Politik Hukum Kebijakan Otonomi Khusus,

dengan Pembentukan “Perdasus Pengakuan dan

Perlindungan Masyarakat Adat Papua Perspektif

Human Security”Jawahir Thontowi

Guru Besar Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

1.Pendahuluan

2. Hak Konstitusional Masyarakat Adat

3.Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat TerhadapMasyarakat Papua

4.Perjuangan Politik dan Hukum Belum Usai

5.Idealnya Perdasus Pengakuan dan Perlidungan MasyarakatPapua Berbasis Human Security, PBB

6.Penutup

1. PENDAHULUAN

a. Era Reformasi NKRI sejak 1998, telah memberikan harapan dan optimisme, karena tidak saja ditandai

dilakukakannya amandemen UUD 1945, yang berubah secara fundamental karena kekuasaan Pemerintahan

yang sentralistik berubah menjadi desentralisasi,dan bahkan dengan manganut desentralisasi asimetri.

b. Pasal 18 B ayat (1 dan 2), merupakan landasan konsitusional lahirnya, asymetric decentralization, oleh

karena paham monism “keseragaman bentuk pemerintahan telah menjadi penyebab ketidakadilan, baik

dalam kaitannya dengan distribusi APBN/APBD, dan eksploitasi SDM. Utamanya dari ujung barat Provinsi

Aceh, dan di ujung timur adalah Papua.

c. Formasi yang menawakan harapan dan optimisme tersebut, terbukti tidak secara keseluruhan melahirkan

pembangunan ekonomi yang mensejahterakan secara sosial ekonomi. Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Darussalam dengan UU No. 4 2002 dan UU No.11 2011 telah mengalami perubahan tertib, aman dan lebih

sejahtera, namun dalam waktu yang hampir sama Provinsi Dearah Khusus Papua, belum banyak

mengalami perubahan signifikan, kecuali terpisahnya Papua dengan Papua Barat, di Manokwari.

d. Politik Hukum dimaknai sebagi kebijakan untuk menentukan pilihan, cara atau pendekatan hukum, yang

diarahkan untuk mencapai tujuan, yaitu menciptakan kesejehteran sosial, ekonomi, kebudyaan ketertiban

dan kemanan di tanah Papua.

2. HAK HAK KONSTITUSIONAL

MASAYARAKAT ADAT

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 kemudian memberikan pengakuan dan

penghormatan terhadap kesatuan MHA beserta Hak-hak tradisionalnya harus

didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sepanjang masih hidup; Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Diatur dalam undang-undang.

• Pasal 281 ayat (3), yaitu identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban,

• Sifat Normanya, Fakultatif (conditional norms), bukan norma imperatif

Pendekatan Human Security

Pada 1994, Koffi Annan, UNDP memperkenalkan istilah human security dalam laporannya, 1994 Human Development

Report (HDR). Pendekatan yang bertumpu pada dua kebebasan pokok, yaitu “freedom from fear” dan “freedom from want”.

Keduanya terdapat di Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR). Tahun 2012 Majelis Umum PBB menyepakati

menjadi Sumber Hukum Internasional melalui Resolusi Nomor 66/290 yang menguatkan human security suatu kesepakatan

Multilateral. (Human Development Report (HDR) 1994, UNDP.

1. KEAMANAN EKONOMI DAN KETAHANAN PANGAN

2. KEAMANAN DAN KETAHANAN KESEHATAN, WHO 2016 LIFE EXPECTACY

4. LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

5. KEMANAN BAGI DIRI PRRIBADI BAIK DARI KIMINALISASI NEGARA MAUPUN DARI KECELAKAAN

6. KEMANAN KELOMPOK, KELUARGA, SUKU, AGAMA DAN ORGANISASI

7. KEAMANAN POLITIK, SEHINGGA TERJADI PELANGGARAN HAM

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 61 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

wiayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil

UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang

Perkebunan, hakPengelolaan atas

Ladang

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air Pasal 6 ayat (3) HakUlayat

UU UU 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH

KONSTITUSI Pengakuandan Perlindungan Hak

... dalam Pasal 51

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan

UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Lingkungan hidup

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

DALAM UU SEKTORAL

RASIONALISASI RUU PMA

1. FILOSOFIS PANCASILA , KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB,

SOSIOLOGIS FAKTUAL kongres AMAN, RUU PMHA, dan banyaknya Tanah ulayat yang pindah

tangan, ribuan putusan PN/PT/ MA tidak adayang memihak MHA

UU Sektoral utamanya terkait pertambagan, SDA, Perkebunan, Minerba, dan perusahan

asing memarjinalkan MHA

Membentuk UU PMA Wajib Pasal 18B ayat (2)

Jika tidak dilindungi dengan UU, ketidakadilanakan berakibat MHA sebagai ancaman

Ketahanan Nasonal

POLITIK HUKUM OTONOMI

KHUSUSUS PAPUA

PERDASUS BUKAN MEUPAKAN A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING

UU OTONOMI NO 21/2001 KHUSUS PAPUA, TANPA

PERPEM

POLITIK HUKUM NASIONALPERJUANGAN RUU PMA 2007- HINGGA

KINI BELUM KLAR

CONDITIO SINE QUANONA DAN BASIS

HUMAN SECURIY

TANTANGAN IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA

FAKTOR EKSTERNAL

• Tidak ada Peraturan Pemerintah ttg UU Otonomi Khusus Papua

• Penegakan Hukum dan KedaulatanPertahanan Negar yang Ambivalen, Gerombolan Kriminal Bersenjata(Separatis OPM)

• Kampanye OPM oleh Benny Wenda, di Oxford University. London, dan di Organisasasi Kepulauan Pacific

• Pendekatan Keamanan oleh TNI masihterasa dominan

FAKTOR INTERNAL

• Warga Papua masih terpinggirkan oleh birokrasikarana Sistem Kekerabatan berakibat absennyanilai-nilai meritokrasi dan profesionalisme.

• Terbatasnya SDM terdidik sehingga tidakmampu bersaing dari nilai meritoktarsi danprofesionlisme

• Tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan, melalui praktek korupsi di lingkaran birokrasisehingga peran Pemda tidak berdampak padapelayanan yang mensejahterakan rakyatnya.

• Banyaknya Perdasus yang disyahkan sebatasmengekui legalitas status Institusi MasyarakatAdat, belum pada kewajiban memperjuangkantercapainya hak-hak rakyat.

1. Cash and Cary dari PemerintahPemerintah Kabupaten dengan BRI (Bank Rakyat Indonesia) memberikan ATM kepaa

ibu-ibu

2. Fasilitas pendidikan dan School BusTransport agar tidak lagi digunakan alasanmembantu Or Tua bekerja di ladang.

3. Layanan Kesehatan Keliling, rutin periodikdilaksanakan. Flying Doctors, Australia, New

Zealand, Malaysia.

Prosedur dan mekanismePeradilan Adat

4. Hak-Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah danModel Pelepasan Tanah Scara Adat .

IdealnyaPERDASUS

KESRA berbasishuman security

PENUTUP1. Jaminan Konstitusional Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang didukung begitu banyak UU sektoral, namun terbukti belum

memberikan fungsi efektif mengingat norma yang tersedia tampak tidak sepenuh hati, karena norma bersifat kondisional,

seharusnya norma imperative.

2. Idealnya ke depan Perdasus Papua, selain memenuhi kriteria mengkomodir kepentingan publik, Perdasus seharusnya

memenuhi keniscayaan pada pendekatan human security sebagi program kongkrit berkelanjutan: (1) kewajiban Pemda

melakukan pengentasan kemiskinan, dengan BLT Cash and Carry yang diberikan kepada ibu-ibu, agar uang tersebut

hanya digunakan untuk menyediakan makan, minum, dan kebutuhan rumah tangga yang sehat dan higinis. Agar anak-

anak mereka menjadi cerdas dan bermentalitas terdidik; (2) peningkatan kesehatan anak-anak, mulai dari ibu hamil,

dngan upaya menunurunkan kematian bayi dan ibu-ibu karena kurang gizi. Pentingnya pelayanan kesehatan, secara

proaktif melalui proaktif menjenguk warga di berbagai pelosok desa.

3. Untuk mencapai suatu Perdasus yang applicable dan mensejahterakan maka dengan intervensi Pemerintah Pusat

menciptakan ketertiban dan keamanan melalui upaya diturunkannya frekuensi pedekatan keamanan oleh TNI dan

menggantinya dengan model pembangunan partisipatif yaitu dengan pelibatan masyarakat adat dalam aspek playanan

publik, sebagai mitra pemerintahan desa.***