Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 2014.pdf · Provinsi Sumatera Selatan tercapai melalui sasaran “Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD”

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 i


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 i

KATA PENGANTAR

LAKIP merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebaga

pertanggungjawaban atas capaian kinerja instansi pemerintah setingkat eselon II ke

atas. LAKIP disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 merupakan LAKIP

tahun kelima dari implementasi Rencana Strategis 2010 - 2014 yang digunakan

sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi,

serta merupakan sarana penyampaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

tupoksi, yang dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas yang disusun

berdasarkan realisasi capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan

Kinerja Tahun 2014.

Kami mengharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media

pertanggungjawaban capaian kinerja dan dapat mendorong peningkatan kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun berikutnya.

Palembang, 23 Januari 2015

Kepala Perwakilan,

IIGB Surya Negara

NIP 19570311 197803 1 001


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….DAFTAR ISI ………………………………………………………………...DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………….....DAFTAR TABEL....................................................………………….......DAFTAR GAMBAR ....……………………………………………………...RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………….......

halaman

iiiiiiivvvi

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN ……………………………………………...A. Tugas , Fungsi, dan Wewenang Organisasi …………...B. Aspek Strategis Organisasi …..………………………….C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi…………….D. Struktur Organisasi……………. …………………………E. Sistematika Penyajian…………………………………….

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA…………..A. Rencana Strategis 2010-2014….………………………….

1. Pernyataan Visi …………………………………………2. Pernyataan Misi .………………………………………..3. Tujuan…………………………………………………….4. Sasaran Strategis……………………………………….5. Indikator Kinerja Utama…………………………………6. Program dan Kegiatan …………………………………

B. Perjanjian Kinerja 2014…………………………………….

AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………A. Capaian Kinerja Organisasi ...........................…………B. Realisasi Anggaran …………….………………………...C. Aspek Pendukung .............………………………………

PENUTUP ………………………………………………………

123468

101111131415192325

3348791

96


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 iii

LAMPIRAN :

Lampiran 1 Capaian IKU Tahun 2014

Lampiran 2Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2014 dengan Tahun

2013

Lampiran 3Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda Tahun

2012 – 2013

Lampiran 4 Daftar BUMN yang GCG/KPI Bernilai Baik Tahun 2013

Lampiran 5Daftar BUMD/PDAM yang Kinerjanya Bernilai Baik tahun

2013

Lampiran 6Daftar Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Peraturan

Kepala Daerah tentang SPIP

Lampiran 7 Capaian Kinerja Output BPKP Tahun 2014

Lampiran 8Perbandingan Realisasi Output Tahun 2014 dengan Tahun

2013

Lampiran 9Dukungan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama yang

Berisi Perhitungan yang Mendukung Capaian IKU

Lampiran 10Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU Dari

Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 iv

DAFTAR TABELTABEL :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2 Program Dan Kegiatan

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2014

Berdasarkan Sumber Dana

Tabel 3.2 Realisasi Penggunaan Dana Mitra Kerja

Tabel 3.3 Realisasi PNBP Perwakilan BPKP Sumatera Selatan

Tahun 2014

Tabel 3.4 Diklat Fungsional dan Substansif Perwakilan BPKP

Sumatera Selatan Tahun 2014

Tabel 3.5 Aset Tetap Perwakilan BPKP Sumatera Selatan Per 31

Desember 2014

Tabel 3.6 Daftar Rumah Dinas Perwakilan BPKP Sumatera Selatan

Per 31 Desember 2014

Tabel 3.7 Daftar Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP SumateraSelatan Tahun 2014


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 v

DAFTAR GAMBARHalaman

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Perwakilan BPKP Sumatera

Selatan

8

Gambar 1.2 Sistematika Penyajian LAKIP BPKP Tahun 2014 9

Gambar 3.1 Perbandingan Penyerapan Anggaran dan RencanaPenarikan Dana

88


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2014 merupakan wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan tupoksi yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014, yang

berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target yang

telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra BPKP tahun 2010-2014 telah ditetapkan dan dijadikan sebagai acuan dalam

penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2014.

Renstra memuat visi, 4 misi, 6 tujuan, 8 sasaran dan 3 program yang terdiri atas 1

program teknis dan 2 program generik. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan

tertuang setiap tahunnya dalam Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan

Tahunan (PKP2T). Berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2014 terdapat 8 sasaran,

3 program dengan 33 indikator kegiatan utama, yang didukung oleh anggaran DIPA

yang tersedia sebesar Rp29.029.079.000,00. (tidak termasuk dana pusat dan obrik).

Realisasi anggaran belanja tahun 2014, sebesar Rp28.837.915.516,00 atau 99,34%

dari dana yang tersedia dalam DIPA.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian target sasaran, diperoleh

hasil yang memuaskan dengan tingkat capaian di atas 100% dengan rincian sebagai

berikut:

No Tujuan Sasaran Strategis% Rata-rata

Capaian SasaranStrategis

1 Meningkatnya kualitasakuntabilitas keuangan negara diwilayah Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Selatan.

Meningkatnya Kualitas 1 LKPP,95% LKKL, dan 90% LKPD

99,74

Tercapainya OptimalisasiPenerimaan Negara sebesar 75%

140,61

2 Meningkatnya tata pemerintahanyang baik di wilayah PerwakilanBPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Terselenggaranya SPM pada 300IPD dan terselenggaranya GGpada 65% BUMN/BUMD

108,93

3 Terciptanya iklim yang mencegahkecurangan dan memudahkanpengungkapan kasus yangmerugikan keuangan negara diwilayah Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Selatan

Meningkatkan Kesadaran danKeterlibatan K/L, Pemda,BUMN/BUMD Dalam UpayaPencegahan dan PemberantasanKorupsi Menjadi 80%

50,04


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 vii

No Tujuan Sasaran Strategis% Rata-rata

Capaian SasaranStrategis

4 Tercapainya efektivitaspenyelenggaraan sistempengendalian intern pemerintah diwilayah Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Selatan.

Meningkatnya Kualitas PenerapanSPIP di 60% K/L/Pemda

102,78

5 Meningkatnya kapasitas aparatpengawasan intern pemerintahyang profesional dan kompeten diwilayah Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Selatan.

Meningkatnya kapasitas aparatpengawasan intern pemerintahyang profesional dan kompetenpada 80% K/L/Pemda

100,00

Meningkatnya efektifitasperencanaan pengawasansebesar 90% dan kualitaspengelolaaan keuangan sebesar100%.

100,39

6 Terselenggaranya sistemdukungan pengambilan keputusanyang andal bagiPresiden/pemerintah di wilayahPerwakilan BPKP ProvinsiSumatera Selatan

Terselenggaranya 100% sistemdukungan pengambilan keputusanbagi pimpinan

100,00

Tujuan “Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara” di wilayah

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan tercapai melalui 2 sasaran strategis,

yaitu:

1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 90% LKPD”

memperoleh rata-rata capaian kinerja outcome 99,74% dan

2. Sasaran “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%”

memperoleh rata-rata capaian kinerja outcome 140,61%.

Tujuan “Meningkatnya tata pemerintahan yang baik” di wilayah Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Selatan tercapai melalui sasaran “Terselenggaranya SPM pada

300 IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD” memperoleh rata-rata

capaian kinerja outcome 108,93%.

Tujuan “Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan

pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara” di wilayah Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Selatan tercapai melalui sasaran strategis “Meningkatkan

Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%” memperoleh rata-rata capaian kinerja

outcome 50,04%.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 viii

Tujuan “Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah” di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan tercapai melalui

sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda

memperoleh rata-rata capaian kinerja outcome 102,78%.

Tujuan “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten” di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

tercapai melalui:

1. Sasaran strategis “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah

yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda” memperoleh rata-rata

capaian kinerja outcome 100,00%.

2. Sasaran strategis “Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar

90% dan kualitas pengelolaaan keuangan” memperoleh rata-rata capaian kinerja

outcome 100,39%.

Tujuan “Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal

bagi presiden/pemerintah” di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

tercapai melalui sasaran strategis “Terselenggaranya 100% sistem dukungan

pengambilan keputusan bagi pimpinan” memperoleh rata-rata capaian kinerja

outcome 100,00%.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Selatan telah dan terus berupaya meningkatkan koordinasi pengawasan

dan pembinaan SPIP, meningkatkan kemitraan dengan stakeholders, dan

memperoleh dukungan yang kuat dari semua pegawai dalam merespon kepentingan

stakeholders di daerah dan melakukan beberapa strategi penyempurnaan, antara

lain :1. Meningkatkan capaian kinerja yang belum maksimal;

2. Meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan pada program utama Tapkin

Perwakilan;

3. Melakukan program pelatihan mandiri (PPM) setiap akan melaksanakan penugasan

terkait agar pemahaman terhadap materi penugasan lebih meningkat.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 1



A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Sejak terbentuk pada tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali

penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Keputusan

Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Berdasarkan

Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan

keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan

keuangan dan pembangunan;

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan

dan pembangunan;

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;

4. Pemantauan, pemberian bimbingan, serta pembinaan terhadap kegiatan

pengawasan keuangan dan pembangunan;

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum,

ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan,

kearsipan, hukum, persandian, serta perlengkapan, dan rumah tangga.

Dengan diterbitkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem

pengendalian intern pemerintah (SPIP), Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan

Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan. Menurut PP tersebut, BPKP adalah auditor presiden yang bertugas

melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan

melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Berdasarkan PP tersebut, BPKP

mempunyai tugas dan fungsi baru, yaitu melakukan:

1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan

tertentu (Pasal 49 ayat 2), meliputi:

a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan

c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.



2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Pasal 59

ayat 2).

3. Reviu atas laporan keuangan pemerintah pusat sebelum disampaikan kepada

Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4).

4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional dari hasil

pengawasan BPKP dan APIP lainnya (Pasal 54 ayat 3).

Terkait dengan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, Presiden

memperkuat wewenang BPKP dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4

tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara.

Selain itu, untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden

menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan

pemberantasan korupsi, dengan rencana aksi sebagai berikut:

1. Mendiagnosis keandalan sistem pengendalian yang ada;

2. Memperbaiki sistem pengendalian yang lama menjadi sistem pengendalian

baru yang menekankan pada soft control;

3. Menyusun peraturan sistem pengendalian intern.

B. Aspek Strategis Organisasi

Dalam memenuhi amanah rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju,

adil, dan makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan nasional untuk

jangka waktu 20 tahun melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana

pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN). Target tersebut kemudian dirinci

ke dalam target pembangunan jangka menengah dan jangka pendek. Target

pembangunan jangka pendek, berjangka waktu satu tahun, dituangkan dalam

rencana kerja pemerintah (RKP).

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target

rencana jangka menengah pemerintah, BPKP telah menyusun rencana strategis

(Renstra) Tahun 2010-2014. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis,

program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2010-2014 berikut target output

dan outcome yang akan dicapai.

Renstra BPKP Tahun 2010-2014 telah mengalami perubahan yang signifikan

diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Bappenas dan



adanya mandat baru BPKP seiring dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008

tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus

2008. Mandat baru yang diemban BPKP adalah sebagai Auditor Presiden yang

memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah.

Mandat baru tersebut ditindaklanjuti dengan reposisi dan revitalisasi BPKP

sebagaimana dinyatakan oleh Kepala BPKP dalam rapat kerja BPKP pada bulan

Desember 2008. BPKP harus dapat menunjukkan paradigma baru melalui unjuk

kerja yang optimal sebagai Auditor Presiden sehingga peran BPKP semakin nyata

dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

dihadapi. Strategi penguatan (reposisi) BPKP tahun 2010–2014 adalah:

1. Product Differences

Kekuatan BPKP bergantung pada kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas

produk BPKP harus bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral) yang

merupakan jiwa pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008. Tugas BPKP bersifat spesifik

yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara oleh para

pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden dalam

menjalankan amanah rakyat.

2. Market Differences

Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali dengan baik siapa

market BPKP. BPKP memiliki pasar pengawasan yang jelas, yaitu Presiden

sebagai shareholders utama dan stakeholders birokrasi lain yang terdiri dari

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan usaha milik negara/daerah. Banyak

pihak yang sudah terbantu oleh kinerja BPKP dan membutuhkan BPKP.

3. Methodology Differences

Dengan new BPKP perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan yang

kontemporer, spesifik, dan membawa manfaat, misalnya program evaluations,

policy analysis, forensic audit, performance audit, dan internal control review.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Sesuai dengan Renstra, BPKP melaksanakan jenis kegiatan pengawasan sebagai

berikut:



1. Pre-emptif

Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang

diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan

pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit

birokrasi yang bersifat laten.

2. Preventif

Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk

memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan

peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen

risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur

manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang

berlangsungnya moral hazard di birokrasi.

3. Represif

Jenis kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi

perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak

diketemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya

adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan

perbuatan melawan hukum.

BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi

pembenahan manajemen pemerintahan. Selain produk untuk pembinaan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun

2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain:

1. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan;

2. Sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA);

3. Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Program peningkatan kinerja sektor korporat (Performance EnhancementProgram);

5. Sistem informasi akuntansi PDAM;

6. Program pengembangan manajemen risiko sektor korporat dan sektorpublik;

7. Program pengembangan GCG BUMN/BUMD;

8. Program pengembangan internal control BUMN/BUMD berbasis COSO;



9. Program anti korupsi (PAK);

10. Fraud control plan (FCP);

11. Management assessment center (MAC).

D. Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala

Perwakilan dengan jabatan eselon IIa. Susunan organisasi Perwakilan BPKP

terdiri dari:

1. Bagian tata usaha

2. Bidang pengawasan instansi pemerintah pusat

3. Bidang akuntabilitas pemerintah daerah

4. Bidang akuntan negara

5. Bidang investigasi

6. Kelompok jabatan fungsional

Rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan bagian adalah

sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Tugas pokok Bagian Tata Usaha adalah melaksanakan penyusunan rencana

dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan,

perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil

pengawasan.

Fungsi yang diselenggarakan adalah:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan;

2. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam,perlengkapan, dan rumah tangga;

3. Pengelolaan perpustakaan;

4. Penyusunan laporan berkala hasil pengawasan.

Bagian Tata Usaha memiliki sub-sub bagian, yaitu:

1. Subbagian Program dan Pelaporan, dengan tugas menyiapkan bahanpenyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan berkalahasil pengawasan;

2. Subbagian Kepegawaian, dengan tugas melakukan urusankepegawaian dan pengembangan pegawai;



3. Subbagian Keuangan, dengan tugas melakukan urusan keuangan;

4. Subbagian Umum, dengan tugas melakukan urusan persuratan,perlengkapan, urusan dalam, dan rumah tangga serta pengelolaanperpustakaan.

2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah PusatTugas pokok Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat adalah

melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan

instansi pemerintah pusat dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima

pemerintah pusat, serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi

pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.

3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah DaerahTugas pokok Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah melaksanakan

penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah

atas permintaan daerah, serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan

akuntabilitas instansi pemerintah, dan evaluasi hasil pengawasan.

4. Bidang Akuntan NegaraTugas pokok Bidang Akuntan Negara adalah melaksanakan penyusunan

rencana, program, dan pelaksanaan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan

good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha

milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil,

kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan

pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta

evaluasi hasil pengawasan.

5. Bidang InvestigasiTugas pokok Bidang Investigasi adalah melaksanakan penyusunan rencana,

program, dan pelaksanaan pengawasan terhadap indikasi penyimpangan

yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain

yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah; pengawasan terhadap

hambatan kelancaran pembangunan; pemberian bantuan pengawasan pada

instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional



Tugas pokok kelompok jabatan fungsional adalah melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan secara rinci adalah

sebagai berikut:

Gambar 1.1Bagan Organisasi Perwakilan BPKP Sumatera Selatan

E. Sistematika Penyajian

LAKIP BPKP Tahun 2014 melaporkan pencapaian kinerja BPKP selama tahun

2014. Capaian kinerja 2014 diukur dan dinilai berdasarkan penetapan kinerja

(Tapkin) 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri

merupakan penjabaran Renstra BPKP Tahun 2010-2014.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2014 memungkinkan

dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai

KEPALAPERWAKILAN

KASUBBAG.PROGRAM/PELAPOR

AN

KASUBBAG.

KEPEGAWAIAN

KASUBBAG.

KEUANGAN

KASUBBAG.

UMUM

KABAG TATAUSAHA

KABIDAN

KABIDINVESTIGA

SI

KABIDAPD

KABIDWAS IPP

Kel1

Kel2

Kel3

Kel4

= hubungan mitra Kerja



masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini,

sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP Tahun 2014 dapat

diilustrasikan dalam Gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2

Sistematika Penyajian LAKIP BPKP Tahun 2014

Referensi Bab

PENDAHULUAN Bab I

Bab IVPENUTUP

RencanaStrategis2010-2014

PerjanjianKinerja/Penetapan Kinerja 2014 Bab II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab IIIAKUNTABILITAS KINERJA





A. Rencana Strategis 2010-2014

Berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Nomor S-7419/PW07/1/2010 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2010-2014, yang telah diubah dengan Keputusan Kepala

Perwakilan BPKP Provinsi Selatan Nomor KEP-486/PW07/1/2012, dan Nomor KEP-

618/PW07/1/2014, Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Sebagai pelaksana tugas BPKP di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan merumuskan visi dan misi dengan tetap mengacu kepada visi dan misi

BPKP Pusat.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Pernyataan visi tersebut dilandasi pemikiran bahwa Perwakilan BPKP Sumatera

Selatan sebagai Auditor Presiden yang membedakan dirinya dari lembaga

pengawasan yang lain adalah dimilikinya kompetensi pengawasan di bidang

akuntabilitas keuangan negara. Kompetensi inti ini sejalan dengan kewajiban

Presiden untuk melakukan pengawasan pembangunan nasional sebagai wujud

akuntabilitas keuangan negara seperti diamanatkan dalam 3 paket undang-

undang di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan

Pengelolaan Keuangan Negara.

Responsif berarti cepat memberikan respon (tanggapan), tidak masa bodoh,

dan bereaksi secara tepat dan simpatik kepada seseorang atau suatu peristiwa.

Auditor Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan

Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya,untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara

yang Berkualitas



perannya, Auditor BPKP tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi

pemerintah dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil

kebijakan.

Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah.

Interaktif merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang

bersifat reaktif dan proaktif. Dari reaktif yang berarti bereaksi setelah adanya

suatu kejadian, kemudian berkembang menjadi proaktif yang mengedepankan

inisiatif untuk bertindak namun masih melihat dari sisi BPKP (satu sisi), dan

selanjutnya bersifat interaktif yang mengandung nuansa bahwa BPKP

memperhatikan/ mendengarkan kepentingan/kebutuhan stakeholders.

Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat

melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan. BPKP

telah menyatakan dalam visinya sebagai Auditor Presiden yang terpercaya,

berarti BPKP memiliki integritas yang tinggi, didukung profesionalisme yang

tinggi, sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang

berkualitas, bermanfaat bagi shareholders dan stakeholders. Kepercayaan

stakeholders kepada BPKP ditunjukkan dengan banyaknya permintaan

stakeholders kepada BPKP untuk membenahi sistem dan tata kelola

pemerintahan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara

periodik. Sedangkan keuangan negara seperti dinyatakan dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berarti semua hak

dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu

baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri

yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa

pertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan,

mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan, serta



berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. Akuntabilitas

keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara.

2. Pernyataan Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi.

Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan

kepada BPKP. Sebagai pelaksana tugas BPKP di daerah, Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Selatan merumuskan misi dengan tetap mengacu kepada misi

BPKP Pusat. Empat Misi yang ditetapkan adalah:

a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas

KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan;

b. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan;

c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional

dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan;

d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi

Presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Misi pertama berkaitan dengan aktualisasi peran BPKP sebagai auditor

Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan

negara, sekaligus menegaskan bahwa misi ini dilakukan untuk membantu

Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata

kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Dalam misi ini,

tercakup seluruh kegiatan utama (core business) BPKP, baik dalam aktivitas

assurance yang dilakukan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas

consulting yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi,

konsultansi, pengembangan sistem.

Misi kedua dimaksudkan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP

melalui pembinaan penyelenggaraan SPIP. Tugas pembinaan penyelenggaraan

SPIP terhadap seluruh instansi pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP

sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam



pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada

di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya

akuntabilitas kinerja Presiden.

Misi ketiga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap kapasitas

sumber daya manusia. Oleh sebab itu, mengembangkan kapasitas pengawasan

intern pemerintah yang profesional dan kompeten diperlukan sebagai

pembimbing berbagai strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan

kapasitas BPKP sendiri maupun kapasitas APIP secara umum. Hal ini

merupakan bentuk tanggung jawab BPKP sebagai anggota komunitas

pengawasan untuk turut serta dalam mengembangkan sistem pengawasan

nasional yang terpadu. Kinerja yang berorientasi ke luar tak mungkin terwujud

tanpa adanya proses kerja internal yang baik maupun proses kerja sesama

APIP yang sinergis. Untuk itu perlu terus diagendakan dan diberikan perhatian

yang memadai terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya,

kepatuhan pada standar profesi, penataan proses kerja internal, dan sistem

kendali mutu yang dapat menunjang peningkatan kualitas hasil pengawasan.

Misi keempat merupakan aktualisasi peran BPKP sebagai Auditor Presiden

dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan

Presiden/Pemerintah yang efektif. Dalam rangka mengembangkan pelaporan

akuntabilitas di Indonesia, masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah

daerah dituntut untuk membuat indikator capaian kinerja yang terukur sehingga

dapat membantu Presiden untuk menyampaikan akuntabilitasnya kepada rakyat

sesuai dengan amanah UUD. Terkait hal tersebut, sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 54 Ayat 3, secara berkala BPKP

menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada

Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Dengan

adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran



yang diinginkan. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan

sejumlah tujuan yang relevan untuk setiap misi, yaitu:

Misi pertama “Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan

bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan” dijabarkan

dengan tujuan:

a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Selatan;

b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Selatan;

c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan

pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Misi kedua “Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian

intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan”

dijabarkan dengan tujuan tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan.

Misi ketiga ”Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan” dijabarkan dengan tujuan meningkatnya kapasitas aparat pengawasan

intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Selatan.

Misi keempat ”Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan

yang andal bagi Presiden/Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Selatan” dijabarkan dengan tujuan terselenggaranya sistem dukungan

pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah di wilayah

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

4. Sasaran Strategis

Delapan sasaran strategis yaitu kondisi yang diharapkan di akhir periode Renstra



Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 2010-2014, yaitu:

a. Meningkatnya kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPDMeningkatnya kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga dan

Pemerintah Daerah merupakan tekad Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan sebagai perwujudan consulting. Upaya strategis ini dilakukan untuk

mencapai persyaratan minimal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas

pengelolaan keuangan negara. Kegiatan yang dirancang untuk mencapai

sasaran strategis ini adalah memberikan pemahaman intensif kepada

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tentang peran laporan

keuangan yang berkualitas baik dalam forum pertemuan antar

Kementerian/Lembaga/Pemda maupun melalui penggalangan langsung

dengan penandatangan nota kesepahaman antara Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Selatan dengan mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan. Sosialisasi ini diharapkan mengefektifkan fungsi pendampingan

penyusunan ataupun reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh

K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan

dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP.

b. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%Sasaran Strategis “Tercapainya optimalisasi penerimaan negara” merupakan

sasaran strategis pengawasan dari sisi penerimaan negara. Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Selatan melihat masih banyak sumber penerimaan negara

yang perlu dioptimalkan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi

penerimaan. Sasaran strategis ini memiliki tiga indikator kinerja utama (IKU),

yaitu: Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah

yang ditindaklanjuti; persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke

Pusat; dan persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan

dengan nilai yang diaudit.

c. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada75% BUMN/BUMD

Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam

meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD,



Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan perlu mendorong pemerintah

daerah untuk menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah

ditetapkan kementerian teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk

menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Indikator untuk mengukur

sasaran ini adalah Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai

Standar Pelayanan Minimal; persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan

sosialisasi/asistensi GCG/KPI; persentase BUMN yang dilakukan

asistensi/evaluasi PSO; dan persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja.

d. Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMDdalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi

jangka panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang

Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”.

Pemerintah merancang enam strategi diantaranya adalah strategi

pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam strategi ini Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Selatan perlu mengambil peran dalam mendukung enam

strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat

dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern atau

Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak

pidana korupsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan berperan

membantu aparat penegak hukum (APH) melalui kegiatan audit investigasi,

perhitungan kerugian keuangan negara, serta menjadi saksi ahli kasus tindak

pidana korupsi. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah

“Pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi”. Dengan

pemahaman ini IPP/IPD/BUMN/BUMD yang berisiko fraud dapat

mengimplementasikan FCP, membuat atau mengoreksi kebijakan, atau

memastikan penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan,

menyesuaikan harga, dan menyelesaikan pembayaran klaim pihak ketiga.

Tidak kalah penting dengan pemahaman ini masyarakat diharapkan

meningkatkan pengaduan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan terkait informasi yang berisi tindak pelanggaran yang merugikan



negara yang pada akhirnya Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

menyerahkan kasus kepada APH.

e. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/PemdaPenyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-

masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP

sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pembinaan SPIP

diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam

rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran strategis “Meningkatnya

kualitas penerapan SPIP di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah”

diindikasikan oleh satu IKU dominan dengan menghitung jumlah K/L/Pemda

yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh K/L/Pemda. Opini

WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian

yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008,

karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian

atas keandalan sistem pengendalian intern K/L/Pemda.

f. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten pada 80% Pemda

Sebagai sebuah organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP

adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena

faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM

yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung

dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik

berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut.

SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas

dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu

terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan

gelar maupun program pendidikan non-gelar dengan mengacu pada



dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) yang merupakan

dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang terkait

dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat

meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial

lainnya yang dimiliki pegawai.

g. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dankualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%

Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem

manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu keberhasilan

pelaksanaan kegiatan teknis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Perencanaan Pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan

agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP sekaligus media untuk mengukur

tingkat keberhasilan kinerja teknis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan

SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan

gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin

dirasakan juga pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran

yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik.

h. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagipimpinan

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan

terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai

Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Selatan dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi

Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi

pemerintah. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan juga

harus mampu memberikan informasi untuk mendukung pengambilan

keputusan internal BPKP.

5. Indikator Kinerja Utama



Indikator kinerja utama BPKP Perwakilan Sumatera Selatan merupakan indikator

kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang

menunjukkan peran utama BPKP Perwakilan Sumatera Selatan dalam

pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP yang terdiri

atas indikator output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut ini:TABEL 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Outcome Satuan Indikator Kinerja Output Target PenanggungJawab

1 MeningkatnyaKualitas 1 LKPP,95% LKKL, dan90% LKPD

1 Persentase IPP yangmendapat pendampinganpenyusunan LaporanKeuangan

% 1 Laporan hasilbimbinganteknis/asistensipenyusunanLKKL bidangPerekonomian

Laporan IPP

2 Laporan hasilbimbinganteknis/asistensi penyusunanLKKL bidangPolsoskam

Laporan IPP

2 Persentase IPD yanglaporan keuangannyamemperoleh opini minimalWDP

% 1 Laporan HasilBimbinganTeknis/Asistensi PenyusunanLKPD

Laporan APD

3 Persentase jumlah laporankeuangan proyek PHLNyang memperoleh opinidukungan Wajar

% 1 Laporan HasilPengawasanAtas ProyekPHLN

Laporan IPP

4 Persentase hasilpengawasan lintas sektoralyang disampaikan ke Pusat

% 1 Laporan HasilPengawasanLintas SektorBidangPerekonomian

Laporan IPP

2 Laporan HasilPengawasanLintas SektorBidangPolsoskam

Laporan IPP

3 Laporan hasilpengawasanlintas sektorbidangKeuanganDaerah

Laporan APD

5 Persentase hasilpengawasan ataspermintaan presiden yangdisampaikan ke Pusat

% 1 Laporan HasilPengawasanAtasPermintaanPresidenBidangPerekonomian

Laporan IPP




2 Laporan HasilPengawasanAtasPermintaanPresidenBidangPolsoskam

Laporan IPP

3 Laporan hasilpengawasanataspermintaanpresidenBidangKeuanganDaerah

Laporan APD

6 Persentase hasilpengawasan ataspermintaan stakeholdersyang dijadikan bahanpengambilan keputusanoleh stakeholders

% 1 Laporan HasilPengawasanAtasPermintaanStakeholderBidangPerekonomian

Laporan IPP

2 Laporan HasilPengawasanAtasPermintaanStakeholderBidangPolsoskam

Laporan IPP

3 Laporan hasilpengawasanataspermintaanstakeholderbidangKeuanganDaerah

Laporan APD

7 Persentase BUMD yangmendapat pendampinganpenyelenggaraanakuntansi

% 1 Laporan HasilBimbinganTeknis/Asistensi PenyusunanLKBUMD

Laporan AN

2 TercapainyaOptimalisasiPenerimaanNegara sebesar75%

8 Persentase hasilpengawasan optimalisasipenerimaannegara/daerah yangditindaklanjuti

% 1 Laporan HasilPengawasanAtasPenerimaanNegara BidangPolsoskam

Laporan IPP

9 Persentase hasilpengawasan BUN yangdisampaikan ke Pusat

% 1 Laporan hasilpengawasanBUN bidangKeuanganDaerah

Laporan APD

3 Terselenggaranya SPM pada 300IPD danterselenggaraannya GG pada

10 Persentase IPD yangmelaksanakan pelayanansesuai Standar PelayananMinimal

% 1 Laporan HasilPengawasanatas KinerjaPelayananPublik

Laporan APD




65%BUMN/BUMD

11 PersentaseBUMN/D/BLU/D yangdilakukansosialisasi/asistensiGCG/KPI

% 1 Laporan HasilBimtek/Asistensi GCG/KPISektorKorporat

Laporan APD

12 Persentase BUMD yangdilakukan audit kinerja

% 1 Laporan HasilPengawasanAtas KinerjaBUMD

Laporan AN

4 MeningkatkanKesadaran danKeterlibatan K/L,Pemda,BUMN/BUMDDalam UpayaPencegahan danPemberantasanKorupsi Menjadi80%

13 Kelompok Masyarakatyang mendapatkanSosialisasi Program AntiKorupsi

KelompokMasyarakat

1 Laporan hasilsosialisasimasalahkorupsi

Laporan INVEST

14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraudyang mendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

Instansi 14 Laporan HasilBimtek/AsistensiImplementasiFCP

Laporan INVEST

15 JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukankajian peraturan yangberpotensi TPK

IPP/ IPD/BUMN

/BUMD/BLU/ BLUD

1 Laporan HasilKajianPengawasan

Laporan INVEST

16 Persentase Pelaksanaanpenugasan HKP, klaim danpenyesuaian harga

% 1 Laporan HasilAuditInvestigasiatas HKP,Klaim, danPenyesuaianHarga

Laporan INVEST

17 Persentase pelaksanaanaudit investigasi/PKKN/PKA

% 1 Laporan HasilAuditInvestigasi,PerhitunganKerugianNegara, danPemberianKeteranganAhli AtasPermintaanInstansiPenyidik

Laporan INVEST

18 Persentase TL hasil auditinvestigasi non TPK olehinstansi berwenang

% 1 Laporan hasilauditinvestigasiataspermintaanInstansilainnya

Laporan INVEST

2 Laporan HasilReviuterhadaplaporan danpengaduanmasyarakat

Laporan INVEST

5 MeningkatnyaKualitasPenerapan SPIPdi K/L/Pemdasebesar 60%

19 Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIPsesuai PP Nomor 60 Tahun2008

% 1 LaporanPembinaanPenyelenggaraan SPIP BidangPolsoskam

Laporan IPP




2 LaporanPembinaanPenyelenggaraan SPIP BidangKeuanganDaerah

Laporan APD

20 Jumlah Pemda yangdilakukan asistensipenyelenggaraan SPIPsesuai PP No 60 Tahun2008

Pemda 1 JumlahPeserta DiklatSPIP

Orang APD

2 Jumlah K/Ldan PemdayangmendapatkanKonsultasi danBimbinganTeknisPenyelenggaraan SPIP

Pemda APD

6 Meningkatnyakapasitas aparatpengawasaninternpemerintah yangprofesional dankompeten pada80% Pemda

21 Persentase Pemda yangdilakukan asistensipenerapan JFA

% 1 Sosialisasi danbimtekpenerapan JFAAPIP Daerah

Laporan APD

7 Meningkatnyaefektifitasperencanaanpengawasansebesar 90% dankualitaspengelolaaankeuangansebesar 100%.

22 Persentase jumlah rencanapenugasan pengawasanyang terealisasi

% 1 LaporanDukunganManajemenPerwakilanBPKP

Lap TU

23 Persentase kesesuaianlaporan keuanganPerwakilan BPKPdengan SAP

% TU

24 Persepsi kepuasanpegawai perwakilanterhadap layanankepegawaian

skala likert1-10

TU

25 Persentase Pagu Danayang tidak Diblokirdalam DIPA

% TU

26 Persepsi kepuasanpegawai perwakilan ataspencairan anggaranyang diajukan sesuaiprosedur

skala likert1-10

TU

27 Jumlah publikasikegiatan perwakilanBPKP di media massa

Berita TU

28 Persentasepemanfaatan asset

% 1 Jumlah SaranaPrasarana

Unit/M2/Paket

TU

29 Persepsi kepuasanpegawai perwakilanterhadap layanansarpras

skala likert1-10




30 Persentase tindak lanjutrekomendasi hasil auditInspektorat

%

31 Jumlah instansi APIPyang telah disosialisasidan atau di-assessmenttata kelola APIP

Instan si 1 Jumlahsosialisasi danbimtekpenerapantatakelolaAPIP Daerah

Pemda APD

2 LaporanEvaluasiPenerapanTatakelolaAPIP Daerah

Laporan TU

32 Tingkat persepsikepuasan Pemda atasauditor bersertifikat

skala likert1-10

TU

8 Terselenggaranya 100%sistemdukunganpengambilankeputusan bagipimpinan

33 Jumlah SistemInformasi yangdimanfaatkan secaraefektif

% 100 TU

6. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan BPKP menggambarkan domain BPKP

dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang meliputi 4 C yaitu

Capacity Building (expertise), Current Issues, Clearing House, dan Check and

Balance. Sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi BPKP di daerah, Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Selatan menjalankan program dan kegiatan yang

mengacu pada program dan kegiatan dari BPKP Pusat.

Program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan jika

dihubungkan dengan Renstra BPKP Pusat akan terlihat seperti dalam tabel

berikut:TABEL 2.2

PROGRAM DAN KEGIATAN

No PROGRAM KEGIATANPENANGGUNG

JAWABKEGIATAN

1.1.1.1 ProgramPengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negara

Bimbingan teknis/asistensi penyusunanLKKL bidang Perekonomian IPP

Bimbingan teknis/ asistensi penyusunanLKKL bidang Polsoskam IPP




JAWABKEGIATAN

dan pembinaanPenyelenggaraanSPIP

Bimtek/asistensi penyusunan LKPD APD

Pengawasan atas Proyek PHLN IPPPengawasan lintas sektor bidangPerekonomian IPP

Pengawasan lintas sektor bidangPolsoskam IPP

Pengawasan lintas sektor bidangKeuangan Daerah APD

Pengawasan atas permintaan presidenbidang Polsoskam IPP

Pengawasan atas permintaan presidenbidang Keuangan Daerah APD

Pengawasan atas permintaanstakeholder bidang Perekonomian IPP

Pengawasan atas permintaanstakeholder bidang Polsoskam IPP

Bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD ANPengawasan atas penerimaan negarabidang Perekonomian IPP

Pengawasan atas penerimaan negarabidang Polsoskam IPP

Pengawasan atas penerimaan negarasektor korporat AN

Pengawasan BUN bidangPerekonomian IPP

Pengawasan BUN bidang Polsoskam IPP

Pengawasan BUN bidang KeuanganDaerah APD

Pengawasan BUN bidang AkuntanNegara AN

Pengawasan atas kinerja pelayananpublik bidang Keuangan Daerah APD

Bimtek/asistensi GCG/KPI sektorkorporat AN

Pengawasan atas kinerja BUMD AN

Sosialisasi masalah korupsi InvestigasiBimtek/asistensi implementasi FCP Investigasi

Kajian pengawasan InvestigasiAudit investigasi atas HKP, Eskalasi danKlaim Investigasi

Audit investigasi, perhitungan kerugiannegara, dan pemberian keterangan ahliatas permintaan Instansi PenyidikLaporan hasil audit investigasi ataspermintaan Instansi lainnya

Investigasi




JAWABKEGIATAN

2.1.1.1 Program DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya-BPKP

Pembinaan penyelenggaraan SPIPbidang Polsoskam IPP

Pembinaan penyelenggaraan SPIPbidang Keuangan Daerah APD

Sosialisasi dan bimtek penerapantatakelola APIP Daerah

APD

Sosialisasi dan bimtek penerapan JFAAPIP Daerah APD

Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIPDaerah APD

Kegiatan Dukungan ManajemenPerwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan

TU

2.1.1.2 ProgramPeningkatanSarana danPrasarana AparaturNegara-BPKP

Kegiatan pengadaan dan penyaluransarana dan prasarana TU

Kegiatan penggantian dan pemeliharaaninventaris dan peralatan kantor TU

B. Perjanjian Kinerja 2014

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelolanya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah menandatangani

perjanjian kinerja tahun 2014 dengan Kepala BPKP yang dituangkan dalam

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas dan

fungsi yang ada. Penetapan kinerja telah mengacu pada renstra tahun 2010-2014.

dalam dokumen Penetapan Kinerja 2014, ditetapkan target indikator outcome dan

indikator output sebagai berikut:

TABEL 2.3PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Outcome

Satu Tar Indikator KinerjaOutput

Target Penang

an get Satuan Jml gungJawab



SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Outcome


Target Penang


1 MeningkatnyaKualitas1 LKPP,95%LKKL,dan 90%LKPD.

1 PersentaseIPP yangmendapatpendampinganpenyusunanLaporanKeuangan

% 100 1 Laporan hasilbimbingan teknis/asistensipenyusunan LKKLbidangPerekonomian

Laporan 2 IPP

2 Laporan hasilbimbingan teknis/asistensipenyusunan LKKLbidang Polsoskam

Laporan 19 IPP

2 PersentaseIPD yanglaporankeuangannyamemperolehopini minimalWDP

% 90 1 Laporan HasilBimbinganTeknis/AsistensiPenyusunanLKPD

Laporan 22 APD

3 PersentasejumlahlaporankeuanganproyekPHLN yangmemperolehopinidukunganWajar

% 100 1 Laporan HasilPengawasan AtasProyek PHLN

Laporan 39 IPP

4 Persentasehasilpengawasanlintassektoralyangdisampaikanke Pusat

% 100 1 Laporan HasilPengawasanLintas SektorBidangPerekonomian

Laporan 20 IPP

2 Laporan HasilPengawasanLintas SektorBidangPolsoskam

Laporan 46 IPP

3 Laporan hasilpengawasanlintas sektorbidang KeuanganDaerah

Laporan 4 APD

5 Persentasehasilpengawasanataspermintaanpresidenyangdisampaikanke Pusat

% 100 1 Laporan HasilPengawasan AtasPermintaanPresiden BidangPerekonomian

Laporan 1 IPP

2 Laporan HasilPengawasan AtasPermintaanPresiden BidangPolsoskam

Laporan 19 IPP



SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Outcome


Target Penang


3 Laporan hasilpengawasan ataspermintaanpresiden BidangKeuangan Daerah

Laporan 8 APD

6 Persentasehasilpengawasanataspermintaanstakeholdersyangdijadikanbahanpengambilankeputusanolehstakeholders

% 100 1 Laporan HasilPengawasan AtasPermintaanStakeholderBidangPerekonomian

Laporan-

IPP

2 Laporan HasilPengawasan AtasPermintaanStakeholderBidangPolsoskam

Laporan 20 IPP

3 Laporan hasilpengawasan ataspermintaanstakeholderbidang KeuanganDaerah

Laporan 13 APD

7 PersentaseBUMD yangmendapatpendampinganpenyelenggaraanakuntansi

% 62 1 Laporan HasilBimbingan Teknis/AsistensiPenyusunanLKBUMD

Laporan 18 AN

2 TercapainyaOptimalisasiPenerimaanNegarasebesar75%

1 Persentasehasilpengawasanoptimalisasipenerimaannegara/daerah yangditindaklanjuti

% 60 1 Laporan HasilPengawasan AtasPenerimaanNegara BidangPolsoskam

Laporan 1 IPP

2 Laporan hasilpengawasan BUNbidang KeuanganDaerah

Laporan 55 APD

3 Terselenggaranya SPMpada 300IPD danterselenggaranyaGG pada65%

1 PersentaseIPD yangmelaksanakanpelayanansesuaiStandarPelayananMinimal

% 100 1 Laporan HasilPengawasan atasKinerja PelayananPublik

Laporan 4



SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Outcome


Target Penang


BUMN/BUMD

2 PersentaseBUMN/D/BLU/D yangdilakukansosialisasi/asistensiGCG/KPI

% 65 2 Laporan HasilBimtek/AsistensiGCG/KPI SektorKorporat

Laporan 7 APD

3 PersentaseBUMD yangdilakukanaudit kinerja

% 55 12 Laporan HasilPengawasan AtasKinerja BUMD

Laporan 21 AN

4 MeningkatkanKesadaran danKeterlibatan K/L,Pemda,BUMN/BUMDDalamUpayaPencegahandanPemberantasanKorupsiMenjadi80%

1 KelompokMasyarakatyangmendapatkanSosialisasiProgram AntiKorupsi

KelmpokMasyarakat

5 13 Laporan hasilsosialisasimasalah korupsi

Laporan 6 AN

2 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDberisikofraud yangmendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasiFCP

Instansi 1 14 Laporan HasilBimtek/AsistensiImplementasi FCP

Laporan 5 INVEST

3 JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDyangdilakukankajianperaturanyangberpotensiTPK

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD

1 1 Laporan HasilKajianPengawasan

Laporan 1 INVEST

4 PersentasePelaksanaanpenugasanHKP, klaimdanpenyesuaianharga

% 100 1 Laporan HasilAudit Investigasiatas HKP, Klaim,dan PenyesuaianHarga

Laporan 7 INVEST

5 Persentasepelaksanaanauditinvestigasi/PKKN/PKA

% 80 1 Laporan HasilAudit Investigasi,PerhitunganKerugian Negara,dan PemberianKeterangan AhliAtas PermintaanInstansi Penyidik

Laporan 84 INVEST



SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Outcome


Target Penang


6 PersentaseTL hasilauditinvestigasinon TPKoleh instansiberwenang

% 90 1 Laporan hasilaudit investigasiatas permintaanInstansi lainnya

Laporan 5 INVEST

2 Laporan HasilReviu terhadaplaporan danpengaduanmasyarakat

Laporan 2 INVEST

5 MeningkatnyaKualitasPenerapan SPIPdiK/L/Pemdasebesar60%

1 PersentasePemda yangmenyelenggarakan SPIPsesuai PPNomor 60Tahun 2008

% 56 1 LaporanPembinaanPenyelenggaraanSPIP BidangPerekonomian

Laporan-

IPP

2 LaporanPembinaanPenyelenggaraanSPIP BidangPolsoskam

Laporan 2 IPP

3 LaporanPembinaanPenyelenggaraanSPIP BidangKeuangan Daerah

Laporan 25 APD

2 JumlahPemda yangdilakukanasistensipenyelenggaraan SPIPsesuai PPNo 60 Tahun2008

Pemda 12 1 Jumlah PesertaDiklat SPIP

Orang 30 APD

2 Jumlah K/L danPemda yangmendapatkanKonsultasi danBimbingan TeknisPenyelenggaraanSPIP

Pemda 7 APD

6 Meningkatnyakapasitasaparatpengawasaninternpemerintah yangprofesional dankompeten pada80%Pemda

1 PersentasePemda yangdilakukanasistensipenerapanJFA

% 6 1 Sosialisasi danbimtek penerapanJFA APIP Daerah

Laporan 5 APD



SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Outcome


Target Penang


7 Meningkatnyaefektifitasperencanaanpengawasansebesar90% dankualitaspengelolaaankeuangansebesar100%.

1 Persentasejumlahrencanapenugasanpengawasanyangterealisasi

% 100 1 LaporanDukunganManajemenPerwakilan BPKP

Lap 60 TU

2 PersentasekesesuaianlaporankeuanganPerwakilanBPKPdengan SAP

% 100 TU

3 Persepsikepuasanpegawaiperwakilanterhadaplayanankepegawaian

skalalikert1-10

8 TU

4 PersentasePagu Danayang tidakDiblokirdalam DIPA

% 100 TU

5 Persepsikepuasanpegawaiperwakilanataspencairananggaranyangdiajukansesuaiprosedur

skalalikert1-10

8 TU

7 JumlahpublikasikegiatanperwakilanBPKP dimediamassa

Berita 200 TU

8 Persentasepemanfaatanasset

% 100 1 Jumlah SaranaPrasarana

Unit/M2/Paket

32 TU



SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Outcome


Target Penang


9 Persepsikepuasanpegawaiperwakilanterhadaplayanansarpras

skalalikert1-10

8

10 Persentasetindak lanjutrekomendasihasil auditInspektorat

% 100

11 JumlahinstansiAPIP yangtelahdisosialisasidan atau di-assessmenttata kelolaAPIP

Instansi 2 1 Jumlahsosialisasi danbimtek penerapantatakelola APIPDaerah

Pemda 13 APD

2 Laporan EvaluasiPenerapanTatakelola APIPDaerah

Laporan 10 APD

12 TingkatpersepsikepuasanPemda atasauditorbersertifikat

skalalikert1-10

7,6 TU

8Terselen

ggaranya100%sistemdukunganpengambilankeputusan bagipimpinan

1 jumlahsistemInformasiyangdimanfaatkan secaraefektif

% 100 1 TU


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 33 dari 125



AA.. CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa OOrrggaanniissaassii

Pengukuran tingkat capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

dengan realisasi masing-masing indikator kinerja outcome dan output yang

mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam mengukur capaian kinerja,

indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Metode yang digunakan dalam

pengukuran kinerja atas capaian output adalah metode pembandingan, yaitu

membandingkan antara realisasi target dengan rencana target.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja outcome dan output dapat disimpulkan

bahwa nilai capaian tujuan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Selatan tahun 2014 adalah:

No Tujuan Sasaran Strategis%

CapaianSasaranStrategis

1 Meningkatnya kualitas akuntabilitaskeuangan negara di wilayahPerwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan.

Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL,dan 90% LKPD

99,74

Tercapainya Optimalisasi PenerimaanNegara sebesar 75%

140,61

2 Meningkatnya tata pemerintahan yangbaik di wilayah Perwakilan BPKPProvinsi Sumatera Selatan.

Terselenggaranya SPM pada 300 IPD danterselenggaranya GG pada 65%BUMN/BUMD

108,93

3 Terciptanya iklim yang mencegahkecurangan dan memudahkanpengungkapan kasus yang merugikankeuangan negara di wilayahPerwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan

Meningkatkan Kesadaran dan KeterlibatanK/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam UpayaPencegahan dan Pemberantasan KorupsiMenjadi 80%

55,04

4 Tercapainya efektivitaspenyelenggaraan sistem pengendalianintern pemerintah di wilayahPerwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan.

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di60% K/L/Pemda

102,78

5 Meningkatnya kapasitas aparatpengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten di wilayahPerwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan.

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasanintern pemerintah yang profesional dankompeten pada 80% K/L/Pemda

100,00

Meningkatnya efektifitas perencanaanpengawasan sebesar 90% dan kualitaspengelolaaan keuangan sebesar 100%.

100,39

6 Terselenggaranya sistem dukunganpengambilan keputusan yang andalbagi Presiden/pemerintah di wilayahPerwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan

Terselenggaranya 100% sistem dukunganpengambilan keputusan bagi pimpinan

100,00



Analisis kinerja

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 adalah LAKIP

tahun kelima dari pelaksanaan Renstra Perwakilan Tahun 2010-2014 yang

mendukung pelaksanaan Renstra BPKP Pusat. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan melakukan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis, program, dan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014.

Pengukuran dilakukan terhadap 8 Sasaran Strategis, 33 Indikator Kegiatan Utama,

dan 3 program. Capaian kinerja output menggambarkan realisasi output menurut

PKP2T dan Non PKP2T sesuai kelompok kegiatan pendukungnya dibandingkan

dengan rencana target output.

Uraian capaian tujuan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan tahun 2014 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

TUJUAN 1

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayahPerwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan capaian IKU dari 2 sasaran

strategis yaitu: Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 90% LKPD dan

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%.

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja outcome tahun 2014

dengan realisasi kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan

sebagai berikut:

No Indikator KinerjaOutcome Satuan Realisasi

2011Realisasi

2012Realisasi

2013 Realisasi 2014

1Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danpembinaan penyelenggaraan SPIP

Sasaran strategis 1: Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 90% LKPD

1 Persentase IPP yangmendapat pendampinganpenyusunan LaporanKeuangan

% 150,00 100,00 100,00 100,00

2 Persentase IPD yanglaporan keuangannyamemperoleh opiniminimal WDP

% 100,00 100,00 100,00 100,00




2011Realisasi

2012Realisasi

2013 Realisasi 2014

3 Persentase jumlahlaporan keuangan proyekPHLN yang memperolehopini dukungan Wajar

% 83,56 100,00 100,00 100,00

4 Persentase hasilpengawasan lintassektoral yangdisampaikan ke Pusat

% 98,92 100,00 104,35 104,65

5 Persentase hasilpengawasan ataspermintaan presidenyang disampaikan kePusat

% 100,00 132,14 108,70 103,57

6 Persentase hasilpengawasan ataspermintaan stakeholdersyang dijadikan bahanpengambilan keputusanoleh stakeholders

% 100,00 100,00 100,00 57,89

7 Persentase BUMD yangmendapat pendampinganpenyelenggaraanakuntansi

% 100,00 100,00 60,00 75,00

Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%

8 Persentase hasilpengawasan optimalisasipenerimaannegara/daerah yangditindaklanjuti

% 100,00 100,00 0,00 100,00

9 Persentase hasilpengawasan BUN yangdisampaikan ke Pusat

% 108,62 165,06 100,00 112,73

Simpulan capaian tujuan strategis dalam tahun 2014, diukur dari IKU capaian

sasaran strategis outcome sebagai berikut:

1.1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD

Pencapaian kinerja sasaran strategis ini dilaksanakan melalui Program

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan 7 Indikator

Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:



No Indikator Kinerja Outcome Capaian Tahun 2014 PenanggungJawabSatuan Target Realisasi %

1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan PenyelenggaraanSistem Pengendalian Intern Pemerintah1 Persentase IPP yang

mendapat pendampinganpenyusunan LaporanKeuangan

% 100,00 100,00 100,00 IPP

2 Persentase IPD yang laporankeuangannya memperolehopini minimal WDP

% 90,00 100,00 111,11 APD

3 Persentase jumlah laporankeuangan proyek PHLN yangmemperoleh opini dukunganWajar

% 100,00 100,00 100,00 IPP

4 Persentase hasil pengawasanlintas sektoral yangdisampaikan ke Pusat

% 100,00 104,65 104,65 IPP, APD

5 Persentase hasil pengawasanatas permintaan presidenyang disampaikan ke Pusat % 100,00 103,57 103,57 IPP, APD

6 Persentase hasil pengawasanatas permintaan stakeholdersyang dijadikan bahanpengambilan keputusan olehstakeholders

% 100,00 57,89 57,89 IPP,APD

7 Persentase BUMD yangmendapat pendampinganpenyelenggaraan akuntansi

% 62,00 75,00 120,97 AN

Rata rata Capaian % 99,74

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran yaitu kebijakan, program dan

kegiatan sudah efektif, hal ini nampak dari capaian indikator kinerja sasaran rata-

rata baru mencapai 99,74 %.

Realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut

dalam tahun 2014 sebesar Rp 2.415.439.000,00 atau sebesar 98,26% dari

anggaran sebesar Rp 2.458.228.000,00. Sedangkan realisasi OH sebesar

12.383 atau 113,14% dari target sebesar 10.945 OH.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa telah dilakukan penghematan penggunaan

dana dan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal untuk

melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai target sasaran.

Dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2014 dengan realisasi tahun 2013 dapat

diuraikan sebagai berikut:



No Indikator Kinerja Outcome Satuan Realisasi2014

Realisasi2013

Kenaikan/PenurunanRealisasi

Ket

1 2 3 4 5 6 = 4-5 71. Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP1 Persentase IPP yang

mendapat pendampinganpenyusunan LaporanKeuangan % 100,00 100,00 0,00 Tetap

2 Persentase IPD yang laporankeuangannya memperolehopini minimal WDP % 100,00 100,00 0,00 Tetap

3 Persentase jumlah laporankeuangan proyek PHLN yangmemperoleh opini dukunganWajar % 100,00 100,00 0,00 Tetap

4 Persentase hasilpengawasan lintas sektoralyang disampaikan ke Pusat % 104,65 104,35 0,30 Naik

5 Persentase hasilpengawasan atas permintaanpresiden yang disampaikanke Pusat

% 103,57 108,70 5,13 Turun6 Persentase hasil

pengawasan atas permintaanstakeholders yang dijadikanbahan pengambilankeputusan oleh stakeholders % 57,89 100,00 42,11 Turun

7 Persentase BUMD yangmendapat pendampinganpenyelenggaraan akuntansi % 75,00 60,00 15,00 Naik

Uraian pencapaian kinerja masing-masing IKU dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.1.1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan LaporanKeuangan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan berupaya mendorong

terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPP di wilayah

Provinsi Sumatera Selatan dengan IKU “Persentase IPP yang mendapat

pendampingan penyusunan Laporan Keuangan”. Keberhasilan

pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal

yang mendapat pendampingan dibanding target dalam PKPT.

Jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan selama tahun

2014 di Sumatera Selatan sebanyak 19 instansi yaitu satker-satker di

lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan,



Rumah Sakit Dr. M. Hoesin, Kementerian Kesehatan, Kementerian

Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Balai

Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, RS Kusta Dr. Rivai Abdullah

Palembang, Politeknik Kesehatan Palembang, Balai Teknis Kesehatan

Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Palembang,

Kejaksaan Tinggi Palembang, Kementerian Pariwisata, Kementerian

Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, dan Badan Pusat

Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Bila dibandingkan dengan target

dalam PKP2T yaitu sebanyak 19 instansi/K/L di lingkungan wilayah

Provinsi Sumatera Selatan, maka Persentase IPP yang mendapat

pendampingan penyusunan Laporan Keuangan mencapai 100%.

Realisasi IKU ini di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun

lalu adalah tetap, yaitu sebesar 100%.

Untuk perbaikan kinerja di tahun 2015, rencana tindak yang akan

dilakukan antara lain meningkatkan layanan terhadap permintaan

pendampingan penyusunan/reviu laporan keuangan pada satker/instansi

K/L di Provinsi Sumatera Selatan.

