77
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI

SUMATERA UTARA

Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013

Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan

Medan-20122

Page 2: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang

mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian

Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu entitas akuntansi di

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang

disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para

pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban

dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada

manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance).

Medan, Juli 2013 Kepala Perwakilan,

Bonny Anang Dwijanto NIP 19600825 198903 1 001

Page 3: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ……..

Pernyataan Tanggung Jawab ……..

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran 1

II. Neraca 5

III. Catatan atas Laporan Keuangan 6

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum 6

A.2. Kebijakan Teknis 7

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 8

A.4. Kebijakan Akuntansi 9

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 17

B.2. Belanja Negara 18

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar 23

C.2. Aset Tetap 24

C.3. Kewajiban Jangka Pendek 28

C.4. Ekuitas Dana Lancar 29

C.5. Ekuitas Dana Investasi 29

D. Pengungkapan Penting Lainnya

D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 29

D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK 29

D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual 29

D.4. Informasi Revisi Anggaran 30

D.5. Dana Mitra Kerja 30

D.6. Rekening Pemerintah 30

D.7. Pengungkapan Lain-lain 31

Laporan-laporan Pendukung .........

LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan .........

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja .........

Neraca Percobaan .........

Laporan Barang Pengguna .........

Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual .........

Page 4: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2013

dan Per 30 Juni 2012

2

Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 30 Juni 2013 dan Neraca Per 31

Desember 2012

3

Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang 16

Tabel 4 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP 17

Tabel 5 : Perbandingan Realisasi PNBP Per 30 Juni 2013 dan Per 30

Juni 2012

17

Tabel 6 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2013

dan Per 30 Juni 2012

18

Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2013 dan Per

30 Juni 2012

19

Tabel 8 : Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2013 dan Per

30 Juni 2012

20

Tabel 9 : Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2013 dan Per 30

Juni 2012

21

Tabel 10 : Perbandingan Belanja Modal Per 30 Juni 2013 dan Per 30

Juni 2012

22

Tabel 11 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 23

Tabel 12 : Rincian Persediaan 23

Tabel 13 : Rincian Mutasi 23

Tabel 14 : Rincian Aset Tetap 24

Tabel 15 : Rincian Saldo Tanah 25

Tabel 16 : Rincian Pembelian Alat Kantor 26

Tabel 17 : Rincian Rehabilitasi Rumah 27

Tabel 18 : Rincian Penyusutan 27

Tabel 19 : Rincian Utang PFK 28

Tabel 20 : Revisi Anggaran 30

Tabel 21 : Dana Mitra Kerja 30

Tabel 22 : Perhitungan penyusutan dan akumulasi Peralatan dan

Mesin

Tabel 23 : Perhitungan penyusutan dan akumulasi Gedung dan

Bangunan

Tabel 24 : Perhitungan penyusutan dan akumulasi Jalan, Irigasi, dan

Jaringan

Tabel 25 : Perhitungan penyusutan dan akumulasi Aset Tetap Lainnya

Page 5: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 5,5 Medan - 20122

Telepon (061) 8474847 (Hunting), Faksimile (061) 8472842, Email : [email protected]

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per

30 Juni Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung

jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern

yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan

posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, Juli 2013

Kepala Perwakilan,

Bonny Anang Dwijanto

NIP 19600825 198903 1 001

Page 6: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 1 -

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan

selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni Tahun

Anggaran 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2013 dengan realisasinya yang

mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai

dengan 30 Juni 2013.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 30 Juni TA 2013 adalah berupa

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.121.252.365,00 dan tidak

terdapat anggaran Pendapatan Negara dan Hibah selama semester I tahun 2013.

Realisasi Belanja Negara pada semester I TA 2013 adalah sebesar

Rp.9.526.112.316,00 atau mencapai 42,12 persen dari alokasi anggaran sebesar

Rp.22.614.433.000,00.

Page 7: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 2 -

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA 2013 dan Semester I TA

2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012

Uraian 30 Juni 2013 30 Juni 2012

Anggaran Realisasi % Real.

thd Anggaran

Realisasi

Pendapatan Negara

0,00 121.252.365 0,00 48.810.339

Belanja Negara 22.614.433.000 9.526.112.316, 42,12 10.004.341.946

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan

ekuitas dana pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp 94.091.769.245,- yang terdiri dari Aset Lancar

sebesar Rp 734.747.518,- dan Aset Tetap sebesar Rp 93.357.021.727,-

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp.541.166.667,- yang merupakan Kewajiban

Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 93.550.602,-

yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 193.580.851,- dan Ekuitas Dana

Investasi sebesar Rp93.357.021.727,-

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai

berikut:

Page 8: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 3 -

Tabel 2

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2013 dan per 31 Desember 2012

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan

serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar atas laporan keuangan.

30 Juni 2013(Rp)

31 Des 2012(Rp)

(Rp) %

Aset - Aset Lancar 734,747,518 328,985,584 405,761,934 55.22 Aset Tetap 93,357,021,727 108,512,231,716 (15,155,209,989) -16.23 Piutang Jangka Panjang - - - Aset Lainnya - - - Jumlah Aset 94,091,769,245 108,841,217,300 (14,749,448,055) -15.68

KewajibanUtang kepada pihak ke tiga 35,000,000 29,170,764 5,829,236 16.65Pendapatan diterima di muka 6,166,667 20,041,667 (13,875,000) -225.00Uang muka dari KPPN 500,000,000 - 500,000,000 100.00Jumlah kewajiban jangka pendek 541,166,667 49,212,431 491,954,236 90.91

Jumlah kewajiban 541,166,667 49,212,431 491,954,236 90.91

Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar 193,580,851 279,773,153 (86,192,302) -44.53 Ekuitas Dana Investasi 93,357,021,727 108,512,231,716 (15,155,209,989) -16.23 Jumlah Ekuitas Dana 93,550,602,578 108,792,004,869 (15,241,402,291) -16.29

UraianTanggal Necara Kenaikan/ (penurunan)

Page 9: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Per 30 Juni TA 2013

- 4 -

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2013 DAN 30 JUNI 2012

(Dalam Rupiah)

30 Juni 2012

Anggaran Realisasi (Netto)

% Realisasi

terhadap

Anggaran

Realisasi

PENDAPATAN

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) - 121,252,365 100.00 48,810,339

Jumlah Pendapatan - 121,252,365 100.00 48,810,339

BELANJA

1. Belanja Pegawai 13,009,044,000 5,495,653,021 42.24 5,844,738,263

2. Belanja Barang 9,040,289,000 3,522,838,107 38.97 3,855,585,333

3. Belanja Modal 565,100,000 495,101,427 87.61 303,978,350

Jumlah Belanja 22,614,433,000 9,513,592,555 42.07 10,004,301,946

CatatanUraian

30 Juni 2013

Page 10: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 5 -

II. NERACA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA NERACA

PER 30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

( dalam Rupiah)

CATATAN 30 JUNI 2013 31 DESEMBER 20112

Kas di Bendahara Pengeluaran 500,000,000Rp -Rp 234,747,518Rp 328,985,584Rp 734,747,518Rp 328,985,584Rp

66,726,722,433Rp 66,726,722,433Rp 6,132,991,525Rp 5,736,490,098Rp

35,700,878,283Rp 35,602,278,283Rp 386,632,989Rp 386,632,989Rp 60,107,913Rp 60,107,913Rp

(15,650,311,416)Rp -Rp 93,357,021,727Rp 108,512,231,716Rp 94,091,769,245Rp 108,841,217,300Rp

35,000,000Rp 29,170,764Rp 6,166,667Rp 20,041,667Rp

500,000,000Rp -Rp 541,166,667Rp 49,212,431Rp 541,166,667Rp 49,212,431Rp

234,747,518Rp 328,985,584Rp

(35,000,000)Rp (29,170,764)Rp

(6,166,667)Rp (20,041,667)Rp 193,580,851Rp 279,773,153Rp

93,357,021,727Rp 108,512,231,716Rp 93,357,021,727Rp 108,512,231,716Rp 93,550,602,578Rp 108,792,004,869Rp 94,091,769,245Rp 108,841,217,300Rp

Uang Muka dari KPPN

JUMLAH EKUITAS DANAJUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Ekuitas Dana InvestasiDiinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Barang/Jasa yang Masih Harus DiserahkanJumlah Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana LancarCadangan Persediaan

Jumlah Kewajiban Jangka PendekJUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS DANA

KEWAJIBANKewajiban Jangka Pendek

Pendapatan Diterima DimukaUtang Kepada Pihak Ketiga

Jalan Irigasi dan JaringanAset Tetap Lainnya

Jumlah Aset TetapJUMLAH ASET

Akumulasi Penyusutan

Gedung dan Bangunan

Jumlah Aset LancarAset Tetap

Tanah

NAMA PERKIRAANASETAset Lancar

Persediaan

Peralatan dan Mesin

Page 11: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 6 -

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer

pada Bagan Akun Standar.

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012

tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca

pada Bagan Akun Standar.

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/ 2012

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga.

