ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/Rancangan Revisi... · Web viewBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

BAB IPENDAHULUAN

1.1.Latar BelakangBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Padang Barat Kota Padang Tahun 2014-2019.

Dalam perjalanannya, telah terjadi perubahan dan perkembangan dinamika pemerintahan seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang. Hal paling mendasar dari perda tersebut adalah perubahan tata kerja pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menyebabkan perlunya menyusun/merivisi kembali Rencana Strategis Kecamatan Padang Barat sebagai tata kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam proses penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KecamatanPadang Barat Tahun 2014–2019 dimaksud, perlu melibatkan para Pejabat Struktural, Lurah dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Padang Barat. Di samping itu, juga perlu melibatkan seluruh “stakeholders” untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis.

1.2.Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Padang Barat Kota Padang Tahun 2014-2019 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

Revisi Renstra Kecamatan Padang Barat 2014-2019 1

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahu 1999 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan di Lingkungan InstansiPemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020;

19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang;

20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang:

21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang;

22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang;

23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang;

24. Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

25. Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan;

26. Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Padang kepada Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;


27. Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3.Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan revisi Renstra Kecamatan Padang Barat Tahun 2014-2019 adalah untuk mendeskripsikan kembali rencana aksi pembangunan Kecamatan Padang Barat lima tahun dimaksud yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2014-2019.Sedangkan tujuan penyusunan revisi Renstra antara lain adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun yaitu 2014-2019.

2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.

3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua stakeholder (pemangku kepentingan) dalam menilai kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Barat.

1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Renstra Kecamatan Padang Barat Tahun 2014-2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019, sedangkan dalam skala internal Satuan Kerja kecamatan, Renstra merupakan kerangka acuan bagi Satuan organisasi kecamatan dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan (Renja) selama kurun waktu 5 (lima) tahun.


Di samping itu, Renstra Kecamatan juga menjadi pedoman bagi para Kepala Seksi dan unsur terkait yang ada di Kecamatan dalam menyusun program kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5.Sistematika PenulisanKeseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7

(tujuh) Bab dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUANDalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,Hubungan renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan sistimatika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG BARATDalam Bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Kecamatan Padang Barat yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan oleh Kecamatan Padang Barat.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, telaahan terhadap rancangan awal RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, telaahan terhadap RTRW dan hasil KajianLingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.


BAB IV. VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Camat Padang Barat dalam kurun waktu 2014-2019.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada Bab ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu 2014-2019.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD KOTA PADANG TAHUN 2014-2019Pada Bab ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja yang telah dan akan dihasilkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran sesuai RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019.

BAB VII. PENUTUPBab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional,karyawan/i. serta para Lurah di lingkungan Kecamatan Padang Barat serta para Pemangku Kepentingan “stakeholders” lainnya sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan/atau kemajuan Iptek.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG BARAT

2.1.Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 92 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, pada Bab II pasal 2 ditegaskan tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan kelurahan.

2. Kecamatan sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi kecamatan terdiri atas :1. Camat;2. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum2) Sub Bagian Keuangan

3. Seksi Tata Pemerintahan;4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;5. Seksi Kesejahteraan Sosial;6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan

Bencana;7. Seksi Perizinan dan Pendapatan;8. Kelompok Jabatan Fungsional.


Selanjutnya dalam Pasal 5-14 ditegaskan bahwa susunan organisasi Kecamatan Padang Barat terdiri dari :

1. Camat mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan, meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, camat mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum;d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Walikota;e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana

pelayanan umum;f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang ada di kecamatan;

i. Pengguna Anggaran;j. Pengguna Barang;k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.Selain tugas dan fungsi di atas, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang


meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lainnya.Pelaksanaan kewenangan Camat tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kriteria eksternalisasi dan efisiensi.

2. Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang bertugas membantu Camat dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat dan aparatur kecamatan.Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Melakukan penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan;

b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga kecamatan,keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;

c. Melakukan penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tatalaksana, melakukan evaluasi dan penyusunan laporan;

d. Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja kecamatan;

e. Melakukan peningkatan sumber daya aparatur;f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.Dalam pelaksanaannya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Keuangan.


Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor.Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun rencana anggaran, penyelenggaraan pelayanan keuangan, verifikasi, penerimaan, pengeluaran, serta membuat laporan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Seksi Tata PemerintahanSeksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan tata pemerintahan.Penjabaran tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah :

a. Membuat perencanaan dan program kerja seksi;b. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan

bangsa;c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat

beragama;d. Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan

aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya;e. Memfasilitasi penataan kelurahan;f. Melakukan pembantuan terhadap pelaksanaan

administrasi pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta perolehan status tanah negaramenjadi hak milik sebagai keterangan


administrasi domisili warga dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Melakukan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan keadaan dan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya;

h. Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum;

i. Menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

j. Menyelenggarakan urusan pemilihan kepala daerah dan urusan pemilihan umum;

k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.Penjabaran tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

a. Membuat perencanaan dan program kerja seksi;b. Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan

masyarakat dan kelurahan;c. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial atau

kemasyarakatan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

d. Memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana;


e. Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;

f. Memfasilitasi pengembangan perekonomian;g. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta

pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perekonomian, usaha kecil menengah, dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;

h. Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;

j. Menyelenggarakan lomba kelurahan;k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

seksi;l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.Penjabaran Seksi Kesejahteraan Sosial adalah :

a. Membuat perencanaan dan program kerja seksi;b. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan

anak usia dini, taman kanak-kanak dan pendidikan dasar;


c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, serta peranan wanita;

d. Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan;

e. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;

f. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan;

g. Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, zat adiktif, psikotropika dan bahan berbahaya;

h. Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar;i. Mengkoordinir bantuan-bantuan sosial;j. Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan

permasalahan di kecamatan;k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

seksi;l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan seusai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan penanggulangan bencana.Penjabaran tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana adalah :

a. Membuat perencanaan dan program kerja seksi;


b. Melakukan pembinaan ketenteraman, ketertiban, serta kemasyarakatan;

c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;

d. Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah, Peraturan walikota, Keputusan Walikota serta Peraturan Perundang-undangan lain di wilayah kerjanya;

e. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

f. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;

g. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di kecamatan;

h. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap bangunan liar dan bangunan lainnya di wilayah kecamatan;

i. Mengkoordinir bantuan-bantuan penanggulangan bencana;

j. Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di kecamatan;

k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Perizinan dan Pendapatan melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Perizinan dan Pendapatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan


perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perizinan dan pendapatan.Penjabaran tugas Seksi Perizinan dan Pendapatan adalah :

a. Membuat perencanaan dan program kerja seksi;b. Memberikan rekomendasi dan perizinan di kecamatan;c. Menginventarisir dan mengelola potensi pendapatan di

kecamatan;d. Monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan

potensi pendapatan lainnya di kecamatan;e. Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah

di wilayah kerjanya;f. Melakukan pembinaan terhadap petugas pemungut

pajak bumi dan bangunan di kecamatan;g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

seksi;h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan FungsionalPada kecamatan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional ini melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.


CAMAT

SEKSITata Pemerintahan SEKSI

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana

SEKRETARIAT

SEKSIPerizinan dan Pendapatan

SEKSIPemberdayaan

Masyarakat

SEKSIKesejahteraan

Sosial

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUMSUB BAGIAN KEUANGAN

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Kecamatan Padang Barat dapat dilihat struktur organisasi seperti Gambar 1 di bawah ini ;

Gambar 1BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATANPeraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016


2.2. Sumber Daya Kecamatan Padang Barat

2.2.1.Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Camat Padang BaratBerdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya. Di samping itu, juga dibutuhkan minimal 6 (lima) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas pengaturan ketertiban dan ketentraman sekaligus pengamanan asset kantor dengan penggiliran shift jaga di luar jam dinas. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 22 ASN dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang, pendidikan umum dan diklat seperti Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 berikut ini.