Pencapaian IKU ini didukung oleh 2 indikator kinerja output (IOP) dengan

capaian output sebesar 114,29% antara lain:

Kegiatan pendukung pencapaian target IOP sebanyak 24 PP (Penugasan

Pengawasan) pendampingan penyusunan laporan keuangan.

Selain penugasan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan juga melaksanakan 46 penugasan lainnya dengan rincian: 7 PP

URAIAN TARGET REALISASI (%) ANGGARAN(Rp 000)

REALISASI(Rp 000)

% RENCANA REALISASI %

1 Laporan hasilbimbingan teknis/asistensipenyusunan LKKLbidangPerekonomian

Lap 2 2 100,00 6.478 33.478 516,80 76 76 100,00 IPP

2. Laporan hasilbimbingan teknis/asistensipenyusunan LKKLbidang Polsoskam

Lap 19 22 115,79 52.019 71.894 138,21 636 755 118,71 IPP

Jumlah Lap 21 24 114,29 58.497 105.372 180,13 712 831 116,71

PenanggungJawab

OH

NoIndikator Kinerja

Output

KEUANGANSATUAN



pendampingan penyusunan laporan keuangan, 21 PP Kegiatan narasumber,

5 PP kegiatan pengumpulan data, 5 PP kegiatan workshop, 1 PP sebagai

fasilitator, 1 PP kegiatan sosialisasi dan 6 PP kegiatan pendampingan

Monitoring dan pertanggungjawaban.

1.1.2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimalWDP

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan berupaya mendorong

akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah ke arah yang lebih baik dengan

IKU “Persentase instansi pemerintah daerah (IPD) yang laporan

keuangannya memperoleh opini minimal WDP” dari BPK RI.

Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang

laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 16 Pemda

dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 16 Pemda.

Realisasi IKU ini di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu

tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 100 %.

Untuk mencapai target Tahun 2015 sebesar 100% Bidang APD akan

melakukan bimbingan teknis pada 18 Pemda di Provinsi Sumatera Selatan

yang meliputi:

- Penyusunan LKPD

- Penatausahaan akuntansi berbasis akrual

- Pengelolaan aset daerah

- Penyelenggaraan SPIP

- Penyusunan rencana aksi hasil temuan BPK.


capaian output sebesar 118% yaitu:

URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN(Rp 000)

REALISASI(Rp 000)


1. Laporan hasilbimtek/ asistensipenyusunan LKPD Lap 22 26 118,18 211.982 243.606 114,92 1.080 960 88,89 APD

No Penanggung Jawab

SATUAN KEUANGAN OHIndikator KinerjaOutput



Opini WTP diperoleh Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih,

Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi

Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten OKU Timur, sedangkan

kabupaten/kota yang lain memperoleh WDP. Sementara dua kabupaten

yang baru dimekarkan yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) belum menyusun Laporan Keuangan

Tahun 2013.

Capaian opini BPK atas LKPD Tahun 2013 menunjukkan peningkatan

sebagai berikut:

1. Opini WDP menjadi WTP 3 pemda: Kabupaten Musi Banyuasin, Kota

Prabumulih, dan Kabupaten Muara Enim.

2. Opini TMP menjadi WDP 1 pemda: Kabupaten Empat Lawang.

Belum diperolehnya opini WTP dari BPK sebanyak 8 pemda terutama

disebabkan oleh:

1. Adanya kelemahan sistem pengendalian intern;

2. Pengelolaan barang milik negara/daerah belum tertib;

3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sesuai ketentuan yang

berlaku;

4. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP);

5. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada

pemerintah daerah.

1.1.3. Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperolehopini dukungan wajar

IKU “Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh

opini dukungan wajar” merupakan pendukung dalam pencapaian sasaran

strategis 1. IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang

memperoleh opini dukungan Wajar dibandingkan dengan jumlah laporan

keuangan proyek PHLN yang diaudit.

Jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan

Wajar selama tahun 2014 sebanyak 39 dengan jumlah laporan keuangan

proyek PHLN yang diaudit yaitu sebanyak 39 laporan, maka Persentase



jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan

Wajar sebesar 100%.

Tercapainya target IKU ini didukung dengan komitmen pengelola kegiatan

dan tambahan cakupan audit, sehingga perolehan opini dukungan wajar

atas laporan keuangan melebihi target yang ditetapkan.


tidak mengalami perubahan yaitu, sebesar 100%.

Untuk perbaikan kinerja di tahun 2015, rencana tindak yang akan dilakukan

antara lain melaksanakan audit keuangan atas permintaan Rendal, dan

potensi permintaan dari mitra kerja.

Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan

capaian output sebesar 118% yaitu:

Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini sebanyak 46 PP yang terdiri dari 33

PP audit laporan keuangan PHLN, 8 PP kegiatan quality assurance, 1 PP

reviu KKA, dan 1 PP Kegitan Workshop, 1 PP diseminasi pedoman QA

(Quality Assurance) dan 2 PP kegiatan narasumber

Selain penugasan tersebut di atas, perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan juga melaksanakan 6 PP kegiatan workshop.

1.1.4. Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan kePusat

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain

melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas

kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP

mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi

dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral, sehingga

pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan

terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh Perwakilan BPKP

URAIAN

TARGET

REALISASI

% ANGGARAN(Rp 000)

REALISASI(Rp 000)


1 Laporan hasilpengawasan atasProyek PHLN

Lap 39 46 117,95 311.469 315.750 101,37 2018 2023 100,25 IPP

Penanggung

Jawab

OHNo Indikator Kinerja

Output

SATUAN KEUANGAN




Keberhasilan pencapaian IKU “Persentase hasil pengawasan lintas sektoral

yang disampaikan ke Pusat” diukur dari jumlah laporan yang dikirim ke Pusat

dibandingkan target laporan dari Pusat.

Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat selama tahun 2014 sebanyak 45

laporan (IPP 39 laporan dan APD 6 laporan) sedangkan target laporan dari

Pusat sebanyak 43 laporan (IPP 39 laporan dan APD 4 laporan), sehingga

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

sebesar 104,65%.

Realisasi IKU ini di tahun 2014 sebesar 104,65 bila dibandingkan dengan

realisasi tahun lalu sebesar 104,35 mengalami kenaikan 0,30%.


antara lain berinisiatif melaksanakan penugasan lintas sektoral disamping

penugasan yang telah ada di PKP2T dan penugasan yang bersal dari

permintaan dari Pusat.


capaian output sebesar 118,57% seperti rincian dibawah ini:

Kegiatan pendukung pencapaian IOP untuk bidang IPP antara lain 15 PP

audit kinerja PPIP, 2 PP pengumpulan data BOS, 41 PP audit kinerja BOK,

3 PP pengumpulan data BSPS, 2 PP kompilasi audit, 3 PP evaluasi

ketahanan pangan, 1 PP pengumpulan data , 5 PP audit operasional Raskin,

4 PP audit operasional dana dekonsentrasi, 1 PP audit operasional bawaslu,

1 PP kompilasi audit BOK dan 1 PP sosialisasi PPIP

Selain penugasan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan juga melaksanakan 17 penugasan lainnya yaitu: 3 PP evaluasi

URAIAN

TARGET

REALISASI

% ANGGARAN(Rp 000)

REALISASI(Rp 000)

% RENCANA

REALISASI

%

1. Laporan hasilpengawasan lintassektor BidangPerekonomian

Lap 20 24 120,00 197.153 272.207 138,07 992 1113 112,20 IPP

2. Laporan hasilpengawasan lintassektor bidangPolsoskam

Lap 46 55 119,57 522.269 449.438 86,05 1996 2521 126,30 IPP

3. Laporan hasilpengawasan lintassektor bidangKeuangan Daerah

Lap 4 4 100,00 37.040 41.357 111,65 202 171 84,65 APD

Jumlah Lap 70 83 118,57 756.462 763.002 100,86 3190 3805 119,28

PenanggungJawab


Output

SATUAN KEUANGAN



ketahanan pangan, 7 PP kegiatan workshop, 1 PP kegiatan pengumpulan

data BOK, 3 PP sosialisasi PPIP, 1 PP pengumpulan data dan 2 PP

pendampingan.

Sedangkan untuk bidang APD Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini

adalah:

- Probity Audit pada Kabupaten Banyuasin

- Korsupgah di Kabupaten Ogan Komering Ilir

- Evaluasi pemberian hibah dan bansos pada Pemkab Banyuasin dan

- Pelatihan audit pengadaan barang jasa/probity audit pada Inspektorat

Kabupaten Muara Enim.

1.1.5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yangdisampaikan ke Pusat

Dalam rangka pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya

berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai amanat pasal 49 ayat 2 butir

PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah laporan yang dikirim ke Pusat



laporan (IPP 20 laporan; APD 9 laporan) sedangkan target laporan dari Pusat

sebanyak 28 laporan (IPP 20 laporan; APD 8 laporan), sehingga Persentase

hasil pengawasan atas permintaan presiden ke Pusat sebesar 103,57%.


mengalami penurunan sebesar 5,13%.


antara lain menggali potensi pengembangan penugasan presiden di wilayah



capaian output sebesar 114,29% seperti rincian berikut:



Kegiatan pendukung pencapaian IOP untuk Bidang Pengawasan IPP adalah

23 PP yang terdiri dari 5 PP monitoring prioritas pembangunan nasional dan

18 PP kegiatan evaluasi penyerapan anggaran.

Selain penugasan tersebut di atas, masih terdapat penugasan lain yang

terdiri dari 26 PP kegiatan evaluasi penyerapan anggaran, 1 PP pengumpulan

data, dan 5 PP kegiatan monitoring implementasi BPJS, 2 PP kegiatan

monitoring, dan 2 PP kegiatanpenyusunan laporan kompilasi.

Sedangkan untuk bidang APD keberhasilan capaian IOP ini didukung oleh

Indikator ini diukur dengan 8 PP kegiatan evaluasi penyerapan anggaran

Tahun 2014 dan Tahun 2013 di Provinsi sumatera Selatan, Kabupaten Ogan

Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi

Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Lubuklinggau dan 1 Laporan

kompilasi evaluasi penyerapan pada 4 Pemda di Provinsi Sumatera Selatan.

1.1.6. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yangdijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

IKU ini merupakan IKU lainnya untuk mencapai sasaran strategis

meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah pusat/kementerian/

lembaga/pemerintah daerah. IKU ini diukur dengan persentase laporan

pengawasan atas permintaan stakeholders disampaikan tepat waktu (sesuai

RPL dalam KM4).

Jumlah laporan pengawasan atas permintaan stakeholders disampaikan tepat


REALISASI(Rp 000)


1. Laporan hasilpengawasan ataspermintaanpresiden bidangperekonomian

Lap 1 1 100,00 1.020 7.630 748,04 30 30 100,00 IPP

2. Laporan hasilpengawasan ataspermintaanpresiden Bidangpolsoskam

Lap 19 22 115,79 118.968 130.302 109,53 591 620 104,91 IPP

3. Laporan hasilpengawasan ataspermintaanpresiden Bidangkeuangan daerah

Lap 8 9 112,50 81.640 82.674 101,27 352 422 119,89 APD

Jumlah Lap 28 32 114,29 201.628 220.606 109,41 973 1072 110,17

Penanggung

Jawab

OH

NoIndikator Kinerja

Output

SATUAN KEUANGAN



waktu (sesuai RPL dalam KM4) selama tahun 2014 sebanyak 44 laporan atau

57,89% dari jumlah laporan pengawasan atas permintaan stakeholders

sebanyak 76 laporan.


mengalami penurunan sebesar 42,11%.

Tidak tercapainya target kinerja laporan pengawasan atas permintaan

stakeholders disampaikan secara tepat waktu karena terdapat beberapa

laporan yang proses finalisasinya menunggu hasil validasi pusat dengan

rincian sebagai berikut:

1. Evaluasi AKIP tahun anggaran 2013 pada Pemerintah kabupaten

2. Evaluasi LPPD pada Pemda Kota Lubuklinggau

3. Evaluasi LPPD pada Pemda Kabupaten Musi Rawas

4. Evaluasi LPPD pada Pemda Kota Prabumulih

5. Evaluasi LPPD pada Pemda Kabupaten Lahat

6. Evaluasi LPPD pada Pemda Ogan Komering Ulu

7. Evaluasi LPPD pada Pemda Kota Pagaralam

8. Evaluasi LPPD pada Pemda OKU Timur.

Faktor penghambat lainnya adalah belum disusunnya SOP tentang bataswaktu penerbitan laporan atas permintaan stakeholders.

Rencana tindak/langkah strategis di tahun 2015 yang akan dilaksanakan

adalah meningkatkan layanan penugasan atas permintaan stakeholders.

Pencapaian IKU ini didukung oleh 3 indikator kinerja Output (IOP) dengan

capaian output sebesar 100% antara lain:



Kegiatan pendukung pencapaian IOP di Bidang Pengawasan IPP antara lain:

15 kegiatan audit operasional tunjangan profesi guru PNSD, 16 audit

operasional tunggakan TPG Kementerian Agama dan 1 laporan sosialisasi

pedoman audit.

Disamping penugasan pengawasan di atas yang telah mencapai target

100%, masih terdapat penugasan lainnya seperti: 2 PP kegiatan kompilasi

hasil audit operasional, 3 kegiatan validasi dan verifikasi,1 kegiatan Bimtek,

12 kegiatan pendampingan, 10 narasumber, 5 bantuan personal BPKP, 3

kegiatan monitoring, dan 1 laporan kegiatan pembahasan dan reviu.

Sedangkan untuk bidang APD kegiatan pendukung pencapaian IOP ini, yaitu:

- Kegiatan narasumber penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) tahun

2013 pada Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muba, Kota Lubuk

Linggau, Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Timur.

- Kegiatan narasumber penyusunan LAKIP tahun 2013 di Kota Lubuk

Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten

Musi Banyuasin, Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Selatan.

- Kegiatan narasumber evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Kota Lubuk

Linggau dan Kabupaten Banyuasin.

- Kegiatan narasumber perencanaan pembangunan daerah dalam

kegiatan pendampingan penyusunan Renstra Tahun 2010-2015 dan

Renja SKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014.

- Kegiatan pendampingan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah

URAIAN TARGET

REALISASI

% ANGGARAN(Rp 000)

REALISASIRp 000)


1. Laporan hasilpengawasan ataspermintaanstakeholderBidangPerekonomian

Lap 0 8 0,00 0 6.850 0 263 0,00 IPP

2. Laporan hasilpengawasan ataspermintaanstakeholderBidangPolsoskam

Lap 20 24 120,00 449.393 485.498 108,03 1371 1371 100,00 IPP

3. Laporan hasilpengawasan ataspermintaanstakeholderBidang KeuanganDaerah

Lap 13 15 115,38 196.850 40.756 20,70 548 617 112,59 APD

Jumlah Lap 33 47 142,42 646.243 533.104 82,49 1919 2251 117,30

Penanggung Jawab

OH

NoIndikator Kinerja

Output

SATUAN KEUANGAN



daerah (SAPD) dan bagan akun standar (BAS) pada Pemkab. Musi

Banyuasin.

- Kegiatan narasumber pendampingan penyusunan kebijakan akuntansi

berbasis akrual pada Kabupaten Musi Banyuasin.

- Kegiatan peserta sosialisasi aplikasi layanan dasar bidang pendidikan

dan kesehatan tahun 2014

- Kegiatan narasumber bimbingan teknis peningkatan kapasitas peran dan

fungsi aparatur

- Kegiatan narasumber penatatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD/K)

Kabupaten Musi Banyuasin 2014

- Kegiatan asistensi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban

(LKPJ) Walikota Lubuk Linggau tahun 2013

- Kegiatan atas narasumber penyusunan Renstra Renja dan LKIP pada

BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

- Kegiatan mengikuti deseminasi/sosialisasi manual sistem pengukuran

kinerja daerah dan pedoman EKPPD tahun 2014

- Kegiatan tenaga fasilitator/pendampingan reviu laporan keuangan

Pemerintah Kota Pagar Alam tahun 2013

- Kegiatan pendampingan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kabupaten OKU Selatan

- Kegiatan bimbingan teknis perencanaan pembangunan melalui kegiatan

narasumber sinkronisasi antara draft RPJMD Kabupaten Empat Lawang

2013-2018

- Pendampingan bimbingan teknis penyusunan sistem dan prosedur TP-

TGR pada Pemerintah Kota Lubuklinggau

- Narasumber penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) pada Pemerintah

Kabupaten OKU Selatan

- Pendampingan pelaksanaan program/kegiatan APBD tahun 2014.



1.1.7. Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraanakuntansi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan berperan aktif dalam

pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMD agar sesuai dengan

standar akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu pendampingan ini

dianggap mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 dengan IKU

“Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan

akuntansi”. IKU ini diukur dengan jumlah BUMD yang mendapat

pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh

BUMD di wilayah kerja Perwakilan.

Dalam tahun 2014, jumlah BUMD yang mendapat pendampingan

penyelenggaraan akuntansi ditargetkan turun dari 100% menjadi 62%,

dengan pertimbangan dari jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 13 BUMD, hanya 8 BUMD yang

membutuhkan pendampingan penyelenggaraan akntansi.

Sementara jumlah BUMD yang mendapat pendampingan pada Tahun 2014

adalah sebanyak 12 BUMD dari jumlah 16 BUMD di Sumatera Selatan,

sehingga persentase capaian IKU ini sebesar 75%.


mengalami kenaikan sebesar 15%.

Untuk capaian target tahun 2015 sebesar 100% bidang Akuntan Negara akan

melakukan pendekatan kepada BUMD Mitra baik secara formal maupun

informal agar penyelenggaraan akuntansinya dapat didampingi.


capaian output sebesar 116,67% dengan rincian sebagai berikut:


REALISASI(Rp 000) % RENCANA REALISASI %

1. Laporan hasilbimtek/ asistensipenyusunan LKBUMD

Lap 18 21 116,67 271.947 233.999 86,05 1053 1441 136,85 AN

PenanggungJawab


Output

SATUAN KEUANGAN

Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini antara lain 8 PP

asistensi/pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada PDAM, 4 PP

asistensi/pendampingan penyusunan laporan keuangan pada RSUD, 2 PP

asistensi/pendampingan penyusunan laporan keuangan pada PD Baturaja



Multi Gemilang dan PD Sarana Pembangunan Muara Enim, 4 PP bimbingan

teknis penyusunan SIA (Sistem Informasi Akuntansi) pada PDAM, 2 PP

sosialisasi penerapan PPK BLUD pada RSUD, 1 PP asistensi penyusunan

SOP pengadaan barang/jasa pada PT Muba Link Kabupaten Musi

Banyuasin.

