Embed Size (px)
DESCRIPTION
kklslskoekksl
Citation preview
BAB 2
FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA
DALAM NKRI
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN………………………………………………………………
Latar Belakang……………………………………………………………
Permasalahan Dan Identifikasi Masalah……………………………………
Tujuan Diskusi Kelompok…………………………………………………
Metode Diskusi Kelompok…………………………………………………
BAB 2. MAKNA, MANFAAT, FUNGSI,
CABANG FILSAFAT…………………………………………………………
Makna Filsafat………………………………………………………………
Manfaat Filsafat……………………………………………………………
Fungsi Filsafat………………………………………………………………
Cabang-Cabang Filsafat……………………………………………………
BAB 3. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
DAN IMPLEMENTASI PANCASILA
Fungsi Filsafat Pancasila Dan Keberadaan Pancasila………………………
Fungsi Filsafat Pancasila………………………………………………
Keberadaan Pancasila…………………………………………………
Prinsip-Prinsip Filsafat Pancasila Dan Kesatuan Sila-Sila Pancasila………
Prinsip-Prinsip Filsafat Pancasila……………………………………….
Kesatuan Sila-Sila Pancasila……………………………………………
Implementasi Pancasila……………………………………………………..
Latar Belakang Pancasila Sebagai Dasar Negara………………………
Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara………………………
Pancasila Dalam Sejarah……………………………………………………
Pancasila Dalam Dokumen Sejarah…………………………………….
Eka Prasetya Pancakarsa………………………………………………..
BAB 4. MAKNA PANCASILA DAN PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA……………………………………………..
Makna Pancasila……………………………………………………………
Pancasila Sebagai Ideologi Negara…………………………………………
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka……………………………………
Pengertian Ideologi Terbuka……………………………………………
BAB 5. MACAM-MACAM IDEOLOGI……………………………………………….
Liberalisme, Kapitalisme, Dan Kolonialisme………………………………
Liberalisme……………………………………………………………
Kapitalisme……………………………………………………………..
Kolonialisme……………………………………………………………
Marxisme, Sosialisme, Fasisme, Dan Mazisme……………………………
Marxisme……………………………………………………………….
Sosialisme………………………………………………………………
Fasisme…………………………………………………………………
Mazisme………………………………………………………………..
BAB 6. PENUTUP
Kesimpulan…………………………………………………………………
Saran-Saran…………………………………………………………………
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN :
Jadwal Penyusunan Materi Diskusi Kelompok
Nama dan Nim Anggota Kelompok
FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA
DALAM NKRI
PENANGGUNG JAWAB YURIDIS MATERI
NURDIANA
I31112052
KETUA KELAS SEKRETARIS
RONALDO ADI PUTRA ADRIATI
NIM. I31112026 NIM. I311120
DOSEN PENGAMPUH
BAMBANG
NIP.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam senantiasa
tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Berkat kudrat dan iradat-
Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan makalah yang membahas tentang “FILSAFAT
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DALAM NKRI”.
Makalah ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Program
Studi S1 Ilmu Keperawatan semester I.
Dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, bimbingan dan
arahan kepada penyusun sehingga laporan ini dapat diselesaikan.
Dalam makalah ini kami menyadari masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala saran
dan kritik guna perbaikan dan kesempurnaan sangat kami nantikan. Semoga makalah ini
dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya.
Pontianak, 7 Januari 2013
Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Filsafat adalah cinta akan kebijakan atau hakekat kebenaran. Berfilsafat artinya berfikir
sedalam-dalamnya (merenung) terhadap suatu metodik, sistematis, menyeluruh, dan universal
untuk mencari hakikat sesuatu. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti
produk, filsafat sebagai pandangan hidup dan filsafat dalam arti praktis. Hal ini berarti bahwa
Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap,
tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan berbangsa,
bernegara bagi warga Negara Indonesia dimanapun mere berada.
Filsafat pancasila dapat diartikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang pancasila
sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-
pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh.
Artinya pancasila merupakan satu ideologi yang dianut oleh Negara atau pemerintah dan
rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang ataupun sesuatu
golongan tertentu. Sebagai filsafat atau dasar kerohanian Negara, yang meruapakn cita-cita
bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan, yang mewujudkan kenyataan dalam
penyelenggaraan hidup kenegaraan kebangsaan dan kemasyarakatan kita.
Nilai-Nilai Pancasila Menjadi Dasar Dan Arah Keseimbangan Antara Hak Dan
Kewajiban Asasi Manusia. Nilai-nilai dari sila-sila pancasila terkandung beberapa hubungan
manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu ;
Hubungan vertikal. Hubungan manusia dengan Tuhan YME sebagai penjelmaan dari
nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam hubungan ini manusia mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan perintahnya dan menjauhi laranganya.
Hubungan Horizontal. Hubungan manusia dengan sesamanya baik dalam fungsinya
sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara. Hubungan Alamiah. Hubungan
manusia dengan alam sekitar yang meliputi hewan, tumbuhan dan alam dengan segala
kekayaannya. Namun pada kenyataannya banyak yang telah melupakan makna dari pancasila
itu sendiri untuk itu pada kesempatan ini kami akan membahas mengapa pancasila akhirnya
ditetapkan sebagai ideologi bangsa Indonesia.
B. Permasalahan dan Identifikasi Masalah
Menjelaskan secara rinci mengenai pancasila sebagai filsafat dan ideologi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
Apa itu filsafat?
Bagaimana pancasila sebagai system filsafat dan implementasinya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara?
Bagaimana pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia?
Apa saja macam-macam ideologi selain pancasila?
C. Tujuan Diskusi Kelompok
Adapun tujuan diskusi pembuatan makalah ini untuk menambah wawasan sesama
mahasiswa agar lebih memahami nilai-nilai dalam pancasila dan nantinya dapat
menyelesaikan masalah-masalah sosial sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.
D. Metode diskusi kelompok
Adapun metode diskusi kelompok yang kami lakukan sebagai berikut:
Tukar pendapat
Tanya jawab
Evaluasi
BAB II
Makna dan Manfaat Filsafat Ilmu
Filsafat Ilmu adalah suatu bidang studi filsafat yang obyek materinya berupa ilmu
pengetahuan dalam berbagai jenis dan perwujudannya. Jadi meliputi prulalitas ilmu
pengetahuan. Sementara objek formalnya yaitu berupa hakekat ilmu pengetahuan. Jadi
Filsafat Ilmu merupakan suatu pengetahuan yang benar secara hakiki mengenai objek
pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan atau sudut pandang metode atau sistem yang
filosofis.
Bervariasinya objek materinya, jika dicermati mengandungidentitas yang saling berdekatan
atau identik antara yang satu dengan yang lainnya. Sedemikian rupa sehingga semua objek itu
berada dalam suatu hubungan yang sistematik dan takterpisahkan.Akibatnya,pemahaman
mengenai suatu hal mengharuskan pertimbangan-pertimbangan terhadap yang lain. Di antara
objektersebut, memberi arti, kedudukan dan fungsi. Dengan demikian dapat dilihat, misalnya
benda-benda alam memberi arti, kedudukan dan fungsi terhadap manusia dan masyarakatnya
serta terhadap Tuhan Sang Pencipta, demikian sebaliknya.Persoalan kemudian adalah
mengapa Filsafat Ilmu itu ada ? dalam hal ini ada dua hal, yaitu factor intern dan ekstern.
Pertama, faktor intern dan ilmu pengetahuan itu sendiri, maksudnya historisitas ilmu
pengetahuan, sampai dewasa ini berkembang menjadi banyak jenis dan semakin pragmatis.
Terdorong oleh penemuan pengetahuan yang pasti kebenarannya, maka dilakukan
pembatasan lingkaran objek (objek formal), dan penggunaan metode dan sistem yang tepat.
Kedua, faktor ekstern yang juga terkait dengan faktor intern, diduga keras penyebabnya
adalah faktor ekstern. Kenyataannya, laju perkembangan manusia sudah tidak imbang lagi
dengan jumlah persediaan sumber daya alam. Maka berkaitan dengan hal itu, diperlukan
pengetahuan yang benar dan pasti, yang bersifat praktis teknis pengetahuan seperti ini dapat
berdaya guna dalam kehidupan manusia.
Kedua faktor tersebut dalam perkembangannya menghasilkan teknologi yang berkemampuan
luar biasa. Agaknya manusia sebagai penghasil teknologi diarahkan menuju kemudahan.
Akan tetapi dibalik semua itu manusia menjadi tamak, serakah dan manusia alpa terhadap
tugasnya. Sebagai khalifah. Bahkan manusia kehilangan moral dan imannya, bersifat
individual, egoistic dan eksploitatif, dalam lingkungan, bahkan terhadap Tuhan. Dengan
kenyataan seperti itu filsafat hadir di tengah keragaman ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam rangka meluruskan sehingga terarah pada pencapaian tujuannya. Karena ilmu
pengetahuan dan teknologi bukan hanya bernilai ilmiah saja melainkan bernilai ilmiah
keilahian.
Dengan demikian, ilmu pengetahuan harus berdasarkan diri pada aspek ontology,
epistemology dan axiology. Dengan demikian filsafat dapat menetralisir kemungkinan-
kemungkinan yang dimunculkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.Berdasar pada uraian-
uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa Filsafat Ilmu hadir dengan memikul tanggung
jawab yang berat, karena di samping menetralisir temuan-temuan ilmu pengetahuan, juga
memikirkan bagaimana ilmu pengetahuan berdaya guna dalam kehidupan manusia.
Selanjutnya apa manfaat Filsafat Ilmu ?
Berbicara di seputar manfaat filsafat, paling tidak, dapat disistematisasikan pada beberapa
poin berikut :
Menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan untuk menuju kemuliaan sehingga mampu
menembus dimensi sekularisme ilmu pengetahuan.
Membentuk dan mengembangkan wawasan epistemology ilmu pengetahuan sehingga
moralitas kesarjanaan, yaitu sifat ilmiah menjadi popular. Dengan demikian iptek dapat
dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepentingan subjek manusia melainkan juga
kepentingan alam sebagai kebutuhan yang menyeluruh.
Tuntutan etis, ilmu pengetahuan dapat dipertangungjawabkan sehingga kehidupan
masyarakat yang adil dan sejahtera dan bahagia dalam kelestarian alam lingkungan
semakin nyata.
Tujuan, fungsi dan manfaat filsafat
Menurut Harold H. Titus, filsafat adalah suatu usaha memahami alam semesta,
maknanya dan nilainya. Apabila tujuan ilmu adalah kontrol, dan tujuan seni adalah
kreativitas, kesempurnaan, bentuk keindahan komunikasi dan ekspresi, maka tujuan filsafat
adalah pengertian dan kebijaksanaan (understanding and wisdom).
Dr Oemar A. Hoesin mengatakan: Ilmu memberi kepada kita pengatahuan, dan filsafat
memberikan hikmah. Filsafat memberikan kepuasan kepada keinginan manusia akan
pengetahuan yang tersusun dengan tertib, akan kebenaran. S. Takdir Alisyahbana menulis
dalam bukunya: filsafat itu dapat memberikan ketenangan pikiran dan kemantapan hati,
sekalipun menghadapi maut. Dalam tujuannya yang tunggal (yaitu kebenaran) itulah letaknya
kebesaran, kemuliaan, malahan kebangsawanan filsafat di antara kerja manusia yang lain.
Kebenaran dalam arti yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya baginya, itulah tujuan yang
tertinggi dan satu-satunya.
Bagi manusia, berfilsafat itu berarti mengatur hidupnya seinsaf-insafnya, senetral-
netralnya dengan perasaan tanggung jawab, yakni tanggung jawab terhadap dasar hidup yang
sedalam-dalamnya, baik Tuhan, alam, atau pun kebenaran. Radhakrishnan dalam bukunya,
History of Philosophy, menyebutkan: Tugasfilsafat bukanlah sekadar mencerminkan
semangat masa ketika kita hidup, melainkan membimbingnya maju. Fungsi filsafat adalah
kreatif, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah dan menuntun pada jalan
baru. Filsafat hendaknya mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk menompang dunia
baru, mencetak manusia-manusia yang menjadikan penggolongan-penggolongan berdasarkan
'nation', ras, dan keyakinan keagamaan mengabdi kepada cita mulia kemanusiaan.
Filsafat tidak ada artinya sama sekali apabila tidak universal, baik dalam ruang
lingkupnya maupun dalam semangatnya. Studi filsafat harus membantu orang-orang untuk
membangun keyakinan keagamaan atas dasar yang matang secara intelektual. Filsafat dapat
mendukung kepercayaan keagamaan seseorang, asal saja kepercayaan tersebut tidak
bergantung pada konsepsi prailmiah yang usang, yang sempit dan yang dogmatis. Urusan
(concerns) utama agama ialah harmoni, pengaturan, ikatan, pengabdian, perdamaian,
kejujuran, pembebasan, dan Tuhan.
Berbeda dengan pendapat Soemadi Soerjabrata, yaitu mempelajari filsafat adalah untuk
mempertajamkan pikiran, maka H. De Vos berpendapat bahwa filsafat tidak hanya cukup
diketahui, tetapi harus dipraktekkan dalam hidup sehari-sehari. Orang mengharapkan bahwa
filsafat akan memberikan kepadanya dasar-dasar pengetahuan, yang dibutuhkan untuk hidup
secara baik. Filsafat harus mengajar manusia, bagaimana ia harus hidup secara baik. Filsafat
harus mengajar manusia, bagaimana ia harus hidup agar dapat menjadi manusia yang baik
dan bahagia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan filsafat adalah mencari
hakikat kebenaran sesuatu, baik dalam logika (kebenaran berpikir), etika (berperilaku),
maupun metafisik (hakikat keaslian).
Manfaat Filsafat Bagi Mahasiswa
Membiasakan diri untuk bersikap kritis.
Membiasakan diri untuk bersikap logis-rasional Opini & argumentasi
Mengembangkan semangat toleransi dalam perbedaan pandangan (pluralitas).
Mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tak kenal lelah.
Manfaat Filsafat bagi Agama
Mengajarkan cara berpikir kritis, sehingga tidak terjebak ke dalam sifat taqlid.
Akal terdiri atas 3 bag: ma’rifatullah, tha’atullah, shobru an-ma’siyatullah.
Dinamika kehidupan terus berkembang, sehingga diperlukan penggunaan akal yg
proporsional. Membuka wawasan berpikir menuju ke arah verstehen (penghayatan).
Akal merupakan salah satu sarana untuk memahami kekuasaan Allah (‘Ulil albaab). Ali-
Imron: 190-191.
Fungsi filsafat
Radhakrishnan dalam bukunya, History of Philosophy, menyebutkan: Fungsi filsafat adalah
kreatif, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah dan menuntun pada jalan
baru. Filsafat hendaknya mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk menompang dunia
baru, mencetak manusia-manusia yang menjadikan penggolongan-penggolongan berdasarkan
‘nation’, ras, dan keyakinan keagamaan mengabdi kepada cita mulia kemanusiaan.
Menurut Harold H. Titus, filsafat adalah suatu usaha memahami alam semesta, maknanya
dan nilainya. Apabila fungsi ilmu adalah kontrol, dan fungsi seni adalah kreativitas,
kesempurnaan, bentuk keindahan komunikasi dan ekspresi, maka fungsi filsafat adalah
pengertian dan kebijaksanaan (understanding and wisdom).
Cabang-cabang filsafat
Telah kita ketahui bahwa filsafat adalah sebagai induk yang mencakup semua ilmu khusus.
Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya ilmu-ilmu khusus itu satu demi satu
memisahkan diri dari induknya, filsafat.
Mula-mula matematika dan fisika melepaskan diri, kemudian diikuti oleh ilmu-ilmu lain.
Adapun psikologi baru pada akhir-akhir ini melepaskan diri dari filsafat, bahkan di beberapa
insitut, psikologi masih terpaut dengan filsafat.
Setelah filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu khusus, ternyata ia tidak mati, tetapi hidup
dengan corak baru sebagai ‘ilmu istimewa’ yang memecahkan masalah yang tidak
terpecahkan oleh ilmu-ilmu khusus.
Yang menjadi pertanyaan ialah : apa sajakah yang masih merupakan bagian dari filsafat
dalam coraknya yang baru ini?
Ahli filsafat biasanya mempunyai pembagian yang berbeda-beda. Coba perhatikan sarjana-
sarjana filsafat di bawah ini:
1. H. De Vos menggolongkan filsafat sebagai berikut:
” metafisika,
” logika,
” ajaran tentang ilmu pengetahuan
” filsafat alam
” filsafat sejarah
” etika,
” estetika, dan
” antropologi.
2. Prof. Albuerey Castell membagi masalah-masalah filsafat menjadi enam bagian, yaitu:
” masalah teologis
” masalah metafisika
” masalah epistomologi
” masalah etika
” masalah politik, dan
” masalah sejarah
3 Dr. Richard H. Popkin dan Dr Avrum Astroll dalam buku mereka, Philosophy Made
Simple, membagi pembahasan mereka ke dalam tujuh bagian, yaitu:
” Section I Ethics
” Section II Political Philosophy
” Section III Metaphysics
” Section IV Philosophy of Religion
” Section V Theory of Knowledge
” Section VI Logics
” Section VII Contemporary Philosophy,
4. Dr. M. J. Langeveld mengatakan: Filsafat adalah ilmu Kesatuan yang terdiri atas tiga
lingkungan masalah:
” lingkungan masalah keadaan (metafisika manusia, alam dan seterusnya)
” lingkungan masalah pengetahuan (teori kebenaran, teori pengetahuan, logika)
” lingkungan masalah nilai (teori nilai etika, estetika yangb ernilai berdasarkan religi)
5. Aristoteles, murid Plato, mengadakan pembagian secara kongkret dan sistematis menjadi
empat cabang, yaitu:
a) Logika. Ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat.
b) Filsafat teoretis. Cabang ini mencangkup:
” ilmu fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam nyata ini,
” ilmu matematika yang mempersoalkan hakikat segala sesuatu dalam kuantitasnya,
” ilmu metafisika yang mempersoalkan hakikat segala sesuatu. Inilah yang paling utama
dari filsafat.
c) Filsafat praktis. Cabang ini mencakup:
” ilmu etika. yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup perseorang
” ilmu ekonomi, yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran di dalam negara.
d) Filsafat poetika (Kesenian).
Dari pandangan para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat dalam coraknya
yang baru ini mempunyai beberapa cabang, yaitu metafisika, logika, etika, estetika,
epistemologi, dan filsafat-filsafat khusus lainnya.
1. Metafisika: filsafat tentang hakikat yang ada di balik fisika, hakikat yang bersifat transenden,
di luar jangkauan pengalaman manusia.
2. Logika: filsafat tentang pikiran yang benar dan yang salah.
3. Etika: filsafat tentang perilaku yang baik dan yang buruk.
4. Estetika: filsafat tentang kreasi yang indah dan yang jelek.
5. Epistomologi: filsafat tentang ilmu pengetahuan.
6. Filsafat-filsafat khusus lainnya: filsafat agama, filsafat manusia, filsafat hukum, filsafat
sejarah, filsafat alam, filsafat pendidikan, dan sebagainya.
A. Fungsi Utama Filsafat Pancasila Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia
1. Filasafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana
tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafat hidup). Dengan
pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang
dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan
tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing
dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-
persoalan di dalam masyarakatnya sendiri, maupun persoalan-persoalan besar umat manusia
dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas
sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-
masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang
makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan
membangun dirinya.
Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-
citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu
bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya pandangan hidup
suatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang
diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.
Disamping itu maka bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia.
pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi
kejiwaan dan watak yang sudah berurat atau berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia.
Ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai
kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dengan alam dalam
hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan
kebahagiaan rohaniah.
Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian
bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini
tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda,
namun dalam tiga buah UUD yang pernah kita miliki yaitu dalam pembukaan UUD 1945,
dalam Mukadimah, dan UUD Sementara Republik Indonesia 1950. Pancasila itu tetap
tercantum didalamnya, Pancasila yang lalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu,
Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan
ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian
negara, dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam dalam
kalbunya rakyat. Oleh karena itu, ia juga merupakan dasar yang mampu mempersatukan
seluruh rakyat Indonesia.
2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945
adalah dikandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun
dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa
dan negara Indonesa yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik
Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan
ekonomi, sosial dan budaya.
Sidang BPUPKI telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara
Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945
Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD RI, Undang-Undang Dasar yang
menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang
menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji
sepanjang masa.
Peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-
persoalan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan perkembangan negara harus
didasarkan atas dan berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan yang bersumber pada UUD
itu disebut peraturan-peraturan organik yang menjadi pelaksanaan dari UUD. Oleh karena
Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar
tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV
Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti
Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan
pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia
haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi
dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang
dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa
Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber huum (sumber huum formal, undang-undang,
kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum).
Di sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalan yang ditempuh oleh
masyarakat dan penyusun peraturan-peraturan oleh negara dan pemerintah Indonesia.
Adalah suatu hal yang membanggakan bahwa Indonesia berdiri di atas fundamen yang kuat,
dasar yang kokoh, yakni Pancasila dasar yang kuat itu bukanlah meniru suatu model yang
didatangkan dari luar negeri.
Dasar negara kita berakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa Indonesia,
Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah air kita
sejak dahulu hingga sekarang. Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak
hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh
bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal dan akan
mempengaruhi hidup dan kehidupan banga dan negara kesatuan Republik Indonesia secara
kekal dan abadi.
3. Pancasila Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia
Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian
Indonesia ialah : Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa
Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah
pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.
Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh
kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana
waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan
berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain (Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda
dan lain-lain) namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Mungkin di
sana-sini, misalnya di daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota kepribadian itu dapat
dipengaruhi oleh unsur-unsur asing, namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup
dalam kepribadiannya sendiri. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-
bangsa lain. Apabila kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan
jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita.
B. Keberadaan Pancasila
1. Pentingnya Ada dan Keberadaan Pancasila
Adanya Pancasila merupakan suatu yang harus diketahui setiap warga negara
Indonesia. Adanya Pancasila bukan merupakan hal yang mudah, Pancasila merupakan konsep
dari pemikiran-pemikiran dan perjuangan dengan melalui proses yang rumit dan panjang.
Oleh sebab itu jika kita mengetahui bagaimana Adanya Pancasila di Indonesia, rasa
nasionalisme dan rasa untuk mengamalkan Pancasila akan tumbuh dan berkembang di diri
kita. Kita akan menghargai bangsa, dan kita akan meneruskan perjuangan-perjuangan para
pahlawan kita untuk mengamalkan Pancasila agar mencapai negara Indonesia yang maju.
Pancasila sebagai dasar negara memang sudah final. Menggugat Pancasila hanya akan
membawa ketidakpastian baru. Bukan tidak mungkin akan timbul chaos (kesalahan) yang
memecah-belah eksistensi negara kesatuan. Akhirnya Indonesia akan tercecer menjadi
negara-negara kecil yang berbasis agama dan suku. Untuk menghindarinya maka penerapan
nilai-nilai didalam Pancasila harus di amalkan dengan baik oleh semua rakyat indonesia tanpa
terkecuali. Sejarah Indonesia yang awalnya merupakan kumpulan Kerajaan yang berbasis
kemasyarakatan yang adil dan sejahtera sangat mendukung akan keberadaan pancasila saat
ini, yang kedudukannya sebagai warisan budaya nenek moyang kita dahulu. Mari kita bahas
keberadaan kelima sila dalam Pancasila.
Jika warga negara Indonesia mengetahui cara adanya Pancasila di Indonesia, maka
warga Indonesia akan mengetahui pula apa sebenarnya tujuan dari Pancasila tersebut. Kita
juga akan lebih mudah untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
tersebut.
2. Adanya Pancasila yang Seharusnya
Pancasila seharusnya menjadi karakter negara yang terekspresi pada tiga wilayah
kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karakter Pancasila itu menjadi lebih
sempurna jika didukung oleh moral penyelenggara negara maupun warga negaranya yang
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang harus mengatur moral dan sikap
negara.Jadi, yang primer adalah Pancasila harus tercermin dalam karakter negara. Karena itu,
segala upaya yang terkait dengan pengamalan Pancasila harus terfokus pada upaya
membenahi kembali karakter negara. Bangsa Indonesia sesungguhnya gagal memahami
Pancasila sebagai ideologi negara, Selama ini, bangsa Indonesia memposisikan Pancasila
sebagai sesuatu yang berbahaya, terancam, dan hanya sebagai slogan.Padahal, Pancasila
sebagai ideologi negara merupakan cita-cita cita-cita dari pendiri negara Indonesia.Kalau
Pancasila hanya menjadi slogan, berarti kita gagal memahami Pancasila sebagai ideologi.
Demikian pula dalam tataran praktis, Pancasila belum diterapkan secara layak dan
lebih cenderung sebagai korban.Contohnya konkret gagalnya Pancasila sebagai ideologi
negara, menurut dia, yakni tumbuhnya radikalisme serta seringnya muncul kekerasan di
tengah masyarakat, para elite politik juga banyak yang belum memahami bahwa berpolitik itu
adalah bagian dari bernegara yang berarti mematuhi amanah konstitusi.
Dalam konteks ini, penyelenggara negara seharusnya melindungi warga negaranya
agar tidak terjadi aksi kekerasan dan radikalisme.Tanpa kita sadari nilai-nilai Pancasila sudah
bergeser di tengah bangsa Indonesia dengan tumbuhnya praktik liberalisasi.Jika bangsa
Indonesia memahami Pancasila, kata dia, seharusnya bisa meredam gerakan liberalisasi yang
saat ini mengarah kepada neo-liberalisme.
3. Pemahaman terhadap Realitas Pancasila
Indonesia yang mempunyai nilai-nilai yang tidak asing lagi bagi bangsa ini, nilai-nilai
yang dijadikan dasar, pegangan, pandangan hidup, pemersatu dan peri kehidupan kebangsaan
dan kenegaraan indonesia yaitu nilai-nilai pancasila. Singkat kata, pancasila adalah dasar
statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun yang dinamis, yang mengarahkan
bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi ini pancasila merupakan sumber jati diri,
kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa indonesia.
Maka, negara indonesia memiliki landasan moralitas dan haluan yang jelas dan
visioner. Suatu pangkal tolak dan tujuan pengharapan bagi keberlangsungan dan kejayaan
bangsa indonesia. Sebagai basis moralitas, kebangsaan dan kenegaraan pancasila memiliki
landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi
historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai dan
diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapain-pencapaian agung peradaban bangsa.
Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yaitu:
1. Nilai-nilai ketuhanan (ketuhanan yang maha esa), sebagai sumber etika spritualitas yang
bersifat vertikal-transedental yang dianggap penting sebagai fundamental kehidupan
bernegara.
2. Nilai-nilai kemanusiaan universal (kemanusiaan yang adil dan beradab), yang bersumber
dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia yang bersifat horisontal
yang dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam
pergaulan dunia.
3. Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam
lingkungan pergaualan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan
dunia yang lebih jauh. Ini yang dinamakan persatuan indonesia.
4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai persatuan indonesia merupakan cita-cita
kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam
semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan (kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan)
5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai persatuan, serta demokrasi permusyawaratan itu
memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial.
Demikian, para pendiri bangsa ini telah mewariskan kepada kita suatu dasar falsafah dan
pandangan hidup negara yang begitu visioner dan tahan banting. Suatu dasar falsafah yang
memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat, yang jika dipahami
secara mendalam, diyakini secara teguh, dan diamalkan secara konsisten dapat mewujukan
“negara yang sejahtera, adil dan makmur”.
Kini persoalannya adalah bagaiman memperdalam pemahaman, penghayatan, dan
kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila pancasila dan
kesaling keterkaitannya satu sama lain, kemudian diamalkan secara konsistan disegala lapis
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini yang diperlukan adalah “Radikalisasi
pancasila, Ketaatan dan Penghayatan terhadap Fitrah.
Radikalisasi pancasila adalah bagaimana kita memperkuat dan memperdalam kembali
gagasan dan nilai-nilai luhur pancasila, demi membuat pancasila tegar, efektif, dan menjadi
petunjuk bagaimana negara ini ditata kelola dengan benar. Radikalisasi pancasila yang
dimaksudkan ialah (1). Mengembalikan pancasila sebagai ideologi negara, (2).
Mengembangkan pancasila sebagai ideologi menjadi pancasila sebagai ilmu, (3).
Mengusahakan pancasila mempunyai konsistensi dengan produk undang-undang, koherensi
antarasila, dan korespodensi dengan realitas, (4). Pancasila yang semula hanya melayani
kepentingan negara menjadi pancasila yang melayani kepentingan masyarakat, (5).
Menjadikan pancasila sebagai kritik kebijakan negara. Proses radikalisasi itu dimaksudkan
untuk membuat pancasila menjadi lebih fungsional dan operasional dalam kehidupan
kenegaraan dan sanggup memenuhi kebutuhan warga negaranya.
Konsep radikalisasi pancasila itu, dalam tahap gagasan atau ide, dalam pengamalan nilai-
nilai pancasila hanya dapat terlaksana apabila ada ketaatan dari warga negara, terutama
ketaatan hukum, ketaatan kesusilaan, ketaatan keagamaan dan ketaatan mutlak atau kodrad.
Pusat teladan dari ketaatan ini adalah semangat para penyelengaraan negara. Sebaik apa pun
kandungan pancasila, itu hanya keluhuran diatas kertas, jika tanpa kesungguhan untuk
mendagingkan nilai-nilai itu dalam penyelenggaraan negara maka, pancasila hanya sebuah
nilai yang tidak ada artinya. Untuk itu, bukan hanya pembangunan aspek jasmaniah yang
harus diperhatikan, melainkan pertama-tama justru pembangunan aspek kejiwaan.
Radikalisasi pancasila dalam tahap memperkuat dan memperdalam gagasan, ketaatan
dalam tahap pelaksanaan penyelenggaraan negara, sedangkan dalan usaha membumikan
pancasila dari alam idelisme menuju alam realitas kita perlu menghayati fitrah (semangat
asal) bernegara. Fitrah pertama yaitu semangat menuhan, fitrah kedua yaitu semangat
kekeluargaan, fitrah ketiga yaitu semangat keiklasan dan ketulusan, fitrah keempat yaitu
semangat pengabdian dan tanggung jawab, fitrah kelima yaitu semangat menghasilkkan yang
terbaik, fitrah keenam yaitu semangat keadilan dan kemanusiaan, fitrah ketujuh yaitu
semangat kejuangan.
Demikianlah, para pendiri bangsa yang mewariskan kepada kita semangat, alasan, dan
tujuan perjuangan kebangsaan sedemikian terang dan luhurnya. Kehilangan terbesar bangsa
ini bukanlah kemerosokan pertumbuhan ekonomi atau kehilangan pemimpin, melainkan
kehilangan karakter dan harga diri, karena diabaikannya semangat dasar kehidupan berbangsa
dan bernegara
PRINSIP-PRINSIP FILSAFAT PANCASILA
Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani “philein” yang artinya
cinta dan “sophos” yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom (Nasution, 1973).
Jadi, filsafat itu berarti cinta akan kebijaksanaan. CInta dalam hal ini dapat diartikan sebagai
suatu keinginan yang sangat menggebu-gebu terhadap sesuatu sedangkan, kebijaksanaan
dapat diartikan sebagai kebenaran yang sejati. Menurut J. Gredt dalam bukunya “Elementa
Philosophiae”, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang timbul dari prinsip-prinsip mencari
sebabnya yang terdalam.
Ada dua pengertian filsafat, yaitu:
1. Filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk.
2. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup.
Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling behubungan untuk
satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan satu dengan yang
lainnya. Menurut Ruslan Abdul Gani, bahwa pancasila merupakan negara yang lahir
collective ideology (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai
filsafat karena pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan
oleh the founding father bangsa Indonesia, kemudian dituangkan dalam suatu system yang
tepat. Adapun menurut Notonagoro, bahwa filsafat Indonesia member pengetahuan dari
pengertian ilmiah, yaitu tentang hakekat pancasila.
Sebagai, filsafat pancasila memiliki karakteristik sistem filsafat tersendiri yang berbeda
dengan filsafat lainnya. Diantaranya:
1. Sila-sila pancasila merupakan satu kesatuan system yang bulat dan utuh (sebagai satu
totalitas). Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan tidak utuh atau satu sila
dengan sila yang lainnya terpisah-pisah,maka ia bukan pancasila.
2. Susunan pancasila dengan suatu system yang bulat dan utuh :
Sila 1, meliputi,mendasari,menjiwa:sila 2,3,4 dan 5
Sila 2, diliputi,didasari dan dijiwai sila 1,serta mendasari dan menjiwai sila 3,4,dan 5
Sila 3, meliputi,mendasari dan menjiwai sila 1,2 serta mendasari jiwa ;sila 4 dan 5
Sila 4, meliputi,didasari dan di jiwai sila 1,2,dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila
5
Sila 5,meliputi didasari,dan dijiwai sila 1,2,3 dan 4
Pancasila sebagai suatu substansi. Artinya unsur asli/permanen/primer pancasila sebagai
suatu yang ada mandiri,yaitu unsure-unsurnya berasal dari dirinya sendiri
3. Prinsip – prinsip filsafat pancasila
Pancasila ditinjau dari Kausal Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut:
Kausal Materialis,maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi/bahan
Kausal Formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya sebab yang
berhubungan dengan bentuknya, pancasila yang ada pada pembukaan UUD 45
memenuhi bsyarat formal (kebenaran formal;
Kausal Efisiens, maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI idalam menyusun dan
merumuskan pancasila menjadi dasar Negara Indonesia merdeka; serta
Kausa finalis, maksudnya berhubngan dengan tujuannya ,yaitu tujuan diusu’kannya
pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merdeka.
Inti atau esensi sila- sila pancasila meliputi:
Tuhan,yaitu sebagai kausa prima;
Manusia, yaitu mahluk individu dan mahluk sosial;
Satu, yaitu kesatuan memiliki milik kepribadian sendiri;
Rakyat,yaitu unsur mutlak Negara,harus bekerja sama dengan bergotongroyong,;serta
Adil,yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.
KESATUAN SILA-SILA PANCASILA
Pancasila sebagai dasar Negara bersifat majemuk tunggal. Maksudnya, pancasila
merupakan kesatuan dari lima unsur yang tidak dapat dipisahkan. Antara satu unsur dengan
unsur yang lain saling menjiwai dan berkaitan dengan sangat erat. Sehingga kalau berbicara
mengenai pancasila, ke lima unsur tersebut secara mutlak ada. Tidak bisa tidak. Kalau salah
satu tidak ada, bukan pancasila namanya.
Pancasila Sebagai Kesatuan Majemuk Tunggal yang Bersifat Organik
Seperti halnya manusia, terdiri atas organ-organ yang memiliki kedudukan dan fungsi
sendiri-sendiri namun dalam satu kesatuan, begitulah pancasila dikatakan bersifat organik.
Kelima unsur pancasila memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing. Ibarat jiwa dan raga
yang tak bisa dipisahkan, begitulah kelima unsur pancasila tidak dapat dipisahkan.
Fungsi masing-masing sila adalah:
Sila 1 berfungsi sebagai moral Negara
Sila 2 berfungsi sebagai moral Negara
Sila 3 berfungsi sebagai dasar Negara
Sila 4 berfungsi sebagai sistem Negara
Sila 5 berfungsi sebagai tujuan Negara
Dalam praktik kenegaraan, fungsi tiap sila pancasila dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu fundamen moral Negara (sila 1 dan 2) serta fundamen politik Negara (sila 3,4, dan 5).
Dalam kenegaraan yang utama adalah masalah politik Negara. Bagaimana menyatukan
bangsa sebagai dasar Negara yang utama, cara berpemerintahan sebagai system Negara, dan
kesejahteraan rakyat sebagai tujuan Negara. Agar ketiga hal ini terlaksana dengan baik, harus
dijiwai moral Negara, yaitu agama dan kemanusiaan.
Bentuk Hirarkis Piramidial Kesatuan Bertingkat
Menurut Notonegoro, susunan hirarkis pancasila ialah:
“Kesatuan bertingkat yang tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis atau pokok
pangkalnya, dan tiap sila merupakan pengkhususan dari sila dimukanya.”
Susunan praktis hirarkis pancasila berkaitan dengan pengamalan pancasila.
Pengamalan yang utama adalah pengamalan sila pertama mengenai ketuhanan. Pengamalan
sila tersebut akan membentuk pribadi yang takwa, sehingga dapat berkembang menjadi
pribadi yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan.
Rumusan Pancasila yang Bersifat Hierarkis dan Berbentuk Piramidal
Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah meliputi dan dijiwai oleh sila
Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila ketiha: Persatuan Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang
Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila-sila
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan adalah meliputi dan dijiwai sila-sila Ketuhanan Yang Maha
Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, meliputi dan menjiawai sila-
sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi oleh sila-sila
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
Kesatuan Pancasila Saling Mengulifikasi
Rumusan pancasila yang saling mengualifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang
adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang berkeadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan
Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang berkeadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila ketiga: Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa,
yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang berkeadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan Perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan Yang Maha Esa,
yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah keadilan yang
berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang
berpersatuan Indonesia, dan yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Rumusan tentang kesatuan pancasila yang saling mengualifikasi berkaitan dengan
fundamen politik Negara mengenai nasionalisme, demokrasi, dan ekonomi. Nasionalisme
adalah penjelmaan dari sila persatuan Indonesia yang dijiwai oleh sila-sila lainnya sehingga
nasionalisme Indonesia memiliki ciri khusus yaitu menerima dan menghargai bangsa lain
serta menghargai karya bangsa lain. Demokrasi pancasila adalah penjelmaan dari sila
kerakyatan yang memiliki cirri khusus yaitu kedaulatan rakyat. Ekonomi dan sosialisme
Indonesia adalah penjelmaan dari sila keadilan sosial yang mempunyai ciri khusus dalam
sistem perekonomian Indonesia.
Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa
Pancasila sebagai dasar negara dan landasan idil bangsa Indonesia, dewasa ini dalam
zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi selama
lebih dari lima puluh tahun. Namun sebaliknya sakralisasi dan penggunaan berlebihan dari
ideologi Negara dalam format politik orde baru banyak menuai kritik dan protes terhadap
pancasila.
Sejarah implementasi pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus bukan dalam
pengertian keabsahan substansialnya, tetapi dalam konteks implementasinya.Tantangan
terhadap pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan
hanya bersal dari faktor domestik, tetapi juga dunia internasional.
Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian pancasila sangat dibutuhkan oleh
masyarakat, karena di dalam pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang
sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti
negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Gelombang demokratisasi, hak asasi
manusia, neo-liberalisme, serta neo-konservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki
cara pandang dan cara berfikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa meminggirkan
pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan
kepribadian bangsa.
Implementasi pancasila dalam kehidupam bermasyarakat pada hakikatmya merupakan
suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pengimplementasian tersebut
di rinci dalam berbagai macam bidang antara lain POLEKSOSBUDHANKAM.
1. Implementasi Pancasila dalam bidang Politik
Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis
manusia. Hal ini di dasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek
Negara, oleh karena itu kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi
harkat dan martabat manusia.
Pengembangan politik Negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus
mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila pancasila dam esensinya,
sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri.
2. Implementasi Pancasila dalam bidang Ekonomi
Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya
pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan
moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada
ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi
kesejahteraan rakyat secara luas (Mubyarto,1999). Pengembangan ekonomi bukan hanya
mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh
masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa.
3. Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan Budaya
Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas
sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.
Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini.
Sebagai anti-klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai
social budaya dalam masyarakat sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah
Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan antara lain amuk
massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang
lainnya yang muaranya adalah masalah politik.
Oleh karena itu dalam pengembangan social budaya pada masa reformasi dewasa ini kita
harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-
nilai pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika pancasila pada hakikatnya bersifat humanistic,
artinya nilai-nilai pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat
manusia sebagai makhluk yang berbudaya.
4. Implementasi Pancasila dalam bidang Pertahanan dan Keamanan
Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-
hak warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka
mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya.
Oleh karena pancasila sebagai dasar Negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai
kemanusiaan monopluralis maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada
tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar
kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara.
Oleh karena itu pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai
yang terkandung dalam sila-sila pancasila. Dan akhirnya agar benar-benar negara meletakan
pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang
berdasarkan atas kekuasaan.
Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan
UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang
menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan
dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia.
Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan Ketetapan No.XX/MPRS/1966
jo. Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 yang
menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber
dari tertib hukum di Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni
sebagai dasar negara (philosophische grondslaag) Republik Indonesia. Pancasila yang
terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar
negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan
kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.
(Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara) – Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara
yaitu Pancasila sebagaidasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Negara
Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan apa yang
tersurat dalam pembukaanUndang-Undang Dasar 1945 alenia 4 antara lain menegaskan:
“…..,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha esa.
kemanusiaan yang adildan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Dengan kedudukan yang istimewa tersebut, selanjutnya dalam proses penyelenggaraan
kehidupan bernegara memiliki fungsi yang kuat pula. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar
1945 menggariskan ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi pancasila dalam proses
penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut:
Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib
hukum) Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam
Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran. Mewujudkan cita-cita hukum
bagi hukum dasar negara baikhukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila
mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945mengandung isi yang mewajibkan
pemerintah danpenyelenggara negara termasuk penyelenggara partai.
Pancasila dalam Sejarah
`Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 agustus
1945 oleh PPKI. Nilai-nilai yang ada pada bangsa Indobnesia sejak jaman dahulu kala
sebelum bangsa Indonesia mendirikan Negara. Mungkin bisa kita ambil nilai adat istiadat,
kebudayaan, serta nilai religius. Nilai tersebut telah ada serta teramalkan dalam kehidupan
sehari-hari sebagai pandangan hidup, serta materi pancasila yang berupa nilai-nilai terebut
tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri.
Nilai-nilai Essential yang terkandung dalam Pancasila Yitu di antaranya :
1. Ketuhanan
2. Kemanusiaan
3. Persatuan
4. Kerakyatan
5. Keadilan
Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang
cukup panjang yaitu jaman batu kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV,
antara lain :
1. Zaman Kutai Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M, dengan
ditemukanya prasasti 7 yupa (tiang batu) berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui
bahwa raja mulawarman keturunan dari raja asulawarman dari kedungga (kalau tidak
salah).
2. Zaman Sriwijaya Negara bangsawan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap yaitu :
a. Zaman Sriwijaya dibawah Bangsa Syailendra (600-1400).
b. Negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) dengan brecirikan keprabuan,
kedua tahap tersebut merupakan negara kebangsaan Indonesia lama
c. Negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia merdeka (sekarang negara
Proklamasi 17 Agustus 1945). Cita-cita tentang dalam suatu negara telah tercermin
pada kerajaan Sriwijaya tersebut berbunyi “Suatu cita-cita negara yang adil dan
makmur”.
3. Zaman kerajaan-kerajaan sebelum majapahit Kerajaan Kalingga pada abad ke VII,
sanjaya pada abad ke VIII yang ikut membantu membentu candi kalasan untuk dewa tara
dan sebuah wihara untuk pendeta budha didirikan di Jawa Tengah bersama dengan
dinasti Syailendra (abad ke VII dan IX).
Diantaranya : candi borobudur, candi prambanan, kerajaan Isana, Darmawangsa,
kerajaan Air Langga dan kerajaan Singosari.
4. Kerajaan Majapahit
Pada tahun 1293 berdirilah kerajaan majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada
pemerintahan raja Hayam wuruk dengan mahapatih Gajah Mada yang dibantu
laksamana nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai nusantara.
Eka Prasetya PancaKarsa
TAP No. II/MPR/1978, 22 Maret 1978
SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA
Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut
kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup
Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya. Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama
manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak
semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela
kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat
manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan
bangsa lain
SILA PERSATUAN INDONESIA
Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara
diatas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan
negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia,
memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika
SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak
terhadap orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat
kekeluargaan dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan
hasil keputusan musyawarah, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan
hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-
nilai kebenaran dan keadilan
SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan kegotongroyongan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain,
menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersikap boros, tidak bergaya hidup
mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras,
menghargai kerja orang lain, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata
dan berkeadilan sosial
BAB V
MACAM-MACAM IDEOLOGI
A.Liberalisme, Kapitalisme, dan Kolonialisme
1.Liberalisme
Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi
politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai
politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas,
dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya
pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme
akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama
mendasarkan kebebasan mayoritas.
Pokok-pokok Liberalisme
Ada tiga hal yang mendasar dari Ideolog Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan
dan Hak Milik (Life, Liberty and Property). Dibawah ini, adalah nilai-nilai pokok yang
bersumber dari tiga nilai dasar Liberalisme tadi:
Kesempatan yang sama. (Hold the Basic Equality of All Human Being). Bahwa manusia
mempunyai kesempatan yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial,
ekonomi dan kebudayaan. Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga
dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada
kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan kesempatan)
adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi.
Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang
mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap
penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi,
kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan –
dimana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu.( Treat the Others
Reason Equally.)
Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh
bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat.
(Government by the Consent of The People or The Governed)
Berjalannya hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara adalah untuk membela dan
mengabdi pada rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang merupakan hukum abadi dimana
seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan
mempertahankannya. Maka untuk menciptakan rule of law, harus ada patokan terhadap
hukum tertinggi (Undang-undang), persamaan dimuka umum, dan persamaan sosial.
Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu.(The Emphasis of Individual)
Negara hanyalah alat (The State is Instrument). Negara itu sebagai suatu mekanisme yang
digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Di dalam
ajaran Liberal Klasik, ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat
memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika usaha
yang secara sukarela masyarakat telah mengalami kegagalan.
Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme (Refuse Dogatism). Hal
ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke (1632 – 1704) yang menyatakan
bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran
itu adalah berubah.
2.Kapitalisme
Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya
didasarkan kepada azas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya serta
perluasan faham kebebasan. Sistem ini telah banyak melahirkan malapetaka terhadap dunia.
Tetapi ia terus melakukan tekanan-tekanannya dan campur tangan politis sosial dan kultural
terhadap bangsa-bangsa di dunia.
Sejarah Kapitalisme
Eropa pernah diperintah kerajaan Romawi yang telah mewariskan sistem feodalistik.
Dalam rentang waktu antara abad ke-14 sampai abad ke-16 muncul apa yang disebut kelas
bourgeois mengiring tahap feodal dimana keduanya saling mengisi. Kemudian sejak awal
abad ke-16 secara bertahap fase borjuis disusul dgn fase kapitalisme. Maka yg pertama kali
muncul ialah seruan kebebasan menyusul seruan-seruan nasionalisme sekuler dan penciutan
dominasi spiritual Paus. Di Perancis kemudian muncul aliran bebas pada pertengahan abad
ke-18 yang melahirkan kaum naturalis.
Prinsip-prinsip Kapitalisme
1. Perfect Competition
Price system sesuai dengan tuntutan permintaan dan kebutuhan dan bersandar pada
peraturan harga yang diturunkan dalam rangka mengendalikan komoditas dan penjualannya.
Mencari keuntungan dengan berbagai cara dan sarana kecuali yang terang-terangan dilarang
negara karena merusak masyarakat seperti heroin dan semacamnya. Mendewakan hak milik
pribadi dengan membuka jalan selebar-lebarnya agar tiap orang mengerahkan kemampuan
dan potensi yang ada untuk meningkatkan kekayaan dan memeliharanya serta tidak ada yang
menjahatinya. Karena itu dibuatlah peraturan-peraturan yang cocok untuk meningkatkan dan
melancarkan usaha dan tidak ada campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi kecuali
dalam batas-batas yang sangat diperlukan oleh peraturan umum dalam rangka mengokohkan
keamanan.
Bentuk Kapitalisme
Sistem Kartel yaitu kesepakatan perusahaan-perusahaan besar dalam membagi
pasaran internasional. Sistem ini memberi kesempatan untuk memonopoli pasar dan
pemerasan seluas-luasnya. Aliran ini tersebar di Jerman dan Jepang.
Sistem Trust yaitu sebuah sistem yang membentuk satu perusahaan dari berbagai
perusahaan yang bersaing agar perusahaan tersebut lebih mampu berproduksi dan lebih kuat
untuk mengontrol dan menguasai pasar.
Kapitalisme perdagangan yang muncul pada abad ke-16 setelah dihapusnya sistem
feodal. Dalam sistem ini seorang pengusaha mengangkat hasil produksinya dari satu tempat
ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian ia berfungsi sebagai
perantara antara produsen dan konsumen
Kapitalisme industri yg lahir karena ditopang oleh kemajuan industri dengan
penemuan mesin uap oleh James Watt tahun 1765 dan mesin tenun tahun 1733. Semua itu
telah membangkitkan revolusi industri di Inggris dan Eropa menjelang abad ke-19.
Kapitalisme industri ini tegak di atas dasar pemisahan antara modal dan buruh yakni antara
manusia dan mesin.
Pemikiran dan Keyakinan-keyakinan lainnya Aliran naturalisme yang merupakan
dasar kapitalisme ini sebenarnya menyerukan hal-hal sebagai berikut :
Kebebasan ekonomi bagi tiap individu di mana ia mempunyai hak untuk menekuni
dan memilih pekerjaan yang sesuai dgn kemauannya. Tentang kebebasan seperti ini
diungkapkan dalam sebuah prinsip yang sangat masyur dengan semboyan “Biarkan ia
bekerja dan biarkan ia berlalu.”
Kehidupan ekonomi yang tunduk kepada sistem natur yang bukan buatan manusia.
Dengan sifat seperti itu akan mampu mewujudkan pengembangan hidup dan
kemajuan secara simultan.
Tidak ada campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi dan membatasi tugasnya
hanya untuk melindungi pribadi-pribadi dan kekayaan serta menjaga keamanan dan
membela negara.
Kepercayaan kapitalisme terhadap kebebasan yang tiada batas telah membawa kekacauan
keyakinan dan perilaku. Ini melahirkan berbagai konflik di Barat yang kemudian melanda
dunia sebagai akibat dari kehampaan pemikiran dan kekosongan ruhani.
Rendahnya upah dan tuntutan yang tinggi mendorong tiap anggota keluarga bekerja.
Akibatnya tali kekeluargaan putus dan sendi-sendi sosial di kalangan mereka runtuh.
Pendapat Adam Smith yang paling penting ialah tentang ketergantungan peningkatan
perekonomian kemajuan dan kemakmuran kepada kebebasan ekonomi yang tercermin pada
Kebebasan individu yang memberikan seseorang bebas memilih pekerjaannya sesuai dengan
kemampuannya yang dapat mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan
dirinya. Kebebasan berdagang di mana produktivitas peredaran produksi dan distribusinya
berlangsung dalam iklim persaingan bebas.
Kaum kapitalis memandang kebebasan adalah suatu kebutuhan bagi individu untuk
menciptakan keserasian antara dirinya dan masyarakat. Sebab kebebasan itu adalah suatu
kekuatan pendorong bagi produksi karena ia benar-benar menjadi hak manusia yang
menggambarkan kehormatan kemanusiaan.
3.Kolonialisme
Kolonialisme berasal dari kata colonia dalam bahasa latin yang artinya tanah
permukiman/ jajahan. Kolonialisme adalah suatu sistem dimana suatu negara menguasai
rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan negeri asal. Hal
ini bertujuan untuk menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni demi perkembangan
industri dan memenuhi kekayaan negara yang melaksanakan politik kolonial tersebut.
B. Marxisme, Sosialisme, Fasisme, Dan Nazisme
1. Marxisme
Jika kita mendengar istilah Marxisme apa yang muncul di benak kita pertama kali
mungkin adalah Karl Marx –meski ajaran Marx sendiri justru pertama kali dibakukan
menjadi Marxisme oleh Friedrich Engels (1820-1895) dan Karl Kautsky (1854-1938) dan
Komunisme beserta ‘kekejaman’ dan ‘kesadisan’nya yang menyertai tabir gelap sejarah
dunia. Namun, masyarakat, khususnya di Indonesia yang pernah memiliki sejarah ‘kelam’
(baca: dikelamkan oleh rezim Orde Baru melalui represi dan stereotipe segala perilaku
subversif-kiri radikal serta opresi ideologis anti-Komunisme-nya) dengan Komunisme, yakni
pemberontakan Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), seringkali mencampuradukkan
istilah Komunisme dengan Marxisme seolah-olah Marxisme adalah Komunisme dan juga
sebaliknya.
Akibatnya, masyarakat terkadang menolak, bahkan membenci, Marxisme secara
membabi buta tanpa pernah mempelajarinya. Salah satu bukti ‘alergi’ masyarakat Indonesia
terhadap segala hal yang berbau Marxisme adalah pembakaran buku milik Franz Magnis-
Suseno, salah satu guru besar di STF Driyakarya, yang berjudul “Pemikiran Karl Marx: Dari
Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme” oleh Aliansi Anti-Komunisme (AAK) serta
pencekalan film ‘Lastri’, yang masih dalam proses pembuatan, besutan sineas Eros Djarot
oleh Front Pembela Islam (FPI) yang dianggap ‘sengaja’ memunculkan kembali nuansa
Komunisme. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh ideologi anti-Komunisme
menancap dalam benak mayoritas masyarakat Indonesia, yang selalu digambarkan sebagai
ideologi yang menolak eksistensi Tuhan dan Pancasila sebagai falsafah dasar negara. Namun,
diskursus mengenai Komunisme dan Marxisme pada era pasca Orde Baru pernah mencapai
klimaksnya saat terjadi perseteruan antara DPR dengan mantan Presiden Abdurrahman
Wahid berkenaan dengan pencabutan Tap MPRS XXV/1966 tentang pelarangan ideologi
Komunisme dan Marxisme-Leninisime.
Dari beberapa kejadian tersebut, kita dapat melihat bahwa mempelajari Marxisme
atau ideologi-ideologi “Kiri” lainnya (atau bahkan hanya membaca buku-buku Karl Marx)
masih dianggap sebagai kegiatan terlarang bagi sebagian besar masyarakat kita, karena
dianggap dapat menumbuhkan kembali ideologi Komunisme yang pernah mengalami masa
jayanya di negeri ini melalui kendaraan politiknya, Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun,
untuk memperoleh sedikit gambaran awal mengenai Marxisme dan perbedaannya dengan
Komunisme, agar tidak terjadi misinterpretasi diantara keduanya, kiranya perlu bagi penulis
untuk mengutip salah satu penjelasan dari ahli ilmu sosial mengenai pengertian Marxisme.
Menurut Franz Magnis-Suseno (2003: 5), Marxisme tidak sama dengan Komunisme.
Komunisme, sejak Revolusi Oktober 1917 dibawah kepemimpinan V.I Lenin, adalah gerakan
dan kekuatan politis-ideologis internasional partai-partai Komunis yang menggunakan
“Marxisme-Leninisme” sebagai doktrin dan ideologi formal mereka. Jadi, Marxisme
hanyalah salah satu komponen dalam sistem ideologi Komunisme, meski kaum Komunis
memang selalu mengklaim merekalah pewaris resmi konsepsi Marx tersebut. Namun, istilah
Komunisme sendiri, sebelum Lenin memonopoli istilah tersebut, telah digunakan untuk
mengacu pada cita-cita utopis masyarakat, dimana semua kepemilikan pribadi (private
ownership) dihapus dan dianggap sebagai milik umum (public property) guna
mengeliminasi gap antara kaum borjuis dan proletar serta membantu dalam menciptakan
kemakmuran bersama.
Setalah memperoleh penjelasan singkat mengenai perbedaan Marxisme dan
Komunisme (dengan harapan tidak ada lagi anggapan bahwa Marxisme adalah Komunisme
dan juga sebaliknya) beserta respon masyarakat Indonesia terhadap segala hal yang berkaitan
dengan Marxisme/Komunisme setelah tumbangnya rezim Orde Baru, cukup penting pula
bagi penulis untuk memaparkan titik pijak teori-teori Marxisme seperti teori alienasi, teori
nilai-lebih ataupun materialisme historis, serta mengenai alur perkembangan Marxisme dan
varian-variannya, mulai dari Marxisme Ortodoks, Revisionisme dan Marxisme-Leninisme di
bab-bab selanjutnya.
Landasan Teori Marxisme
1. Alienasi
Alienasi adalah suatu keadaan dimana individu terasing dari dirinya sendiri. Menurut
Marx, alienasi dalam pekerjaan adalah asal muasal segala bentuk alienasi manusia karena, di
dalam pekerjaan, manusia berusaha untuk mengobjektifikasi diri mereka dalam kehidupan.
Pertama, pekerjaan merupakan aktivitas khas semua manusia. Manusia, bila dibandingkan
dengan binatang, bekerja secara bebas dan universal sementara binatang bekerja menurut
insting mereka, hanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, pekerjaan merupakan sarana
objektifikasi manusia. Ini artinya bahwa, di dalam pekerjaan, manusia mengambil bentuk
alamiah dari objek alam guna memciptakan bentuk/kreasi mereka sendiri terhadap objek
alam tersebut. Ketiga, didalam pekerjaan, manusia membuktikan diri sebagai makhluk sosial.
Untuk memenuhi kebutuhan mereka, manusia selalu bergantung pada hasil kerja manusia
lain, yang sekaligus membuktikan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial (Magnis-
Suseno, 2003: 89-94)
Misalnya, saya memiliki seekor sapi yang tubuhnya sangat gemuk karena selalu
memberinya rumput pilihan yang saya beli dari pasar. Suatu hari, saya menyembelihnya
untuk keperluan makanan keluarga selama satu minggu dan sisanya untuk dijual ke penjual
daging atau pembuat kerupuk kulit. Kulit sapi tersebut ternyata juga bisa saya manfaatkan
untuk membuat bedug. Ilustrasi ini membuktikan ke-bebas-an dan ke-universal-an saya
sebagai manusia yang dapat bekerja tanpa harus merasakan langsung kebutuhan dari barang
yang saya hasilkan (menjual daging sapi tersebut). Dari kejadian ini, saya juga telah
mewujudkan apa yang ada dikepala saya untuk menjadi suatu realitas objektif seperti yang
saya kehendaki (memanfaatkan kulit sapi sebagai bedug). Terakhir, contoh ini membuktikan
bahwa saya, sebagai manusia, adalah makhluk sosial karena membutuhkan hasil pekerjaan
orang lain atau orang lain membutuhkan hasil pekerjaan saya (membeli rumput di pasar serta
menjual daging sapi saya ke penjual daging/pembuat kerupuk kulit untuk dijualnya kembali).
Oleh karena itu, Marx memberikan penjelasan komprehensif tentang efek alienasi
dalam pekerjaan terhadap para pekerja, khususnya yang berada dalam sistem kerja kapitalis,
sebagai inti dari teori alienasinya. Pertama, pekerja teralienasi dari aktivitas produksi mereka
karena mereka tidak mempunyai peran dalam menentukan apa yang harus mereka lakukan
dan bagaimana melakukannya. Kedua, pekerja teralienasi dari barang-barang hasil aktivitas
produksi mereka sendiri karena mereka tidak memiliki otoritas atau privilese terhadap barang
yang telah atau akan mereka buat. Ketiga, pekerja teralienasi dari para pekerja lain karena
kompetisi dan uniformitas (seperti yang umumnya terjadi dalam sistem kapitalis) semakin
menjauhkan mereka dari interaksi dan kooperasi dengan pekerja lain. Terakhir, pekerja
teralienasi dari potensi yang terdapat di dalam diri mereka sebagai manusia.
Materialisme Historis
Prinsip dasar pandangan materialisme historis, yakni keadaan dan kesadaran. Marx
menyatakan bahwa bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, melainkan
sebaliknya keadaan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka. Keadaan sosial
manusia, menurut Marx, adalah produksinya atau pekerjaannya. Manusia ditentukan baik
oleh apa yang mereka produksi maupun bagaimana mereka berproduksi. Pandangan inilah
yang kemudian disebut materialis karena sejarah dianggap ditentukan oleh syarat-syarat
produksi material. Jadi, Marx menggunakan istilah Marxisme bukan sebagai kepercayaan
bahwa hakikat seluruh realitas adalah materi, tetapi menunjuk pada faktor yang menentukan
sejarah, yaitu keadaan material manusia (cara manusia menghasilkan apa yang
dibutuhkannya untuk hidup) bukan pikiran manusia. Selain itu, Marx juga mengambil filsafat
dialektikanya GWF Hegel untuk mengembangkan konsepnya mengenai materialisme
historis. Dialektika Hegel ini menyatakan bahwa sesuatu hanya benar apabila dilihat dengan
seluruh hubungannya, yang semuanya terkait dalam satu gerak penyangkalan dan
pembenaran (tesis-antitesis-sintesis). Apapun merupakan kesatuan dari apa yang berlawanan,
hasil dari proses dialektis yang melalui negasi atau penyangkalan. Dalam menjelaskan
karakteristik penyangkalan dialektis ini, Hegel menggunakan istilah Jerman aufheben yang
mempunyai tiga arti: menyangkal/membatalkan, menyimpan dan mengangkat. Dengan
demikian, Hegel telah mengenalkan sebuah filsafat yang telah mempengaruhi pemikiran
Marx bahwa sesuatu pada dasarnya mengandung unsur kebalikan/negasinya (opposite).
Negasi dianggap sebagai penghancuran dari yang lama, sebagai hasil dari perkembangan
sendiri yang diakibatkan oleh kontradiksi-kontradiksi internal. Jadi, segala sesuatu bergerak
dari taraf yang rendah ke taraf yang lebih tinggi, atau dari keadaan yang masih sederhana kea
rah yang lebih kompleks. Inilah yang kemudian mendorong Marx untuk mengembangkan
filsafat materialisme dialektis.
Konsep materialisme dialektis ini, yang menyatakan bahwa setiap materi
menghasilkan negasi di dalam entitasnya, merupakan aspek utama yang mempengaruhi Marx
dalam menganalisa masyarakat, mulai dari permulaan zaman (primeval period) hingga
masyarakat dimana Marx berada, sehingga teori ini disebut Materialisme Historis. Karena
materi, oleh Marx, diartikan sebagai keadaan ekonomi, maka teori Marx juga sering disebut
‘analisa ekonomis terhadap sejarah’ (the economic interpretation of history). Marx
beranggapan bahwa perkembangan dialektis awalnya terjadi pada struktur bawah (basis)
masyarakat, yang nantinya menggerakkan struktur atas-nya (supra-struktur). Basis
masyarakat bersifat ekonomis dan tersusun atas dua aspek, yaitu cara berproduksi (teknik dan
alat-alat) dan relasi ekonomi (sistem kepemilikan, pertukaran dan distribusi barang).
Sementara itu, supra-struktur, yang berdiri diatas basis ekonomi, terdiri atas kebudayaan,
hukum, ilmu pengetahuan, kesenian, agama, dan ideologi.
Berdasarkan hukum dialektika, masyarakat telah berkembang menjadi masyarakat
kapitalis seperti dimana Marx berada. Gerak dialektis ini, yang disebabkan oleh kontradiksi
dari dua kelas utama dalam masyarakat, dimulai dari komune primitif, dimana mereka masih
tidak mengenal kelas dan kepemilikan pribadi, menjadi sebuah masyarakat-kelas yang mulai
mengenal milik pribadi dan dan pembagian kerja, sehingga mengenal pula pembagian kelas-
kelas sosial. Dalam masyarakat-kelas yang pertama, masyarakat budak (the slave-society),
terjadi pertentangan/negasi antara kelas budak dan kelas pemilik budak, yang kemudian
secara dialektis menjadi masyarakat feodal (the feudalist-society) dan pada akhirnya
masyarakat kapitalis (the capitalist-society). Menurut materialisme historis ini, masyarakat-
kapitalis, terdesak oleh kontradiksi antara kaum kapitalis dan kaum proletar, akan
bertransformasi sebagai gerak dialektis terakhir menjadi masyarakat komunis (the
communist-society), dimana masyarakat-tanpa-kelas ini akan terlepas dari segala bentuk
kepemilikan pribadi, eksploitasi, opresi dan koersi.
Perkembangan Aliran Marxisme
Setelah kematian Marx pada 1883 serta disusul Engels pada 1895, perbedaan dan
konflik dalam penafsiran pemikiran Karl Marx justru semakin menguap ke permukaan di
dalam kalangan Marxis sendiri seperti Karl Kautsky, Rosa Luxemburg, Bernstein dan Lenin.
Perdebatan tersebut dipicu oleh wacana mengenai strategi bagaimana cara mewujudkan cita-
cita Karl Marx untuk menciptakan sebuah masyarakat Sosialis-Komunis.
Menurut Karl Kautsky, Marxis Ortodoks yang juga memformulasikan ide-ide Karl
Marx menjadi Marxisme serta salah seorang teoretisi Partai Sosial Demokrat (PSD) Jerman,
revolusi sosialis akan pecah dan kapitalisme akan runtuh dengan sendirinya karena sudah
menjadi hukum objektif sejarah. Hal ini tidak lepas dari teori evolusi Darwin yang
menyatakan organisme-organisme berkembang dengan sendirinya kearah bentuk yang lebih
tinggi, semata-mata karena faktor alami (mutasi dan seleksi). Sehingga, tambahnya, revolusi
tidak perlu dipersiapkan, tetapi ditunggu. Kaum proletar tidak perlu dipersiapkan untuk
kegiatan-kegiatan revolusioner, melainkan cukup diorganisasi agar mereka siap pada saat
kondisi ekonomis akan melahirkan revolusi.
Tetapi menurut Eduard Bernstein, yang juga salah satu wakil PSD Jerman,
Kapitalisme telah lolos dari prediksi Marx-Engels mengenai kehancurannya sendiri dengan
menyesuaikan diri terhadap kondisi masyarakat yang baru. Bernstein juga me-reformulasikan
gagasan Marx tentang basis dan bangunan atas yang meniscayakan sejarah sebagai
perkembangan ekonomi, dengan menambahkan pentingnya etika, dengan semboyannya
“Kembali ke Kant!”. Selain itu, dengan anggapan bahwa Kapitalisme telah mampu melewati
ramalan Marx-Engels, Bernstein kemudian lebih tertarik pada perencanaan dan perjuangan di
parlemen dalam mewujudkan sosialisme. Usaha Bernstein dalam mengadakan penyesuaian
Marxisme dengan perkembangan ekonomi mutakhir inilah yang kemudian dicap
sebagai revisionisme.
Pertentangan antara Kautsky dengan Bernstein kemudian sedikit mencair seiring
dengan munculnya interpretasi baru mengenai Marxisme dari Vladimir Lenin, yang berhasil
mendirikan Republik Sosialis Uni Soviet (USSR) bersama partai Bolshevik-nya setelah
keberhasilan Revolusi Oktober 1917. Lenin lebih memilih perjuangan revolusioner melalui
sebuah partai revolusioner yang terdiri dari kader-kader partai yang revolusioner pula.
Sehingga, partai perlu dipimpin dan diorganisir oleh kaum intelektual guna selalu
menyalakan kesadaran revolusioner dalam tubuh proletariat karena kaum proletar dapat
dengan mudah dibusukkan oleh opresi ideologis kaum borjuis, seperti kenaikan upah dan
segala macam perbaikan sosial. Interpretasi baru Marxisme oleh Lenin inilah yang kemudian
melahirkan aliran baru Marxisme-Leninisme.
2. Sosialisme
Sosialisme (diucapkan / soʊ̯TʃəɫɪzmY /) adalah paham yang bertujuan membentuk negara
kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan.
Sistem ekonomi di mana alat-alat produksi yang umum atau yang biasa dimiliki dan
dikendalikan kooperatif, atau filsafat politik menganjurkan sistem seperti. Sebagai bentuk
organisasi sosial., Sosialisme didasarkan pada kooperatif hubungan sosial dan self-
manajemen; relatif sama kekuasaan-hubungan dan pengurangan atau penghapusan hierarki
dalam pengelolaan urusan ekonomi dan politik.
Ekonomi sosialis didasarkan pada produksi untuk digunakan dan alokasi langsung
masukan ekonomi untuk memenuhi tuntutan ekonomi dan kebutuhan manusia (nilai guna);.
Akuntansi didasarkan pada kuantitas fisik sumber daya, beberapa besaran fisik, atau ukuran
langsung waktu kerja. Barang dan jasa untuk konsumsi didistribusikan melalui pasar, dan
distribusi pendapatan didasarkan pada prinsip merit individu / kontribusi individu.
Sebagai gerakan politik, sosialisme mencakup beragam filsafat politik, mulai dari reformisme
ke sosialisme revolusioner. Negara sosialis arus advokat sosialisme untuk nasionalisasi alat-
alat produksi, distribusi dan pertukaran sebagai strategi untuk menerapkan sosialisme,
sedangkan demokrat sosial advokat kontrol publik modal dalam kerangka ekonomi pasar.
Sosialis libertarian dan anarkis menolak menggunakan negara untuk membangun
sosialisme, sosialisme yang akan berdebat, dan harus, baik timbul secara spontan atau
dibangun dari bawah ke atas menggunakan strategi kekuasaan ganda. Mereka
mempromosikan pekerja kepemilikan langsung dari alat-alat produksi alternatif melalui
sindikat independen, demokrasi di tempat kerja, atau koperasi pekerja. Ciri utama sosialisme
adalah pemerataan sosial dan penghapusan kemiskinan. Ciri ini merupakan salah satu faktor
pendorong berkembangnya sosialisme. Hal ini ditandai dengan penentangan terhadap
ketimpangan kelas-kelas sosial yang terjadi pada negara feodal. Sosialisme yang kita kenal
sekarang ini timbul sebagian besar sebagai reaksi terhadap liberalisme abad ke 19.
Pendukung liberalisme abad ke 19 adalah kelas menengah yang memiliki industri,
perdagangan dan pengaruh mereka di pemerintahan besar akibatnya kaum buruh terlantar.
Sosialisme modern berasal dari gerakan kelas intelektual abad ke-18 dan bekerja
politik yang mengkritik efek industrialisasi dan properti pribadi di masyarakat. Sosialis utopis
seperti Robert Owen (1771-1858), mencoba untuk menemukan mandiri komune dengan
memisahkan diri dari masyarakat kapitalis. Henri de Saint Simon (1760-1825), yang
menciptakan istilah socialisme, teknokrasi menganjurkan dan perencanaan industry Saint-
Simon, Friedrich Engels dan Karl Marx menganjurkan terciptanya masyarakat yang
memungkinkan untuk aplikasi luas dari teknologi modern untuk. merasionalisasi kegiatan
ekonomi dengan menghilangkan anarki produksi kapitalis yang menghasilkan ketidakstabilan
dan krisis siklus overproduksi.
Sosialis terinspirasi oleh model Soviet pembangunan ekonomi, seperti Marxis-
Leninis, telah menganjurkan penciptaan pusat ekonomi terencana diarahkan oleh negara
partai tunggal yang memiliki alat produksi. Lainnya, termasuk Yugoslavia, Hungaria, Jerman
Timur dan pemerintah komunis China pada 1970-an dan 1980-an, melembagakan berbagai
bentuk sosialisme pasar. Menggabungkan model kepemilikan koperasi dan negara dengan
pertukaran pasar bebas dan sistem harga bebas (tapi tidak harga gratis untuk alat-alat
produksi).
Titik berat paham ini pada masyarakat bukan pada individu sebagai suatu aliran
pemikiran / paham tidak dapat dilepaskan dari pengaruh “liberalisme”.
Inti dari paham sosialisme adalah suatu usaha untuk mengatur masyarakat secara
kolektif. Artinya semua individu harus berusaha memperoleh layanan yang layak demi
terciptanya suatu kebahagiaan bersama. Hal ini berkaitan dengan hakikat manusia yang
bukan sekedar untuk memperoleh kebebasan, tetapi manusia juga harus saling tolong-
menolong.
3. Fasisme
Fasisme adalah sebuah gerakan politik penindasan, Nama fasisme diambil daribahasa
Italia, fascio, yang berarti "kelompok politik". Sedangkan dari bahasa Latin, fascis, yang
berarti seikat tangkai-tangkai kayu. Ikatan kayu ini, tengahnya membentuk dan pada
zaman Kekaisaran Romawi dibawa di depan pejabat tinggi. Fascis ini
merupakan simboldaripada kekuasaan pejabat pemerintah. Fascis ini melangbangkan otoritas
sebuah kaum/golongan. Fasisme sesungguhnya merupakan ideologi yang di bangun menurut
hukum rimba, fasisme juga bertujuan membuat individu dan masyarakat berfikir dan
bertindak seragam, untuk mencapai tujuan ini fasisme menggunakan kekuatan dan kekerasan
bersama semua metode propaganda bahkan melakukan genocide (pemusnahan secara teratur
terhadap suatu golongan atau bangsa).Hal tersebut dikarenakan menurut ideologi fasis,
Negara bukan ciptaan rakyat merupakan ciptaan orang kuat .Bila orang kuat sudah
membentuk organisasi Negara, maka negara wajim menggembleng/memaksakan dan mengisi
jiwa rakyat. Fasisme sebagai ideologi berkembang pada abad ke 20 ia menyebar dengan pesat
di seluruh dunia pada perang dunia.
Ideologi Fasisme memiliki beberapa sifat yaitu :
1. Rasisme
Rasisme diartikan sebagai paham yang menerapkan penggolongan atau pembedaan
ciri-ciri fisik ( seperti warna kulit ) dalam masyarakat. Rasisme juga bisa diartikan sebagai
paham diskriminasi suku, agama, ras, golongan ataupun ciri-ciri fisik umum untuk tujuan
tertentu.
2. Militerisme
Militerisme adalah suatu pemerintahan yang didasarkan pada jaminan keamanannya
terletak pada kekuatan militernya dan mengklaim bahwa perkembangan dan pemeliharaan
militernya untuk menjamin kemampuan itu adalah tujuan terpenting dari masyarakat.Sistem
ini memberikan kedudukan yang lebih utama kepada pertimbangan-pertimbangan militer
dalam kebijakannya daripada kekuatan-kekuatan politik lainnya. Mereka yang terlibat dalam
dinas militer pun mendapatkan perlakuan-perlakuan istimewa.
3. UltraNasionalis
Ultra Nasionalis ialah suatu sikap membanggakan suatu Negara (negaranya sendiri)
secara berlebihan sehingga sangat merendahkan Negara yang lainnya.Sehingga mudah sekali
memancing pertengkaran/peperangan.
4. Imperialisme
Imperialisme ialah politik untuk menguasai (dengan paksaan) seluruh dunia untuk
kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya (hak memerintah). "Menguasai"
disini tidak perlu berarti merebut dengan kekuatan senjata, tetapi dapat dijalankan dengan
kekuatan ekonomi, kultur, agama dan ideologi, asal saja dengan paksaan.
Empat sifat ideologi fasisme tersebut mengakibatkan ideologi fasisme ini dapat
manghambat Multikulturalisme yaitu pandangan seseorang terhadap ragam kehidupan seperti
kubudayaan, agama, ras.
Unsur-unsur pokok dalam Ideologi Fasisme
Terdapat beberapaUnsur pokok /ciri khas dalam pelaksanaan Ideologi Fasisme ini,
yaitu sebagai berikut :
Keunggulan Ideologi Fasisme
Memiliki rasa kesatuan nasional
Sisi baik yang menonjol dari Ideologi fasisme ini adalah menguatkan kesatuan dan
kesetiakawanan nasional. Karena dalam Ideoligi ini memiliki sifat ultra Nasionalis sehingga
rasa serta tingkat persatuannya sangat tinggi. kesatuan dalam pemerintahan diktator tidak
mengalami gangguan. jika terdapat hal yang mengganggu kesatuan tersebut, maka akan
dimusnahkan untuk mempertahankan kesatuan tersebut.
Memiliki tingkat pengawasan dan kedisiplinan yang tinggi.
Dalam pelaksanaannya, Ideologi fasisme ini memiliki sistem pengawasan yang begitu ketan
dan mereka menindas hal yang tidak displin dan ketidak tepat gunaan. Ideologi Fasisme juga
menentukan semua keinginan badan administrasi dan merangkup segala bidang populasi.
Diktator sangat mudah dalam menetapkan satu hukum pemerintahan, dimana sangat dipatuhi
tampa mengalami kendala yang berat. Dalam ekonomi pun Ideologi ini bisa menghapuskan
pemborosan dari segi produksi dan administrasi, serta membasmi korupsi dan
menyelenggarakan kedisiplinan pejabat. Didalam pemerintahan fasisme tidak terdapat celah
pemogokan dan aksi- aksi demontrasi, yang bisa mempengaruhi sistem pemerintahan
maupun ekonomi.
Dapat mengambil keputusan pemerintahan yang cepat
Ideologi Fasisme sangat mudah dan cepat dalam menangani suatu kendala ataupun
dalampengambilan keputusan, terutama keadaan darurat daripada Ideologi ini bisa dengan
segera mengerahkan seluruh bangsa dalam waktu singkat, bahkan mereka bergerak secara
langsung melaksanakan perintah. Karena tidak ada yang akan memberontak padaturunnya
keputusan pemerintah
Pemerintahan dipegang oleh Orang yang Ahli
Dikarenakan pemilihan pemerintahan ini berdasarkan kaum elit dan yang terkuat,
maka tidak lain yang memerintah dalam Negara berideologi Fasisme adalah orang yang
unggul dan dengan mudah dan sukses, menggunakan perlengkapan dan menciptakan sistem
pemerintahan yang tangkas, berdaya guna, setia.
4. Nazisme
Nazi, atau secara resmi Nasional Sosialisme (Jerman: Nationalsozialismus), merujuk
pada sebuah ideologi totalitarian Partai Nazi (Partai Pekerja Nasional-Sosialis Jerman,
Jerman: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP) di bawah
kepemimpinan Adolf Hitler. Kata ini juga merujuk pada kebijakan yang dianut oleh
pemerintahan Jerman pada tahun 1933—1945, sebuah periode yang kemudian dikenal
sebagai Jerman Naziatau Reich Ketiga. Kata Nazi jadi merupakan singkatan Nasional
Sosialisme atau Nationalsozialismus di bahasa Jerman. Sampai hari ini orang-orang yang
berhaluan ekstrem kanan dan rasisme sering disebut sebagai Neonazi (neo = "baru"
dalam bahasa Yunani).
Partai yang semula bernama Partai Pekerja Jerman (DAP) ini didirikan pada tanggal 5
Januari 1919 oleh Anton Drexler. Hitler kemudian bergabung dengan partai kecil ini pada
bulan September 1919 dan menjadi pemimpin propaganda, mengubah nama partai itu (1
April 1920), dan menjadi pemimpin partai pada tanggal 29 Juli 1921. Nazisme bukanlah
sebuah ideologi baru, melainkan sebuah kombinasi dari berbagai ideologi dan kelompok yang
memiliki kesamaan pendapat tentang penentangan Perjanjian Versailes dan kebencian
terhadap Yahudi dan Komunis yang dipercaya berada di balik perjanjian tersebut.
Berikut adalah artikel mengenai arti lambang Nazi yang saya kutip dari berbagai
sumber. Artikel ini hanya sekedar untuk menambah pengetahuan bukan untuk maksud
tertentu. Swastika itu sendiri diambil dari kalimat sangsekerta "Svastika" Dari penggalan-
pengalan hurufnya “su” artinya baik, “asti” artinya menjadi dan “ka” artinya akhiran.
Sebelum Nazi menggunakan simbol ini, swastika digunakan untuk mewakili kehidupan,
matahari, kekuatan dan nasib baik. Bahkan di awal abad ke-20, swastika masih memiliki arti
yang positif. Contohnya, lambang ini digambarkan di kartu pos, koin dan gedung. Malah
pada saat Perang Dunia I, swastika dipakai di jahitan punggung Divisi Amerika ke-45 dan
Angkatan Udara Florida sampai Perang Dunia II.
Arti dari bendera Nazi tersebut adalah :
- Warna merah : merupakan ide-ide sosialis disetiap pergerakan
- Warna Putih : melambangkan ide Nasionalis
Sedangkan lambang swastika dipakai untuk mewakili misi perjuangan atas
kemenangan bangsa Arya dalam hal ini diidentikkan dengan kemenangan ideologi kreatif
yang mereka kerjakan. arena Partai Nazi melakukan praktek-praktek kekerasan dan
melakukan berbagai macam pembunuhan, simbol swastika yang menjadi lambang partai
inipun jadi ternoda. Arti simbol ini kemudian terdistorsi dari yang tadinya berkonotasi positif
menjadi negatif. Setiap melihat bendera dengan lambang swastika, orang-orang selalu
mengidentikkan dengan Nazi dan menganggap simbol ini adalah simbol kebencian,
kekerasan, kematian dan pembunuhan.
Tidak bisa kita pungkiri, Pada jaman dahulu selalu menggunakan imajinasi dengan
satu kesatuan sejarah dari jaman sebelumnya. Jadi bilamana memang Nazi itu ada pada tahun
1920 maka symbol dari bendera itu akan mengambil jauh kebelakang dari waktu itu. Dan
bilamana memang seperti itu yang terjadi adalah symbol itu merupakan transformasi dari
symbol-symbol yang sudah ada pada jaman sebelumnya. Simbol tersebut, yang dikenal
dengan Swastika atau Svasti adalah simbol suci dalam tradisi Hindu. Simbol yang
melambangkan kesucian ini tidak hanya ada di dalam tradisi Hindu saja, Budha contohnya, di
temukan beberapa patung suci Budha yang mengenakan kalung dengan anak kalungnya
berupa simbol tersebut. Swastika pernah (dan masih) mewakili hal-hal yang bersifat luhur
dan sakral, terutama bagi pemeluk Hindu, Jaina, Buddha, pemeluk kepercayaan Gallic-
Roman (yang altar utamanya berhiaskan petir, swastika dan roda), pemeluk kepercayaan
Celtic kuna (swastika melambangkan Dewi Api Brigit), pemeluk kepercayaan Slavia kuno
(swastika melambangkan Dewa Matahari Svarog) maupun bagi orang-orang Indian suku
Hopi serta Navajo (yang menggunakan simbol itu dalam ritual penyembuhan). Jubah Athena
serta tubuh Apollo, dewa dan dewi Yunani, juga kerap dihiasi dengan simbol tersebut.
Jadi sebenarnya simbol tersebut adalah lambang ke agungan dan kesucian. Kesucian
yang harus terus berada di jalan yang lurus, adil dan seimbang tanpa memihak siapapun juga
kecuali keadialan dan kebenaran itu sendiri. Ketika kesucian dan kebenaran sudah tidak lurus
lagi, maka tak jarang kesucian dan kebenaran hanyalah sebagai tameng untuk menutupi
kekejaman yang luar biasa. Mungkin hal tersebutlah yang mengakibatkan lazi memiliki
lambang tersebut tapi miring kekiri sekitar 45 derajat.
Pada tahun 1920, Adolf Hitler memutuskan Partai Nazi membutuhkan simbol dan
bendera sendiri. Bagi Hitler, bendera merupakan simbol bagi perjuangan mereka. Tanggal 7
Agustus 1920 saat Kongres Salzburg, bendera dengan lambang swastika menjadi simbol
resmi Partai Nazi. Hitler mendeskripsikann arti dari bendera tersebut, arti warna merah
merupakan ide-ide sosialis disetiap pergerakan, warna putih melambangkan ide nasionalis,
sedangkan lambang swastika dipakai untuk mewakili misi perjuangan atas kemenangan
bangsa Arya dalam hal ini diidentikkan dengan kemenangan ideologi kreatif yang mereka
kerjakan. Karena Partai Nazi melakukan praktek-praktek kekerasan dan melakukan berbagai
macam pembunuhan, simbol swastika yang menjadi lambang partai inipun jadi ternoda. Arti
simbol ini kemudian terdistorsi dari yang tadinya berkonotasi positif menjadi negatif. Setiap
melihat bendera dengan lambang swastika, orang-orang selalu mengidentikkan dengan Nazi
dan menganggap simbol ini adalah simbol kebencian, kekerasan, kematian dan pembunuhan.
Bagaimana Arti Simbol Swastika Sekarang?
Hitler dengan lambang Nazinya
Pada waktu lampau, arah dari swastika menyebabkan simbol ini memiliki arti yang
berbeda. Arah swastika yang searah jarum jam memiliki arti kesehatan dan kehidupan,
sedangkan swastika yang berlawanan arah jarum jam berarti nasib buruk atau
ketidakberuntungan. Namun sejak Nazi menggunakan simbol swastika yang searah jarum
jam maka orang mengubah pengertian sebelumnya menjadi sebaliknya.
Swastika dan Agama Hindu dan Budha
Saat ini, arti dari swastika masih menjadi polemik yang tak berujung ditengah
masyarakat dunia. Bagaimana bisa satu simbol memiliki dua arti yang saling bertolak
belakang? Namun hal ini membuat sebagian kalangan yang menggunakannya sebagai simbol
keagamaan menjadi terkena imbasnya. Di Agama Hindu dan Budha lambang swastika
merupakan simbol suci yang biasa digunakan untuk melambangkan kehidupan dan
keberuntungan. Orang-orang yang tidak mengetahui arti asli dari swastika terkadang sangat
skeptis dengan simbol ini. Padahal sebenarnya Nazi-lah yang mengambil keuntungan dari
simbol swastika dan menggunakannya dalam praktek-praktek yang tidak
berperikemanusiaan.
Swastika termasuk simbol paling populer di dunia. Gambar berbentuk mirip tanda
plus yang ujungnya menikung membentuk baling-baling, dikenal sabagai simbol Nazi.
Setelah digunakan oleh Hitler sebagai simbol partainya itu, swastika menjadi lekat dengan
Nazi. Ini menjadi perubahan yang sangat ekstrem bagi swastika.
Sejatinya swastika adalah simbol kuno yang sudah dipakai sekitar 3.000 tahun lalu.
Simbol ini mirip dengan simbol yang digunakan masyarakat Mesir kuno, bernama Ankh.
Situs history1900s.about.com menuliskan bahwa simbol seperti ini umum digunakan sebagai
hiasan gerabah serta koin pada sekitar 1.000 tahun sebelum masehi. Selama ribuan tahun
kemudian, simbol ini menjadi gambar yang bisa dikatakan universal. Tak hanya digunakan
oleh masyarakat Mesir kuno, simbol swastika juga dipakai masyarakat Cina, Jepang, India,
juga Eropa bagian selatan. Artinya, selama ribuan tahun sebelum Hitler lahir, simbol ini
sudah sangat populer di dunia.
Di abad pertengahan memang swastika sudah digunakan berbagai wilayah dengan
nama yang berbeda satu sama lain. Di Cina, simbol ini diberi nama wan, di Inggris disebut
fylfot, warga Jerman menyebutnya hakenkreuz, dan di Yunani dinamakan tetraskelion and
gammadion. Sedang nama swastika berasal dari bahasa sansekerta. Simbol ini memang juga
dipakai warga India, tempat bahasa sansekerta tumbuh. Konon, warga asli benua Amerika
juga menggunakan simbol ini, meski tidak menyebutnya dengan nama spesifik. Di masa
Perang Dunia I, simbol ini masih terlihat di bahu pasukan Amerika yang tergabung dalam
American 45th Division. Simbol ini juga banyak digunakan di kemasan rokok, gedung, juga
kartu pos. Begitu populernya simbol ini, mendorong Nazi yang mulai mengambil tampuk
kekuasaan Jerman sejak tahun 1933, untuk menjadikan swastika sebagai simbol utamanya. Di
zaman modern, simbol ini kemudian lebih banyak dikenal sebagai simbol partai Nazi. Tak
hanya itu, simbol swastika juga kemudian dimaknai secara negatif.
Padahal, hingga awal tahun 1900an, simbol ini punya makna yang positif. Swastika
lebih diartikan sebagai simbol keberuntungan, kekuatan, semangat, matahari, juga simbol
kehidupan. Banyak pihak menggunakan simbol tersebut untuk memompakan semangat dan
energi positif dalam dirinya.
Istilah swastika sendiri berasal dari bahasa sansekerta su yang berarti baik dan asti
yang berarti menjadi. Sedangkan ka dalam istilah tersebut merupakan imbuhan. Jika
disatukan, istilahnya menjadi swastika yang berarti menjadi baik.
Lalu bagaimana kisahnya swastika kemudian menjadi simbol Nazi? Hingga awal
tahun 1800an, Jerman masih menjadi kekaisaran yang tidak punya simbol pemersatu yang
kuat. Hingga tahun 1871, Jerman belum menjadi satu negara yang bersatu. Swastika juga
dianggap sebagai warisan suku Indian yang dipercaya sebagai asal muasal ras Arya,
penduduk asli Jerman.
Untuk menghindari ancaman perpecahan, kemudian kelompok nasionalis Jerman
menjadikan swastika sebagai simbol pemersatunya. Secara resmi, simbol tersebut kemudian
digunakan oleh Liga Senam Jerman. Swastika menjadi semakin populer di Jerman. Di awal
abad ke-20, simbol ini menjadi mudah sekali ditemukan di Jerman.
Di tahun 1920, Adolf Hitler memutuskan partainya, Nazi memerlukan simbol dan
bendera yang mewakili semanngat perjuangan dan mudah dikenali. Akhirnya, pada 7
Agustus 1920, dalam Kongres Salzburg, Nazi menetapkan swastika sebagai simbol dan
sekaligus bendera partai. Dalam bukunya, Mein Kampf, Hitler menggambarkan bahwa dalam
bendera Nazi terlihat simbol warna merag sebagai ide gerakan sosial, putih sebagai ide
nasionalisme, dan swastika sebagai simbol perjuangan bagi ras Arya untuk meraih
kemenangan.
Kesimpulan
NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila, menegakkan asas kedaulatan rakyat dan
negara hukum berkewajiban menegakkan asas-asas normatif konstitusional di atas ( Pasal 7a
sampai dengan Pasal 7e ) sebagai tindakan membendung gerakan separatisme ideologi dari
kaum marxisme, komunisme, atheisme (neo PKI, KGB, PRD, Papernas), termasuk politik
supremasi ideologi neo liberalisme, neokapitalisme yang bermuara sebagai neoimperialisme.
Bangsa Indonesia mutlak memperjuangkan untuk menegakkan NKRI sebagai sistem
kenegaraan Pancasila dengan membudayakan sistem demokrasi (berdasarkan) Pancasila dan
ekonomi nasional (ekonomi kerakyatan) berdasarkan Pancasila.
Bangsa Indonesia berkewajiban menyelamatkan NKRI dalam integritasnya sebagai sistem
kenegaraan Pancasila (terjabar dalam UUD Proklamasi 45) yang menjamin manusia, warga
negara dan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya, adil, beradab dan bermartabat.
Saran
Kepada segenap kelembagaan negara untuk menegakkan sistem kenegaraan Pancasila
dengan menegakkan UUD Proklamasi 45 secara murni. Hanya dengan membudayakan asas
filosofis, ideologis dan konstitusional yang diamanatkan UUD Proklamasi 45 bangsa
Indonesia menegakkan sistem kenegaraan Pancasila yang bermoral Pancasila sebagai
intergritas dan martabat nasional.
Budaya dan praktek politik neoliberalisme dan neo imperialisme sebagai mana juga ajaran
ideologi marxisme, komunisme, atheisme dalam dinamika globalisasi, liberalisasi dan
postmodernisme dapat menggoda dan melanda integritas sistem kenegaraan
Pancasila sebagaimana fenomena runtuhnya negara adidaya Uni Soviet 1989 Liberalisme,
kapitalisme, apalagi marxisme, komunisme, atheisme bukanlah pembela dan penegak HAM,
melainkan mengancam integritas dan moral kemanusiaan serta peradaban masa depan karena
manusia demikian dengan watak neo imperialisme dan komunisme, atheisme sesungguhnya
bukanlah kepribadian manusia yang bermartabat, karena mereka bukanlah menegakkan dan
membudayakan nilai (dasar negara) Pancasila, melainkan mereka dapat meruntuhkan
martabat manusia dengan budaya sekularisme yang tidak sejiwa dengan ideologi Pancasila.
Demikian pula ideologi marxisme, komunisme, atheisme yang bertentangan dengan dasar
negara Pancasila, karenanya mengancam integritas sistem kenegaraan Pancasila yang
beridentitas theisme religious.
DAFTAR PUSTAKA
http://webikhwan.blogspot.com/2012/09/kedudukan-fungsi-serta-implementasi.html
http://www.g-excess.com/37759/kedudukan-pancasila-sebagai-dasar-negara/
http://putracenter.net/2010/04/05/implementasi-pancasila-dalam-kehidupan-berbangsa/
http://jakarta45.wordpress.com/2008/11/20/eka-prasetya-pancakarsa/
http://gagasanardi.wordpress.com/2008/04/05/mengenal-partai-politik/(17April 2010, 09.08)
http://grupsyariah.blogspot.com/2012/06/pancasila-sebagai-konteks-
sejarah.html#ixzz2EnOJde00
