277
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa REVIEW PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

  • Upload
    lethuan

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa

REVIEW

PERJANJIAN KINERJA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015

Page 2: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALAJALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI TELP :

0361- 9009257 Kode Pos 80351

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Anak Agung Gde Agung

Jabatan : Bupati Badung

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Bupati Badung

Anak Agung Gde Agung

Mangupura, 16 Pebruari2015

Pihak Pertama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina Utama Muda. NIP. 19600304 198503 1 013.

Page 3: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokuman pernyataan kinerja/

kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki

oleh instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung. Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan

Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun

2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada rencana

Strategis (Renstra) Badan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015.

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator

kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung pada tahun 2015. Diharapkan

Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan

pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Menyusun program/rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desaberdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Page 4: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

baik dan saling mendukung;

3. Menilai pelaksanaan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai

dengan dan ketentuan yang berlaku;

4. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan

dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;

5. Menyusun pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai

dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

6. Memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasinya guna mengetahui

permasalahannya;

7. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahan sesuai dengan

hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan

karier;

8. Mengawasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan

Masyarakat, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Ketahanan

Masyarakat dan Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan;

9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

10. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan

yang berlaku;

11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Badung.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008

tentang Pembentukan,Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Badung. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan

masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

di Kabupaten Badung dalam rangka meningkatkan kwalitas pelayanan public dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten

Badung.

Page 5: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan

pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Badung antara lain

adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat terdiri dari:

-Sub.Bag Program.

-Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian.

-Sub.Bag Keuangan.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

-Sub.Bid.Bantuan Pembangunan dan Swadaya

Masyarakat.

-Sub.Bid Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.

d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :

-Sub.Bid .Aparatur Pemerintahan Desa dan

Kelurahan.

-Sub.Bid Kelembagaan Desa dan Kelurahan.

e. Bidang Ketahanan Masyarakat Terdiri dari:

-Sub.Bid.Pengembangan SDM Desa/Kelurahan.

-Sub.Bid. Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan.

f. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan terdiri dari:

-Sub.Bid Pembinaan Desa /Kelurahan.

-Sub.Bid Unit Kerja Daerah Pembangunan.

Tujuan Penetapan Kinerja

a. Untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;

b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

c. Untuk menilai keberhasilan organisasi.

BAB II

PENETAPAN KINERJA

Page 6: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sistem perencanaan pembangunan

nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah

dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten

Badung Tahun 2010 s/d 2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang

disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan pembangunan

jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan

kegiatan daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang

diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang

terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara

bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

SASARAN STRATEGISRPJMD :

1. Meningkatnya penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat dimana sektor

lapangan usaha guna peningkatan daya saing usaha dan daya saing SDM

masyarakat Badung;

2. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin

maupun cacat dan penyandang sosial lainnya untuk dapat memanfaatkan

sumber-sumber usaha produktif secara terbuka;

3. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang

bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel yang

dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap;

sistem manajemen partisipatif yang legitimate dan keterlibatan masyarakat dalam

proses perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan.

B. RENCANA STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Page 7: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Visi Badan Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : “ Terwujudnya Otonomi Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Partisipatif“. Visi tersebut mencerminkan apa

yang dicapai memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu

mewakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen dan mampu menjamin

pembangunan transportasi yang berkesinambungan.

Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang

berkwalitas.

2. Mewujudkan kelembagaan dan partisipasi serta keswadayaan masyarakat.

3. Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan Teknologi

Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan

meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran.

Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang

berkwalitas;

2. Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan

masyarakat;

3. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan peningkatan pendayagunaan

Teknologi Tepat Guna (TTG) Sesuai kebutuhan masyarakat;

Indikator tujuan :

1. Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban

APBDes;

2. Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM)

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;

3. Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun desa/kelurahan;

4. Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).

Page 8: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

SasaranBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kwalitas aparatur Pemerintahan Desa /Kelurahan;

2. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan;

3. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun

desa/kelurahan;

4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi

Tepat Guna (TTG).

C. Indikator Kinerja Utama dan Program

Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung,

pada masing – masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target

kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2015. Indikator kinerja masing – masing

sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung.

Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung berikut target yang ingin dicapai di tahun

2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung.

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

Page 9: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

1.

2.

3.

4.

Meningkatnya

kwalitas aparatur

Pemerintahan

Desa/Kelurahan.

Meningkatnya

kwalitas

kelembagaanPemeri

ntahan Desa/Kel

Meningkatnya

partisipasi dan

keswadayaan

masyarakat dalam

membangun

Desa/Kelurahan

Meningkatnya

pengelolaan sumber

daya alam dan

pendayagunaan

Teknologi Tepat

Guna (TTG).

--Persentase tertibnya peren-

canaan, penyusunan dan

pertanggungjawaban APBDes

-Meningkatnya persentase

partisipasi lembaga desa

(BPD, LPM dan KPM) dalam

perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan desa

-Prosentase swadaya murni

Masyarakat dalam membangun

Desa/Kelurahan

- Persentase peningkatan pen-

dapatan kelompok Teknologi

Tepat Guna (TTG).

75%

60%

80 %

20%

Program utama yang mendukung indikator kinerja utama yang akan dijalankan

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung pada tahun 2015 terdiri dari 5 (lima) program 18 ( delapan belas )

kegiatan.Program yang mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa.

3. Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan.

4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi.

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

D. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Page 10: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung memiliki 5 (lima) program prioritas yang didukung oleh 26 (dua puluh enam)

kegiatan. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah kabupaten Badung dalam

pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa kabupaten Badung tahun 2015 sebesar Rp 4.691.868.225,00 yang bersumber

dari APBD Kabupaten Badung tahun 2015.

BAB III

Page 11: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PENUTUP

Perjanjian Kinerja (PK) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, tansparan akuntabel dan berorientasi pada

hasil.Dokumen Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi

dan menjadi dasar evalusai akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten

Badung Tahun 2010 – 2015 didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung

jawabnya.

KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Badung

Drs Putu Gede Sridana,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19600304 198503 1 013

Penetapan Kinerja Tahun 2015

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan

Pemerintahan Desa

Tahun Anggaran : 2015

Page 12: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 Meningkatnya Aparatur

pemerintahan Desa/Kel.

yang mengikuti Bimtek

tatakelola Pemerintahan

Desa/Kel.

1

2

Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang

mengikuti Bimtek Pengelolaan

Keuangan Desa dan Kelurahan.

Persentase Aparatur Desa/Kelurahan

yang mengikuti Bimtek Administrasi

Managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

80%

80%

2 Tertibnya perencanaan,

penyusunan dan

pertanggungjawaban

APBDes.

1

2

3

4

5

Jumlah Desa yang menyampaikan

dokumen RPJM Desa;

Jumlah Desa yang menyampaiakan

Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

Desa sesuai dengan RPJM Desa. Jumlah Desa yang menyampaiakan

APBDes yang sesuai RKP Desa

Persentase Desa yang menyampaikan

Dokumen APBDes tepat waktu.

Persentase Desa yang menyampaikan

laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes.

46 Desa

46 Desa

46 Desa

80%

90%

3 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

1 PersentaseDesa/Kel. yang telah memiliki website dan data base

berbasis IT.

80%

4 Terlaksananya Tindak

Lanjut Peraturan Desa

1

2

Jumlah Desa yang memiliki

Peraturan Kepala Desa.

Jumlah Desa yang memiliki

Keputusan Kepala Desa.

46 Desa

46 Desa

5 Meningkatnya peran Lembaga Desa dan

Lembaga Kemasyarakatan

dalam pembangunan

Desa/Kelurahan

1

2

3

4

Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam

Musrenbang Desa

Persentase Badan Usaha Milik Desa

(BUM Desa yang terbentuk

Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk.

Provinsi Persentase Lembaga Desa dan

Lembaga Kemasyara-katan yang

telah mengikuti Bimtek.

100%

26%

Juara I

6 Meningkatnya peranan

masyarakat dalam pembangunan Desa

1 Persentase swadaya murni masyarakat

dalam pembangunan Desa.

80%

7 Meningkatnya Usaha Mikro

Kecil Menengah di

pedesaan.

1 Persentase pasar yang dikelola dengan

baik.

90%

8 Meningkatnya keterampilan

kelompok masyarakat

melalui penerapan TTG

1

2

Jumlah kelompok Binaan TTG yang

produknya dipamerkan.

Jumlah kelompok masyarakat yang

memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG.

29 kelompok

57 kelompok

9 Tersalurkannya Raskin

(Tepat Sasaran, Tepat

Jumlah, Tepat Harga, Tepat

Mutu, Tepat Waktu dan

Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan

rendah.

1 Persentase penyaluran Raskin kepada

masyarakat berpenghasilan rendah.

100%

Page 13: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Jumlah Anggaran Th. 2015 : Rp. 4.691.868.225,00 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 628.465.400,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 317.650.000,00

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 107.400.000,00

4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp. 68.354.300,00 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Rp. 1.609.568.600,00

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp. 1.672.777.950,00

7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp. 170.229.875,00

8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 117.422.100,00

Bupati Badung

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Anak Agung Gde Agung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.

Pembina Utama Muda.

NIP. 19600304 198503 1 013.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIS PADA BPMD DAN PEMDES

KABUPATEN BADUNG

Page 14: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

SEKRETARIS ESELON IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

Meningkatnya pelayanan administrasi umum

Persentase Surat masuk yang ditindaklanjuti

100% Kasubag Umum/Kepeg

Non

IKU

2

Berfungsinya barang milik daerah dengan baik

Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik

100% Kasubag Umum/Kepeg

Non IKU

3

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Persentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas

100% Kasubag Umum/Kepeg

Non IKU

4

Meningkatnya Pelayanan administrasi Kepegawaian

Jumlah usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu

4 orang Kasubag Umum/Kepeg

Non IKU

Jumlah usulan pensiun yang diajukan tepat waktu

1 orang Kasubag Umum/Kepeg

Non IKU

5

Meningkatnya disiplin pegawai

Persentase kehadiran Pegawai di Kantor

80,78%

Kasubag Umum/Kepeg

Nn IKU

6

Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD

Nilai Akuntabilitas Kinerja

70 Kasubag Program

Non IKU

Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu

4 Kasubag Program

Non IKU

Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu

9 Kasubag Program

Non IKU

Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem e-Sakip Kabupaten Badung Tepat waktu

4 Kasubag Program

Non IKU

7 Meningkatnya kepuasan terhadap Pelayanan SKPD

Nilai SKM

70 Sebagai 14ension14r pada bidang yang melaksanakan pelayanan

Non IKU

Page 15: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

SEKRETARIS ESELON IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

8 Tercipatanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel

Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/Kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas

100% Kasubag Keuangan

Non IKU

Persentase temuan Hasil Pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

0 Kasubag Keuangan

Non IKU

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

2 3 4 5 6 7 1

Persentase Surat masuk yang ditindaklanjuti

2

Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/

operasional

APBD

10.900.000

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Kegiatan :

Pengadaan perlengkapan

kantor

APBD

38.750.000

Pengadaan peralatan kantor APBD 169.450.00

0

Pemeliharaan gedung kantor APBD 2.500.000

Page 16: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan Dinas/operasional

APBD 75.450.000

Pemeliharaan perlengkapan

kantor

APBD 20.500.000

Pemeliharaan peralatan kantor APBD 11.000.000

3

Persentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kegiatan

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

APBD

20.000.000

Penyediaan komponen

Instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

APBD 2.000.000

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

APBD 20.000.000

Penyediaan bahan bacaandan

peraturan perundang-

undangan

APBD 16.332.000

Penyediaan makanan dan

minuman

APBD 16.112.000

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

APBD 100.000.00

0

Penyediaan dekorasi APBD 5.000.000

Penyediaan bahan bakar

kendaraan

APBD 220.320.00

0

Penyediaan upacara

keagamaan

APBD 23.300.000

Lomba-lomba olah

raga/kesenian

pada hari-hari bersejarah

APBD 14.993.000

Penyediaan alat tulis kantor APBD 25.000.000

Pelaksanaan upakara

penganyaran ke Pura

Kahyangan Jagat

APBD 30.000.000

Page 17: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

4

Jumlah usulan

kenaikan pangkat

yang diselesaikan

H-5 dari waktu

yang ditetapkan

oleh Badan

Kepegawaian

5 Jumlah usulan

17ension yang

diajukan tepat

waktu

6 Persentase

kehadirtan pegwai

di kantor

7 Nilai akuntabilitas kinerja

8 Jumlah dokumen

perencanaan yang

dikirim tepat

waktu

Penyusunan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

APBD

6.000.000

9

Jumlah laporan

yang dikirim tepat

waktu

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan:

Penyusunan laporan capaian

Kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

APBD

86.400.000

10 Jumlah

pelaksanaan input

data capaian

kinerja SKPD ke

system e-SAKIP

Kab.Badung tepat

waktu

11 Nilai SKM

Survey kepuasanmasyarakat APBD 5.000.000,

00

Page 18: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

12 Persentase capaian realisasi keuangan,pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan:

1.Pelayanan jasa administrasi

Keuangan

APBD

3.301.000,

00

2.Penyediaan jasa pegawai

tidak

Tetap

APBD 121.207.40

0

13 Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/Eksternal yang ditindak lanjuti

14 Tersusunya Renja

RKA tepat waktu

Penyusunan dokumen

perencanaan SKPD(RENJA RKA)

APBD

10.000.000

Jumlahanggaran 1.068.508.4000 !Syntax Error, ) !Syntax Error, )

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KA.SUB.BAG KEUANGAN PADA

BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

Mangupura, 23 April 2015

PihakPertama Sekretaris,

Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I

NIP. 19610830 199003 2 002

PihakKedua Kepala BPMD dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda

NIP. 19600304 198503 1 013

Page 19: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Tercipatanya tata

kelola keuangan

yang efektif,

efisien dan

akuntabel

1.Persentase capaian

realisasi keuangan

pengelolaan

program/Kegiatan tepat

waktu sesuai dengan

anggaran kas

100 %

2.Persentase temuan Hasil

Pemeriksaan internal/eksternal

yang ditindaklanjuti

11 laporan

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

1.Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/Kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Kegiatan:

1.Pelayanan jasa

administrasi

keuangan

APBD

3.301.000

2.Penyediaan jasa

pegawai

tidak tetap

APBD 121.207.400

2 Persentase temuan Hasil Pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

Jumlah anggaran 124.508.400

Mangupura, 23 April 2015

Page 20: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Pihak Kedua, Sekretaris,

Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I

NIP. 19610830 199003 2 002

Pihak Pertama Kepala Sub.Bid.Keuangan

Ni Wayan Siki, SH.M.Si. Pembina

NIP. 19641231 198503 2 087

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KA.SUB.BAG PROGRAM PADA BPMD DAN PEMDES

KABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatnya implementasi

Nilai Akuntabilitas Kinerja

70 Non IKU

Page 21: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

akuntabilitas kinerja SKPD

Jumlah dokumen

perencanaan yang dikirim

tepat waktu

4

Jumlah laporan yang dikirim

tepat waktu

9

Jumlah pelaksanaan input

data capaian kinerja SKPD

ke sistem esakip Kabupaten

Badung Tepat waktu

4

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

2 3 4 5 6 7

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja

2 Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu

Penyusunan Sistem

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

(SAKIP)

APBD

6.000.000

3 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Kegiatan:

Penyusunanlaporancapai

ankinerjadanikhtisarreal

isasikinerja SKPD

APBD

86.400.000

4 Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem esakip Kabupaten Badung Tepat waktu

Page 22: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

5 Nilai SKM Tepat waktu

Survey

kepuasanmasyarakat

APBD 5.000.000

Jumlahanggaran 97.400.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BPMD DAN PEMDES

KABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB

KET

PihakKedua

Sekretaris,

Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I

NIP. 19610830 199003 2 002

Mangupura, 23 April 2015

PihakPertama

Kasubag Program

I Putu Gede Suka Arsana, SH. Penata TK.I

NIP. 19620823 199009 1 001

Page 23: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

KET APBD KABUPATEN

BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatnya

pelayanan

administrasi umum

Persentase Surat masuk

yang ditindaklanjuti

100% Non

IKU

2 Berfungsinya barang

milik daerah dengan

baik

Persentase barang

milik daerah yang

dipelihara dengan

baik

100% Non IKU

3 Meningkatnya sarana

dan prasarana

aparatur

Persentase

meningkatnya kualitas

sarana dan prasarana

perkantoran untuk

menunjang tugas

100% Non IKU

4 Meningkatnya

Pelayanan

administrasi

Kepegawaian

1.Jumlah usulan

kenaikan pangkat

yang diajukan

tepat

waktu

4 orang Non IKU

2.Jumlah usulan

pensiun yang

diajukan tepat

waktu

1 Orang Non IKU

5 Meningkatnya disiplin

pegawai

Persentase kehadiran

Pegawai di Kantor

80,78% Non IKU

Page 24: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

KET APBD KABUPATEN

BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Persentase Surat

masuk yang

ditindaklanjuti

APBD 100%

2

Persentase barang

milik daerah yang

dipelihara dengan

baik

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/

operasional

APBD

10.900.000,0

0

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Kegiatan :

Pengadaan perlengkapan

kantor

APBD

38.750.000

Pengadaan peralatan

kantor

APBD 169.450.000

Pemeliharaan gedung

kantor

APBD 2.500.000

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

Dinas/operasional

APBD 75.450.000

Pemeliharaan

perlengkapan kantor

APBD 20.500.000

Pemeliharaan peralatan

kantor

APBD 11.000.000

3 Persentase

peningkatnya

kualitas sarana

dan prasarana

perkantoran untuk

menunjang tugas

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kegiatan

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

APBD

20.000.000

Page 25: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

KET APBD KABUPATEN

BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

air dan listrik

Penyediaan komponen

Instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

APBD 2.000.000

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

APBD 20.000.000

Penyediaan bahan

bacaandan peraturan

perundang-undangan

APBD 16.332.000

Penyediaan makanan dan

minuman

APBD 16.112.000

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

APBD 100.000.000

Penyediaan dekorasi APBD 5.000.000

Penyediaan bahan bakar

kendaraan

APBD 220.320.000

Penyediaan upacara

keagamaan

APBD 23.300.000

Lomba-lomba olah

raga/kesenian

pada hari-hari bersejarah

APBD 14.993.000

Penyediaan alat tulis

kantor

APBD 25.000.000

Pelaksanaan upakara

penganyaran ke Pura

Kahyangan Jagat

APBD 30.000.000

4 Jumlah usulan

Page 26: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

KET APBD KABUPATEN

BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

kenaikan Pangkat yang diajukan tepat waktu

5 Jumlah usulan pensiun yang diajukan tepat waktu

6 Persentase kehadiran Pegawai di Kantor

PihakKedua

Sekretaris,

Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I

NIP. 19610830 199003 2 002

Mangupura, 23 April 2015

PihakPertama

Ka.Sub.Bag Umu dan Kepegawaian

I Gusti Ayu Candrawati, SE. Penata TK.I

NIP. 19621116 1986022 004

Page 27: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

KEPALA BIDANG KETAHANAN PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET PENANGGUNG

JAWAB

KET.

TH 2015 1 2 3 4 5 6

1

Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)

1.Jumlah kelompok binaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang produknya dipamerkan

29 KLP

IKU

2.Jumlah Kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG

57 Klp IKU

2 Tersalurkannya Raskin (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah

Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah

100% IKU

No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH

APBD KABUPATEN

BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1 2 3 4 5 6 7

1

Jumlah kelompok binaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang produiknya dipamerkan

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Kegiatan:

- Gelar Teknologi Tepat

Guna Tingkat Nasional

143.021.600

143.021.600

- Pelatihan TP PKK dan

Ketua Kelompok PKK

(TPK3 PKK) Desa

Binaan

21.808.800,00

21.808.800

Page 28: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

2

Jumlah Kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG

Program Pelayanan dan

rehabilitasi

kesejahteraan sosial

Kegiatan:

- Monev peningkatan

lingkungan pedesaan melalui

unit pengelola

sarana/kelompok pemakai

sarana

(UPS-KPS)

13.364.900

13.364.900

3 Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan: - Monitoring Raskin di Kab.

Badung

170.229.875

170.229.875

Jumlah anggaran 348.425.175 348.425.175

Mangupura, 23 Pebruari 2015

Pihak Pertama

Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa

Ida Bagus Putu Darmawijaya, S.S. Pembina

NIP. 19680207 199803 1 006

Pihak Kedua

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19600304 198503 1 013

Page 29: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KA.SUB.BIDANG PENGEMBANGAN SDM DESA/KELURAHAN PADA

BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG

N0

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan TTG

Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)

1. Jumlah kelompok

binaan Teknologi Tepat

Guna (TTG) yang

produiknya dipamerkan

29 klp

IKU

No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

APBD KABUPATEN

BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN JUMLAH

1

Jumlah hasl binaan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dipamerkan

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam membangun Desa

Kegiatan:

- Gelar Teknologi Tepat Guna

Tk.Nasional

143.021.600,00

143.021.600

- Pelatihan TP-PKK dan Ketua

Kelompok PKK (TPK3PKK)

Desa Binaan

21.808.800,00

21.808.800

Jumlah anggaran 164.830.400

Pihak Kedua, Kepala Bidang Ketahanan

Masyarakat Desa

Ida Bagus Putu Darmawijaya, S.S. Pembina

NIP. 19680207 199803 1 00

Mangupura, 23 April 2015

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Pengembangan SDM Desa/Kel

Drs. Kadek Sudita.M.Si. Pembina

NIP. 19671229 199403 1 008

Page 30: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA SUB.BID.SARANA DAN PRASARANA DESA/KEL.

PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Terwujudnya

pemanfaatan

sumber daya

alam dengan

menggunakan

TTG

Meningkatnya ketrampilan kelompok masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Jumlah Kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG

57 Klp IKU

2 Terwujudnya

pendistribusian

Raskin sesuai

standard

PEDUM kepada

masyarakat

berpenghasilan

rendah

Tersalurkannya Raskin (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah

Jumlah RTS-PM Raskin

9883 IKU

No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

- Jumlah kelompok

masyarakat yang sudah

memiliki sarana dan

prasarana air bersih

dengan TTG

Program Pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan

sosial

Kegiatan:

- Monev peningkatan lingkungan

pedesaan melalui unit pengelola

sarana/kelompok pemakai sarana

(UPS-KPS)

13.364.900

13.364.900

Page 31: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

2

Jumlah RTS-PM Raskin

Program:

Pelayanan dan Rehabilitasi

kesejahteraan sosial.

Kegiatan:

- Monitoring raskin di Kab.Badung

170.229.875

170.229.875

Jumlah anggaran 183.594.775

Pihak Kedua, Kepala Bidang Ketahanan

Masyarakat Desa

Ida Bagus Putu Darmawijaya, S.S. Pembina

NIP. 19680207 199803 1 00

Mangupura, 23 April 2015

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Sarana dan Prasarana

Desa/Kel

Drs. Made Krishnamurti.M.Si. Pembina

NIP. 19610527 198503 1 006

Page 32: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB

KET.

TH

2015 1 2 3 4 5 6

1

Meningkatnya aparatur Pemerintahan Desa dan Kel.yang mengikuti Bimtek tatakelola Pemerintahan Desa/Kelurahan

1.Persentase aparatur Desa/Kel. yang

mengikuti Bimtek pengelolaan

keuangan Desa/Kelurahan

80 % IKU

2.Persentase aparatur Desa/Kel. yang

mengikuti Bimtek administrasi

managemen Pemerintahan Desa dan

Kelurahan

80% IKU

2 Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggung jawaban APBDes

1.Jumlah Desa yang menyampaikan

dokumen RPJM Desa 100 % IKU

2.Jumlah Desa yang menyampaikan

Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

Desa sesuai dengan RPJM Desa

46 Desa IKU

3.Jumlah Desa yang menyampaikan

APBDes yang sesuai RKP Desa 46 Desa IKU

4.Persentase Desa yang menyampaikan

dokumen APBDes tepat waktu 80% IKU

5.Persentase Desa yang menyampaikan

laporan pertanggung jawaban realisasi

APBDes

90% IKU

3 Terlaksananya tindak lanjut peraturan Desa

1.Jumlah Desa yang memiliki Peraturan

Desa 46 Desa IKU

2.Jumlah Desa yang memiliki Keputusan

Desa 46 Desa IKU

4 Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kel.

Persentase Lembaga Desa dan lembaga

Kemasyarakatan yang telah mengikuti

Bimtek

80% IKU

No INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1 2 3 4 5 6 7

Page 33: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

1

Persentase aparatur Desa/Kel. yang mengikuti Bimtek pengelolaan keuangan Desa/Kelurahan

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

Kegiatan:

1.Pembinaan dan monitoring

arah penggunaan ADD dan

penyisihan Pajak dan

Restribusi Daerah

42.833.700

42.833.700

2

Persentase aparatur

Desa/Kel. yang mengikuti

Bimtek administrasi

managemen

Pemerintahan Desa dan

Kelurahan

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

Kegiatan:

1.Pembinaan/Monitoring

pemilihan dan

pelantikan

Perbekel di

Kab.Badung

1.176.541.40

0

1.176.541.400

2.Pembinaan administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

25.031.000

25.031.000

3 Jumlah Desa yang

menyampaikan dokumen

RPJM Desa

4

Jumlah Desa yang

menyampaikan Rencana

Kerja Pembangunan (RKP)

Desa sesuai dengan RPJM

Desa

5 Jumlah Desa yang

menyampaikan APBDes yang

sesuai RKP Desa

6 Persentase Desa yang

menyampaikan dokumen

APBDes tepat waktu

7 Persentase Desa yang

menyampaikan laporan

pertanggung jawaban realisasi

APBDes

8 Jumlah Desa yang memiliki

Peraturan Desa Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

237.709.200 237.709.200

Page 34: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Kegiatan:

-Kajian naskah akademis

untuk Ranperda terkait

pengaturan Desa

9 Jumlah Desa yang memiliki

Keputusan Desa

10 Persentase Lembaga Desa dan

lembaga Kemsayarakatan

yang telah mengikuti Bimtek

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

Kegiatan:

- Bimtek peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa,Lembaga Kemasyarakatan dan KPM di Kab.Badung

127.452.800 127.452.800

Jumlah anggaran 1.609.568.100

Pihak Kedua

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19600304 198503 1 013

Mangupura, 23 Pebruari 2015

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung

I Nyoman Yoseph Sridana, SH.M.Si. Pembina Tk. I

NIP. 19620803 198503 1 021

Page 35: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA SUB.BID.KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN

PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatnya

peran Lembaga

Desa,Lembaga

Kemasyarakatan

dan masyarakat

dalam

pembangunan

Desa/Kel

Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kel.

Jumlah anggota BPD,LPM dan

KPM yang mengikuti Bimtek

262 Orang

IKU

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD KABUPATEN

BADUNG

APBD PROV BALI

APBN

1

Jumlah anggota BPD,LPM

dan KPM yang mengikuti

Bimtek

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Bimtek peningkatan

kualitas SDM

Pemerintahan

Desa,Lembaga

Kemasyarakatan dan KPM

di Kab.Badung

127.452.80

0

127.452.800

Jumlah anggaran 365.162.000

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung

I Nyoman Yoseph Sridana, SH.M.Si. Pembina Tk. I

NIP. 19620803 198503 1 021

Mangupura, 23 April 2015

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Kelembagaan Desa/Kel

I Wayan Somaribawa.SSTP.M.Si. Penata Tk.I

NIP. 19610527 198503 1 006

Page 36: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA SUB.BIDANG APARATUR DESA/KELURAHAN

PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Terwujudnya

tatakelola

Pemerintahan

Desa dan

Kelurahan

yang baik

Meningkatnya

aparatur

Pemerintahan

Desa/Kelurahan yang

mengikuti Bimtek

tatakelola

Pemerintahan

Desa/Kel.

Jumlah Desa yang dibina dan

dimonitor arah penggunaan

ADD dan penyisihan Pajak

dan Restribusi Daerah

46 Desa IKU

Jumlah perbekel yang

dibina,dipilih dan dilantik

8 Desa IKU

Terlaksananya tindak

lanjut peraturan Desa

Jumlah Kajian naskah akademis

untuk Ranperda terkait

pengaturan Desa

3 Naskah IKU

No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN

BADUNG

APBD

PROV.

BALI

APBN

1

Jumlah Desa yang

dibina dan

dimonitor arah

penggunaan ADD dan

penyisihan Pajak dan

Restribusi Daerah

Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan:

-Pembinaan dan monitoring arah

penggunaan ADD dan

penyisihan Pajak dan

Restribusi

Daerah

42.833.700

42.833.700

2 Jumlah perbekel

yang dibina,dipilih

dan dilantik

Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan:

1.Pembinaan/Monitoring pemilihan

dan pelantikan Perbekel di

Kab.Badung

1.176.541.400

1.176.541.400

2.Pembinaan administrasi

dan penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

25.031.000 25.031.000

Page 37: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3 Jumlah Kajian naskah

akademis

untuk Ranperda terkait

pengaturan Desa

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

Kegiatan:

-Kajian naskah akademis

untuk Ranperda terkait

pengaturan Desa

237.709.200 237.709.200

Jumlah anggaran 1.244.406.100

Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung

I Nyoman Yoseph Sridana, SH.M.Si. Pembina Tk. I

NIP. 19620803 198503 1 021

Mangupura, 23 April 2015

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Aparatur Desa/Kel

Ida Bagus Putu Yudara.SH. Penata Tk.I

NIP. 19621231 1992031161

Page 38: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN

PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKAT0R KINERJA

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

TH 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

-Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data base berbasis IT

80 % IKU

2

Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa

5 Desa IKU

3

Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan

-Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

80 % IKU

4 Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan Desa

Persentase swadaya murni

Masyarakat dalam pembangunan Desa

80% IKU

No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD KABUPATEN

BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data base berbasis IT

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Kegiatan:

-Pembinaan Penyusunan

Profil

Desa/Kelurahan

Tk.Kabupaten

22.865.900,00

22.865.900

Page 39: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

2

Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Kegiatan:

1.Penetapan dan Penegasan

Batas Desa

381.318.250,0

0

381.318.250

3

-Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Kegiatan:

1.Pembinaan

Desa/Kelurahan

Lomba dan

Desa/Kelurahan

Binaan

71.381100

71.381.100

2.Lomba Desa/Kelurahan 318.584.100 318.584.100

4 Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa.

1.Pembinaan Bulan Bhakti

Gotong Royong dalam

Membangun Desa

6.883.600,00

6.883.600

2.Penilaian Pelaksanaan

Bulan

Bhakti Gotong Royong

Terbaik

32.918.600,00 32.918.600

3. Lomba 10 Program Pokok

PKK

82.632.400,00 82.632.400

4.Jambore Kader PKK 132.842.100 132.842.100

5.Pencanangan Bulan

Bhakti

Gotong Royong dalam

Membangun Desa

53.537.800,00 53.537.800

Jumlah anggaran

1.102.963.850

Pihak Kedua,

KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan DesaKabupatenBadung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda

NIP. 19600304 198503 1 013

Mangupura, 23 April 2015 Pihak Pertama Kepala Bidang Pengembangan Desa

dan Kelurahan Kab. Badung

Drs. I G A K Suryanegara,M.Si. Pembina

NIP. 19670811 198902 1 002

Page 40: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA SUB.BID.PEMBINAAN DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Terwujudnya

tatakelola

Pemerintahan

Desa dan

Kelurahan yang

baik

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

-Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina terkait penyusunan profil Desa

62 Desa/Kel

IKU

Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

Jumlah Desa yang

memiliki Keputusan

Kepala Desa

46 Desa

2 Meningkatnya

peran Lembaga

Desa, Lembaga

Kemasyarakatan

dan masyarakat

dalam

pembangunan

Desa/Kel.

Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kel.

Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

JuaraI Tk.Prov.

IKU

Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan Desa

Persentase swadaya murni Masyarakat dalam pembangunan Desa

80%

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN

BADUNG

APBD PROV .BALI

APBN

1

Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina terkait penyusunan profil Desa

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Kegiatan:

-Pembinaan Penyusunan

Profil Desa/Kelurahan

Tk. Kabupaten

22.865.900

22.865.900

2 Jumlah Desa yang

memiliki Keputusan

Kepala Desa

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Kegiatan:

- Pembinaan pemekaran

Br. Dinas/lingkungan

di Kabupaten Badung

5.488.400

5.488.400

Page 41: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3 Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi .

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Kegiatan:

1.Pembinaan

Desa/Kelurahan

Lomba dan

Desa/Kelurahan

Binaan

71.381.100

71.381.100

2.Lomba Desa/Kelurahan 318.584.100 318.584.100

4 Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Kegiatan:

1.Jambore Kader PKK

132.842.100

132.842.100

2. Lomba 10 Program Pokok

PKK

82.632.400 82.632.400

Jumlah anggaran 633.794.000

Pihak Kedua, Kepala Bidang Pengembangan Desa

dan Kelurahan Kab. Badung

Drs. I G A K Suryanegara,M.Si. Pembina

NIP. 19670811 198902 1 002

Mangupura, 23 April 2015

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Pembinaan Desa/Kel

Ni Nyoman Sri Harwati, SE. Penata Tk.I

NIP. 19610313 1990032003

Page 42: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA SUB.BID.UNIT KERJA DAERAH PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUN

G JAWAB

KET TH 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Terwujudnya

tatakelola

Pemerintahan

Desa dan

Kelurahan yang

baik

Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

Jumlah Desa yang telah memiliki penetapan Batas Desa

5 Desa

IKU

2

Meningkatnya

peran Lembaga

Desa, Lembaga

Kemasyarakata

n dan

masyarakat

dalam

pembangunan

Desa/Kel.

Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan

Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa .

80 % IKU

No INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV BALI

APBN

1

Jumlah Desa yang telah memiliki penetapan batas Desa

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun

Desa

Kegiatan:

-Penetapan dan

Penegasan

Batas Desa

381.318.250,0

0

381.318.250

2

Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun

Desa

Kegiatan:

6.883.600,00

6.883.600

Page 43: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

1.Pembinaan Bulan

Bhakti Gotong Royong

dalam Membangun

Desa

2.Penilaian

Pelaksanaan

Bulan Bhakti Gotong

Royong Terbaik

32.918.600,00

32.918.600

3.Pencanangan Bulan

Bhakti Gotong Royong

dalam Membangun

Desa

53.537.800,00

53.537.800

Jumlah anggaran 474.658.250

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan Kab. Badung

Drs. I G A K Suryanegara,M.Si.

Pembina NIP. 19670811 198902 1 002

Mangupura, 23 April 2015

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Unit Kerja Daerah

Pembangunan Desa/Kel

Ida Ayu Putri Astuti.SH Penata Tk.I

NIP. 19650724 1992032008

Page 44: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

KET

TH 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

1

Meningkatnya peran Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kel.

Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan

Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa

100% IKU

Persentase Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa)yang terbentuk

100% IKU

Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah di Pedesaan

Persentase pasar yang dikelola dengan baik

90 % IKU

No.

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV BALI

APBN

1 Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa

1.Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kegiatan: 1. Monitoring dan evaluasi

pengelolaan berkelanjutan

pelaksanaan Program

Community Based Development

(CBD) di Kab.Badung

12.387.000

12.387.000

2.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan: 1.Pemberian Makanan Tambahan

Anak Sekolah (PMT-AS)

196.424.300

196.424.300

2.Operasional kegiatan

PNPM- MPd di Kab. Badung

73.605.400 73.605.400

3.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan: -Lomba KG-PKK,KB

/Kes Posyandu,PHBS

dan Lingkungan bersih

sehat dalam rumah

tangga

81.203.900

81.203.900

Page 45: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

4.Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Kegiatan:

-Pembinaan Pokjanal/

Pokja Posyandu,PHBS

dan Lingkungan

36.218.200

36.218.200

2

Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terbentuk

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan: -Bimtek BUM Desa

47.327.900

47.327.900

3 Persentase pasar yang dikelola dengan baik

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan: - Pembinaan dan lomba PasarDesa antar Kec. se- Kabupaten Badung

55.967.300

55.967.300

Jumlah anggaran 619.234.700

Pihak Kedua, Kepala BPMD dan Pemerintahan Desa

KabupatenBadung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda

NIP. 19600304 198503 1 013

Mangupura, 23 April 2015

Pihak Pertama Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos., M.Si.

Pembina NIP. 19700120 199003 2 006

Page 46: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KA.SUB. BIDANG BANTUAN PEMBANGUNAN DAN SWADAYA MASYARAKAT

PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANG

GUNG JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatnya peran Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kel.

Meningkatnya Peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan

Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa.

80% IKU

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa.

1.Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun

Desa

Kegiatan:

- Operasional kegiatan

PNPM- MPd di Kab. Badung

73.605.400

73.605.400

2.Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Kegiatan:

1.Lomba KG-PKK,KB/Kes

Posyandu,PHBS dan

Lingkungan Bersih

Sehat

dalam rumah tangga

81.203.900

81.203.900

2.Pembinaan Pokjanal/

Pokja Posyandu,PHBS

dan Lingkungan

36.218.200 36.218.200

Page 47: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3.Program Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam Membangun

Desa

Kegiatan:

Gelar Karya

Pembangunan

Tingkat Nasional

116.100.700

116.100.700

Jumlah anggaran 270.910.000,00

Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos., M.Si. Pembina

NIP. 19700120 199003 2 006

Mangupura, 23 April 2015

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Bantuan Pembangunan

dan Swadaya Masyarakat

I Nyoman Susila Penata Tk.I

NIP. 19630212 198607 1 001

Page 48: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KA.SUB.BID USAHA EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKATPADA

BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatnya

peran Lembaga

Desa, Lembaga

Kemasyarakatan

dan masyarakat

dalam

pembangunan

Desa/Kel

Meningkatnya Peran Lembaga Desa dan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan

Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa.

100 %

IKU

Jumlah Kepala Desa yang mengikuti Bimtek tentang BUM Desa

46 Desa IKU

Meningkatnya usaha mikro kecil menengah di pedesaan

Jumlah pasar yang di kelola dengan baik

9 Binaan , 8 yang

dilombakan

IKU

NO

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa.

1.Program

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Kegiatan:

-Monitoring dan evaluasi

pengelolaan

berkelanjutan

pelaksanaan program

Community Based

Development (CBD) di

Kab. Badung

12.387.000

12.387.000

2.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan: - Pemberian Makanan

Tambahan Anak Sekolah

(PMT-AS)

196.424.300

196.424.300

Page 49: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

2

Jumlah Kepala Desa yang mengikuti Bimtek tentang BUM Desa

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan: - Bimtek BUM Desa

47.327.900

47.327.900

3 Jumlah pasar yang di bina dan dilombakan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan: -Pembinaan dan Lomba Pasar Desa antar Kecamatan se-Kab.

Badung

55.967.300

55.967.300

Jumlah anggaran 348.324.700

Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos., M.Si.

Pembina NIP. 19700120 199003 2 006

Mangupura, 23 April 2015

Pihak Pertama

Ka.Sub.Bid. Ekonomi Keluarga DanMasyarakat

I Ketut Sutarka,SP. PenataTk.I

NIP. 19611231 198103 1 114

Page 50: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Penetapan Kinerja Tahun 2015

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan

Pemerintahan Desa Tahun Anggaran : 2015

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 Meningkatnya Aparatur

pemerintahan Desa/Kel.

yang mengikuti Bimtek

tatakelola Pemerintahan

Desa/Kel.

1

2

Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang

mengikuti Bimtek Pengelolaan

Keuangan Desa dan Kelurahan.

Persentase Aparatur Desa/Kelurahan

yang mengikuti Bimtek Administrasi

Managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

80%

80%

2 Tertibnya perencanaan,

penyusunan dan

pertanggungjawaban

APBDes.

1

2

3

4

5

Jumlah Desa yang menyampaikan

dokumen RPJM Desa;

Jumlah Desa yang menyampaiakan

Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

Desa sesuai dengan RPJM Desa. Jumlah Desa yang menyampaiakan

APBDes yang sesuai RKP Desa

Persentase Desa yang menyampaikan

Dokumen APBDes tepat waktu.

Persentase Desa yang menyampaikan

laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes.

46 Desa

46 Desa

46 Desa

80%

90%

3 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

1 PersentaseDesa/Kel. yang telah memiliki website dan data base

berbasis IT.

80%

4 Terlaksananya Tindak

Lanjut Peraturan Desa

1

2

Jumlah Desa yang memiliki

Peraturan Kepala Desa.

Jumlah Desa yang memiliki

Keputusan Kepala Desa.

46 Desa

46 Desa

5 Meningkatnya peran

Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

dalam pembangunan

Desa/Kelurahan

1

2

3

4

Persentase kehadiran Lembaga Desa

dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa

Persentase Badan Usaha Milik Desa

(BUM Desa yang terbentuk

Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk.

Provinsi Persentase Lembaga Desa dan

Lembaga Kemasyara-katan yang

telah mengikuti Bimtek.

100%

26%

Juara I

6 Meningkatnya peranan

masyarakat dalam pembangunan Desa

1 Persentase swadaya murni masyarakat

dalam pembangunan Desa.

80%

7 Meningkatnya Usaha Mikro

Kecil Menengah di

pedesaan.

1 Persentase pasar yang dikelola dengan

baik.

90%

8 Meningkatnya keterampilan

kelompok masyarakat

melalui penerapan TTG

1

2

Jumlah kelompok Binaan TTG yang

produknya dipamerkan.

Jumlah kelompok masyarakat yang

memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG.

29 kelompok

57 kelompok

9 Tersalurkannya Raskin 1 Persentase penyaluran Raskin kepada 100%

Page 51: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

(Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat

Mutu, Tepat Waktu dan

Tepat Administrasi) kepada

masyarakat berpenghasilan

rendah.

masyarakat berpenghasilan rendah.

Jumlah Anggaran Th. 2015 : Rp. 4.691.868.225,00 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 628.465.400,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 317.650.000,00 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 107.400.000,00 4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp. 68.354.300,00 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Desa Rp. 1.609.568.600,00 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp. 1.672.777.950,00

7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp. 170.229.875,00

8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 117.422.100,00

Bupati Badung

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Anak Agung Gde Agung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.

Pembina Utama Muda.

NIP. 19600304 198503 1 013.

Page 52: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang
Page 53: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

REVIEW

PERJANJIAN KINERJA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2014

Page 54: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALAJALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI TELP :

0361- 9009257 Kode Pos 80351

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Anak Agung Gde Agung

Jabatan : Bupati Badung

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Bupati Badung

Anak Agung Gde Agung

Mangupura, 17 Maret2014

Pihak Pertama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina Utama Muda. NIP. 19600304 198503 1 013.

Page 55: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

BAB I

PENDAHULUAN

C. Latar Belakang

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokuman pernyataan kinerja/

kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki

oleh instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung. Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan

Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun

2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada rencana

Strategis (Renstra) Badan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015.

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator

kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung pada tahun 2014. Diharapkan

Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan

pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

C. Tugas Pokok dan Fungsi :

12. Menyusun program/rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desaberdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

13. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

baik dan saling mendukung;

Page 56: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

14. Menilai pelaksanaan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai

dengan dan ketentuan yang berlaku;

15. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan

dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;

16. Menyusun pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai

dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

17. Memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasinya guna mengetahui

permasalahannya;

18. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahan sesuai dengan

hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan

karier;

19. Mengawasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan

Masyarakat, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Ketahanan

Masyarakat dan Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan;

20. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

21. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan

yang berlaku;

22. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Badung.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008

tentang Pembentukan,Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Badung. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan

masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

di Kabupaten Badung dalam rangka meningkatkan kwalitas pelayanan public dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten

Badung.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan

pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Badung antara lain

adalah sebagai berikut:

Page 57: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

c. Kepala Badan.

d. Sekretariat terdiri dari:

-Sub.Bag Program.

-Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian.

-Sub.Bag Keuangan.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

-Sub.Bid.Bantuan Pembangunan dan Swadaya

Masyarakat.

-Sub.Bid Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.

d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :

-Sub.Bid .Aparatur Pemerintahan Desa dan

Kelurahan.

-Sub.Bid Kelembagaan Desa dan Kelurahan.

e. Bidang Ketahanan Masyarakat Terdiri dari:

-Sub.Bid.Pengembangan SDM Desa/Kelurahan.

-Sub.Bid. Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan.

f. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan terdiri dari:

-Sub.Bid Pembinaan Desa /Kelurahan.

-Sub.Bid Unit Kerja Daerah Pembangunan.

Tujuan Penetapan Kinerja

d. Untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;

e. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

f. Untuk menilai keberhasilan organisasi.

BAB II

PENETAPAN KINERJA

E. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Page 58: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sistem perencanaan pembangunan

nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah

dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten

Badung Tahun 2010 s/d 2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang

disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan pembangunan

jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan

kegiatan daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang

diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang

terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara

bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

SASARAN STRATEGIS RPJMD :

4. Meningkatnya penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat dimana sektor

lapangan usaha guna peningkatan daya saing usaha dan daya saing SDM

masyarakat Badung;

5. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin

maupun cacat dan penyandang sosial lainnya untuk dapat memanfaatkan

sumber-sumber usaha produktif secara terbuka;

6. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang

bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel yang

dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap;

sistem manajemen partisipatif yang legitimate dan keterlibatan masyarakat dalam

proses perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan.

F. RENCANA STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Visi Badan Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : “ Terwujudnya Otonomi Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Partisipatif“. Visi tersebut mencerminkan apa

yang dicapai memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu

mewakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen dan mampu menjamin

pembangunan transportasi yang berkesinambungan.

Page 59: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

4. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang

berkwalitas.

5. Mewujudkan kelembagaan dan partisipasi serta keswadayaan masyarakat.

6. Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan Teknologi

Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan

meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran.

Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah :

4. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang

berkwalitas;

5. Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan

masyarakat;

6. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan peningkatan pendayagunaan

Teknologi Tepat Guna (TTG) Sesuai kebutuhan masyarakat;

Indikator tujuan :

5. Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban

APBDes;

6. Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM)

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;

7. Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun desa/kelurahan;

8. Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).

SasaranBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung adalah sebagai berikut :

5. Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa /Kelurahan;

6. Meningkatnya kualitas kelembagaan Desa/Kelurahan;

7. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun

desa/kelurahan;

Page 60: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

8. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi

Tepat Guna (TTG).

G. Indikator Kinerja Utama dan Program

Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung,

pada masing – masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target

kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2014. Indikator kinerja masing – masing

sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung.

Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung berikut target yang ingin dicapai di tahun

2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Badung.

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

1.

2.

Meningkatnya

kwalitas aparatur

Pemerintahan

Desa/Kelurahan.

Meningkatnya

kwalitas

kelembagaan

-Persentase tertibnya peren-

canaan, penyusunan dan

pertanggungjawaban APBDes

- Meningkatnya persentase

partisipasi lembaga desa

(BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan

50 %

50 %

Page 61: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3.

4.

Pemerintahan

Desa/Kel

Meningkatnya

partisipasi dan

keswadayaan

masyarakat dalam

membangun

Desa/Kelurahan

Meningkatnya

pengelolaan sumber

daya alam dan

pendayagunaan

Teknologi Tepat

Guna (TTG).

pembangunan desa

- Prosentase swadayamurni

masyarakat dalam

membangun desa/kelurahan

- Persentase peningkatan pen-

dapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).

70%

20%

Program utama yang mendukung indikator kinerja utama yang akan dijalankan

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung pada tahun 2014 terdiri dari 6 (enam) program 35 ( tiga puluh lima )

kegiatan .Program yang mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa.

8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

9. Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan.

10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi.

11. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

H. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung memiliki 6 ( enam) program yang didukung oleh 35 (tiga puluh lima))

kegiatan. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah kabupaten Badung dalam

pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa kabupaten Badung tahun 2014 sebesar Rp 4.871.314.092,00 yang bersumber

dari APBD Kabupaten Badung tahun 2014.

Page 62: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

BAB III

PENUTUP

Penetapan Kinerja (PK) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, tansparan akuntabel dan

berorientasi pada hasil.Dokumen Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur

keberhasilan organisasi dan menjadi dasar evalusai akuntabilitas kinerja pada akhir

tahun anggaran.

Penetapan Kinerja SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten

Badung Tahun 2010 – 2015 didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung

jawabnya.

KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Drs Putu Gede Sridana,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19600304 198503 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 SEKRETARIS PADA BPMD DAN PEMDES

Page 63: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

KABUPATEN BADUNG

NO TUJUAN

SASARAN SETRATEGIS

INDIKATOR

KERJA

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

1

Meningkatnya

pelayanan

administrasi

umum

Persentase Surat

masuk yang

ditindaklanjuti

100% Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian

Non

IKU

2

Berfungsinya

barang milik

daerah dengan

baik

1.Persentase barang

milik daerah yang

dipelihara dengan

baik

100% Ka.Sub.Bag Umu dan Kepegawaian

Non

IKU

3 2.Persentase

meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana

perkantoran untuk

menunjang tugas

100% Kepala Sub.Bid.Keuangan

Non IKU

4 Meningkatnya

Pelayanan

administrasi

Kepegawaian

1.Jumlah usulan

kenaikan pangkat

yang diajukan tepat

waktu

11 orang Kasubag Program

Non

IKU

2.Jumlah usulan

pensiun yang

diajukan tepat waktu

1 Orang Kasubag Program

Non

IKU

5 Meningkatnya

disiplin pegawai

Persentase kehadiran

Pegawai di Kantor

83,32 %

Kasubag

Umum/Kepeg

Non IKU

6 Meningkatnya

implementasi

akuntabilitas

kinerja SKPD

1.Nilai Akuntabilitas

Kinerja

70

Kasubag Program

Non IKU

2.Jumlah dokumen 4 Non IKU

Page 64: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

perencanaan yang

dikirim tepat waktu

Kasubag Program

Jumlah laporan yang

dikirim tepat waktu

9

Kasubag Program

Non IKU

Jumlah pelaksanaan

input data capaian

kinerja SKPD ke sistem

esakip Kabupaten

Badung Tepat waktu

4

Kasubag Program

Non IKU

7 Meningkatnya

kepuasan

terhadap

Pelayanan SKPD

Nilai SKM -

Sebagai indikator

pada bidang yang

melaksanakan

pelayanan

Non IKU

8 Tercipatanya tata

kelola keuangan

yang efektif,

efisien dan

akuntabel

Persentase capaian

realisasi keuangan

pengelolaan

program/Kegiatan

tepat waktu sesuai

dengan anggaran kas

100%

Kasubag

Keuangan

Non IKU

Persentase temuan

Hasil Pemeriksaan

internal/eksternal yang

ditindaklanjuti

0

Kasubag

Keuangan

Non IKU

9 Meningkatnya

partisipasi dan

keswadayaan

masyarakat dalam

membangun

Desa/Kel

-Prosentase swadaya

murni masyarakat

dalam membangun

Desa/Kel

70% Ka.Sub.Bag

Umum/Kepeg

IKU

Page 65: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD KAB. BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Surat masuk yang ditindaklanjuti Persentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu Presentase usulan pensiun yang diajukan tepat waktu Persentase kehadiran Pegawai di Kantor Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik Persentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/Kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas Persentase temuan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

APBD

20.000.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

APBD 9.950.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

APBD 24.997.750

Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

APBD 16.320.000

Penyediaan makanan dan minuman

APBD 7.700.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

APBD

100.000.000

Penyediaan dekorasi

APBD 5.000.000

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

APBD 121.207.400

Penyediaan bahan bakar kendaraan

APBD 314.400.000

Penyediaan upacara keagamaan

APBD 16.100.000

Lomba-lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah

APBD 14.978.000

Penyediaan alat tulis kantor

APBD 19.997.977

Pelaksanaan upakara penganyaran ke

APBD 25.000.000

Page 66: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

9

10

11

12

Hasil Pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti Nilai Akuntabilitas Kinerja Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu

Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem esakip Kabupaten Badung Tepat waktu

Pura Kahyangan Jagat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/operasional.

APBD

185.000.000

Pengadaan perlengkapan kantor

33.479.940,-

Pengadaan peralatan kantor

APBD 18.468.000,00

Pemeliharaan gedung kantor

APBD 2.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional

APBD 75.026.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

APBD 23.600.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan: Pelayanan jasa administrasi keuangan

APBD

3.301.000,00

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap(upah THL selama 1 tahun)

APBD 135.234.375,0

0

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

APBD 96.300.000,00

PenyusunanSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

APBD 6.000.000,00

Penyusunan dokumen

perencanaan

SKPD(RENJA RKA)

APBD 6.000.000

Page 67: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Persentase swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa/Kel

Program:

Peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

membangun

Desa/Kel.

Kegiatan:

Pembinaan Bulan

Bhakti Gotong Royong

Masyarakat.

APBD

10.058.500

Lomba Bulan Bhakti

Gotong Royong Masy

APBD 34.534.250

Jumlah anggaran 1.081.675.502

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

KASUBAG KEUANGAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

Mangupura, 21 Januari 2014

PihakPertama Sekretaris,

Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I

NIP. 19610830 199003 2 002

PihakKedua Kepala BPMD dan Pemerintahan Desa

KabupatenBadung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda

NIP. 19600304 198503 1 013

Page 68: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Terlaksananya

penatausahaan

keuangan

- Persentase SPJ yang

masuk dan dapat diproses

pembayaran

100 %

Terlaksananya

penatausahaan

keuangan

- Jumlah laporan

pertanggungjawaban uang

persediaan secara

administratif

11

laporan

- Jumlah laporan

pertanggungjawaban

keuangan yang dapat

diselesaikan tepat waktu

dan sesuai dengan SAP

7 laporan

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

- Persentase SPJ

yang masuk dan

dapat diproses

pembayaran

- Jumlah laporan

pertanggungjawab

an uang persediaan

secara

administratif

- Jumlah laporan

pertanggungjawab

an keuangan yang

dapat diselesaikan

tepat waktu dan

sesuai dengan SAP

Belanja Pegawai

APBD 6.549.952.040

Penyediaan jasa

pegawai tidak tetap

APBD 135.234.375

Jumlah anggaran 6.685.186.415

Page 69: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Pihak Kedua, Sekretaris,

Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I

NIP. 19610830 199003 2 002

Mangupura, 23 April 2014

Pihak Pertama Kepala Sub.Bid.Keuangan

Ni Wayan Siki, SH.M.Si. Pembina

NIP. 19641231 198503 2 087

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KASUBAG PROGRAM PADA BPMD DAN PEMDES

KABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB

KET.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

MeningkatnyaAkuntabilitas

Kinerja Badan

Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Pemerintahan

Desa

- Jumlah dokumen

Sakip yang

disampaikan tepat

waktu

3

dokumen

Non

IKU

- Tersusunnya Renja

RKA tepat waktu

3

dokumen

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1 2 3 4 5 6 7

- Jumlah dokumen

Sakip yang

disampaikan tepat

waktu

- Tersusunya Renja

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

APBD

96.300.000

Page 70: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

RKA tepat waktu

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Penyusunan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

APBD 6.000.000

Penyusunan

dokumen

perencanaan

SKPD(Renja RKA)

APBD 6.000.000

Jumlahanggaran 108.300.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BPMD DAN PEMDES

KABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Meningkatnya

pelayanan administrasi

umum

Berfungsinya barang

milik daerah dengan

Persentase Surat

masuk yang

ditindaklanjuti

100% Ka.Sub.Bag.Umum

/Kepegawaian

Non IKU

Persentase barang

milik daerah yang

dipelihara dengan

100% Ka.Sub.Bag.Umum

/Kepegawaian

Non

IKU

PihakKedua

Sekretaris,

Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I

NIP. 19610830 199003 2 002

Mangupura, 21 Januari 2014

PihakPertama

Kasubag Program

I Putu Gede Suka Arsana, SH. Penata TK.I

NIP. 19620823 199009 1 001

Page 71: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

baik

Meningkatnya sarana

dan prasarana aparatur

baik

Persentase

meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana

perkantoran untuk

menunjang tugas

100% Ka.Sub.Bag.Umum

/Kepegawaian

Non

IKU

Meningkatnya

Pelayanan administrasi

Kepegawaian

Jumlah usulan

kenaikan pangkat

yang diajukan tepat

waktu

11

orang

Ka.Sub.Bag.Umum /Kepegawaian

Non IKU

Jumlah usulan

pensiun yang

diajukan tepat

waktu

1 Ka.Sub.Bag.Umum /Kepegawaian

Non IKU

Meningkatnya disiplin

pegawai

Persentase

kehadiran Pegawai

di Kantor

83,32 %

Ka.Sub.Bag.Umum

/Kepegawaian

Non IKU

Meningkatnya

partisipasi Masyarakat

dalam membangun

Desa/Kel

Persentase swadaya

murni masyarakat

dalam membangun

Desa/Kel

70 % Ka.Sub.Bag.Umum/Kepeg

awaian.

IKU

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1 2 3 4 5 6 7

Page 72: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

- Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kegiatan

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

APBD

20.000.000

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

APBD 10.900.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

APBD 20.000.000

Penyediaan

komponen Instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

APBD 2.000.000

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-undangan

APBD 16.332.000

Penyediaan makanan

dan minuman

APBD 16.112.000

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

APBD 100.000.000

Penyediaan jasa

pegawai tidak tetap

APBD 121.207.400

Penyediaan bahan

bakar kendaraan

APBD 220.320.000

Page 73: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Penyediaan upacara

keagamaan

APBD 23.300.000

Lomba-lomba olah

raga/kesenian pada

hari-hari bersejarah

APBD 14.993.000,00

Penyediaan alat tulis

kantor

APBD 25.000.000

Pelaksanaan upakara

penganyaran ke

Pura Kahyangan

Jagat

APBD 30.000.000

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Kegiatan :

Pengadaan

perlengkapan kantor

APBD

38.750.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

APBD 169.450.000

Pemeliharaan

gedung kantor

APBD 2.500.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

Dinas/operasional

APBD 75.450.000

Pemeliharaan

perlengkapan kantor

APBD 20.500.000

Pemeliharaan

peralatan kantor

APBD 11.000.000

Program:

Partisipasi

maasyarkat dalam

membangun

Desa/Kel.

Kegiatan:

APBD

10.058.500

Page 74: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Pembinaan Bulan

Bhakti Gotong

Royong Masyarakat .

Pencanangan Bulan

Bhakti Gotong

Royong

APBD 189.460.125

Lomba Bulan Bhakti

Gotong Royong

Masyarakat.

APBD 34.534.250

Jumlah anggaran 108.300.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA BIDANG KETAHANAN PADA BPMD DAN PEMDES

KABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

PENANGGUNG

JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7)

(8)

PihakKedua

Sekretaris,

Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I

NIP. 19610830 199003 2 002

Mangupura, 21 Januari 2014

PihakPertama

Ka.Sub.Bag Umu dan Kepegawaian

I Gusti Ayu Candrawati, SE. Penata TK.I

NIP. 19621116 1986022 004

Page 75: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

PENANGGUNG

JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7)

(8)

1

Meningkatnya

pengelolaan

sumber daya

alam dan

pendayagunaan

Teknologi Tepat

Guna (TTG)

Persentase peningkatan

pendapatan kelompok

Teknologi Tepat Guna

(TTG)

20 %

Ka.Sub.Bid.Pen

gembangan

SDM Desa dan

Kelurahan

IKU

2

Meningkatnya

sarana dan

prasarana

kebutuhan

masyarakat

desa/kelurahan

Jumlah Desa yang

memanfaatkan sarana

dan prasarana air

bersih

7 Desa

Ka.Sub.Bid.Sar

ana dan

Prasarana Desa

dan Kelurahan

Non IKU

Jumlah RTS-PM yang

menerima raskin

9883 Ka.Sub.Bid.Sar

ana dan

Prasarana Desa

dan Kelurahan

Non IKU

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1 2 3 4 5 6 7

1

2

Persentase

peningkatan

pendapatan

kelompok Teknologi

Tepat Guna (TTG)

Jumlah Desa yang

memanfaatkan

sarana dan

prasarana air bersih

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Kegiatan:

- Gelar Teknologi Tepat

Guna Tingkat

Nasional

APBD

107.250.000

- Pelatihan pengolahan

Tekhnologi Tepat

Guna

APBD 19.990.125

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Kegiatan:

- Pelatihan TP-PKK dan

APBD

29.691.225

Page 76: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3

Meningkatnya sarana

dan prasarana

kebutuhan

masyarakat

desa/kelurahan

Ketua Kelompok

PKK(TPK3PKK) Desa

Binaan

- Pelatihan dan Orientasi

pemanfaatan dan

pengelolaan tanaman obat

bagi TP-PKK Kab. Badung

APBD

111.711.375

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Kegiatan:

Monitoring Raskin di

Kabupaten Badung

APBD

170.229.875,00

Jumlahanggaran 268.642.725,00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

KEPALA SUB.BID.PENGEMBANGAN SDM DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

PihakKedua

Kepala BPMD dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda

NIP. 19600304 198503 1 013

Mangupura, 21 Januari 2014

PihakPertama

Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa

Ida Bagus Putu Darmawijaya, S.S. Pembina

NIP. 19680207 199803 1 006

Page 77: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANG

GUNG JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)

20 %

IKU

No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD KAB.

BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam membangun Desa

Kegiatan:

- Gelar Teknologi Tepat Guna

Tk.Nasional

APBD

107.250.000

- Pelatihan pengelolaan TTG APBD

19.990.125

- Pelatihan TP-PKK

dan Ketua

Kelompok PKK

(TPK3PKK) Desa

Binaan

APBD

29.691.225

- Pelatihan dan

Orientasi

pemanfaatan dan

pengelolaan

tanaman obat

bagi TP-PKK

Kab.Badung

APBD

111.711.375

Jumlahanggaran 268.642.725,00

Page 78: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa

Ida Bagus Putu Darmawijaya, S.S. Pembina

NIP. 19680207 199803 1 006

Mangupura, 21 Januari 2014

Pihak Pertama

Ka.Sub.Bid. Pengembangan SDM Desa/Kel

Drs. Kadek Sudita.M.Si. Pembina

NIP. 19671229 199403 1 008

Page 79: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA SUB.BID.SARANA DAN PRASARANA DESA/KEL.

PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Meningkatnya sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat desa/kelurahan

Jumlah Desa yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih Jumlah RTS-PM yang menerima raskin

0

9883

NON

IKU

Non

IKU

No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN JUML

AH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

Jumlah Desa yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih

Program:

Pelayanan dan Rehabilitasi

kesejahteraan sosial.