1.2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%

Pencapaian kinerja sasaran strategis ini dilaksanakan melalui program

pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dengan 2 indikator

kegiatan utama sebagai berikut:

No Indikator Kinerja OutcomeCapaian Tahun 2014 Penanggung

JawabSatuan Target Realisasi %

1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan PembinaanPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

8 Persentase hasil pengawasanoptimalisasi penerimaannegara/daerah yangditindaklanjuti

% 60,00 100,00 166,67 IPP

9 Persentase hasil pengawasanBUN yang disampaikan kePusat

% 100,00 114,55 114,55 APD



kegiatan telah efektif, hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran rata-

rata mencapai 140,61%.


dalam tahun 2014 sebesar Rp 98.048.000,00 atau sebesar 28,51% dari

anggaran sebesar Rp 343.860.000,00. Sedangkan realisasi OH sebesar 622

atau 112,07% dari target sebesar 555 OH.

Dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2014 dengan realisasi tahun 2013

dapat diuraikan sebagai berikut:




Realisasi2013


Ket


pembinaan penyelenggaraan SPIP

8 Persentase hasilpengawasan optimalisasipenerimaan negara/daerahyang ditindaklanjuti

% 100,00 0,00 100,00 Naik

9. Persentase hasilpengawasan BUN yangdisampaikan ke pusat.

% 100,00 112,73 12,73 Naik

Uraian pencapaian kinerja masing-masing IKU dapat dijabarkan sebagai

berikut:

1.2.8 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerahyang ditindaklanjuti

Dalam rangka berperan melakukan optimalisasi penerimaan negara, BPKP

menetapkan “Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan

negara/daerah yang ditindaklanjuti” sebagai IKU yang dominan dalam

mengindikasikan ketercapaian sasaran strategis tercapainya optimalisasi

penerimaan negara. Pengawasan atas penerimaan negara antara lain untuk

mendorong upaya perbaikan sistem manajemen penerimaan negara bukan

pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, sehingga penerimaan yang

berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai dengan potensi yang

diharapkan. Kinerja IKU ini diukur berdasarkan Jumlah tindak lanjut

(rekomendasi/saran) dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit

OPN/OPAD.

Jumlah rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD selama tahun 2014

sebanyak 1 kejadian dan sudah ada tindak lanjut atas rekomendasi/saran

selama tahun 2014 sehingga persentase hasil pengawasan optimalisasi

penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti sebesar 100%.

Tercapaikan target IKU tahun 2014 ini disebabkan Pengawasan PNBP

dilakukan secara optimal.

Realisasi IKU ini bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu mengalami

kenaikan sebesar 100%.

Rencana tindak/langkah strategis di tahun 2015 adalah melayani permintaan



stakeholders khususnya terhadap potensi penerimaan negara/daerah (PNBP,

PAD, dsb ).


pencapaian output sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini adalah kegiatan verifikasi piutang

Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera

Selatan.

1.2.9 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Pemerintah melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b menegaskan bahwa BPKP melakukan

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan

kebendaharaan umum negara dengan tujuan untuk memberikan masukan

kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam

Renstranya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan membentuk IKU

berupa “Persentase hasil Pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat”.

Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah laporan yang dikirim ke Pusat



laporan sedangkan target laporan dari Pusat sebanyak 55 laporan, sehingga

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat sebesar

112,73%.


mengalami kenaikan sebesar 12,73%.

Rencana tindak yang akan dilakukan di tahun 2015 akan melaksanakan

penugasan pengawasan BUN dan menyampaikan laporannya secara tepat

waktu.


URAIAN TARGET

REALISASI

% ANGGARAN(Rp 000)

REALISASI(Rp 000)

% RENCANA

REALISASI

%

1. Laporan hasil pengawasanatas penerimaan negarabidang Polsoskam

Lap 1 1 100,00 23.496 21.458 91,33 75 100 133,33 IPP

Jumlah Lap 1 1 100 23.496 21.458 91,33 75 100 133,33

PenanggungJawab

OHNo Indikator Kinerja Output

SATUAN KEUANGAN



pencapaian output sebesar 112,73% dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN TARGET REALISASI

% ANGGARAN(Rp 000)

REALISASI(Rp 000)

% RENCANA

REALISASI

%

3. Laporan hasil pengawasanBUN bidang KeuanganDaerah

Lap 55 62 112,73 320.364 76.590 23,91 480 522 108,75 APD

Jumlah Lap 55 62 112,73 320.364 76.590 23,91 480 522 108,75

Penanggung

Jawab


SATUAN KEUANGAN

Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini, yaitu 5 PP Monitoring sisa BOS TA

2011, 11 PP Penyelesaian dan penyusunan laporan pemantauan dan

evaluasi sisa BOS, 45 PP Monitoring dan Evaluasi pengelolaan DAK, dan 1

PP Workshop pedoman monitoring dan evaluasi DAK pendidikan TA 2013

dan 2014.

TUJUAN 2

1. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKPProvinsi Sumatera Selatan.

Keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan capaian IKU dari sasaran strategis

Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 65%

BUMN/BUMD.


dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai

berikut:


Realisasi2012

Realisasi2013

Realisasi2014

1. Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danpembinaan penyelenggaraan SPIP

Sasaran strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada65% BUMN/BUMD

10 Persentase IPD yangmelaksanakan pelayanan sesuaiStandar Pelayanan Minimal

% 100,00 50,00 60,00 100,00

11 Persentase BUMN/D/BLU/Dyang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI

% 50,00 275,00 100,00 71,43

12 Persentase BUMD yangdilakukan audit kinerja % 91,30 118,75 87,00 64,29

Simpulan capaian tujuan strategis dalam tahun 2014, diukur dari capaian

sasaran strategis outcome sebagai berikut:



2.3 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 65%BUMN/BUMD


Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan 3 Indikator

Kegiatan Utama sebagai berikut:





% 100,00 100,00 100,00 APD

11 Persentase BUMN/D/BLU/D yangdilakukan sosialisasi/asistensiGCG/KPI

% 65,00 71,43 109,89 AN

12 Persentase BUMD yang dilakukanaudit kinerja % 55,00 64,29 116,89 AN


Strategi yang diteparkan untuk mencapai sasaran yaitu kebijakan, program dan





anggaran sebesar Rp 390.004.000,00. Sedangkan realisasi OH sebesar 2.888

atau 118,07% dari target sebesar 2.446 OH.




Realisasi2013


Ket




% 100,00 60,00 40,00 Naik

11 Persentase BUMN/D/BLU/D yangdilakukan sosialisasi/asistensiGCG/KPI

% 71,43 100,00 28,57 Turun

12 Persentase BUMD yang dilakukanaudit kinerja % 64,29 87,00 22,71 Turun




2.3.10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayananminimal

Dasar hukum pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) adalah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap

Pemda untuk menerapkan standar pelayanan minimal. Selain itu juga terdapat

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi

SPM dilakukan dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen

perencanaan jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen

penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga

mengharuskan Pemda melakukan SPM yang ditetapkan oleh kementerian

teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 butir a, menyebutkan

bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain melalui audit kinerja

diantaranya dimaksudkan untuk memperbaiki pelayanan publik.

IKU ini diukur dengan menghitung jumlah IPD yang mencantumkan SPM dalam

dokumen perencanaan dibagi jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan.

Capaian kinerja indikator “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan

sesuai standar pelayanan” telah mencapai 100%. Indikator ini diukur melalui

jumlah pemda yang mencantumkan indikator SPM dalam dokumen

perencanaan sebanyak 4 (empat) pemda dibandingkan dengan jumlah pemda

yang diaudit kinerja pelayanan sebanyak 4 (empat) pemda.

Dalam tahun 2014, pemda yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen

perencanaan adalah Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk linggau.

Untuk mencapai target di tahun 2015 sebesar 100%, Perwakilan BPKP

Sumatera Selatan akan melaksanakan audit kinerjapelayanan bidang

pendidikan dan kesehatan.


capaian output sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:


REALISASI(Rp 000)


1. Laporan hasilpengawasan atas kinerjapelayanan publik BidangKeuangan Daerah

Lap 4 4 100,00 51.922 4.294 8,27 153 195 127,45 APD

PenanggungJawab


SATUAN KEUANGAN



Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini yaitu kegiatan evaluasi pelayanan

publik.

2.3.11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensiGCG/KPI

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan berperan melakukan

pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa manajemen kepada

BUMN/BUMD/BLU/BLUD di bidang GCG dan KPI, dengan harapan dapat

memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Untuk mengukur manfaat,

ditetapkan IKU berupa “Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan

sosialisasi/asistensi GCG/KPI”.

IKU ini diukur dengan menghitung Jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan

sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dibandingkan dengan target PKPT.

Dalam tahun 2014, target IKU ini sebesar 65% dengan realisasi outcome

adalah 71,43% yaitu di atas target sebesar 6,43%.

Untuk mencapai target tahun 2015 sebesar 100% Bidang Akuntan Negara

tetap akan melakukan pendekatan kepada BUMD/BUMD/BLUD mitra baik

secara formal maupun informal agar dapat dilakukan sosialisasi dan asistensi

penerapan GCG/KPI.


capaian output sebesar 114% dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN

TARGET REALISASI

% ANGGARAN(Rp 000)

REALISASI(Rp 000)

% RENCANA REALISASI

%

1. Laporan hasilbimtek/asistensiGCG/KPI sektorkorporat

Lap 7 8 114,29 69.362 81.626 117,68 802 861 107,36 AN

Penanggung Jawab


Output

SATUAN KEUANGAN

Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini adalah penilaian BUMN Bersih pada

PT Bukit Asam (Persero) Tbk, bimbingan teknis code of conduct pada PDAM

Tirta Randik, PDAM Lematang Enim, dan Sosialisasi Key Performance

Individu (KPI) pada PDAM.

2.4 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Penetapan IKU “Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja”,

dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan



oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan tata

kelola BUMD. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang diaudit

kinerja dibandingkan target PKPT.

Angka realisasi kinerja adalah 64,29 % yang didapat dari perbandingan 9

BUMD yang diaudit kinerja dengan target PKPT sebanyak 14 PP.

Terjadi penurunan realisasi sebesar 22,71% dari realisasi tahun 2013 sebesar

87% ke realisasi tahun 2014 sebesar 64,29%.

Dilihat dari capaian Tahun 2014, IKU ini mencapai 116,89% yang berarti

terjadi peningkatan dibanding capaian tahun 2013 sebesar 87%. Hal ini

disebabkan karena PKPT 2014 telah mencakup semua BUMD yang ada di

wilayah Sumatera Selatan.

Untuk mencapai target tahun 2015 sebesar 100% Bidang Akuntan Negara

akan melakukan pendekatan kepada BUMD Mitra baik secara formal maupun

informal agar dapat diaudit kinerjanya.




REALISASI(Rp 000)

% RENCANA

REALISASI

%

14 Laporan hasilpengawasan atas kinerjaBUMD

Lap 21 23 109,52 268.720 278.208 103,53 1491 1832 122,87 AN

Penanggung Jawab


SATUAN KEUANGAN

Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini antara lain 23 PP Audit Kinerja

BUMD/BLUD. Yang terdiri dari 15 PP Audit kinerja pada PDAM, 5 PP Audit

Kinerja pada RSUD, 2 PP Audit Tujuan Tertentu pada PT/PD, dan 1 PP

undangan rapat kerja Bidang Keakuntan negaraan.

TUJUAN 33 Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan

pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayahPerwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan capaian IKU dari sasaran

strategis Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD

Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%.





berikut:

No Indikator Kinerja Outcome SatuanRealisasi2011

Realisasi2012

Realisasi2013

Realisasi2014


Sasaran strategis 4: Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMDDalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%;

13 Kelompok masyarakat yangmendapatkan sosialisasiProgram Anti Korupsi

Kelompok 15 8 6 1

14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yangmendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasiFCP

IPP/IPD/BUMN/BUMD/B

LU/BLUD1 5 4 1

15 JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajianperaturan yang berpotensi TPK

IPP/IPD/BUMN/BUMD/B

LU/BLUD1 0 0 0

16 Persentase pelaksanaanpenugasan HKP, klaim danpenyesuaian harga

% 77,78 83,83 87,57 75,00

17Persentase pelaksanaan auditinvestigasi/PKKN/PKA % 117,57 78,26 100,00 95,00


% 90,00 94,44 0,00 0,00


sasaran strategis sebagai berikut:

3.4 Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMDDalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%;










13 Kelompok masyarakat yangmendapatkan sosialisasiprogram anti korupsi

Kelompok 5 1 20,00 INV

14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yangmendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

Instansi 1 1 100,00 INV

15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukankajian peraturan yangberpotensi TPK

Instansi 1 0 0,00 INV


% 100,00 75,00 75,00 INV

17 Persentase pelaksanaan auditinvestigasi/ PKKN/ PKA % 80,00 84,21 105,26 INV


% 90,00 0,00 0,00 INV

Rata-Rata Capaian % 50,04


kegiatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini capaian rata-

ratanya sebesar 50,04%.



anggaran sebesar Rp 760.818 000,00. Sedangkan realisasi OH sebesar 3.213


Bila dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2014 dengan realisasi tahun 2013



Realisasi2013


Ket



13 Kelompok Masyarakat yangmendapatkan SosialisasiProgram Anti Korupsi Kelompok 1 6 5 Turun

14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraudyang mendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

Instansi 1 4 3 Turun




Realisasi2013


Ket

1 2 3 4 5 6 = 4-5 715 Jumlah

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukankajian peraturan yangberpotensi TPK

Instansi 0 0 0 Tetap


% 75,00 87,57 12,75 Turun

17 Persentase pelaksanaan auditinvestigasi/ PKKN/ PKA % 84,21 100,00 15,79 Turun


% 0,00 0,00 0,00 Tetap


3.4.13 Kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai praktek-praktek

penyelenggaraan good governance, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan menetapkan suatu IKU berupa kelompok masyarakat yang

mendapatkan sosialisasi program anti korupsi. keberhasilan IKU diukur dari

jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti

korupsi.

Kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi

selama tahun 2014 sebanyak 1 kelompok dari 5 kelompok yang ditargetkan.

Faktor penghambat pencapaian IKU ini antara lain adanya penetapan jumlah PP

dalam PKPT Bidang Investigasi Tahun 2014 yaitu hanya 1 PKPT untuk

penugasan sosialisasi program anti korupsi.

Untuk perbaiki kinerja di tahun 2015 , rencana tindak yang akan dilakukan

antara lain dengan melakukan kerja sama dengan stakeholders.




REALISASI(Rp 000)


1. Laporan hasilsosialisasi masalahkorupsi

Lap 6 7 116,67 51.343 122.483 238,56 93 99 106,45 INV

Jumlah Lap 6 7 116,67 51.343 122.483 238,56 93 99 106,45

PenanggungJawab


Output

SATUAN KEUANGAN



Pencapaian IOP ini didukung oleh kegitan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sosialisasi Program Anti Korupsi (SOSPAK) untuk siswa

baru 2014.

2. Koordinasi penanganan kasus dengan Polres OKU dan Kejari Baturaja

atas dugaan penyimpanan penggunaan dana ADD dan Dana Bantuan

Gubernur di Desa Negeri Sindang Kec. Sosoh Buay Rayap dan Desa

Gunung Liwat Kec. Pengadonan Kab. OKU Tahun 2012.

3. Koordinasi implementasi pengelolaan pengaduan dan pengendalian

gratifikasi serta pembinaan kepegawaian.

4. Koordinasi pengawasan dengan Kejari, Kepolisian dan Kejaksaan di

Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Muara

Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Mura Tara dan Kabupaten

Ogan Komering Ulu.

3.4.14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi Fraud Control Plan (FCP)

Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas

dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip Good

Governance. FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara

spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan

kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP

terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu kebijakan anti fraud, struktur

pertanggungjawaban, penilaian risiko, kepedulian pegawai, kepedulian

pelanggan dan masyarakat, sistem pelaporan fraud, perlindungan pelapor,

pengungkapan kepada pihak eksternal, prosedur investigasi dan standar

perilaku dan disiplin.

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan

sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP selama tahun 2014 sebanyak 1

instansi dari 1 instansi yang ditargetkan. Tercapainya target IKU ini didukung

oleh kesiapan materi bahan implementasi FCP, dan kesiapan SDM

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan untuk memenuhi permintaan

mitra kerja dalam implementasi FCP.




mengalami penurunan sebanyak 3 instansi, hal ini disebabkan belum

adanya permintaan dari mitra kerja untuk implementasi FCP.


antara lain melakukan koordinasi dengan stakeholders.




REALISASI(Rp 000)


1. Laporan hasilbimtek/asistensiimplementasi FCP

Lap 5 4 80,00 13.617 5.612 41,21 109 35 32,11 INV

Jumlah Lap 5 4 80 13.617 5.612 41,21 109 35 32,11

Penanggung

Jawab


Output

SATUAN KEUANGAN


1. Sosialisasi FCP di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

2. Sosialisasi FCP di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Angkatan III).

3. Sosialisasi FCP di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang(Angkatan II)

4. Sosialisasi FCP di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2013.

3.4.15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturanyang berpotensi TPK

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas

keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya

pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk

mengukur Jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi

TPK tahun berjalan. Untuk merealisasikan IKU, perlu terus dikembangkan

kualitas kajian atas kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berindikasi

KKN dan menyusun/ menyempurnakan pedoman pelaksanaan kegiatan.

Selama tahun 2014 tidak ada IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang

dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK karena objek dan subjek

kegiatan tidak didapatkan.


tidak mengalami perubahan/tetap.




antara lain melakukan koordinasi dengan stakeholders mengenai informasi

kajian peraturan yang berpotensi TPK.



URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN

REALISASI


1. Laporan hasil kajianpengawasan Lap 1 0 0,00 - - 0,00 40 0 0,00 INV

PenanggungJawab


SATUAN KEUANGAN

3.4.16 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim, dan penyesuaian harga

Kasus hambatan kelancaran pembangunan (HKP), klaim dan penyesuaian

harga merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap peningkatan kualitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Tingkat

keberhasilan penyelesaian kasus tersebut berkorelasi terhadap pencapaian

sasaran strategis. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim, dan

penyesuaian harga ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai.

Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan HKP, klaim, dan

penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan

eskalasi yang memenuhi syarat (diterbitkan ST).

