Peta Wilayah Rawan Banjir dan Genangan

Oleh : Gatot Irianto

Fakta menunjukkan, sebagian kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta,

Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan, ada di hilir sungai dan tidak satu pun yang terbebas dari banjir dan genangan. Bahkan, hasil pemantauan menunjukkan, intensitas dan frekuensi banjir dan genangan di kota-kota itu cenderung meningkat. Wilayah banjir dan genangan yang sebelumnya menjadi monopoli kota-kota besar kini sudah merambah ke daerah yang sebelumnya tidak pernah mengalami masalah banjir dan genangan, seperti terjadi di Aceh dan Nias. Lebih ekstrem lagi, kondisi itu terjadi pada tahun El Nio (tahun kering) dengan intensitas lemah, seperti tahun 2002.

Meningkatnya ancaman banjir dan genangan juga dapat dilihat di Jakarta. Bila

terjadi hujan dalam satu hari dengan intensitas tinggi dan durasi di atas lima jam, maka di beberapa wilayah Jakarta sudah mulai tergenang dan arus lalu lintas sudah terganggu. Anehnya, meski tiap tahun didera, diancam banjir dan genangan, tidak satu pun program nyata, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, maupun kota, yang terukur (measurable) untuk mereduksi bahaya itu. Kalaupun ada program, sifatnya parsial dan tidak menyentuh esensi persoalan. Masyarakat hanya geram terhadap pemimpinnya saat terjadi banjir dan genangan, setelah itu tuntutan lenyap bagai ditelan bumi.

Bisa dibandingkan dengan negara-negara maju di Eropa, seperti Perancis,

Jerman, Inggris, bahkan Irlandia yang relatif miskin, yang begitu care terhadap warganya, sehingga mereka tidak hanya memasang sistem peringatan dini tentang banjir (early warning system for flood), tetapi juga membuat peta evakuasi (evacuation plan), sekaligus sosialisasinya. Untuk meningkatkan tanggung jawab publiknya, pejabat terkait harus siap mempertanggungjawabkannya di depan tribunal bila terjadi banjir dan menelan korban jiwa. Wilayah yang kena banjir akan divalidasi bersama tim independen, apakah zona pembangunan untuk permukiman ada di luar wilayah rawan banjir dan genangan atau tidak. Sehingga, pemberian izin bangunan akan amat hati-hati karena ada pertanggungjawaban publik bila terjadi banjir dan genangan di kemudian hari.

Sementara itu, di Indonesia, pertanggung-jawaban publik hampir tidak ada.

Kebanjiran dan genangan yang banyak menelan korban jiwa, harta, dan menimbulkan trauma masyarakat dianggap musibah, sehingga tidak ada satu instansi yang harus dimintai pertanggungjawaban publik. Ironisnya, saat terjadi banjir pada Februari 2002, hampir semua sektor mengusulkan program, seperti, pembuatan sudetan dan memecah awan yang biayanya amat besar. Padahal, secara faktual, semua itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat, karena akhirnya rakyat yang harus menanggung beban itu.

Pertanyaannya, strategi apa yang harus diprogram untuk menekan risiko banjir

dan genangan agar penanggulangan banjir dan genangan lebih terprogram?

Penyusunan peta wilayah rawan banjir dan genangan merupakan salah satu jawabannya.

Peta wilayah rawan banjir dan genangan

Untuk menyusun peta rawan banjir dan genangan, diperlukan kuantifikasi besaran (magnitude) banjir dan genangan yang meliputi luas areal, tinggi, dan lamanya genangan, yang direpresentasikan dalam bentuk peta. Pemantauan kemungkinan perubahan magnitude banjir dan genangan akibat fluktuasi masukan (input) curah hujan dapat dikuantifikasi dan diprediksi dampaknya bila: (1) hubungan antara intensitas dan lama hujan atas magnitude banjir dan genangan (luas, tinggi, dan lama genangan) dapat diformulasikan; (2) perubahan magnitude banjir dan genangan (luas, tinggi, dan lama genangan) pada skenario tahun La Nia normal dan El Nio dapat direpresentasikan.

Hubungan intensitas dan lama hujan terhadap perubahan magnitude banjir dan

genangan diperlukan untuk memprediksi fluktuasi wilayah yang rawan banjir dan genangan. Selanjutnya, informasi itu dapat bermanfaat untuk menyampaikan sistem peringatan dini tentang banjir dan genangan yang sampai saat ini belum dimiliki Indonesia. Sedangkan prediksi perubahan luas areal, tinggi genangan, dan lama genangan maksimum yang mungkin terjadi pada skenario tahun La Nia dan El Nio dapat digunakan sebagai alat bantu pengambil keputusan (decision support system) dalam mengintegrasikan penanggulangan banjir dan genangan dalam perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mereduksi risiko banjir dan genangan.

Mengapa skenario banjir dan genangan pada tahun El Nio harus dilakukan?

Apakah pada tahun El Nio yang umumnya ditandai dengan penurunan curah hujan berpeluang terjadi banjir dan genangan? Demikian penjelasannya, terjadinya penurunan curah hujan tahunan seperti pada tahun 2002 dan meningkatnya lama musim kemarau akan berakibat singkatnya musim hujan. Meskipun volume air hujan mengalami penurunan, karena lama musim hujan yang singkat, maka intensitas hujannya menjadi amat tinggi dengan durasi singkat.

Akibatnya, kemampuan tanah dan tanaman untuk menyerap air amat terbatas

sehingga bahaya banjir dan genangan yang ditimbulkan akan amat luar biasa, bahkan bisa melebihi tahun La Nia. Lebih jauh, pada tahun El Nio banyak tanaman dan semak mati akibat kekeringan, sehingga kemampuan menahan laju aliran permukaan dan mengintersepsi tajuk pada awal musim hujan sangat terbatas. Oleh karena itu, sebagian besar volume air hujan akan menimbulkan banjir dan genangan di hilir.

Untuk keperluan pembuatan peta wilayah rawan banjir dan genangan,

diperlukan rekaman data citra satelit secara series. Dengan demikian, informasi menurut ruang dan waktu yang dikumpulkan dapat dipantau secara utuh dan diinterpretasi dengan jujur (fair). Berdasarkan pengalaman penggunaan citra satelit Landsat TM yang mempunyai resolusi spasial 30 x 30 meter dengan periode rekaman gambar dua kali dalam satu bulan yang divalidasi di lapangan, direkomendasikan dalam penyusunan peta wilayah rawan banjir dan genangan.

Penggunaan citra mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode klasik, karena dengan citra, deliniasi awal wilayah banjir dan genangan akan mudah dilakukan sebelum divalidasi di lapangan. Wilayah yang tergenang dan kebanjiran mempunyai respons spektral yang berbeda (umumnya terlihat gelap) dibandingkan wilayah yang tak tergenang (terlihat terang/merah). Peta wilayah rawan banjir dan genangan ini akan lebih powerfull bila dapat ditumpangtepat (superimpose) dengan peta jaringan hidrologi sungai (hydrological network), peta topografi, karena dengan demikian dapat dipantau wilayah yang berpotensi mengalami genangan berikutnya bila debit sungai atau curah hujan terus meningkat.

Lebih jauh, wilayah penyumbang air utama dapat dirunut sehingga dapat

dirancang strategi antisipasinya. Pendekatan ini selain akurat, juga akan mengurangi pemborosan tenaga, waktu, dan biaya. Bahkan, dengan telah tersedianya citra dengan resolusi tinggi (1 x 1 meter), maka tingkat ketelitian peta wilayah banjir dan genangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Prototipe peta wilayah banjir dan genangan ini sudah berhasil dilakukan untuk daerah aliran sungai (DAS) Brantas, dan secara ilmiah tentu dapat dilakukan untuk DAS Ciliwung untuk Jakarta, DAS Kali Garang untuk Semarang, dan DAS lain yang memerlukannya.

Pembuatan peta wilayah rawan banjir dan genangan ini akan lebih efisien bila

dilakukan di tingkat nasional, karena: (1) seringkali antarwilayah ada dalam cakupan citra, sehingga pemanfaatan citra dapat dilakukan bersama (multiple users); (2) citra yang sama dapat digunakan untuk berbagai keperluan (multiple purposes), misalnya citra landsat dapat digunakan untuk pertanian (memantau kekeringan), kebanjiran (Kimpraswil) dan kebakaran hutan (Kehutanan), bahkan untuk memantau potensi sumberdaya alam.

Manfaat peta wilayah

Di lapangan, peta wilayah rawan banjir dan kekeringan yang disajikan menurut ruang (spasial) dan waktu (temporal) amat besar manfaatnya, antara lain untuk: (1) zonasi wilayah rawan/endemik kebanjiran dan genangan secara akurat; (2) kecenderungan perubahan magnitude banjir dan genangan dalam DAS akibat alih fungsi lahan; (3) memantau hasil tindakan penanggulangan banjir dan genangan yang telah dilakukan; dan (4) menyusun strategi alokasi bantuan tanggap darurat apabila terjadi banjir dan genangan.

Manfaat pertama, zonasi wilayah banjir dan genangan secara transparan dapat

digunakan untuk memberikan peringatan (warning) bagi masyarakat yang bermukim di wilayah itu tentang bahaya banjir dan genangan. Bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan atau kota dapat digunakan dalam menyusun rencana (plan) relokasi penduduk, dan sebagai pedoman dalam pemberian izin mendirikan bangunan. Lebih jauh, zoning juga dapat memberi petunjuk bagi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Manfaat kedua, kecenderungan perubahan/ peningkatan magnitude banjir dan

genangan dapat dijadikan acuan tentang daya dukung DAS akibat alih guna lahan. Paling tidak, dapat diestimasi berapa persen dan di mana alih guna lahan dari lahan berpenutup vegetasi ke lahan berpenutup permanen masih dapat ditoleransikan.

Manfaat ketiga, peta wilayah rawan banjir dan genangan yang diperbarui (update) akan dapat memantau apakah tindakan penanggulangan banjir dan genangan yang dilakukan sudah memberi hasil nyata atau tidak. Dengan kata lain, peta wilayah rawan banjir dan genangan dapat dijadikan alat evaluasi implementasi program penanggulangan banjir dan genangan yang telah dan akan dilakukan.

Manfaat keempat, tersedianya peta wilayah rawan banjir dan genangan dapat

meminimalkan kesalahan alokasi dana untuk penanggulangan banjir maupun penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, peluang terjadinya penumpukan bantuan sosial yang sering terjadi selama ini dapat diantisipasi lebih dini.

Pertanyaan terakhir, maukah pemerintah melakukan itu agar penanggulangan

banjir dan kekeringan dapat dilakukan lebih terencana?

Gatot Irianto, PhD

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Telah dimuat pada Surat Kabar harian Kompas edisi Senin, 16 Desember 2002)