LKPPLKPP

Perpres No. 70 Tahun 2012Perpres No. 70 Tahun 2012tentangtentang

Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang tentang PPengadaan Barang/Jasa Pemerintahengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP

I.I. Latar BelakangLatar Belakang

II.II. MetodologiMetodologi

III.III. TujuanTujuan

IV.IV. PemberlakuanPemberlakuan

Daftar Isi :

LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Petunjuk Presiden terkait percepatan penyerapan APBN/APBD;

Evaluasi pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun 2010.

I. Latar BelakangI. Latar Belakang

LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Informasi dari berbagai pelaksanaan pengadaan yang krusial selama 2010-2011;

Data sejak Agustus 2010 – Juli 2011 dari diskusi, advokasi PBJ, pertanyaan via surat resmi dan e-mail, konsultasi langsung, serta temuan di lapangan;

Terkumpul 514 pertanyaan dari K/L/D/I dan penyedia barang/jasa, diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) isu yang paling menonjol.

II. MetodologiII. Metodologi

LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Mempercepat pelaksanaan APBN dan APBD;

Menghilangkan dan memperjelas multitafsir;

Memperjelas arah Reformasi Kebijakan Pengadaan.

III. TujuanIII. Tujuan

LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Mempercepat pelaksanaan anggaranMempercepat pelaksanaan anggaran

1. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (procurement plan) dan penyusunan rencana penarikan (disbursment plan);

2. Mewajibkan proses pengadaan sebelum Dokumen Anggaran disahkan: Menyediakan biaya pendukung Tidak mengangkat Pengelola Pengadaan

setiap tahun (PPK, ULP, Bendahara, PPHP, dan lain-lain);

3. Menaikkan nilai Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dari Rp.100 juta menjadi Rp.200 juta;

LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Mempercepat pelaksanaan anggaranMempercepat pelaksanaan anggaran (Lanjutan)(Lanjutan)

4. Menaikan threshold nilai pengadaan dengan lelang Sederhana/Pemilihan Langsung dari Rp.200 juta menjadi Rp.5 Milyar;

5. Pengecualian persyaratan sertifikat bagi PPK yang dijabat oleh Eselon I & II dan PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi persyaratan;

6. Penugasan menjawab sanggahan banding Pimpinan K/L/I dan Kepala Daerah kepada Pejabat dibawahnya;

LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Mempercepat pelaksanaan anggaranMempercepat pelaksanaan anggaran (Lanjutan)(Lanjutan)

7. Memperjelas persyaratan untuk Konsultan Internasional dengan menyesuaikan terhadap praktek bisnis di dunia internasional;

8. Penambahan metode Pelelangan Terbatas untuk Pengadaan Barang.

LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Menghilangkan dan memperjelasMenghilangkan dan memperjelas multitafsirmultitafsir

1. Sanggahan hanya untuk peserta yang memasukan penawaran;

2. Keberadaan ULP di daerah hanya 1 (satu) di Provinsi/Kabupaten/Kota;

3. Penanggung jawab proses pemilihan penyedia adalah Kelompok Kerja ULP;

4. Penyetaraan teknis dapat dilakukan untuk pelelangan metode dua tahap.

LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

MMemperjelas emperjelas arah Reformasi Kebijakan arah Reformasi Kebijakan PengadaanPengadaan

1. Lampiran Perpres dijadikan Keputusan Kepala (dengan persetujuan Menteri PPN);

2. Mempertegas adanya mainstream Regular Bidding dan Direct Purchasing;

3. Penambahan barang yang Direct Purchasing ditentukan oleh Kepala LKPP.

LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

IVIV. . PemberlakuanPemberlakuan Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

(1 Agustus 2012).

Pengadaan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010.

Perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Perpres ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

LKPP

Terima KasihTerima KasihTerima KasihTerima Kasih

LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa