BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketika dunia dikejutkan dengan fakta bahwa, setiap delapan detik seorang anak

meninggal dunia karena penyakit terkait air dan 80% penyakit di negara berkembang

disebabkan karena kontaminasi air (data UNEP). Kemudian, sekitar dua juta ton limbah

dibuang ke sungai dan danau setiap harinya, satu liter limbah dapat mencemari delapan

liter air bersih, dan jika pencemaran air terus berlanjut, dunia akan kehilangan 18.000 km 3

air bersih pada 2050 (UN World Water Development Report, 2009), maka tercetuslah

IWRM sebagai konsep pengelolaan sumber daya air untuk menghadapi persoalan tersebut.

IWRM adalah proses yang mengutamakan fungsi koordinasi dan pengelolaan air,

tanah dan sumber daya terkait untuk memaksimalkan hasil secara ekonomis dan

kesejahteraan sosial dalam pola yang tidak mengorbankan keberlangsungan ekosistem vital

(Global Water Partnership-Technical Advisory Committee, 2000).

Pendekatan terpadu pada pengelolaan sumber daya air akan mengedepankan

kemajuan penggunaan sumber daya air, dan memupuk keberlangsungan sumber daya air

dan kesetaraan sesama pemangku kepentingan. Selain itu, pengelolaan sumber daya air

secara menyeluruh dan terpadu lintas sektor dalam kerangka kebijakan sosial ekonomi

nasional adalah sungguh penting.

Karena air adalah elemen vital yang menunjang kehidupan dan pembangunan,

maka pengelolaan berkesinambungan harus mempertimbangkan faktor sosial ekonomi dan

lingkungan. IWRM adalah proses utama dimana berbagai faktor terhubung, sehingga

memungkinkan pengambilan keputusan dari berbagai level dalam kerangka koordinasi dan

perencanaan lintas sektor dari berbagai kalangan terkait.

1

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam portofolio IWRM ini yaitu;

a. Bagaimana sejarah diterbitkannya IWRM;

b. Apa pengertian IWRM;

c. Bagaimana konsep dan prinsip-prinsip IWRM;

d. Bagaimana sistem dan kelembagaan IWRM di Indonesia

e. Teknologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia

1.3. Tujuan Penulisan

IWRM merupakan tolak ukur yang penting dalam manajemen sumber daya air.

Oleh karena itu tujuan penulisan portofolio IWRM yakni;

a. Mengetahui alasannya diterbitkannya IWRM;

b. Mengetahui pengertian IWRM;

c. Mengetahui konsep dan prinsip-prinsip IWRM;

d. Mengetahui sistem dan kelembagaan IWRM di Indonesia;

e. Melakukan pengelolaan, pengendalian sumber daya air dan pencegahan serta

perbaikan daya rusak air sesuai dengan konsep IWRM.

2

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian IWRM

2.1.1.Asal – usul IWRM

Pada sejumlah negara, pengelolaan air telah dilembagakan secara canggih dan

terintegrasi selama berabad-abad. Di Valencia Spanyol misalnya, pemilik sumber daya

air telah berpartisipasi sejak abad kesepuluh.Embid (2003) juga menulis bahwa Spanyol

adalah negara pertama yang mengatur pengelolaan air berdasarkan DAS, karena

mengadopsi sistem confederaciones hidrográficas pada tahun 1926. Pada tahun 1940,

pengelolaan sumber daya air bermula ketika Tennessee Valley Authority mulai

mengembangkan sumber daya air untuk daerah (Barkin & King, 1986; Tortajada 2004).

Contoh selanjutnya terjadi pada tahun 1960 di Hessen Jerman, di mana perencanaan

manajemen sumber daya terpadu disiapkan berdasarkan pendekatan berbagai macam

disipilin ilmu (Berg, 1960, dikutip dalam Kaitera, 1963). Dari beberapa contoh negara di

atas, selama beberapa dekade terakhir telah ada upaya serius untuk menerapkan

pengelolaan air di berbagai wilayah global.

2.1.2.Definisi IWRM

Definisi IWRM yang diberikan oleh Global Water Partnership ialah suatu proses

yang mempromosikan upaya – upaya secara terkoordinasi dalam pengembangan dan

pengelolaan sumberdaya air, tanah dan sumber daya terkait lainnya, untuk

memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang dihasilkan secara berkeadilan,

tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital.

Pada Konferensi PBB tentang Air di Mar del Plata (1977) IWRM didefinisikan

sebagai pendekatan yang disarankan untuk menggabungkan beberapa kegunaan bersaing

sumber daya air.

Lima belas tahun setelah Mar del Plata Conference tepatnya pada bulan Januari

1992 diadakan Konferensi Internasional tentang Air dan Lingkungan (ICWE) yang

3

diadakan di Dublin, Irlandia. Hasil laporan akhir dari para menteri pada Konferensi

Internasional tentang Air dan Lingkungan pada tahun 1992 (yang disebut prinsip-prinsip

Dublin) menyatakan bahwa pengembangan IWRM inilah yang sangat direkomendasikan.

Konsep ini bertujuan untuk mempromosikan perubahan dalam praktek-praktek yang

dianggap penting untuk perbaikan pengelolaan sumber daya air. Dalam definisi saat ini,

IWRM bersandar pada tiga prinsip yang sama bertindak sebagai kerangka keseluruhan:

a. Keadilan sosial: menjamin akses yang sama bagi semua pengguna (terutama

terpinggirkan dan kelompok pengguna yang lebih miskin) untuk kuantitas dan

kualitas air yang diperlukan memadai untuk mempertahankan kesejahteraan manusia.

b. Efisiensi ekonomi: membawa manfaat terbesar bagi jumlah terbesar pengguna

mungkin dengan sumber daya keuangan dan air yang tersedia.

c. Keberlanjutan ekologis: mensyaratkan bahwa ekosistem perairan diakui sebagai

pengguna dan alokasi yang memadai dibuat untuk mempertahankan fungsi alami

mereka.

Di Indonesia IWRM dikenal dengan pengelolaan terpadu Sumber Daya Air

(SDA) yang berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS). Definisi dari pengelolaan

sumberdaya air terpadu adalah proses sistematis & partisipatif untuk pembangunan,

alokasi dan monitoring berkelanjutan terhadap pemanfaatan sumberdaya air untuk tujuan

sosial, ekonomi dan lingkungan.

2.1.3.Prinsip dan Konsep IWRM di Indonesia

Prinsip utama IWRM yaitu sesuai dengan prinsip Dublin 1991 adalah

pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Air harus berdasarkan pendekatan

partisipatif melibatkan berbagai pengguna, perencana dan pembuat kebijakan di semua

tingkat.

Konsep IWRM atau pengelolaan sumber daya air terpadu (PSAT) kemudian

diadopsi pemerintah Indonesia dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Disebutkan dalam pasal 3 UU Sumber Daya Air bahwa ”Sumber daya air dikelola secara

menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan

kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar – besar kemakmuran

rakyat”.

4

IWRM atau PSAT mempunyai siklus yang akan membantu dalam merencanakan,

melaksanakan dan mengevaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Implementasi PSAT

Satu dari beberapa fase penting dalam siklus IWRM adalah fase inisiasi

(membangun komitmen) dimana pada fase ini ada tiga unsur penting yang

dibutuhkan agar implementasi IWRM dapat terlaksana dengan baik yaitu adanya

kemauan politik dalam bentuk komitmen pemerintah, adanya kesadaran masyarakat dan

adanya komunikasi berbagai pemegang kepentingan yang dapat ditunjukan dengan

dibentuknya tim manajemen.

Lingkup Pengelolaan DAS

Sasaran wilayah pengelolaan DAS adalah wilayah DAS yang utuh sebagai satu kesatuan

ekosistem yang membentang dari hulu hingga hilir. Penentuan sasaran wilayah DAS

secara utuh ini dimaksudkan agar upaya pengelolaan sumberdaya alam dapat dilakukan

secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan satu kesatuan perencanaan yang telah

5

mempertimbangkan keterkaitan antar komponen – komponen penyusun ekosistem DAS

(biogeofisik dan sosekbud) termasuk pengaturan kelembagaan dan kegiatan monitoring

serta evaluasi. Kegiatan yang disebutkan terakhir berfungsi sebagai instrument

pengelolaan yang akan menentukan kegiatan sudah tercapai atau tidak mencapai sasaran.

Ruang lingkup pengelolaan DAS secara umum meliputi perencanaan, pengorganisasian,

implementasi / pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap upaya – upaya pokok

berikut :

1. Pengelolaan ruang

2. Pengelolaan sumberdaya air

3. Pengelolaan Vegetasi

4. Pembinaan kesadaran dan kemampuan manusia

2.2. Sistem dan Kelembagaan IWRM di Indonesia

Dalam pembahasan aspek kelembagaan ini terdapat tiga pendekatan yang layak

dipertimbangkan dalam menyiapkan kelembagaan untuk melaksanakan keterpaduan dalam

pengembangan air baku, air limbah dan sanitasi. Untuk itu di bawah ini akan dibahas

ketiganya yaitu:

a. Keterpaduan sesuai konsep Integrated Water Resources Management (IWRM);

b. Keterpaduan dengan pendekatan lembaga Dewan Sumber Daya Air;

c. Keterpaduan dengan pola kerja sama antar daerah.

Diperlukannya suatu regionalisasi pemanfaatan air baku. Usulan ini sejalan dengan

model IWRM di atas. Tujuan regionalisasi ini ialah agar sumber air suatu daerah dapat

dimanfaatkan bersama oleh daerah lain yg tidak punya/kekurangan sumber air baku.

Untuk ini upaya yang perlu dilakukan antara lain:

a. Pemetaan Wilayah Regionalisasi Kab/Kota di tiap propinsi. (kota/kab yang bisa/tidak

bisa regionalisasi);

b. Kesepakatan/pemahaman stakeholders tiap Kab/Kota (Pemkab/ Pemkot, DPRD, LSM

serta Masyarakat);

c. Pemahaman atas hak & kewajiban peserta regionalisasi.

d. Dukungan Pemerintah Pusat (PU), utamanya pendanaan di sektor hulu.

6

Terkait dengan keterpaduan pengelolaan SDA tersebut, pada tingkat nasional juga

telah dibentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, sesuai dengan Keppres Nomor 6 Tahun

2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional. Arah Pengelolaan Sumber

Daya Air, dalam 20 tahun ke depan :

a. Keseimbangan pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak

air;

b. Perhatian yang lebih besar terhadap konservasi SDA, dengan lebih mengutamakan

pendekatan nonstruktur;

c. Pendayagunaan air tanah, air permukaan dan air hujan, diupayakan saling melengkapi;

d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RTRW secara konsisten

e. Keandalan jasa pengelolaan sumber daya air harus ditingkatkan

f. Perlu dibangun kesamaan persepsi dan komitmen para pemilik kepentingan.

g. Koordinasi program di pusat dan sinkronisasi implementasi program di Provinsi dan

kabupaten lebih ditingkatkan.

Dengan memasuki era otonomi daerah, maka keterpaduan pengelolaan model

IWRM ini juga mendapat tantangan baru. Dengan otonomi daerah yang berbasis pada

otonomi di tingkat kabupate/kota, maka pada kebanyakan sungai antara kawasan resapan

di hulu, mata air, badan sungai, hingga lokasi pengguna air menjadi terpisah-pisah

kewenangannya. Apalagi dengan banyaknya pemekaran atau pemisahan sati kabupaten

menjadi beberapa kabupaten/kota, telah meningkatkan risiko persoalannya.

Terkait dengan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air, tentunya menyangkut

kelompok tata ruang dan lingkungan hidup, berupa kerja sama: penataan ruang dan

pelestarian lingkungan hidup. Sedang termasuk dalam kelompok obyek kerja sama sarana

dan sarana dalam Permendagri disebutkan antara lain: instalasi pengolahan air limbah,

pelayanan persampahan, jaringan air hujan, pelayanan air bersih. Penentuan obyek kerja

sama disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Untuk itu daerah diwajibkan membuat

perencanaan kerja sama. Daerah juga wajib membuat perencanaan dalam setiap obyek

kerja sama pembangunan daerah bertetangga yang memuat: perencanaan teknis;

perencanaan pembiayaan; dan perencanaan kelembagaan. Selain itu dapat ditambahkan:

perencanaan insentif dan disinsentif; perencanaan kompensasi; dan perencanaan bagi hasil.

7

Secara logis, akan sulit mengharap daerah hulu akan menerapkan koservasi

sebagian besar wilayahnya untuk pelestarian sumber air bagi kepentingan daerah lain di

hilir. Sementara pembukaan hutan dan vegetasi di kawasan hulu risikonya mengancam

kelestarian sumber daya air di seluruh DAS. Untuk itu perlu dicari jalan keluar agar daerah

hulu tidak hanya diminta melestarikan sumber air dengah menghijaukan sebagian

daerahnya, tetapi juga perlu mendapat kompensasi atas peluang ekonomi yang hilang

(opportunity cost).

Dengan demikian penerapan pola pengembangan SDA terpadu semestinya tidak

hanya bicara tentang tanggung-jawab pelestarian SDA, tetapi juga bagaimana berbagi

manfaatnya pula. Dengan demikian daerah hulu juga akan mempertimbangkan kegiatan

pelestarian hutan dan vegetasi penutup lainnya sebagai kegiatan yang menghasilkan

pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah daerahnya. Untuk itu maka penerapan pola

seperti water quality trading system di atas juga layak dipertimbangkan. Memang bagi

daerah yang punya mata air sudah terjadi “penjualan air” ke daerah hilir yang

membutuhkan, tetapi untuk daerah yang berkewajiban hanya menghijaukan sampai saat ini

belum ada kompensasinya kalau mereka menjaga kelestarian alamnya bagi kelestarian

SDA.

Tantangan yang dihadapi adalah perbedaan antar daerah dalam satu WAS/DAS

dalam hal kewajiban melestarikan kawasan konservasi sumber air, melakukan reboisasi,

memanfaatkan air untuk kegiatan ekonomi dan rumah tangga. Hal ini yang sering jadi

penghambat kerja sama, kalau masalah pertimbangan hak dan kewajiban tidak

didiskusikan antar daerah secara terbuka. Sehingga yang terjadi adalah formalitas

mengikuti “surat kesepakatan kerja sama”, namun dalam praktik saling menunggu dan

tidak berjalan.

Integrasi Tiga Pendekatan Kelembagaan

Dari tiga konsep di atas dapat diintegrasikan dengan pengertian sebagai beikut:

a. IWRM merupakan konsep pendekatan yang bersifat teknokratis pada konsep

pengelolaan sumber daya air dari hulu hingga hilir;

b. Selanjutnya untuk menjawab permasalahan koordinasi antar institusi teknis sektoral,

terutama di tingkat nasional digunakan Dewan Sumber Daya Air Nasional. Pola

8

mekanisme koordinasi melalui dewan ini dapat di terapkan untuk setiap jenjang

pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, hingga desa);

c. Namun karena dalam suatu WAS/DAS biasanya terdapat lebih dari satu

kabupaten/kota, bahkan provinsi, maka dalam kasus seperti ini untuk tetap bisa

menerapkan prinsip “One River, One Plan, One Management”, perlu dipertimbangkan

pembentukan “badan kerja sama antar daerah” dalam pengembangan air baku, air

bersih dan sanitasi.

Gambar 2.2 Aspek Kelembagaan dalam Air Baku, Air Bersih, Sanitasi

Gambar diatas menunjukkan hubungan antara ketiga pendekatan, dimana

pendekatan “kerja sama antar daerah” bisa menjadi instrument kerja yang memudahkannya

dalam praktik pelaksanaannya karena sesuai dengan tata laksana kerja pemerintah daerah,

yang memegang kewenangan atas daerahnya.

Sebagaimana disebut di atas, perencanaan dalam setiap obyek kerja sama

pembangunan daerah bertetangga akan memuat: perencanaan teknis; perencanaan

pembiayaan; dan perencanaan kelembagaan. Selain itu dapat ditambahkan: perencanaan

insentif dan disinsentif; perencanaan kompensasi; dan perencanaan bagi hasil.

9

2.3. Peran Teknologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia

Potensi ketersediaan air di indonesia saat ini diperkirakan sebesar kurang lebih

15.000 meter kubik perkapita pertahun. Pada tahun 2020 akan berkurang sebesar 1200

meter kubik perkapita pertahun. Akan tetapi Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup

mengatakan untuk Jawa dan Bali sudah terjadi defisit sejak tahun 2000 dan tahun 2015

bertambah dengan masuknya wilayah Sulawesi dan NTT. Oleh karena itu untuk

tercapainya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan

kemampuan sumber daya air, kebutuhan air dan kelestariannya untuk generasi mendatang

peran teknologi dalam IWRM sangat berperan penting.Teknologi yang ditawarkan adalah

Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Air (TPSDA).

Teknologi ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan SDA, melalui

peningkatan akurasi dan presisi dalam inventarisasi potensi SDA, perencanaan alokasi

SDA, pengaturan keadilan dan penggunaan, kemudahan dan kecepatan dalam pemantauan

SDA, penghematan SDA, efisiensi pengolahan limbah, efisiensi proses daur ulang, dan

kemudahan dalam evaluasi SDA.

2.3.1. Teknologi Inventarisasi SDA

Teknologi ini harus diutamakan untuk menjamin keberadaan cadangan air untuk

masa kini dan mendatang karena mengingat wilayah Indonesia yang luas. Teknologi yang

dipakai antara lain :

a. Teknologi satelit : penginderaan jarak jauh untuk mendeteksi awan, arah angin,

temperatur, kelembaban dan lain sebagainmya

b. Teknologi radar : untuk mendeteksi kepadatan awan dalam radius 25 s/d 100 km.

Dengan teknologi ini kita dapat mengetahui daerah mana yang akan terjadi hujan.

c. Teknologi seismik dan geolistrik : untuk mengetahui ketebalan dan penyebaran

resevoir air bawah tanah.

d. Teknologi gravity dan mikrogravity : untuk mengetahui tempat yang mempunyai

lketebalan sedimen dan cekungan.

10

2.3.2. Teknologi Perencanaan SDA

Teknologi yang diperlukan untuk mempercepat mendeteksi adanya perubahan

cuaca yang terjadi dan perhitungan potensi air, ketersediaan data dan juga informasi

menjadi basis dalam jangka pendek dan panjang.

2.3.3. Teknologi Pemantauan SDA

Teknologi pemantauan SDA diperlukan untuk identifikasi kelebihan air dan

kekurangan air. Kelebihan air akan berakibat banjir atau luapan dan genangan pada suatu

wilayah. Teknologi ini dapat berupa radar cuaca atau menggunakan sistem onitoring

konvensional dengan sisten radia atau satelit. Bisa juga dipergunakan sebagai mitigasi

bencana di daerah yang rawan bencana.Dan juga jika pada saat musim kering, teknologi

radar ini dipergunakan untuk mendeteksi keberadaan awan.Informasi ini diperlukan

untuk menentukan lokasi hujan buatan pada suatu wilayah.

Teknologi monitoring air tanah yang ada saat ini hanya mengukur penurunan

tinggi permukaan air tanah.

2.3.4. Pengolahan Limbah dan Daur Ulang

Aplikasi teknologi ini akan meningkatkan daya dukung lingkungan. Biasanya

daur ulang pemakaian air limbah untuk keperluan industri.Agar keberadaan SDA suatu

wilayah dapat terjaga dan dapat menjangkau untuk keperluan yang lebih luas.

Berdasarkan kondisi yang ada, perlu dilakukan kebijakan agar pengelolaan

sumber daya air dapat berkelanjutan, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang,

antaralain :

a. Jangka pendek (darurat)

1) Alikasi teknologi deteksi keberadaan awan dan radar cuaca

2) Aplikasi satelit cuaca untuk mitigasi dan adaptasi bencana banjir

3) Aplikasi teknologi modifikasi cuaca

4) Aplikasi teknologi online monitoring (Onlimo) untuk mendeteksi permukaan air

sungai, muka air tanah, dan pencemaran lingkungan.

11

b. Jangka menengah dan panjang

1) Pembangunan dan implementasi sumur resapan dan waduk resapan

2) Rehabilitasi situ, rawa, dan danau

3) Pembangunan waduk penampung air dan pengendali banjir

4) Reboisasi dan penghijauan dengan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomis

5) Prototipe pengelolaan sumberdaya air terpadu (IWRM), antara lain: penataan

ruang berbasis ekosistem, pengembangan teknologi irigasi dan pertanian hemat

air dan lain sebagainya yang memenuhi prinsip IWRM

6) Penerapan teknologi input hujan (modifikasi cuaca)

7) Penerapan teknologi sistem informasi iklim dan air.

Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air diperlukan teknologi untuk mempercepat

proses, meningkatkan akurasi dan presisi dalam pengelolaan, mempermudah dalam

pengambilan keputusan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi bencana. Pengelolaan

Sumber Daya Air merupakan multi sektor, yang sebaiknya ditentukan berdasarkan

pengguna terbesar dari air tersebut, karena didalamnya melekat tanggungjawab untuk

menjaga kelestariannya.

Dari penjelasan di atas, teknologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air memang

sangat berperan penting dalam implementasinya. Akan tetapi ada kelebihan dan juga

kekurangan dalam pelaksanaannya di Indonesia. Kelebihan dan kekurangannya adalah

sebagai berikut :

a. Kelebihan

1) Mempercepat tindakan pemerintah dalam menangani air

2) Bisa melakukan mitigasi bencana musim penghujan maupun musim kemarau

3) Memperbaiki penggunaan dan pengelolaan air dari pihak pemerintah, swasta juga

masyarakat

4) Dapat menghemat air lebih besar

5) Dapat memetakan ketersediaan air, keberadaan awan dan juga dapat

mengendalikan banjir

b. Kekurangan

1) Kurangnya pengaplikasian dilapangan

12

2) Terbatasnya sumber daya manusia yang mengaplikasikannya

3) Tidak banyaknya teknologi yang tersebar diseluruh indonesia

4) Masih kurangnya kasadaran pemerintah dalam pengelolaan sumber dara air

5) Pengerusakan lahan akibat dibuatnya bendungan atau waduk yang tidak

memikirkan penghijauan kembali di area sekitar yang telah dibangun

13

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, didapatkan

kesimpulan :

a. IWRM dibentuk sebagai upaya serius untuk menerapkan pengelolaan air di berbagai

wilayah global.

b. IWRM ialah suatu proses yang mempromosikan upaya – upaya secara terkoordinasi

dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air, tanah dan sumber daya terkait

lainnya, untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang dihasilkan

secara berkeadilan, tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital.

c. Prinsip utama IWRM yaitu pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Air harus

berdasarkan pendekatan partisipatif melibatkan berbagai pengguna, perencana dan

pembuat kebijakan di semua tingkat. Konsep IWRM berdasarkan UU No. 7 Tahun

2004 ialah “Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan

lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang

berkelanjutan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat”.

d. Kelembagaan PDSA

14

e. Teknologi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan SDA

diantaranya yaitu Teknologi Inventarisasi SDA, Teknologi Perencanaan SDA,

Teknologi Pemantauan SDA, dan Teknologi Limbah dan Daur Ulang.

3.2. Saran

a. Meningkatkan pengaplikasian teknologi PSDA di lapangan;

b. Meningkatkan sumberdaya manusia untuk pengaplikasian PSDA;

c. Menyamaratakan penyebaran teknologi yang mendukung pengaplikasian PSDA di

berbagai daerah;

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya

Pengelolaan Sumber Daya Air;

e. Merencanakan perbaikan mengenai wilayah atau daerah yang menngalami perusakan

lahan akibat pembangunan bendungan atau waduk.

15

DAFTAR PUSTAKA

Borchardt, Dietrich. Prof. “Sustainable Water Resources Management”. 20 Maret 2015. https://www.ufz.de/index.php?de=17863

Herlambang, Arie. 2009. “PERAN TEKNOLOGI DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR NASIONAL”. Pusat Teknologi Lingkungan, BPP Teknologi. Vol 5 No. 2. Ejurnal.bppt.ga.id. 21 Maret 2015.

Rahaman, Muhammad Mizanur dan Olli Varis .“Integrated water resources management: evolution, prospects and future challenges”. 20 Maret 2015. http://sspp.proquest.com/archives/vol1iss1/0407-03.rahaman.html

Wikipedia. “Integrated water resources management”. 20 Maret 2015. http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_water_resources_management

16