Jumlah Pegawai termasuk tenaga Honorer Kecamatan Padang Barat sebanyak 24 orang, yang terdiri dari :

a. Golongan IV : 3 orangb. Golongan III : 11 orangc. Golongan II : 6 orangd. Golongan I : 2 orange. Honor : 2 orang

Jumlah Pegawai Kecamatan Padang Barat yang menduduki jabatan struktural adalah :

a. Camat ( Eselon III.a ) : 1 orangb. Sekretaris Kecamatan ( Eselon III.b ) : 1 orangc. Kepala Seksi ( Eselon IV.a ) : 5 orang d. Kepala Sub.Bagian ( Eselon IV.b ) : 2 orang


Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Padang Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No Tingkat Pendidikan

Laki-laki Perempuan

Total

1. Strata II - 1 12. Strata 1 (S1) 7 3 103. Sarjana Muda/D3 1 1 24. SLTA 6 1 75. SLTP 1 - 16. SD 1 - 1

Jumlah 16 6 22

Dari tabel di atas bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Padang Barat tidak sesuai dengan Formasi persyaratan atau secara kuantitatif tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Kecamatan Padang Barat yaitu dari jumlah pegawai Negeri Sipil sebanyak 22 orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 2 sebanyak 1 orang, Strata 1 sebanyak 10 orang, Sarjana Muda 2 orang, SLTA 7 orang, SLTP 1 orang dan SD sebanyak 1 orang.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Padang Barat berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan ruang adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut :


Tabel 2.2Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pangkat/GolonganNo Pangkat / Gol Laki-laki Perempua

nTotal

1. Pembina / IV.b 1 - 12. Pembina / IV.a 1 1 22. Penata Tk.I / III.d 3 2 53. Penata / III.c - - 14. Penata Muda Tk.I/III.b 1 - 15. Penata Muda/ III.a 4 1 56. Pengatur Tk.I / II.d 2 - 27. Pengatur /II.c - 2 28. Pengatur Muda Tk.I/II.b 1 - 19. Pengatur Muda / II.a 1 - 110. Juru Tk.I / I.d - - -11. Juru / I.c - - -12. Juru Muda Tk.I/I.b 1 - 113. Juru Muda / I.a 1 - 1

Jumlah 16 6 22

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Padang Barat berdasarkan kualifikasi Pendidikan Diklatadalah sebagaimana Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan DiklatNo Pendidikan Diklat Laki-laki Perempua

nTotal

1. PIM II - - -2. PIM III 1 - 13. PIM IV 2 4 64. PRAJABATAN - - -

Jumlah 3 4 7


2.2.2.Sumber Daya Manusia (SDM) KelurahanJumlah Pegawai dari 10 Kelurahan se Kecamatan Padang Barat sebanyak 60 orang, dengan Golongan kepangkatan terdiri dari :

a. Golongan IV : 1 orangb. Golongan III : 49 orangc. Golongan II : 10 orangd. Golongan I : - orang

Jumlah Pegawai dari 10 Kelurahan se Kecamatan Padang Barat yang menduduki jabatan struktural adalah :

a. Lurah ( Eselon IV.a ) : 10 orangb. Sekretaris Kelurahan ( Eselon IV.b ) : 10 orangc. Kepala Seksi ( Eselon IV.b ) : 30 orang d. Staf : 10 orang

2.3.Asset/Modal2.3.1. Asset / Modal Kantor Camat Padang Barat

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Padang Baratdibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang.Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai10 Kelurahan terlihat seperti pada Tabel 2.7 di bawah ini ( Sumber : Pengurus barang, April 2014 ).

Tabel 2.7Peralatan / Perlengkapan Kantor Camat padang Barat

1 Meja ½ biro 20 Buah2 meja rapat 1 Buah


3 Meja 1 biro 3 Buah 4 Kursi Putar 12 Buah 5 Kursi Rapat 76 Buah 6 Kursi Tamu 3 Buah7 Kursi kerja staf 13Buah 8 Lemari Kayu 3 Buah 9 Lemari Besi 5 Buah 10 Meja komputer 8 Buah11 Komputer / CPU 8 Buah 12 Monitor 8 Buah 13 Printer 18 Buah 14 Filling Kabinet 4 Buah 15 Papan pengumuman 1 Buah 16 Wirelles 2 Buah 17 Kamera Digital 1 Buah 18 Mesin Fascimile 1 Buah 19 Multi Media Proyektor 1 Buah 21 Mesin Tik 2 Buah 22 Lap Top 9 Buah 23 LAN 1 Buah 24 Handycam 1 Buah

Untuk menunjang operasional kegiatan, Kecamatan Padang Barat memilikialat dan kendaraan dapat dilihat dalam Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8Kendaraan dan Perlengkapan Penunjang Operasional

Kantor Camat Padang Barat

1 Kendaraan Roda Empat( Mobil ) 3 Unit 2 Sepeda Motor Roda 2 9 Unit 3 Becak Sampah 1 Unit4 Kontainer Sampah 1 Unit

2.3.2.Asset / Modal Kelurahan se Kecamatan Padang BaratUntuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan

operasional 10 Kelurahan se Kecamatan Padang


Baratdibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang.Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai 10 Kelurahan terlihat seperti pada Tabel 2.9 di bawah ini ( Sumber : Pengurus barang, April 2014 ).