Kegiatan:

- Monitoring raskin di Kab.Badung

APBD

204.392,37

5

Jumlahanggaran 204.392,37

5

Pihak Kedua, Kepala Bidang Ketahanan

Masyarakat Desa

Ida Bagus Putu Darmawijaya, S.S. Pembina

NIP. 19680207 199803 1 00

Mangupura, 21 Januari 2014

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Sarana dan Prasarana

Desa/Kel

Drs. Made Krishnamurti.M.Si. Pembina

NIP. 19610527 198503 1 006

Page 80: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

KEPALA BIDANGPEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

1 2

Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan

Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes

50 %

Ka.Sub.Bid. Aparatur Desa/Kel

IKU

Meningkatnya kualitas kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Meningkatnya persentase partisipasi lembaga Desa (BPD, LPM, KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa

50 %

Ka.Sub.Bid. Kelembagaan

Desa/Kel

IKU

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN JUMLAH

APBD KABUPATEN

BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1 2 3 4 5 6 7

1

Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes

Pembinaan dan

monitoring arah

penggunaan ADD dan

penyisihan pajak,

retribusi Daerah

36.300.875,00

36.300.875,00

Evaluasi /Verifikasi

APBDes Induk dan

Perubahan Tahun

2014

28.112.250,00

28.112.250,00

Page 81: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

2

Meningkatnya

persentase partisipasi

lembaga Desa (BPD,

LPM, KPM) dalam

perencanaan,

pelaksanaan dan

pengawasan

pembangunan Desa

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Pembinaan /

monitoring pemilihan

dan pelantikan

Perbekel di

Kabupaten Badung

89.023.575,00

89.023.575,00

Pembinaan

administrasi dan

penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

42.415.000,00

42.415.000,00

Penelitian,

pemberhentian dan

pengangkatan

perangkat desadan

kepala lingkungan di

Kabupaten Badung

114.054.350,00

114.054.350,00

Bimtek Peningkatan

kualitas SDM

Pemerintahan Desa,

Lembaga

Kemasyarakatan dan

KPM di Kabupaten

Badung

143.564.925,00

143.564.925,00

Jumlah anggaran 453.470.975,00

PihakKedua

Kepala BPMD dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda

NIP. 19600304 198503 1 013

Mangupura, 21 Januari 2014

PihakPertama

Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung

I Nyoman Yoseph Sridana, SH.M.Si. Pembina Tk. I

NIP. 19620803 198503 1 021

Page 82: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA SUB.BID.KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN

PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANG

GUNG JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatnya kualitas kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM, KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa

50 %

IKU

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM, KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Bimtek peningkatan

kualitas SDM

Pemdes,Lembga

Kemasyarakatan dan KPM

di Kabupaten Badung

143.564.925

143.564.925

Jumlah anggaran 143.564.925

Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/

Kelurahan Kab. Badung

I Nyoman Yoseph Sridana, SH.M.Si. Pembina Tk. I

NIP. 19620803 198503 1 021

Mangupura, 21 Januari 2014

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Kelembagaan Desa/Kel

I Wayan Somaribawa.SSTP.M.Si. Penata Tk.I

NIP. 19610527 198503 1 006

Page 83: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA SUB.BID.APARATUR DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANG

GUNG JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan

-Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes

50 %

IKU

- JumlahPerbekel yang dibina

dan dilantik

8 orang

Non IKU

-JumlahDesa/Kelurahan

yang mendapatkan

Pembinaan

62 Ds/Kel.

Non IKU

No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

-Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

Kegiatan:

-Pembinaan dan

monitoring

penggunaan arah ADD

Evaluasi /Verifikasi

APBDes Induk dan

Perubahan Tahun 2014

36.300.875,00

28.112.250

2 - JumlahPerbekel yang

dibina dan dilantik

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

Kegiatan:

-Pembinaan/Monitoring

pemilihan dan Pelantikan

Perbekel di Kabupaten

Badung

89.023.575

89.023.575

3 -JumlahDesa/Kelurahan

yang mendapatkan

Pembinaan

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Page 84: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Pemerintahan Desa

Kegiatan:

-Pembinaan administrasi

dan penyelenggaraan

Pemerintah

Desa/Kelurahan

42.415.000

42.415.000

Penelitian, pemberhentian

dan pengangkatan

perangkat Desa dan Kepala

Lingkungan di Kabupaten

Badung

114.054.350

114.054.350

Jumlah anggaran 273.605.175

Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung

I Nyoman Yoseph Sridana, SH.M.Si. Pembina Tk. I

NIP. 19620803 198503 1 021

Mangupura, 21 Januari 2014

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Aparatur Desa/Kel

Ida Bagus Putu Yudara.SH. Penata Tk.I

NIP. 19621231 1992031161

Page 85: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN

PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

KEPALA BIDANG PENGEM BANGAN

DESA/ KEL

ESELON IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 2

Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan

Persentase swadaya murni masyarakat

70 %

Ka.Sub.Bid. Pembinaan Desa/Kel

Ka.Sub.Bid.

Unit Kerja Daerah Pembangunan

Desa/Kel

IKU

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan adanya kepastian hukum tentang status Desa/Kelurahan, Br. Dinas/Lingkungan

- Jumlah

Desa/Kelurahan, Br.

Dinas/Lingkungan

yang dimekarkan

4 Br. Dinas

Ka.Sub.Bid. Pembinaan Desa/Kel

Non IKU

- Jumlah Batas

Desa/Kel. Yang

ditetapkan

2 Desa Ka.Sub.Bid. Unit Kerja

Daerah Pembangunan

Desa/Kel

Non IKU

No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

2

Persentase swadaya

murni masyarakat

Jumlah Desa

/Kelurahan, Br.

Dinas/Lingkungan

yang dimekarkal

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

Kegiatan:

Pembinaan dan Perlombaan

Desa Terpadu

APBD

481.736.175

Pembinaan Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan Tk. Kabupaten

APBD 43.790.650

Pembinaan dan Evaluasi Kader

PKK

APBD 21.608.500

Monitoring dan Inventarisasi

swadaya murni masyarakat

APBD 17.502.000

Page 86: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3

Jumlah Batas

Desa/Kel. Yang

ditetapkan

Pembinaan Pemekaran Br.

Dinas/Lingkungan di Kabupaten

Badung

APBD 10.223.275

Penetapan Batas Desa/Tapal

Batas

APBD 97.495.875

Jumlah anggaran

672.356.475

Mangupura, 21 Januari 2014

Pihak Kedua, KepalaBPMD dan Pemerintahan Desa KabupatenBadung Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda NIP. 19600304 198503 1 013

Pihak Pertama Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan Kab. Badung

Drs. I G.A. K. uryanegara,M.Si. Pembina

NIP. 19670811 198902 1 002

Page 87: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGE

T

PENANGGUNG

JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

Persentase desa/kel. Yang menerima program PNPM-MPd

80 %

Sub.Bid.Bantuan Pembangunan dan Swadaya Masyarakat

Non IKU

Persentase Lembaga-lembaga yang mengusulkan kegiatan

80 % Sub.Bid.Bantuan Pembangunan dan Swadaya Masyarakat

Non IKU

2

Meningkatnya pengelolaan lembaga usaha ekonomi masyarakat

Jumlah pasar yang menyampaikan laporan tepat waktu

6 pasar Sub. Bid. Usaha Ekonomi

|Keluarga dan Masyarakat

Non IKU

Jumlah pengelola CBD melaporkan tepat waktu

84 klp Sub. Bid. Usaha Ekonomi |Keluarga dan Masyarakat

Non IKU

3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Jumlah Pokja/Pokjanal posyandu di Tk.Desa/Kel. dan TK.Kecamatan

68 Klp Sub. Bid. Usaha Ekonomi

|Keluarga dan Masyarakat

Non IKU

Jumlah peserta didik yang menerima PMT-AS

635 orang

Sub. Bid. Usaha Ekonomi

|Keluarga dan Masyarakat

Non IKU

Jumlah peserta Bimtek SIP

72 orang

Sub. Bid. Usaha Ekonomi

|Keluarga dan Masyarakat

Non IKU

Page 88: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

Persentase swadaya murni masyarakat

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Kegiatan:

Peningkatan

kemandirian masyarakat

perdesaan(PNPM)

APBD

APBN

2.777.040.000

Operasional kegiatan

PNPM-MP di Kabupaten

Badung

136.945.250

2

Persentase Lembaga-lembaga yang mengusulkan kegiatan

Gelar Karya

Pembangunan Tingkat

Nasional

APBD 123.056.300

Monev Musrenbang

Desa/Kelurahan di

Kabupaten Badung

APBD 4.772.875

3

Jumlah pasar yang menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu

Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Kegiatan:

Pembinaan Pasar Desa

di Kabupaten Badung

APBD

17.315.825

Lomba Pasar Desa di

Kabupaten Badung

APBD 43.200.750

Page 89: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Monitoring dan evaluasi

pengelolaan

berkelanjutan

pelaksanaan program

Community Based

Development (CBD) di

Kab. Badung

APBD 23.519.475

4 Jumlah Pokja/Pokjanal posyandu di Tk.Desa/Kel. dan TK.Kecamatan

Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

Kegiatan:

Pembinaan

Pokjanal/Pokja

Posyandu dan KG PKK

KB/Kes Posyandu PHBS

dan Lingkungan Bersih

sehat

APBD 95.612.500

Lomba KG PKK KB/Kes

Posyandu PHBS dan

Lingkungan Bersih sehat

APBD 94.423.750

5 Jumlah peserta didik yang menerima PMT-AS

Pemberian Makanan

Tambahan Anak Sekolah

(PMT-AS)

APBD 52.185.375

6 Jumlah peserta Bimtek SIP

Bimtek SIP APBD 30.127.250

Jumlah anggaran 3.155.977.725

Pihak Kedua, KepalaBPMD dan Pemerintahan Desa

KabupatenBadung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.

Pembina UtamaMuda NIP. 19600304 198503 1 013

Mangupura, 21 Januari 2014

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos., M.Si. Pembina

NIP. 19700120 199003 2 006

Page 90: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KA.SUB. BIDANG BANTUAN PEMBANGUNAN DAN SWADAYA MASYARAKAT

PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan

Jumlahdesa/kel. Yang menerima program PNPM-MPd

51 desa

Non IKU

.Jumlah Lembaga-lembaga yang mengusulkan kegiatan

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

Jumlah Desa/kel. Yang menerima program PNPM-MPd

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Kegiatan:

Peningkatan kemandirian

masyarakat

perdesaan(PNPM)

APBD

APBN

2.777.040.000

Operasional kegiatan

PNPM-MP di Kabupaten

Badung

APBD

APBN 136.945.250

Gelar Karya

Pembangunan Tingkat

Nasional

APBD APBN 123.056.300

Monev Musrenbang

Desa/Kelurahan di

Kabupaten Badung

APBD APBN 4.772.875

Jumlah anggaran 3.041.814.425

Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos., M.Si. Pembina

NIP. 19700120 199003 2 006

Mangupura, 21 Januari 2014

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Bantuan Pembangunan

dan Swadaya Masyarakat

I Nyoman Susila Penata Tk.I

NIP. 19630212 198607 1 001

Page 91: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang
Page 92: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KA.SUB.BID USAHA EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKATPADA

BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

PENANGG

UNG JAWAB

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 2

Meningkatnya pengelolaan lembaga usaha ekonomi masyarakat

Jumlah pasar yang menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu

6 pasar Non IKU

Jumlah pengelola CBD melaporkan tepat waktu

84 klp Non IKU

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Jumlah Pokja/Pokjanal posyandu di Tk.Desa/Kel. dan TK.Kecamatan

68 Klp Non IKU

Jumlah peserta didik yang menerima PMT-AS

635 Peserta

didik

Non IKU

NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH APBD

KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

1

2

Jumlah pasar yang menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu Jumlah pengelola CBD melaporkan tepat waktu

Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Kegiatan:

- Pembinaan pasar Desa di Kab.

Badung

APBD

17.315.825

- Lomba Pasar Desa di

Kab.Badung

APBD

43.200.750

- Monitoring dan Evaluasi

pengelolaan berkelanjutan

pelaksanaan CBD di

Kab.Badung

APBD

23.519.475

Page 93: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3

4

Jumlah Pokja/Pokjanal posyandu di Tk.Desa/Kel. dan TK.Kecamatan Jumlah peserta didik yang menerima PMT-AS

Program upaya kesehatan

masyarakat

Kegiatan:

- Pembinaan Pokjanal/Pokja

Posyandu dan KG-PKK

KB/Kes Posyandu PHBS dan

Lingkungan bersih sehat

APBD

95.612.500

- Lomba KG-PKK

KB/Kes.Posyandu,PHBS dan

Lingkungan bersih sehat

dalam rumah tangga

APBD

94.423.750

- Jumlah peserta Bimtek SIP

APBD

30.127.250

- Pemberian Makanan

Tambahan Anak Sekolah

(PMT-AS)

APBD 52.185.475

Jumlahanggaran 243.456.700

Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos., M.Si. Pembina

NIP. 19700120 199003 2 006

Mangupura, 21 Januari 2014

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Ekonomi Keluarga

DanMasyarakat

I Ketut Sutarka,SP. PenataTk.I

NIP. 19611231 198103 1 114

Page 94: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Tahun Anggaran : 2014

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes

50%

2 Meningkatnya kualitas kelembagaan Pemerintahan Desa/Kel.

Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa

(BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;

50 %

3 Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan

Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

70%

4 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).

20%

JUMLAH ANGGARAN TH. 2014 : Rp4,871,314,092.00

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 709,279,102.00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 335,573,940.00

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp 108,300,000.00

Capaian Kinerja dan Keuangan.

4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Rp 111,711,375.00

Perdesaan.

5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp 84,036,050.00

6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Rp1,699,488,250.00

Desa.

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rp1,398,369,500.00

membangun Desa.

8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Rp 204,392,375.00

Sosial

9. Program upaya kesehatan Masyarakat Rp 220,163,500.00

Page 95: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Bupati Badung Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Anak Agung Gde Agung Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.

Pembina Utama Muda.

NIP. 19600304 198503 1 013.

Page 96: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang
Page 97: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

KABUPATEN BADUNG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2010 - 2015

Page 98: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 332 / 03 / HK / 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2010 – 2015

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015 dimaksud;

c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Page 99: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

Page 100: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;

20. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

21. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :

a. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2010-2015;

b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung setiap tahun.

KETIGA : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung, untuk dilaksanakan 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Badung, untuk maklum

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2015 BUPATI BADUNG, ANAK AGUNG GDE AGUNG

Page 101: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 332/ 03 / HK / 2015 TANGGAL : 28 JANUARI 2015 TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung

Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun

2010-2015 adalah :

“Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif”.

Visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, yaitu :

Lama :

a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ;

b. Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkwalitas dan partisipasi serta

keswadayaan masyarakat ;

c. Mewujudkan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang

berwawasan lingkungan.

Baru :

a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ;

b. Mewujudkan peran aktif lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ;

c. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan Tehknologi Tepat Guna (TTG).

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Lama :

a. Tujuan :

Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas ;

Sasaran :

Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

Page 102: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

b. Tujuan :

Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat ;

Sasaran :

1. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;

2. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun

Desa/Kelurahan.

c. Tujuan :

Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pendayagunaan Tehnologi

Tepat Guna sesuai kebutuhan masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna

(TTG).

Baru :

a. Tujuan :

Terwujudnya tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baik ;

Sasaran :

1. Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek

tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

2. Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes ;

3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat ;

4. Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa.

b. Tujuan :

Meningkatnya peran lembaga desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam

pembangunan desa/kelurahan.

Sasaran :

1. Meningkatnya peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

desa/kelurahan ;

2. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan desa ;

3. Meningkatnya usaha mikro kecil menengah di pedesaan.

c. Tujuan :

Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan Tehknologi Tepat Guna

(TTG).

Sasaran :

Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG.

Page 103: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

d. Tujuan :

Terwujudnya pendistribusian Raskin sesuai standard Pedum kepada masyarakat

berpenghasilan rendah.

Sasaran :

Tersalurnya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan

Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.

Page 104: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin

dicapai pada akhir periode Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Lama :

a. Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

b. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;

c. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan.

d. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna

(TTG).

Baru :

a. Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek tatakelola

pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

b. Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes ;

c. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat ;

d. Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa ;

e. Meningkatanya peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Desa/Kekurahan.

f. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan desa ;

g. Meningkatnya usaha mikro kecil menengah di pedesaan ;

h. Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG ;

i. Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu

dan Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana

program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme

yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat

dilihat pada Tabel 5.1

Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada

Tabel 5.2.

5.1. Indikasi Rencana Program Prioritas

A. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan :

Page 105: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

1. Pengadaan buku-buku administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pembinaan

administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;

2. Evaluasi dan monitoring penyusunan dan pelaksanaan peraturan Desa/Keputusan

Kelurahan di Kabupaten Badung;

3. Penelitian, dan pengangkatan perangkat desa/kepala Lingkungan di Kab. Badung;

4. Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak Retribusi Daerah.

5. Pembinaan/monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung.

6. Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten

Badung.

7. Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda terkait Pengaturan Desa.

8. Pemberdayaan Lembaga BPD di Kabupaten Badung;

9. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

10. Bimtek Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan

Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kabupaten Badung;

B. Program Peningkatan Partisipasi Masyatrakat dalam Membangun Desa.

Kegiatan :

1. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional;

2. Pembinaan Teknologi Tepat Guna;

3. Pelatihan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

4. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;

5. Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung;

6. Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional;

7. Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan melalui Unit Pengelola Sarana /Kelompok

Pemakai Sarana (UPS-KPS);

8. Jambore Kader PKK;

9. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan;

10. Penetapan dan penegasan Batas Desa;

11. Pembinaan dan Perlombaan Desa Terpadu;

12. Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan Desa/Kelurahan Binaan;

13. Lomba Desa/Kelurahan;

14. Operasional Kegiatan PNPM-MP Kabupaten Badung;

15. Monitoring dan inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung;

16. Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan;

17. Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;

C. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

1. Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.

Page 106: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

D. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

1. Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu Kecamatan/Desa dan Kelurahan;

2. Pembinaan/Pokja Posyandu dan KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS danLingkungan Bersih

Sehat;

3. Lomba KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS dan Lingkungan Bersih Sehat dalam Rumah

Tangga.

E. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community

Based Development (CBD) di Kabupaten Badung;

2. Pembinaan dan Lomba Pasar Desa antar Kecamatan se Kabupaten Badung.

Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat

dilihat pada Table 5.1.

5.2. Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Penunjang.

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

1. Pelayanan Administrasi keuangan.

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.

3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang undangan

6. Penyediaan makanan dan minuman tamu.

7. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah.

8. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap ( upah THL selama satu tahun).

9. Penyediaan dekorasi.

10. Penyediaan bahan bakar kendaraan.

11. Penyediaan upacara keagamaan.

12. Lomba lomba olah raga/kesenian pada hari hari bersejarah.

13. Penyediaan alat tulis kantor.

14. Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura pura Kahyangan Jagat.

B. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur.

Kegiatan :

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.

2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Page 107: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3. Pengadaan peralatan gedung kantor.

4. Pemeliharaan gedung kantor.

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

7. Pemeliharaan peralatan kantor.

8. Pengadaan pakaian PSH dan atribut bagi Perbekel/Lurah.

C. Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Penyusunan Lakip Unit Kerja.

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja RKA ).

4. Survey kepuasan masyarakat.

Rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Page 108: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan

kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ada Sembilan Belas (19) indikator yaitu :

1. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan

Kelurahan ;

2. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Administrasi managemen Pemerintahan

Desa dan Kelurahan ;

3. Jumlah Desa yang menyampaikan Dokumen RPJM Desa ;

4. Jumlah Desa yang menyampaikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM

Desa ;

5. Jumlah Desa yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa ;

6. Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu ;

7. Persentase Desa yang menyampaiakan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes ;

8. Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data base berbasis IT ;

9. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa ;

10. Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa ;

11. Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa ;

12. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terbentuk ;

13. Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi ;

14. Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah mengikuti Bimtek ;

15. Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan desa ;

16. Persentase pasar yang dikelola dengan baik ;

17. Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan;

18. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan

penerapan TTG ;

19. Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.1. (terlampir)

Page 109: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANPEMERINTAHAN DESA

LANTAI 2 UNIT 16 PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, TELP. (0361) 9009257 FAX. (0361) 9009256 MANGUPURA 80351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 332 / 03 / HK / 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

e. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Page 110: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

25. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

27. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

Page 111: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

39. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;

40. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

41. Keputusan Bupati Badung Nomor 332 / 03 / HK / 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada : 4. Bupati Badung, sebagai laporan; 5. Ketua DPRD Kabupaten Badung, 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 29 Januari 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG,

DRS.PUTU GEDE SRIDANA, M.SI. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600304 198503 1 013

Page 112: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2015 TANGGAL : 29 JANUARI 2015 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3 Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung

Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun

2010-2015 adalah :

“Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif”.

Visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, yaitu :

d. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ;

e. Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkwalitas serta keswadayaan

masyarakat ;

f. Mewujudkan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang

berwawasan lingkungan.

4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

d. Tujuan :

Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas ;

Sasaran :

Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

e. Tujuan :

Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat ;

Sasaran :

1. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;

2. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun

Desa/Kelurahan.

Page 113: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

f. Tujuan :

Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pendayagunaan Tehnologi

Tepat Guna sesuai kebutuhan masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna

(TTG).

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.

4.5 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program, indikator untuk mewujudkan visi dan

misi atau cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konsepsual, analistis, realistis, rasional

dan komprehensif.

Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Pemerintahan Desa guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa, strategi yang ditempuh adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan

yang bersih dan berwibawa ( good governance dan clean government ) ;

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur ;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

oleh masyarakat.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai

tujuan. Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa dalam rangka

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Penguatan aparatur Pemerintahan Desa/Kelyrahan melalui Bimtek;

2. Penguatan lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui Bimtek;

3. Peningkatan terhadap usaha ekonomi masyarakat sesuai potensi dan sumber daya local;

4. Penguatan terhadap kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ada di desa dengan

memberikan bantuan berupa pelatihan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Secara terperinci, Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2.

Page 114: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin

dicapai pada akhir periode Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

e. Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

f. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;

g. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan.

h. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna

(TTG).

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana

program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme

yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat

dilihat pada Tabel 5.1

Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada

Tabel 5.2.

5.2. Indikasi Rencana Program Prioritas

F. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan :

5. Pengadaan buku-buku administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pembinaan

administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;

6. Evaluasi dan monitoring penyusunan dan pelaksanaan peraturan Desa/Keputusan

Kelurahan di Kabupaten Badung;

7. Penelitian, dan pengangkatan perangkat desa/kepala Lingkungan di Kab. Badung;

8. Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak Retribusi Daerah.

5. Pembinaan/monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung.

6. Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten

Badung.

7. Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda terkait Pengaturan Desa.

8. Pemberdayaan Lembaga BPD di Kabupaten Badung;

9. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

10. Bimtek Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan

Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kabupaten Badung;

G. Program Peningkatan Partisipasi Masyatrakat dalam Membangun Desa.

Page 115: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Kegiatan :

1. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional;

2. Pembinaan Teknologi Tepat Guna;

3. Pelatihan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

4. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;

5. Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung;

6. Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional;

7. Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan melalui Unit Pengelola Sarana /Kelompok

Pemakai Sarana (UPS-KPS);

8. Jambore Kader PKK;

9. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan;

10. Penetapan dan penegasan Batas Desa;

11. Pembinaan dan Perlombaan Desa Terpadu;

12. Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan Desa/Kelurahan Binaan;

13. Lomba Desa/Kelurahan;

14. Operasional Kegiatan PNPM-MP Kabupaten Badung;

15. Monitoring dan inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung;

16. Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan;

17. Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;

H. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

2. Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.

I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

4. Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu Kecamatan/Desa dan Kelurahan;

5. Pembinaan/Pokja Posyandu dan KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS danLingkungan Bersih

Sehat;

6. Lomba KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS dan Lingkungan Bersih Sehat dalam Rumah

Tangga.

J. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community

Based Development (CBD) di Kabupaten Badung;

4. Pembinaan dan Lomba Pasar Desa antar Kecamatan se Kabupaten Badung.

Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada

Tabel 5.2.

Page 116: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

5.2. Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Penunjang.

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

15. Pelayanan Administrasi keuangan.

16. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.

17. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

18. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

19. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang undangan

20. Penyediaan makanan dan minuman tamu.

21. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah.

22. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap ( upah THL selama satu tahun).

23. Penyediaan dekorasi.

24. Penyediaan bahan bakar kendaraan.

25. Penyediaan upacara keagamaan.

26. Lomba lomba olah raga/kesenian pada hari hari bersejarah.

27. Penyediaan alat tulis kantor.

28. Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura pura Kahyangan Jagat.

B. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur.

Kegiatan :

9. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.

10. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

11. Pengadaan peralatan gedung kantor.

12. Pemeliharaan gedung kantor.

13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

15. Pemeliharaan peralatan kantor.

16. Pengadaan pakaian PSH dan atribut bagi Perbekel/Lurah.

C. Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan :

5. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

6. Penyusunan Lakip Unit Kerja.

7. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja RKA ).

Survey kepuasan masyaraka

Page 117: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA LITBANG

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan

kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ada empat indikator yaitu :

20. Jumlah aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan yang mendapatkan Bimtek;

21. Jumlah anggota BPD, LPM dan KPM Desa/Kelurahan yang mendapatkan Bimtek;

22. Prosentase Swadaya Murni Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan;

23. Jumlah kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) yang mendapatkan pelatihan.

Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.1. (terlampir)

Page 118: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

KABUPATEN BADUNG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2010 - 2015

Page 119: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 332 / 03 / HK / 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2010 – 2015

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015 dimaksud;

c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Page 120: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

Page 121: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;

20. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

21. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :

a. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2010-2015;

b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung setiap tahun.

KETIGA : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung, untuk dilaksanakan 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Badung, untuk maklum

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2015 BUPATI BADUNG, ANAK AGUNG GDE AGUNG

Page 122: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 332/ 03 / HK / 2015 TANGGAL : 28 JANUARI 2015 TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung

Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun

2010-2015 adalah :

“Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif”.

Visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, yaitu :

Lama :

a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ;

b. Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkwalitas dan partisipasi serta

keswadayaan masyarakat ;

c. Mewujudkan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang

berwawasan lingkungan.

Baru :

a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ;

b. Mewujudkan peran aktif lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ;

c. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan Tehknologi Tepat Guna (TTG).

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Lama :

a. Tujuan :

Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas ;

Sasaran :

Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

Page 123: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

b. Tujuan :

Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat ;

Sasaran :

1. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;

2. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun

Desa/Kelurahan.

c. Tujuan :

Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pendayagunaan Tehnologi

Tepat Guna sesuai kebutuhan masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna

(TTG).

Baru :

a. Tujuan :

Terwujudnya tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baik ;

Sasaran :

1. Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek

tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

2. Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes ;

3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat ;

4. Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa.

b. Tujuan :

Meningkatnya peran lembaga desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam

pembangunan desa/kelurahan.

Sasaran :

1. Meningkatnya peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

desa/kelurahan ;

2. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan desa ;

3. Meningkatnya usaha mikro kecil menengah di pedesaan.

c. Tujuan :

Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan Tehknologi Tepat Guna

(TTG).

Sasaran :

Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG.

Page 124: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

d. Tujuan :

Terwujudnya pendistribusian Raskin sesuai standard Pedum kepada masyarakat

berpenghasilan rendah.

Sasaran :

Tersalurnya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan

Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.

Page 125: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin

dicapai pada akhir periode Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Lama :

a. Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

b. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;

c. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan.

d. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna

(TTG).

Baru :

a. Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek tatakelola

pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

b. Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes ;

c. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat ;

d. Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa ;

e. Meningkatanya peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Desa/Kekurahan.

f. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan desa ;

g. Meningkatnya usaha mikro kecil menengah di pedesaan ;

h. Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG ;

i. Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu

dan Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana

program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme

yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat

dilihat pada Tabel 5.1

Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada

Tabel 5.2.

5.1. Indikasi Rencana Program Prioritas

A. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan :

Page 126: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

1. Pengadaan buku-buku administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pembinaan

administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;

2. Evaluasi dan monitoring penyusunan dan pelaksanaan peraturan Desa/Keputusan

Kelurahan di Kabupaten Badung;

3. Penelitian, dan pengangkatan perangkat desa/kepala Lingkungan di Kab. Badung;

4. Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak Retribusi Daerah.

5. Pembinaan/monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung.

6. Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten

Badung.

7. Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda terkait Pengaturan Desa.

8. Pemberdayaan Lembaga BPD di Kabupaten Badung;

9. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

10. Bimtek Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan

Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kabupaten Badung;

B. Program Peningkatan Partisipasi Masyatrakat dalam Membangun Desa.

Kegiatan :

1. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional;

2. Pembinaan Teknologi Tepat Guna;

3. Pelatihan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

4. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;

5. Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung;

6. Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional;

7. Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan melalui Unit Pengelola Sarana /Kelompok

Pemakai Sarana (UPS-KPS);

8. Jambore Kader PKK;

9. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan;

10. Penetapan dan penegasan Batas Desa;

11. Pembinaan dan Perlombaan Desa Terpadu;

12. Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan Desa/Kelurahan Binaan;

13. Lomba Desa/Kelurahan;

14. Operasional Kegiatan PNPM-MP Kabupaten Badung;

15. Monitoring dan inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung;

16. Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan;

17. Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;

C. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

1. Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.

Page 127: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

D. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

1. Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu Kecamatan/Desa dan Kelurahan;

2. Pembinaan/Pokja Posyandu dan KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS danLingkungan Bersih

Sehat;

3. Lomba KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS dan Lingkungan Bersih Sehat dalam Rumah

Tangga.

E. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community

Based Development (CBD) di Kabupaten Badung;

2. Pembinaan dan Lomba Pasar Desa antar Kecamatan se Kabupaten Badung.

Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat

dilihat pada Table 5.1.

5.2. Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Penunjang.

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

1. Pelayanan Administrasi keuangan.

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.

3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang undangan

6. Penyediaan makanan dan minuman tamu.

7. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah.

8. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap ( upah THL selama satu tahun).

9. Penyediaan dekorasi.

10. Penyediaan bahan bakar kendaraan.

11. Penyediaan upacara keagamaan.

12. Lomba lomba olah raga/kesenian pada hari hari bersejarah.

13. Penyediaan alat tulis kantor.

14. Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura pura Kahyangan Jagat.

B. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur.

Kegiatan :

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.

2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Page 128: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3. Pengadaan peralatan gedung kantor.

4. Pemeliharaan gedung kantor.

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

7. Pemeliharaan peralatan kantor.

8. Pengadaan pakaian PSH dan atribut bagi Perbekel/Lurah.

C. Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Penyusunan Lakip Unit Kerja.

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja RKA ).

4. Survey kepuasan masyarakat.

Rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Page 129: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan

kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ada Sembilan Belas (19) indikator yaitu :

1. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan

Kelurahan ;

2. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Administrasi managemen Pemerintahan

Desa dan Kelurahan ;

3. Jumlah Desa yang menyampaikan Dokumen RPJM Desa ;

4. Jumlah Desa yang menyampaikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM

Desa ;

5. Jumlah Desa yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa ;

6. Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu ;

7. Persentase Desa yang menyampaiakan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes ;

8. Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data base berbasis IT ;

9. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa ;

10. Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa ;

11. Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa ;

12. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terbentuk ;

13. Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi ;

14. Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah mengikuti Bimtek ;

15. Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan desa ;

16. Persentase pasar yang dikelola dengan baik ;

17. Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan;

18. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan

penerapan TTG ;

19. Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.1. (terlampir)

Page 130: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANPEMERINTAHAN DESA

LANTAI 2 UNIT 16 PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, TELP. (0361) 9009257 FAX. (0361) 9009256 MANGUPURA 80351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 332 / 03 / HK / 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

e. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Page 131: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

25. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

27. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

Page 132: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

39. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;

40. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

41. Keputusan Bupati Badung Nomor 332 / 03 / HK / 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada : 4. Bupati Badung, sebagai laporan; 5. Ketua DPRD Kabupaten Badung, 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 29 Januari 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG,

DRS.PUTU GEDE SRIDANA, M.SI. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600304 198503 1 013

Page 133: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2015 TANGGAL : 29 JANUARI 2015 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3 Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung

Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun

2010-2015 adalah :

“Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif”.

Visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, yaitu :

d. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ;

e. Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkwalitas serta keswadayaan

masyarakat ;

f. Mewujudkan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang

berwawasan lingkungan.

4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

d. Tujuan :

Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas ;

Sasaran :

Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

e. Tujuan :

Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat ;

Sasaran :

1. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;

2. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun

Desa/Kelurahan.

Page 134: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

f. Tujuan :

Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pendayagunaan Tehnologi

Tepat Guna sesuai kebutuhan masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna

(TTG).

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.

4.5 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program, indikator untuk mewujudkan visi dan

misi atau cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konsepsual, analistis, realistis, rasional

dan komprehensif.

Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Pemerintahan Desa guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa, strategi yang ditempuh adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan

yang bersih dan berwibawa ( good governance dan clean government ) ;

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur ;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

oleh masyarakat.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai

tujuan. Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa dalam rangka

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Penguatan aparatur Pemerintahan Desa/Kelyrahan melalui Bimtek;

2. Penguatan lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui Bimtek;

3. Peningkatan terhadap usaha ekonomi masyarakat sesuai potensi dan sumber daya local;

4. Penguatan terhadap kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ada di desa dengan

memberikan bantuan berupa pelatihan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Secara terperinci, Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2.

Page 135: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin

dicapai pada akhir periode Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

e. Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

f. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;

g. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan.

h. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna

(TTG).

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana

program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme

yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat

dilihat pada Tabel 5.1

Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada

Tabel 5.2.

5.2. Indikasi Rencana Program Prioritas

F. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan :

5. Pengadaan buku-buku administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pembinaan

administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;

6. Evaluasi dan monitoring penyusunan dan pelaksanaan peraturan Desa/Keputusan

Kelurahan di Kabupaten Badung;

7. Penelitian, dan pengangkatan perangkat desa/kepala Lingkungan di Kab. Badung;

8. Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak Retribusi Daerah.

5. Pembinaan/monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung.

6. Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten

Badung.

7. Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda terkait Pengaturan Desa.

