BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan di uraikan serangkaian dasar-dasar konsep dan teori yang

relevan dengan penelitian. Tinjauan pustaka ini akan dimulai dengan memaparkan

studi Hubungan Internasional secara umum, dilanjutkan dengan menjelaskan,

konsep Politik Luar Negeri, konsep Politik Internasional, dan Militer.

2.1 Studi Hubungan Internasional

Ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari ilmu sosial yang khusus

mempelajari masyarakat internasional atau sociology of international relations.

Ilmu hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur

politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam

dan lain sebagainya.

Istilah hubungan internasional memiliki banyak definisi. Secara keseluruhan

hubungan internasional merupakan studi yang terbentuk dari ilmu-ilmu yang

bersifat interdisipliner dan melengkapi satu sama lain. Hal ini digunakan oleh para

ahli untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi didalam hubungan antar

negara, sehinga pada akhirnya memberikan berbagai definisi terhadap studi

hubungan internasional itu sendiri.

Hubungan internasional juga dapat ditujukan kepada semua bentuk interaksi

antara anggota-anggota masyarakat yang berbeda, baik yang didukung oleh

pemerintah maupun tidak.

25

26

Secara lebih spesifik hubungan internasional berkaitan erat dengan segala

bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh

pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional termasuk

didalamnya pengkajian mengenai politik luar negeri dan politik internasional yang

meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia terhadap lembaga

perdagangan internasional, palang merah internasional, transportasi, pariwisata,

komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.(Holsti,

1995:19)

Menurut The Dictionary of World Politics, hubungan internasional adalah

istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara

dengan melewati batas-batas negara. Sedangkan Mc. Clelland mendefinisikan

hubungan internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis

kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan

yang mengelilingi interaksi. Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala

bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh

pemerintah ataupun warga negara. Hubungan internasional mencakup pengkajian

terhadap politik luar negeri dan politik internasional, dan meliputi segala segi

hubungan diantara berbagai negara didunia. (Perwita & A. Yani, 2005:4)

Beberapa ahli hubungan internasional lainnya memaparkan, konsep

hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu prilaku

para aktor, negara maupun non negara didalam arena transaksi internasional.

Perilaku ini bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi,

interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.(Maso’ed, 1994:28)

27

Di dalam dunia modern, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang dapat

menghindar dari keterlibatannya dengan bangsa dan negara lain, karena semua

bangsa merupakan warga dunia.

Hubungan antar bangsa atau hubungan internasional dapat berwujud dalam

berbagai bentuk yaitu:

1) Hubungan individual, misalnya turis, pertukaran pelajar, pedagang dan

lain sebagainya, siapa saja yang memiliki kepentingan yang tersebar didunia.

Mereka mengadakan kontak-kontak pribadi sehingga timbul kepentingan

timbale balik diantara mereka.

2) Hubungan antar kelompok (inter group relations) misalnya lembaga-lembaga

social, lembaga perdagangan dan lain sebagainya, dapat pula mengadakan

hubungan baik yang bersifat incidental, periodic ataupun permanent.

3) Hubungan antar negara, hubungan yang dimaksud disini adalah hubungan

yang dilakukan oleh suatu pemerintahan yang mengatur setiap individu yang

berada dalam suatu negara. (Moestoko, 1985:13)

2.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri bisa dikatakan sebagai action theory dari kebijakan suatu

negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan

tertentu. Politik luar negeri juga bisa dikatakan sebagai seperangkat pedoman

untuk memilih tindakan yang ditujukan keluar wilayah suatu negara.

Politik Luar negeri merupakan suatu sistem tindakan- tindakan dari suatu

pemerintah terhadap pemerintah lainnya. Politik luar negeri dapat diartikan

28

sebagai sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh, dalam hubungan

suatu negara (pemerintah) dengan negara (pemerintah) lainnya, dengan

mempertimbangkan juga tanggapan (respon terhadap kejadian dan masalah

dilingkungan dunia internasional). Dengan kata lain politik luar negeri merupakan

sintesa dari pengejawantahan tujuan dan kemampuan (kapabilitas) nasional.

(Coulumbis, 1990:89-90)

Politik luar negeri digerakkan oleh keputusan suatu pemerintah, sekali

keputusan ini dibuat, pelaksanaannya menyebabkan adanya proses sosial. Ada tiga

macam proses yang menonjol dalam politik luar negeri yaitu kerjasama, konflik,

atau hidup berdampingan. Hidup berdampingan dalam beberapa kerjasama

terbatas adalah usaha untuk mencegah konflik. Proses campuran dari ketiga hal

tersebut mungkin juga ada, bahkan dalam kondisi perang sekalipun kerjasama

mungkin terjadi.

Politik luar negeri suatu negara bukanlah merupakan suatu fenomena yang

berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat dengan suatu doktrin dan merupakan suatu

sistem tindakan-tindakan dan baru dapat dimengerti kalau dilihat dalam kaitan

dengan kegiatan-kegiatan lain dari negara yang bersangkutan, yang disebut situasi

kontentual.

Hubungan erat politik luar negeri dengan sasaran-sasaran yang dituju dan

dipilih oleh suatu pemerintah berdasarkan ideologi negara atau bangsa, keadaan

ekonomi, politik, kebudayaan dari suatu bangsa, sikap psikologi, ketegangan dan

emosional yang ada, situasi geografi dan tentunya dengan fakta-fakta yang

lainnya. (Yusup, 1989:64)

29

Ketika mendeskripsikan politik luar negeri, kita akan membahas tiga jenis

keputusan luar negeri, yaitu: (1) keputusan-keputusan politik luar negeri yang

sifatnya umum, (2) keputusan-keputusan yang bersifat administrative, dan (3)

Keputusan-keputusan yang bersifat krisis. (Coplin, 1992:32)

Kebijakan luar negeri yang bersifat umum terdiri atas serangkaian keputusan

yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-

tindakan langsung. Sedangkan keputusan luar negeri yang bersifat administratif

dibuat oleh anggota-anggota birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan

hubungan luar negeri negaranya. Tipe politik luar negeri yang bersifat krisis

merupakan kombinasi dari kedua tipe politik luar negeri yang bersifat umum dan

administratif. Keputusan-keputusan yang bersifat krisis bisa berdampak luas

terhadap kebijakan umum suatu negara. Kebijakan luar negeri yang bersifat krisis

bisa diartikan sebagai kondisi dimana sedikitnya satu negara merasa bahwa suatu

situasi merupakan titik balik dalam hubungannya dengan satu atau lebih negara.

Situasi mendesak menunjukkan adanya kebutuhan untuk membuat suatu

keputusan dalam waktu singkat. (Coplin, 1992:33-34)

Langkah-langkah dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup:

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan

dan sasaran yang spesifik.

2. Menetapkan faktor situasional dilingkungan domestic dan internasional

yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.

3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang

dikehendaki.

30

4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memaksa kapabilitas

nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.

6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang

telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.

(Plano & Olton, 1999:5)

Menurut Hans Morgenthau terdapat delapan faktor yang mempengaruhi

politik luar negeri sebagai unsur kekuatan nasional, yaitu: (1) Geografi, (2)

Sumber-sumber nasional, (3) Kemampuan industri, (4) Kesiapsiagaan militer, (5)

Penduduk, (6) Watak nasional, (7) Moral nasional, (8) Kualitas diplomasi. Faktor

geografi merupakan faktor terbanyak yang dihubungkan dengan politik luar

negeri. (Yusup, 1989:85)

Dalam mengklasifikasikan faktor-faktor atau sumber-sumber politik luar

negeri harus dengan cara menempatkan sumber-sumber itu pada kontinu waktu

atau time continu dan melalui kontinu agregasi sistemik atau systemic aggregation

continu.

Kontinu waktu yang dimaksud Rosenau meliputi Sources that tend to change

slowly, yaitu sumber-sumber yang cenderung bersifat mantap dan berlaku terus

menerus dan tetap dan Short-term fluctuations, yaitu sumber-sumber yang dapat

dipengaruhi oleh fluktuasi jarak pendek, serta Sources that tend to undergo rapid

change, yaitu sumber-sumber yang dapat berubah. (Rosenau, 1976:18)

31

Sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar

negeri, yaitu:

1) Sumber sistemik (systemic sources), merupakan sumber yang berasal dari

lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan

antara negara-negara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk negara-negara

dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area atau krisis. Yang

dimaksud dengan struktur hubungan antara negara besar adalah jumlah negara

besar yang ikut andil dalam struktur hubungan internasional dan bagaimana

pembagian kapabilitas diantara mereka. Sementara faktor situasional eksternal

merupakan stimulan tiba-tiba yang berasal dari situasi internasional terakhir.

2) Sumber masyarakat (societal sources), merupakan sumber yang berasal

dari lingkungan internal. Sumber ini mencakup factor kebudayaan dan sejarah,

pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik.

Kebudayaan dan sejarah mencakup nilai, norma, tradisi dan pengalaman masa

lalu yang mendasari hubungan antar anggota masyarakat.

Pembangunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara untuk mencapai

kesejahteraan sendiri. Hal ini dapat mendasari kepentingan negara tersebut

untuk berhubungan dengan negara lain.

Struktur sosial mencakup sumberdaya manusia yang dimiliki suatu negara atau

seberapa besar konflik dan harmoni internal dalam masyarakat. Opini publik

juga dapat menjadi faktor dimana penstudi dapat melihat perubahan sentimen

masyarakat terhadap dunia luar.

32

3) Sumber pemerintahan (governmental sources), merupakan sumber internal

yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dan struktur dalam

pemerintahan. Pertanggungjawaban politik seperti pemilu, kompetisi partai

dan tingkat kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara fleksibel

merespon situasi eksternal. Sementara dari struktur kepemimpinan dari

berbagai kelompok dan individu yang terdapat dalam pemerintahan.

4) Sumber idiosinkratik (idiosyncratic sources), merupakan sumber internal

yang melihat nilai-nilai pangalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang

mempengaruhi persepsi, kalkulasi dan prilaku mereka terhadap kebijakan luar

negeri. Disini tercakup juga persepsi seorang elit politik tentang keadaan

alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai.

(Perwita & A. Yani, 2005:57-58)

Para perumus kebijakan luar negeri adalah orang-orang yang dihadapkan

pada situasi-situasi tertentu, yang bertanggung jawab terhadap orang lain, yang

ditekan beragam oleh beragam situasi dan dipaksa untuk mengambil keputusan.

Oleh karena itu sifat politik luar negeri mempengaruhi berbagai problema

keputusan yang dihadapi oleh para pengambil keputusan.

Empat langkah yang perlu diambil sebelum membahas model/strategi dalam

perumusan kebijakan luar negeri:

1) Mendefinisikan situasi yang terjadi dilingkungan eksternal. Hal ini perlu

dilakukan terlebih dahulu agar dapat memberikan arahan yang tepat bagi

keputusan politik luar negeri untuk menjawab tantangan eksternal yang

muncul.

33

2) Memilih tujuan-tujuan politik luar ngeri. Pemilihan tujuan politik luar

negeri yang spesifik dapat menuntun jenis keputusan yang akan

dimunculkan.

3) Menentukan alternatif-alternatif keputusan yang mungkin akan dijalankan

oleh suatu negara sesuai dengan situasi dan tujuan yang ingin dicapai.

4) Memilih alternatif/tindakan dari sekian banyak alternatif yang ada sesuai

dengan situasi dan tujuan yang ingin dicapai. (Coplin, 1992:54-61)

Kebijakan luar negeri adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap

dan aktifitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan

eksternalnya. (Rosenau, 1976:27) Kebijakan luar negeri bertujuan untuk

memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. (Rosenau,

1976:32)

Kebijakan luar negeri memiliki tiga konsep untuk menjelaskan hubungan

suatu negara dengan kejadian dan situasi diluar negaranya, yaitu:

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (as a cluster of

orientation). Politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi merupakan

pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi-kondisi

eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan

orientasi, yang terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang dijabarkan dari

pengalaman sejarah dan keadaan strategisyang menentukan posisi negara

dalam politik internasional.

2. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk

bertindak (as a set of commitments to plan for action). Dalam hal ini kebijakan

34

luar negeri berupa rencana dan komitmen konkrit yang dikembangkan oleh

para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi

lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri.

Rencana tindakan ini termasuk tujuan yang spesifik serta alat atau cara untuk

mencapainya yang dianggap cukup memadai untuk menjawab peluang dan

tantangan dari luar negeri. Rencana tindakan ini merupakan terjemahan dari

orientasi umum dan reaksi terhadap keadaan yang konkret (immediate

context).

Dalam fase ini rencana tindakan politik luar negeri akan memberikan pedoman

bagi: (1) Tindakan yang ditujukan pada situasi yang berlangsung lama, (2)

Tindakan yang ditujukan pada negara-negara tertentu, (3) Tindakan yang

ditujukan pada isu-isu khusus, dan (4) Tindakan yang ditujukan pada berbagai

sasaran lainnya. Politik luar negeri pada fase ini lebih mudah diamati daripada

orientasi umum karena biasanya diartikulasikan dalam pernyataan-pernyataan

formal dalam konferensi pers atau dalam komunitas diplomatik.

3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (as a form of

behavior). Pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada dalam tingkat yang

lebih empiris, yaitu berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para

pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di

lingkungan eksternal. Langkah-langkah tersebut dilakuaan berdasarkan

orientasi umum yang dianut serta dikembangkan berdasarkan komitmen dan

sasaran yang lebih spesifik. (Perwita & A. Yani, 2005:53-55)

35

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan pula sebagai citra mengenai

keadaan dan kondisi dimasa depan suatu negara, dimana pemerintah melalui para

perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-

negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain.

Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat konkret dan

abstrak. Sedangkan dilihat dari waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan

lama dalam suatu periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat sementara,

berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu. K.J.Holsti memberikan tiga kritria

untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

1) Nilai (values) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan

2) Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang

telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (short-term),

jangka menengah (middle term), dan jangka panjang (long term).

3) Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain. (Perwita

& A. Yani, 2005:51)

Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu

negara akan mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam

lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang

ingin dicapai berdasarkan sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.

Setiap strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat

keputusan negara didalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional

lainnya, dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam

terminologi kepentingan nasional.

36

Tujuan dari kebijakan luar negeri merupakan fungsi dari proses dimana

tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat

berdasarkan masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan

kebijakan luar negeri sendiri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka

menengah dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan kebijakan luar negeri jangka

panjang adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan dan kekuasaan.

Adapun tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri

merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mangkaitkan kepentingan

nasional terhadap situasi internasional yang sedang dirancang, dipilih dan

ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah kebijakan

(revisionist policy) atau untuk mempertahankan kebijakan (status quo policy)

ihwal kenegaraan tertentu dilingkungan eksternal.(Plano & Olton, 1999:5-6)

Konsep kepentingan nasional sendiri merupakan dasar untuk menjelaskan

perilaku luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan

sebagai tujuan fundamental dan factor penentu akhir yang mengarahkan para

pembuat keputusan suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya.

Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang

membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan,

militer dan kesejahteraan ekonomi. (Plano & Olton, 1999:11)

37

2.3 Politik Internasional

Salah satu kajian pokok dalam Hubungan Internasional adalah politik

internasional yang didalamnya mengkaji segala bentuk perjuangan dalam

memperjuangkan kepentingan dan kekuasaan.

Di dalam politik internasional terdapat elemen-elemen kerjasama dan

konflik, permintaan dan dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat

perbedan antara kawan dan lawan. Politik internasional memandang tindakan

suatu negara sebagai respon atas tindakan negara lain. Dengan kata lain, politik

internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih. (Perwita & A.

Yani, 2005:40)

Interaksi antar negara, terdapat kemungkinan-kemungkinan dimana negara

satu dengan negara lainnya akan mengalami keeratan hubungan atau

kerenggangan hubungan. Hal tersebut lumrah terjadi sebagai akibat penerapan

suatu kebijakan politik yang diambil oleh masing-masing negara, dengan kata lain

bentuk dan penerapan dari berbagai macam politik luar negeri akan menyebabkan

timbulnya suatu system politik internasional.

Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam

hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal

politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan

berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik

lainnya.

Politik internasional seperti halnya politik domestik terdiri dari elemen-

elemen kerjasama dan konflik, permintan dan dukungan, gangguan dan

38

pengaturan. negara membuat perbedaan antara kawan dan lawan. Politik

internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon atau tindakan

negara lain. Dengan kata lain, politik internasional adalah proses interaksi antara

dua negara atau lebih.(Plano dan Olton, 1999:5)

Di dalam politik internasional dipelajari juga mengenai pola tindakan negara

terhadap lingkungan eksternalnya sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain

mencakup unsur power, kepentingan dan tindakan, politik internasional juga

mencakup perhatian terhadap sistem internasional, deterrence dan perilaku para

pembuat keputusan dalam situasi konflik.(Holsti, 1995:20)

Politik internasional merupakan proses interaksi yang berlangsung dalam

suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interelasi dan interplay

antar aktor dalam lingkungannya.

Faktor-faktor utama dalam lingkungan internasional dapat diklasifikasikan

dalam tiga hal, yaitu:

(1) Lingkungan fisik, seperti lokasi geografi, sumber daya alam dan teknologi

suatu bangsa;

(2) Penyebaran sosial dan perilaku, yang didalamnya mengandung pengertian

sebagai hasil pemikiran manusia sehingga menghasilkan budaya politik

serta munculnya kelompok-kelompok elit tertentu;

(3) Timbulnya lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta organisasi-

organisasi internasional dan perantara-perantara ekonomi serta politik

lainnya.(Maso’ed, 1994: 184)

39

Interaksi antara negara-negara dalam melaksanakan politik luar negeri

mencakup empat klasifikasi situasi yaitu konflik, kompetisi, kooperasi

(kerjasama), dan integrasi.

Objek kajian dalam politik internasional juga merupakan objek kajian kajian

didalam politik luar negeri, dimana keduanya menitik beratkan pada penjelasan

mengenai kepentingan, tindakan, serta power.

2.4 Regionalisasi

Secara praktis, konsep regionalisme sering digunakan secara silih berganti

dengan konsep region/ kawasan, subregion/ subkawasan, atau subsistem. Diantara

para sarjana Hubungan Internasional sendiri terdapat ketidaksepakatan mengenai

definisi baku konsep ini.

Joseph S. Jr. Nye, seorang teoritisi Hubungan Internasional dari Amerika

Serikat menyatakan bahwa suatu pembagian region/ kawasan yang didasarkan

pada aspek keamanan mungkin dapat berbeda dari region/ kawasan ekonomi.

Secara teoritis, pembahasan mengenai keterhubungan konsep keamanan

dengan kawasan dapat ditelusuri melalui konsep ecological Triad yang diberikan

Harold dan Margareth Sprout. Konsep ini terdiri dari aktor/ pelaku; lingkungan

dan hubungan antara actor dan lingkungan. Suatu aktor (negara dan bangsa) akan

selalu berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya baik yang secara geografis

berdekatan maupun berjauhan. Ditinjau dari peringkat analisa, Barry Buzan

mengklasifikasikan region sebagai peringkat analisa yang menjembatani antara

peringkat analisa negara dan system internasional.

40

Beberapa teoritisi lain mengklasifikasikan suatu kawasan dalam lima

karakteristik. Pertama, negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan

memiliki kedekatan geografis. Kedua, mereka memiliki pula kemiripan

sosiokultural. Ketiga, terdapatnya kemiripan sikap dan tindakan politik seperti

yang tercermin dalam organisasi internasional. Kempat, kesamaan keanggotaan

dalam organisasi internasional. Dan terakhir, adanya ketergantungan ekonomi

yang diukur dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan

nasional.

Pendapat lain mengenai konsep region diberikan pula oleh Louis Cantori dan

Steven Spiegel. Kedua teoritisi ini mendefinisikan kawasan sebagai dua atau lebih

negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geogrfis, kesamaan etnis,

nahasa, budaya, keterkaitan social dan sejarah dan perasaan identitas yang

seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara

diluar kawasan. Lebih jauh, mereka membagi subordinate system kedalam tiga

bagian: core sector (negara inti kawasan), peripheral sector (negara pinggiran

kawasan) dan intrusive system (negara eksternal kawasan yang dapat

berpartisipasi dalam interaksi kawasan).

Interaksi antarnegara dalam kawasan, menurut Cantori dan Spiegel, terdiri

atas empat variabel, yakni sifat dan tingkat kohesivitas aktor yang akan

menentukan tingkat interaksi diantara mereka, sifat komunikasi dalam kawasan;

tingkat power yang dimiliki aktor kawasan dan struktur hubungan antar actor

dalam kawasan.

41

Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk

mencapai tujuan regional bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya

regionalisme. Dengan membentuk organisasi regional dan atau menjadi anggota

organisasi regional, negara-negara anggota telah menggalang bentuk kerjasama

intra-regional, dengan kata lain negara-negara dalam suatu kawasan telah

melakukan distribusi kekuasaan diantara mereka untuk mencapai tujuan bersama.

(Perwita & A. Yani, 2005:103-108)

Berikut ini adalah kriteria yang paling umum digunakan untuk

mengelompokkan negara-negara kedalam kawasan:

1) Kriteria Geografis: mengelompokkan negara-negara berdasarkan

lokasinya dalam benua, sub-benua, dan lain-lain.

2) Kriteria politik/militer: mengelompokkan negara-negara berdasarkan

keikutsertaannya dalam berbagai aliansi atau berdasarkan orientasi ideology

dan politik.

3) Kriteria ekonomi: mengelompokkan negara-negara berdasarkan

kriteria-kriteria terpilih mengenai perkembangan (pembangunan) ekonomi.

4) Kriteria Transaksional: mengelompokkan negara-negara berdasarkan

jumlah dan frekuensi pertukaran penduduk, barang-barang dan jasa.

(Coulumbis & Wolfe, 1999:312-313)

42

2.5 Militer

Militer dibentuk, diorganisir dan dipersiapkan untuk melawan kekuatan dari

luar. Dengan kata lain militer dipersiapkan untuk melawan musuh dari luar

negara. (Said, 2001:14)

Kekuatan militer adalah untuk melindungi negara terhadap serangan negara

lain, dan bila dianggap perlu digunakan sebagai pengambil keputusan luar negeri

dalam peperangan, peran pasukan militer yang paling penting adalah kapasitasnya

untuk mencegah terjainya kerusuhan sosial dan politik didalam negeri. (Coplin,

1992:128)

Dalam menaksir kapasitas suatu negara dalam menggunakan angkatan

bersenjatanya untuk politik luar negeri, kita perlu menentukan tingkat

“keterikatan” kapasitas militer terhadap ancaman instabilitas didalam negeri,

karena adanya keterikatan militer yang kuat terhadap instabillitas dalam negeri

menyebabkan angkatan bersenjata yang tersedia untuk tujuan politik luar negeri

akan berkurang karena harus mengisi pasukan yang ditujukan untuk

meningkatkan ketertiban internal.

Peran militer didalam negeri biasanya untuk menekan tindak kekerasan

didalam negeri. Tetapi apabila rezim pemerintah dihadapkan pada ketidakstabilan

yang rawan sering terjadi penggunaan angkatan bersenjata sebagai alat untuk

mempertahankan rezim yang berkuasa. Hal yang harus digaris bawahi adalah

bahwa kekuatan militer yang terlalu besar didalam negeri juga bisa menjadi

ancaman bagi rezim yang berkuasa, yaitu kemungkinan terjadinya kudeta militer.

(Coplin, 1992:129)

43

Tiga kriteria dalam menentukan penilaian terhadap kekuatan militer adalah:

1. Jumlah pasukan

2. Tingkat pelatihan

3. Sifat perlengkapan militer (Coplin, 1992:124)

Kekuatan militer adalah gambaran paling jelas mengenai power suatu negara,

dengan kata lain sebuah negara akan memiliki posisi tawar yang diperhitungkan

jika memiliki pasukan militer yang kuat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kesiapsiagaan suatu pasukan militer akan memberi makna aktual terhadap faktor-

faktor geografi, sumber-sumber alam dan kemampuan industry yang dimiliki oleh

suatu negara.

Kemampuan atau kekuatan militer bisa dilihat juga dari alat kelengkapan

militer yang dimiliki dalam mendukung suatu kebijakan luar negeri, dan

kesemuanya tergantung dari inovasi teknologi, sosok pemimpinan yang

memimpin institusi militer, dan kuantitas serta kualitas dari angkatan bersenjata

itu sendiri.

Suatu negara akan dipandang lemah secara militer meski memiliki teknologi

dan kepemimpinan yang handal apabila tidak memiliki jumlah militer yang relatif

besar, karena jumlah personel militer juga menjadi faktor penentu kekuatan

angkatan bersenjata suatu negara.

Jumlah dan mutu militer meliputi persoalan-persoalan antara lain:

1. Memiliki angkatan bersenjata yang besar atau paling sedikit pada masa

damai sekelompok angkatan darat yang terlatih baik dan dipersenjatai secara

khusus dan lengkap.

44

2. Menentukan prioritas mana yang lebih penting, memiliki angkatan siap

tempur dari pada militer yang terlatih.

3. Jumlah angkatan bersenjata sesuai dengan peranan dan tugasnya.

4. Kemampuan secara teknologi dan industri dalam produk senjata, pesawat

udara dan senapan mesin pada masa damai atau mampu mengadakan riset

untuk pembaharuan senjata. (Nasution, 1984:90-92)