Upload
sri631915264
View
265
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
analisa beban kerja
Citation preview
PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI DAN
BEBAN KERJA
KANTOR REGIONAL IIBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75/KEP/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.
LATAR BELAKANGq Peraturan Bersama Menteri PAN & RB, Menteri Dalam Negeri, dan
Menteri Keuangan
Nomor : 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011
800-632 Tahun 2011
141/PMK.01/2011
Tanggal : 24 Agustus 2011
q Pasal 3 ayat (1) “Dalam masa penundaan dilakukan penghitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.”
q Pasal 6 “Instansi Pusat dan Daerah selain menghitung jumlah kebutuhan PNS juga menyusun proyeksi kebutuhan PNS selama 5 (lima) tahun ke depan.”
qBerdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditentukan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
qUntuk menjamin obyektifitas, keadilan, dan transparansi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjamin keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, perlu ditetapkan Standar Kompetensi Jabatan.
FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN
Penghitungan Kebutuhan PNS
Beban Kerja
Standar Kemampuan
Rata2
Waktu Kerja
Faktor Lain
MEKANISME PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI
TUGAS POKOK
DAN FUNGSI
ANALISIS JABATAN
INFORMASI JABATAN
• NAMA JABATAN
• IKHTISAR JABATAN
• URAIAN TUGAS
• SYARAT JABATAN, DLL.
ANALISIS BEBAN KERJA
KEBUTUHAN PEGAWAI
PETA JABATAN KEBUTUHAN
PEMANFAATAN INFORMASI JABATAN
7
• PETA JABATAN• URAIAN JABATAN• SYARAT JABATAN
HASIL ANJAB
PERENCANAANPEGAWAI
REKRUTMEN &SELEKSI
PERENCANAANKARIER
PENGANGKATANDALAM
JABATAN
REMUNERASI
DIKLAT
PENILAIANKINERJA
• Analisis beban kerja (Analisis kebutuhan pegawai)
• Standar kualifikasi• Kriteria seleksi
• Pola karier
• Standar kompetensi kerja/jabatan
• Penilaian kompetensi
• Standar kinerja• Kriteria kinerja
• Evaluasi jabatan (Bobot&peringkat jabatan)
• Analisis kebutuhan diklat
SYARAT JABATAN Pangkat dan Golongan Ruang Pendidikan Kursus/Pelatihan◦ Penjenjangan◦ Teknis
Pengalaman Kerja Pengetahuan Keterampilan Bakat Kerja Temperamen Kerja Minat Kerja Upaya Fisik Kondisi Fisik Fungsi Pekerja
8
PETA JABATAN
Peta jabatan adalah susunan nama dan
tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional
yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi
dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi.
ANALISIS BEBAN KERJA
Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk
menentukan jumlah dan jenis pekerjaan
suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis
menggunakan teknik analisis jabatan dengan
memperhatikan, atau teknik manajemen lainnya
CONTOH PETA JABATAN
RekapitulasiKekuatan Pegawai
Struktur OrganisasiLengkap dengan Golru & Pendidikan
Beban Kerja
Nomenklatur Fungsional dengan Jumlah
METODE ANALISIS BEBAN KERJA
METODE DAFTAR PERTANYAAN
Menyusun daftar pertanyaan terbuka tentang uraian tugas dari masing-masing
pegawai/pemegang jabatan sesuai hasil analisis jabatan, namun masih dimungkinkan
untuk disesuaikan dengan tugas-tugas baru karena adanya perubahan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang disampaikan kepada unit/satuan kerja yang
menjadi sasaran.
METODE WAWANCARA
Mewawancarai masing-masing pegawai/pemegang jabatan yang berkaitan dengan
tugas pokok dan fungsinyang dikerjakan oleh pemegang jabatan
METODE PENGAMATAN LANGSUNG
Mengamati langsung pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang jabatan
PENGERTIAN DALAM PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA BKN
qPegawai Negeri Sipil adalah sbgmana di-maksud dlm Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian sbgmana telah diubah dgn Undang-undang Nomor 43 tahun 1999.
q Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dlm suatu satuan organisasi.
qTugas adalah pekerjaan wajib dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil yg merupakan bagian atau komponen dari suatu jabatan.
PENGERTIAN DALAM PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA BKN (2)
q Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang dilakukan pemegang jabatan.
q Beban Kerja (BK) adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
ELEMEN-ELEMEN DALAM ANALISIS BEBAN KERJA
1. Beban Kerja
2. Hari Kerja Efektif
3. Jam Kerja Formal
4. Waktu Luang
5. Jam Kerja Efektif
6. Standar Waktu Penyelesaian
7. Standar Efektifitas Jabatan
BEBAN KERJA
Langkah pertama yang dilakukan dalam analisis beban kerja adalah identifikasi beban kerja dalam kurun waktu 1 tahun. Identifikasi beban kerja dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan terhadap tugas, yaitu:
1. Pendekatan Hasil Kerja
2. Pendekatan Objek Kerja
3. Pendekatan Proses Kerja
HARI KERJA EFEKTIF
Dalam Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995, ditetapkan bahwa hari kerja formal adalah 5 hari kerja dan 6 hari kerja. Perhitungan Hari Kerja Efektif adalah sebagai berikut:◦ Untuk 5 hari kerja, total hari dalam 1 tahun = 235 hari
◦ Untuk 6 hari kerja, total hari dalam 1 tahun = 287 hari
JAM KERJA FORMAL
Penetapan Jam Kerja Formal dapat mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 yang menyatakan bahwa Jam Kerja Formal Pegawai Negeri Sipil adalah 37,5 jam untuk setiap minggunya.
WAKTU LUANG
Standar Waktu Luang ditetapkan sebesar 30% dari Jam Kerja Formal.
Perhitungan Waktu Luang dilakukan dari Jam Kerja Formal per Minggu, yang kemudian diperoleh besaran Waktu Luang sebanyak 11,25 jam (11 jam 15 menit).
JAM KERJA EFEKTIF (5 hari kerja)
Untuk Instansi yang menerapkan 5 hari kerja:
= 5 jam 15 menit = 315 menit
Dibulatkan menjadi 300 menit per hari
JAM KERJA EFEKTIF (6 hari kerja)
Untuk Instansi yang menerapkan 6 hari kerja:
= 4 jam 22 menit = 262 menit
Dibulatkan menjadi 250 menit per hari
STANDAR WAKTU PENYELESAIAN
Standar Waktu Penyelesaian (SWP) dapat diperoleh dari dokumen standard operating procedure (SOP), kontrak kerja, perintah kerja dan atau pedoman kerja sejenis.
Standar Waktu Penyelesaian (SWP) juga dapat diolah dari rata-rata waktu dari seluruh pegawai yang menghasilkan produk atau melaksanakan tahapan proses yang sama.
PROSEDUR PELAKSANAAN
PEMANFAATAN HASIL ANALISIS Terhadap Perencanaan Pegawai
1. Perhitungan Formasi
2. Kebutuhan akan Pemutakhiran Spesifikasi Jabatan
Terhadap Distribusi Pegawai
1. Optimalisasi Peta Kekuatan Pegawai
2. Sinkronisasi Spesifikasi Jabatan dengan Kualifikasi/Kompetensi Pegawai
Terhadap Pengembangan Pegawai
1. Sebagai salah satu dasar untuk menentukan Tunjangan Jabatan
2. Sebagai salah satu dasar dalam penentuan kebutuhan diklat (Training Need Analysis)
KRITERIA BEBAN KERJA JABATAN
Beban Rendah (Underload)
0 – 0,999 Beban Sesuai (Inload)
1 – 1,280 Beban Tinggi (Overload)
Lebih besar dari 1,280
KATEGORI TINGKAT EFISIENSI UNIT
Sangat Kurang : 0 – 0,256 Kurang Efisien : 0,257 – 0,512 Cukup Efisien : 0,513 – 0,768 Efisien : 0,769 – 1,024 Sangat Efisien : 1,025 – 1,280
RUMUS PERHITUNGAN
72000
nyelesaianStdWaktuPerjaJmlBebanKeVKJ
zc
waiUnitJumlahPega
aUnitVolumeKerjTEU
FORMULIR - 1
FORMULIR 1 - INVENTARISASI PEMANGKU JABATAN
Unit Kerja :
No. Nama JabatanJumlah
Pemangku Jabatan
(1) (2) (3)
T O T A L : 0
FORMULIR – 2
FORMULIR 2 - PERHITUNGAN BEBAN KERJA
Nama Jabatan :
Unit Kerja :
No. Rincian/Butir KegiatanSatuan Beban
Kerja (SBK)
Jumlah Beban
Kerja (JBK)
Standar Waktu Penyelesaian
(SWP)dalam Menit
Volume/ Isi Kerja
Jabatan (VKJ)
Esensi Tugas (ET)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah Total Volume/ Isi Kerja Jabatan 0.000
FORMULIR - 3
FORMULIR 3 - HASIL ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN1. Nama Jabatan :
2. Unit Kerja :
3. Volume/Isi Kerja Jabatan :
4. Kriteria Beban Kerja Jabatan :
5. Interpretasi terhadap Kriteria Beban Kerja Jabatan :a.Perencanaan Pegawai
b.Distribusi Pegawai
c.Pengembangan Pegawai
FORMULIR – 4FORMULIR 4 - DAFTAR REKAPITULASI VOLUME KERJA JABATAN
Unit Kerja :
No. Nama Jabatan
Volume/ Isi Kerja
Jabatan (VKJ)
Kriteria
Jumlah Pegawai
Yang Ada Dibutuhkan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
VOLUME KERJA UNIT TOTAL
TINGKAT EFISIENSI UNIT
KATEGORI EFISIENSI UNIT
FORMULIR – 5FORMULIR 5 - REKAPITULASI VOLUME KERJA UNIT
Nama Instansi :
No. Unit KerjaVolume/ Isi Kerja Unit
(VKU)
Jumlah Pegawai
Tingkat Efisiensi Unit
(TEU)
Kategori Efisiensi Unit
Yang Ada Dibutuhkan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
FORMULIR – 6
FORMULIR 6 - TABEL GAP ANALYSIS BEBAN KERJA DAN KOMPETENSI
UNIT KERJA :
No JabatanStandar *) Existing
KeteranganBeban Kerja Kompetensi Beban Kerja**) Kompetensi***)
ALTERNATIF UNTUK GAP ANALYSIS
Overload Underload
Perencanaan Pegawai
Dari segi perencanaan ada beberapa kemungkinan: 1) jabatan dipecah; 2) uraian tugas dalam jabatan tersebut dikurangi (diberikan pada jabatan yang lain yang sejenis) sehingga efektif dikerjakan oleh satu orang pegawai. Jika uraian tugas dalam jabatan telah sesuai/cukup untuk satu orang pegawaian maka dalam penyusunan kebutuhan pegawai/formasi muncul satu formasi jabatan
Dari segi perencanaan ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan: 1) jabatan digabung/dihapus; 2) uraian tugas dalam jabatan tersebut diperluas (enrichment) sehingga efektif dikerjakan oleh satu orang pegawai. Jika uraian tugas dalam jabatan telah sesuai/cukup untuk satu orang pegawaian maka dalam penyusunan kebutuhan pegawai/formasi muncul satu formasi jabatan.
Distribusi Pegawai Dari segi kebijakan distribusi ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan: 1) penambahan pemangku jabatan sesuai dengan hasil perhitungan; 2) distribusi uraian tugas dari yang overload ke yang masih inload.
Dari segi kebijakan distribusi yang dilakukan ada beberapa kemungkinan: 1) apakah dari sisi kemampuan pemangku jabatan, sebaiknya ybs didistribusi ke jabatan lain lain yang inload, atau; 2) pemangku jabatan sesuai dengan kemampuannya tetap pada jabatan tersebut dan dilakukan penambahanuraian tugas sehingga inload dan efektif untuk dikerjakan oleh satu orang pegawai.
Pengembangan Pegawai
Dari segi pengembangan, pemberian tunjangan harus diberikan lebih besar sesuai dengan besarnya persentase kelebihan beban kerja dibanding dengan yang inload.
Dari segi kebijakan pengembangan (misal: kesejahteraan) ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan a.l. tunjangan diberikan lebih kecil sesuai persentasi dengan yang inload.