8. Pemberdayaan Lembaga BPD di Kabupaten Badung;

9. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

10. Bimtek Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan

Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kabupaten Badung;

G. Program Peningkatan Partisipasi Masyatrakat dalam Membangun Desa.

Page 136: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Kegiatan :

1. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional;

2. Pembinaan Teknologi Tepat Guna;

3. Pelatihan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

4. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;

5. Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung;

6. Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional;

7. Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan melalui Unit Pengelola Sarana /Kelompok

Pemakai Sarana (UPS-KPS);

8. Jambore Kader PKK;

9. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan;

10. Penetapan dan penegasan Batas Desa;

11. Pembinaan dan Perlombaan Desa Terpadu;

12. Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan Desa/Kelurahan Binaan;

13. Lomba Desa/Kelurahan;

14. Operasional Kegiatan PNPM-MP Kabupaten Badung;

15. Monitoring dan inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung;

16. Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan;

17. Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;

H. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

2. Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.

I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

4. Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu Kecamatan/Desa dan Kelurahan;

5. Pembinaan/Pokja Posyandu dan KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS danLingkungan Bersih

Sehat;

6. Lomba KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS dan Lingkungan Bersih Sehat dalam Rumah

Tangga.

J. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community

Based Development (CBD) di Kabupaten Badung;

4. Pembinaan dan Lomba Pasar Desa antar Kecamatan se Kabupaten Badung.

Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada

Tabel 5.2.

Page 137: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

5.2. Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Penunjang.

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

15. Pelayanan Administrasi keuangan.

16. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.

17. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

18. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

19. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang undangan

20. Penyediaan makanan dan minuman tamu.

21. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah.

22. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap ( upah THL selama satu tahun).

23. Penyediaan dekorasi.

24. Penyediaan bahan bakar kendaraan.

25. Penyediaan upacara keagamaan.

26. Lomba lomba olah raga/kesenian pada hari hari bersejarah.

27. Penyediaan alat tulis kantor.

28. Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura pura Kahyangan Jagat.

B. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur.

Kegiatan :

9. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.

10. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

11. Pengadaan peralatan gedung kantor.

12. Pemeliharaan gedung kantor.

13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

15. Pemeliharaan peralatan kantor.

16. Pengadaan pakaian PSH dan atribut bagi Perbekel/Lurah.

C. Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan :

5. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

6. Penyusunan Lakip Unit Kerja.

7. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja RKA ).

Survey kepuasan masyaraka

Page 138: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA LITBANG

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan

kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ada empat indikator yaitu :

20. Jumlah aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan yang mendapatkan Bimtek;

21. Jumlah anggota BPD, LPM dan KPM Desa/Kelurahan yang mendapatkan Bimtek;

22. Prosentase Swadaya Murni Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan;

23. Jumlah kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) yang mendapatkan pelatihan.

Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.1. (terlampir)

Page 139: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan 1

Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan 1 Persentase aparatur Desa/Kel. yang 30% 35% 40% 60% 80%

Desa dan Kelurahan yang baik Kelurahan yang mengikuti Bimtek Tatakelola mengikuti Bimtek Pengelolaan

Pemerintahan Desa dan Kelurahan Keruangan Desa dan Kelurahan

2 Persentase aparatur Desa/Kelurahan 35% 45% 60% 70% 80%

yang mengikuti Bimtek Administrasi

Managemen Pemerintahan Desa dan

Kelurahan

2 Tertibnya perencanaan, penyusunan dan 1 Jumlah Desa yang menyampaikan 46

Desa 46

Desa 46

Desa 46

Desa 46

Desa

pertanggungjawaban APBDes Dokumen RPJM Desa

2 Jumlah Desa yang menyampaikan 46

Desa 46

Desa 46

Desa 46

Desa 46

Desa

Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

Desa sesuai dengan RPJM Desa

3 Jumlah Desa yang menyampaikan 46

Desa 46

Desa 46

Desa 46

Desa 46

Desa

APBDes yang sesuai RKP Desa

4 Persentase Desa yang menyampaikan

30% 35% 40% 60% 80%

Dokumen APBDes tepat waktu

5 Persentase Desa yang menyampaikan

40% 60% 70% 80% 90%

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

APBDes

3 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Persentase Desa/Kel. Yang telah 20% 55% 60% 70% 80%

memiliki website dan data base

berbasis IT

4 Terlaksananya Tindak Lanjut Peraturan Desa 1 Jumlah Desa yang memiliki Peraturan 46

Desa 46

Desa 46

Desa 46

Desa 46

Desa

Kepala Desa;

Page 140: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

2 Jumlah Desa yang memiliki Keputusan

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

Kepala Desa;

2 Meningkatnya peran Lembaga Desa, 1 Meningkatnya peran Lembaga Desa dan 1 Persentase kehadiran Lembaga Desa

30% 50% 60% 80% 100%

Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan

dan Lembaga Kemasyarakatan dalam

masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan Musrenbang Desa

Desa/Kelurahan 2 Persentase Badan Usaha Milik Desa 5% 10% 20% 40% 50%

(BUM Desa) yang terbentuk

3 Juara I Lomba Desa/Kel. Tk. Provinsi Juara I Juara I Juara I Juara I Juara I

4 Persentase Lembaga Desa dan 100% 100% 100% 100% 100%

Lembaga Kemasyarakatan yang telah

mengikuti Bimtek

2 Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Persentase swadaya murni masyarakat

50% 60% 65% 70% 80%

Pembangunan Desa dalam pembangunan desa

3 Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah Persentase pasar yang dikelola dengan

65% 70% 75% 80% 90%

di Pedesaan baik

3 Terwujudnya pemanfaatan Sumber Meningkatnya keterampilan kelompok masya- 1 Jumlah Kelompok Binaan TTG yang 6 klp. 11 klp. 22 klp. 24 klp. 29 klp.

Daya Alam dengan menggunakan rakat melalui penerapan TTG produknya dipamerkan

Tehknologi Tepat Guna (TTG) 2 Jumlah Kelompok Masyarakat yang 7 klp. 16 klp. 25 klp. 39 klp. 57 klp.

memanfaatkan sarana dan prasarana

air bersih dengan penerapan TTG

4 Terwujudnya pendistribusian Raskin Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Persentase penyaluran Raskin kepada

100% 100% 100% 100% 100%

sesuai standard Pedum kepada Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu masyarakat berpenghasilan rendah

Page 141: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

masyarakat berpenghasilan rendah dan Tepat Administrasi ) kepada masyarakat

berpenghasilan rendah

Tabel 4.2

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Tahun 2010 s/d 2015

Instansi

: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung

Visi

: Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif

Misi

:

a. Mewujudkan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas;

b. Mewujudkan peran aktif Lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa;

c. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan Tehknologi Tepat Guna (TTG)

Tujuan Sasaran

Cara Mencapai Tujuan

Keterangan dan Sasaran

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Terwujudnya Tatakelola 1 Persentase aparatur Desa/Kel. yang 1 Persentase aparatur 1 Meningkatnya aparatur 1 Persentase aparatur

Penguatan aparatur - Peningkatan Kapa-

Pemerintahan Desa dan

mengikuti Bimtek Pengelolaan

Desa/Kel. yang mengikuti

Pemerintahan Desa dan Kel.

Desa/Kel. yang mengikuti

Pemerintahan Desa/

sitas Aparatur

Kelurahan yang baik

Keuangan Desa dan Kelurahan

Bimtek Pengelolaan

yang mengikuti Bimtek Tata

Bimtek Pengelolaan Kel melalui Bimtek.

Pemerintahan Desa

Page 142: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Keuangan Desa/Kel.

kelola Pemerinatahan Desa

Keuangan Desa/Kel.

/jumlah seluruh aparatur

dan Kelurahan

Desa/Kel.x 100%

2 Persentase aparatur Desa/Kel. 2 Persentase aparatur

2 Persentase aparatur

- Peningkatan Kapa-

yang mengikuti Bimtek Administrasi

Desa/Kel. yang mengikuti

Desa/Kel. yang mengikuti

sitas Aparatur

Managemen Pemerintahan Desa

Bimtek Administrasi

Bimtek Administrasi

Pemerintahan Desa

dan Kelurahan

Managemen Pemerintahan

Managemen Pemerintahan

Desa dan Kelurahan /

Desa dan Kelurahan

jumlah seluruh aparatur

Desa/Kel. X 100%

1 Jumlah Desa yang

Jumlah Desa yang 2 Tertibya perencanaan penyu- 1 Jumlah Desa yang

- Peningkatan Kapa-

menyampaikan Dokumen

menyampaikan Dokumen

sunan dan pertanggungjawaban

menyampaikan Dokumen

sitas Aparatur

RPJM Desa

RPJM Desa / jumlah Desa

APBDes

RPJM Desa

Pemerintahan Desa

di Kab. Badung x 100%

2 Jumlah Desa yang menyampaiakan 2 Jumlah Desa yang me-

2 Jumlah Desa yang me-

- Peningkatan Kapa-

Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

menyampaikan Rencana

menyampaikan Rencana

sitas Aparatur

Desa sesuai dengan RPJM Desa

Kerja Pembangunan (RKP)

Kerja Pembangunan (RKP)

Pemerintahan Desa

Desa sesuai dengan

Desa sesuai dengan

RPJM Desa/jumlah Desa di

RPJM Desa

Kab. Badung x 100 %

3 Jumlah Desa yang 3 Jumlah Desa yang

3 Jumlah Desa yang

- Peningkatan Kapa-

menyampaikan APBDes

menyampaikan APBDes menyampaikan APBDes

sitas Aparatur

yang sesua RKP Desa

yang sesuai RKP Desa/

yang sesuai RKP Desa

Pemerintahan Desa

jumlah Desa di Kab. Badung

x 100%

Page 143: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

4 Persentase Desa yang

4 Persentase Desa yang

4 Persentase Desa yang

Peningkatan terha-

Peningkatan Partisi-

Terwujudnya pemanfaatan

menyampaikan Dokumen

menyampaikan Dokumen

menyampaikan Dokumen

dap usaha ekonomi

pasi Masyarakat

Sumber Daya Alam dengan

APBDes tepat waktu

APBDes tepat waktu /

APBDes tepat waktu

masyarakat sesuai

dalam Membangun

jumlah Desa di Kab. Badung

potensi dan sumber

Desa

x 100%

daya lokal

5 Persentase Desa yang 5 Persentase Desa yang

5 Persentase Desa yang

- Peningkatan Kapa-

menyampaikan laporan

menyampaikan laporan

menyampaikan laporan

sitas Aparatur

menggunakan Tehknologi

pertanggungjawaban

pertanggungjawaban

pertanggungjawaban

Pemerintahan Desa

Tepat Guna (TTG)

realisasi APBDes

realisasi APBDes / jumlah

realisasi APBDes

Desa di Kab. Badung x100%

- Persentase Desa/Kel. yang

- Persentase Desa/Kel. yang 3 Meningkatnya pelayanan kepada -

Persentase Desa/Kel. yang -

Peningkatan Partisi-

telah memiliki website dan

telah memiliki website dan

masyarakat

telah memiliki website dan

pasi Masyarakat

Data Base berbasis IT

Data Base berbasis IT /

Data Base berbasis IT

dalam Membangun

jumlah Desa di Kab. Badung

Desa

x 100%

1 Jumlah Desa yang memiliki 1 Jumlah Desa yang memiliki 4 Terlaksananya Tindak lanjut 1 Jumlah Desa yang memiliki - Peningkatan Kapa-

Peraturan Kepala Desa

Peraturan Kepala Desa /

Peraturan Desa

Peraturan Kepala Desa

sitas Aparatur

jumlah Desa di Kab. Badung

Pemerintahan Desa

x 100%

2 Jumlah Desa yang memiliki 2 Jumlah Desa yang memiliki

2 Jumlah Desa yang memiliki - Peningkatan Kapa-

Keputusan Kepala Desa

Keputusan Kepala Desa /

Keputusan Kepala Desa

sitas Aparatur

jumlah Desa di Kab. Badung

Pemerintahan Desa

x 100%

Page 144: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

2 Meningkatnya peran 1 Persentase kehadiran

1 Meningkatnya peran Lembaga 1 Persentase kehadiran Penguatan Lembaga - Peningkatan Kapa-

Lembaga Desa, Lembaga

Lembaga Desa dan

Desa dan Lembaga Kemasya-

Lembaga Desa dan Pemerintahan Desa/

sitas Aparatur

Kemasyarakatan dan

Lembaga Kemasyarakatan

rakatan dalam pembangunan

Lembaga Kemasyarakatan Kel melalui Bintek.

Pemerintahan Desa

masyarakat dalam pemba-

dalam Musrenbang Desa

Desa/Kelurahan

dalam Musrenbang Desa

ngunan Desa/Kelurahan 2 Persentase Badan Usaha

2 Persentase Badan Usaha - Pengembangan

Milik Desa (BUM Desa)

Milik Desa (BUM Desa)

Lembaga Ekonomi

yang terbentuk

yang terbentuk

Pedesaan

3 Juara I Lomba Desa/Kel.

3 Juara I Lomba Desa/Kel. - Peningkatan Partisi-

Tingkat Provinsi

Tingkat Provinsi

pasi Masyarakat

dalam Membangun

Desa

4 Persentase Lembaga Desa

4 Persentase Lembaga Desa - Peningkatan Kapa-

dan Lembaga Kemasyara-

dan Lembaga Kemasyara-

sitas Aparatur

katan yang telah mengikuti

katan yang telah mengikuti

Pemerintahan Desa

Bimtek

Bimtek

- Persentase swadaya murni

2 Meningkatnya peranan masyara-

Persentase swadaya murni -

Peningkatan Partisi-

masyarakat dalam pemba-

kat dalam pembangunan Desa masyarakat dalam pemba-

pasi Masyarakat

ngunan Desa

ngunan Desa

dalam Membangun

Desa

- Persentase pasar yang

3 Meningkatnya Usaha Mikro Kecil

Persentase pasar yang Peningkatan terha- - Pengembangan

dikelola dengan baik

Menengah di Pedesaan

dikelola dengan baik dap usaha ekonomi

Lembaga Ekonomi

masyarakat sesuai

Pedesaan

potensi dan sumber

daya lokal

Page 145: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3 Terwujudnya pemanfaatan 1 Jumlah Kelompok Binaan

Meningkatnya keterampilan 1 Jumlah Kelompok Binaan

Sumber Daya Alam dengan

TTG yang produknya

kelompok masyarakat melalui

TTG yang produknya

menggunakan Tehknologi

dipamerkan

penerapan TTG

dipamerkan

Tepat Guna (TTG)

2 Jumlah kelompok masya-

2 Jumlah kelompok masya-

Penguatan thd klp

rakat yang memanfaatkan

rakat yang memanfaatkan

TTG yang ada di ds.

sarana dan prasarana

sarana dan prasarana

dengan memberikan

air bersih dengan penera-

air bersih dengan penera-

bantuan berupa pela-

pan TTG

pan TTG

tihan SDM dan sara-

Penguatan thd klp

na dan prasarana

TTG yang ada di ds.

dengan memberikan

4 Terwujudnya pendistribusian - Persentase penyaluran Raskin

- Tersalurkannya Raskin (Tepat - Persentase penyaluran

Pelayanan dan

Raskin sesuai Standard

kepada masyarakat berpenghasilan

Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat

Raskin kepada masyarakat

Rehabilitasi Kesejah-

Pedum kepada masyarakat

rendah

Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat

berpenghasilan rendah

teraan Sosial

berpenghasilan rendah

Waktu dan Tepat Administrasi)

kepada masyarakat berpengha-

silan rendah

Tabel 5.2

Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung

Page 146: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Kode Program dan Kegiatan

Penunjang Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output) Penunjang Data Capaian pada awal Tahun 2010

Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kondisi Kinerja pada

akhir Tahun 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01 Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas

0 458,717,250 586,812,915 621,848,550 709,279,102 2,376,657,817

4,753,315,634

Kegiatan :

01

Pelayanan jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya kelengkapan administrasi keuangan

60 bh perangko, 480 materai 3000, 500 materai 6000, 5 bendel buku cek

60 perangko 5,810,000 7 bh buku cek 5,875,000 7 bh buku cek 1,651,000 7 bh buku cek 3,301,000 7 bh buku cek, 3,301,000 60 bulan 19,938,000

Meningkatnya tertib administrasi

keuangan

535 mat. 6000 650 mat. 6000 150 mat. 6000 400 mat. 6000 400 mat 6000,

525 mat.3000 600 mat.3000 150 mat.3000 200 mat.3000 200 mat. 3000

02

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Tersedianya komunikasi sumber daya ai r dan listrik untuk mendukung kegiatan operasional kantor 1 Tahun

1 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000

6 fleksi, 3 telp. Umum 39,600,000

6 fleksi, 3 telp. Umum 25,000,000

6 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000

6 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000 60 bulan 124,600,000

Memperlancar komunikasi dan koordinasi antar unit kerja dan pelaksanaan tugas

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil/sepeda motor 6 unit mobil, 13 spd.

Motor 4 mobil, 3 spd. Motor 750,000

4 mobil,8 spd. Motor 6,400,000

5 mobil,8 spd. Motor 7,400,000

1 mbl. Kaban, 5 mbl pool, 14 spd motor 9,950,000

7 unit mobil, 13 unit spd motor 10,900,000 60 bulan 35,400,000

Meningkatnya tertib administrasi berlalu

lintas

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya belanja cetak dan penggandaan 1 paket 1 paket 30,653,150 1 paket 38,107,000 1 paket 25,000,000 1 paket 24,997,750 1 paket 20,000,000 60 bulan 138,757,900

Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar

Page 147: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penera-

Memperlancar aktivitas unit kerja perkantoran

12 bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 bulan 2,000,000 60 bulan 2,000,000

ngan bangunan kantor

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.208 exs/bln 5.208 exs/bln 12,834,000 5208 exs/bulan 17,112,000

5208 exs/bulan 10,974,000 180 exs/bulan 16,320,000

180 exs/bulan 16,332,000 60 bulan 73,572,000

Meningkatnya wawasan pegawai

17

Penyediaan makanan dan minuman tamu

Terpenuhinya makan dan minum untuk kepentingan tamu-tamu

12 bulan 12 bulan 10,320,000 12 bulan 9,975,000 12 bulan 9,065,000 120 galon 9,500,000 576 galon 16,112,000 60 bulan 54,972,000

18

Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam dan ke luar daerah

1 Ls 1 Ls 125,000,000 1 Ls 150,000,000 1 Ls 100,000,000 1 Ls 150,000,000 1 Ls 100,000,000 1 LS 625,000,000

Meningkatnya kinerja aparatur

19

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 3 THL 3 THL

90,360,000 3 THL

114,132,800 3 THL 99,780,550 3 THL 135,234,375 3 THL 121,207,400 3 THL 560,715,125

(upah THL selama 1 tahun ) Terpenuhinya honorarium pegawai tidak

tetap

20

Penyediaan dekorasi Terwujudnya dekorasi yang indah dan asri 6 bh penjor,

6 bh penjor, 4,500,000 6 bh penjor, 4,800,000 4 bh penjor, 5,000,000 4 bh penjor, 5,000,000 4 bh penjor, 5,000,000 60 bulan 24,300,000

12 bh spanduk 12 bh spanduk 12 bh spanduk 12 bh spanduk 12 spanduk 12 bh spanduk

21

Penyediaan bahan bakar kendaraan

Tersedianya bahan bakar kendaraan 28.020 liter

19.080 liter 85,860,000 14.880premium 141,360,000 27.200 liter 272,000,000 1 Tahun 258,900,000 16.320 liter 220,320,000 60 bulan 978,440,000

Memperlancar pelaksanaan kegiatan 7.440 perta-

max

Page 148: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

22

Penyediaan upacara keagamaan

Tersedianya sarana upacara keagamaan 12 bulan 12 bulan 16,880,000 12 bulan 24,600,000 12 bulan 16,000,000 12 bulan 16,100,000 12 bulan 23,300,000 60 bulan 96,880,000

Terpeliharanya lingkungan kerja yang nyaman

23

Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari-hari Bersejarah

Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk menunjang kegiatan olah raga

1 paket 1 paket 10,000,000 1 paket 14,853,000 1 paket 14,978,000 1 paket 14,978,000 1 paket 14,993,000 1 paket 69,802,000

Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi

24

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 paket 45,750,100 1 paket 19,998,115 1 paket 20,000,000 1 paket 19,997,977 1 paket 25,000,000 1 paket 130,746,192

Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar

25

Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat

Terlaksananya upakara keagamaan

0 0 0 0 0 1 Ls 15000000 1 Ls 25,000,000 1 Ls 30,000,000 1 LS 70,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

02 Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

369,093,900 446,141,182 261,820,500 335,573,940 317,650,000 ###########

Kegiatan :

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya sarana transportasi -

6 spd. Motor 111,959,300 1 unit mobil 171,400,000

6 spd. Motor 105,000,000 1 unit mobil 185,000,000

0 0 60 bulan 573,359,300

Memperlancar pelaksanaan tugas

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 paket belanja gorden 1 Tahun 0 - 0

6 bh kursi pim- 12,426,100

1 almari arsip 33,479,940

8 almari 38,750,000 60 bulan 84,656,040

Aktivitas kerja berjalan lancar pinan rapat pintu kaca, arsip pintu

1 almari kayu kaca,9 kursi

Page 149: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

pintu kaca, kerja

09

Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor 4 bh almari arsip, 8 bh

7 almari arsip, 123,459,300 9 almari arsip 194,978,782

3 bh notebook 31,933,100 1 unit Laptop, 18,468,000

6 unit komputer 169,450,000 60 bulan 538,289,182

Aktivitas kerja berjalan lancar filling kabinet,16 bhwhite 1 printer foto- kayu, 1 papan 1 unit

7 unit printer

board, 4 unit komputer, copy, 2 meja pengumuman, kamera

2 unit Laptop,

3 unit notebook, 4 bh rapat R.Perte 2 komputer, 1 unit mesin

printer, 5 bh UPS, 11 bh muan kecil,12 6 notebook,

ketik,1 pkt LCD

meja kerja esselon IV, meja rapat R. 2 unit printer,

+ layar

1 bh meja counter, 1 bh Pertemuan 3 kamera,

TV 21 inch besar,1 podi- 1 Handycam,

um, 25 kursi 2 LCD pro-

rapat, 1 pkt yektor+layar,

sound system 5 unit telp.

flexi

22

Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana

- - - - - - - -

- 1 paket 2,500,000 60 bulan 2,500,000

kantor

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 6 unit mobil, 13 spd. 4 mobil, 3

spd. 48,846,000 4 mobil, 8 spd 58,412,400 5 mobil,8 spd. 93,361,300

6 mobil, 14 spd 75,026,000

1 mbl Kaban, 75,450,000 60 bulan 351,095,700

Memperlancar operasional kegiatan motor motor motor motor motor

6 mbl operasi-

onal, 13 spd

motor

26

Pemeliharaan perlengkapan Kantor

Terpeliharanya perlengkapan 1 Tahun 1 Tahun 15,300,000 1 Tahun 21,350,000 1 Tahun 19,100,000 0 0

41 unit 20,500,000 60 bulan 76,250,000

gedung kantor

Page 150: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

28

Pemeliharaan peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan gedung - - 0 - 0 - 0

1 faximile 23,600,000 1 paket 11,000,000 60 bulan 34,600,000

kantor 3 LCD

3 mesin ketik

21 komputer

1 S. system

1 mesin ketik

17 notebook

Pengadaan Pakaian PSH dan Atribut bagi

Tersedianya pakaian PSH dan atribut bagi

- 62 stel 69,529,300 - 0 - 0 - 0 - 0 62 stel 69,529,300

Perbekel/Lurah Perbekel/Lurah

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tercapainya tertib administrasi

19,215,875 35,350,000 89,799,975 103,300,000 107,400,000 355,065,850

Kegiatan :

01

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya honorarium pengelola kegiatan

1 Tahun 1 Tahun 10,800,000 1 Tahun 29,850,000 1 Tahun 84,300,000 1 Tahun 96,300,000 12 bulan 86,400,000 60 bulan 307,650,000

Meningkatnya kinerja pegawai

05

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tersedianya Buku SAKIP Unit Kerja

1 Tahun 1 Tahun 1,880,150 1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 6,000,000 4 dokumen 6,000,000 4 dokumen 19,880,150

06

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja RKA)

Tersusunnya Renja RKA SKPD

1 Tahun 1 Tahun 6,535,725 1 Tahun 2,500,000 1 Tahun 2,499,975 1 Tahun 1,000,000 3 dokumen 10,000,000 3 dokumen 22,535,700

Page 151: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

07

Survey Kepuasan Masyarakat

0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 buku 5,000,000 15 buku 5,000,000

J u m l a h

847,027,025

1,068,304,097 973,469,025 1,148,153,042

2,801,707,817 6,838,661,006

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator Kondisi Kinerja

pada awal Tahun 2010

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

Tahun 2015 Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang 25% 30% 35% 40% 60% 80% 80%

mengikuti Bimtek Pengelolaan

Keuangan Desa dan Kelurahan

2 Persentase Aparatur Desa/Kel. 30% 35% 45% 60% 70% 80% 80%

yang mengikuti Bimtek Administrasi

Managemen Pemerintahan Desa dan

Kelurahan

3 Jumlah Desa yang menyampaikan 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa

Dokumen RPJM Desa

4 Jumlah Desa yang 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa

Page 152: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

menyampaiakan

Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

Desa sesuai dengan RPJMD Desa

5 Jumlah Desa yang menyampaiakan 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa

APBDes yang sesuai RKP Desa

6 Persentase Desa yang menyampai- 25%

30% 35% 40% 60% 80% 80%

kan Dokumen APBDes tepat waktu

7 Persentase Desa yang menyampai- 35%

40% 60% 70% 80% 90% 90%

kan laporan Pertanggungjawaban

Realisasi APBDes

8 Persentase Desa/Kel. Yang telah 15% 20% 55% 60% 70% 80% 80%

memiliki website dan data base

berbasis IT

9 Jumlah Desa yang memiliki Peratu- 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa

ran Kepala Desa

10 Jumlah Desa yang memiliki 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa

Keputusan Kepala Desa

Page 153: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terwujudnya penyelenggaraan Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan Persentase tertibnya 25% 30% 40% 50% 75%

Pemerintahan Desa dan Kelurahan Desa/Kelurahan perencanaan, penyu-

yang berkualitas sunan dan pertang-

gungjawaban APBDes

2 Terwujudnya kelembagaan serta Meningkatnya kualitas kelembagaan Desa/Kelurahan Meningkatnya persen- 25% 30% 40% 50% 60%

pengembangan partisipasi dan tase partisipasi lemba-

keswadayaan masyarakat ga desa (BPD,LPM,

KPM) dalam perenca-

naan, pelaksanaan

dan pengawasan

pembangunan desa

Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat Persentase swadaya 50% 60% 65% 70% 80%

dalam membangun desa murni masyarakat

dalam membangun

Desa/Kelurahan

3 Terwujudnya Pemanfaatan Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Persentase peningka- 20% 20% 20% 20% 20%

SDA dan peningkatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) tan pendapatan klp.

pendayagunaan TTG sesuai TTG

dengan Kebutuhan

Page 154: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Tabel 4.2

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Tahun 2010 s/d 2015

Instansi

: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung

Visi

: Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif

Misi

:

a. Mewujudkan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas;

b. Mewujudkan kelembagaan dan partisipasi serta keswadayaan masyarakat;

c. Mewujudkan Sumber Daya Alam (SDA) dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

Tujuan Sasaran

Cara Mencapai Tujuan

Keterangan dan Sasaran

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Terwujudnya penyelengga- - Prosentase jumlah aparatur

Persentase tertibnya - Meningkatnya kualitas

Persentase tertibnya

Penguatan aparatur

Peningkatan Kapa-

raan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa/Kelurahan

perencanaan, penyu-

aparatur pemerintahan

perencanaan, penyu-

Pemerintahan Desa/

sitas Aparatur

dan Kelurahan yang

yang mendapatkan Bimtek

sunan dan pertang-

Desa/Kelurahan

sunan dan pertang-

Kel melalui Bimtek.

Pemerintahan Desa

berkualitas

gungjawaban APBDes

gungjawaban APBDes

x 100 %

2 Terwujudnya kelembagaan - Prosentase jumlah anggota BPD, - Meningkatnya persen- - Meningkatnya kualitas - Meningkatnya persen-

Penguatan Lembaga

Peningkatan Kapa-

serta pengembangan

LPM dan KPM yang mendapatkan

tase partisipasi lemba-

BPD, LPM dan KPM Desa

tase partisipasi lemba-

Pemerintahan Desa/

sitas Aparatur

partisipasi dan keswadaya-

Bimtek

ga desa (BPD,LPM,

/Kel. yang mendapatkan

ga desa (BPD,LPM,

Kel melalui Bintek.

Pemerintahan Desa

an masyarakat

KPM) dalam perenca-

Bimtek

KPM) dalam perenca-

naan, pelaksanaan

naan, pelaksanaan

dan pengawasan

dan pengawasan

pembangunan desa

pembangunan desa

x 100 %

- Prosentase swadaya murni - Prosentase swadaya - Meningkatnya partisipasi

Prosentase swadaya

Peningkatan terha-

Peningkatan Partisi-

masyarakat dalam membangun

murni masyarakat

dan keswadayaan masya-

murni masyarakat

dap usaha ekonomi

pasi Masyarakat

Desa/Kelurahan

dalam membangun

rakat dalam membangun

dalam membangun

masyarakat sesuai

dalam Membangun

Desa/Kelurahan/dana

desa

Desa/Kelurahan/dana

potensi dan sumber

Desa

dari Pemerintah x

dari Pemerintah

daya lokal

100%

Page 155: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3 Terwujudnya Pemanfaatan - Prosentase jumlah kelompok - Persentase peningka- - Meningkatnya pengelolaan

Persentase peningka-

Penguatan thd klp

Peningkatan Partisi-

SDA dan peningkatan

Teknologi Tepat Guna yang

tan pendapatan klp.

Sumber Daya Alam (SDA)

tan pendapatan klp.

TTG yang ada di ds.

pasi Masyarakat

pendayagunaan TTG sesuai

mendapatkan Bimtek

TTG x 100 %

dan pendayagunaan Tek-

TTG

dengan memberikan

dalam Membangun

dengan Kebutuhan

nologi Tepat Guna (TTG)

bantuan berupa pela-

Desa

tihan SDM dan sara-

na dan prasarana

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode Program

dan Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian pad

a awa

l Tahun 2010

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Kondisi Kinerja

pada akhir Tahun 2015

Target

Rp Target

Rp Target

Rp Target

Rp Target

Rp Target

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17) (18)

(19)

1

Terwujudnya

Meningkatnya kwalitas Aparatur

- Jumlah Aparatur Peme

Program Peningkatan Kapasitas

Terwujudnya tertib administrasi

5,722,91

3

1,358,60

4

1,194,62

4

1,637,22

3

1,839,56

9

11,752,9

34

Page 156: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

rintahan

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan

Desa/Kel. yang mendapatkan

Aparatur Pemerintahan Desa

penyelenggaraan pemerintahan

Pemerintahan

Kelurahan

Bintek

desa

Desa dan Kelura-

Kegiatan :

han yang berkua-

a.

Pengadaan buku-buku administra-

Terwujudnya tertib administrasi

46 Des

a

46 Desa

140,303

0 0 0 0 0 0 0 0 46

Desa

140,303

litas

si Pemerintahan Desa/Kel. Dan

penyelenggaraan pemerintahan

pembinaan administrasi pemerin-

desa

tahan Desa/Kel.

b.

Evaluasi dan monitoring penyusu-

Tersedianya buku-buku adminis-

46 Des

a

46 Desa

73,424

0 0 0 0 0 0 0 0 62

Desa/

73,424

nan dan pelaksanaan peraturan

trasi pemerintahan desa

Kel.

desa/keputusan kelurahan di

Tersusunnya Peraturan

Page 157: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Desa/

Kab. Badung

Keputusan Kelurahan

c.

Penelitian, pemberhentian dan

Terlaksananya proses pember-

62 Desa/

62 Desa/

22,561

62 Desa/

155,154

62 Desa/

296,225

62 Desa/

114,054

62 Desa/

0 62

Desa/

587,994

pengangkatan perangkat desa/

hentian dan pengangkatan pe-

Kel. Kel

.

Kel.

Kel. Kel

. Kel. Kel.

Kepala Lingkungan di Kab. Badung

rangkat desa dan kaling sesuai

dengan peraturan yang berlaku

d.

Pembinaan dan monitoring arah

Terlaksananya tertib administrasi

46 Des

a

46 Desa

49,542

46 Desa

56,387

46 Des

a

40,085

46 Desa

36,301

46 Des

a

42,834

46 Des

a

225,149

penggunaan ADD dan penyisihan

Pemerintahan Desa

pajak retribusi daerah

Terlaksananya tertib administrasi

Page 158: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

e.

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan

Terlatihnya 132 orang anggota BPD

92 org

61,597

0 0 0 0 0 0 0 0 92 org

61,597

Pemerintahan Desa

f.

Pembinaan/monitoring pemilihan

Terlatihnya serta tertibnya adminis-

- - 0 2 desa

55,241

19 desa

105,857

16 desa

71,552

8 desa

1,176,54

2

45 desa

1,409,19

1

dan pelantikan Perbekel di Kab.

trasi LPM di 62 Desa/Kel.

Badung

Terlaksananya Bimtek Penyeleng-

g.

Pembinaan Penyelenggaraan

garaan Pemerintahan Desa

0 0

62 Ds/Kel.

57,669

62 Ds/Kel.

32,167

0 0 0 0 62 Ds/Kel.

89,835

Pemerintahan Desa/Kel. di Kab.

Terpilih dan terlantiknya Perbekel

Badung yang baru

h.

Pembinaan Administrasi Pemerinta-

0 0

62 Ds/Kel.

31,960

62 Ds/Kel.

15,246

0 0 0 0 62 Ds/Kel.

47,206

han Desa/Kel. Di Kab

Tersusun dan terlaksa

Page 159: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Badung nanya

i.

Pembinaan Administrasi dan Penye-

peraturan sesuai ketentuan yang

- 0 0 0 0 0 0

62 ds/Kel

.

1001415

62 ds/Kel.

25,031

62 ds/Kel.

1,026,44

6

lenggaraan Pemerintahan Desa/Kel.

berlaku

di Kabupaten Badung

Tersedianya buku-buku administra-

si Pemerintahan Desa/Kel.

j.

Peningkatan Kualitas SDM Pemerin-

Terisi dan tersedianya buku-buku

0 0 170

org

150,411

62 Ds/Kel.

10,805

0 0 0 0 62 Ds/Kel.

161,217

tahan Desa, Lembaga Kemasyara-

administrasi dan terlaksananya

katan dan KPM di Kab. Badung

Pemerintahan Desa/Kel. sesuai

peraturan yang berlaku

- - 0 0 0 0 0 97

orang

55,106

97 oran

g

60,000

194 oran

g

115,106

k.

Bintek Pengelolaan Keuanga

Meningkatnya kualitas lembag

- - 0 0 0 0 0 97

orang

55,106

97 oran

g

60,000

194 oran

g

115,106

Page 160: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

n Desa a

kemasyarakatan

l.

Workshop Sehari Tentang UU No. 6

Terlaksananya perencanaan APB

Tahun 2014

Desa dengan baik dan benar

Perangkat Desa memahami UU

No. 6 Tahun 2014

m.

Kajian Naskah Akademis untuk

Tersusunnya Peraturan Daerah

- - 0 0 0 0 0 0 0 3

naskah

237,709

3 naskah

237,709

Ranperda terkait Pengaturan Desa

terkait Pengaturan Desa

2

Terwujudnya

-

Meningkatnya kualitas kelembagaan

n.

Pemberdayaan Lembaga BPD di

Terbinanya dan terlatihnya

46 Des

a

132

org

51,935

0 0 0 -

0 -

0 -

0 51,9

35

Page 161: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

kelembagaan

Desa/Kelurahan

Kab. Badung

lembaga BPD

serta pengemba-

o.

Pemberdayaan Lembaga Pember-

Terbina dan terlatihnya

62 Desa/Ke

l.

62 Desa/

67,509

0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,5

09

ngan partisipasi

dayaan Masyarakat (LPM)

lembaga pemberdayaan masya

Kel

.

dan keswadayaan

rakat

masyarakat

p.

Peresmian Anggota BPD se Kab. Bdg

Terwujudnya peresmian anggota

0 0 0 0 45 desa

49,835

0 0 0 0 0 49,8

35

BPD periode 2013 s/d 2019

q.

Bimtek Peningkatan Kualitas SDM

Meningkatnya pengetahuan dan

- - 0 0 0 62

Desa/

137,583

308

org

143,565

262 org

127,453

570 org

408,600

Pemerintahan Desa, Lembaga

keterampilan bagi BPD, LPM,

Kel.

Kemasyarakatan, Kader Pemberda-

KPM se Kabupaten Badung

yaan Masyarakat (KPM) di Kab.

Page 162: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Badung

r.

Bimtek Penyusunan APBDes

Tersusunnya APBDes sesuai

0 0 276

org

297,786

46 Des

a

92,383

0 0 0 0 46

Desa

390,169

dengan peraturan yang berlaku

s.

Evaluasi/verifikasi APBDes Induk

Tersusunnya APBDes sesuai

0 0 46 Desa

43,148

46 Des

a

68,924

46 Desa

28,112

0 0 46

Desa

140,184

dan Perubahan

peraturan yang berlaku

t.

monitoring dan Evaluasi Musrenbang

Terlaksananya musrenbang desa

0 0 0 0 0 0 62 Desa/

4772.875

0 0 62

Desa/

4,773

Desa/Kelurahan di Kab. Badung

yang terintegrasi antara reguler

Kel

. Kel.

dengan PNPM - MP

u.

Bimtek Perangkat dan Lembaga Kemas-

Meningkatnya pengetahuan ten-

- 0 0 0 0 0 0 0 0 175 oran

g

90,000

175 oran

g

90,000

yarakatan Desa

tang pengelolaan pemdes

v.

Rakor Bagi Kepala Lingkungan di

Menigkatnya pengetahuan bagi

- 0 0 0 0 0 0 0 0 554 oran

g

20,000

554 oran

g

20,000

Page 163: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Kab.

Badung

Kaling dan Kepala Dusun

3

Terwujudnya

Meningkatnya pengelolaan Sumber

Jumlah kelompok Teknologi Tepat

w.

Pembinaan Teknologi Tepat Guna

Masyarakat desa mampu menerap-

2

klp.

5,000,00

0 0 0

4 klp

5,007

0 0 0 0 6

klp

5,005,00

7

pemanfaatan

Daya Alam (SDA) dan Pendayagunaan

Guna (TTG) yang mendapat pelatihan

x.

dalam Rangka Pembinaan Tk. Prov.

kan TTG

SDA dan pening-

Teknologi Tepat Guna (TTG)

y.

Gelar Teknologi Tepat Guna

Meningkatnya wawasan penge-

1 pake

t

1 paket

101,110

0 0 1

paket

121,625

1 paket

107,250

0 0 1

paket

329,985

katan pendayagu-

Nasional di Luar Daerah

tahuan masyarakat tentang TTG

naan TTG sesuai

di berbagai daerah

dengan kebutuhan

z.

Pelatihan Pengolahan Teknologi

Terlatihnya masyarakat dalam

2

klp. 154,932

0 0 4

klp 170,570

0 0 0 0 6

klp 325,502

Tepat Guna

mengolah TTG

aa.

Pemetaan Teknologi Tepat Guna

Terwujudnya data dan peta

0 0

62 ds/Kel

.

83,123

0 0 0 0 0 0 62

ds/Kel.

83,123

Page 164: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

TTG

Pedesaan

perdesaan

ab.

Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna

Terlaksananya pelatihan dan

0 0 10 klp.

427,726

0 0 0 0 0 0 10 klp.

427,726

(TTG)

pembinaan kepada klp. TTG

ac.

Pembuatan Fasilitas Bio Gas untuk

Terciptanya fasilitas BioGas untuk

- 0 0 0 0 5

klp. 48,3

12 0 0 0 0

5 klp.

48,312

pemanfaatan TTG

pemanfaatan TTG

ad.

Pelatihan Pengelolaan Teknologi Tepat

Meningkatnya SDM klp. TTG

0 0 0 0 0 0 2

klp.

19,990

0 0 2

klp. 19,9

90

Guna

dalam pengelolaan TTG

Program Peningkatan Partisipasi

Peningkatan kesejahteraan dan

1,137,85

5

1,376,21

4

56,455,0

78

45,174,5

36

1,672,77

8

105,816,460

Masyarakat dalam membangun

pemberdayaan masyarakat

Page 165: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

desa

Kegiatan :

a.

Gelar Teknologi Tepat Guna

Meningkatnya wawasan penge-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

paket

143,022

1 paket

143,022

Nasional di Luar Daerah

tahuan masyarakat tentang TTG

di berbagai daerah

b.

Pembinaan Teknologi Tepat Guna

Meningkatnya antusias masyara-

0 0 0 0 0 2

klp. 8,47

0

2 klp.

9,317

0 0 4

klp. 17,7

87

kat dalam mengikuti arahan

TTG

TTG

tentang manfaat dan dampak

dari pemanfaatan TTG

c.

Pelatihan Pengelolaan Teknologi

Terlaksananya pelatihan TTG

0 0 0 0 0 2

klp. 65,0

21

2 klp.

19,990

0 0 4

klp. 85,0

11

Tepat Guna

di masyarakat

TTG

TTG

Page 166: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

-

Meningkatkan partisipasi dan keswa-

Prosentase swadaya murni masya-

d.

Bulan Bhakti Gotong Royong

Meningkatnya kesadaran masya-

62 Desa/Ke

l

62 Desa/

126,584

62 Desa/

127,268

62 Desa/

81,049

0 0 0 0 62

Desa/

334,900

dayaan masyarakat dalam membangun

rakat dalam membangun Desa/Kel.

dalam Membangun Desa

rakat dalam bergotong royong

Kel

.

Kel.

Kel. Kel.

desa

untuk menghasilkan peningkatan

nilai sosial, ekonomi dan budaya

e.

Pencanangan BBGRM dalam memba-

Terlaksananya pencanangan Bulan

0 0 0 0 0 0 62 Desa/

189,460

62 Desa/

53,538

62 Desa/

242,998

ngun Desa

Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Kel

. Kel. Kel.

f.

Pembinaan BBGRM dalam membangun

Meningkatnya kesadaran masyara-

0 0 0 0 0 0 6

Kec.

10,059

6 Kec.

6,884

6 Kec.

16,942

Desa kat dalam

Page 167: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

bergotong royong

g.

Perlombaan BBGRM dalam membangun

Meningkatnya peran lembaga masya-

0 0 0 0 0 0 6

Kec.

34,534

0 0 6

Kec. 34,5

34

Desa

rakat dalam membangun desa

secara bergotong royong

h.

Penilaian Pelaksana Gotong Royong

Terpilihnya Desa/Kel. Terbaik dalam

0 0 0 0 0 0 0 0 6

Kec. 32,9

19 6

Kec. 32,9

19

Terbaik

pelaksanaan BBGRM

i.

Pembinaan dan Perlombaan Desa

Terlaksananya pembinaan adm.

4 Desa & 1

kel.

4 Desa &

622,545

4 Desa &

637,444

4 Desa &

874,316

4 Desa &

481,736

4 Desa &

318,584

4 Desa &

2,934,62

4

Terpadu

dalam penyelenggaraan Pemdes/

1

Kel.

1

Kel.

1

Kel.

1 Kel

.

1 Kel.

1

Kel.

Kel.

j.

Pembinaan Desa/Kel. Lomba dan

Terbinanya Desa/Kel. Lomba

0 0 0 0 0 0 0 0 10

ds/kel.

71,381

10 ds/kel.

71,381

Page 168: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

dan

Desa/Kel. Binaan

Desa/Kel. Binaan

k.

Lomba 10 Program Pokok PKK

Terpilihnya Desa/Kel. Terbaik dalam

0 0 0 0 0 0 0 0 12

ds/kel.

82,632

12 ds/kel.

82,632

melaksanakan 10 Program Pokok

PKK

l.

Monitoring & inventarisasi swada-

Tersedianya data swadaya

62 Desa/Ke

l

62 Desa/

17,088

62 Desa/

48,909

62 Desa/

19,772

62 Desa/

17,502

0 0 46

Desa

103,271

ya murni masyarakat Kab. Badung

murni masyarakat

Kel

.

Kel.

Kel. Kel

.

& 16

Kel.

m.

Penyusunan Profil Desa/Kel.

Tersedianya Profil Desa/Kel., Kec.

62 Desa/Ke

l

62 Desa/

46,644

62 Desa/

55,718

62 Desa/

54,778,9

00

62 Desa/

43,790,6

50

62 Desa/

22,866

62 Desa/

98,694,7

77

di Tk. Kabupaten

Kel

.

Kel.

Kel. Kel

. Kel. Kel.

n.

Monitoring dan evaluasi pengelolaan

Peningkatan kesejahteraan rumah

62 Desa/

14,760

berkelanjutan pelaksan

tangga miskin melalui

Kel

.

Page 169: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

aan prgram

Desa Adat

Community Based Development

(CBD) di Kab. Badung

o.

Operasional/Kegiatan PNPM-MP

Terlaksananya program pember-

51 Desa/Ke

l.

51 Desa/

286,000

51 Desa/

258,357

51 Desa/

160,589

51 Desa/

136,945

51 Desa/

73,605

51 Desa/

915,497

Kabupaten Badung

dayaan masyarakat

Kel

.

Kel.

Kel. Kel

. Kel. Kel.

p.

Pembinaan pemekaran Desa/Kel.,

Terbinanya usulan pemekaran

3 Dusun, 3 lingkungan &

3 Br. Dinas

18,541

3 Br. Dinas

10,713

3 Dusun,

25,474

5 br. Dinas

10,223

2 Br. Dinas

5,488

2 Br. Dinas

70,440

Banjar Dinas/Lingkungan di Kab.

Desa/Kel., Br. Dinas/Lingkungan

1 Desa/Ke

l.

3 lingk.

3 lingk.

3

Lingk.,

& lingk baru

Definitif dan

Definitif dan

Badung

untuk memperlancar pelayanan

1 Desa/Kel.

1 Br. Dinas

1 Br. Dinas

kepada masyarakat

Persiapan

Persiapan

q.

Monev Pembangunan Desa

Terlaksananya monev Pembangu-

46 desa

5,693

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,69

3

Terpadu (PDT) Kab.

nan Desa Terpad

Page 170: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Badung u (PDT) di Kab.

Badung

r.

Gelar Karya Pembangunan Tk.

Terpublikasinya hasil-hasil

0 0 10 org

172,105

4 Kec.

134,778

1 Kec.

123,056

1 kl/th

116,101

546,040

Nasional

Pembangunan Tk. Nasional

s.

Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan

Meningkatnya kapasitas UPS-KPS

0 0 6 desa

52,519

3 desa

7,087

0 0 7 desa

13,365

72,9

71

melalui Unit Pengelola Sarana/

AMPL di desa sehingga masyarakat

Kelompok Pemakai Sarana

dapat menikmati air bersih

(UPS-KPS)

t. Sosialisasi Sistem Aplikasi

Tersedianya informasi sistem

0 0 62 Desa/

13,182

0 0 0 0 0 0 0 13,1

82

Pendataan desa dan Kel.

aplikasi pendataan desa/Kel.

Kel

.

u.

Jambore Kader PKK

Meningkatnya wawasan dan

0 0 0 0

12 TP PKK

44,925

12 TP PKK

106,390

12 TP PKK

132,842

12 TP

PKK

284,157

Page 171: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

pengeta-

huan Kader PKK

Kab/Kec.

v.

Orientasi dan Pelatihan TP PKK dan

Meningkatnya pengetahuan Kader

0 0 0 0 74 org

30,164

74 org

29,691

74 org

21,809

124 kader ds/

81,664

Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK)

PKK Desa/Kel. Dalam mengolah

kel.,12 kader

Desa Binaan

Tanaman Obat Keluarga

Kec.

w.

Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK

Terlaksananya peringatan Hari Kesa-

0 0 0 0 62

Desa/

40,106

0 0 0 0 62

Desa/

40,106

di Kabupaten Badung

tuan Gerak PKK

Kel. Kel.

x.

Pembinaan dalam rangka Hari Kesatuan

Meningkatnya pengetahuan Kader

0 0 0 0 0 0

6 Kec.,1 ds/

10,004

0 0

6 Kec.,1 ds/

10,004

Gerak PKK

PKK kel.

kel.

y.

Lomba dalam rangka Hari Kesatuan

Terpilihnya juara kader PKK dalam

0 0 0 0 0 0 62 Desa/

33,688

0 0 62

Desa/

33,688

Gerak PKK

rangka HKG

Kel

. Kel.

z.

Pembinaan dan Evaluasi

Meningkatnya penget

0 0 0 0 6

Kec, 1

99,206

12 org

21,609

0 0 6

Kec, 1

120,814

Page 172: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Kader PKK

ahuan Kader

ds/ ds/

PKK kel. kel.

a.a.

Pemantapan Program Sistem Informasi

Terlaksananya Sistem Pengelolaan

0 0 0 0 62

Desa/

38,837

0 0 0 0 62

Desa/

38,837

Keuangan desa (SIKUDES)

Keuangan di Desa sesuai peraturan

Kel. Kel.

b.b.

Penetapan Batas Desa/Tapal Desa

Terwujudnya batas desa dan tapal

0 0 0 0 2

desa

46,384

2 desa

97,496

5 desa

381,318

9 desa

525,199

batas desa

c.c.

Pemberian Makanan Tambahan Anak

Terlaksananya pemberian makanan

0 0 0 0 0 0 2 desa

52,185

1575 siswa

196,424

- 248,610

Sekolah (PMT-AS)

tambahan untuk siswa TK, SD

Program Pelayanan dan Rehabilita-

Terwujudnya peningkatan

46,9

26

44,293

146,242

204,392

9,88

3

451,736

si Kesejahteraan Sosial

kesejahteraan masyarakat

Page 173: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Kegiatan :

a.

Monitoring Raskin di Kabupaten

Terpenuhinya kebutuhan beras

62 Desa/

3,826

46,926

11,642

44,293

10,979

146,242

9,883

204,392

9883 RTS-

9883

2.750

orang

451,736

Badung

bagi Rumah Tangga Penerima

Kel. RTS-PM

RTS-PM

RTS-PM

RTS-PM

PM RTS-PM

Manfaat (RTS-PM)

Program Upaya Kesehatan

Terwujudnya kesadaran masya-

57,901

16,281

137,701

1,244,71

5

117,422

1,574,01

9

Masyarakat

rakat akan arti penting kesehatan

Kegiatan :

a.

Pembinaan Pokjanal dan Pokja

Terlaksananya pembinaan tugas

6 Kecamatan

6 Kec.

57,901

6 Kec.

16,281

6 Kec

.

137,701

6 Kec.

220,164

350 org

36,218

6 Kec.

468,265

Posyandu Kecamatan/Desa dan

pokok dan fungsi pokjanal dan

Kelurahan

pokja posyandu di

Page 174: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Kab. Badung

b.

Lomba KG PKK KB/Kes. Posyandu,

Terpilihnya Kader PKK terbaik di

- 0 0 0 0 0 0 6 Kec. ,

994,424

6 Kec.

81,204

6 Kec.

1,075,62

8

PHBS, Lingk. Bersih dan Sehat dalam

bidang Posyandu, PHBS, Lingk.

62 ds/kel.

Rumah Tangga

Bersih Sehat

c.

Bimtek Sistem Informasi Posyandu

Meningkatnya keterampilan petugas

- 0 0 0 0 0 0 72 org

30,127

0 0 0 30,1

27

Desa/Kel. Dan Kec. Dalam pengope-

rasian SIP

Program Peningkatan Lingkungan

Terwujudnya kesadaran masya-

63,0

48 0 0 0 0

63,048

Pedesaan

rakat akan arti penting kesehatan

Kegiatan :

Page 175: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

a.

Peningkatan Lingkungan Perdesaan

Terlaksananya pembinaan tugas

6 6

desa

63,048

0 0 0 0 0 0 0 0 6

deaa

63,048

melalui Unit Pengelola Sarana/

pokok dan fungsi pokjanal dan

Desa

Kelompok Pemakai Sarana

pokja posyandu di Kab. Badung

(UPS-KPS)

Program Pembuatan Jalan dan

Tersedianya ruas jalan lingkungan

0 0 484,187

0 0 484,187

Jembatan Menuju Pura Taman Lanse

dan Lapangan Umum Desa Abiansemal

a.

Karya Bhakti Terpadu TNI di Wilayah

Meningkatnya pelayanan terhadap

0 0 0 0 0 1

paket

484,187

0 0 0 0 1

paket

484,187

Kab.upaten Badung

masyarakat

Page 176: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Program Peningkatan Kapasitas

Terwujudnya 16 Kelurahan menjadi

174,341

0 0 0 0 174,341

Aparatur Pemerintahan Kelurahan

SKPD

a.

Bimtek Penguatan Kelurahan

Meningkatnya SDM Aparatur

- 112

org

174,341

0 0 0 0 0 0 0 0 112 org

174,341

Menjadi SKPD

Kelurahan

Program Pengembangan Lembaga

Terwujudnya sistem pengelolaan

94,0

65

74,443

71,5

80

55,990,8

19

68,354

56,299,2

62

Ekonomi Pedesaan

pasar desa / adat & BUMDA

sesuai dengan peraturan yang

berlaku

Kegiatan :

a.

Monitoring dan evaluasi pengelo-

Terlaksananya pembinaan dan

34 pasar desa/adat

35 pasar

25,092

0 -

0 -

0 -

0 -

35 pasar

25,092

laan

pasar desa

evaluasi terhada

1 BUMDA

ds dinas/

ds dinas/

Page 177: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

dinas/desa adat

p penyelengga-

dan BUMDA

pokok dan fungsi pokjanal dan

adat dan

adat dan

pokja posyandu di Kab. Badung

BUMDA

BUMDA

b.

Pembinaan dan Lomba Pasar

Meningkatnya SDM pengelola

- 6

pasar

68,973

6 pasar ds

64,095

6 pasar ds

59,843

6 pasar ds

55,967,3

00

10 psr desa

55,967

34 pasar

56,216,1

78

Desa se Kab. Badung

pasar desa dalam mengelola

usahanya

c. Monev

Pengelolaan CBD

Terpantaunya penggunaan dana

- 0 0 84 10,3

48 84

11,738

84 23,5

19

84 ds. Adat

12,387

84 ds. Adat

57,992

program CBD

desa adat

desa

adat

desa adat

J u m l a h

7,122,70

8

2,869,83

5

58,005,2

25

104,251,686

3,708,00

6

175,957,45

9

Page 178: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Tabel 5.2

Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung

Kode Program dan Kegiatan

Penunjang Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output) Penunjang Data Capaian pada awal Tahun 2010

Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kondisi Kinerja pada

akhir Tahun 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01 Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas

0 458,717,250 586,812,915 621,848,550 709,279,102 628,465,400 3,005,123,217

Kegiatan :

01

Pelayanan jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya kelengkapan administrasi keuangan

60 bh perangko, 480 materai 3000, 500 materai 6000, 5 bendel buku cek

60 perangko 5,810,000 7 bh buku cek 5,875,000 7 bh buku cek 1,651,000 7 bh buku cek 3,301,000 7 bh buku cek, 3,301,000 60 bulan 19,938,000

Meningkatnya tertib administrasi

keuangan

535 mat. 6000 650 mat. 6000 150 mat. 6000 400 mat. 6000 400 mat 6000,

525 mat.3000 600 mat.3000 150 mat.3000 200 mat.3000 200 mat. 3000

02

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Tersedianya komunikasi sumber daya ai r dan listrik untuk mendukung kegiatan operasional kantor 1 Tahun

1 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000

6 fleksi, 3 telp. Umum 39,600,000

6 fleksi, 3 telp. Umum 25,000,000

6 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000

6 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000 60 bulan 124,600,000

Memperlancar komunikasi dan koordinasi antar unit kerja dan pelaksanaan tugas

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil/sepeda motor

6 unit mobil, 13 spd. Motor

4 mobil, 3 spd. Motor 750,000

4 mobil,8 spd. Motor 6,400,000

5 mobil,8 spd. Motor 7,400,000

1 mbl. Kaban, 5 mbl pool, 14 spd motor 9,950,000

7 unit mobil, 13 unit spd motor 10,900,000 60 bulan 35,400,000

Meningkatnya tertib administrasi berlalu lintas

Page 179: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya belanja cetak dan penggandaan 1 paket 1 paket 30,653,150 1 paket 38,107,000 1 paket 25,000,000 1 paket 24,997,750 1 paket 20,000,000 60 bulan 138,757,900

Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penera-

Memperlancar aktivitas unit kerja perkantoran 12 bulan

0 0 0 0 0 0 0 0 12 bulan 2,000,000 60 bulan 2,000,000

ngan bangunan kantor

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.208 exs/bln 5.208 exs/bln 12,834,000 5208 exs/bulan 17,112,000

5208 exs/bulan 10,974,000 180 exs/bulan 16,320,000

180 exs/bulan 16,332,000 60 bulan 73,572,000

Meningkatnya wawasan pegawai

17

Penyediaan makanan dan minuman tamu

Terpenuhinya makan dan minum untuk kepentingan tamu-tamu 12 bulan 12 bulan 10,320,000 12 bulan 9,975,000 12 bulan 9,065,000 120 galon 9,500,000 576 galon 16,112,000 60 bulan 54,972,000

18

Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam dan ke luar daerah

1 Ls 1 Ls 125,000,000 1 Ls 150,000,000 1 Ls 100,000,000 1 Ls 150,000,000 1 Ls 100,000,000 1 LS 625,000,000

Meningkatnya kinerja aparatur

19

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 3 THL 3 THL

90,360,000 3 THL

114,132,800 3 THL 99,780,550 3 THL 135,234,375 3 THL 121,207,400 3 THL 560,715,125

(upah THL selama 1 tahun ) Terpenuhinya honorarium pegawai tidak

tetap

20

Penyediaan dekorasi Terwujudnya dekorasi yang indah dan asri 6 bh penjor,

6 bh penjor, 4,500,000 6 bh penjor, 4,800,000 4 bh penjor, 5,000,000 4 bh penjor, 5,000,000 4 bh penjor, 5,000,000 60 bulan 24,300,000

12 bh spanduk 12 bh spanduk 12 bh spanduk 12 bh spanduk 12 spanduk 12 bh spanduk

21

Penyediaan bahan bakar kendaraan

Tersedianya bahan bakar kendaraan 28.020 liter

19.080 liter 85,860,000 14.880premium 141,360,000 27.200 liter 272,000,000 1 Tahun 258,900,000 16.320 liter 220,320,000 60 bulan 978,440,000

Memperlancar pelaksanaan kegiatan 7.440 perta-

max

Page 180: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

22

Penyediaan upacara keagamaan

Tersedianya sarana upacara keagamaan 12 bulan 12 bulan 16,880,000 12 bulan 24,600,000 12 bulan 16,000,000 12 bulan 16,100,000 12 bulan 23,300,000 60 bulan 96,880,000

Terpeliharanya lingkungan kerja yang nyaman

23

Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari-hari Bersejarah

Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk menunjang kegiatan olah raga

1 paket 1 paket 10,000,000 1 paket 14,853,000 1 paket 14,978,000 1 paket 14,978,000 1 paket 14,993,000 1 paket 69,802,000

Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi

24

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 paket 45,750,100 1 paket 19,998,115 1 paket 20,000,000 1 paket 19,997,977 1 paket 25,000,000 1 paket 130,746,192

Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar

25

Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat

Terlaksananya upakara keagamaan

0 0 0 0 0 1 Ls 15000000 1 Ls 25,000,000 1 Ls 30,000,000 1 LS 70,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

02 Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

369,093,900 446,141,182 261,820,500 335,573,940 317,650,000 ###########

Kegiatan :

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya sarana transportasi -

6 spd. Motor 111,959,300 1 unit mobil 171,400,000

6 spd. Motor 105,000,000 1 unit mobil 185,000,000

0 0 60 bulan 573,359,300

Memperlancar pelaksanaan tugas

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 paket belanja gorden 1 Tahun 0 - 0

6 bh kursi pim- 12,426,100

1 almari arsip 33,479,940

8 almari 38,750,000 60 bulan 84,656,040

Aktivitas kerja berjalan lancar pinan rapat pintu kaca, arsip pintu

1 almari kayu kaca,9 kursi

pintu kaca, kerja

09

Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor 4 bh almari arsip, 8 bh

7 almari arsip, 123,459,300 9 almari arsip 194,978,782

3 bh notebook 31,933,100 1 unit Laptop, 18,468,000

6 unit komputer 169,450,000 60 bulan 538,289,182

Page 181: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Aktivitas kerja berjalan lancar filling kabinet,16 bhwhite 1 printer foto- kayu, 1 papan 1 unit

7 unit printer

board, 4 unit komputer, copy, 2 meja pengumuman, kamera

2 unit Laptop,

3 unit notebook, 4 bh rapat R.Perte 2 komputer, 1 unit mesin

printer, 5 bh UPS, 11 bh muan kecil,12 6 notebook,

ketik,1 pkt LCD

meja kerja esselon IV, meja rapat R. 2 unit printer,

+ layar

1 bh meja counter, 1 bh Pertemuan 3 kamera,

TV 21 inch besar,1 podi- 1 Handycam,

um, 25 kursi 2 LCD pro-

rapat, 1 pkt yektor+layar,

sound system 5 unit telp.

flexi

22

Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana

- - - - - - - -

- 1 paket 2,500,000 60 bulan 2,500,000

kantor

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 6 unit mobil, 13 spd. 4 mobil, 3

spd. 48,846,000 4 mobil, 8 spd 58,412,400 5 mobil,8 spd. 93,361,300

6 mobil, 14 spd 75,026,000

1 mbl Kaban, 75,450,000 60 bulan 351,095,700

Memperlancar operasional kegiatan motor motor motor motor motor

6 mbl operasi-

onal, 13 spd

motor

26

Pemeliharaan perlengkapan Kantor

Terpeliharanya perlengkapan

1 Tahun 1 Tahun 15,300,000 1 Tahun 21,350,000 1 Tahun 19,100,000 0 0 41 unit 20,500,000

60 bulan 76,250,000

gedung kantor

28

Pemeliharaan peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan gedung - - 0 - 0 - 0

1 faximile 23,600,000 1 paket 11,000,000 60 bulan 34,600,000

kantor 3 LCD

3 mesin ketik

21 komputer

1 S. system

1 mesin ketik

Page 182: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

17 notebook

Pengadaan Pakaian PSH dan Atribut bagi

Tersedianya pakaian PSH dan atribut bagi

- 62 stel 69,529,300 - 0 - 0 - 0 - 0 62 stel 69,529,300

Perbekel/Lurah Perbekel/Lurah

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tercapainya tertib administrasi

19,215,875 35,350,000 89,799,975 103,300,000 107,400,000 355,065,850

Kegiatan :

01

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya honorarium pengelola kegiatan

1 Tahun 1 Tahun 10,800,000 1 Tahun 29,850,000 1 Tahun 84,300,000 1 Tahun 96,300,000 12 bulan 86,400,000 60 bulan 307,650,000

Meningkatnya kinerja pegawai

05

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tersedianya Buku SAKIP Unit Kerja

1 Tahun 1 Tahun 1,880,150 1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 6,000,000 4 dokumen 6,000,000 4 dokumen 19,880,150

06

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja RKA)

Tersusunnya Renja RKA SKPD

1 Tahun 1 Tahun 6,535,725 1 Tahun 2,500,000 1 Tahun 2,499,975 1 Tahun 1,000,000 3 dokumen 10,000,000 3 dokumen 22,535,700

07

Survey Kepuasan Masyarakat

0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 buku 5,000,000 15 buku 5,000,000

J u m l a h

847,027,025

1,068,304,097 973,469,025 1,148,153,042

1,053,515,400 5,090,468,589

Tabel 4.1

Page 183: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan 1

Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan 1

Persentase aparatur Desa/Kel. yang 30% 35% 40% 60% 80%

Desa dan Kelurahan yang baik Kelurahan yang mengikuti Bimtek Tatakelola mengikuti Bimtek Pengelolaan

Pemerintahan Desa dan Kelurahan Keruangan Desa dan Kelurahan

2 Persentase aparatur Desa/Kelurahan 35%

45% 60% 70% 80%

yang mengikuti Bimtek Administrasi

Managemen Pemerintahan Desa dan

Kelurahan

2 Tertibnya perencanaan, penyusunan dan 1

Jumlah Desa yang menyampaikan

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

pertanggungjawaban APBDes Dokumen RPJM Desa

2 Jumlah Desa yang menyampaikan

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

Desa sesuai dengan RPJM Desa

3 Jumlah Desa yang menyampaikan

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

APBDes yang sesuai RKP Desa

4 Persentase Desa yang menyampaikan

30% 35% 40% 60% 80%

Dokumen APBDes tepat waktu

5 Persentase Desa yang menyampaikan

40% 60% 70% 80% 90%

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

APBDes

3 Meningkatnya pelayanan kepada Persentase Desa/Kel. Yang 20% 55% 60% 70% 80%

Page 184: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

masyarakat telah

memiliki website dan data base

berbasis IT

4 Terlaksananya Tindak Lanjut Peraturan Desa 1

Jumlah Desa yang memiliki Peraturan

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

Kepala Desa;

2 Jumlah Desa yang memiliki Keputusan

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

Kepala Desa;

2 Meningkatnya peran Lembaga Desa, 1

Meningkatnya peran Lembaga Desa dan 1

Persentase kehadiran Lembaga Desa

30% 50% 60% 80% 100%

Lembaga Kemasyarakatan dan

Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan

dan Lembaga Kemasyarakatan dalam

masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan Musrenbang Desa

Desa/Kelurahan 2 Persentase Badan Usaha Milik Desa

5% 10% 20% 40% 50%

(BUM Desa) yang terbentuk

3 Juara I Lomba Desa/Kel. Tk. Provinsi

Juara I

Juara I

Juara I

Juara I

Juara I

4 Persentase Lembaga Desa dan

100%

100%

100% 100% 100%

Lembaga Kemasyarakatan yang telah

mengikuti Bimtek

2 Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam

Persentase swadaya murni masyarakat

50% 60% 65% 70% 80%

Pembangunan Desa dalam pembangunan desa

3 Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah

Persentase pasar yang dikelola dengan

65% 70% 75% 80% 90%

di Pedesaan baik

Page 185: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3 Terwujudnya pemanfaatan Sumber

Meningkatnya keterampilan kelompok masya- 1

Jumlah Kelompok Binaan TTG yang

6 klp. 11 klp.