Jumlah laporan HKP, klaim, dan penyesuaian harga yang terbit sebanyak 3

laporan, sedangkan jumlah permintaan HKP, klaim dan eskalasi yang

memenuhi syarat (diterbitkan ST) sebanyak 4 permintaan sehingga Persentase

Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga sebesar 75%.


sebesar 87,57% mengalami penurunan sebesar 12,75%. Kondisi ini sangat

dipengaruhi oleh adanya permintaan dari instansi IPP/IPD/BUMN/BUMD yang

diterima oleh Perwakilan BPKP.


antara lain melakukan koordinasi dengan stakeholders mengenai upaya

pencegahan dan pemberantasan korupsi.






REALISASI(Rp 000)


1. Laporan hasil audit investigasiatas HKP, Eskalasi, dan Klaim Lap 7 7 100,00 203.208 276.016 135,83 695 710 102,16 INV

PenanggungJawab


SATUAN KEUANGAN

Kegiatan pendukung pencapaian IOP, yaitu:

Audit penyesuaian harga atas kontrak nomor 05/SP-11/PPSDA-VIII-IR-

III/2008 tanggal 28 November 2008 kegiatan Civil Works of Muncak Kabau

Irrigation Scheme Tertiary Development Works for Block A (LBC 5 Package

11).

Pengumpulan informasi awal dalam rangka HKP pekerjaan pembangunan

jalur ganda Niru – Tanjung Enim Baru.

Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas pelaksanaan pekerjaan

pembangunan jalur ganda antara Niru dan Tanjung Enim Baru.

Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dalam rangka percepatan

pekerjaan pembangunan jalur ganda antara Niru – Tanjung Enim Baru.

Pembahasan penyelesaian permasalahan perjanjian antara PT KAI dan PT

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Mendampingi PPK Irigasi dan Rawa II pada SKPJPA Sumatera VIII Provinsi

Sumatera melakukan konsultasi terkait penerapan pasal-pasal dalam

kontrak FIDIC Tahun 1987 ke Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum.

Ekspose Hasil Audit penyesuaian harga satuan dan nilali kontrak Tahun

Jamak Pekerjaan Irigasi Komering Package -9 : ICB-5 dan package – 10 :

ICB-6.

3.4.17 Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA

Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara antara lain

dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN yang

dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menjadi lengkap

setelah dilimpahkan kepada instansi penegak hukum. Dengan demikian

“Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA” menjadi salah satu IKU

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian sasaran

strategis.



Pengukuran IKU dihitung berdasarkan Jumlah laporan audit

investigasi/PKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi/ PKKN/ PKA

dari instansi penegak hukum.

Jumlah laporan audit investigasi/PKKN/PKA sebanyak 64 laporan sedangkan

jumlah permintaan audit investigasi/ PKKN/ PKA dari instansi penegak hukum

sebanyak 76 sehingga Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA

harga sebesar 84,21%.


sebesar 100% mengalami penurunan sebesar 15,79%, kondisi ini sangat

dipengaruhi oleh permintaan dari instansi penegak hukum di wilayah Perwakilan

BPKP.


antara lain melakukan koordinasi dengan stakeholders mengenai upaya

pencegahan dan pemberantasan korupsi.




REALISASI(Rp 000)


1. Laporan hasil auditinvestigasi, perhitungankerugian negara, danpemberian keterangan ahliatas permintaan instansipenyidik

Lap 84 81 96,43 487.440 564.844 115,88 2969 2369 79,79 INV

PenanggungJawab

OH

No Indikator Kinerja Output

SATUAN KEUANGAN


No Uraian Kegiatan Jumlah Laporan

1 Audit investigasi atas permintaan Kepolisian 10

2 Perhitungan Kerugian Negara ataspermintaan Kepolisian

5

3 Perhitungan Kerugian Negara ataspermintaan Kejaksaan

1

4 Pemberian Keterangan Ahli atas permintaankepolisian

15

5 Perhitungan Kerugian Negara ataspermintaan Kejaksaan

47

6 Ekspose hasil audit PKKN pada KantorCabang Kejaksaan Negeri Baturaja di

1



Martapura

7 PKA perkara penyalahgunaan dana BantuanOperasional Sekolah (BOS)

1

8 Mengikuti kegiatan diseminasi/sosialisasipedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan

1

Jumlah 81

3.4.18 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

Indikator kinerja utama, persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi

berwenang dimaksudkan untuk mengukur rekomendasi non tindak pidana korupsi

pada suatu instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang disampaikan kepada

manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.

Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah TL atas temuan investigasi non TPK

dibagi dengan jumlah temuan non TPK sampai dengan tahun berjalan.

Di tahun 2014 tidak ada realisasi kegiatan pendukung pencapaian IKU ini. Hal ini

disebabkan belum ada instansi pemerintah yang memanfaatkan jasa audit

investigasi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Realisasi IKU di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu tidak

ada perubahan (tetap).

Untuk perbaikan kinerja di tahun 2015, rencana tindak yang akan dilakukan antara

lain melakukan koordinasi dengan stakeholders mengenai upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi.




REALISASI(Rp 000)


1. Laporan hasil audit investigasiatas permintaan instansi lainnya Lap 5 0 0,00 0 0 0,00 455 0 0,00 INV

2. laporan hasil reviu terhadaplaporan dan pengaduanmasyarakat

Lap 2 0 0,00 5210 0 0,00 12 0 0,00 INV

Jumlah Lap 7 0 0 5.210 - 0 467 0 0

PenanggungJawab


SATUAN KEUANGAN



TUJUAN 44 Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.


Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda.



berikut:


Realisasi2012

Realisasi2013

Realisasi2014

5 Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danpembinaan penyelenggaraan SPIP

Sasaran strategis 5: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda

19 Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIP sesuaiPP Nomor 60 Tahun 2008

% 6,25 25,00 31,25 50,00

20 Jumlah Pemda yang dilakukanasistensi penyelenggaraan SPIPsesuai PP No 60 Tahun 2008

Pemda 12 6 6 14



4.5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda









% 56,25 50,00 88,89 APD, IPP

20 Jumlah Pemda yang dilakukanasistensi penyelenggaraan SPIPsesuai PP No. 60 Tahun 2008

Pemda 12,00 14,00 116,67 APD

Rata-rata Capaian % 102,78





rata telah mencapai 102,78 %.




OH atau 91,72 % dari target sebesar 1.859 OH.




Realisasi2013


Ket




% 50,00 31,25 18,75 Naik

20 Jumlah Pemda yang dilakukanasistensi penyelenggaraan SPIPsesuai PP No. 60 Tahun 2008

Pemda 14 6 8 Naik


4.5.19 Persentase pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60Tahun 2008

Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat

maturitas. Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat

dilaksanakan, maka IKU “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP

sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008” diukur dengan menghitung jumlah Pemda

yang opini LK WTP dibandingkan Jumlah seluruh Pemda. Opini WTP atas

laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang

memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena

audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas

keandalan sistem pengendalian K/L/Pemda.

Realisasi IKU ini sebesar 50% dari target sebesar 56,25%, hal ini karena

dalam tahun 2014, Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini



WTP sebanyak 8 pemda atau 50% dari 16 Pemda, yaitu Kota Palembang,

Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim,

dan Kabupaten OKU Timur, sedangkan kabupaten/kota yang lain

memperoleh WDP. Sementara dua kabupaten yang baru dimekarkan yaitu

Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

(PALI) belum menyusun Laporan Keuangan Tahun 2013.

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, IKU ini mengalami kenaikan

sebesar 18,75% yaitu dengan peningkatan 3 Pemda yang memperoleh opini

WTP di tahun 2014 yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim

dan Kota Prabumulih.

Untuk mencapai target Tahun 2015 sebesar 50%, Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Selatan akan melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan

SPIP sesuai PP 60 tahun 2008.



URAIAN TARGET REALISASI

% ANGGARAN(Rp 000)

REALISASI(Rp 000)


1. Laporan dukungan pembinaanpenyelenggaraan SPIP bidangPolsoskam

Lap 2 2 100,00 8.564 8.564 100,00 74 78 105,41 IPP

2. Laporan dukungan pembinaanpenyelenggaraan SPIP bidangKeuangan Daerah

Lap 25 30 120,00 411.736 502.395 122,02 1500 1367 91,13 APD

Jumlah Lap 27 32 118,52 420.300 510.959 111,01 1574 1445 98,27

PenanggungJawab

OH


SATUAN KEUANGAN

Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini antara lain Kegiatan

Bimtek/Sosialisasi/Asistensi/Narasumber mengenai penyelenggaraan SPIP

pada pemerintah kota/kabupaten.

4.5.20 Jumlah pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuaiPP No 60 Tahun 2008Penyelenggaraan SPIP di Pemda diawali dengan pembuatan desain

penyelenggaraan SPIP yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap

pengembangan detil SPIP yang akan dilakukan. Manfaat desain adalah

sebagai acuan dan alat untuk memantau perkembangan penyelenggaraan

SPIP. Untuk itu, dalam Renstranya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera



Selatan membentuk IKU “Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi

penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008”.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah pemda yang dilakukan asistensi

penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 sampai dengan tahun

berjalan.

Tahun 2014 terdapat realisasi kegiatan asistensi penyelenggaraan SPIP

sebanyak 8 Pemda dari 7 Pemda yang ditargetkan. Selain 8 Pemda tersebut

asistensi penyelenggaraan SPIP juga dilaksanakan di 10 Pemda lainnya.


mengalami kenaikan sebanyak 8 Pemda.

Untuk mencapai target Tahun 2015 sebesar 18 Pemda, Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan asistensi penyelenggaraan

SPIP sesuai PP 60 tahun 2008 terhadap 18 Pemda.




REALISASI(Rp 000)


1. Jumlah Peserta Diklat SPIP orang 1 0 0,00 - - 0,00 0 0 0,00 APD2. Jumlah Pemda yang dilakukan

Asistensi Penyelenggaraan SPIPsesuai PP No 60 Tahun 2008 Pemda 7 8 114,29 96.271 73.535 76,38 285 260 91,23 APD

Jumlah 96.271 73.535 76,38 285 260 91,23

PenanggungJawab

OH


SATUAN KEUANGAN

Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini antara lain Kegiatan

Bimtek/Sosialisasi/Asistensi/Narasumber mengenai penyelenggaraan SPIP

pada 7 pemda. Selain itu kegiatan asistensi juga telah dilaksanakan di 11

pemda lainnya.

Faktor penghambat pencapaian IKU: jumlah peserta diklat SPIP tidak

tercapai disebabkan adanya pembatalan dari BPKP Pusat atas kegiatan

diklat SPIP.

TUJUAN 5:5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan.


Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional



dan kompeten pada 80% Pemda dan Meningkatnya efektifitas perencanaan

pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.



berikut:


Realisasi2012

Realisasi2013

Realisasi2014

Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danpembinaan penyelenggaraan SPIP

Sasaran strategis 6: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten pada 80% Pemda

21 Persentase Pemda yangdilakukan asistensi penerapanJFA

% 6,00 6,00 13,00 6,00

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dankualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

22 Persentase jumlah rencanapenugasan pengawasan yangterealisasi

% 100,00 92,34 96,22 95,45

23 Persentase kesesuaian laporankeuangan Perwakilan BPKPdengan SAP

% 100,00

MasihdalamProses

Evaluasi

100,00 100,00

24 Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan terhadap layanankepegawaian

skalalikert 1-

108 8 7,29 7,90

25Persentase Pagu Dana yangtidak diblokir dalam DIPA % 100,00 100,00 100,00 100,00

26 Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan atas pencairananggaran yang diajukan sesuaiprosedur

skalalikert 1-

107,50 7,50 7,23 7,80

27 Jumlah publikasi kegiatanperwakilan BPKP di mediamassa

Berita 200 196 231 240

28Persentase pemanfaatan asset % 100,00 99,83 99,94 99,94

29 Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan terhadap layanansarpras

skalalikert 1-

107,30 7,30 7,50 7,31


% 100,00 100,00 80,76 100,00

31 Jumlah Instansi APIP yang telahdisosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

Instansi 10 10 3 2

32Tingkat persepsi kepuasaanPemda atas auditor bersertifikat

skalalikert 1-

108 8 7,74 7,70





5.6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten pada 80% Pemda


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan 1

Indikator Kegiatan Utama sebagai berikut :

No Indikator Kinerja OutcomeCapaian Tahun 2014 Penangg

ungJawabSatuan Target Realisasi %

5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

25 Persentase Pemda yangdilakukan asistensi penerapanJFA

% 6,00 6,00 100,00 BidangAPD

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran yaitu kebijakan, program

dan kegiatan telah efektif, hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja

sasaran telah mencapai 100 %.



anggaran sebesar Rp 43.001.000,00. Sedangkan realisasi OH sebesar 130

atau 104% dari target sebesar 125 OH.

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2014 dengan realisasi

tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:


2014Realisasi

2013Kenaikan/PenurunanRealisasi

Ket

1 Persentase Pemda yangdilakukan asistensipenerapan JFA

% 6,00 13,00 7,00 turun

Uraian lebih lanjut atas pencapaian sasaran strategis ini sebagai berikut:

5.6.21 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

Pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh

pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah

memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Syarat kompetensi

keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam



program sertifikasi, sesuai dengan Pasal 51 PP 60 Tahun 2008 tentang

SPIP.

Dibandingkan dengan IKU tahun 2013, IKU ini mengalami penurunan

sebesar 7% karena adanya penurunan target di tahun 2014.

Di tahun 2015 Perwakilan BPKP Sumatera Selatan, khususnya Bidang APD

tidak menganggarkan kegiatan asistensi Penerapan JFA, sehingga rencana

aksi untuk kegiatan ini tidak disusun.

Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) sebagai

berikut:

URAI AN TARGET REALISASI% ANGGARAN

(Rp 000)REALISASI

(Rp 000)%

RENCANA REALISASI%

1 Jumlah sosialisasidan bimtekpenerapan JFAAPIP Daerah

Laporan 5 6 120,00 43.001 44.621 103,77 125 130 104,00 TU/APD

PenanggungJawabNo. Indikator Kinerja

Output

SATUAN KEUANGAN OH

Capaian indikator kinerja output jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan

JFA APIP Daerah adalah 100% yaitu dengan terealisasinya kegiatan

penugasan Sosialisasi Penerapan JFA APIP pada 6 Inspektorat di

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu: Inspektorat Provinsi

Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Lubuklinggau,

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten

Lahat, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Panukal Abab Lematang

Ilir

5.7. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dankualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan 11

Indikator Kegiatan Utama sebagai berikut :

NoIndikator Kinerja

Outcome

Capaian Tahun 2014Penanggung

JawabSatuan Target Realisasi %1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

22 Persentase jumlah rencanapenugasan pengawasanyang terealisasi

% 100 95,45 95,45 TU(Prolap)



NoIndikator Kinerja

Outcome

Capaian Tahun 2014Penanggung


23 Persentase kesesuaianlaporan keuanganPerwakilan BPKP denganSAP

% 100 100 100 TU(Keu)

24 Persepsi kepuasanpegawai perwakilanterhadap layanankepegawaian

skalalikert 1-

10

8 7,9 98,75 TU(Kepeg)

25 Persentase Pagu Danayang tidak Diblokir dalamDIPA

% 100 100 100 TU

26 Persepsi kepuasanpegawai perwakilan ataspencairan anggaran yangdiajukan sesuai prosedur

skalalikert 1-

10

8 7,8 97,5 TU(Kepeg)


Berita 200 240 120 TU

28 Persentase pemanfaatanasset

% 100 99,94 99,94 TU(Umum)

29 Persepsi kepuasanpegawai perwakilanterhadap layanan sarpras

skalalikert 1-

10

8 7,31 91,38 TU(Kepeg)


% 100 100 100 TU(Prolap)

31 Jumlah instansi APIP yangtelah disosialisasi dan ataudi-assessment tata kelolaAPIP

Instansi 2 2 100 APD

32 Tingkat persepsi kepuasanPemda atas auditorbersertifikat

skalalikert 1-

10

7,6 7,7 101,32 TU(Kepeg)

Rata Rata Capaian % 100,39








Apabila dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2014 dengan realisasi tahun

2013 dapat diuraikan sebagai berikut:




Realisasi2013


Ket

1 2 3 4 5 6 = 4-5 722 Persentase jumlah rencana

penugasan pengawasan yangterealisasi

% 95,45 96,22 0,77 turun

23 Persentase kesesuaianlaporan keuangan PerwakilanBPKP dengan SAP

% 100,00 100,00 0,00 tetap

24 Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan terhadap layanankepegawaian

skalalikert 1-

107,90 7,29 0,61 naik

25 Persentase Pagu Dana yangtidak Diblokir dalam DIPA % 100,00 100,00 0,00 tetap

26 Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan atas pencairananggaran yang diajukansesuai prosedur

skalalikert 1-

107,80 7,23 0,57 naik

27 Persentase permintaanbantuan hukum yangditindaklanjuti Biro Hukum danHumas

% 0 0 0 tetap


Berita 240 231 9 naik

29 Persentase pemanfaatanasset % 99,94 99,94 0 tetap

30 Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan terhadap layanansarpras

skalalikert 1-

107,31 7,50 0,19 turun


% 100 80,76 19,24 naik

32 Jumlah masukan topikpenelitian yang disampaikanke puslitbangwas

% 0,00 0,00 0,00 tetap

22 Jumlah instansi APIP yangtelah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

Instansi 2 3 1 turun

23 Tingkat persepsi kepuasanPemda atas auditorbersertifikat

skalalikert 1-

107,70 7,74 0,04 turun

Uraian Pencapaian kinerja masing-masing IKU dapat dijabarkan sebagai berikut:

7.26. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem

manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu

keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis BPKP.



IKU “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang

Terealisasi” diukur dengan Realisasi PP PKPT dibandingkan dengan target

PP dalam PKPT.

Capaian kinerja 95,45% didapat dari persentase jumlah rencana penugasan

pengawasan yang terealisasi sebesar 95% dari 100% yang direncanakan.

Realisasi tersebut tercapai dari jumlah penugasan pengawasan PKP2T

yang terealisasi sebesar 483 PP dibandingkan dengan jumlah rencana

PKP2T sebanyak 506 PP.

Bila dibandingkan dengan tahun 2013 capaian kinerja ini mengalami

penurunan sebesar 0,77% dari capaian IKU sebasar 96,22%.


berikut:

URAIAN

TARGET

REALISASI % ANGGARAN

(Rp 000)REALISASI

(Rp 000) % RENCANA REALISASI %

1 Laporan DukunganManajemenPerwakilan BPKP Lap 17 17 100,00 0 0 0,00 3.811 4.268 111,99 TU

Penanggung JawabNo Indikator Kinerja

Output

SATUAN KEUANGAN OH

Sasaran ini indikator kinerja outputnya memperoleh capaian 100,00% yaitu

dengan terealisasinya 17 laporan dari 17 laporan yang ditargetkan. Capaian

IKU ini menggunakan sumber daya manusia yang terealisasi sebanyak

4.268 Orang Hari (OH) dari target sebanyak 3.811 OH.

7.27. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP denganSAPPencapaian IKU ini dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam

membina satuan kerja terkait penyusunan laporan keuangan sesuai

dengan SAP. Kinerja sasaran dinilai berdasarkan hasil reviu Inspektorat

BPKP terhadap laporan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% apabila

tidak ada catatan, dan 80% apabila ada catatan. Berdasarkan reviu

mandiri atas Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan oleh Inspektorat BPKP, untuk Laporan Keuangan Tahun 2013

mendapat nilai 100% atau tanpa catatan.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, IKU ini mencapai 100%.


berikut:



URAIAN

TARGET

REALISASI

%ANGGARAN

(Rp 000)REALISASI(Rp 000)

%RENCA

NAREALIS

ASI%

1 Laporan DukunganManajemenPerwakilan BPKP

Lap 14 14 100,00 24.110.831 23.921.136 99,21 1667 1.867 112,00 TU

PenanggungJawab

No.Indikator Kinerja

Output

SATUAN KEUANGAN OH

Indikator kinerja output memperoleh capaian 100,00% yaitu dengan

terealisasinya 14 laporan dari 14 laporan yang ditargetkan. Capaian output

ini menggunakan sumber daya manusia yang terealisasi sebanyak 1.867

Orang Hari (OH) dari target sebanyak 1.667 OH.

7.28. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanankepegawaian

Capaian kinerja outcome ini sebesar 7,9 skala likert yang diperoleh dari

hasil survei kepada pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

atas hasil rata-rata 20 pertanyaan berkaitan dengan pelayanan pengelola

kepegawaian dan organisasi pada Subbag Kepegawaian dengan rentang

nilai 1-10 skala likert. Capaian kinerja outcome sebesar 7,9 skala likert ini

relatif dibawah target yang direncanakan sebesar 8 skala likert.


berikut:

URAIAN

TARGET

REALISASI %

ANGGARAN(Rp 000) REALISASI

(Rp 000) % RENCANA

REALISASI %


Lap 20 20 100,00 0 0 0,00 4525 5.068 112,00 TU

Penanggung JawabNo. Indikator Kinerja

Output

Sasaran ini indikator kinerja outputnya memperoleh capaian 100% yaitu

dengan terealisasinya 20 laporan dari 20 laporan yang ditargetkan. Capaian

output ini menggunakan sumber daya manusia yang terealisasi sebanyak

5.068 Orang Hari (OH) dari target sebanyak 4.525 OH.

7.29. Persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPACapaian kinerja outcome ini adalah sebesar 100% yang diperoleh

berdasarkan pelaksanaan anggaran selama tahun 2014 diketahui bahwa

tidak terdapat pagu dana yang diblokir dalam DIPA.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, IKU ini mencapai 100%.

Capaian ini juga sesuai dengan rencana capaian untuk periode tahun



2014 sebesar 100%, yang berarti keberhasilan pencapaian kinerja dapat

dipertahankan.


berikut:

URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % RENCANA

REALISASI %


Lap 1 1 100,00 - - - - - 0,00 TU

Penanggung JawabNo. Indikator Kinerja

Output

SATUAN KEUANGAN OH

Sasaran ini indikator kinerja output-nya memperoleh capaian 100% yaitu

dengan terealisasinya 1 dokumen RKA K/L sesuai yang ditargetkan, yang

berarti proses penyusunan anggaranmenghasilkan dokumen berupa Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah dilengkapi dengan data

pendukung yang memadai/lengkap.

7.30. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaranyang diajukan sesuai prosedur



atas hasil rata-rata 13 pertanyaan berkaitan dengan pelayanan pengelola

keuangan dengan rentang nilai 1-10 skala likert.

Capaian kinerja sebesar sebesar 7,8 skala likert ini relatif dibawah target

yang direncanakan di tahun 2014 sebesar 8 skala likert.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, IKU ini mencapai sebesar

7,23 skala likert atau mengalami kenaikan sebesar 0,57% di tahun 2014.

7.31. Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

Persepsi publik terhadap Perwakilan BPKP Sumatera Selatan menjadi

salah satu alat ukur yang relevan dalam menilai kinerja Perwakilan. Kinerja

IKU ini diukur dengan jumlah berita tentang kegiatan Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Selatan di media massa.

Capaian kinerja outcome ini adalah sebesar 120% yang diperoleh

berdasarkan jumlah berita selama tahun 2014 sebanyak 240 berita



dibandingkan dengan jumlah target berita di tahun 2014 sebanyak 200

berita.

Faktor pendukung keberhasilan IKU ini antara lain terbitnya berita

sebanyak 63 berita tentang kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan, yaitu berita di media harian umum/majalah maupun media online,

sehingga jumlah realisasi berita tentang kegiatan Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Selatan di media massa berjumlah 303 berita.

Bila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2013, IKU ini mengalami

kenaikan sebesar 9 berita yaitu 240 berita tahun 2014 dan 231 berita di

Tahun 2013.


berikut:

URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI %1 Laporan Dukungan

Manajemen PerwakilanBPKP

Lap 4 4 100,00 - - - 105 385 366,67 TU

PenanggungJawabNo. Indikator Kinerja Output

SATUAN KEUANGAN OH


dengan terealisasinya 4 laporan yang ditargetkan yaitu Laporan Triwulan

Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan.

Capaian IKU ini menggunakan sumber daya manusia yang terealisasi

sebanyak 385 Orang Hari (OH) dari target sebanyak 105 OH.

7.32. Persentase pemanfaatan aset

Kebehasilan pencapaian IKU Persentase pemanfaatan aset diukur

melalui Indeks Efektivitas Pengelolaan Aset guna mengukur hasil

pengelolaan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. IKU ini diukur dengan

perbandingan antara Total asset dikurangi aset kondisi baik/kurang baik

yang tidak digunakan dibandingkan total aset.

Capaian kinerja outcome ini sebesar 99,94% yang diperoleh berdasarkan

perhitungan total aset dikurangi aset kondisi baik/kurang baik yang tidak

digunakan sebesar 3.810 unit dibandingkan dengan total aset sebanyak

3812 unit. IKU ini tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2013



sebesar 99,94%. Bila dibandingkan dengan rencana capaian untuk

periode tahun 2014 sebanyak 100 persen, pencapaian kinerja ini masih

harus ditingkatkan.

Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP)

sebagai berikut:

URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI %

1 Pengelolaan SaranaPrasarana

Lap 4 4 100,00 - - - 3420 3812 111,46 TU


SATUAN KEUANGAN OH


dengan terealisasinya 4 laporan yang ditargetkan, yang terdiri dari

Laporan Semester BMN, Laporan Hemat Energi, dan Dokumen

Kebutuhan Sarana Prasarana.

Capaian IKU ini menggunakan sumber daya manusia yang terealisasi

sebanyak 3.812 Orang Hari (OH) dari target sebanyak 3.420 OH.

7.33. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras



berkaitan dengan pelayanan pengelola sarana prasarana dengan rentang

nilai 1-10 skala likert. Capaian kinerja sebesar sebesar 7,31 skala likert ini

masih di bawah target yang direncanakan di tahun 2014 sebesar 8 skala

likert.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 7,5 skala likert

IKU ini mengalami penurunan sebesar 0,19%.

7.34. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil

audit Inspektorat diukur dengan membandingkan jumlah tindak lanjut

rekomendasi hasil audit Inspektorat dibandingkan dengan jumlah

rekomendasi Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan.

Capaian kinerja outcome ini sebesar 100% yang diperoleh berdasarkan

perhitungan jumlah saran/rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Kinerja



dan laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP di Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sudah ditindaklanjuti seluruhnya.

Dibandingkan dengan tahun 2013 capaian IKU ini mengalami kenaikan

19,24%.

7.35. Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan selaku instansi Pembina

JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten, serta

tata kelola yang baik di lingkungan APIP non BPKP.

Kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah

melaksanakan tata kelola APIP yang baik adalah berdasarkan hasil

assessment (evaluasi) penerapan tata kelola APIP yang mengacu kepada

model internal audit capability model (IACM).

Capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 100%, yaitu sebanyak 2 Instansi

APIP kabupaten/kota dari target 2 instansi APIP kabupaten/kota yang

disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP.

Dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2013, IKU ini mengalami

penurunan sebanyak 1 instansi.

Terkait dengan pencapaian outcome bidang Akuntabilitas Pemerintah

Daerah, terdapat beberapa kendala/hambatannya antara lain:

1. Banyaknya permintaan sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis

dari Pemerintah Daerah tidak sebanding dengan anggaran dalam

PKP2T tersedia pada bidang Akuntabilitas Pemda.

2. Tidak meratanya kompetensi tenaga fungsional terhadap

pemahaman tugas-tugas di bidang akuntabilitas pemda, baik di

bidang SPIP, SAKIP, SAKD maupun aplikasi SIMDA.

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Bidang

Akuntabilitas Pemda Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah

melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain :

1. Menggunakan dana mitra bagi pemerintah daerah sesuai dengan

PerkaNomor 1265 Tahun 2010.



2. Melakukan pemetaan penugasan PFA yang ada di Bidang

Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

3. Melakukan Program Pelatihan Mandiri (PPM) sebelumakan

melaksanakan penugasan agar pemahaman terhadap materi

penugasan lebih baik.

Untuk mencapai target Tahun 2015 sebesar 5 instansi Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Pembinaan

peningkatan kapabilitas pengawasan intern.

Pencapaian IKU ini didukung oleh 2 Indikator Kinerja Output (IOP)

sebagai berikut:


REALISASI(Rp 000) % RENCAN

A REALISASI %

1 Jumlah sosialisasidan bimtekpenerapan tatakelolaAPIP Daerah

Pemda 13 15 115,38 114.592 114.592 100,00 315 319 101,27 TU/APD

2 Laporan evaluasipenerapan tatakelola APIP Daerah

Lap 10 12 120,00 111.504 147.008 131,84 400 551 137,75 TU/APD

Jumlah 226.096,00 261.600,00 115,70 715,00 870,00 121,68

PenanggungJawabNo. Indikator Kinerja

Output

SATUAN KEUANGAN OH

Pencapaian IOP ini didukung oleh kegiatan sosialisasi dan bimtek

penerapan tata kelola APIP di 15 penugasan di 13 Pemda yaitu; Provinsi

Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam,

Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKI, Kabupaten Musi Rawas,

Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten

OKU Selatan, Kabupaten OKU dan Kabupaten Banyuasin. Dan

penugasan Evaluasi Tata Kelola APIP pada 12 Inspektorat

Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

7.36. Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan

BPKP selaku instansi pembina JFA dalam mewujudkan auditor berkualitas

yaitu auditor yang professional, efisien, dan efektif sehingga dapat

meningkatkan mutu pengawasan.

IKU ini diukur dari survey kepuasan pejabat struktural Pemda terhadap

pejabat fungsional auditor (PFA) di lingkungan APIP Pemda.



Capaian IKU ini mencapai kinerja sebesar 101,32%, yang dicapai dengan

hasil survey kepuasan tentang Persepsi Instansi Pemerintah atas Auditor

Bersertifikat pada pada 11 kabupaten di wilayah kerja Perwakilan BPKP

Sumatera Selatan yaitu pada kabupaten Banyuasin, kabupaten Empat

Lawang, kabupaten Lahat, kabupaten Muara Enim, kabupaten Musi

Banyuasin, kabupaten Musi Rawas, kabupaten Ogan Kemering Ulu,

kabupaten Ogan Kemoring Ulu Timur, kota Lubuklinggau, kota Pagar

Alam, kota Palembang.


berikut:

URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % RENCA

NAREALISA

SI %

1 Diklat Sertifikasi Lap 0 3 0,00 0 0 0,00 0,00 TU


SATUAN KEUANGAN OH

Pencapaian IKU ini didukung oleh 3 kegiatan Diklat Sertifikasi, yaitu:

Penyelenggaraan Diklat pengadaan barang dan jasa dengan probity audit

melalui Program STAR-BPKP di lingkungan Inspektorat Wilayah Sumatera

Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara dan Kepulauan Bangka Belitung

dengan Nomor LAP-583/PW07/1/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Laporan

penyelenggaraan diklat pembentukan auditor ahli/alih jabatan bagi

pegawai Inspektorat melalui Program STAR-BPKP Tahun 2014

lingkungan Inspektorat Wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera

Utara dan Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor LAP-

535/PW07/1/2014 tanggal 26 September 2014, dan Laporan

penyelenggaraan diklat mandiri sertifikasi JFA pembentukan auditor ahli

lingkungan Inspektorat Wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera

Utara dan Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor LAP-

125/PW07/1/2014 tanggal 18 Maret 2014

TUJUAN 66. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal

bagi Presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan.



Keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan capaian IKU dari sasaran

strategis Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan

bagi pimpinan.



berikut:


Realisasi2012

Realisasi2013

Realisasi2014


Sasaran strategis 8: Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilankeputusan bagi pimpinan.

33 Jumlah Sistem Informasi yangdimanfaatkan secara efektif

SistemInformasi

100 100 100 100



6.8. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagipimpinan.Untuk mencapai sasaran strategis ini terdapat 1 Indikator Kinerja Utama

(IKU) dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100%. Realisasi IKU ini

bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 100% sedangkan

bila dibandingkan dengan target capaian kinerja output Renstra Perwakilan

BPKP tahun 2010-2014 untuk periode tahun 2014, IKU ini dapat

dipertahankan pada capaian 100%.

Untuk mencapai sasaran strategis ini terdapat 1 Indikator Kinerja Utama

(IKU) dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100% dengan


No Indikator Kinerja OutcomeCapaian Tahun 2014 Penanggun

g JawabSatuan Target Realisasi %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP

33 Jumlah Sistem Informasi yangdimanfaatkan secara efektif

SistemInforma

si100 100 100 TU



Apabila dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2014 dengan realisasi

tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:


Realisasi 2013


Ket

33 Jumlah Sistem Informasi yangdimanfaatkan secara efektif % 100 100 -

Rincian Pencapaian kinerja sasaran strategis ini sebagai berikut :

8.1. Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan secara efektif

IKU ini digunakan untuk mengukur penggunaan/pengimplementasian sistem

informasi yang dikembangkan oleh BPKP Pusat untuk

menghasilkan/menyediakan informasi yang dibutuhkan di Perwakilan BPKP


IKU ini diukur dengan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi

dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP.

Capaian IKU ini mencapai kinerja sebesar 100% yang dicapai dengan

terlaksananya 100% sistem informasi yang wajib digunakan di BPKP.

Di tahun 2014, terdapat 3 aplikasi baru yang dijalankan oleh Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari 2 aplikasi yang wajib dijalankan

yaitu aplikasi IPMS dan aplikasi SKI. Satu aplikasi yang dibuat oleh

Perwakilan adalah aplikasi Simoku, yaitu suatu wadah informasi sebagai

pusat data yang menghimpun informasi dan materi mengenai pengembangan

profesi di lingkungan kerja Perwakilan.

Berikut adalah daftar inventarisasi aplikasi dukungan yang telah

dimanfaatkan:

NO Nama Aplikasi Pengguna Kegunaan

1 SIM-HP Seluruh BidangSebagai alat pengelolaan hasilpengawasan yang telah dilaksanakanoleh perwakilan

2 SIM-MONEV Seluruh Bidang

Sebagai alat untuk pemantauanpelaksanaan tugas yang dilakukanselama tahun berjalan, baik itu PKPTmaupun non PKPT

3 SIM-RKT Prolap Sebagai alat untuk penyususnanPKPT dan PKAU



NO Nama Aplikasi Pengguna Kegunaan

4 SIM SPPD Seluruh Bidang danbagian

Sebagai alat kontrol perjalanan dinasyang dilakukan oleh pegawai dalamrangka pelaksanaan tugas

5 Aplikasi PP 39Tahun 2006 Prolap

Monitoring dan EvaluasiPembangunan Berdasarkan PP39/2006

6SimmoneKedeputianAkuntan Negara

Bidang AkuntanNegara

Sebagai alat untuk pemantauanpelaksanaan tugas yang dilakukanselama tahun berjalan baik itu PKPTmaupun non PKPT

7 RKAKL/DIPA Subbag Keuangan Penyusunan DIPA

8 RKAKL/DIPAOnline Subbag Keuangan Revisi DIPA

9 Monitoring danEvaluasi Anggaran Subbag Keuangan Monev Output

10 AplikasiSAKPA/SAKPAW Subbag Keuangan Pengolah data Realisasi

11 Aplikasi Konfirmasi Subbag Keuangan Konfirmasi Penerimaan Pajak

12 Aplikasi SPM Subbag Keuangan Pembuatan SPM13 Aplikasi Gaji Subbag Keuangan Penyusunan SPM14 SIMAK BMN Subbag Umum Internal/Ekxternal Aset15 Persediaan Subbag Umum Persediaan16 Kearsipan Subbag Umum Pencatatan Arsip

17 SISPEDAP SubbagKepegawaian Daftar Seluruh Pegawai

18 Report Sispedap SubbagKepegawaian Daftar Seluruh Pegawai

19 SIMPEG SubbagKepegawaian Daftar Seluruh Pegawai

20 SIMPKS SubbagKepegawaian Penyusunan Laporan PKS

21 Lotus Notes Seluruh Pegawai

22 SIAPD Bidang APD Sebagai alat pelapor kegiatan BidangAPD

22 SKI Seluruh Pegawai Input ST dan Menyusun SKP23 IPMS Seluruh Pegawai Menyusun RKT24 Simoku Seluruh Pegawai Upload bahan PKS

B. Realisasi Anggaran

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 33 target indikator

outcome dan 34 target indikator output yang bersumber dari 7 sasaran strategis

dan telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Anggaran dan



realisasi dana yang dicapai untuk Tahun 2014 berdasarkan program dan jenis

belanja sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program:

Tabel 3.1Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2014

No. ProgramAnggaran Tahun 2014

%Target Realisasi

1 Program Pengawasan InternAkuntabilitas Keuangan Negaradan PembinaanPenyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah(SPIP)

4.738.578.000 4.737.285.231 99,97%

2 Program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas lainnya

24.110.831.000 23.921.136.285 99,21%

3 Program peningkatan sarana dan prasarana

179.670.000 179.494.000 99,90%

JUMLAH 29.029.079.000 28.837.915.516 99,34%

Anggaran dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja:

NO. JENIS BELANJA ANGGARANAWAL (Rp)

ANGGARANREVISI (Rp) REALISASI (Rp) %

1. Belanja Pegawai 18.704.218.000 20.844.108.000 20.656.242.581 99,10

2. Belanja Barang 9.049.405.000 8.005.301.000 8.002.178.935 99,96

3. Belanja Modal 183.000.000 179.670.000 179.494.000 99,90

JUMLAH 27.936.623.000 29.029.079.000 28.837.915.516 99,34

DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor DIPA-

089.01.2.450573/2013 tanggal 5 Desember 2013. Selama Tahun 2014, telah

dilakukan beberapa kali revisi DIPA, terakhir Revisi DIPA ke-06 tanggal 3

November 2014. Ikhtisar anggaran awal dan revisi, serta realisasinya dapat

dilihat pada tabel di atas.

