Perjanjian Internasional dan Hubungan Internasional

Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet RiyadiSolo, 2 April 2011

Bebeb A.K.N. DjundjunanDirektur Perjanjian EKOSOSBUD

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian InternasionalKementerian Luar Negeri

OUTLINEOUTLINE

1 THEORETICAL CONCEPTS ON INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

2 PERAN/FUNGSI PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

3 PERJANJIAN INTERNASIONAL: WHAT IT IS

HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI HUBUNGAN INTERNASIONAL

PENGGUNAAN METODOLOGI /TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM MEMAHAMI HUKUM INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

HUKUM INTERNASONAL SEBAGAI PRODUK MASYARAKAT INTERNASIONAL (SOCIOLICAL APPROACH)

SETS OF STATES’ BEHAVIOURS PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN HUBUNGAN

INTERNASIONAL

HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI CABANG DARI ILMU HUKUM

PENDEKATAN JURIDIS TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL, MEMAHAMI HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI NORMA.

MEMAHAMI PERJANJIAN INTERNASIONAL DARI ASPEK JURIDIS

DIMANA BISA KITA TEMUKAN DIMANA BISA KITA TEMUKAN HUKUM INTERNASIONAL ?HUKUM INTERNASIONAL ?

Sumber : Konvensi internasional, umum maupun khusus; Kebiasaan internasional, sebagai bukti bahwa praktik yang umum dilakukan

diakui sebagai hukum; Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara berdaulat.

Pasal 38 Statuta ICJ

HUKUM INTERNASIONAL ADA DI SEKITAR KITA ?Pada Koran/Media Cetak, Radio atau Televisi, dan akan ditemukan berbagai

hal mengenai hukum internasional…

Tanggal & Waktu:International Meridien Conference 1884, pengakuan int’l prime meridian (zero longitude) dan Greenwich Mean Time (GMT).

Jasa Pos:International Postal Congress 1863 Konstitusi Universal Postal Union 1964, menetapkan standar biaya pos dan jaringan pos universal.

Persamaan Satuan Ukuran Berat dan Waktu:Konferensi International Office of Weights menetapkan standar ukuran berat dan waktu. Misal: 1kg di Indonesia = 1 kg di negara lain.

Aplikasi Hukum Aplikasi Hukum InternasionalInternasional

Hubungan dengan negara lain:Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 dan Vienna Convention on Consular Relations 1963, memungkinkan dibukanya hubungan diplomatik dengan negara lain, termasuk pengakuan terhadap duta (wakil) suatu negara di negara akreditasi.

Perubahan Iklim:UN Framework Convention on Climate Change dan Protokol Kyoto 1997, mewajibkan negara-negara melakukan upaya-upaya untuk mengurangi emisi karbon yang dianggap sebagai penyebab utama pemanasan global.

Perdagangan Internasional:General Agreeement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan World Trade Organization (WTO) menetapkan hak dan kewajiban negara dalam perdagangan internasional.

Aplikasi Hukum Aplikasi Hukum InternasionalInternasional

HUKUM INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL MENURUT PERSPEKTIF HUBUNGAN PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL INTERNASIONAL

REALISME: POWER, ANARCHY, SELF HELP, DENIAL OF

INTERNATIONAL LAW AS A PROPER LAW INTITUTIONALISM:

INTERNATIONAL REGIMES, SET OF BEHAVIOURS LIBERALISM:

INDIVIDUAL RIGHTS, DOMESTIC SOCIETY, HUMAN SECURITY VS STATE SECURITY, EU.

CONSTRUCTIVISM: SOCIAL CONSTRUCT: SHARED UNDERSTANDINGS, EXPECTATIONS, KNOWLEDGE, MATERIAL RESOURCES SHARE EXPECTATIONS MELAHIRKAN CERTAIN NORMS OF

BEHAVIOUR

PERKEMBANGAN HUBUNGAN DISIPLIN PERKEMBANGAN HUBUNGAN DISIPLIN HUKUM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL HUKUM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Tidak saling mengenal Mengakui adanya kontribusi satu sama lain Pengakuan adanya peran hukum internasional

dalam hubungan internasional Collaborative approach?

Constructivism: Mengkolaborasi kedua disiplin seperti bioteknologi ,

agrobisnis Globalisasi

KONSEPSI DASAR KONSEPSI DASAR PERJANJIAN INTERNASIONALPERJANJIAN INTERNASIONAL

perjanjian internasional sebagai instrumen hubungan internasional (interes dari para pakar hubungan internasional)

perjanjian internasional sebagai objek hukum internasional c.q. hukum perjanjian internasional (interes dari para pakar hukum)

PERAN DAN FUNGSI PERAN DAN FUNGSI PERJANJIAN INTERNASIONAL PERJANJIAN INTERNASIONAL

1/51/5

1. PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL (PASAL 38 Statuta ICJ);

Where law can be found: International Regime, Systemic Approach

Law Making Treaty UN CHARTER UNCLOS 1982 VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES ETC

2. PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI DOCUMENTS BINDING BETWEEN THE PARTIES (“CONTRACTS”),

MEMUAT KOMITMENT UNTUK: BERBUAT SESUATU: “SHALL…” TIDAK BERBUAT SESUATU: “SHALL NOT…” MEMBENTUK SESUATU; “TO ESTABLISH …”

BERDASARKAN PRINSIP “CONSENT” HANYA MENGIKAT PARA PIHAK


2/52/5

3. PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI OUTPUT SEKALIGUS SUMBER CONFLICTS ANTAR NEGARA

OUTPUT KONFLIK: PERJANJIAN DAMAI: WEST PHALIAN, UN CHARTER, KMB, PENYELESAIAN SENGKETA: NY AGREEMENT ON ET

REFERENDUM 1999, AGREEMENT RI-MALAYSIA 1998 ON SIPADAN

SUMBER KONFLIK: CREATE PROBLEM TO THIRD PARTY: TIMOR GAP TREATY,

NATO/EU ENLARGEMENTS


3/53/5

4. PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI SIMBOL PERSAHABATAN DAN PR EXERCISES

PERJANJIAN DIBUAT BUKAN KARENA KEBUTUHAN PRAKTIS MELAINKAN SEMATA-MATA UNTUK SIMBOL PERSAHABATAN DAN EXPOSURE:

KUNJUNGAN KEPALA NEGARA SELALU DITANDATAI DENGAN PENANDATANGANGAN PERJANJIAN

PERJANJIAN SEBAGA KEMASAN PUBLIK UNTUK PUBLIC EXPOSURE


4/54/5

5. PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI PARAMETER KEDEKATAN HUBUNGAN

BANYAKNYA JUMLAH PERJANJIAN MERUPAKAN PARAMETER HUBUNGAN BAIK ANTAR NEGARA

PERJANJIAN TERTENTU MEREFLEKSIKAN TINGKAT KEDEKATAN ANTAR NEGARA: PERJANJIAN BEBAS VISA ECONOMIC PARTNERSHIP SECURITY GUARANTEE AGREEMENTS


5/55/5

PERJANJIAN INTERNASIONALPERJANJIAN INTERNASIONALWHAT IS IT?WHAT IS IT?

Dokumen yang ditandatangani oleh negara?Agreed minutes? Joint statement?

Dokumen yang ditandatangani oleh negara dengan pihak asing?Ri-ngo/foreign private sectors?

Perjanjian antar negara di bidang perdata? NOT ALL DOCUMENTS CONCLUDED BY STATES

ARE TREATIES!!!

Dasar Hukum InternasionalDasar Hukum Internasional

Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional (Indonesia bukan pihak, namun telah diadopsi dalam UU No.24 Tahun 2000 ttg PI)

Konvensi Wina tahun 1986 tentang Hukum Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional serta antar Organisasi Internasional (statusnya apa?)

Konvensi Wina tahun 1978 tentang suksesi negara terhadap status Perjanjian Internasional (Mengatur status perjanjian jika terjadi suksesi negara)

Mengatur bagaimana membuat perjanjian internasional antar negara saja: the Conclusion and Entry into force Observance, application and Interpretation Amendment And Modification Invalidity, Termination And Suspension Of The Operation Depositaries, Notifications, Corrections And Registration

Kristalisasi Norma yang pada hakekatnya sudah berkembang dalam Hukum Kebiasaan Internasional

Masih dalam kerangka “only states can conclude treaties”, dan legal capacity of International Organizations to conclude treaties is still questionable

Vienna Convention 1969 Vienna Convention 1969

Mengatur pembuatan perjanjian antara negara dengan organisasi internasional dan dengan sesama organisasi internasional

Mengatur: idem dengan Vienna Convention 1969, dengan beberapa klausula yang khas untuk Organisasi internasional: the legal capacity to conclude treaties Treaties concluded by international organizations and the

relation to the member states States and Organizations are distinguished in using

terminology: Ratification vs Act of Formal Confirmation The end of debate arising out during the negotiation of

Vienna Convention 1969

Vienna Convention 1986Vienna Convention 1986

Apa yang dimaksud dgn Apa yang dimaksud dgn Perjanjian Internasional? Perjanjian Internasional?

Art. 2 (1) (a) Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 between States [1986 between States and OI]"treaty" means an international agreement concluded between States [international organizations] in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;

UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI)Pasal 1 (1)Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.Pasal 4 (1)Pemerintah RI membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain

APA KRITERIANYA?APA KRITERIANYA?

Persetujuan yang bersifat lintas negara Oleh subjek hukum internasional (negara,

organisasi internasional, Tahta Suci) Tertulis Diatur dalam hukum internasional serta

menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik

Dalam bentuk apa pun

1/2

APA KRITERIANYA?APA KRITERIANYA?

ADANYA KEHENDAK PARA PIHAK UNTUK MENCIPTAKAN HAK DAN KEWAJIBAN HUKUMSekalipun ditandatangani oleh dua negara, suatu dokumen belum tentu dikategorikan sebagai sebuah perjanjian internasional, karena para pihak tidak bermaksud menciptakan hak dan kewajiban hukum. Contoh: “Joint Statement” atau “Agreed Minutes” (tergantung pada materinya).

….DIATUR OLEH HUKUM INTERNASIONAL Ada pula perjanjian internasional, sekalipun ditandatangani oleh dua negara, tetapi perjanjian tersebut tunduk pada hukum nasional suatu negara, Perjanjian ini bukan Perjanjian Internasional. Contoh: Kontrak jual beli tanah oleh Kedutaan Besar asing, perjanjian pinjaman.

(Report of the ILC Special Raporteur, 1962)

2/2

NATURE OF TREATIESNATURE OF TREATIES Norms-Creating (traditional): Vienna Convention 1969/1986,

UNCLOS 1982, yang domain-nya berada pada hukum internasional

Standard/Harmonize-Setting: Trademark Law Treaties, Private International Law Conventions, yang domain enforcement-nya berada pada hukum nasional

Disguised Standard-Setting?

Perjanjian yang intrusif ke sendi-sendi Negara, tidak lagi semata-mata mengatur Negara tetapi juga langsung mengatur elemen-elemen di dalam negara itu, seperti International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code, Suppression of Unlawful Acts (SUA) Convention, dan Konvensi Anti Teroris lainnya.

Global Trends on the Nature of Global Trends on the Nature of TreatiesTreaties

Perjanjian International secara tradisional menciptakan hak dan kewajiban oleh dan terhadap negara lain

Dewasa ini Perjanjian juga telah mengatur hak dan kewajiban oleh dan terhadap “dirinya sendiri” yang dikonstruksikan sebagai “kewajiban terhadap negara lain”

Eroding of the Concept of Sovereignty di bidang HAM, Environment, Demokratisasi dan Good Governance

Bentuk dan Judul Perjanjian Bentuk dan Judul Perjanjian InternasionalInternasional

Treaty, Convention, Agreement, Memorandum of Understanding, Protocol, Charter, Declaration,

Final Act, Arrangement, Exchange of Notes, Agreed Minutes, Summary Records, Process Verbal, Modus Vivendi, Letter of Intent

TreatyTreaty

Bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang umumnya bersifat multilateral. Namun demikian, kebiasaan Negara-Negara di masa lampau cenderung menggunakan istilah Treaty untuk perjanjian bilateral, untuk menunjukkan bobot penting.

Ex: Multilateral : Patent Law Treaty, Lisbon TreatyBilateral : Timor Gap Treaty, Lombok Treaty

Final ActFinal Act Dokumen yang merangkum jalannya suatu konferensi

diplomatik. Suatu dokumen yang dibuat ketika para pihak mengakhiri perjanjian.

Biasanya bagian dari dokumentasi atas apa yang terjadi selama konferensi berlangsung.

Tidak ada kewajiban untuk menandatangani final act, tetapi tanda tangan dapat mengikut sertakan pihak yang bersangkutan pada mekanisme selanjutnya, seperti Komite Persiapan.

Menandatangani final act tidak menimbulkan kewajiban atau ikatan tertentu.

ConventionConvention

Pada masa lalu umumnya digunakan untuk perjanjian bilateral, tetapi sekarang sering dipakai untuk perjanjian multilateral dengan banyak pihak yang terlibat. Keikutsertaan dalam convention biasanya terbuka untuk setiap komunitas internasional.

Ex:

Convention on Biological Diversity

AgreementAgreement Jenis perjanjian dengan objek perjanjian diluar apa yang

biasanya diperjanjikan dalam Treaty atau Convention.

Umumnya digunakan dalam perjanjian bilateral, tetapi dalam praktek digunakan juga dalam konteks multilateral.

Contoh: - Multilateral: Agreements in the Framework of Universal Postal

Union- Bilateral: Agreement between The Government of The Republic of

Indonesia and The Government of the United States of America on Scientific and Technological Cooperation. 29 Maret 2010

ProtokolProtokol

Dalam prakteknya, mempunyai karakteristik yang sama dengan treaty. Biasanya digunakan untuk dalam perjanjian yang tidak terlalu formal, tidak seperti treaty atau convention. Umumnya bersifat koreksi, tambahan atau penjelasan dari suatu perjanjian multilateral.

Keikutsertaan biasanya terbuka bagi mereka yang menjadi pihak dalam perjanjian induk. Tetapi sekarang banyak protocol yang dibuat, tetapi tidak mengikuti prinsip ini.

Keuntungan protocol adalah karena berhubungan dengan perjanjian induknya maka dapat terfokus pada aspek tertentu secara lebih rinci.

MOUMOU MOU digunakan dengan alasan politis yaitu ingin

sedapat mungkin menghindari penggunaan “Agreement” yang dinilai lebih formal dan mengikat.

Negara-negara Common Law system berpandangan bahwa MOU “non legally binding”.

Praktek di beberapa negara lain termasuk Indonesia, MOU memiliki daya mengikat seperti Perjanjian internasional lain (Treaty, Agreement, etc).

MOU “less formal”, lebih mudah untuk dirubah, diakhiri dan lazimnya dipakai juga untuk menghindari ratifikasi (pengesahan).

Ex: 1. MOU RI-Chile on Marine and Fisheries Cooperation 2003,

2. MOU RI-India on Marine and Fisheries Cooperation 2005,etc.

ArrangementArrangement

Sebagai pengaturan teknis - spesifik dibawah suatu “perjanjian payung”.

Contoh: Arrangement Between the Government of the Republic of

Indonesia and the Government of Australia on a Collaborative Program of Marine and Fisheries Research for Development.

Project Arrangement Between The Ministry of Culture and Tourism of The Republic of Indonesia and The State Secretariat for Economic Affairs of The Swiss Confederation on Tourism Development for Flores Island.

Implementing Arrangement Between the Ministry of Settlements and Regional Infrastructures of the Republic of Indonesia and the Ministry of Construction and Transportation of the Republic of Korea on Road Cooperative Conference

Exchange of NotesExchange of Notes Melambangkan komitmen dalam perjanjian bilateral. Karakteristik dasar: Tanda tangan kedua pihak tdk terdapat

dalam satu nota yang sama, tapi dlm 2 nota berbeda. Perjanjian bergantung pada exchange of notes, masing-

masing pihak menerima nota yang ditandatangani oleh wakil dari pihak lain.

Dalam perjanjian bilateral, para pihak melakukan exchange of notes sebagai indikasi bahwa mereka telah melaksanakan segala prosedur domestik yang diperlukan untuk mengimplementasikan perjanjian

Contoh: Exchange of Notes Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People`s Republic of Bulgaria on the

Establishment of a Joint Commission on Economic Cooperation. 21 February 1986

Agreed Minutes /Summary Agreed Minutes /Summary Records/Records/Records of DiscussionRecords of Discussion

Merupakan persetujuan antara perwakilan institusi Negara mengenai hasil akhir atau hasil sementara dari suatu technical meeting atau kunjungan kenegaraan , atau suatu cara untuk mencapai persetujuan sementara sebagai bagian dari putaran negosiasi.

Contoh: - Agreed Minutes of the Fourth Joint Commission Meeting on

Economic and Trade Cooperation between the Republic of Indonesia and the Argentine Republic. 8 Agustus 2008

- Records of Discussion Negotiation on Extradition Treaty and Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Indonesia. 25 Januari 2011.

Letter of IntentLetter of Intent

o Selalu digunakan dalam perjanjian yang tidak mengikat, yang berisikan komitmen yang tidak mengikat.

o Indonesia selalu menggunakan bentuk ini dalam perencanaan kerjasama “Sister City / Sister Provinces”. Sebelum para pihak mengikatkan diri pada MoU Pembentukan Sister City / Sister Provinces, mereka selalu menuangkan komitmennya dalam bentuk Letter of Intent.

Landasan Hukum Landasan Hukum NasionalNasional

UUD 1945

UU No. 37 Tahun 1999 ttg Hubungan Luar Negeri

UU No. 24 Tahun 2000 ttg Perjanjian Internasional

Peraturan Perundangan Teknis Terkait dengan isu tertentu

Pada umumnya “copy paste” dari Konvensi Wina 1969 dan 1986

Mengatur elemen internal Indonesia:Peran Koordinasi dan Konsultasi serta fungsi

depository KEMENLUSurat Kuasa dan Pedoman Delri Pengesahan Perjanjian Internasional dengan Perpres

dan UU Kristalisasi dari Praktek Hukum Indonesia dalam

membuat perjanjian internasional Penjabaran dari Pasal 11 UUD 1945

UU No. 24/2000 ttg Perjanjian UU No. 24/2000 ttg Perjanjian InternasionalInternasional

PRAKTEK INDONESIA TENTANG PRAKTEK INDONESIA TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBELUM PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBELUM UU 24/2000UU 24/2000

Semua dokumen dianggap PI sepanjang dibuat oleh pemerintah tidak ada “clear cut legal distinction” antara perjanjian dan yang bukan

perjanjian per-definisi Dokumen yang dibuat antara pemerintah dan ngo juga dianggap

perjanjian internasional (eg. 1981 mou between ri-malaysia-singapore and the malacca straits council (ng association) establishing revolving fund .

Perjanjian antara pertamina and pt caltex, pt stanvac dan pt shell juga dianggap perjanjian internasional dan bahkan diratifikasi dengan uu No. 1/1963

terdapat hirarki perjanjian berdasarkan nomenklatur, yaitu treaty lebih tinggi dari perjanjian, lebih tinggi dari MOU dan lebih tinggi dari Arrangements

Tahapan Tahapan Pembuatan Perjanjian Pembuatan Perjanjian InternasionalInternasional

Penjajagan Perundingan Perumusan Naskah Penerimaan dan Pemarafan

THE WAY FORWARDTHE WAY FORWARDTHE BASKETS OF DOCUMENTSTHE BASKETS OF DOCUMENTS

IN THE TREATY ROOM KEMENLUIN THE TREATY ROOM KEMENLU

DOCUMENTs WITHOUT

LEGAL WEIGHTS

AGREED MINUTES, RECORD OF DISCUSSION

JOINT STATEENTJOINT COMMUNIQUE

DOCUMENTs HAVING

INTERNATIONALCHARACTERS

BUT OTHERTHAN TREATIES

LOAN AGREEMENTSCONTRACTS

TREATIES ASREFERRED TO

VIENNA CONVENTIONAND UU PI

CONVENTION, TREATIES

AGREEMENTSMOUs

Food for thought:Food for thought:

Issue on treaties become more complicated. It follows the dynamic of international law

Handling treaties requires technical, legal and practical expertise

Theoretical knowledge on treaties is inevitable.

TERIMA KASIH

DIREKTORAT PERJANJIAN EKONOMI, SOSIAL dan BUDAYAKEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIAGedung Utama, Lantai 11Jln. Taman Pejambon No. 6T: 021-385 8015F: 021-352 3302Email: [email protected]

Documents

Perjanjian Internasional dan Hubungan Internasional