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Page 12: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 7 -

Rencana

Strategis

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI

SUMATERA UTARA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah

lembaga pemerintah non departemen yang dibentuk berdasarkan Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 dan kemudian

diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP sebagai salah

satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga memberikan bimbingan dan dukungan

implementasi akuntansi pemerintah. Melalui peran Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Utara diharapkan kualitas Laporan K/L dapat ditingkatkan

kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat

disajikan dengan Akuntabel,akurat dan tranparan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Utara berkomitmen dengan visi mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan

keuangan negara yang efisien, akuntanbel dan tranfaran melalui pembinaan

akuntansi pemerintah menuju Lapaoran Keuangan Kementrian/Negara yang

berkualitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Utara melakukan beberapa langkah stategis sebagai berikut:

• Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan

implementasi akuntansi pemerintah kepada kemenetrian

Page 13: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 8 -

Negara/Lembaga.

• Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam

pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem

akuntasi yang diimplentasikan.

• Mengembangankan sistem pembinaan yang professional dan

terpercaya.

• Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan

yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2013 ini merupakan laporan yang

mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Laporan Keuangan

ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan

data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI

dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan

Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan

informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan

laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Page 14: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 9 -

A.4 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun 2013

telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya

telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

adalah sebagai berikut:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan

disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja (2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana

lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat

terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

Page 15: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 10 -

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut

klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam

pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan,

kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada

saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset

Lainnya diantaranya:

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera

untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari

kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs

tengah BI pada tanggal neraca.

Page 16: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 11 -

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan

penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir,

apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh

dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai

penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa

manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker

per 30 Juni 2013 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

(a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga

ratus ribu rupiah), dan

Page 17: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 12 -

(b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya

berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang

Jangka

Panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau

akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan

Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang

Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset

pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai

sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar

oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan

angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara

yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan

kerugian negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri

atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara

sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan

Page 18: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 13 -

yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau

kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap,

dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah

Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi

software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten,

goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan

manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan

ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi,

Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah

yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban (4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain

karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,

lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga

Page 19: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 14 -

internasional.

Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai

yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan

menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau

peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka

Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek

Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat

sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada

saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran,

perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan

perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan

dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Page 20: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 15 -

Ekuitas Dana (5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan

Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar

merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar

dan kewajiban jangka panjang.

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus

dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan

dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya

penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan

pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang

Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Page 21: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 16 -

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Kurang

Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan 10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 50%

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal

Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan

pelunasan

100%

2. Piutang telah diserahkan kepada

Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Penyusutan

Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan

penyusutan sset tetap didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik

Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan asset tetap dilakukan terhadap:

• Tanah

• Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

• Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasar dokumen sumber sah

atau dalam kondisi rusak berat dan atau usang yang telah diusulkan

Page 22: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 17 -

kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang diusulkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam

pembukaan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh

sampai dengan 31 Desember 2012,sedangkan untuk Aset Tetap yang

diperoleh setelah 31 Desember 2012 nilai yang diusulkan adalah

berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap

akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan mengunakan metode garis lurus

yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap

secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada

Keputusan Menteri Keuangan Nomor:59/KMK.06/2013 tentang Tabel

Masa Manfaat dalam rangka penyusutan barang milik Negara berupa Aset

Tetap pada Entitas pemerintah pusat,secara umum table masa manfaat

tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik

Modern)

4 tahun

Page 23: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 17 -

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan Negara

dan Hibah Rp

121.252.365,00

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada per 30 Juni TA 2013 adalah sebesar Rp.121.252.365,-

Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah

merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Sementara itu realisasi Belanja Negara

30 Juni TA 2013 sebesar Rp.9.526.112.316,- atau 42,12% dari anggaran sebesar Rp.22,614.433.000,-

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

1 Realisai Pendapatan Negara dan HibahP N B P - "- Penerimaan Pajak - - "- Penerimaan Negara Bukan Pajak - 121,252,365 - "- Penerimaan Hibah - - -

2 Realisai Belanja Negara - - "- Belanja Rupiah Murni 22,614,433,000 9,526,112,316 42.12

"- Belanja Pinjaman LN - - -

"- Belanja Rupiah Pendamping - - - "- Belanja Hibah - - -

-

UraianNo Realisasi %Anggaran

Realisasi PNBP Lainnya per 30 Juni TA 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 72.442.026,- atau

148,42 % dibandingkan 30 Juni TA 2012. Perbandingan realisasi PNBP 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA

2012 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5 Perbandingan realisasi PNBP Per 30 Juni 2013 dan Per 30 Juni 2012

Rp %

1

Pendapatan sewa tanah gedung dan

bangunan 14,468,403

10,623,088Rp 3,845,315

2

Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya -

37,000,000Rp (37,000,000)

3

Pendapatan denda keterlambatan

penyelesaian pekerjaa pemerintah -

1,187,220Rp (1,187,220)

4

Penerimaan kembali belanja pegawai pusat

TAYL 9,335,068

31Rp 9,335,037

5

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL 97,448,894

-Rp 97,448,894

Jumlah 121,252,365Rp 48,810,339Rp 72,442,026 148.42

Kenaikan/ (penurunan)No Uraian Per 30 Juni 2013 Per 30 Juni 2012

Page 24: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 18 -

Belanja Pegaw ai 13,009,044,000 5,495,653,021

Belanja Barang 9,040,289,000 3,522,838,107

Belanja Modal 565,100,000 495,101,427

Uraian Jenis Belanja Anggaran Realisasi Belanja

-

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Rencana

Realisasi

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja

Negara RP

9.513.592.555-,

Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013 adalah sebesar Rp.

9.513.592.555,- atau sebesar 42,12 % dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja.

Anggaran belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 adalah sebesar

Rp.22.614.433.000,- Anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2013 dapat dilihat pada Tabel

berikut ini:

Tabel 6

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2013

Kode

Jenis Blj.

51 Belanja Pegawai 13,009,044,000 5,495,653,021 42.24

52 Belanja Barang 9,040,289,000 3,522,838,107 38.97

53 Belanja Modal 565,100,000 495,101,427 87.61

Jumlah 22,614,433,000 9,513,592,555 42.07

(%)Uraian Jenis Belanja Anggaran Realisasi Belanja

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Page 25: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 19 -

Realisasi belanja per 30 Juni TA 2013 mengalami penurunan sebesar Rp.490.066.262 dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain oleh penurunan belanja pegawai,

penurunan belanja barang, dan penurunan belanja modal. Perbandingan realisasi belanja per 30 Juni TA

2013 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 7 Perbandingan realisasi Belanja per 30 Juni TA 2013 dan 2012

Kode Jenis

Belanja

Uraian JenisBelanja

per 30 Juni TA 2013 per 30 Juni TA 2012 Rp %

51 Belanja Pegawai 5,495,653,021 5,844,727,734 (349,074,713) -5.97

52 Belanja Barang 3,522,838,107 3,854,952,733 (332,114,626) -8.62

53 Belanja Modal 495,101,427 303,978,350 191,123,077 62.87

Jumlah 9,513,592,555 10,003,658,817 (490,066,262) -4.90

Realisasi Belanja (Rp) Naik/ (Turun)

Belanja Pegawai

Rp5.495.653.021.-

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai per 30 Juni 2013 adalah masing-masing sebesar Rp5.495.653.021. dan per

30 Juni 2012 sebesar Rp5.844.727.734. Penurunan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan

penurunan belanja pegawai. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini :

Page 26: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 20 -

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2013 dan per 30 Juni 2012

Uraian Juni 2013 (Rp) Juni 2012 (Rp) Naik/ (Turun) %

Belanja Gaji Pokok PNS 3,707,738,520 4,033,819,700 (326,081,180) (8.08)

Belanja Pembulatan Gaji PNS 71,919 70,268 1,651 2.35

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 292,465,520 321,294,670 (28,829,150) (8.97)

Belanja Tunj. Anak PNS 95,218,748 106,923,156 (11,704,408) (10.95)

Belanja Tunj. Struktural PNS 70,260,000 86,650,000 (16,390,000) (18.92)

Belanja Tunj. Fungsional PNS 493,340,000 563,720,000 (70,380,000) (12.48)

Belanja Tunj.PPh PNS 154,338,075 154,916,269 (578,194) (0.37)

Belanja Tunj. Beras PNS 237,465,000 208,051,200 29,413,800 14.14

Belanja Uang Makan PNS 346,654,000 318,283,000 28,371,000 8.91

Belanja Tunj.Umum PNS 48,795,000 51,010,000 (2,215,000) (4.34)

Belanja Tunj.Lain-lain termasuk Uang Duka PNS - - -

Belanja Uang lembur 61,826,000 - 61,826,000

Realisasi Belanja Bruto 5,508,172,782 5,844,738,263 (336,565,481) (5.76)Pengembalian Belanja 12,519,761 10,529 12,509,232 118,807.41

Realisasi Belanja Netto 5,495,653,021 5,844,727,734 (349,074,713) (5.97)

Belanja Barang Rp

3.522.838.107

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.3.522.838.107 dan per

30 Juni 2012 sebesar Rp.3.854.952.733. Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar 8,62% persen

antara lain disebabkan karena penurunan belanja barang . Rincian Belanja Barang disajikan dalam

tabel berikut ini

Page 27: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 21 -

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2013 dan per 30 Juni 2012

Uraian Juni 2013 (Rp) Juni 2012 (Rp) Naik/ (Turun) %

Belanja keperluan Perkantoran 384,486,260 322,714,869 61,771,391 19.14

Belanja Penahan Daya Tahan Tubuh 42,982,950 33,731,250 9,251,700 27.43

Belanja pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

8,784,590 11,174,370 (2,389,780) (21.39)

Belanja Honor Operasional Satuan kerja

48,382,000 32,350,000 16,032,000 49.56

Belanja barang operasional lainnya 13,600,000 27,359,000 (13,759,000) (50.29)

Belanja bahan 11,607,900 9,115,300 2,492,600 27.35

Belanja honor output kegiatan 37,129,000 - 37,129,000

Belanja barang non operasional lainnya

384,749,644 192,225,000 192,524,644 100.16

Belanja langganan listrik 127,528,061 114,333,341 13,194,720 11.54

Belanja langganan telepon 9,397,779 9,101,658 296,121 3.25

belanja langganan air 4,391,365 11,411,520 (7,020,155) (61.52)

Belanja jasa profesi - 12,000,000 (12,000,000) (100.00)

Belanja Biaya pemeliharaan Gedung dan Bangunan

90,239,500 182,558,000 (92,318,500) (50.57)

Belanja Biaya pemeliharaan Peralatan dan mesin

114,148,090 119,206,745 (5,058,655) (4.24)

Belanja Perjalanan Biasa 1,679,142,218 806,715,580 872,426,638 108.15

Belanja perjalanan Lainnya 566,268,750 1,971,588,700 (1,405,319,950) (71.28)

Realisasi Belanja Bruto 3,522,838,107 3,855,585,333 (332,747,226) (8.63)

Pengembalian Belanja - 632,600 - - Realisasi Belanja Netto 3,522,838,107 3,854,952,733 (332,114,626) (8.62)

Belanja Modal

Rp.495.101.427

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.495.101.427 dan per 30

Juni 2012 sebesar Rp.303.978.350. Kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar 62,87% persen antara

lain disebabkan penurunan belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan

bangunan. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini

Page 28: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 22 -

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2013 dan per 30 Juni 2012

Uraian Juni 2013 (Rp) Juni 2012 (Rp) Naik/ (Turun) %

Belanja Modal Tanah - - - -

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 396,501,427 155,462,000 241,039,427 155.05

Belanja Penambah Nilai Gedung dan Bangunan

98,600,000 98,935,000 (335,000) (0.34)

Belanja Modal Lainnya - 49,581,350 (49,581,350)

Realisasi Belanja Bruto 495,101,427 303,978,350 191,123,077 62.87

Pengembalian Belanja - - - - Realisasi Belanja Netto 495,101,427 303,978,350 191,123,077 62.87

Page 29: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 23 -

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Kas di Bendahara

Pengeluaran Rp.500.000.000,-

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni 2013

adalah sebesar Rp 500.000.000,-. sedangkan per 31 Desember 2012 Rp 0,- yang merupakan kas yang

dikuasi, dikelola,dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.

Tabel11 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No. Jenis 30 Juni 2013 31 Desember 2012

1 Bank -Rp -Rp 2 Uang Tunai 11,875,250Rp -Rp

3Setara Kas (UP yang belum di LPJ kan) 488,124,750Rp -Rp

Jumlah 500,000,000Rp -Rp

Persediaan Rp.328.985.584

C.1.2 Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp 234.747.518,- dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp

328.985.584,- mengalami penurunan sebesar Rp 94.238.066,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam

bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian Persediaan

No. Uraian 30 Juni 2013 31 Desember 2012

1 Barang Konsumsi 194,528,550Rp 289,927,600Rp

2 Bahan untuk Pemeliharaan 5,350,000Rp 9,030,000Rp

3 Bahan Baku 4,780,000Rp 5,895,000Rp

4 Persediaan Lainnya 30,088,968Rp 24,132,984Rp

Jumlah 234,747,518Rp 328,985,584Rp

Mutasi Persediaan pada semester I tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Mutasi

Tambah Kurang117111 barang konsumsi Rp289,927,600 49,263,800Rp 144,662,850Rp Rp194,528,550

117113 bahan untuk pemeliharaan Rp9,030,000 -Rp 3,680,000Rp Rp5,350,000117131 bahan baku Rp5,895,000 14,017,500Rp 15,132,500Rp Rp4,780,000117199 Persediaan lainnya Rp24,132,984 41,874,080Rp 35,918,096Rp Rp30,088,968

Jumlah Rp328,985,584 105,155,380Rp 199,393,446Rp Rp234,747,518

Nilai s.d 30/06/2013Kode Uraian Nilai s.d 31/12/2012Mutasi

Pengurangan sekitar Rp. 199.393.446,-merupakan pemakaian selama semester I tahun 2013 dan

penambahan sebesar Rp. 105.155.380,- merupakan pembelian selama semester I tahun 2013.

Page 30: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 24 -

Nilai buku Aset Tetap Rp. 93.357.021.727

C.2 Aset Tetap

Nilai perolehan asset tetap per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar

Rp.93.357.021.727,- dan Rp.108.512.231.716 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Aset Tetap

No. Uraian 30 Juni 2013 31 Desember 20121 Tanah 66,726,722,433Rp 66,726,722,433Rp 2 Peralatan dan Mesin 6,132,991,525Rp 5,736,490,098Rp 3 Gedung dan Bangunan 35,700,878,283Rp 35,602,278,283Rp 4 Jalan Irigasi dan Jaringan 386,632,989Rp 386,632,989Rp 5 Aset Tetap Lainnya 60,107,913Rp 60,107,913Rp 6 KDP -Rp -Rp

109,007,333,143Rp 108,512,231,716Rp 7 Akumulasi Penyusutan (15,650,311,416)Rp -Rp

93,357,021,727Rp 108,512,231,716Rp

Jumlah

Jumlah

Tanah Rp.66.726.722.433,-

C.2.1 Tanah

Nilai perolehan Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

per 30 Juni 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 66.726.722.433,- Tidak terdapat

perubahan nilai maupun luas tanah dalam periode semester I tahun 2013.

Rincian saldo tanah per 30 Juni 2013 terdiri dari:

Page 31: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 25 -

Tabel 15 Rincian Saldo Tanah

No KIB Luas (m2) Nilai

11 (tanah untuk bangunan

tempat kerja)15110 46,683,224,993Rp

22(tanah bangunan perumahan

tempat tinggal)18615 15,675,319,200Rp

33(tanah bangunan perumahan

tempat tinggal)679 306,364,800Rp

4 4(tanah bangunan perumahan

tempat tinggal)1785 1,158,465,000Rp

55(tanah bangunan perumahan

tempat tinggal)331 66,312,540Rp

66(tanah bangunan perumahan

tempat tinggal)758 701,684,000Rp

77(tanah bangunan perumahan

tempat tinggal)915 343,179,900Rp

88(tanah bangunan perumahan

tempat tinggal)306 1,792,172,000Rp

Jumlah 38499 66,726,722,433Rp

Nilai Buku Peralatan dan

Mesin Rp.627.110.563,-

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah

Rp.6.132.991.525,- dan Rp5.736.490.098,-.. Sedangkan nilai buku peralatan dan mesin pada tanggal

pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar

Rp.627.110.563,- . Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012 5,736,490,098

Mutasi Masuk

-Pembelian 396,501,427

Mutasi Keluar

-reklasifikasi menjadi aset lain-lain -

Saldo per 30 Juni 2013 6,132,991,525

Akumulasi penyusutan s.d 30 Juni 2013 (5,505,880,962)

Nilai Buku Per 30 Juni 2013 627,110,563

Mutasi alat tambah kantor meliputi:

Intrakomptabel Ekstrakomptabel

Pembelian alat kantor 396,501,427Rp -Rp

Transfer Masuk -Rp -Rp

Jumlah 396,501,427Rp -Rp

Page 32: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 26 -

Penjelasan:

Pembelian alat kantor senilai Rp 396.501.427,- terdiri dari pengadaan:

Tabel 16 Rincian Pembelian Alat Kantor

Barang Unit Nilai

Lemari besi/ Metal 18 43,121,448Rp

Buffet 1 5,223,275Rp

Roll Opek 4 129,540,000Rp

White board 1 1,200,000Rp

Alat Penghancur Kertas 1 2,980,000Rp

LCD Projector/ fokus 1 6,350,000Rp

Papan Pengumuman 1 2,150,184Rp

Kursi besi/ metal 23 21,670,900Rp

Sice 5 21,399,500Rp

Meja Rapat 1 4,581,820Rp

AC Split 4 25,309,100Rp

Televisi 1 15,720,000Rp

Lensa Kamera 1 13,331,500Rp

Camera Digital 1 9,779,000Rp

Wireless amplifier 1 8,880,000Rp

PC unit 5 36,547,500Rp

Note Book 3 28,644,000Rp

Printer 7 8,131,200Rp

Scanner 7 9,500,000Rp

External/Portable Hardisk 2 2,442,000Rp

Jumlah 88 396,501,427Rp

Intrakomptabel

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akunmulasi penyusutan peralatan dan mesin disajikan pada Tabel 22

Nilai Buku Gedung dan

Bangunan

Rp.25.664.172.626,-

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan gedung dan bangunan per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah

Rp.35.602.278.283,- dan Rp25.664.172.626,-. Sedangkan nilai buku gedung dan bangunan pada

tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar

Rp.25.664.172.626,-.,- . Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012 35,602,278,283

Mutasi Masuk

-Pengembangan 98,600,000

Saldo per 30 Juni 2013 35,700,878,283

Akumulasi penyusutan s.d 30 Juni 2013 (10,036,705,657)

Nilai Buku Per 30 Juni 2013 25,664,172,626

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

Intrakomptabel Ekstrakomptabel

Pengembangan Nilai Gedung 98,600,000Rp -Rp

Page 33: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 27 -

Penjelasan:

Penambahan nilai gedung sebesar Rp 98. 600.000,- berasal dari rehabilitasi 6 unit rumah negara

golongan I Perwakilan BPKP Sumatera Utara, dengan rincian:

Tabel 17 Rincian Rehabilitasi Rumah

No Jenis Nilai

1 Rumah Negara Gol.I Tipe B 15,182,000Rp

2 Rumah Negara Gol.I Tipe C 11,004,000Rp

3 Rumah Negara Gol.I Tipe C 11,528,000Rp

4 Rumah Negara Gol.I Tipe C 20,352,000Rp

5 Rumah Negara Gol.I Tipe D 20,000,000Rp

6 Rumah Negara Gol.I Tipe D 20,534,000Rp

JUMLAH 98,600,000Rp

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akunmulasi penyusutan gedung dan bangunan disajikan pada Tabel 23

Nilai Buku Jalan, Irigasi dan

Jaringan Rp.278.908.192,-

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah

Rp.386.632.989,- Sedangkan nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan yaitu nilai

perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp.278.908.192,- . Tidak terdapatr

perubahan nilai terhadap jalan, irigasi, dan jaringan sampai dengan 30 Juni 2013.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012 386,632,989

Mutasi Masuk

Saldo per 30 Juni 2013 386,632,989

Akumulasi penyusutan s.d 30 Juni 2013 (107,724,797)

Nilai Buku Per 30 Juni 2013 278,908,192

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akunmulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan disajikan pada Tabel 24

Nilai Buku Aset Tetap Lainnya

Rp.60.107.913,-

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset tetap lainnya dan nilai buku per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah

Rp.60.107.913,- Tidak terdapat akumulasi penyusutan asset tetap lainnya.

Mutasi nilai Aset tetap lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012 60,107,913

Mutasi Masuk

Saldo per 30 Juni 2013 60,107,913

Akumulasi penyusutan s.d 30 Juni 2013 -

Nilai Buku Per 30 Juni 2013 60,107,913

. Nilai dan perhitungan penyusutan dan akunmulasi penyusutan asset tetap lainnyan disajikan pada Tabel 25.

Nilai Buku Penyusutan Aset

Tetap Rp.15.650.311.416

C.2.6 Penyusutan Aset Tetap

Sesuai dengan amanat Perdirjen Perbendaharaan Nomor 55 Tahun 2012 mulai 1 Januari 2013

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah malakukan penyusutan aser tetap. Penyusutan aset

Page 34: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 28 -

tetap tersebut per 30 Juni 2013 sebesar Rp. 15.650.311.416, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Penyusutan

Aset Tetap Nilai Awal Penyusutan Nilai Akhir

Tanah 66,726,722,433Rp - 66,726,722,433Rp

Peralatan dan Mesin 6,132,991,525Rp 5,505,880,962Rp 627,110,563Rp

Gedung dan Bangunan 35,700,878,283Rp 10,036,705,657Rp 25,664,172,626Rp

Irigasi 82,650,989Rp 16,530,197Rp 66,120,792Rp

Jaringan 303,982,000Rp 91,194,600Rp 212,787,400Rp

Aset tetap lainnya 60,107,913Rp -Rp 60,107,913Rp

Konstruksi dalam pengerjaan -Rp -Rp -Rp

Jumlah 109,007,333,143Rp 15,650,311,416Rp 93,357,021,727Rp

Secara rinci penghitungan penyusutan tertera dalam table.

Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN

Nilai Buku Utang kepada

Pihak Ketiga Rp.35.000.000.-

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

C.3.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni 2013

sebesar Rp 35.000.000,- sedangkan per 31 Desember 2012 sebesar Rp 29.170.764,-

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per tanggal

pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 19 . Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No Uraian Jumlah Penjelasan

1Belanja barang yang masih harus dibayar

Rp35,000,000 Tagihan Listrik, Telepon, Air Bulan Juni 2013

Total Rp35,000,000

Nilai Buku Pendapatan

Diterima Dimuka

Rp6.166.667,-

C.3.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka baik per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp.6.166.667,- sedangkan

per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 20.041.667,-. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan

yang sudah masuk ke kas Negara.

Nilai Buku Uang Muka dari

KPPN Rp.500.000.000,-

C.3.3 Uang Muka dari KPPN

Saldo uang muka dari KPPN per 30 Juni 21013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing adalah

Rp.500.000.000,- dan Rp.0,- merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh

Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Page 35: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 29 -

EKUITAS

Nilai Buku Ekuitas Dana

Lancar Rp.234.747.518,-

C.4 Ekuitas Dana Lancar

C.4.1 Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 30 Juni 2013 Rp 234.747.518,- dan per 31 Desember 2012 sebesar

Rp 328.985.584,-

C.4.2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 30 Juni 2013 adalah

Rp.(35.000.000),- dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp (29.170.764),-

C.4.3 Barang/Jasa yang harus diserahkan

Jumlah barang/ jasa yang harus diserahkan untuk periode 30 Juni 2013 adalah Rp.(6.166.667),- dan per

31 Desember 2012 adalah Rp. (20.041.667),-

Nilai Buku Ekuitas Dana

Diinvestasikan

Rp.93.357.021.727,-

C.5 Ekuitas Dana Diinvestasikan

C.5.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 30 Juni 2013 sebesar Rp.93.357.021.727,- dan per

31 Desember 2012 sebesar Rp 108.512.231.716,- yang merupakan jumlah ekuitas dana yang

diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tidak ada Kejadian Penting atau yang menonjol

setelah tanggal Neraca atau per 30 Juni 2013.

D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak Terdapat Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

Belanja 2012

Pendapatan atas sewa ATM BRI 6,166,667Rp

Tagihan Listrik, Telepon, dan Air 35,000,000Rp

JUMLAH 41,166,667Rp

Page 36: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 30 -

D.4 INFORMASI REVISI ANGGARAN

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berdasarkan S-339/MK.02/2013 hal Kebijakan Penghematan

dan Pengendalian Belanja Kementerian Negara/ Lembaga tahun 2013 telah melakukan penghematan

anggaran berupa pemotongan belanja barang dari program 089.01.01 senilai Rp. 253.640.000,- Adapun

rincian penghematan anggaran di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Revisi Anggaran

Semula Penghematan Total

089.01.01 3676 002 1,924,330,000Rp 253,640,000Rp 1,670,690,000Rp

994 -Rp 13,009,044,000Rp

001 13,009,044,000Rp -Rp

089.01.02 3678 996 81,250,000Rp -Rp 81,250,000Rp

997 97,750,000Rp -Rp 97,750,000Rp

998 99,000,000Rp -Rp 99,000,000Rp

089.01.06 3689 003 38,347,000Rp -Rp 38,347,000Rp

3701 001 4,950,499,000Rp -Rp 4,950,499,000Rp

JUMLAH 20,200,220,000Rp 253,640,000Rp 19,946,580,000.00Rp

Prog/Keg/OutputAnggaran

D.5 DANA MITRA KERJA

Dana Mitra Kerja di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni 2013 adalah sejumlah

Rp.2.158.157.000,-

Dengan rincian sebagi berikut:

Tabel 21 Rincian Dana Mitra Kerja

Bidang PP LHP REALISASI DANA

(dlm ribuan)

IPP 40 35 432,337

APD 54 40 1,470,550

AN 20 14 255,270

INVEST - - -

JUMLAH 114 89 2,158,157

Mekanisme pertanggungjawaban DMK seluruhnya dikelola oleh pihak K/L ataupun Pemda yang

bersangkutan.

D.6 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara adalah

Page 37: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 31 -

1) REKENING PEMERINTAH

Nama Rekening : Bendahara Pengeluaran BPKP SUMUT

Kode Satker : 450567

Jenis Rekening : Giro

No. Rekening : 0336.01.0000865.30.6

Rek. An : Bendahara Pengeluaran BPKP SUMUT

Nama Bank/Kantor Pos : Bank BRI KC Inskandar Muda

Saldo Per 30 Juni 2013 (Kas dan

Setara Kas)

: 500.000.000,-

D.7 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN.

Berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor: KEP-

213/PW02/1/2012 Tentang Pununjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran

Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2013 tanggal 28 Mei 2013 telah dilakukan penggantian

Kuasa Penggunan Anggaran : Drs. Bonny Anang Dwijanto

Pejabat Pembuat Komitmen : Ikhwansyah

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Darmawan

Bendahara : Sri Girdar

Menjadi

Kuasa Penggunan Anggaran : Drs. Bonny Anang Dwijanto

Pejabat Pembuat Komitmen : Ikhwansyah

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Sutikno

Bendahara : Sri Girdar

Kepala Perwakilan,

Bonny Anang Dwijanto NIP. 19600825 198703 1 001

Page 38: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

- 32 -

Page 39: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI

SUMATERA UTARA

Laporan Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013

Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan

Medan-20122

Page 40: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang

mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian

Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi

dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/20123

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang

disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para

pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban

dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada

manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih (good and clean governance).

Medan, 20 Januari 2014

Kepala Perwakilan,

Mulyana

NIP 19621122 198302 1 001

Page 41: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ……..

Ringkasan ……..

Pernyataan Tanggung Jawab

I. Laporan Realisasi Anggaran 4

II. Neraca 5

III. Ringkasan Laporan Keuangan

IV. Catatan atas Laporan Keuangan 6

A. Penjelasan Umum 6

A.1. Dasar Hukum 6

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis 6

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 8

A.4. Kebijakan Akuntansi 8

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 17

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 17

B.2. Belanja Negara 18

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 23

C.1. Aset Lancar 23

C.2. Aset Tetap 24

C.3. Kewajiban Jangka Pendek 28

C.4. Ekuitas Dana Lancar 29

C.5. Ekuitas Dana Investasi 30

D. Pengungkapan Penting Lainnya 30

D.1. Informasi Pendapatan dan belanja Akrual 30

D.2. Informasi Revisi Anggaran 30

D.3. Dana Mitra Kerja 30

D.4. Rekening Pemerintah 31

D.5. Pengungkapan Lain-lain 31

Laporan-laporan Pendukung

LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan .........

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja .........

Neraca Percobaan .........

Laporan Barang Pengguna .........

Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual .........

Page 42: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 2

Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 2012 3

Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang 14

Tabel 4 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 17

Tabel 5 : Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012 17

Tabel 6 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 18

Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012 19

Tabel 8 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 20

Tabel 9 : Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 21

Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012 22

Tabel 11 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 23

Tabel 12 : Rincian Persediaan 23

Tabel 13 : Rincian Aset Tetap 24

Tabel 14 : Rincian Saldo Tanah 25

Tabel 15 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 27

Tabel 16 : Rincian Utang Kepada Pihak ke Tiga 28

Tabel 17 : Rincian Ekuitas Dana Lancar 29

Tabel 18 : Revisi Anggaran 30

Tabel 19 : Dana Mitra Kerja 31

Lampiran

A1

: Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku

Aset Tetap

Lampiran

A2

: Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual

Page 43: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2013

- 1 -

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55

ayat (2) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan

233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga

selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan

atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember Tahun Anggaran 2013

ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang

mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31

Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

sebesar Rp.133.424.343,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp.21.152.119.374,00 atau mencapai 96,76

persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.21.860.793.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Page 44: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2013

- 2 -

Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012

(dalam Rupiah)

Uraian

2013 2012

Anggaran Realisasi % Real. thd

Anggaran Realisasi

Pendapatan Negara 0,00 133.424.343 0,00 58.839.467

Belanja Negara 21.860.793.000 21.152.119.374 96.76 20.601.858.093

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31

Desember 2013 dan 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagimana yang diwajibkan

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan

233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp.93.231.989.496,00 yang terdiri dari:

Aset Lancar sebesar Rp.216.029.885,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar

Rp.93.015.959.611,00. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 36.215.458,- yang hanya terdiri

dari kewajiban jangka pendek . Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.93.195.774.038,00 yang terdiri

dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 179.814.427,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar

Rp.93.015.959.611,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Page 45: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2013

- 3 -

Tabel 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012

31 Desember 2013(Rp)

31 Des 2012(Rp)

(Rp) %

Aset - Aset Lancar 216,029,885 328,985,584 (112,955,699) -34.33 Aset Tetap 93,015,959,611 108,512,231,716 (15,496,272,105) -14.28 Jumlah Aset 93,231,989,496 108,841,217,300 (15,609,227,804) -14.34

KewajibanUtang kepada pihak ke tiga 36,215,458 29,170,764 7,044,694 24.15Pendapatan diterima di muka - 20,041,667 (20,041,667) -100.00Jumlah kewajiban jangka pendek 36,215,458 49,212,431 (12,996,973) -26.41

Jumlah kewajiban 36,215,458 49,212,431 (12,996,973) -26.41

Ekuitas DanaCadangan Persediaan 216,029,885 328,985,584 (112,955,699) -34.33Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (36,215,458) (29,170,764) (7,044,694) 24.15Barang/Jasa yang harus Diserahkan - (20,041,667) 20,041,667 -100.00Jumlah Ekuitas Dana Lancar 179,814,427 279,773,153 (99,958,726) -35.73Diinvestasikan dalam Aset Tetap 93,015,959,611 108,512,231,716 (15,496,272,105) -14.28Jumlah Ekuitas Dana Investasi 93,015,959,611 108,512,231,716 (15,496,272,105) -14.28

Jumlah Ekuitas Dana 93,195,774,038 108,792,004,869 (15,596,230,831) -14.33Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana 93,231,989,496 108,841,217,300 (15,609,227,804) -14.33

UraianTanggal Necara Kenaikan/ (penurunan)

Page 46: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2013

- 4 -

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai

suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam

Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh

Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31

Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas,

yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan

Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari

rekening kas negara.

Page 47: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 5,5 Medan - 20122

Telepon (061) 8474847 (Hunting), Faksimile (061) 8472842, Email : [email protected]

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari: Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir,

adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan

isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, 20 Januari 2014

Kepala Perwakilan,

Mulyana

NIP 19621122 198302 1 001

Page 48: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Per 31 Desember TA 2013

- 4 -

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)

TA 2012

Anggaran Realisasi (Netto)

% Realisasi

terhadap

Anggaran

Realisasi

A.PENDAPATAN B.1

1. Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) B.1 - 133,424,343 100.00 58,839,467

Jumlah Pendapatan - 133,424,343 100.00 58,839,467

B.BELANJA B.2

1. Belanja Pegawai B.2.1 12,509,044,000 11,859,491,876 94.81 11,210,183,730

2. Belanja Barang B.2.2 8,786,649,000 8,730,690,071 99.36 9,139,408,283

3. Belanja Modal B.2.3 565,100,000 561,937,427 99.44 303,978,350

Jumlah Belanja 21,860,793,000 21,152,119,374 96.76 20,653,570,363

CatatanUraian

TA 2013

Page 49: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 5 -

II. NERACA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA NERACA

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

( dalam Rupiah)

CATATAN 31 DESEMBER 2013 31 DESEMBER 2012

C.1C.1.1 216,029,885Rp 328,985,584Rp

216,029,885Rp 328,985,584Rp C.2

C.2.1 66,726,722,433Rp 66,726,722,433Rp C.2.2 6,493,561,427Rp 5,736,490,098Rp C.2.3 35,700,878,283Rp 35,602,278,283Rp C.2.4 386,632,989Rp 386,632,989Rp C.2.5 60,107,913Rp 60,107,913Rp C.2.6 (16,351,943,434)Rp -Rp

93,015,959,611Rp 108,512,231,716Rp 93,231,989,496Rp 108,841,217,300Rp

C.3C.3.1 36,215,458Rp 29,170,764Rp C.3.2 -Rp 20,041,667Rp

36,215,458Rp 49,212,431Rp 36,215,458Rp 49,212,431Rp

C.4C.4.1 216,029,885Rp 328,985,584Rp

C.4.2 (36,215,458)Rp (29,170,764)Rp

C.4.3 -Rp (20,041,667)Rp 179,814,427Rp 279,773,153Rp

C.5C.5.1 93,015,959,611Rp 108,512,231,716Rp

93,015,959,611Rp 108,512,231,716Rp 93,195,774,038Rp 108,792,004,869Rp 93,231,989,496Rp 108,841,217,300Rp

NAMA PERKIRAANASETAset Lancar

Persediaan

Peralatan dan MesinGedung dan Bangunan

Jumlah Aset LancarAset Tetap

Tanah

Jalan Irigasi dan JaringanAset Tetap Lainnya

Jumlah Aset TetapJUMLAH ASET

Akumulasi Penyusutan

Jumlah Kewajiban Jangka PendekJUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS DANA

KEWAJIBANKewajiban Jangka Pendek

Pendapatan Diterima DimukaUtang Kepada Pihak Ketiga

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

Jangka Pendek

Barang/Jasa yang Masih Harus DiserahkanJumlah Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana LancarCadangan Persediaan

JUMLAH EKUITAS DANAJUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Ekuitas Dana InvestasiDiinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

Page 50: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Desember TA 2013

- 6 -

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat.