Dari tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran tahun

2014 sebesar 99,34% dari anggaran setelah revisi menunjukkan kinerja

penyerapan anggaran sangat baik karena dibarengi dengan konsistensi

terhadap rencana penarikan dana (RPD/ disbursement plan) dan ketercapaian

target output rencana kerja anggaran (RKA) sebagaimana dapat dilihat dari

dashboard e-monev anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian



Keuangan untuk satuan kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

dibawah ini.

Tabel 3.1Grafik Perbandingan Penyerapan Anggaran dan Rencana

Penarikan Dana

Pengelolaan keuangan tahun anggaran 2014 pada Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Selatan juga mencakup atas:

a. Realisasi penggunaan dana mitra kerja

b. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Rincian atas pengelolaan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Realisasi penggunaan dana mitra kerjaPenugasan pengawasan oleh Perwakilan BPKP Sumatera Selatan khususnya di

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Bidang Akuntabilitas

Daerah (APD), dan Bidang Akuntan Negara (AN) diantaranya merupakan

permintaan K/L/Pemda dan diluar PKP2T serta biayanya menjadi beban

K/L/Pemda yang meminta. Terhadap penugasan tersebut, sebagian besar

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan surat tugas

(ST) yang menyebutkan bahwa biaya sehubungan dengan Tim yang ditugaskan



menjadi beban K/L/Pemda dan juga menerbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD)

Nihil untuk menjamin tidak terjadi tumpang tindih perjalanan dinas. Realisasi

biaya penugasan yang biaya perjalanan dinas yang menjadi beban K/L/Pemda

mitra kerja selama tahun 2014 sebagai berikut:Tabel 3.2

Realisasi Penggunaan Dana Mitra Kerja

No. Bidang PP Realisasi Dana (Rp)

1 Instansi Pemerintah Pusat 77 1.009.384.156

2 Akuntabilitas Pemerintah Daerah 136 2.310.905.700

3 Akuntan Negara 42 1.252.113.312

Jumlah 255 4.572.403.168

b. Realisasi Penerimaan NegaraRealisasi penerimaan negara melalui Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan mencakup penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak

(PNBP). Penerimaan negara dari pajak yang pemungutannya dilakukan oleh

bendahara pengeluaran selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3Realisasi PNBP Perwakilan BPKP Sumatera Selatan

Tahun 2014

No. Jenis Pajak Pungut (Rp) Setor (Rp) Saldo (Rp)

1 PPN 72.626.913 72.626.913 0

2 PPh 21 12.330.780 12.330.780 0

3 PPh 22 7.643.908 7.643.908 0

4 PPh 23 40.800 40.800 0

Jumlah 92.641.681 92.641.681 0

Realisasi PNBP tahun 2014 sebesar Rp43.439.925,00 seluruhnya merupakan

PNBP Lainnya sebagaimana dapat dilihat pada tebel di bawah ini.

No. Uraian Rp

1 Pendapatan dari pengelolaan BMN 32.809.462

2 Pendapatan lain-lain 10.630.463

Jumlah 43.439.925



Seluruh PNBP tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

C. Aspek Pendukung1. Personalia/sumber daya manusia

Jumlah sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 154 orang. Jumlah tersebut dapat

diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dengan uraian

sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Golongan a b c d JumlahI - - - - -II - - 22 6 28III 25 15 13 44 97IV 8 14 6 1 29

Jumlah 154

b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No. Jabatan Jumlah1 Struktural 102 Jabatan Fungsional Auditor 1053 Calon PFA 94 Arsiparis 25 Pranata Komputer 16 Jabatan Fungsional Umum 27

Jumlah 154

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No. Pendidikan Jumlah1 S-3 -2 S-2 93 S1/DIV 784 D III 465 D I -6 SLTA 217 SLTP -8 SD -

Jumlah 154

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia selalu dilakukan untuk



meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui pelatihan kantor sendiri

(PKS) dan pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat Fungsional

maupun Diklat Substantif. Pada tahun 2014 pegawai yang mengikuti

Diklat Fungsional sebanyak 6 orang dan yang mengikuti Diklat Substantif

berjumlah 15 orang.

Rincian kegiatan peningkatan kapasitas pegawai yang mengikuti Diklat

Fungsional dan Diklat Substantif sebagai berikut:Tabel 3.4

Diklat Fungsional dan SubstansifPerwakilan BPKP Sumatera Selatan Tahun 2014

No Nama Diklat Jumlah Peserta(Orang)

Diklat Fungsional:

1 Diklat Penjenjangan Auditor Utama -

2 Diklat Penjenjangan Auditor Madya 3

3 Diklat Penjenjangan Ketua Tim 1

4 Diklat Auditor Pertama 1

5 Diklat Alih Jabatan Terampil ke Ahli 1

JUMLAH 6

1 Diklat Probity Audit 1

2 Diklat audit pengadaan barang dan jasadengan probity audit program STAR-BPKPpegawai APIP Inspektorat dan BPKP diWilayah Sumsel

7

3 Diklat TOT SPIP 1

4 Diklat Audit Berbasis Resiko 2

5 Diklat Evaluasi dan Peningkatan KapabilitasAPIP

1

6 Diklat Audit Investigasi 1

7 Diklat SIA PDAM 1

8 Diklat Prosedur Pengadaan Barang danJasa

1

JUMLAH 15

2. Sarana dan prasarana penunjangDalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi,



Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dilengkapi dengan saranadan prasarana yaitu:

Tabel 3.5Aset Tetap Perwakilan BPKP Sumatera Selatan Per 31 Desember 2014

No Uraian Nilai (Rp)

1. Tanah 22.560.845.000,001. 2. Peralatan dan Mesin 5.249.228.422,002. 3. Gedung dan Bangunan 14.319.834.800,00

4. Jalan dan Jembatan 173.421.000,005. Irigasi 7.500.000,006. Aset Tetap Lainnya 78.400.000,00

Jumlah 42.389.229.222,00

Rincian penjelasan terkait dengan sarana dan prasarana tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Tanah

Luas tanah yang dimiliki adalah 32.478 M2 yang terdiri dari:

- Tanah Kosong : 9.124 M2

- Tanah Bangunan Kantor : 5.640 M2

- Tanah Bangunan Rumah Negara : 17.714 M2

Seluruh tanah yang dimiliki sudah bersertifikat atas nama Pemerintah RI

Cq. BPKP

b. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin kantor yang dimiliki antara lain terdiri dari: peralatan

komputer yaitu PC 79 unit, printer 65 unit, AC Split 82 unit , meja kerja

kayu 370 unit, serta berbagai macam meubelair dan peralatan kantor

lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran

pembangunan.

Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2014 sebanyak 16 unit

yang terdiri dari 11 (sebelas) unit kendaraan bermotor roda 4 dengan jenis

minibus 10 unit dan sedan 1 unit, sedangkan kendaraan bermotor roda 2

sebanyak 5 (lima) unit.

c. Gedung dan bangunan

Gedung kantor yang dimiliki terdiri atas:

1) Gedung kantor permanen 3 lantai terletak di Jalan Bank Raya No. 2



Palembang senilai Rp 9.849.178.800,00.

2) Gedung pos jaga permanen sebanyak 1 unit senilai Rp38.800.000.

3) Bangunan gedung kantor lainnya sebanyak 3 unit senilai

Rp 179.770.000,00.

4) Bangunan gudang tertutup semi permanen sebanyak 1 unit senilai

Rp 21.500.000,00.

5) Bangunan gedung tertutup semi permanen sebanyak 1 unit senilai

Rp 6.400.000,00.

6) Gedung garasi pool permanen sebanyak 1 unit senilai

Rp 37.300.000,00.

7) Bangunan gedung tempat ibadah permanen sebanyak 1 unit senilai

Rp 38.100.000,00.

8) Bangunan Rumah Negara beserta tanda batasnya senilai

Rp 4.130.786.000,00.

Bangunan rumah dinas sebanyak 50 unit, yang terdiri dari 13 (tiga belas)

unit rumah dalam kondisi kosong dan 37 unit rumah ditempati karyawan.

Dari 37 unit rumah dinas yang dihuni, sebanyak 10 unit dihuni oleh

pejabat struktural, 24 unit dihuni oleh PFA, dan 3 unit dihuni oleh staf

Fungsional Umum. Bangunan rumah dinas tersebut tersebar di

beberapa lokasi, yaitu:Tabel 3.6

Daftar Rumah Dinas Perwakilan BPKP Sumatera SelatanPer 31 Desember 2014

No Lokasi Unit

1 Komplek Kenten 25

3. 2 Jalan Bangau/Beo 5

4. 3 Jalan Sekip Lebak Rejo 4

5. 4 Jalan Tribrata 65 Jalan Ariodillah 46 Jalan YKP Pakjo 37 Jalan Bank Raya (termasuk fasilitas olahraga) 3

Jumlah 50

d. Irigasi

Aset irigasi berupa bak penyimpanan air sebanyak 6 unit.

e. Aset tetap lainnya



Fasilitas/perlengkapan lainnya berupa:

1) Poliklinik

Poliklinik yang dibuka sejak tahun 1997/1998 telah berjalan dengan

baik dan lancar. Dalam rangka menjaga kesehatan para pegawai

kantor, pada tahun 2014 pelayanan poliklinik kantor dijalankan oleh

dokter Hj. Alma Yulianti Lani, M.Kes. dibantu oleh Yusnita sebagai

perawat.

2) Fasilitas olahraga

Fasilitas olah raga terdiri dari lapangan tenis (di belakang rumah dinas

jalan Bank Raya III), lapangan voli dan badminton (di halaman kantor),

serta tenis meja.

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung hhaassiill ppeennggaaddaaaann ddaann

ppeennyyaalluurraann ssaarraannaa ddaann pprraassaarraannaa sseellaammaa ttaahhuunn 22001144 sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::Tabel 3.7

Daftar Sarana dan PrasaranaPerwakilan BPKP Sumatera Selatan Tahun 2014

No Sarana dan Prasarana Jumlah (unit/set)

1 Personal Komputer 109

2 Notebook 30

3 Printer 65

4 LCD Proyektor 8

5 UPS1200VA 9

6 Alat Pendingin Ruangan AC 1 PK 36

7 Alat Pendingin Ruangan AC 2 PK 21

8 Sepeda motor 5

9 Alat sound system speaker aktif 2

Jumlah 285





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 PerwakilanBPKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban ataspelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014.

Materi LAKIP Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yangdisajikan ini berisikan pelaksanaan serangkaian program dan kegiatan yangmengacu kepada 8 sasaran strategis dari Rencana Strategis Perwakilan BPKPProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2014. Dalam pencapaian sasaran tersebutsesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber dayamanusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antarseluruh Bidang Pengawasan dan Bagian Tata Usaha sebagai unsur perencanasekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada TahunAnggaran 2014.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis tahun

2014 yang didukung dengan 33 indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja di atas 80 % sebanyak 7 sasaran.

2. Sasaran yang tingkat capaiannya masih di bawah 80% sebanyak 1 sasaran.

Secara umum 8 sasaran strategis tahun 2014 dapat dicapai, dengan rata-rata

capaian sebesar 100,31%. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan visi Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Selatan.

Meskipun capaian indikator kegiatan utama secara keseluruhan cukup

menggembirakan akan tetapi masih terdapat hambatan tidak tercapainya target

yaitu:

1. Banyaknya permintaan sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis dari

Pemerintah Daerah tidak sebanding dengan anggaran dalam PKP2T yang

tersedia pada Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

2. Terdapat hambatan dari pihak luar yaitu tidak ada/kurangnya permintaan dari

stakeholder terutama dari penugasan Bidang Akuntan Negara dan Bidang

Investigasi.

3. Tidak meratanya kompetensi tenaga fungsional terhadap pemahaman tugas-

tugas.



Adapun langkah-langkah perbaikan kinerja yang akan dilakukan untuk

mengantisipasi hambatan dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

4. Meningkatkan capaian kinerja yang belum maksimal.

5. Meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan pada program utama

Tapkin Perwakilan.

6. Melakukan program pelatihan mandiri (PPM) setiap akan melaksanakan

penugasan terkait agar pemahaman terhadap materi penugasan lebih

meningkat.

7. Menggunakan dana mitra bagi pemerintah daerah sesuai dengan Perka BPKP

Nomor 1265 Tahun 2010.







Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2014 dengan Tahun 2013Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

No SASARANSTRATEGIS IKU SATUAN REALISASI

2013 REALISASI 2014 KENAIKAN/PENURUNAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8

1 Meningkatnya Kualitas 1LKPP, 95% LKKL, dan 90%LKPD

Persentase IPP yang mendapatpendampingan penyusunan LaporanKeuangan

% 100,00 100,00 0,00

Persentase IPD yang laporankeuangannya memperoleh opiniminimal WDP

% 100,00 100,00 0,00

Persentase jumlah laporan keuanganproyek PHLN yang memperoleh opinidukungan Wajar

% 100,00 100,00 0,00

Persentase hasil pengawasan lintassektoral yang disampaikan ke Pusat

% 104,35 104,65 0,30

Persentase hasil pengawasan ataspermintaan presiden yangdisampaikan ke Pusat

% 108,70 103,57 -5,13

Persentase hasil pengawasan ataspermintaan stakeholders yangdijadikan bahan pengambilankeputusan oleh stakeholders

% 100,00 57,89 -42,11 Berlaku untukperwakilan yangmelaksanakanpengawasan terkait

Persentase BUMD yang mendapatpendampingan penyelenggaraanakuntansi

% 60,00 75,00 15,00



2 Tercapainya OptimalisasiPenerimaan Negara sebesar75%

Persentase hasil pengawasanoptimalisasi penerimaannegara/daerah yang ditindaklanjuti

% 0,00 100,00 100,00 Berlaku untukperwakilan yangmelaksanakanpengawasan terkait

Persentase hasil pengawasan BUNyang disampaikan ke Pusat


3 Terselenggaranya SPM pada300 IPD danterselenggaranya GG pada65% BUMN/BUMD

Persentase IPD yang melaksanakanpelayanan sesuai Standar PelayananMinimal

% 60,00 100,00 40,00

Persentase BUMN/D/BLU/D yangdilakukan sosialisasi/asistensiGCG/KPI

% 100,00 71,43 -28,57

Persentase BUMN yang dilakukanasistensi/evaluasi PSO


Persentase BUMD yang dilakukanaudit kinerja

% 87,00 64,29 -22,71 -

4 Meningkatkan Kesadaran danKeterlibatan K/L, Pemda,BUMN/BUMD Dalam UpayaPencegahan danPemberantasan KorupsiMenjadi 80%

Kelompok Masyarakat yangmendapatkan Sosialisasi ProgramAnti Korupsi

Kelompok 6,00 1,00 -5,00 Berlaku untukperwakilan yangmelaksanakanpengawasan terkait

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDberisiko fraud yang mendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

Instansi 4,00 1,00 -3,00 -

JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDyang dilakukan kajian peraturan yangberpotensi TPK

Instansi 0,00 0,00 0,00 Berlaku untukperwakilan yangmelaksanakanpengawasan terkait

Persentase Pelaksanaan penugasanHKP, klaim dan penyesuaian harga

% 87,57 75,00 -12,57

Persentase pelaksanaan auditinvestigasi/ PKKN/PKA

% 100,00 84,21 -15,79

Persentase TL hasil audit investigasinon TPK oleh instansi berwenang

% 0,00 0,00 0,00

5 Meningkatnya KualitasPenerapan SPIP di 60%K/L/Pemda

Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008

% 31,25 50,00 18,75



Jumlah Pemda yang dilakukanasistensi penyelenggaraan SPIPsesuai PP No 60 Tahun 2008

Pemda 6,00 14,00 8,00

6 Meningkatnya kapasitasaparat pengawasan internpemerintah yang profesionaldan kompeten pada 80%K/L/Pemda

Persentase Pemda yang dilakukanasistensi penerapan JFA

% 13,00 6,00 -7,00

7 Meningkatnya efektifitasperencanaan pengawasansebesar 90% dan kualitaspengelolaaan keuangansebesar 100%.

Persentase jumlah rencanapenugasan pengawasan yangterealisasi

% 96,22 95,45 -0,77

Persentase kesesuaian laporankeuangan Perwakilan BPKP denganSAP

% 100,00 100,00 0,00

Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan terhadap layanankepegawaian

% 7,29 7,90 0,61

Persentase Pagu Dana yang tidakDiblokir dalam DIPA

% 100,00 100,00 0,00

Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan atas pencairan anggaranyang diajukan sesuai prosedur

Sklala Likert 1-10 7,23 7,80 0,57

Jumlah publikasi kegiatan perwakilanBPKP di media massa

231,00 240,00 9,00

Persentase pemanfaatan asset % 99,94 99,94 0,00

Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan terhadap layanan sarpras

Sklala Likert 1-10 7,50 7,31 -0,19

Persentase tindak lanjutrekomendasi hasil audit Inspektorat

% 80,76 100,00 19,24

Jumlah instansi APIP yang telahdisosialisasi dan atau di-assessmenttata kelola APIP

APIP 3,00 2,00 -1,00

Tingkat persepsi kepuasan Pemdaatas auditor bersertifikat

Sklala Likert 1-10 7,74 7,70 -0,04

8 Terselenggaranya 100%sistem dukunganpengambilan keputusan bagipimpinan

Jumlah Sistem Informasi yangdimanfaatkan secara efektif

SI 100,00 100,00 0,00





Lampiran 3

























Documents

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 2014.pdf · Provinsi Sumatera Selatan tercapai melalui sasaran “Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD”