Perkreditan Bank

Perkreditan BankPerkreditan Bank

Disarikan oleh Rachmadi UsmanDosen Fakultas Hukum Unlam

Bahan Kuliah Hukum Perbankan Bahan Kuliah Hukum Perbankan Program Pendidikan SarjanaProgram Pendidikan Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Lambung MangkuratFakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Kredit secara etimologis ?

Menurut asal katanya “kredit” berasal dari bahasa Latin : credere, credo, creditum; Inggeris: faith, trust; yang berarti kepercayaan. Jadi yang menjadi dasar dalam pemberian kredit adalah adanya kepercayaan.

Bagaimana cara memperoleh kepercayaan ? Dijalankan sistem analisis kredit (asas perbankan: prudential banking system).

Kredit menurut Kamus Besar Bahasa Kredit menurut Kamus Besar Bahasa IndonesiaIndonesia

Salah satu pengertian kredit adalah pinjaman Salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Artinya kredit = pinjaman uang atau hutang.lain. Artinya kredit = pinjaman uang atau hutang.

Lembaga yang memberikan pinjaman uang Lembaga yang memberikan pinjaman uang tersebut haruslah lembaga yang mempunyai izin tersebut haruslah lembaga yang mempunyai izin usaha yang sah (sanksi pidana).usaha yang sah (sanksi pidana).

Pinjaman sampai batas tertentu = pinjaman Pinjaman sampai batas tertentu = pinjaman dibatasi ? Karena berkaitan dengan jenis bank, dibatasi ? Karena berkaitan dengan jenis bank, pihak terafiliasi atau bukan, analisis kredit dan pihak terafiliasi atau bukan, analisis kredit dan agunan.agunan.

Bank (dari Bank Indonesia) Bank (dari Bank Indonesia) Bank Umum Bank Umum dan BPRdan BPR

Non Bank = Lembaga Keuangan Bukan Non Bank = Lembaga Keuangan Bukan Bank (dari Menteri Keuangan) Bank (dari Menteri Keuangan) Perusahaan Pembiayaan, PegadaianPerusahaan Pembiayaan, Pegadaian

Koperasi dari Menteri Koperasi dan Usaha Koperasi dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kecil Menengah simpan pinjam simpan pinjam

Adanya izin usaha yang sah, memberikan Adanya izin usaha yang sah, memberikan perlindungan bagi nasabah atau calon perlindungan bagi nasabah atau calon nasabahnasabah

Bank (dari Bank Indonesia) Bank (dari Bank Indonesia) Bank Umum Bank Umum dan BPRdan BPR

Non Bank = Lembaga Keuangan Bukan Non Bank = Lembaga Keuangan Bukan Bank (dari Menteri Keuangan) Bank (dari Menteri Keuangan) Perusahaan Pembiayaan, PegadaianPerusahaan Pembiayaan, Pegadaian

Koperasi dari Menteri Koperasi dan Usaha Koperasi dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kecil Menengah simpan pinjam simpan pinjam

Adanya izin usaha yang sah, memberikan Adanya izin usaha yang sah, memberikan perlindungan bagi nasabah atau calon perlindungan bagi nasabah atau calon nasabahnasabah

Izin Usaha Lembaga Perkreditan ?Izin Usaha Lembaga Perkreditan ?

Kredit Menurut UU Perbankan 1998 (Pasal 1 angka 11) ?

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain,

Yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya,

Setelah jangka waktu tertentu, Dengan pemberian bunga.

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Menurut UU Perbankan (Pasal 1 angka 12) ?Menurut UU Perbankan (Pasal 1 angka 12) ?

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu,dengan itu,

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain,bank dengan pihak lain,

Yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk Yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut,mengembalikan uang atau tagihan tersebut,

Setelah jangka waktu tertentu,Setelah jangka waktu tertentu, Dengan imbalan atau bagi hasilDengan imbalan atau bagi hasil

Unsur-unsur Kredit ?

• Kepercayaan• Tenggang Waktu• Degree of risk• Prestasi

• Kepercayaan• Tenggang Waktu• Degree of risk• Prestasi

Prinsip-prinsip Pemberian Kredit (Pasal 8 UU Perbankan)Prinsip-prinsip Pemberian Kredit (Pasal 8 UU Perbankan)

• Asas-asas Perkreditan yang Sehat• Prinsip Kehati-hatian• Pemberiannya harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis• Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan atas kemampuan

dan kesanggupan nasabah debitor;• Kewajiban bank menerapkan prosedur pemberian kredit yang telah

disusunnya• Kewajiban bank memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur

dan persyaratan pemberian kredit• Bank dilarang memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda

kepada nasabah debitor dan atau pihak-pihak terafiliasi• Penyelesaian sengketa• Bank berkewajiban memperhatikan hasil AMDAL bagi perusahaan

yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tersebut tetap menjaga kelestarian lingkungan

Analisis Kredit ? (1)Analisis Kredit ? (1)

Prinsip 5 C’s Prinsip 5 C’s

Informasi Informasi willingness to paywillingness to pay

Informasi Informasi ability to payability to pay

CharacterCharacter CapacityCapacity CapitalCapital CollateralCollateral Condition of EconomyCondition of Economy

Analisis Kredit ? (2)Analisis Kredit ? (2)

Prinsip 7 P Personality Party (Para Pihak) Purpose (Tujuan) Payment (Pembayaran) Prospect Profitability (Perolehan Laba) Protection

Prinsip 3 R Return (hasil yang diperoleh) Repayment Risk Bearing Ability

Studi Kelayakan Pemberian Kredit ?Studi Kelayakan Pemberian Kredit ?

Aspek Hukum dokumentasi hukum Aspek Pasar dan Pemasaran Aspek Keuangan Aspek Teknis Operasional Aspek Manajemen Aspek Sosial Ekonomi Aspek AMDAL

Aspek Hukum dokumentasi hukum Aspek Pasar dan Pemasaran Aspek Keuangan Aspek Teknis Operasional Aspek Manajemen Aspek Sosial Ekonomi Aspek AMDAL

Orientasi Pemberian Kredit ?Orientasi Pemberian Kredit ?

Undang-undang Perbankan yang baru menganut prinsip feasibility oriented: asas kredit ada apabila usahanya layak dikembangkan.

Undang-undang Perbankan 1967 menganut prinsip collateral oriented: asas tiada kredit tanpa ada agunannya.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan

““Agunan sebagai Agunan sebagai salah satu unsursalah satu unsur pemberian kredit, maka apabila pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan, diperoleh keyakinan, agunan dapat agunan dapat hanyahanya berupa: berupa: BarangBarang Proyek atauProyek atau Hak tagih yang dibiayai dengan kredit Hak tagih yang dibiayai dengan kredit

yang bersangkutan. yang bersangkutan. Inilah yang dinamakan dengan agunan Inilah yang dinamakan dengan agunan

pokok”>pokok”>

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan

Disamping itu Penjelasannya menyatakan pula:Disamping itu Penjelasannya menyatakan pula:““Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Ini berarti lazim dikenal dengan agunan tambahan. Ini berarti dimungkinkan pemberian kredit tanpa disertai agunan dimungkinkan pemberian kredit tanpa disertai agunan (tambahan) atau cukup hanya mengandalkan agunan (tambahan) atau cukup hanya mengandalkan agunan pokok saja.pokok saja.““Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan”.agunan”.Ketentuan ini kurang mendukung pelaksanaan Ketentuan ini kurang mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, akan tetapi dengan pendaftaran tanah di Indonesia, akan tetapi dengan adanya UUHT, maka tanah adat yang akan dijadikan adanya UUHT, maka tanah adat yang akan dijadikan agunan harus diurus pembuatan sertifikatnya bersamaan agunan harus diurus pembuatan sertifikatnya bersamaan dengan pengajuan permohonan pendaftaran Hak dengan pengajuan permohonan pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah yang bersangkutan.Tanggungan atas tanah yang bersangkutan.

Jenis agunan kredit

► Agunan kredit berbeda dengan jaminan Agunan kredit berbeda dengan jaminan kredit. Agunan kredit merupakan bagian dari kredit. Agunan kredit merupakan bagian dari jaminan kredit.jaminan kredit.

► Secara umum jaminan kredit diartikan Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu menanggung pembayaran kembali suatu hutang. hutang.

► Jaminan pemberian kredit diperoleh bank Jaminan pemberian kredit diperoleh bank melalui penilaian yang seksama terhadap melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitor.prospek usaha debitor.

Jenis agunan kredit

Agunan kredit:Agunan kredit:

Agunan pokok Agunan pokok barang, proyek atau barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.yang bersangkutan.

Agunan tambahan Agunan tambahan surat berharga, surat berharga, garansi atau barang yang tidak garansi atau barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai.dibiayai.

Kegunaan Jaminan Kredit Kegunaan Jaminan Kredit

Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitor wanprestasi.

Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya.

Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya.

Penyelamatan Kredit MacetPenyelamatan Kredit Macet

► Penjadualan kembali (Penjadualan kembali (reschedullingreschedulling), yaitu perubahan ), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadual syarat kredit yang hanya menyangkut jadual pembayaran dan/atau jangka waktu termasuk pembayaran dan/atau jangka waktu termasuk tenggang (grace period), termasuk perubahan jumlah tenggang (grace period), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.

► Persyaratan kembali (Persyaratan kembali (reconditioningreconditioning), yaitu perubahan ), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit, yang tidak sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadual pembayaran, jangka terbatas pada perubahan jadual pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak waktu dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangktu perubahan maksimum saldo kreditnya. menyangktu perubahan maksimum saldo kreditnya. Perubahan kredit tersebut tanpa memberikan Perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equityequity perusahaan.perusahaan.

Penyelamatan Kredit MacetPenyelamatan Kredit Macet

• Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut:Penambahan dana bank dan/atauKonversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi

pokok kredit baru; dan/atauKonversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan

dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan atau persyaratan kembali.

Ketentuan Pasal 7 butir c Undang-Undang Perbankan

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula: ….. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pendekatan penyelesaian kredit macet

Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit macet;

Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit macet atau diduga akan menjadi kredit macet;

Penanganan kredit macet atau diduga menjadi kredit macet harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin;

Bank tidak melakukan penyelesaian kredit macet dengan cara menambah flafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek plafondering kredit;

Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit macet terhadap pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitor-debitor besar tertentu.

Cara Penyelesaian Kredit Macet

Menyerahkannya kepada PUPN sesuai dengan UU No. 49/Prp/1960 Tindakan PUPN tidak kebal hukum Dapat digugat nasabah melalui pengadilan

Proses gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri setempat Penyelesaiannya relatif panjang Perjanjian kredit dibatalkan pengadilan

Penyelesaian hutang melalui Badan Arbitrase/Perwasitan Harus ada standar klausulanya Putusannya bersifat final dan mengikat

Penagihan oleh debt collector

Tugas kelompok

Nama Kelompok Anggota Judul

Kelompok 4 dan Kelompok 12

Sejarah Perbankan

Kelompok 3 Sistem Keuangan

Kelompok 1 Kelembagaan Perbankan


Kesehatan dan Rahasia Bank

Tugas kelompok



Kegiatan Usaha Bank

Kelompok 5 Kredit dan Jaminan Perbankan

Kelompok 2 Likuidasi Bank

Kelompok 8 Bank Indonesia

Tugas kelompok


Kelompok 9 Bank Syariah

Kelompok 6 Warkat Perbankan

Documents

Perkreditan Bank