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan

dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang

Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun

Standar.

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/ 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Dasar Hukum

dan Rencana

Strategis

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI

SUMATERA UTARA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Page 51: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Desember TA 2013

- 7 -

non departemen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

31 Tahun 1983 dan kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana yang telah

diubah terakhir dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP sebagai salah satu upaya

pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah. Melalui peran

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara diharapkan kualitas Laporan K/L dapat

ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat

disajikan dengan akuntabel, akurat dan tranparan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

berkomitmen dengan visi mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang

efisien, akuntanbel dan tranfaran melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Lapaoran

Keuangan Kementrian/Negara yang berkualitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara melakukan

beberapa langkah stategis sebagai berikut:

• Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi

akuntansi pemerintah kepada kemenetrian Negara/Lembaga.

• Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan

informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntasi yang diimplentasikan.

• Mengembangankan sistem pembinaan yang professional dan terpercaya.

• Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal

kepada para pemangku kepentingan.

Page 52: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Desember TA 2013

- 8 -

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek

keuangan yang dikelola oleh Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi

Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan

Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan

atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan

informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang

milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan

Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Pendapatan

(1) Pendapatan

• Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah

ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak

Page 53: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Desember TA 2013

- 9 -

pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

• Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN.

• Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

• Pendapatan disajikan menurut klasfikasi sumber pendapatan.

Belanja (2) Belanja

• Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar

dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh pemerintah pusat.

• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi

pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Aset

(3) Aset

• Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau

sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam

pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di

Page 54: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Desember TA 2013

- 10 -

dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada

saat hak kepemilikan berpindah.

• Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, dan Aset Tetap.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

• Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal pelaporan.

• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk

valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal

neraca.

• Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang

telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya atau yang dipersamakan, yang

diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan dan disajikan sebagai bagian Lancar Piutang.

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh

tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar

TPA/TGR.

• Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

• Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila

diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

Page 55: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Desember TA 2013

- 11 -

diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

• Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah

maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu

tahun.

• Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasar harga perolehan atau harga wajar.

• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai

berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga

yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah),

dan

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau

lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi

tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka

Panjang

Piutang Jangka Panjang

• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan

direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang

Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu

tahun.

• TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah

secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan

Page 56: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Desember TA 2013

- 12 -

angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan

penjualan angsuran.

• TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada

bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan

kerugian Negara/daerah.

• TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan

pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas

suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak

langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh

pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang

jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud,

dan Aset Lain-lain.

• Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai

wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa

atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan

operasional pemerintah.

Kewajiban (4) Kewajiban

• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

Page 57: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Desember TA 2013

- 13 -

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan

setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang

Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan.

• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah

pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas Dana (5) Ekuitas Dana

• Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan

kewajiban pemerintah.

• Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

• Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka

pendek.

• Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban

jangka panjang.

Page 58: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Desember TA 2013

- 14 -

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

• Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar

persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan

perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

• Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal

pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010

tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 3

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0.5%

Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Pertama tidak dilakukan pelunasan 10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Kedua tidak dilakukan pelunasan 50%

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan

Piutang Negara/DJKN

Page 59: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Desember TA 2013

- 15 -

Penyusutan

Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

• Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap

didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang

Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat.

• Penyusutan asset tetap dilakukan terhadap:

a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasar dokumen sumber sah atau dalam

kondisi rusak berat dan atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola

barang untuk dilakukan penghapusan.

• Nilai yang diusulkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukaan per

31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember

2012,sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012 nilai

yang diusulkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

• Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir

semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan mengunakan metode garis lurus yaitu

dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara

merata setiap semester selama Masa Manfaat.

• Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri

Keuangan Nomor:59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka

penyusutan barang milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas pemerintah

pusat,secara umum table masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Page 60: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Desember TA 2013

- 16 -

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun

Page 61: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 17 -

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Negara dan

Hibah Rp

133.424.343,-

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2013 adalah sebesar Rp.133.424.343,00. Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan

BPKP Provisi Sumatra Utara terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan sewa tanah,

gedung, dan bangunan, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL, dan

Penerimaan kembali Belanja lainnya TAYL. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya

dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

1 Realisai Pendapatan Negara dan HibahP N B P - pendapatan sewa tanah, gedung, danbangunan

- 26,640,381

Penerimaan kembali belanja pegawaipusat TAYL

- 9,335,068 -

Penerimaan kembali belanja lainnyaTAYL

- 97,448,894

- 133,424,343

UraianNo Realisasi %Anggaran

Tabel 5

Perbandingan realisasi PNBP TA 2013 dan TA 2012

Rp %

1

pendapatan sewa tanah, gedung, dan

bangunan Rp 26,640,381 20,652,216Rp 5,988,165 29.00

2

pendapatan dari pemanfaatan BMN

lainnya Rp - 37,000,000Rp (37,000,000) -100.00

3

Pendapatan denda keterlambatan

penyelesaian pekerjaan pemerintah Rp - 1,187,220Rp (1,187,220) -100.00

4

Penerimaan kembali belanja pegawai

pusat TAYL Rp 9,335,068 31Rp 9,335,037 30113022.58

5

Penerimaan kembali belanja lainnya

TAYL Rp 97,448,894 -Rp 97,448,894 0.00

Jumlah 133,424,343Rp 58,839,467Rp 74,584,876 126.76

Kenaikan/ (penurunan)No Uraian Realisasi TA 2013 Realisasi TA 2012

Page 62: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 18 -

Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012 menunjukkan

bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA 2013 mengalami kenaikan sebesar

126,76 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP TA 2012. Hal ini disebabkan antara

lain:

1. Tunggakan pembayaran sewa rumah dinas tahun 2012 yang baru dibayarkan pada

tahun 2013.

2. Adanya pengembalian belanja pegawai yang disebabkan adanya pegawai yang

harusnya sudah dihentikan pembayarannya tapi masih dibayarkan gaji nya seperti

pegawai pensiun/ mutasi dan pembebasan sementara dari JFA.

3. Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL disebabkan pengembalian belanja rupiah

murni yang harusnya disetor tahun 2012 tapi baru disetor tahun 2013.

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja

Negara RP

21.152.119.374,-

Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

adalah sebesar Rp.21.152.119.374,- atau sebesar 96,76 % dari anggarannya. Anggaran

dan realisasi belanja per 31 Desember TA 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 6

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2013

Kode

Jenis Blj.

51 Belanja Pegawai 12,509,044,000 11,881,508,176 94.98

52 Belanja Barang 8,786,649,000 8,730,810,071 99.36

53 Belanja Modal 565,100,000 561,937,427 99.44

TOTAL BELANJA BRUTO 21,174,255,674 96.86

Pengembalian Belanja - (22,136,300) 0.00

TOTAL BELANJA NETTO 21,860,793,000 21,152,119,374 96.76

(%)Uraian Jenis Belanja Anggaran Realisasi Belanja

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Page 63: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 19 -

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

Bel.Peg Bel.Brg Bel.Mod

Rencana

Realisasi

Realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp.550.261.281 dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya yang antara lain disebabkan kenaikan belanja

pegawai karena adanya mutasi masuk pegawai dan kenaikan gaji pegawai dari periode

sebelumnya serta adanya penambahan aset di Perwakilan BPKP Sumatera Utara dari

belanja modal.

Perbandingan realisasi belanja per TA 2013 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 7

Perbandingan realisasi Belanja per TA 2013 dan 2012

Kode Jenis

Belanja

Uraian JenisBelanja

TA 2013 TA 2012 Rp %

51 Belanja Pegawai 11,859,491,876 11,201,702,853 657,789,023 5.87

52 Belanja Barang 8,730,690,071 9,096,176,890 (365,486,819) -4.02

53 Belanja Modal 561,937,427 303,978,350 257,959,077 84.86

Jumlah 21,152,119,374 20,601,858,093 550,261,281 2.67

Realisasi Belanja (Rp) Naik/ (Turun)

Page 64: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 20 -

Belanja Pegawai

Rp

11.859.491.876,-

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara pada TA 2013

meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, uang makan, dan Belanja Lembur. Realisasi

Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar

Rp.11.859.491.876. dan Rp.11.201.702.853. Berdasarkan Tabel, realisasi belanja TA 2013

mengalami kenaikan sebesar 5,87% dari realisasi belanja TA 2012. Hal ini disebabkan

antara lain adanya mutasi masuk pegawai dan kenaikan gaji pokok pegawai dari periode

sebelumnya.

Tabel 8

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

Uraian TA 2013 TA 2012 Naik/ (Turun) %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 11,681,429,176 11,012,685,730 668,743,446 6.07

Belanja Lembur 200,079,000 197,498,000 2,581,000 1.31

Realisasi Belanja Bruto 11,881,508,176 11,210,183,730 671,324,446 5.99 Pengembalian Belanja 22,016,300 8,480,877 13,535,423 159.60

Realisasi Belanja Netto 11,859,491,876 11,201,702,853 657,789,023 5.87

Page 65: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 21 -

Belanja Barang

Rp

8.730.810.071,-

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar

Rp.8.730.810.071 dan Rp.9.096.176.890. Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang

TA 2013 mengalami penurunan 4,00 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2012. Hal

ini disebabkan antara lain adanya efisiensi dalam pelaksanaan belanja negara dalam

bentuk pemotongan anggaran perjalanan dinas pegawai tahun 2013.

Tabel 9

Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

Uraian TA 2013 TA 2012 Naik/ (Turun) %

Belanja barang operasional 1,210,705,909 1,222,453,909 (11,748,000) (0.97)

Belanja barang non operasional 744,095,935 877,568,550 (133,472,615) (17.94)

Belanja jasa 334,415,925 291,597,024 42,818,901 12.80

Belanja Pemeliharaan 696,180,069 596,354,595 99,825,474 14.34

Belanja perjalanan dalam negeri 5,745,412,233 6,149,434,205 (404,021,972) (7.03)

Realisasi Belanja Bruto 8,730,810,071 9,137,408,283 (406,598,212) (4.66)

Pengembalian Belanja (120,000) (43,231,393) - - Realisasi Belanja Netto 8,730,690,071 9,094,176,890 (363,486,819) (4.00)

Belanja Modal

Rp

561.937.427,-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.561.937.427 dan

TA 2012 sebesar Rp.303.978.350. Kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar 84,86

persen antara lain disebabkan adanya penambahan aset dan nilai aset Perwakilan

BPKP Sumatera Utara dari DIPA perwakilan. Rincian Belanja Modal disajikan dalam

tabel berikut ini

Page 66: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 22 -

Tabel 10

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012

UraianRealisasi TA 2013

(Rp)Realisasi TA 2012

(Rp)Naik/ (Turun) %

Belanja Modal Tanah - - - -

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 463,337,427 155,462,000 307,875,427 198.04

Belanja Penambah Nilai Gedung dan Bangunan

98,600,000 98,935,000 (335,000) (0.34)

Belanja Modal Lainnya - 49,581,350 (49,581,350)

Realisasi Belanja Bruto 561,937,427 303,978,350 257,959,077 84.86

Pengembalian Belanja - - - - Realisasi Belanja Netto 561,937,427 303,978,350 257,959,077 84.86

Rincian belanja modal pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai

berikut:

Page 67: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 23 -

Nama Aset Unit Nilai

Pembelian Meubelair/ peralatan

kantor 46 Meja rapat 1 4,200,000

Kursi kerja 20 14,640,000

Lemari arsip besi 18 39,528,000

Lemari arsip kayu 1 4,788,000

papan pengumuman 1 1,971,000

AC 4 23,200,000

white board 1 1,100,000

pajak 8,129,727

97,556,727

Alat pengolah data 22 PC HP 1 9,285,000

PC HP P2 4unit 23,940,000

Printer HP 7 7,392,000

Scanner 5 3,800,000

HD Ext. 2 2,220,000

Laptop sony 3 26,040,000

PPN 7,267,700

79,944,700

Pembelian Meubelair/ peralatan

kantor 23 Filling kabinet 4 117,763,636

camera dslr 1 8,890,000

Lensa camera 1 12,119,545

Sice 5 19,454,091

Kursi direktur 3 5,181,818

TV lcd 4 14,290,909

Scanner 2 4,836,364

Penghancur kertas 1 2,709,091

LCD proyektor 1 5,772,727

Toa 1 8,072,727

PPN 19,909,091

219,000,000

Pembelian Meubelair/ peralatan

kantor 11 Lenovo 2 unit 12,600,000

Projector epson 1 unit 17,600,000

AC 3 unit 17,400,000

Kursi direktur 1 unit 2,850,000

Sice 1 unit 4,070,000

Lemari besi 3 unit 6,240,000

PPN 6,076,000

66,836,000

Rehab rumah dinas 6

Rehab rumah dinas 6

unit 98,600,000

561,937,427 TOTAL

Page 68: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 23 -

Aset Lancar Rp.

216.029.885,-

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar

Rp.216.029.885 dan Rp.328.985.584.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki

untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera utara per 31 Desember 2013 disajikan

dalam tabel berikut:

Tabel 11

Rincian Aset Lancar

No Aset Lancar TA 2013 TA 2012

1 Persediaan 216,029,885 328,985,584

216,029,885 328,985,584 Jumlah Aset Lancar

Persediaan

Rp.216.029.885,-

C.1.1 Persediaan

Persediaan TA 2013 dan TA 2012 adalah sebesar Rp.216.029.885,- dan Rp 328.985.584,-

mengalami penurunan sebesar Rp. 112.955.699,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam

bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan

maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan TA 2013 dan TA 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 12

Rincian Persediaan

Uraian 31 Desember 2013 31 Desember 2012Kenaikan/

Penurunan

Barang Konsumsi 175,953,350Rp 289,927,600Rp (113,974,250)Rp

Bahan untuk Pemeliharaan 6,695,000Rp 9,030,000Rp (2,335,000)Rp

Bahan Baku 1,265,000Rp 5,895,000Rp (4,630,000)Rp

Persediaan Lainnya 32,116,535Rp 24,132,984Rp 7,983,551Rp

Jumlah 216,029,885Rp 328,985,584Rp (112,955,699)Rp

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Page 69: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 24 -

Nilai Aset Tetap Rp.

93.015.959.611,-

C.2 Aset Tetap

Nilai asset tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp.93.015.959.611,- dan

Rp.108.512.231.716 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 13

Rincian Aset Tetap

No. Uraian 31 Desember 2013 31 Desember 20121 Tanah 66,726,722,433Rp 66,726,722,433Rp 2 Peralatan dan Mesin 6,493,561,427Rp 5,736,490,098Rp 3 Gedung dan Bangunan 35,700,878,283Rp 35,602,278,283Rp 4 Jalan Irigasi dan Jaringan 386,632,989Rp 386,632,989Rp 5 Aset Tetap Lainnya 60,107,913Rp 60,107,913Rp 6 KDP -Rp -Rp

109,367,903,045Rp 108,512,231,716Rp 7 Akumulasi Penyusutan (16,351,943,434)Rp -Rp

93,015,959,611Rp 108,512,231,716Rp

Jumlah

Jumlah

Nilai Tanah

Rp.66.726.722.433,-

C.2.1 Tanah

Nilai perolehan Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Utara per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp. 66.726.722.433,- Tidak terdapat

perubahan nilai maupun luas tanah dalam periode tahun 2013. Aset berupa tanah tersebut

terletak di Jalan Gatot Subroto,Jalan Borobudur, Komplek Sunggal, Komplek Selayang, dan

Komplek Mandala.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2013 terdiri dari:

Page 70: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 25 -

Tabel 14

Rincian Saldo Tanah

No KIB Luas (m2) Nilai

11 (tanah untuk bangunan

tempat kerja)15110 46,683,224,993Rp

22(tanah bangunan perumahan

tempat tinggal)18615 15,675,319,200Rp

33(tanah bangunan perumahan

tempat tinggal)679 306,364,800Rp

4 4(tanah bangunan perumahan

tempat tinggal)1785 1,158,465,000Rp

55(tanah bangunan perumahan

tempat tinggal)331 66,312,540Rp

66(tanah bangunan perumahan

tempat tinggal)758 701,684,000Rp

77(tanah bangunan perumahan

tempat tinggal)915 343,179,900Rp

88(tanah bangunan perumahan

tempat tinggal)306 1,792,172,000Rp

Jumlah 38499 66,726,722,433Rp

Nilai Peralatan dan

Mesin

Rp.6.493.561.427,-

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

Rp.6.493.561.427. dan Rp5.736.490.098.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012 5,736,490,098

Mutasi Masuk

-Pembelian 463,337,427

-Reklasifikasi masuk 104,036,434

-transfer masuk (mobil) 272,860,000

-transfer masuk (PC) 20,873,902

Mutasi Keluar

-Reklasifikasi keluar (104,036,434)

Saldo per 31 Desember 2013 6,493,561,427

Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2013 (5,845,540,598)

Nilai Buku Per 31 Desember 2013 648,020,829

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Transfer masuk alat angkutan bermotor dari kantor pusat 1 unit dengan nilai Rp.

272.860.000,- dengan BA-718/SU05/3/2013.

2. Pembelian meubelair/ peralatan kantor 46 unit senilai Rp.97.556.727

Page 71: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 26 -

3. Pembelian alat pengolah data 22 unit senilai Rp.79.944.700

4. Pembelian meubelair/ peralatan kantor 23 unit senilai Rp.219.000.000

5. Pembelian meubelair/ peralatan kantor 11 unit senilai Rp.66.836.000

6. Transfer masuk dari pusinfowas BPKP pusat berupa 2 unit alat pengolah data senilai

Rp.20.873.902,- dengan BA-803/IP5/3/2013

7. Reklas masuk dan keluar peralatan kantor/meubelair 58 unit senilai Rp.104.036.434

karena adanya kesalahan kodefikasi barang sesuai dengan surat nomor S-

2142/PW02/1/2013 tanggal 11 Desember 2013.

Nilai Gedung dan

Bangunan

Rp.35.700.878.283,-

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp.35.700.878.283,-

dan Rp.35.602.278.283,-. Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012 35,602,278,283

Mutasi Masuk

-Pengembangan 98,600,000

Saldo per 31 Desember 2013 35,700,878,283

Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2013 (10,392,578,535)

Nilai Buku Per 31 Desember 2013 25,308,299,748

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

Penambahan nilai gedung sebesar Rp 98. 600.000,- berasal dari rehabilitasi 6 unit rumah

negara golongan I Perwakilan BPKP Sumatera Utara, dengan rincian:

Rincian Rehabilitasi Rumah

No Jenis Nilai

1 1 unit rumah negara gol.II tipe C 42,884,000Rp

2 3 unit rumah negara gol.II tipe B 15,182,000Rp

3 2 unit rumah negara gol.II tipe D 40,534,000Rp

JUMLAH 98,600,000Rp

Nilai Jalan, Irigasi dan

Jaringan Rp.

386.632.989,-

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

Rp.386.632.989,- . Tidak terdapatr perubahan mutasi terhadap jalan, irigasi, dan jaringan

selama tahun 2013.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Page 72: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 27 -

Saldo per 31 Desember 2012 386,632,989

Mutasi Masuk

Saldo per 31 Desember 2013 386,632,989

Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2013 (113,824,301)

Nilai Buku Per 31 Desember 2013 272,808,688

Nilai Aset Tetap Lainnya

Rp.60.107.913,-

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset tetap

lainnya dan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp.60.107.913,- Aset tetap lainnya di

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah dalam bentuk buku cetak perpustakaan.

Tidak terdapat akumulasi penyusutan pada aset tetap lainnya.

Mutasi nilai Aset tetap lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012 60,107,913

Mutasi Masuk

Saldo per 31 Desember 2013 60,107,913

Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2013 -

Nilai Buku Per 31 Desember 2013 60,107,913

Nilai Penyusutan Aset

Tetap

Rp.16.351.943.434

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-

masing Rp. 16.351.943.434,00. dan Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan

kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31

Desember 2013disajikan pada Tabel 23.

Tabel 15

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap Nilai Perolehan Penyusutan Nilai Buku

Tanah 66,726,722,433Rp -Rp 66,726,722,433Rp

Peralatan dan Mesin 6,493,561,427Rp 5,845,540,598Rp 648,020,829Rp

Gedung dan Bangunan 35,700,878,283Rp 10,392,578,535Rp 25,308,299,748Rp

jalan, Irigasi, jaringan 386,632,989Rp 113,824,301Rp 272,808,688Rp

Aset tetap lainnya 60,107,913Rp -Rp 60,107,913Rp

Konstruksi dalam pengerjaan -Rp -Rp -Rp

Jumlah 109,367,903,045Rp 16,351,943,434Rp 93,015,959,611Rp

Page 73: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 28 -

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka

Pendek Rp 36.215.458,-

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar

Rp.36.215.458,- dan Rp.49.212.431,- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok

kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan.

Rincian kewajiban jangka pendek pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tahun 2013

terdiri atas Utang kepada Pihak ketiga sebesar Rp. 36.215.458,00

Nilai Utang kepada

Pihak Ketiga Rp.

36.215.458.-

C.3.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar

Rp.36.215.458,- dan Rp.29.170.764. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih

harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga

lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian utang kepada pihak ketiga pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tahun 2013

adalah sebagi berikut:

Tabel 16

Rincian Utang pada Pihak ke-3

No Uraian Jumlah Penjelasan

1Belanja Pegawai yang masih harus

dibayar12,031,236

Kurang gaji an. Jivati Peni dkk

2 Belanja barang yang masih harus dibayar 2,942,900 Tagihan air bulan Desember 2013

3 Belanja barang yang masih harus dibayar 2,307,322 Tagihan telpon bulan Desember 2013

4 Belanja barang yang masih harus dibayar 18,934,000 Tagihan listrik bulan Desember 2013

36,215,458 JUMLAH UTANG PADA PIHAK KE-3

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada 31 Desember 2012 sebesar Rp. 29.170.764,- telah

diselesaikan pembayaran dan penyalurannya kepada pihak ketiga yang berhak pada periode

triwulan I TA 2013.

Nilai Pendapatan

diterima di muka Rp.0,-

C.3.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp 0,-. dan

Rp.20.041.667. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke

Page 74: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 29 -

kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Pendapatan di terima dimuka pada kantor perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah

dalam bentuk sewa ATM sesuai dengan surat nomor: PRJ-1142/PW02/1/2012 yang

perjanjiannya berakhir pada Desember 2013.

EKUITAS

Nilai Ekuitas Dana

Lancar Rp.179.814.427

C.4 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di

Kewajiban Jangka Pendek. Rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 31

Desember 2012 tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 17

Rincian ekuitas dana lancar

No Aset Lancar TA 2013 TA 2012

1 Cadangan Persediaan 216,029,885 328,985,584

2

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran

utang jangka pendek (36,215,458) (29,170,764)

3 Barang/ jasa yang harus diserahkan - (20,041,667)

179,814,427 279,773,153 TOTAL

Cadangan Persediaan

Rp.216.029.885,-

C.4.1. Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 masingmasing sebesar

Rp.216.029.885,00 dan Rp.328.985.584,00

Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara dalam bentuk persediaan.

Dana yang Harus

disediakan untuk

Pembayaran Utang

Jangka Pendek

Rp.36.215.458,-

C.4.2. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek disajikan per 31

Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp.36.215.458,00 dan Rp.29.170.764.

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari

ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Barang/Jasa yang Harus

Diserahkan Rp.0,-

C.4.3. Barang/Jasa yang Harus Diserahkan

Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar

Rp.0,-. dan Rp.20.041.667,00.

Page 75: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 30 -

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa

yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Nilai Ekuitas Dana

Diinvestasikan dalam

aset tetap

Rp.93.015.959.611,-

C.5 Ekuitas Dana Investasi

C.5.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-

masing sebesar Rp.93.015.959.611,- dan Rp.108.512.231.716,-. Diinvestasikan dalam Aset

Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

No Belanja 2012

1 Tagihan Listrik, Telepon, dan Air 24,184,222Rp

2 Pembayaran kurang gaji an.Jivati dkk 12,031,236Rp

D.2 INFORMASI REVISI ANGGARAN

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selama TA 2013 telah beberapa kali melakukan

revisi anggaran. Rincian revisi anggaran yang menyebabkan perubahan anggaran secara

signifikan adalah seperti berikut:

Tabel 18

Revisi Anggaran

Program

Semula Revisi Kenaikan/ Penurunan

089.01.01 17,347,587,000 17,093,947,000 253,640,000Rp

089.01.02 278,000,000 278,000,000 -Rp

089.01.06 4,988,846,000 4,988,846,000 -Rp

JUMLAH 22,614,433,000Rp 22,360,793,000Rp 253,640,000.00Rp

089.01.01 17,093,947,000 16,593,947,000 500,000,000Rp

089.01.02 278,000,000 278,000,000 -Rp

089.01.06 4,988,846,000 4,988,846,000 -Rp

JUMLAH 22,360,793,000Rp 21,860,793,000Rp 500,000,000.00Rp

Anggaran

Revisi Ke-

Revisi ke-3

Revisi ke-6

D.3 DANA MITRA KERJA

Dana Mitra Kerja di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2013 adalah

sejumlah Rp 3.742.479.800.,-

Page 76: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 31 -

Dengan rincian sebagi berikut:

Tabel 19

Rincian Dana Mitra Kerja

Bidang PP LHP REALISASI DANA

IPP 91 91 1,180,038,760

APD 86 86 2,089,114,000

AN 20 20 473,327,040

INVEST - - -

JUMLAH 197 197 3,742,479,800

Mekanisme pertanggungjawaban DMK seluruhnya dikelola oleh pihak K/L ataupun Pemda yang

bersangkutan.

D.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara adalah

1) REKENING PEMERINTAH

Nama Rekening : Bendahara Pengeluaran Perwakilan

BPKP Sumatera Utara

Kode Satker : 450567

Jenis Rekening : Giro

No. Rekening : 0336.01.000865.30.6

Rek. An : Bendahara Pengeluaran Perwakilan

BPKP Sumatera Utara

Nama Bank/Kantor Pos : Bank BRI KC Inskandar Muda

Saldo Per 31 Desember 2013

(Kas dan Setara Kas)

: 0,-

D.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN.

Berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor: KEP-

213/PW02/1/2013 Tentang Pununjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran

Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2013 tanggal 23 Mei 2013 telah dilakukan penggantian sebagai berikut

• Semula

Page 77: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA...PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013 Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122KATA

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember TA 2013

- 32 -

Kuasa Penggunan Anggaran : Drs. Bonny Anang Dwijanto

Pejabat Pembuat Komitmen : Ikhwansyah

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Darmawan

Bendahara : Sri Girdar

• Menjadi

Kuasa Penggunan Anggaran : Drs. Bonny Anang Dwijanto

Pejabat Pembuat Komitmen : Ikhwansyah

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Sutikno

Bendahara : Sri Girdar

Kepala Perwakilan,

Mulyana

NIP. 19621122 198302 1 001