. menyiapkan bahan evaluasi kinerja invidual kepegawaian dan pembinaan jiwa korsa dan kode etik kepegawaian ; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian ketigaBidang Sumberdaya Air

Pasal 7

(1) Bidang Sumberdaya Air mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang meliputi irigasi, air baku, air tanah, sungai, danau, rawa dan pantai di daerah.


a. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data, peraturan perundang-undangan dan pelayanan informasi bidang sumber daya air ;

b. merumuskan norma dan standar, pedoman manual pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air irigasi, air baku, sungai, danau dan rawa ;

c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, teknis pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan operasional dan pemeliharaan serta pengelolaan / pemanfaatan irigasi, air baku, sungai danau dan rawa ;

d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian uji mutu dan analisa dampak lingkungan untuk pemanfaatan irigasi, air baku, sungai, danau dan rawa ;

e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan irigasi, air baku, sungai, danau dan rawa ;

f. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan pengelolaan administrasi bidang sumberdaya air ;

8

g. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, pengukuran kinerja dan menyusun laporan kinerja pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan bidang sumber daya air ; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumberdaya Air mempunyai fungsi :

a. penyusunan program , pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembinaan teknis sumberdaya air ;

b. penyusunan program kegiatan, pembinaan, pengaturan, dan evaluasi kegiatan uji mutu dan analisa dampak lingkungan untuk pemanfaatan sumberdaya air ;

c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengenbdalian dan evaluasi pengelolaan dan pemanfatan irigasi dan air baku ; dan

d. penyusunan program kegiatan, pembinaan, pengaturan, dan evaluasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sungai, danau dan rawa.

(4) Unsur–unsur organisasi Bidang Sumberdaya Air adalah :

a. Seksi Bina Teknik Sumberdaya Air ;

b. Seksi Irigasi dan Air Baku ; dan

c. Seksi Sungai, Danau dan Rawa.

Pasal 8

(1) Seksi Bina Teknik Sumberdaya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan, kelayakan perancanaan dan desain, pengolahan data, pelayanan informasi serta menyiapkan dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan bidang sumberdaya air.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan teknik sumberdaya air ;

b. menyiapkan bahan dan menyusun norma, standar dan pedoman manual pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air ;

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mengevaluasi rencana dan design, pengumpulan dan pengolahan data hidrokumatologi serta menghimpun peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya air ;

d. melaksanakan kerjasama peningkatan efektivitas sistem pelayanan dan pengembangan informasi, fasilitasi perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber air ;

e. melaksanakan kerjasama perencanaan kegiatan, pelayanan tehnis serta pengendalian dan uji mutu bidang sumberdaya air ;

f. melaksanakan kerjasama monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis, program dan anggaran bidang sumberdaya air ;

g. melaksanakan kerjasama penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan bidang sumberdaya air ;

9

h. melaksanakan kerjasama penyiapan bahan penyusunan program kegiatan tahunan, program kegiatan jangka panjang dan jangka menengah bidang sumberdaya air ;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan teknik bidang sumberdaya air ; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumberdaya Air sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 9

(1) Seksi Irigasi dan Air Baku mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi data teknis, rencana kegiatan, memberikan pelayanan informasi teknis serta laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan air Irigasi dan air baku.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi, air baku, dan air tanah ;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan teknik, penerapan dan pengembangan teknologi pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan air permukaan, air baku dan air tanah ;

c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan bimbingan teknis konstruksi pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi ,air baku, dan air tanah beserta perlengkapnya ;

d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi teknis penggunaan air irigasi, air baku, air tanah, dan pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi, air baku dan air tanah oleh pihak ketiga ;

e. melaksanakan kerjasama pengendalian konstruksi dan uji mutu pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan air irigasi, air baku dan air tanah ;

f. melaksanakan kerjasama analisa tehnik dampak lingkungan, sosialisasi pembangunan dan manfaat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi, air baku dan air tanah ;

g. melaksanakan kerjasama pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan jaringan irigasi, air baku dan air tanah serta penanganan keadaan darurat dan penanggulangan akibat bencana alam ;

h. melaksanakan kerjasama penyusunan dokumen pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan air irigasi, air baku dan air tanah ;

i. melaksanakan kerjasama kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi, air baku dan air tanah ;

j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan air irigasi, air baku dan air tanah ; dan

10

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumberdaya Air sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10

(1) Seksi Sungai, Danau dan Rawa mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi rencana kegiatan serta memberikan pelayanan informasi teknis dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sungai, danau dan rawa dan pengamanan pantai serta kawasan lindung sumberdaya air.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penerapan dan pengembangan teknologi pengelolaan dan pemeliharaan sungai, danau, rawa dan pengamanan pantai serta konservasi kawasan lindung ;

b. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan konstruksi, pengelolaan sumber air, operasional dan pemeliharaan sungai, danau, rawa serta pengamanan pantai termasuk konservasi kawasan lindung sumberdaya air ;

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi teknis penggunaan air permukaan serta pemanfaatan oleh pihak ketiga ;

d. melaksanakan kerjasama pengendalian pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pengamanan pantai serta konservasi kawasan lindung sumberdaya air ;

e. melaksanakan kerjasama analisa teknis dampak lingkungan, sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian daya rusak air ;

f. melaksanakan kerjasama pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk pengelolaan sumber air, kawasan lindung sumber air, dan penanggulangan daya rusak air, akibat bencana alam termasuk pengamanan pantai ;

g. melaksanakan kerjasama penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sungai, danau, rawa dan pengamanan pantai;

h. melaksanakan kerjasama pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan sungai, danau, rawa dan pantai ;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan dan pemanfatan sungai, danau, rawa dan pengamanan pantai ; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumberdaya Air sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian keempatBidang Bina Marga

Pasal 11

(1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan kebinamargaan.


11

a. menyusun program kegiatan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan tehnik, penerapan dan pengembangan teknologi pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan kebinamargaan ;

b. merumuskan norma dan standar, pedoman dan manual pengelolaan dan pemanfaatan kebinamargaan ;

c. menyusun program , membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pembinaan teknis konstruksi, pelaksanaan operasional dan pemanfaatan serta pemeliharaan kebinamargaan ;

d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengendalian uji mutu, analisa dampak lingkungan dalam pemanfaatan kebinamargaan ;

e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kebinamargaan ;

f. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, pengukuran kinerja dan penyusunan laporan kinerja pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan kebinamargaan ; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

a. penyusunan program , pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembinaan teknis kebinamargaan ;

b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengendalian uji mutu, analisa dampak lingkungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kebinamargaan ;

c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana jalan ; dan

d. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana jembatan.

(4) Unsur–unsur organisasi Bidang Bina Marga adalah :

a. Seksi Bina Teknik Kebinamargaan ;

b. Seksi Jalan ; dan

c. Seksi Jembatan.

Pasal 12

(1) Seksi Bina Teknik Kebinamargaan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan, kelayakan perencanaan dan desain, survei, pengolahan data, pelayanan informasi serta menyiapkan dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kebinamargaan.

12


a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan anggaran serta rencana kegiatan pembinaan teknis kebinamargaan ;

b. menyiapkan bahan dan menyusun, norma, standar, pedoman dan manual pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan fasilitas kebinamargaan ;

c. menghimpun, menyusun dan mengevaluasi kelayakan perencanaan baik yang direncanakan oleh Konsultan Perencana dan perencanaan dari pembuat komitmen/pengelola teknis kegiatan serta perencanaan pihak lain yang berhubungan dengan bidang kebinamargaan ;

d. melaksanakan kerjasama peningkatan efektivitas sistem pelayanan dan pengembangan informasi, fasilitasi pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan faslitas kebinamargaan ;

e. melaksanakan kerjasama perencanaan kegiatan, pelayanan teknis pengendalian bidang kebinamargaan ;

f. melaksanakan kerjasama monitoring dan evaluasi kegiatan teknis, kebinamargaan ;

g. melaksanakan kerjasama penyiapan bahan penyusunan kebijakan program kegiatan tahunan, program kegiatan jangka panjang dan jangka menengah bidang kebinamargaan ;

h. melaksanakan kerjasama dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban teknis kebinamargaan ;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan teknis kebinamargaan ; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Bina Marga sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 13

(1) Seksi Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi rencana kegiatan serta memberikan pelayanan informasi teknis dan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan prasarana jalan.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, penerapan pengembangan teknologi, pemanfaatan dan pengelolaan prasarana jalan ;

b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, pengawasan dan monitoring, memberikan bimbingan teknis pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dan pengelolaan prasarana jalan ;

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi teknis penggunaan prasarana jalan dan pemanfaatan oleh pihak ketiga ;

13

d. melaksanakan kerjasama pengendalian pelaksanaan konstruksi, uji mutu sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan ;

e. melaksanakan kerjasama kegiatan analisa dampak lingkungan, manfaat dan sosialisasi terhadap pembangunan prasarana jalan ;

f. melaksanakan kerjasama kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan jaringan prasarana jalan serta penanganan darurat dan penanggulangan akibat bencana alam ;

g. melaksanakan kerjasama penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggunjawaban teknis pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana jalan ;

h. melaksanakan kerjasama penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana jalan ;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan leger dan kondisi, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana jalan ; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Bina Marga sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 14

(1) Seksi Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi rencana kegiatan serta memberikan pelayanan informasi teknis dan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana jembatan.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan teknik, pembinaan, penerapan dan pengembangan teknologi pengelolaan dan pemanfaatan prasarana jembatan ;

b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, pengawasan dan monitoring, memberikan bimbingan teknis pelaksanaan konstruksi jembatan dan bangunan pelengkap prasarana jembatan ;

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi teknis penggunaan prasarana jembatan serta pemanfaatan oleh pihak ketiga ;

d. melaksanakan kerjasama pengendalian pelaksanaan konstruksi, uji mutu sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan ;

e. melaksanakan kerjasama kegiatan analisa dampak lingkungan, manfaat dan sosialisasi pembangunan prasarana jembatan ;

f. melaksanakan kerjasama kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan prasarana jembatan serta penanggulangan darurat akibat bencana alam ;

14

g. melaksanakan kerjasama penyusunan dokumen pelaksanaan, kegiatan laporan pertanggungjawaban teknis pembangunan fisik, operasi dan pemeliharaan prasarana jembatan ;

h. melaksanakan kerjasama penyiapan bahan penyusun peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana jembatan ;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan inventarisasi dan kondisi, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana jembatan ; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Bina Marga sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian kelimaBidang Cipta Karya

Pasal 15

(1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan bidang keciptakaryaan .


a. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data, peraturan perundang-undangan serta pelayanan informasi bidang keciptakaryaan ;

b. merumuskan norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan bidang keciptakaryaan ;

c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pembinaan teknis dan pengawasan konstruksi, pemeliharaan serta pemanfaatan bidang keciptakaryaan ;

d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, pengendalian uji mutu dan analisa mengenai dampak lingkungan pengelolaan dan pemanfaatan bidang keciptakaryaan ;

e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk pengelolaan bidang keciptakarya ;

f. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan pengelolaan administrasi bidang keciptakaryaan ; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pembinaan teknis bidang keciptakaryaan ;

15

b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengendalian uji mutu dan analisa dampak lingkungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bidang keciptakaryaan ;

c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan penerapan teknologi konstruksi, pembangunan, pengelolaan tata bangunan dan permukiman ; dan

d. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan penerapan teknologi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.

(4) Unsur–unsur organisasi Bidang Cipta Karya adalah :

a. Seksi Bina Teknik Keciptakaryaan ; b. Seksi Tata Bangunan dan Permukiman ; danc. Seksi Air minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Pasal 16

(1) Seksi Bina Teknik Keciptakaryaan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan, kelayakan perencanaan dan desain, memberikan pelayanan informasi serta menyiapkan dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan bidang keciptakaryaan.


a. menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan pembinaan teknis bidang keciptakaryaan ;

b. menyiapkan bahan dan menyusun norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan dan pemanfaatan bidang keciptakaryaan ;

c. mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis dan mengevaluasi rencana dan design, serta menghimpun peraturan perundang-undangan bidang keciptakaryaan ;

d. melaksanakan kerjasama sistem pelayanan dan pengembangan informasi, fasilitasi pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan bidang keciptakaryaan ;

e. melaksanakan kerjasama pelayanan teknis serta pengendalian dan uji mutu bidang keciptakaryaan ;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis konstruksi dan menyusun laporan fisik serta evaluasi kinerja kegiatan bidang keciptakaryaan ;

g. melaksanakan kerjasama menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban teknis keciptakaryaan ;

h. melaksanakan kerjasama penyiapan bahan penyusunan kebijakan program kegiatan tahunan, program kegiatan jangka menengah dan jangka panjang bidang keciptakaryaan ;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan teknis bidang keciptakaryaan ; dan

16

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Cipta Karya sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 17

(1) Seksi Tata Bangunan dan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi rencana kegiatan, memberikan pelayanan informasi teknis pengelolaan tata bangunan dan permukiman.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan penerapan teknologi dan pengelolaan tata bangunan dan permukiman ;

b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan konstruksi dan pengelolaan tata bangunan dan permukiman ; .

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi teknis pengelolaan tata bangunan dan permukiman oleh pihak ketiga ;

d. melaksanakan kerjasama pengendalian konstruksi dan uji mutu sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan ;

e. melaksanakan kerjasama kegiatan analisa teknis dampak lingkungan, sosialisasi manfaat dan pemanfaatan pengelolaan tata bangunan dan permukiman ;

f. melaksanakan kerjasama pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan tata bangunan dan permukiman ;

g. melaksanakan kerjasama penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban teknis tata bangunan dan permukiman ;

h. melaksanakan kerjasama penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan pengelolaan tata bangunan dan permukiman ;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta evaluasi kinerja pengelolaan, pengembangan dan penerapan teknologi tata bangunan dan permukiman ; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Cipta Karya sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 18

(1) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi rencana kegiatan, memberikan pelayanan informasi teknis pengolahan dan penyediaan air minum serta penyehatan lingkungan permukiman.


17

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan, penerapan teknologi pengolahan, penyediaan dan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman ;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman ;

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melaksanakan pengembangan dan pelayanan informasi teknis pengolahan dan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman serta pemanfaatan oleh pihak ketiga ;

d. melaksanakan kerjasama pengendalian dan pemeliharan konstruksi pengolahan dan jaringan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;

e. melaksanakan kerjasama kegiatan analisa teknis dampak lingkungan, sosialisasi manfaat dan pemanfaatan pengolahan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman ;

f. melaksanakan kerjasama pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan pengolahan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman ;

g. melaksanakan kerjasama penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan laporan pertanggungjawaban teknis pembangunan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman ;

h. melaksanakan kerjasama penyiapan bahan penyusun peraturan perundang-undangan pengelolaan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman ;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta evaluasi kinerja pengembangan dan penerapan teknologi penyediaan dan pengelolaan prasarana ar minum dan penyehatan lingkungan permukiman ; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Bidang Cipta Karya sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian keenamBidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi

Pasal 19

(1) Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan teknis konstruksi.


a. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi perumusan norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang kawasan ;

b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi perumusan norma, standar, pedoman dan manual teknik konstruksi ;

18

c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan teknis konstruksi ;

d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan analisa dampak lingkungan dalam pemanfaatan tata ruang kawasan dan konstruksi ;

e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan kawasan dan penataan ruang ;

f. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan usaha penyedia jasa dalam pengembangan dan pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan teknis konstruksi ;

g. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja sumber daya usaha jasa konstruksi ;

h. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta pengembangan dan pelayanan informasi tata ruang kawasan dan pembinaan teknis konstruksi ;

i. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan teknis konstruksi ;

j. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja program dan anggaran, serta menyusun laporan pertanggungjawaban pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan teknis konstruksi ; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi :

a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi teknis pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan teknis konstruksi ;

b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasipenataan ruang dan pengembangan kawasan ;

c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan usaha penyedia jasa dalam pengembangan dan pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan teknis konstruksi ; dan

d. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kinerja sumberdaya usaha jasa konstruksi.

(4) Unsur–unsur organisasi Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi adalah :

a. Seksi Bina Teknik Tata Ruang dan Bina Konstruksi ;

19

b. Seksi Pengembangan Kawasan dan Penataan Ruang ; dan

c. Seksi Pembinaan Sumberdaya Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 20

(1) Seksi Bina Teknik Tata Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi rencana kegiatan, kelayakan perencanaan dan desain, memberikan pelayanan informasi serta menyiapkan dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis tata ruang kawasan dan konstruksi.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan teknis tata ruang kawasan dan konstruksi ;

b. menyiapkan bahan dan menyusun norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan konstruksi ;

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mengevaluasi rencana dan design, mengumpulkan dan mengolah data serta menghimpun peraturan perundang-undangan bidang tata ruang kawasan dan pembinaan konstruksi ;

d. melaksanakan kerjasama sistem pelayanan dan pengembangan informasi, fasilitasi pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan konstruksi ;

e. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana kegiatan, memberikan pelayanan teknis serta pengendalian dan pengembangan kemitrausahaan ;

f. melaksanakan kerjasama monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, menyusun laporan fisik serta evaluasi kinerja pembinaan dan pemanfaatan tata ruang kawasan dan konstruksi ;

g. melaksanakan kerjasama penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban teknis bidang tata ruang kawasan dan pembinaan konstruksi ;

h. melaksanakan kerjasama penyusunan bahan perumusan kebijakan program kegiatan tahunan, program kegiatan jangka panjang dan jangka menengah pembinaan tata ruang kawasan dan konstruksi ;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta evaluasi kinerja pembinaan teknis tata ruang dan konstruksi ; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 21

(1) Seksi Pengembangan Kawasan dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan, memberikan pelayanan informasi serta laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan, pengaturan dan pemanfaatan tata ruang.


20

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan teknik, pengembangan dan penerapan teknologi pengembangan kawasan dan penataan ruang ;

b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengawasan serta melaksanakan bimbingan teknis pengembangan kawasan dan pengaturan serta pemanfaatan tata ruang ;

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi teknis pengembangan kawasan dan penggunaan, pemanfaatan tata ruang oleh pihak ketiga ;

d. melaksanakan kerjasama pengendalian perencanaan teknis pengembangan kawasan dan pengaturan serta pemanfaatan tata ruang secara terpadu ;

e. melaksanakan kerjasama analisa teknis terhadap dampak lingkungan dan sosialisasi manfaat pengembangan kawasan dan pengaturan pemanfaatan tata ruang ;

f. melaksanakan kerjasama pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengembangan kawasan dan pengaturan pemanfaatan tata ruang ;

g. melaksanakan kerjasama penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban teknis pengembangan kawasan, pengaturan serta pemanfaatan tata ruang ;

h. melaksanakan kerjasama penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan pengembangan kawasan, pengaturan dan pemanfaatan tata ruang ;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dan evaluasi kinerja pengembangan kawasan dan pengaturan pemanfaatan tata ruang ; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 22

(1) Seksi Pembinaan Sumberdaya Usaha Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan usaha jasa konstruksi, memberikan pelayanan informasi, fasilitasi dan pembinaan teknis sumberdaya serta laporan pelaksanaan kegiatan usaha jasa konstruksi.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi, pembinaan teknis, fasilitasi dan pengembangan sumberdaya usaha jasa konstruksi ;

b. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perencanaan, pengembangan dan penerapan teknologi kemitrausahaan ;

21

c. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan, dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan dan peningkatan mutu sumberdaya manusia usaha jasa konstruksi ;

d. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan, dan melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan mutu sumberdaya usaha jasa konstruksi bukan manusia ;

e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi teknis pembinaan dan pengembangan sumberdaya usaha jasa konstruksi ;

f. melaksanakan kerjasama fasilitasi dan pembinaan sumberdaya usaha jasa konstruksi dengan pihak ketiga ;

g. melaksanakan kerjasama analisa teknis terhadap dampak dan manfaat pembinaan dan pengembangan sumberdaya usaha jasa konstruksi ;

h. melaksanakan kerjasama pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyedia jasa konstruksi untuk pengembangan kemitrausahaan dan peningkatan peran serta dan kinerja penyedia jasa konstruksi ;

i. melaksanakan kerjasama penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan, sumberdaya usaha jasa konstruksi ;

j. melaksanakan kerjasama penyiapan bahan penyusunan dan penerapan peraturan perundang-undangan usaha jasa konstruksi ;

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan sumberdaya usaha jasa konstruksi ; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis, Jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR- UNSUR ORGANISASI

BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KONSTRUKSI

Bagian PertamaBalai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi

Pasal 25

(1) Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengujian dan pengembangan teknologi serta pelayanan informasi konstruksi.


a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian, pengujian dan pengembangan teknologi konstruksi ;

b. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan dan pelayanan informasi konstruksi ;

c. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian dan pengujian kelayakan bahan bangunan ;

d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian dan pengujian kualitas/mutu bangunan konstruksi ;

e. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengumpulan, pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi pembangunan dan teknologi konstruksi ;

f. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi hasil pengkajian dan penerapan teknologi konstruksi ;

g. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas pengembangan dan pelayanan informasi teknologi konstruksi;

h. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa serta penyedia jasa usaha konstruksi ; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi mempunyai fungsi :

a. penyusunan program pengkajian, pengujian dan pengembangan teknologi serta pelayanan informasi konstruksi ;

b. pengkajian dan pengujian kelayakan bahan dan mutu bangunan konstruksi ;

c. pengumpulan, pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi pembangunan konstruksi ; dan

d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

(4) Unsur-unsur organisasi Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi adalah :

a. Sub Bagian T.U ;

b. Seksi Pengujian dan Pengembangan Teknologi ;

23

c. Seksi Pengembangan dan Pelayanan Informasi Konstruksi ; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi ;

b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data teknologi dan konstruksi di bidang pekerjaan umum ;

c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

d. melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengelolaan penatausahaan keuangan ;

e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;

f. mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan ;

g. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan ;

h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM;

i. melaksanakan urusan ketatalaksanaan dan perpustakaan ;

j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ketatausahaan ; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 27

(1) Seksi Pengujian dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi rencana kegiatan pengujian, pengembangan dan penerapan teknologi konstruksi bidang pekerjaan umum.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengujian, pengembangan dan penerapan teknologi konstruksi ;

b. menyiapkan bahan, melaksanakan kajian teknis, mengembangkan dan menerapkan teknologi konstruksi ;

c. menyiapkan bahan dan menyusun norma, standar, pedoman dan manual teknologi konstruksi ;

d. melaksanakan kerjasama pelayanan teknis dan pengujian kelayakan bahan dan mutu bangunan bidang pekerjaan umum ;

24

e. melaksanakan kerjasama pengkajian, penerapan dan pengembangan tekonologi konstruksi bidang pekerjaan umum ;

f. melaksanakan kerjasama percontohan dan uji pengembangan tekonologi konstruksi bidang pekerjaan umum ;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan teknis hasil pengkajian dan penerapan teknologi konstruksi ;

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengujian, pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi konstruksi ; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 28

(1) Seksi Pengembangan dan Pelayanan Informasi Konstruksi mempunyai tugas menghimpun, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi rencana kegiatan, pengembangan dan pelayanan informasi teknologi konstruksi, informasi kelembagaan pengadaan barang dan jasa pembangunan bidang pekerjaan umum.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pelayanan informasi teknologi konstruksi ;

b. menyiapkan, menyusun, mengolah, menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumen pengadaan, kelembagaan pengadaan barang dan jasa pembangunan bidang pekerjaan umum.

c. melaksanakan kerjasama pengembangan, pengkajian dan pelayanan informasi teknologi konstruksi bidang pekerjaan umum ;

d. melaksanakan inventarisasi dan pelayanan informasi kelembagaan pengadaan barang dan jasa bidang pekerjaan umum ;

e. melaksanakan kerjasama pengembangan dan pelayanan informasi teknologi konstruksi penanggulangan darurat akibat bencana alam bidang pekerjaan umum ;

f. melaksanakan kegiatan layanan informasi teknologi konstruksi dan rencana pembangunan bidang pekerjaan umum ;

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan pelayanan informasi teknologi konstruksi bidang pekerjaan umum ; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(3) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4). Jenis, Jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IVKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Masing-masing bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing sub bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Masing-masing seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

(5) Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(6) Masing-masing seksi pada Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 32

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dan Kepala Balai dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh) ;

b. dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas ;

26

c. dalam hal Kepala Balai berhalangan maka ditunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana Harian (Plh) ; dan

d. dalam hal Kepala Balai dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan maka ditunjuk Kepala Seksi sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

BAB VKETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 3 Desember 2008

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasinpada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

H.M. MUCHLIS GAFURI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

27

TAHUN 2008 NOMOR 55

28

Documents

Pergub UT Dinas PU (2008)