22 klp. 24 klp. 29 klp.

Daya Alam dengan menggunakan rakat melalui penerapan TTG produknya dipamerkan

Tehknologi Tepat Guna (TTG) 2 Jumlah Kelompok Masyarakat yang

7 klp. 16 klp.

25 klp. 39 klp. 57 klp.

memanfaatkan sarana dan prasarana

air bersih dengan penerapan TTG

4 Terwujudnya pendistribusian Raskin

Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat

Persentase penyaluran Raskin kepada

100%

100%

100% 100% 100%

sesuai standard Pedum kepada

Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu

masyarakat berpenghasilan rendah

masyarakat berpenghasilan rendah

dan Tepat Administrasi ) kepada masyarakat

berpenghasilan rendah

Page 186: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Instansi

: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung

Visi

: Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif

Misi

:

a. Mewujudkan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas;

b. Mewujudkan peran aktif Lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa;

c. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan Tehknologi Tepat Guna (TTG)

Tujuan Sasaran Keterangan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Program 1 2 3 4 5 6 7

1 Terwujudnya Tatakelola 1

Persentase aparatur Desa/Kel. yang 1 Persentase aparatur 1

Meningkatnya aparatur 1 Persentase aparatur

Penguatan aparatur - Peningkatan Kapa-

Pemerintahan Desa dan

mengikuti Bimtek Pengelolaan

Desa/Kel. yang mengikuti

Pemerintahan Desa dan Kel.

Desa/Kel. yang mengikuti

Pemerintahan Desa/

sitas Aparatur

Kelurahan yang baik

Keuangan Desa dan Kelurahan

Bimtek Pengelolaan

yang mengikuti Bimtek Tata

Bimtek Pengelolaan

Kel melalui Bimtek.

Pemerintahan Desa

Keuangan Desa/Kel.

kelola Pemerinatahan Desa

Keuangan Desa/Kel.

/jumlah seluruh aparatur

dan Kelurahan

Desa/Kel.x 100%

2 Persentase aparatur Desa/Kel. 2 Persentase aparatur

2 Persentase aparatur - Peningkatan Kapa-

yang mengikuti Bimtek Administrasi

Desa/Kel. yang mengikuti

Desa/Kel. yang mengikuti

sitas Aparatur

Managemen Pemerintahan Desa

Bimtek Administrasi

Bimtek Administrasi

Pemerintahan Desa

Page 187: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

dan Kelurahan

Managemen Pemerintahan

Managemen Pemerintahan

Desa dan Kelurahan /

Desa dan Kelurahan

jumlah seluruh aparatur

Desa/Kel. X 100%

1 Jumlah Desa yang

Jumlah Desa yang 2

Tertibya perencanaan penyu- 1 Jumlah Desa yang - Peningkatan Kapa-

menyampaikan Dokumen

menyampaikan Dokumen

sunan dan pertanggungjawaban

menyampaikan Dokumen

sitas Aparatur

RPJM Desa

RPJM Desa / jumlah Desa

APBDes

RPJM Desa

Pemerintahan Desa

di Kab. Badung x 100%

2 Jumlah Desa yang menyampaiakan 2

Jumlah Desa yang me-

2

Jumlah Desa yang me- - Peningkatan Kapa-

Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

menyampaikan Rencana

menyampaikan Rencana

sitas Aparatur

Desa sesuai dengan RPJM Desa

Kerja Pembangunan (RKP)

Kerja Pembangunan (RKP)

Pemerintahan Desa

Desa sesuai dengan

Desa sesuai dengan

RPJM Desa/jumlah Desa di

RPJM Desa

Kab. Badung x 100 %

3 Jumlah Desa yang 3

Jumlah Desa yang

3

Jumlah Desa yang - Peningkatan Kapa-

menyampaikan APBDes

menyampaikan APBDes

menyampaikan APBDes

sitas Aparatur

yang sesua RKP Desa

yang sesuai RKP Desa/

yang sesuai RKP Desa

Pemerintahan Desa

jumlah Desa di Kab. Badung

x 100%

4 Persentase Desa yang 4

Persentase Desa yang

4

Persentase Desa yang

Peningkatan terha-

Peningkatan Partisi-

Page 188: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Terwujudnya pemanfaatan

menyampaikan Dokumen

menyampaikan Dokumen

menyampaikan Dokumen

dap usaha ekonomi

pasi Masyarakat

Sumber Daya Alam dengan

APBDes tepat waktu

APBDes tepat waktu /

APBDes tepat waktu

masyarakat sesuai

dalam Membangun

jumlah Desa di Kab. Badung

potensi dan sumber

Desa

x 100%

daya lokal

5 Persentase Desa yang 5

Persentase Desa yang

5

Persentase Desa yang - Peningkatan Kapa-

menyampaikan laporan

menyampaikan laporan

menyampaikan laporan

sitas Aparatur

menggunakan Tehknologi

pertanggungjawaban

pertanggungjawaban

pertanggungjawaban

Pemerintahan Desa

Tepat Guna (TTG)

realisasi APBDes

realisasi APBDes / jumlah

realisasi APBDes

Desa di Kab. Badung x100%

- Persentase Desa/Kel. yang -

Persentase Desa/Kel. yang 3

Meningkatnya pelayanan kepada -

Persentase Desa/Kel. yang - Peningkatan Partisi-

telah memiliki website dan

telah memiliki website dan

masyarakat

telah memiliki website dan

pasi Masyarakat

Data Base berbasis IT

Data Base berbasis IT /

Data Base berbasis IT

dalam Membangun

jumlah Desa di Kab. Badung

Desa

x 100%

1 Jumlah Desa yang memiliki 1

Jumlah Desa yang memiliki 4

Terlaksananya Tindak lanjut 1

Jumlah Desa yang memiliki - Peningkatan Kapa-

Peraturan Kepala Desa

Peraturan Kepala Desa /

Peraturan Desa

Peraturan Kepala Desa

sitas Aparatur

jumlah Desa di Kab. Badung

Pemerintahan Desa

x 100%

2 Jumlah Desa yang memiliki 2

Jumlah Desa yang memiliki

2

Jumlah Desa yang memiliki - Peningkatan Kapa-

Keputusan Kepala Desa

Keputusan Kepala Desa /

Keputusan Kepala Desa

sitas Aparatur

jumlah Desa di Kab.

Pemerintahan Desa

Page 189: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Badung

x 100%

2 Meningkatnya peran 1

Persentase kehadiran

1

Meningkatnya peran Lembaga 1

Persentase kehadiran

Penguatan Lembaga - Peningkatan Kapa-

Lembaga Desa, Lembaga

Lembaga Desa dan

Desa dan Lembaga Kemasya-

Lembaga Desa dan

Pemerintahan Desa/

sitas Aparatur

Kemasyarakatan dan

Lembaga Kemasyarakatan

rakatan dalam pembangunan

Lembaga Kemasyarakatan

Kel melalui Bintek.

Pemerintahan Desa

masyarakat dalam pemba-

dalam Musrenbang Desa

Desa/Kelurahan

dalam Musrenbang Desa

ngunan Desa/Kelurahan 2

Persentase Badan Usaha

2

Persentase Badan Usaha - Pengembangan

Milik Desa (BUM Desa)

Milik Desa (BUM Desa)

Lembaga Ekonomi

yang terbentuk

yang terbentuk

Pedesaan

3 Juara I Lomba Desa/Kel.

3

Juara I Lomba Desa/Kel. - Peningkatan Partisi-

Tingkat Provinsi

Tingkat Provinsi

pasi Masyarakat

dalam Membangun

Desa

4 Persentase Lembaga Desa

4

Persentase Lembaga Desa - Peningkatan Kapa-

dan Lembaga Kemasyara-

dan Lembaga Kemasyara-

sitas Aparatur

katan yang telah mengikuti

katan yang telah mengikuti

Pemerintahan Desa

Bimtek

Bimtek

- Persentase swadaya murni

2

Meningkatnya peranan masyara-

Persentase swadaya murni - Peningkatan Partisi-

masyarakat dalam pembangunan desa

kat dalam pembangunan Desa

masyarakat dalam pemba-

pasi Masyarakat

ngunan Desa

dalam Membangun

Desa

- Persentase pasar yang

3

Meningkatnya Usaha Mikro Kecil

Persentase pasar yang

Peningkatan terha- - Pengembangan

dikelola dengan baik

Menengah di Pedesaan

dikelola dengan baik

dap usaha ekonomi

Lembaga Ekonomi

masyarakat

Pedesaan

Page 190: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

sesuai

potensi dan sumber

daya lokal

3 Terwujudnya pemanfaatan 1

Jumlah Kelompok Binaan

Meningkatnya keterampilan 1

Jumlah Kelompok Binaan

Sumber Daya Alam dengan

TTG yang produknya

kelompok masyarakat melalui

TTG yang produknya

menggunakan Tehknologi

dipamerkan

penerapan TTG

dipamerkan

Tepat Guna (TTG)

2 Jumlah kelompok masya-

2

Jumlah kelompok masya-

Penguatan thd klp

rakat yang memanfaatkan

rakat yang memanfaatkan

TTG yang ada di ds.

sarana dan prasarana

sarana dan prasarana

dengan memberikan

air bersih dengan penera-

air bersih dengan penera-

bantuan berupa pela-

pan TTG

pan TTG tihan SDM dan sara-

Penguatan thd klp

na dan prasarana

TTG yang ada di ds.

dengan memberikan

4 Terwujudnya pendistribusian -

Persentase penyaluran Raskin

-

Tersalurkannya Raskin (Tepat -

Persentase penyaluran

Pelayanan dan

Raskin sesuai Standard

kepada masyarakat berpenghasilan

Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat

Raskin kepada masyarakat

Rehabilitasi Kesejah-

Pedum kepada masyarakat

rendah

Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat

berpenghasilan rendah

teraan Sosial

berpenghasilan rendah

Waktu dan Tepat Administrasi)

kepada masyarakat berpengha-

silan rendah

Page 191: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Program dan Kegiatan

Penunjang

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Penunjang

Data

Capaian

pada

awal

Tahun 2010

Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kondisi Kinerja

pada akhir Tahun 2015

Target Rp Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp Targe

t Rp

Target

Rp

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(10) (11)

(12) (13) (14) (15) (16)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01

Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas

0 458,717,250 586,812,915 621,848,550 709,279,10

2 2,376,657,817

4,753,315,634

Kegiatan :

01

Pelayanan jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya kelengkapan administrasi keuangan

60 bh perangko, 480 materai 3000, 500 materai 6000, 5 bendel buku cek

60 perangko 5,810,000

7 bh buku cek 5,875,000

7 bh buku cek 1,651,000

7 bh buku cek 3,301,000

7 bh buku cek, 3,301,000

60 bulan 19,938,000

Meningkatnya tertib administrasi keuangan

535 mat. 6000

650 mat. 6000

150 mat. 6000

400 mat. 6000

400 mat 6000,

Page 192: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

525 mat.3000

600 mat.3000

150 mat.3000

200 mat.3000

200 mat. 3000

02

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Tersedianya komunikasi sumber daya ai r dan listrik untuk mendukung kegiatan operasional kantor

1 Th

1 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000

6 fleksi, 3 telp. Umum 39,600,000

6 fleksi, 3 telp. Umum 25,000,000

6 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000

6 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000

60 bulan 124,600,000

Memperlancar komunikasi dan koordinasi antar unit kerja dan pelaksanaan tugas

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil/sepeda motor

6 unit mobil, 13 spd. Mtr

4 mobil, 3 spd. Motor 750,000

4 mobil,8 spd. Motor 6,400,000

5 mobil,8 spd. Motor 7,400,000

1 mbl. Kaban, 5 mbl pool, 14 spd motor 9,950,000

7 unit mobil, 13 unit spd motor 10,900,000

60 bulan 35,400,000

Meningkatnya tertib administrasi berlalu lintas

Page 193: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya belanja cetak dan penggandaan 1

paket 1 paket 30,653,150 1 paket 38,107,000

1 paket 25,000,000

1 paket 24,997,750

1 paket 20,000,000

60 bulan 138,757,900

Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penera-

Memperlancar aktivitas unit kerja perkantoran

12 bulan

0 0 0 0 0 0 0 0 12 bulan 2,000,000

60 bulan 2,000,000

ngan bangunan kantor

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.208 exs/bln

5.208 exs/bln 12,834,000

5208 exs/bulan 17,112,000

5208 exs/bulan 10,974,000

180 exs/bulan 16,320,000

180 exs/bulan 16,332,000

60 bulan 73,572,000

Meningkatnya wawasan pegawai

17

Penyediaan makanan dan minuman tamu

Terpenuhinya makan dan minum untuk kepentingan tamu-tamu 12

bulan 12 bulan 10,320,000 12 bulan 9,975,000

12 bulan 9,065,000

120 galon 9,500,000

576 galon 16,112,000

60 bulan 54,972,000

18

Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam dan ke luar daerah 1 Ls 1 Ls 125,000,000 1 Ls 150,000,000

1 Ls 100,000,000

1 Ls

150,000,000 1 Ls 100,000,000

1 LS 625,000,000

Meningkatnya kinerja aparatur

19

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

Tersedianya jasa pegawai tidak tetap

3 THL

3 THL 90,360,000

3 THL

114,132,800

3 THL 99,780,550

3 T

135,234,375 3 THL 121,207,400

3 TH 560,715,125

Page 194: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

HL

L

(upah THL selama 1 tahun )

Terpenuhinya honorarium pegawai tidak tetap

20

Penyediaan dekorasi

Terwujudnya dekorasi yang indah dan asri

6 bh penjor,

6 bh penjor, 4,500,000

6 bh penjor, 4,800,000

4 bh penjor, 5,000,000

4 bh penjor, 5,000,000

4 bh penjor, 5,000,000

60 bulan 24,300,000

12 bh spanduk

12 bh spanduk

12 bh spanduk

12 bh spanduk

12 spanduk

12 bh spanduk

21

Penyediaan bahan bakar kendaraan

Tersedianya bahan bakar kendaraan

28.020 liter

19.080 liter

85,860,000

14.880premium

141,360,000

27.200 liter 272,000,000

1 Tahun

258,900,000

16.320 liter 220,320,000

60 bulan 978,440,000

Memperlancar pelaksanaan kegiatan

7.440 perta-

max

22

Penyediaan upacara keagamaan

Tersedianya sarana upacara keagamaan 12

bulan 12 bulan 16,880,000 12 bulan 24,600,000

12 bulan 16,000,000

12 bulan 16,100,000

12 bulan 23,300,000

60 bulan 96,880,000

Terpeliharanya lingkungan kerja yang nyaman

23

Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari-hari Bersejarah

Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk menunjang kegiatan olah raga

1 paket 1 paket 10,000,000

1 paket 14,853,000

1 paket 14,978,000

1 paket 14,978,000

1 paket 14,993,000

1 paket 69,802,000

Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi

Page 195: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

24

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1 paket 45,750,100 1 paket 19,998,115

1 paket 20,000,000

1 paket 19,997,977

1 paket 25,000,000

1 paket 130,746,192

Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar

25

Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat

Terlaksananya upakara keagamaan

0 0 0 0 0 1 Ls 15000000

1 Ls 25,000,000 1 Ls 30,000,000

1 LS 70,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

02

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

369,093,900

446,141,182 261,820,500

335,573,940

317,650,000

###########

Kegiatan :

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya sarana transportasi

-

6 spd. Motor 111,959,300

1 unit mobil 171,400,000

6 spd. Motor

105,000,000

1 unit mobil

185,000,000

0 0 60 bulan

573,359,300

Memperlancar pelaksanaan tugas

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 paket belanja gorden

1 Tahun 0 - 0

6 bh kursi pim- 12,426,100

1 almari arsip

33,479,940

8 almari

38,750,000

60 bulan 84,656,040

Page 196: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Aktivitas kerja berjalan lancar

pinan rapat

pintu kaca,

arsip pintu

1 almari kayu

kaca,9 kursi

pintu kaca,

kerja

09

Pengadaan peralatan kantor

Tersedianya peralatan kantor 4 bh

almari arsip, 8 bh

7 almari arsip, 123,459,300

9 almari arsip 194,978,782

3 bh notebook 31,933,100

1 unit Laptop,

18,468,000

6 unit komputer

169,450,000 60 bulan

538,289,182

Aktivitas kerja berjalan lancar

filling kabinet,16 bhwhite

1 printer foto-

kayu, 1 papan

1 unit

7 unit printer

board, 4 unit komputer,

copy, 2 meja

pengumuman,

kamera

2 unit Laptop,

3 unit notebook, 4 bh

rapat R.Perte

2 komputer,

1 unit mesin

printer, 5 bh UPS, 11 bh

muan kecil,12

6 notebook,

ketik,1 pkt LCD

Page 197: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

meja kerja esselon IV,

meja rapat R.

2 unit printer,

+ layar

1 bh meja counter, 1 bh

Pertemuan

3 kamera,

TV 21 inch

besar,1 podi-

1 Handycam,

um, 25

kursi

2 LCD pro-

rapat, 1

pkt

yektor+layar,

sound system

5 unit telp.

flexi

22

Pemeliharaan gedung kantor

Terpeliharanya sarana dan prasarana

-

- - - - - - - -

1 paket 2,500,000

60 bulan 2,500,000

kantor

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

6 unit mobil, 13 spd.

4 mobil, 3 spd. 48,846,000

4 mobil, 8 spd 58,412,400

5 mobil,8 spd. 93,361,300

6 mobil, 14 spd

75,026,000

1 mbl Kaban, 75,450,000

60 bulan

351,095,700

Memperlancar operasional kegiatan

motor

motor motor motor

motor

6 mbl operasi-

onal, 13 spd

motor

2

Pemeliharaan perlengkapan

Terpeliharanya perlengkapan

1 Tahu 1 Tahun 15,300,000

1 Tahu 21,350,000

1 Ta 19,100,000 0 0 41 20,500,000 60 76,250,000

Page 198: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

6 Kantor n n hun

unit bulan

gedung kantor

28

Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya

peralatan gedung

-

- 0 - 0 - 0

1 faximile

23,600,000

1 paket

11,000,000 60 bulan 34,600,000

kantor

3 LCD

3 mesin ketik

21 komputer

1 S. system

1 mesin ketik

17 notebook

Pengadaan Pakaian PSH dan Atribut bagi

Tersedianya pakaian PSH dan atribut bagi

-

62 stel

69,529,300 - 0 - 0 - 0 - 0 62 ste 69,529,300

Page 199: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

l

Perbekel/Lurah Perbekel/Lurah

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tercapainya tertib administrasi

19,215,875 35,350,000 89,799,975 103,300,00

0 107,400,000 355,065,85

0

Kegiatan :

01

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya honorarium pengelola kegiatan

1 Tahun 1 Tahun 10,800,000

1 Tahun 29,850,000

1 Tahun 84,300,000

1 Tahun

96,300,000

12 bulan 86,400,000

60 bulan

307,650,000

Meningkatnya kinerja pegawai

05

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tersedianya Buku SAKIP Unit Kerja

1 Tahun 1 Tahun 1,880,150

1 Tahun 3,000,000

1 Tahun 3,000,000

1 Tahun 6,000,000

4 dokumen 6,000,000

4 dokumen 19,880,150

06

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja RKA)

Tersusunnya Renja RKA SKPD

1 Tahun 1 Tahun 6,535,725

1 Tahun 2,500,000

1 Tahun 2,499,975

1 Tahun 1,000,000

3 dokumen 10,000,000

3 dokumen 22,535,700

07

Survey Kepuasan Masyarakat

0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 buku

5,000,000 15 bu 5,000,000

Page 200: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ku

Jumlah

847,027,025

1,068,304,097

973,469,025

1,148,153,042

2,801,707,81

7

6,838,661,006

Page 201: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator Kondisi Kinerja pada

awal Tahun 2010

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang 25% 30% 35% 40% 60% 80% 80%

mengikuti Bimtek Pengelolaan

Keuangan Desa dan Kelurahan

2 Persentase Aparatur Desa/Kel. 30% 35% 45% 60% 70% 80% 80%

yang mengikuti Bimtek Administrasi

Managemen Pemerintahan Desa dan

Kelurahan

3 Jumlah Desa yang menyampaikan 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa

Dokumen RPJM Desa

4 Jumlah Desa yang menyampaiakan 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa

Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

Desa sesuai dengan RPJMD Desa

5 Jumlah Desa yang menyampaiakan 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa

APBDes yang sesuai RKP Desa

6 Persentase Desa yang menyampai- 25% 30% 35% 40% 60% 80% 80%

kan Dokumen APBDes tepat waktu

7 Persentase Desa yang menyampai- 35% 40% 60% 70% 80% 90% 90%

kan laporan Pertanggungjawaban

Realisasi APBDes

Page 202: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

8 Persentase Desa/Kel. Yang telah 15% 20% 55% 60% 70% 80% 80%

memiliki website dan data base

berbasis IT

9 Jumlah Desa yang memiliki Peratu- 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa

ran Kepala Desa

10 Jumlah Desa yang memiliki 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa

Keputusan Kepala Desa

Page 203: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

1

REVIEW

RENCANA KINERJA TAHUNAN

(R K T )

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015

Page 204: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

2

NARASI RKT 2015 REVIEW

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahunan merupakan suatu perencanaan

tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan

langsung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam satu tahun dan

merupakan penjabaran lebih kongkrit dan operasional dari RPJMD

dan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung untuk tahun yang

bersangkutan. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah

menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan,

pelaksanaan,penganggaran maupun pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

adalah sebagai acuan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam menyusun

anggaran SKPD.

B. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 terdiri dari;

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa.

2. Sekretariat terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b) Sub Bagian Keuangan.

c) Sub Bagian Program.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

Page 205: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3

a) Sub Bid. Bantuan Pembangunan dan swadaya masyarakat.

b) Sub.Bid Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.

4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :

a) Sub.Bid Aparatur Pemerintahan Desa/Kel.

b) Sub.Bid.Kelembagaan Desa/Kelurahan.

5. Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari :

a) Sub.Bid. Pengembangan SDM Desa/Kelurahan.

b) Sub.Bid. Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan.

6. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan terdiri dari :

a) Sub.Bid Pembinaan Desa/Kelurahan.

b) Sub.Bid. Unit Kerja Daerah Pembangunan.

Selanjutnya diagram Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel I.1

Page 206: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

BAB II

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN BADUNG

A. VISI

VISI Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi kedepan yang

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung. Adapun Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah Terwujudnya Otonomi Desa

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Partisipatif”.

Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang dicapai

memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu

mewakili organisasi masa depan.

B. MISI

Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita – citakan

sesuai dengan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung maka ditetapkan beberapa

misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain :

Lama :

1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

yang berkwalitas.

2. Mewujudkan kelembagaan dan partisipasi serta keswadayaan

masyarakat.

3. Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan

Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

Page 207: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

Baru :

1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

yang berkualitas ;

2. Mewujudkan peran aktif lembaga dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa ;

3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan

Tehknologi Tepat Guna (TTG).

C. TUJUAN

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu

lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi

organisasi yang telah ditetapkan penetapan tujuan itu sendiri

hendaknya didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan

dalam rangka merealisasikan misi.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan misi Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, maka

tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah:

Lama :

1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

yang berkwalitas;

2. Terwujudnya penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan Desa

/Kelurahan;

3. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan peningkatan

pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan

masyarakat;

Baru :

1. Terwujudnya tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang

baik.

Page 208: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

2. Meningkatnya peran lembaga desa, lembaga kemasyarakatan dan

masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;

3. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan

menggunakan Tehknologi Tepat Guna (TTG);

4. Terwujudnya pendistribusian Raskin sesuai standard Pedum

kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

D. SASARAN

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih

spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus

selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu

menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu

tertentu melalui tindakan /kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat

diukur (Kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan

berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Adapun sasaran dan indikator sasaran pada Rencana Kinerja

Tahunan ( RKT ) tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Lama :

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2015

SASARAN INDIKATOR 1) Meningkatnya kualitas aparatur

Pemerintahan Desa/Kel.

1) Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes

2) Meningkatnya kualitas Kelembagaan Desa/Kel.

1) Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM

dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;

3) Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan.

1) Prosentase swadaya murni masyarakat.

Page 209: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

4) Meningkatnya pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

1) Persentase peningkatan pen-dapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).

1)

Baru :

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2015

SASARAN INDIKATOR SASARAN

1 Meningkatnya Aparatur

pemerintahan Desa/Kel. yang

mengikuti Bimtek tatakelola

Pemerintahan Desa/Kel.

1

2

Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang

mengikuti Bimtek Pengelolaan

Keuangan Desa dan Kelurahan.

Persentase Aparatur Desa/Kelurahan

yang mengikuti Bimtek Administrasi

Managemen Pemerintahan Desa dan

Kelurahan.

2 Tertibnya perencanaan, penyusunan

dan pertanggungjawaban APBDes.

1

2

3

4

5

Jumlah Desa yang

menyampaikandokumen RPJM Desa;

Jumlah Desa yang menyampaiakan

Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

Desa sesuai dengan RPJM Desa.

Jumlah Desa yang menyampaiakan

APBDes yang sesuai RKP Desa

Persentase Desa yang menyampaikan

Dokumen APBDes tepat waktu.

Persentase Desa yang menyampaikan

laporan Pertanggungjawaban

Realisasi APBDes.

3 Meningkatnya pelayanan kepada

masyarakat.

1 Persentase Desa/Kelurahan yang

telah memiliki website dan data base

berbasis IT.

4 Terlaksananya Tindak Lanjut

Peraturan Desa dengan Peraturan

Kepala Desa dan Keputusan Kepala

Desa

1

2

Jumlah Desa yang memiliki

Peraturan Kepala Desa.

Jumlah Desa yang memiliki

Keputusan Kepala Desa.

5 Meningkatnya peran Lembaga Desa

dan Lembaga Kemasyarakatan

dalam pembangunan

Desa/Kelurahan

1

Persentase kehadiran Lembaga Desa

dan Lembaga Kemasyarakatan dalam

Musrenbang Desa

Persentase Badan Usaha Milik Desa

Page 210: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

2

3

4

(BUM Desa) yang terbentuk

Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk.

Provinsi

Persentase Lembaga Desa dan

Lembaga Kemasyarakatan yang telah

mengikuti Bimtek.

6 Meningkatnya peranan masyarakat

dalam pembangunan Desa

1 Persentase swadaya murni

masyarakat dalam pembangunan

Desa.

7 Meningkatnya Usaha Mikro Kecil

Menengah di pedesaan.

1 Persentase pasar yang dikelola

dengan baik.

8 Meningkatnya keterampilan

kelompok masyarakat melalui

penerapan TTG

1

2

Jumlah kelompok Binaan TTG yang

produknya dipamerkan.

Jumlah kelompok masyarakat yang

memanfaatkan sarana dan prasarana

air bersih dengan penerapan TTG.

9 Tersalurkannya Raskin (Tepat

Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat

Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu

dan Tepat Administrasi) kepada

masyarakat berpenghasilan rendah.

1 Persentase penyaluran Raskin kepada

masyarakat berpenghasilan rendah.

Page 211: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. SASARAN STRATEGIS

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan produk dari

perencanaan kinerja, sebagai penjabaran lebih lanjut daripada sasaran

dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan

dalam kurun waktu satu tahun.

Sasaran tahunan untuk tahun tertentu dalam Renja merupakan

bagian dari sasaran lima tahun dalam Renstra. Hal ini merupakan

perwujudan dari Renstra yang dilakukan secara bertahap dengan

menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya. Adapun

Sasaran Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung selama tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

Lama :

1. Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;

2. Meningkatnya kualitas Kelembagaan Desa/Kelurahan;

3. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam

membangun Desa/Kelurahan;

4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan

Teknologi Tepat Guna (TTG).

Baru :

1. Meningkatnya Aparatur pemerintahan Desa/Kel. yang mengikuti

Bimtek tatakelola Pemerintahan Desa/Kel.

2. Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban

APBDes.

3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

Page 212: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

4. Terlaksananya Tindak Lanjut Peraturan Desa.

5. Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

dalam pembangunan Desa/Kelurahan.

6. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan Desa.

7. Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah di pedesaan.

8. Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui

penerapan TTG.

9. Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat

Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi) kepada

masyarakat berpenghasilan rendah.

B. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Badan pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah merupakan ukuran

kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan Badan, sedangkan

Target Indikator Kinerja adalah merupakan gambaran kuantitatif

tentang jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang

bersangkutan, adapun Indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun

2015 adalah sebagai berikut :

Lama : 1. Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan

pertanggungjawaban APBDes;

2. Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD,

LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan desa;

3. Prosentase swadaya murni masyarakat.

4. Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat

Guna (TTG).

Page 213: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

Baru :

1. Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang mengikuti Bimtek Pengelolaan

Keuangan Desa dan Kelurahan.

2. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek

Administrasi Managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

3. Jumlah Desa yang menyampaikandokumen RPJM Desa;

4. Jumlah Desa yang menyampaiakan Rencana Kerja Pembangunan

(RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa.

5. Jumlah Desa yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa.

6. Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat

waktu.

7. Persentase Desa yang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban

Realisasi APBDes.

8. Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data

base berbasis IT.

9. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa.

10.Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa.

11.Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa.

12.Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terbentuk.

13.Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi.

14.Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah

mengikuti Bimtek.

15.Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa.

16.Persentase pasar yang dikelola dengan baik.

17.Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan.

18.Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan

prasarana air bersih dengan penerapan TTG.

19.Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan

rendah.

Page 214: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

Program Tahun 2015 merupakan bagian dari program yang

dinyatakan dalam renstra yang dilaksanakan melalui berbagai

kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu /sinerjik untuk

mewujudkan sasaran tahunan 2015. Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam

pencapaian sasarannya didukung oleh 8 (delapan) program dan 50

(lima puluh) kegitan. Adapun program dan kegiatan utama pendukung

dalam pencapaian sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung terdiri dari 5 (lima) program

18 kegiatan utama yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya aparatur Pemerintahan

Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Tatakelola

Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Indikator : 1. Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang mengikuti

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan

Kelurahan;

2. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang

menguikuti Bimtek Administrasi Managemen

Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

2. Sasaran : Tertibnya perencanaan, penyusunan dan

pertanggungjawaban APBDes.

Indikator : 1. Jumlah Desa yang menyampaikan dokumen

RPJM Desa;

2. Jumlah Desa yang menyampaikan Rencana

Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan

RPJM Desa;

3. Jumlah Desa yang menyampaikan APBDes yang

sesuai RKP Desa;

4. Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen

APBDes tepat waktu;

Page 215: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

5. Persentase Desa yang menyampaikan laporan

Pertanggungjawaban Realisasi APBDes.

3. Sasaran : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

Indikator : 1. Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki

website dan data base berbasis IT.

Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa.

Kegiatan:

1) Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Tingkat Kabupaten.

4. Sasaran : Terlaksananya Tindak Lanjut Peraturan Desa.

Indikator : 1. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala

Desa;

2. Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala

Desa.

Sasaran 1, 2 dan 4 Program Kegiatannya adalah :

Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Perintahan Desa

Kegiatan :

1) Pembinaan/monitoring pemilihan dan

pelantikan Perbekel.

2) Pembinaan dan monitoring arah penggunaan

ADD dan penyisihan pajak dan retribusi

daerah.

3) Pembinaan administrasi dan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa/Kelurahan.

4) Kajian Naskah Akademis untuk

Ranperda terkait Pengaturan Desa;

Page 216: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

5. Sasaran : Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan dalam pembangunan

Desa/Kelurahan

Indikator : 1. Persentase kehadiran Lembaga Desa dan

Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan

Desa/Kelurahan;

2. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM

Desa) yang terbentuk;

3. Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi;

4. Persentase Lembaga Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan yang mengikuti Bimtek.

Indikator 1 dan 4 dalam Sasaran 5 Program dan Kegiatannya :

Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Desa.

Kegiatan:

1) Bintek Peningkatan kwalitas SDM Pemdes,

Lembaga Kemasyarakatan dan KPM di

Kab.Badung.

Program : Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

1) Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu dan

KG PKK KB/Kes Posyandu, PHBS dan

Lingkungan Bersih Sehat.

2) Lomba KG PKK KB/Kes – Posyandu, PHBS,

Lingkungan Bersih dan Sehat dalam Rumah

Tangga.

Indikator 3 dalam Sasaran 5 Program dan Kegiatannya :

Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa.

Kegiatan:

Page 217: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

1) Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan

Desa/Kelurahan Binaan.

2) Lomba Desa/Kelurahan.

3) Lomba 10 Program Pokok PKK.

6. Sasaran : Meningkatnya peranan masyarakat dalam

pembangunan Desa.

Indikator : Persentase swadaya murni masyarakat dalam

pembangunan desa.

Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa.

Kegiatan:

1) Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong dalam

Membangun Desa.

2) Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong

dalam Membangun Desa.

3) Pembinaan Pemekaran Desa/Kelu-rahan, Br.

Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung.

4) Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional.

5) Jambore Kader PKK.

6) Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

7) Operasional kegiatan PNPM -MP di

Kab.Badung.

8) Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK

(TPK3 PKK) Desa Binaan Kabupaten Badung.

9) Penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik.

10)Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah

(PMT-AS) TK, SD.

7. Sasaran : Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah di

pedesaan.

Page 218: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

Indikator : Persentase pasar yang dikelola dengan baik.

Program : Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan.

Kegiatan :

1) Pembinaan dan Lomba Pasar Desa antar

Kecamatan se Kab Badung.

2) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan

Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community

Based Development (CBD) di Kab Badung.

8. Sasaran : Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat

melalui penerapan TTG.

Indikator : 1. Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya

dipamerkan;

2. Jumlah kelompok masyarakat yang

memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih

dengan penerapan TTG.

Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

Kegiatan:

1) Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional.

2) Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan

Melalui Unit Pengelola Sarana/Kelompok

Pemakai Sarana (UPS-KPS).

9. Sasaran : Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat

Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu

dan Tepat Administrasi) kepada masyarakat

berpenghasilan rendah.

Indikator : 1. Persentase penyaluran Raskin kepada

masyarakat berpenghasilan rendah.

Page 219: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

Program : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

Kegiatan :

1) Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.

Program : Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

1) Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu dan KG

PKK KB/Kes Posyandu, PHBS dan Lingkungan

Bersih Sehat.

2) Lomba KG PKK KB/Kes – Posyandu, PHBS,

Lingkungan Bersih dan Sehat dalam Rumah

Tangga.

Apabila sasaran adalah hasil yang ingin dicapai, maka program dan

kegiatan adalah merupakan aktifitas yang dilakukan untuk mencapai

hasil tersebut. Sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung beserta indikator kinerja dan

target tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada Rencana Kinerja

Tahunan 2015 sebagaimana tabel II.1 dibawah ini.

Tabel II.1

Rencana Kinerja

Tahun 2015

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 Meningkatnya Aparatur

pemerintahan Desa/Kel.

yang mengikuti Bimtek

tatakelola Pemerintahan

Desa/Kel.

1

2

Persentase Aparatur Desa/Kel.

Yang mengikuti Bimtek

Pengelolaan Keuangan Desa

dan Kelurahan.

Persentase Aparatur

Desa/Kelurahan yang

mengikuti Bimtek

Administrasi Managemen

Pemerintahan Desa dan

80%

80%

Page 220: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

Kelurahan.

2 Tertibnya perencanaan,

penyusunan dan

pertanggungjawaban

APBDes.

1

2

3

4

5

Jumlah Desa yang

menyampaikan dokumen

RPJM Desa;

Jumlah Desa yang

menyampaiakan Rencana

Kerja Pembangunan (RKP)

Desa sesuai dengan RPJM

Desa.

Jumlah Desa yang

menyampaiakan APBDes yang

sesuai RKP Desa

Persentase Desa yang

menyampaikan Dokumen

APBDes tepat waktu.

Persentase Desa yang

menyampaikan laporan

Pertanggungjawaban Realisasi

APBDes.

46 Desa

46 Desa

46 Desa

80%

90%

3 Meningkatnya pelayanan

kepada masyarakat.

1 PersentaseDesa/Kel. yang

telah memiliki website dan

data base berbasis IT.

80%

4 Terlaksananya Tindak

Lanjut Peraturan Desa

1

2

Jumlah Desa yang memiliki

Peraturan Kepala Desa.

Jumlah Desa yang memiliki

Keputusan Kepala Desa.

46 Desa

46 Desa

5 Meningkatnya peran

Lembaga Desa dan

Lembaga Kemasyarakatan

dalam pembangunan

Desa/Kelurahan

1

2

3

4

Persentase kehadiran Lembaga

Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan dalam

Musrenbang Desa

Persentase Badan Usaha Milik

Desa (BUM Desa yang

terbentuk

Juara I Lomba

Desa/Kelurahan Tk. Provinsi

Persentase Lembaga Desa dan

Lembaga Kemasyara-katan

yang telah mengikuti

Bimtek.

100%

26%

Juara I

6 Meningkatnya peranan

masyarakat dalam

pembangunan Desa

1 Persentase swadaya murni

masyarakat dalam

pembangunan Desa.

80%

7 Meningkatnya Usaha Mikro 1 Persentase pasar yang 90%

Page 221: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

Kecil Menengah di

pedesaan.

dikelola dengan baik.

8 Meningkatnya

keterampilan kelompok

masyarakat melalui

penerapan TTG

1

2

Jumlah kelompok Binaan

TTG yang produknya

dipamerkan.

Jumlah kelompok masyarakat

yang memanfaatkan sarana

dan prasarana air bersih

dengan penerapan TTG.

29 kelompok

57 kelompok

9 Tersalurkannya Raskin

(Tepat Sasaran, Tepat

Jumlah, Tepat Harga,

Tepat Mutu, Tepat Waktu

dan Tepat Administrasi)

kepada masyarakat

berpenghasilan rendah.

1 Persentase penyaluran Raskin

kepada masyarakat

berpenghasilan rendah.

100%

Page 222: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dilihat Dokumen Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan dokumen tahunan yang disusun

pada tahun yang bersangkutan. Di dalamnya memuat informasi – informasi

tentang sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target capaiannya.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2015

maka dapat diketahui rencana kinerja serta target yang ingin dicapai oleh

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung pada tahun 2015.

Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah disusun

dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah

ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dapat tercapai.

Page 223: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha – Nya

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2015 dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

langsung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2015 ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi dinas dalam menyusun rencana anggaran SKPD

sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Mangupura, 16 Pebruari 2015 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung,

Drs. Putu Gede Sridana,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19600304 198503 1 013

Page 224: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ................................................................... i

Daftar Isi ……………………………………………………....….... ii

BAB I Pendahuluan ……………………………….………......... 1

A. Latar Belakang …………..........................….... 1

B. Sruktur Organisas .......................................... 1

BAB II Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

............................................................... 3

A. Visi …………..........................…...................... 3

B. Misi ............................................................... 3

C. Tujuan .......................................................... 4

D. Sasaran ......................................................... 5

BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan ...…....... 8

A. Sasaran Strategis …………............................. 8

B. Indikator Kinerja ........................................... 9

BAB IV Penutup ……..……………..…………...........……….. 19

Page 225: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

NARASI RKT 2014

BAB I

PENDAHULUAN

C. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahunan merupakan suatu perencanaan

tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan

langsung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam satu tahun dan

merupakan penjabaran lebih kongkrit dan operasional dari RPJMD dan

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Badung untuk tahun yang bersangkutan. Maksud

disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan

keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan,penganggaran maupun

pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

adalah sebagai acuan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam menyusun anggaran

SKPD.

D. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 terdiri dari;

7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa.

8. Sekretariat terdiri dari:

d) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

e) Sub Bagian Keuangan.

Page 226: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

f) Sub Bagian Program.

9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

c) Sub Bid. Bantuan Pembangunan dan swadaya masyarakat.

d) Sub.Bid Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.

10. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :

c) Sub.Bid Aparatur Pemerintahan Desa/Kel.

d) Sub.Bid.Kelembagaan Desa/Kelurahan.

11. Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari :

c) Sub.Bid. Pengembangan SDM Desa/Kelurahan.

d) Sub.Bid. Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan.

12. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan terdiri dari :

c) Sub.Bid Pembinaan Desa/Kelurahan.

d) Sub.Bid. Unit Kerja Daerah Pembangunan.

Selanjutnya diagram Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel I.1

Page 227: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

BAB II

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

E. VISI

VISI Badan Pemberdsayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi kedepan yang

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung. Adapun Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah Terwujudnya Otonomi Desa

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Partisipatif”.

Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang dicapai

memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu

mewakili organisasi masa depan.

F. MISI

Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita – citakan

sesuai dengan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung maka ditetapkan beberapa

misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain :

4. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

yang berkwalitas;

5. Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang

berkualitas dan partisipasi serta keswadayaan masyarakat;

6. Mewujudkan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan Teknologi

Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

Page 228: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

G. TUJUAN

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu

lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi

organisasi yang telah ditetapkan penetapan tujuan itu sendiri

hendaknya didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan

dalam rangka merealisasikan misi.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan misi Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, maka

tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah:

4. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

yang berkwalitas;

5. Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan

keswadayaan masyarakat;

6. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan peningkatan

pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan

masyarakat;

H. SASARAN

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih

spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus

selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu

menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu

tertentu melalui tindakan /kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat

diukur (Kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan

berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Adapun sasaran dan indikator sasaran pada Rencana Kinerja

Tahunan ( RKT ) tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Page 229: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2014

SASARAN INDIKATOR 5) Meningkatnya kualitas aparatur

Pemerintahan Desa/Kel.

1) Persentase tertibnya perenca-naan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes

6) Meningkatnya kualitas Kelembagaan Desa/Kel.

2) Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa

7) Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan

3) Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

4) Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

4) Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)

Page 230: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

C. SASARAN STRATEGIS

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan produk dari

perencanaan kinerja, sebagai penjabaran lebih lanjut daripada sasaran

dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan

dalam kurun waktu satu tahun.

Sasaran tahunan untuk tahun tertentu dalam Renja merupakan

bagian dari sasaran lima tahun dalam Renstra. Hal ini merupakan

perwujudan dari Renstra yang dilakukan secara bertahap dengan

menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya. Adapun

Sasaran Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung selama tahun 2014 adalah

sebagai berikut :

5. Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;

6. Meningkatnya kualitas Kelembagaan Desa/Kelurahan;

7. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam

membangun Desa/Kelurahan;

8. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan

Teknologi Tepat Guna (TTG).

D. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Badan pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah merupakan ukuran

kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan Badan, sedangkan

Page 231: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

Target Indikator Kinerja adalah merupakan gambaran kuantitatif

tentang jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang

bersangkutan, adapun Indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun

2014 adalah sebagai berikut :

5. Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan

pertanggungjawaban APBDes;

6. Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD,

LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan desa;

7. Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun

desa/kelurahan;

8. Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat

Guna (TTG).

Program Tahun 2014 merupakan bagian dari program yang

dinyatakan dalam renstra yang dilaksanakan melalui berbagai

kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu /sinerjik untuk

mewujudkan sasaran tahunan 2014. Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam

pencapaian sasarannya didukung oleh 9 (sembilan) program dan 57

(lima puluh tiga )kegitan. Adapun program Prioritas dalam pencapaian

sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Badung terdiri dari 6 (enam) program 35 kegiatan

prioritas (utama) yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan

Desa/Kelurahan.

Indikator : Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan

pertanggungjawaban APBDes.

Page 232: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Perintahan Desa

Kegiatan :

2) Pembinaan/monitoring pemilihan dan

pelantikan Perbekel.

3) Penelitian pemberhentian dan pengangkatan

Perangkat Desa dan Kepala Lingkungan di

Kabupaten Badung.

3) Pembinaan dan monitoring arah penggunaan

ADD dan penyisihan pajak dan retribusi

daerah.

4) Pembinaan administrasi dan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa/Kelurahan.

5) Evaluasi/verifikasi APBDes Induk dan

perubahan 2014.

6) Monitoring dan evaluasi Musrenbang

Desa/Kelurahan di Kab Badung.

7) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

8) Workshop Sehari Tentang Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014.

2. Sasaran : Meningkatnya kualitas kelembagaan

Desa/Kelurahan

Indikator : Meningkatnya persentase partisipasi lembaga

desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Desa.

Kegiatan:

Page 233: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

2) Bintek Peningkatan kualitas SDM Pemdes,

Lembaga Kemasyarakatan dan KPM di

Kab.Badung.

3. Sasaran : Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan

masyarakat dalam membangun Desa dan

Kelurahan.

Indikator : Prosentase swadaya murni masyarakat dalam

membangun desa/kelurahan.

Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa.

Kegiatan:

1) Pembinaan dan perlombaan Desa Terpadu.

2) Monitoring dan inventarisasi Swadaya murni

Masyarakat Kab Badung.

3) Operional kegiatan PNPM-MP di Kab.Badung.

4) Pembinaan Pemekaran Desa/Kelurahan, Banjar

Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung.

5) Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional.

6) Rapat Konsultasi dan Jambore Kader PKK.

7) Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK

(TPK3 PKK) Desa Binaan.

8) Pembinaan dan Evaluasi Kader PKK.

9) Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Tingkat Kabupaten.

10)Penetapan Batas Desa/Tapal Desa.

11)Pembinaan dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak

PKK.

12)Lomba dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak PKK.

13)Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong

Masyarakat dalam membangun Desa.

Page 234: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

14)Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong

Masyarakat.

15)Perlombaan Bulan Bakti Gotong Royong

Masyarakat dalam Membangun Desa.

16)Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah

(PMT-AS)

Program : Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan.

Kegiatan :

1)Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan

Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community

Based Development (CBD) di Kabupaten Badung

2)Pembinaan Pasar Desa di Kab Badung.

3)Lomba Pasar Desa di Kab Badung.

Program : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

Kegiatan :

2) Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.

Program : Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

1) Pembinaan POKJANAL/POKJA dan KG PKK

KB/Kes – Posyandu, PHBS, Lingkungan Bersih

Sehat;

2) Lomba KG PKK KB/Kes – Posyandu, PHBS,

Lingkungan Bersih dan Sehat dalam Rumah

Tangga;

3) Bimtek Sistem Informasi Posyandu.

Page 235: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

4. Sasaran : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan

Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Indikator : Persentase peningkatan pendapatan kelompok

Teknologi Tepat Guna (TTG).

Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

Kegiatan:

1) Pelatihan pengelolaan Teknologi Tepat Guna

(TTG).

2) Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional.

Apabila sasaran adalah hasil yang ingin dicapai, maka program

dan kegiatan adalah merupakan aktifitas yang dilakukan untuk

mencapai hasil tersebut. Sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung beserta indikator

kinerja dan target tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada

Rencana Kinerja Tahunan 2014 sebagaimana tabel II.1 dibawah ini.

Tabel II.1

Rencana Kinerja

Tahun 2014

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1. Meningkatnya kualitas

aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan.

- Persentase tertibnya peren-

canaan, penyusunan dan

pertanggungjawaban APBDes

50 %

2. Meningkatnya kualitas

kelembagaan Pemerintahan

Desa/Kel.

- Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM) dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;

50 %

Page 236: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

3. Meningkatnya partisipasi

dan keswadayaan

masyarakat dalam

membangun Desa dan

Kelurahan

- Prosentase swadaya murni

masyarakat dalam membangun

desa/kelurahan

70%

4. Meningkatnya pengelolaan

sumber daya alam dan

pendayagunaan Teknologi

Tepat Guna (TTG).

- Persentase peningkatan pen-

dapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).

20%

Page 237: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dilihat Dokumen Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan dokumen tahunan yang disusun

pada tahun yang bersangkutan. Didalamnya memuat informasi – informasi

tentang sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target capaiannya.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2014

maka dapat diketahui rencana kinerja serta target yang ingin dicapai oleh

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung pada tahun 2014.

Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah disusun

dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah

ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dapat tercapai.

Page 238: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha – Nya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2014 dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan 2014 merupakan suatu perencanaan

tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Badung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indicator kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2014 ini bermanfaat dan dapat

dijadikan acuan bagi dinas dalam menyusun rencana anggaran SKPD sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan,

penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Mangupura, 16 Pebruari 2015

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung,

Drs. Putu Gede Sridana,M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 19600304 198503 1 013

Page 239: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ................................................................... i

Daftar Isi ……………………………………………………....….... ii

BAB I Pendahuluan ……………………………….………......... 1

A. Latar Belakang …………..........................….... 1

B. Sruktur Organisas .......................................... 1

BAB II Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

............................................................... 3

A. Visi …………..........................…...................... 3

B. Misi ............................................................... 3

C. Tujuan .......................................................... 3

D. Sasaran ......................................................... 4

BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan ...…....... 5

A. Sasaran Strategis …………............................. 5

B. Indikator Kinerja ........................................... 5

BAB IV Penutup ……..……………..…………...........……….. 11

Page 240: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

TUJUAN: TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA IPTEK YANG TEPAT GUNA DAN TUJUAN: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIIMBANGI DENGAN PEMERATAAN SEHINGGA DAPAT TUJUAN: TERCIPTANYA SISTEM TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG RSIH, EFISISEN,EFEKTIF, RANSPARAN DAN

PENINGKATAN DAYA SAING SDM DINIKMATI SECARA LUAS OLEH MASYARAKAT TERUTAMA OLEH MASYARAKAT MISKIN,CACAT DAN PENYANDANG AKUNTABEL SERTA PROFESIONAL

SASARAN: MENINGKATNYA PENGGUNAAN DAN PENERAPAN IPTEK DI MASYARAKAT DI SEMUA SEKTOR LAPANGAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF,

USAHA GUNA PENINGKATAN DAYA SAING USAHA DAN DAYA SAING SDM SASARAN: MEMPERMUDAH, MEMPERLANCAR DAN MEMPERLUAS AKSES MASYARAKAT MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL EFISISEN, TRANSPARAN, PROPESIONAL, RWESPONSIP DAN AKUNTABEL YANG DILAKSANAKAN MELALUI

LAINNYA DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA EKONOMI SECARA ADIL DAN TERBUKA MANAGEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG MANTAP,SISTEM DAN MANAGEMEN

PARTISIPATIF YANG LEGITIMATE DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN,

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

MISI KE-SATU : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELUIRAHAN YANG BERKUALITAS

TUJUAN : TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN YANG BAIK

SASARAN :

1.MENINGKATNYA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN KEL.RAHAN YANG MENGIKUTI BIMTEK

2.TERTIBNYA PERENCANAAN, PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES

3.MENINGKATNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

4.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN KEPALA DESA DAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

MISI KE-DUA : MEWUJUDKAN PERAN AKTIF LEMBAGA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

TUJUAN : MENINGKATNMYA PERAN LEMBAGA DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN MASYARAKAT DALAM

PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

SASARAN :

1,MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

2.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

3.MENINGKATNYA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PEDESAAN

MISI KE-TIGA : MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PEMANFAATAN TEHKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)

TUJUAN :

1.TERWUJUDNYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN MENGGUNAKAN TTG

2.TERWUJUDNYA PENDISTRIBUSIAN RASKIN SESUAI STANDAR PEDUM KEPADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

SASARAN :

1.MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN TTG

2.TERSALURKANNYA RASKIN (TEPAT SASARAN, TEPAT JUMLAH, TEPAT HARGA, TEPAT MUTU, TEPAT WAKTU DAN TEPAT

ADMINISTRASI) KEPADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

SASARAN : SASARAN: SASARAN: SASARAN:

1.MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN TTG 1.MENINGKATNYA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN KEL. YANG MENGIKUTI BIMTEK 1.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN 1.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

2.TERSALURKANNYA RASKIN (TEPAT SASARAN, TEPAT JUMLAH, TEPAT HARGA, TEPAT 2.TERTIBNYA PERENCANAAN,PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

MUTU, TEPAT WAKTU DAN TEPAT ADMINISTRASI) KEPADA MASYARAKAT 3.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN KEPALA 2,MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM 2.MENINGKATNYA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PEDESAAN

BERPENGHASILAN RENDAH DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN 3.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

INDIKATOR: 4.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM 3.MENINGKATNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 4.MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI

1.JUMLAH KELOMPOK BINAANTTG YANG PRODUKNYA DIPAMERKAN 29 KLP PEMBANGUNAN DESA/KEL 4.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN TTG

2.JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEMANFAATKAN SARANA 57 KLP INDIKATOR: PEMBANGUNAN DESA/KELURAHA INDIKATOR:

DAN PRASARANA AIR BERSIH DENGAN PENERAPAN TTG 1.PERSENTASE APARATUR DESA /KEL.YANG MENGIKUTI BIMTEK PENGELOLAAN 80% 5.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA 1.PERSENTASE KEHADIRAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA 100%

KEUANGAN DESA DAN KEL.  INDIKATOR: KEMASYARAKATAN DALAM MUSREMBANG DESA

2.PERSENTASE APARATUR DESA /KEL.YANG MENGIKUTI BIMTEK ADMINISTRASI 80% 1.PERSENTASE DESA YANG TELAH MEMILIKI WEBSITE DAN DATA BASE BERBASIS IT 2.JUMLAH KELOMPOK BINAAN TTG YANG PRODUKNYA DIPAMERKAN 6 ORANG

MANAGEMEN PEMERINTAHAN DESA DAN KEL.  2.JUMLAH DESA YANG MEMILIKI PERATURAN KEPALA DESA 3.PERSENTASE PASAR YANG DIKELOLA DENGAN BAIK 90%

3.JUMLAH DESA YANG MENYAMPAiKAN DOKUMEN RPJM DESA  46 DESA 3.JUARA I LOMBA DESA/KELURAHAN TINGKAT PROVINSI 4.PERSENTASE BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) YANG TERBENTUK 50%

SASARAN 1 : 4. JUMLAH DESA YANG MENYAMPAKAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP) 46 DESA 4.PERSENTASE SWADAYA MURNI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA 5.PERSENTASE SWADAYA MURNI MASYARAKAT DALAM 80%

MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN TTG DESA SESUAI DENGAN RPJM DESA  PEMBANGUNAN DESA

INDIKATOR: 5. JUMLAH DESA YANG MENYAMPAKAN APBDES SESUAI RKP DESA  46 DESA

1.JUMLAH KELOMPOK YANG MENGIKUTI GELAR TTG  TINGKAT NASIONAL 2 Klp 6.PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN DOKUMEN APBDES TEPAT WAKTU  80%

7.PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI 90%

APBDES 

8.JUMLAH DESA YANG MEMILKI PERATURAN KEPALA DESA  46 DESA SASARAN 1 : SASARAN 1 :

9.JUMLAH DESA YANG MEMILIKI KEPUTUSAN KEPALA DESA  46 DESA 1.MENINGKATNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 1.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

SASARAN 1 : 10.PERSENTASE LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG TELAH 80% INDIKATOR:4 DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

1.MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MENGIKUTI BIMTEK 1.JUMLAH PROFIL DESA/KEL.DAN KECAMATAN YANG SUDAH 62 DESA/KEL. DAN INDIKATOR:

MELALUI PENERAPAN TTG TERSUSUN 6 KECAMATAN 1.JUMLAH MONITORING PNPM-MPd 15 KALI

INDIKATOR:

1.JUMLAH DESA YANG DIMONITORING 7 DESA SASARAN 2 :

2.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN SASARAN 2 :

SASARAN 2 : KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA 2.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

2.TERSALURKANNYA RASKIN (TEPAT SASARAN, TEPAT JUMLAH, TEPAT HARGA, SASARAN: INDIKATOR : INDIKATOR:

TEPAT MUTU, TEPAT WAKTU DAN TEPAT ADMINISTRASI) KEPADA MASYARAKAT 1. MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM 2.JUMLAH BANJAR DINAS YANG DIMEKARKAN 4 BR.DNS.PERS. ,1 DIF. 2.JUMLAH PESERTA MASYARAKAT YANG IKUT DALAM GELAR KARYA 6 ORANG

BERPENGHASILAN RENDAH PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TINGKAT NASIONAL

INDIKATOR: SASARAN 3 :

INDIKATOR: 1. JUMLAH LEMBAGA DESA MENDAPATKAN BIMTEK 262 ORANG 3.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN SASARAN 3 :

2.JUMLAH RTSM PENERIMA BERAS RASKIN 9883 KK DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHA 3.MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI

INDIKATOR : PENERAPAN TTG

3.JUMLAH DESA/KEL. YANG DIBINA 10 DESA/KELURAHAN INDIKATOR :

3.JUMLAH KG-PKK,KB/KES, POSYANDU, PHBS, DAN LBS YANG DILOMBAKAN 6 DESA

SASARAN 4 :

SASARAN 1 : 4.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

1.MENINGKATNYA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN YANG MENGIKUTI INDIKATOR :

BIMTEK 4.JUARA I LOMBA DESA/KEL.TK.PROVINSI 1 DESA/KELURAHAN

INDIKATOR:

1.JUMLAH DESA /KEL.YANG MENGIKUTI BIMTEK 62 DS/KEL SASARAN 1:

PENGELOLAANKEUANGAN DESA DAN KEL.  1.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

2.PERSENTASE APARATUR DESA /KEL.YANG MENGIKUTI BIMTEK DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

MANAGEMEN PEMERINTAHAN DESA DAN KEL.  INDIKATOR :

SASARAN 1 : 1.JUMLAH DESA ADAT YANG MELAKSANAKAN CBD SESUAI ATURAN 84 DS.ADAT

SASARAN 2 : 1.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN KEPALA 2.JUMLAH ANAK-ANAK YANG MENDAPATKAN MAKANAN TAMBAHAN 1.575 APD

2.TERTIBNYA PERENCANAAN,PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

INDIKATOR: INDIKATOR: SASARAN :

1.JUMLAH DESA YANG MENYAMPAiKAN DOKUMEN RPJM DESA  46 DESA 1.JUMLAH BATAS DESA YANG DITETAPKAN 5 DESA 2.MENINGKATNYA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PEDESAAN 2. JUMLAH DESA YANG MENYAMPAKAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 46 DESA INDIKATOR :

(RKP) DESA SESUAI DENGAN RPJM DESA  SASARAN 2 : 1.JUMLAH ORANG YANG MENDAPAT BIMTEK 51 ORANG

3. JUMLAH DESA YANG MENYAMPAKAN APBDES SESUAI RKP DESA  46 DESA 2.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM 2.JUMLAH PASAR YANG DIBINA DAN DILOMBAKAN 9 BINAAN, 8 LOMBA

4.JUMLAH DESA YANG MENYAMPAIKAN DOKUMEN APBDES TEPAT 46 DESA PEMBANGUNAN DESA/KELURAHA

5.JUMLAH DESA YANG MENYAMPAIKAN PERTANGGUNG JAWABAN 46 DESA INDIKATOR:

APBDES  2.JUMLAH DESA/KEL YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DALAM 62 DS/KEL

MEMBANGUN DESA

SASARAN 3 :

3.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN KEPALA SASARAN 3:

DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA 3.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

INDIKATOR: INDIKATOR

1.JUMLAH DESA YANG MEMILKI PERATURAN KEPALA DESA  62 DS/KEL 1.JUMLAHDESA/KEL.YANG MENGIKUTI LOMBA BBGRM 6 DESA

2.JUMLAH DESA YANG MEMILIKI KEPUTUSAN KEPALA DESA  62 DS/KEL 2.JUMLAHDESA/KEL.YANG MENGIKUTI PENCANANGAN BBGRM 62 DS/KEL.

VISI: MELANGKLAH BERSAMA MEMBANGUN BADUNG YANG SHANTHI DAN JAGATDHITA BERLANDASKAN TRI HITHA KARANA

MISI KE-TIGA: MENATA KEPENDUDUKAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

KA.BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG

RENSTRA BPMD TH 2010-2015

VISI: TERWUJUDNYA OTONOMI DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG PARTISIFATIF

KA.BID.KETAHANAN MASYARAKAT ESELON III/B

KA.SUBID.PENGEMBANGAN SDM DESA/KELURAHAN ESELON IV/A

KA.SUBID.SARANA DAN PRASARANA DESA/KELURAHAN ESELON IV/A

KA.BID.PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN ESELON III/B

KA.SUBID. KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN ESELON IV/A

KA.SUB.BID. APARATUR DESA/KELURAHAN ESELON IV/A

KABID.PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN ESELON III/B

KA.SUBID.PEMBINAAN DESA/KELURAHAN ESELON IV/A

KA.SUBID.UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN ESELON IV/A

KA.BID.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ESELON III/B

KA.SUBID.BANTUAN PEMBANGUNAN DAN SWADAYA MASYARAKAT ESELON IV/A

KA.SUBID.USAHA EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKAT ESELON IV/A

BUPATI BADUNG

RPJMD TAHUN 2011-2015

Page 241: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

INDIKATOR KINERJA UTAMA( IKU )

1. Unit Organisasi/SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan

pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan

pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa

dan pemerintahan desa

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah

di bidang pemberdayaan masyarakat desa

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang

pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

ALASAN/PENJELASAN SUMBER DATA

1 2 3 4 5

1

2

3

4

Meningkatnya

kwalitas Aparatur

Pemerintahan Desa

dan Kelurahan

Meningkatnya

kwalitas

Kelembagaan

Desa/Kelurahan

Meningkatnya

partisipasi dan

keswadayaan

masyarakat dalam

membangun

desa/kelurahan

- Persentase

tertibnya

perencanaan,

penyusunan dan

pertanggungjawaba

n APBDes

- Meningkatnya

persentase

partisipasi lembaga

desa (BPD, LPM

dan KPM) dalam

perencanaan,

pelaksanaan dan

pengawasan

pembangunan desa

- Persentase swadaya

murni masyarakat

Persentase

peningkatan

Semakin tertibnya

perencanaan,

penyusunan dan

pertanggungjawaban

APBDes menunjukan

bahwa kualitas aparatur

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

semakin baik.

Semakin besar

partisipasi Lembaga

Desa (BPD, LPM dan

KPM) dalam

perencanaan,

pelaksanaan dan

pengawasan

pembangunan desa

menunjukan kualitas

Lembaga

Desa/Kelurahan

meningkat.

Semakin besar swadaya

murni masyarakat

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

Page 242: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

- Meningkatnya

pemanfaatan

pengelolaan

sumber daya

alam dan

pendayagunaan

Teknologi Tepat

Guna (TTG)

pendapatan

kelompok Teknologi

Tepat Guna (TTG)

dalam membangun

desa/kelurahan

menunjukan bahwa

taraf hidup masyarakat

semakin meningkat.

Semakin

meningkatnya

pendapatan kelompok

Teknologi Tepat Guna

(TTG) dalam

pemanfaatan sumber

daya alam menunjukan

bahwa program ini

berhasil

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

Mangupura, 3 Pebruari 2014

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dan Pemerintahan Desa

DRS. PUTU GEDE SRIDANA, M.SI

Pembina Utama Muda

Nip. 19600304 198503 1 013

Page 243: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 PEBRUARI 2014

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN

ANGGARAN 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN

BADUNG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia,

penetapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang

akan diterapkan , saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan

pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang

Sistim Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah yang disusun bersama oleh

Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Perencanaan Pembangunan Nasional

secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai

acuan utama dalam pengajuan aggaran.

Penyusunan Inikator Kinerja Utama ( Key Perfomance Indikator ) atau disebut

juga sebagai Indikator Kineja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system

akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah ( SAKIP ) merupakan upaya membangun

system manajemen pemerintahan yang trasparan, partisipatif, akuntabel dan

Page 244: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan

publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum

penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hokum, azas tertib penyelenggaraan

Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan

profesionalitas serta akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan

dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemeritahan harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu

dilaksanakan dalm usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam

mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga

diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas

dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat

berlangsung serta berdaya guna dan berhasilguna serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Indikator

Kinerja Utama ( IKU ) dengan harapan dapat memberiklan informasi kinerja yang

penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik,

disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target

yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksakan reformasi birokrasi di seluruh

kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah

Kabupeten Badung khususnya maka dipandang perlu menetapakan indikator Indikator

Kinerja Utama ( IKU ), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat

ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai

penjabaran dari visi, misi, dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan

kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkanya Indikator Kinerja Utama ( IKU ) ini adalah:

Page 245: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ), karena dalam perencanaan kinerja

tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap

tahunnya, suatu instantsi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan

ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan sasaran strategis dari instansi Pemerintah sehingga

Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

dapat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran :

Page 246: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkanya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja

pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten

Badung sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus

diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksaan tugas dan tanggung jawab. Dengan

Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola

anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukan serta

mepertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter

terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksaan pembangunan

Page 247: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DAN PEMERINTAHAN DESA PUSPEM KABUPATEN BADUNG ”MANGUPRAJA MANDALA” UNIT 16,LT II

JL RAYA SEMPIDI, KODE POS: 80351 (0361) 9009258 FAX 9009257

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA

DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

BADAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

TAHUN ANGGARAN 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Badung ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Pemerintah Desa tentang Indikator Kerja Utama ( IKU ) di

Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik

Page 248: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844 ) ;

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578 );

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instasi

Pemerintah ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Nomor 2 ) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung

Tahun 2010-2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011

Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 )

;

MEMUTUSKAN

Kesatu : Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Nomor Tahun 2012 Tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun

Anggaran 2014.

Kedua : Ketentuan Umum

Page 249: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Pemerintahan Desa.

2. Indikator Kinerja Utama ( Key Perfomance Indikator ) yang selanjutnya

disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi.

Ketiga : Materi Muatan Dan Fungsi Indikator Kinerja Utama

1. IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk menetapkan

rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja tahunan dan

anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung.

2. Rincian IKU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

ini.

3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap

pencapaian kinerja dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Pemerintahan Desa.

Keempat : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BABII INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

Kelima : Penutup

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura

Pada tanggal : 12 Pebruari 2014

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dan Pemerintahan Desa

DRS. PUTU GEDE SRIDANA, M.SI

Pembina Utama Muda

Nip. 19600304 198503 1 013

Page 250: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

INDIKATOR KINERJA UTAMA( IKU )

1. Unit Organisasi/SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan

pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan

pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa

dan pemerintahan desa

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah

di bidang pemberdayaan masyarakat desa

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang

pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya

Lama :

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

ALASAN/PENJELASAN SUMBER DATA

1 2 3 4 5

1

2

3

4

Meningkatnya

kwalitas Aparatur

Pemerintahan Desa

dan Kelurahan

Meningkatnya

kwalitas

Kelembagaan

Desa/Kelurahan

Meningkatnya

partisipasi dan

keswadayaan

masyarakat dalam

membangun

- Persentase

tertibnya

perencanaan,

penyusunan dan

pertanggungjawaba

n APBDes

- Meningkatnya

persentase

partisipasi lembaga

desa (BPD, LPM

dan KPM) dalam

perencanaan,

pelaksanaan dan

pengawasan

pembangunan desa

- Persentase swadaya

murni masyarakat

Semakin tertibnya

perencanaan,

penyusunan dan

pertanggungjawaban

APBDes menunjukan

bahwa kualitas aparatur

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

semakin baik.

Semakin besar

partisipasi Lembaga

Desa (BPD, LPM dan

KPM) dalam

perencanaan,

pelaksanaan dan

pengawasan

pembangunan desa

menunjukan kualitas

Lembaga

Desa/Kelurahan

meningkat.

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

Page 251: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

desa/kelurahan

- Meningkatnya

pemanfaatan

pengelolaan

sumber daya

alam dan

pendayagunaan

Teknologi Tepat

Guna (TTG)

Persentase

peningkatan

pendapatan

kelompok Teknologi

Tepat Guna (TTG)

Semakin besar swadaya

murni masyarakat

dalam membangun

desa/kelurahan

menunjukan bahwa

taraf hidup masyarakat

semakin meningkat.

Semakin

meningkatnya

pendapatan kelompok

Teknologi Tepat Guna

(TTG) dalam

pemanfaatan sumber

daya alam menunjukan

bahwa program ini

berhasil

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

Revisi :

N

O

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA

ALASAN/PENJELASA

N

SUMBER

DATA

1 2 3 4 5

1

2

Meningkatnya Aparatur

pemerintahan Desa/Kel. yang

mengikuti Bimtek tatakelola Pemerintahan

Desa/Kel.

Tertibnya

perencanaan, penyusunan dan

pertanggungjawaban APBDes.

1

2

1

2

3

4

Persentase Aparatur

Desa/Kel. Yang mengikuti Bimtek

Pengelolaan Keuangan Desa dan Kelurahan.

Persentase Aparatur Desa/Kelurahan

yang mengikuti Bimtek

Administrasi Managemen Pemerintahan

Desa dan Kelurahan.

Semakin

bertambahnya Aparatur

Pemerintahan Desa/Kel. yang

mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan

Desa/Kelurahan menunjukan bahwa Aparat

Pengelola Sistem Keuangan Desa

semakin terampil.

Semakin

tertibnya perencanaan,

penyusunan dan

Badan

Pemberdaya

an

Masyarakat

Desa

Badan

Pemberdaya

an

Masyarakat

Desa

Page 252: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3

4

5

6

7

8

Meningkatnya pelayanan

kepada masyarakat.

Terlaksananya Tindak Lanjut

Peraturan Desa.

Meningkatnya

peran Lembaga Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan dalam

pembangunan Desa/Kelurahan

Meningkatnya peranan

masyarakat dalam

pembangunan

5

1

1

2

1

2

3

4

1

1

1 2

Jumlah Desa

yang menyampaikan dokumen RPJM

Desa; Jumlah Desa yang

menyampaiakan Rencana Kerja

Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM

Desa. Jumlah Desa

yang menyampaiakan APBDes yang

sesuai RKP Desa Persentase Desa yang

menyampaikan Dokumen

APBDes tepat waktu. Persentase Desa

yang menyampaikan

laporan Pertanggungjawaban Realisasi

APBDes.

PersentaseDesa/

Kel. yang telah memiliki website dan data base

berbasis IT.

Jumlah Desa

yang memiliki Peraturan Kepala Desa.

Jumlah Desa yang memiliki

Keputusan

pertanggungjawa

ban APBDes menunjukan bahwa kualitas

aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan

semakin baik.

Dengan adanya

website dan data base berbasis IT mempermudah

dalam perencanaan

pembangunan desa

Dengan adanya Peraturan Kepala

Desa dan Keputusan Kepala Desa

menunjukan bahwa Aparat Desa telah

melaksanakan tugas dan

fungsinya sesuai peraturan yang berlaku.

Semakin besar partisipasi

Lembaga Desa (BPD, LPM dan

KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan

desa

Badan

Pemberdaya

an

Masyarakat

Desa

Badan

Pemberdaya

an

Masyarakat

Desa

Badan

Pemberdaya

an

Masyarakat

Desa

Badan

Pemberdaya

an

Masyarakat

Page 253: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

9

Desa.

Meningkatnya Usaha Mikro

Kecil Menengah di pedesaan.

Meningkatnya keterampilan

kelompok masyarakat melalui

penerapan TTG.

Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat

Jumlah, Tepat Harga, Tepat

Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi)

kepada masyarakat berpenghasilan

rendah.

1

Kepala Desa.

Persentase kehadiran Lembaga Desa

dan Lembaga Kemasyarakatan dalam

Musrenbang Desa Persentase

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa yang

terbentuk Juara I Lomba Desa/Kelurahan

Tk. Provinsi Persentase

Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

yang telah mengikuti

Bimtek. Persentase

swadaya murni masyarakat dalam

pembangunan Desa.

Persentase pasar

yang dikelola dengan baik.

Jumlah kelompok

Binaan TTG yang produknya

dipamerkan. Jumlah

menunjukan

kualitas Lembaga Desa/Kelurahan meningkat.

Semakin besar

swadaya murni masyarakat

dalam membangun desa/kelurahan

menunjukan bahwa taraf

hidup masyarakat semakin

meningkat. Dengan

dibinanya pasar desa maka

semakin Tertatanya pasar desa dengan baik

Semakin

meningkatnya pendapatan kelompok

Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam

pemanfaatan sumber daya

alam menunjukan bahwa program

ini berhasil. Dengan

tersalurkannya Raskin (Tepat

Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat

Mutu, Tepat Waktu dan Tepat

Administrasi)

Desa

Badan

Pemberdaya

an

Masyarakat

Desa

Badan

Pemberdaya

an

Masyarakat

Desa

Badan

Pemberdaya

an

Masyarakat

Desa

Page 254: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

kelompok

masyarakat yang memanfaatkan sarana dan

prasarana air bersih dengan penerapan TTG.

Persentase penyaluran Raskin kepada

masyarakat berpenghasilan

rendah.

menunjukan

bahwa terpenuhinya kebutuhan beras

bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima

Manfaat (RTS-PM) kepada

masyarakat berpenghasilan rendah.

Mangupura, 3 Pebruari 2014

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dan Pemerintahan Desa

DRS. PUTU GEDE SRIDANA, M.SI

Pembina Utama Muda

Nip. 19600304 198503 1 013

.

Page 255: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 12 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 JANUARI 2015

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN

ANGGARAN 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN

BADUNG

BAB I

PENDAHULUAN

1.3. Latar Belakang

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia,

penetapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang

akan diterapkan , saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan

pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang

Sistim Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah yang disusun bersama oleh

Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Perencanaan Pembangunan Nasional

secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai

acuan utama dalam pengajuan aggaran.

Penyusunan Inikator Kinerja Utama ( Key Perfomance Indikator ) atau disebut

juga sebagai Indikator Kineja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system

akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah ( SAKIP ) merupakan upaya membangun

system manajemen pemerintahan yang trasparan, partisipatif, akuntabel dan

Page 256: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan

publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum

penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hokum, azas tertib penyelenggaraan

Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan

profesionalitas serta akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan

dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemeritahan harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu

dilaksanakan dalm usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam

mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga

diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas

dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat

berlangsung serta berdaya guna dan berhasilguna serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Indikator

Kinerja Utama ( IKU ) dengan harapan dapat memberiklan informasi kinerja yang

penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik,

disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target

yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.4. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksakan reformasi birokrasi di seluruh

kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah

Kabupeten Badung khususnya maka dipandang perlu menetapakan indikator Indikator

Kinerja Utama ( IKU ), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat

ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai

penjabaran dari visi, misi, dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan

kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkanya Indikator Kinerja Utama ( IKU ) ini adalah:

Page 257: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.

4. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ), karena dalam perencanaan kinerja

tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap

tahunnya, suatu instantsi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan

ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan sasaran strategis dari instansi Pemerintah sehingga

Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

dapat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran :

Page 258: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkanya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja

pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten

Badung sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus

diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksaan tugas dan tanggung jawab. Dengan

Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola

anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukan serta

mepertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter

terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksaan pembangunan.

Page 259: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DAN PEMERINTAHAN DESA PUSPEM KABUPATEN BADUNG ”MANGUPRAJA MANDALA” UNIT 16,LT II

JL RAYA SEMPIDI, KODE POS: 80351 (0361) 9009258 FAX 9009257

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA

DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

BADAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Badung ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Pemerintah Desa tentang Indikator Kerja Utama ( IKU ) di

Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik

Page 260: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844 ) ;

10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234 ) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578 );

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instasi

Pemerintah ;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

15. Peraturan Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Nomor 2 ) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunam Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung

Tahun 2010-2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011

Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 )

;

MEMUTUSKAN

Kesatu : Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. No 11 Tahun 2012 Tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun

Anggaran 2012.

Kedua : Ketentuan Umum

Page 261: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Pemerintahan Desa.

4. Indikator Kinerja Utama ( Key Perfomance Indikator ) yang selanjutnya

disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi.

Ketiga : Materi Muatan Dan Fungsi Indikator Kinerja Utama

3. IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk menetapkan

rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja tahunan dan

anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Badung.

4. Rincian IKU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

ini.

3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap

pencapaian kinerja dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Pemerintahan Desa.

Keempat : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BABII INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

Kelima : Penutup

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura

Pada tanggal 30 Januari 2015

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dan Pemerintahan Desa

DRS. PUTU GEDE SRIDANA, M.SI

Pembina Utama Muda

Nip. 19600304 198503 1 013

Page 262: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang
Page 263: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Tujuan Indikator Formula Sasaran Indikator Formula Penjelasan Bidang

Penanggungjawab

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Tujuan Daerah (RPJMD)

Terwujudnya peningkatan Meningkatnya penggunaan Memberikan kontribusi

sarana dan prasarana IPTEK d i masyarakat di kepada Pemerintah Kab.

IPTEK yang tepat guna dan semua sektor lapangan Badung dalam rangka

peningkatan daya saing usaha guna peningkatan terwujudnya tujuan daerah

SDM daya saing usaha dan daya

saing sumber daya manusia

Tujuan BPMD dan Pemdes

(Renstra)

1. Terwujudnya penyeleng- Persentase tertibnya peren-Persentase tertibnya Meningkatnya kualitasPersentase tertibnya peren- Persentase tertibnya peren-Semakin tertibnya perenca-Bidang

garaan Pemerintahan canaan, penyusunan danperencanaan, penyu aparatur Pemdes/Kelurahancanaan, penyusunan dan canaan, penyusunan dannaan, penyusunan dan per-Pemdes/Kel.

Desa dan Kel. yang ber- pertanggungjawaban sunan dan pertang- pertanggungjawaban pertanggungjawaban tanggungjawaban APBDes

kualitas APBDes gungjawaban APB APBDes APBDes pada tahun yangmenunjukkan bahwa program

Des x 100 % bersangkutanini berhasil

2. Terwujudnya kelemba- Meningkatnya persentasePersentase partisi- Meningkatnya kualitasMeningkatnya peresentase Meningkatnya peresentaseSemakin besar partisipasi Bidang

gaan serta pengembangan partisipasi lembaga Desapasi lembaga desa kelembagaan Desa/Kel.partisipasi lembaga Desa partisipasi lembaga DesaLembaga Desa (BPD, LPM dan Pemdes/Kel.

partisipasi dan keswada- (BPD, LPM dan KPM) dalam (BPD, LPM dan KPM)/ (BPD, LPM dan KPM) dalam (BPD, LPM dan KPM) dalam KPM) dalam perencanaan,

yaan masyarakat perencanaan, pelaksanaan persentase partisipasi perencanaan, pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan pelaksanaan dan pengawasan

dan pengawasan pembangu-lembaga yang ada di dan pengawasan pembangu- dan pengawasan pembangu-pembangunan desa menunjuk-

nan desa desa dalam perenca- nan desa nan desa pada tahun yangkan kualitas Lembaga Desa/

naan, pelaksanaan bersangkutanKelurahan meningkat

dan pengawasan

pembangunan desa

x 100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U )

( TAHUN 2015 - 2020 )

Page 264: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Persentase swadaya murniPersentase swadaya Meningkatnya partisipasiPersentase swadaya murni Persentase swadaya murniSemakin besar swadaya murni

masyarakat murni masyarakat/ dan keswadayaan masya-masyarakat masyarakat pada tahun yangmasyarakat dalam membangun

persentase pendapatan rakat dalam membangun bersangkutandesa/kelurahan menunjukkan

desa x 100% desa/kelurahan bahwa taraf hidup masyarakat

semakin meningkat

3. Terwujudnya pemanfa- Persentase peningkatan Persentase kelompok Meningkatnya pengelolaanPersentase peningkatan Persentase peningkatan Semakin meningkatnya penda-Bidang

atan SDA dan peningka- pendapatan kelompok TTG yang mendapat Sumber Daya Alam (SDA) pendapatan kelompok pendapatan kelompok patan kelompok Teknologi Ketahanan

tan pendayagunaan TTG Teknologi Tepat Guna (TTG)pelatihan/Persentase dan pendayagunaan Tekno-Teknologi Tepat Guna (TTG) Teknologi Tepat Guna (TTG)Tepat Guna (TTG) dalam

sesuai dengan kebutuhan kelompok TTG yang logi Tepat Guna (TTG) pada tahun yang bersang-pemanfaatan sumber daya

ada di masyarakat kutan alam menunjukan bahwa

x 100 % program ini berhasil

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Lama :

Tujuan Indikator Formula Sasaran Indikator Formula Penjelasan Bidang

Penanggungjawab

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Tujuan Daerah (RPJMD)

Terwujudnya peningkatan Meningkatnya penggunaan Memberikan kontribusi

sarana dan prasarana IPTEK di masyarakat di kepada Pemerintah Kab.

IPTEK yang tepat guna dan semua sektor lapangan Badung dalam rangka

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U )

( TAHUN 2015 - 2020 )

Page 265: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

peningkatan daya saing usaha guna peningkatan terwujudnya tujuan daerah

SDM daya saing usaha dan daya

saing sumber daya manusia

Tujuan BPMD dan Pemdes

(Renstra)

1. Terwujudnya penyeleng- Persentase tertibnya peren-Persentase tertibnya Meningkatnya kualitas Persentase tertibnya peren-Persentase tertibnya peren-Semakin tertibnya perenca-Bidang

garaan Pemerintahan canaan, penyusunan danperencanaan, penyu aparatur Pemdes/Kelurahan canaan, penyusunan dancanaan, penyusunan dannaan, penyusunan dan per-Pemdes/Kel.

Desa dan Kel. yang ber- pertanggungjawaban sunan dan pertang- pertanggungjawaban pertanggungjawaban tanggungjawaban APBDes

kualitas APBDes gungjawaban APB APBDes APBDes pada tahun yangmenunjukkan bahwa program

Des x 100 % bersangkutan ini berhasil

2. Terwujudnya kelemba- Meningkatnya persentasePersentase partisi- Meningkatnya kualitas Meningkatnya peresentaseMeningkatnya peresentaseSemakin besar partisipasi Bidang

gaan serta pengembangan partisipasi lembaga Desapasi lembaga desa kelembagaan Desa/Kel. partisipasi lembaga Desapartisipasi lembaga DesaLembaga Desa (BPD, LPM dan Pemdes/Kel.

partisipasi dan keswada- (BPD, LPM dan KPM) dalam (BPD, LPM dan KPM)/ (BPD, LPM dan KPM) dalam (BPD, LPM dan KPM) dalam KPM) dalam perencanaan,

yaan masyarakat perencanaan, pelaksanaan persentase partisipasi perencanaan, pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan pelaksanaan dan pengawasan

dan pengawasan pembangu-lembaga yang ada di dan pengawasan pembangu-dan pengawasan pembangu-pembangunan desa menunjuk-

nan desa desa dalam perenca- nan desa nan desa pada tahun yangkan kualitas Lembaga Desa/

naan, pelaksanaan bersangkutan Kelurahan meningkat

dan pengawasan

pembangunan desa

x 100%

Persentase swadaya murniPersentase swadaya Meningkatnya partisipasi Persentase swadaya murniPersentase swadaya murniSemakin besar swadaya murni

masyarakat murni masyarakat/ dan keswadayaan masya- masyarakat masyarakat pada tahun yangmasyarakat dalam membangun

persentase pendapatan rakat dalam membangun bersangkutan desa/kelurahan menunjukkan

desa x 100% desa/kelurahan bahwa taraf hidup masyarakat

semakin meningkat

Page 266: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

3. Terwujudnya pemanfa- Persentase peningkatan Persentase kelompok Meningkatnya pengelolaan Persentase peningkatan Persentase peningkatan Semakin meningkatnya penda-Bidang

atan SDA dan peningka- pendapatan kelompok TTG yang mendapat Sumber Daya Alam (SDA) pendapatan kelompok pendapatan kelompok patan kelompok Teknologi Ketahanan

tan pendayagunaan TTG Teknologi Tepat Guna (TTG)pelatihan/Persentase dan pendayagunaan Tekno- Teknologi Tepat Guna (TTG)Teknologi Tepat Guna (TTG)Tepat Guna (TTG) dalam

sesuai dengan kebutuhan kelompok TTG yang logi Tepat Guna (TTG) pada tahun yang bersang-pemanfaatan sumber daya

ada di masyarakat kutan alam menunjukan bahwa

x 100 % program ini berhasil

Revisi :Tujuan Indikator Formula Sasaran Indikator Formula Penjelasan Bidang

Penanggungjawab

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Tujuan Daerah (RPJMD)

Terwujudnya peningkatan Meningkatnya penggunaan Memberikan kontribusi

sarana dan prasarana IPTEK di masyarakat di kepada Pemerintah Kab.

IPTEK yang tepat guna dan semua sektor lapangan Badung dalam rangka

peningkatan daya saing usaha guna peningkatan terwujudnya tujuan daerah

SDM daya saing usaha dan daya

saing sumber daya manusia

Tujuan BPMD dan Pemdes

(Renstra)

1. Terwujudnya tatakelola Persentase Aparatur Desa/Persentase Aparatur Desa/ 1 Meningkatnya Aparatur 1 Persentase Aparatur Desa/Persentase Aparatur Desa/Semakin bertambahnya Bidang

Pemerintahan Desa dan Kel. Yang mengikuti BimtekKel. Yang mengikuti Bimtek pemerintahan Desa/Kel. Kel. Yang mengikuti BimtekKel. Yang mengikuti BimtekAparatur Pemerintahan Desa/Pemdes/Kel.

Kelurahan yang baik Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa yang mengikuti Bimtek tata- Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan DesaKel. Yang mengikuti Bimtek

dan Kelurahandan Kelurahan x 100% kelola Pemerintahan Desa/ dan Kelurahan dan Kelurahan pada tahunPengelolaan Keuangan Desa/

Persentase Aparatur Desa/Persentase Aparatur Desa/ Kel. yang bersangkutanKelurahan menunjukan bahwa

Page 267: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Kel. Yang mengikuti BimtekKel. Yang mengikuti Bimtek 2 Persentase Aparatur Desa/Persentase Aparatur Desa/Aparat Pengelola SistemBidang

Administrasi ManagemenAdministrasi Managemen Kel. Yang mengikuti BimtekKel. Yang mengikuti BimtekKeuangan Desa semakin Pemdes/Kel.

Pemerintahan Desa dan Kel.Pemerintahan Desa dan Kel. Administrasi ManagemenAdministrasi Managementerampil

x 100% Pemerintahan Desa dan Kel.Pemerintahan Desa dan Kel.

pada tahun yang bersangku-

tan

Jumlah Desa yang menyam-Persentase partisi- 2 Tertibnya perencanaan, 1 Jumlah Desa yang menyam-Jumlah Desa yang menyam-Semakin tertibnya perencanaan,Bidang

paikan dokumen RPJM Desapasi lembaga desa penyusunan dan pertanggung- paikan dokumen RPJM Desapaikan dokumen RPJM Desapenyusunan dan pertanggung-Pemdes/Kel.

jawaban APBDes pada tahun yang bersangkutanjawaban APBDes menunjukan

bahwa kualitas aparatur

Jumlah Desa yang menyam-(BPD, LPM dan KPM)/ 2 Jumlah Desa yang menyam-Jumlah Desa yang menyam-Pemerintahan Desa/Kelurahan

paikan Rencana Kerja Pem-persentase partisipasi paikan Rencana Kerja Pem-paikan Rencana Kerja Pem-semakin baik

bangunan (RKP) Desa sesuailembaga yang ada di bangunan (RKP) Desa sesuaibangunan (RKP) Desa sesuai

dengan RPJM Desadesa dalam perenca- dengan RPJM Desadengan RPJM Desa pada tahun

yang bersangkutan

Jumlah Desa yang menyam-naan, pelaksanaan 3 Jumlah Desa yang menyam-Jumlah Desa yang menyam-

paikan APBDes yang sesuaidan pengawasan paikan APBDes yang sesuaipaikan APBDes yang sesuai

RKP Desa pembangunan desa RKP Desa RKP Desa pada tahun yang

bersangkutan

Persentase Desa yang x 100% 4 Persentase Desa yang Persentase Desa yang

menyampaikan Dokumen menyampaikan Dokumenmenyampaikan Dokumen

APBDes tepat waktu APBDes tepat waktuAPBDes tepat waktu pada

tahun yang bersangkutan

Persentase Desa yang 5 Persentase Desa yang Persentase Desa yang

menyampaikan Pertanggung- menyampaikan Pertanggung-menyampaikan Pertanggung-

jawaban Realisasi APBDes jawaban Realisasi APBDesjawaban Realisasi APBDes

pada tahun yang bersangkutan

Page 268: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

Persentase Desa/Kel. YangPersentase swadaya 3 Meningkatnya pelayanan 1 Persentase Desa/Kel. YangPersentase Desa/Kel. YangDengan adanya website danBidang

telah memiliki website dan murni masyarakat/ kepada masyarakat telah memiliki website dan telah memiliki website dan data base berbasis IT memper-Pengembangan

data base berbasis ITpersentase pendapatan data base berbasis ITdata base berbasis IT padamudah dalam perencanaan

desa x 100% tahun yang bersangkutanpembangunan desa

Jumlah Desa yang memiliki Persentase kelompok 4 Terlaksananya Tindak Lanjut 1 Jumlah Desa yang memiliki Jumlah Desa yang memiliki Dengan adanya Peraturan KepalaBidang

Peraturan Kepala DesaTTG yang mendapat Peraturan Desa Peraturan Kepala DesaPeraturan Kepala Desa padaDesa dan Keputusan Kep[alaPemerintahan

tahun yang bersangkutan

Jumlah Desa yang memiliki pelatihan/Persentase 2 Jumlah Desa yang memiliki Jumlah Desa yang memiliki Desa menunjukan bahwa Aparat

Keputusan Kepala Desakelompok TTG yang Keputusan Kepala DesaKeputusan Kepala DesaDesa telah melaksanakan tugas

ada di masyarakat kutan pada tahun yangdan fungsinya sesuai dengan

x 100 % bersangkutan peraturan yang berlaku

2. Meningkatnya peran Persentase kehadiran 5 Meningkatnya peran Lembaga 1 Persentase kehadiran Persentase kehadiran Semakin besar partisipasi Bidang

lembaga desa, lembaga Lembaga Desa dan Lembaga Desa dan Lembaga Kemasya- Lembaga Desa dan Lembaga Lembaga Desa dan Lembaga Lembaga Desa (BPD, LPM danPemerintahan

kemasyarakatan dan Kemasyarakatan dalam rakatan dalam pembangunan Kemasyarakatan dalamKemasyarakatan dalamKPM) dalam perencanaa, pelak-

masyarakat dalam pem- Musrenbang Desa Desa/Kelurahan Musrenbang DesaMusrenbang Desa pada tahunsanaan dan pengawasan pemba-

bangunan desa/kelurahan yang bersangkutanngunan desa menunjukan kualitas

Lembaga Desa/Kel. Meningkat

Persentase Badan Usaha 2 Persentase Badan Usaha Persentase Badan Usaha

Milik Desa (BUM Desa yang Milik Desa (BUM Desa yangMilik Desa (BUM Desa yang

terbentuk terbentuk terbentuk pada tahun yang

bersangkutan

Juara I Lomba Desa/Kel. 3 Juara I Lomba Desa/Kel.Juara I Lomba Desa/Kel.

Tk. Provinsi Tk. Provinsi Tk. Provinsi pada tahun yang

bersangkutan

Persentase Lembaga Desa 4 Persentase Lembaga Desa Persentase Lembaga Desa

dan Lembaga Kemasyara- dan Lembaga Kemasyara-dan Lembaga Kemasyara-

Page 269: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

katan yang telah mengikuti katan yang telah mengikutikatan yang telah mengikuti

Bimtek Bimtek Bimtek pada tahun yang ber-

sangkutan

Persentase swadaya murni 6 Meningkatnya peranan 1 Persentase swadaya murniPersentase swadaya murniSemakin besar swadaya murniBidang

masyarakat dalam pemba- masyarakat dalam pemba- masyarakat dalam pemba-masyarakat dalam pemba-masyarakat dalam membangunPengembangan

ngunan Desa ngunan Desa ngunan Desa ngunan Desa pada tahun desa/kelurahan menunjukan

yang bersangkutanbahwa taraf hidup masyarakat

semakin meningkat

Persentase pasar yang di 7 Meningkatnya Usaha Mikro 1 Persentase pasar yang diPersentase pasar yang diDengan dibinanya pasar desaBidang

kelola dengan baik Kecil Menengah di pedesaan kelola dengan baikkelola dengan baik pada tahunmaka semakin tertatanya pasarPMD

yang bersangkutandesa dengan baik

3. Terwujudnya pemanfaatan 8 Meningkatnya keterampilan 1 Jumlah kelompok Binaan TTGJumlah kelompok Binaan TTGSemakin meningkatnya pendapa-Bidang

Sumber Daya Alam dengan kelompok masyarakat melalui yang produknya dipamerkanyang produknya dipamerkantan kelompok Tehknologi TepatKetahanan

menggunakan Tehknologi penerapan TTG pada tahun yang bersangkutan

Tepat Guna (TTG)

2 Jumlah kelompok masyarakatJumlah kelompok masyarakatGuna (TTG) dalam pemanfaatan

yang memanfaatkan saranayang memanfaatkan saranaSumber Daya Alam menunjukan

dan prasarana air bersih dan prasarana air bersih bahwa program ini berhasil

dengan penerapan TTGdengan penerapan TTG pada

tahun yang bersangkutan

4. Terwujudnya pendistribu- Persentase penyaluran 9 Tersalurkannya Raskin (Tepat 1 Persentase penyaluranPersentase penyaluranDengan tersalurkannya RaskinBidang

sian Raskin sesuai Raskin kepada masyarakat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Raskin kepada masyarakatRaskin kepada masyarakat(Tepat Sasaran, Tepat jumlah,Ketahanan

standard Pedum kepada berpenghasilan rendah Harga, T epat Mutu, Tepat berpenghasilan rendahberpenghasilan rendah padaTepat Harga, Tepat Mutu, Tepat

masyarakat berpenghasi Waktu dan Tepat Administrasi tahun yang bersangkutanWaktu dan Tepat Administrasi)

lan rendah kepada masyarakat berpeng- menunjukan bahwa terpenuhinya

hasilan rendah kebutuhan beras bagi Rumah

Tangga Sasaran Penerima

Mnfaat (RTS-PM) kepada masya-

rakat berpenghasilan rendah

Page 270: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang
Page 271: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang
Page 272: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang
Page 273: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang
Page 274: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang
Page 275: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang
Page 276: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

ngunan desa menunjukan kualitas

Page 277: PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/CKImages/files/SAKIP BPMD DAN PEMDES... · 2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang

menunjukan bahwa terpenuhinya

Mnfaat (RTS-PM) kepada masya-