Tabel 2.9Peralatan dan perlengkapan Kelurahan

se Kecamatan Padang Barat1 Meja ½ biro 40 Buah2 Mesin tik 20 Buah3 Meja 1 biro 10 Buah 4 Kursi Putar 10 Buah 5 Kursi Rapat 100 Buah 6 Kursi Tamu 10 Buah7 Kursi kerja staf 10 Buah 8 Lemari Kayu 4 Buah 9 Lemari Besi 10 Buah 10 Meja komputer 10 Buah11 Komputer / CPU 20 Buah 12 Monitor 20 Buah 13 Printer 10 Buah 14 Filling Kabinet 10 Buah 15 Papan pengumuman 10 Buah 16 Wirelles 10 Buah

Untuk menunjang operasional kegiatanKelurahan se Kecamatan Padang Barat memilikialat dan kendaraan dapat dilihat dalam Table 2.10sebagai berikut :


Tabel 2.10Kendaraan dan Peralatan Penunjang Operasional

Kelurahan se Kecamatan Padang Barat1 Becak motor 2 Unit 2 Sepeda Motor Roda 2 20 Unit 3 Becak Sampah 2 Unit4 Kontainer Sampah 1 Unit

2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang BaratBerdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Padang Barat berdasarkan indikator kinerja pelayanan seperti lampiran dan interpretasinya pada Tabel 2.6 berikut ini.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananDalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, Kecamatan Padang Barat menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

1.Analisis Lingkungan InternalA.Faktor Kekuatan (Strong)

1. Telah ditetapkannya Perda Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang. Perda ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggungjawab aparat Kecamatan


2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.

3. Lokasi Kecamatan yang terletak di pusat Kota Padang dan jarak antar kelurahan yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Lurah.

4. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.

B.Faktor Kelemahan (Weakness)1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dengan

tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun

2. Jumlah Staf cukup memadai namun secara kualitas masih terbatas.

3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.

4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

2.Analisis Lingkungan Eksternal

A. Faktor Peluang ( Opportunity )Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan PadangBarat dalam pencapaian visi dan misinya adalah ;

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Padang Barat dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

1. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Padang Barat untuk memacu dan


memotivasi, menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.

2. Dukungan stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Barat.

3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai.

4. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Padang Barat, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan padang Barat

B. Faktor Ancaman/Tantangan ( Threat )1. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan

berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.

2. Bervariasinya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan padang Barat untuk harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

5. Pemberian pelayanankepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.


6. Secara eksternal, Kecamatan Padang Barat lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian dengan beragam aktifitas usaha.Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Padang Barat. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha. Diperlukan komitmen dan sinergi aktif untuk mewujudkannya.


BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pengertian Isu-isu StrategisIsu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang

hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang vtidak dimanfaatkan dan ancaman/tantangan yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan SKPD Kecamatan Padang Barat yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, paparan permasalahan akan dibagi menurut kondisi Geografis, Sosial Kemasyarakatan, Pelayanan Umum dan Ekonomi.

3.1.1. Aspek Geografis

Kecamatan Padang Barat merupakan salah satu Kecamatan dalam Kota Padang yang terletak di pusat kota dan dijadikan sebagai pusat perdagangan/perekonomian, pendidikan, industri kecil, pariwisata,


komunikasi dan rumahtangga serta merupakan daerah pinggir pantai sebagai kelurahan nelayan.

Secara geografis, Kecamatan Padang Barat terletak antara 21 BT dan 58 LS/U, dengan ketinggian dari permukaan laut 2 meter dan luaswilayahnya 7 km persegi atau 700 ha. Dari luas tersebut terbentang dari Utara ke Selatan sepanjang 4,50 km dan dari Barat ke Timur sepanjang 1,50 km dengan komposisi penggunaan tanah/lahan hanya dapat digunakan 83,56 % yang diperuntukkan untuk perumahan, perkantoran serta perdagangan/ekonomi dan penggunaan selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut :

- Tanah perumahan/perkantoran/perdagangan = 584,90 ha- Sungai dan rawa = 0,15 ha- Jalan-jalan = 90,12 ha- Lain-lain = 24,83 ha

Secara Administratif, Kecamatan Padang Barat berbatas dengan ;

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Padang Utara- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Padang Selatan- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia- Sebelah Timur dengan Kecamatan Padang Timur

Kecamatan Padang Barat terdiri dari 10 Kelurahan, 65 Rukun Warga (RW) dan 230 Rukun Tetangga (RT). 10 Kelurahan tersebut beserta luas wilayahnya adalah ;

- Berok Nipah = 0,31 km2- Kampung Pondok = 0,65 km2- Belakang Tangsi = 0,57 km2- Kampung Jao = 1,63 km2- Olo = 0,99 km2- Padang Pasir = 0,51 km2- Purus = 0,72 km2- Ujung Gurun = 0,73 km2- Rimbo Kaluang = 0,44 km2


- Flamboyan Baru = 0,45 km2

Letak Kecamatan Padang Barat yang berada di pantai Barat Sumatera, berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Indonesia) merupakan wilayah rawan bencana, seperti gempa bumi dan gelombang tsunami. Sebagai zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Kecamatan Padang Barat sebagai salah satu Kecamatan di Kota Padang selain Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Koto Tangah (wilayah pesisir pantai) yang paling rawan bahaya gelombang tsunami. Gempa tektonik sepanjang daerah subduksi dan adanya seismik aktif dapat mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunami pernah melanda Sumatera Barat pada tahun 1797 dan tahun 1833.

3.1.2. Aspek Sosial kemasyarakatan

Penduduk Kecamatan Padang Barat untuk tahun 2014 merupakan subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah berjumlah 51.863 jiwa dengan proporsi laki-laki 25.681 jiwa dan perempuan 26.182 jiwa. Dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga Kecamatan Padang Barat termasuk cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.

Sementara ; menurut data PPLS tahun 2011 BPS Kota Padang, penduduk miskin Kecamatan Padang Barat berjumlah 1.753 jiwa. Sedangkan menurut Jamkesda tahun 2014 berjumlah 3.847 dan menurut Jamkesmas tahun 2012 berjumlah 9.646 jiwa, yang diperkirakan sebagiannya berasal dari perpindahan masyarakat ekonomi lemah yang termarginalisasi dari pulau Jawa dan pendatang dari berbagai daerah.

Dengan adanya penduduk pendatang tersebut, sikap mental dan tingkat kepedulian warga masyarakat atas lingkungannya perlu


ditingkatkan melalui kegiatan kerja bakti dan kegiatan gotong-royong lainnya.

Untuk mengatasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah, Pemerintah Kota Padang melalui 10 Program Padang Pokok Walikota Padang membantu biaya pendidikan secara gratis mulai dari SD/SMP/SMA/sederajat atau angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan diberikan pembinaan/pelatihan keterampilan.

3.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan Kecamatan Padang Barat ditinjau dari aspek pelayanan umum diantaranya adalah ;

a. Kinerja Pelayanan Aparatur Kecamatan Padang Barat.Dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan. Masih rendahnya kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses publik serta sarana dan prasarana pemerintah yang masih terbatas. Pengisian jabatan struktural di Kecamatan dan Kelurahan belum sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Padang. Masih terdapat dalam penempatan jabatan pegawai tidak sesuai dengan standar ilmu yang dimiliki, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan belumlah maksimal.

b. Kinerja Pelayanan Pendidikan.Dari sisi pelayanan pendidikan ; jumlah, sebaran dan daya tampung sekolah negeri masih kurang terutama sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dan masih perlu penambahan. Pencapaian tingkat pendidikan di Kecamatan Padang Barat tentu tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang.


Saat ini Kecamatan Padang Barat memiliki 28 SD Negeri, 12 SD Swasta; 4 SMP Negeri/sederajat, 9 SMP Swasta dan 4 SMA Negeri/sederajat, 13 SMA Swasta/sederajat. Selain itu Pemerintah Kota Padang telah memberikan biaya pendidikan gratis untuk anak sekolah negeri mulai dari SD, SMP dan SMA/sederajat dan sudah bisa dirasakan oleh warga Kota Padang semenjak kepemimpinan beliau ( H. Mahyeldi Ansharullah/Emzalmi ) semenjak pertengahan tahun 2014-2019.

c. Kinerja Pelayanan KesehatanUntuk pelayanan kesehatan; jumlah dan sebaran sarana kesehatan masyarakat sudah mendekati proporsional terhadap jumlah dan tingkat kepadatan penduduk baik di level posyandu, puskesmas maupun puskesmas pembantu. Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Di Kecamatan Padang Barat didukung oleh berbagai fasilitas kesehatan yang dibilang cukup memadai, diantaranya terdapat 1 Puskesmas, 6 Puskesmas Pembantu dan 70 Posyandu serta 72 toko obat. Ke depan Kecamatan Padang Barat membutuhkan Puskesmas yang beroperasi 24 jam dan dapat bersiaga penuh dalam pelayanan kesehatan masyarakat.Sementara itu,jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan Padang Barat khususnya pada Puskesmas Padang Pasir pada tahun 2013 terdapat sebanyak 57 orang petugas kesehatan, jumlahnya menurun dibandingkan dengan jumlah petugas pada tahun 2012 yaitu sebanyak 64 orang. Untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu kiranya penambahan tenaga medis untuk tahun berikutnya.

d. Kinerja dan Potensi Pengembangan Sarana / Prasarana, Transportasi, Perdagangan dan Jasa


Dari sisi ketersediaan Infrastruktur; di Padang Barat secara umum telah memiliki jaringan transportasi yang cukup baik. Selain itu, juga memiliki jaringan listrik dan telekomunikasi yang terdistribusi cukup merata. Namun demikian, untuk mengakomodir pergerakan penduduk pada ruas dan kapasitas jalan yang ada masih terbatas, sehingga menimbulkan kemacetanpada jam-jam tertentu di ruas-ruas utama seperti jalan sandang pangan Pasar Raya Padang, jalan Pemuda, jalan Imam Bonjol depan Pasar Raya, jalan Sudirman, jalan Rasuna Said, dll. Ditambah belum tertibnya angkutan kota dalam mencari penumpang mengejar setoran. Dengan kondisi ini, perlu kiranya dicarikan solusi ke depannya agar akses mayarakat dalam bertransportasi lebih nyaman dan aman, seperti adanya rencana pembangunan jalan tol, fly over, dan lain sebagainya.Beberapa Kelurahan yang ada di kecamatan Padang Barat sering mengalami kebanjiran di kala hujan turun dengan lebat, air hujan yang menggenang tidak mengalir dengan lancar disebabkan drainase banyak yang tersumbat oleh sampah dan tumpukan sedimen yang sudah mengeras. Keadaan tersebut mengakibatkan banjir melimpah memasuki pekarangan rumah penduduk dan jalan-jalan lingkungan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak Pemerintah untuk mengatasinya.

Di bidang Perdagang dan Jasa; Kecamatan Padang Barat jugamemiliki potensi dalam bidang perdagangan dan jasa. Ini didukung oleh keberadaan 3 Pasar, yaitu ; Pasar Raya, Pasar Tanah Kongsi Pondok dan Pasar Pagi Purus (Jl. Raden Saleh), yang masing-masing pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah. Selain pasar tradisional, juga terdapat pusat perbelanjaan modern yaitu Plaza Andalas dan Rocky Plaza. Semua itu


menandakan letak Kecamatan Padang Barat yang berada di tengah-tengah pusat pemerintahan baik Kota Padang dan Provinsi serta merupakan pusat perdagangan/perekonomian.Di samping infrastruktur di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah pendukung majunya suatu daerah yaitu dengan keberadaan prasarana penginapan, baik itu hotel, wisma dan homestay. Di Kecamatan Padang Barat terdapat 40 usaha penginapan yang terdiri dari 11 hotel berbintang, 25 hotel melati, 2 wisma dan 2 homestay.Semuanya itu juga didukung dengan keberadaan Kecamatan Padang Barat yang terletak di pesisir pantai barat Indonesia, yang berpotensi menjadi objek wisata pantaidan wisata keluarga, seperti Pantai Purus dan Pantai Padang.Semuanya memerlukan pengaturan yang jelas dalam perencanaan maupun dalam pengelolaannya. Sehingga objek tersebut bisa menjadi ikon setiap orang yang berkunjung ke Kota Padang.

3.1.4. Aspek PerekonomianPermasalahan dari sisi ekonomi dapat diformulasikan dalam beberapa aspek ;

a. Kinerja dan Potensi Peningkatan Pendapatan Asli DaerahLaju pertumbuhan ekonomi maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang terus bergerak menyesuaikan dengan menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Investasi di bidang ekonomi khususnya perdagangan dan jasa juga menunjukkan pergerakan yang meningkat, ditandai dengan berkembangnya pasar-pasar modern dan hotel-hotel berbintang. Di samping Kecamatan Padang Barat yang memiliki berbagai potensi unggulan di bidang Pariwisata dan perhotelan, serta perdagangan dan jasa juga di dukung


dengan hasil kerajinan dan industri rumahtangga yang dapat dikembangkan menjadi berbagai diversifikasi produk. Dengan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan pariwisata di Pantai Padang yang aman dan nyaman serta indah, hal tersebut akan mendorong tumbuhnya pusat-pusat bisnis dan perdagangan. Posisi strategis Kecamatan Padang Barat di tengah kota sekaligus daerah pesisir pantai akan membuka peluang mendorong masuknya investor baik lokal maupun non lokal untuk membangun usaha bisnisnya.

b. Kinerja dan Potensi Sektor UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif dalam meningkatkan Perekonomian DaerahPengembangan komoditas unggulan berbasis kekuatan lokal masih belum signifikan. Diantaranya karena beberapa regulasi bidang ekonomi, dimana salah satunya belum adanya aturan keberpihakan pengusaha besar terhadap UMKM. Pendampingan dan fasilitasi yang terstruktur terhadap pengembangan usaha kecil dan mikro masih belum bisa berjalan maksimal. Potensi yang ada di Kecamatan Padang Barat masih perlu dikembangkan dan pembinaan lebih lanjut.Akibatnya, usaha kecil menengah (UKM) masih belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di samping pertumbuhannya yang masih menghadapi banyak kendala baik dalam akses permodalan, akses pemasaran dan akses teknologi. Berkaitan dengan permodalan, di tiap Kelurahan Kecamatan Padang Barat sudah memiliki KJKS yang dapat menjadi sarana penyaluran modal usaha. Namun peran koperasi tersebut belum optimal diakibatkan berbagai faktor.


c. Kinerja dan Potensi keterlibatan Stakeholder dan Pelaku Ekonomi Lain Dalam Pembangunan ekonomiUntuk membangun perekonomian Kecamatan Padang Barat, Pemerintah Kota membutuhkan dukungan dari berbagai pelaku ekonomi. Hingga saat ini, keterlibatan peran swasta lokal dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kemitraan masih terasa kurang. Demikian halnya peran stakeholder lainnya seperti Lembaga keuangan ( Bank ) dan Perguruan Tinggi yang ada di Kecamatan Padang Barat. Padahal mereka berpeluang untuk berinvestasi pada sektor-sektor usaha yang menjanjikan, seperti usaha eceran, pendidikan dan jasa lainnya. Jangan sampai peluang tersebut justru diisi oleh investor luar yang dominan pada sektor-sektor ekonomi tertentu karena kekuatan modal yang dimiliki, seperti dalam jasa perdagangan yang besar, perhotelan dan real estate dan sebagainya. Sehingga mengakibatkan hasil-hasil pembangunan di Kecamatan Padang Barat tidak bisa dinikmati oleh masyarakatnya sendiri.

3.2 Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Terpilih

Visi pembangunan Kota Padang, untuk lima tahun kedepan yaitu “Mewujudkan Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius, dan Berbudaya.

Visi ini jabarkan kedalam enam misi, yaitu:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing.


2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera.

3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan

5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal.

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

3.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kementrian/Lembaga

Renstra Kecamatan Padang Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang yang berkaitan dengan Kementrian Dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup StrategisPenataan ruang Kota Padang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Propinsi Sumatera Barat yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfataan ruang.


Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kota Padang wilayah Propinsi Sumatera Barat serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kota Padang.Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kota Padang.Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industry pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tamping wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kota Padang tahun 2009 -2020 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sebagai berikut :1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan

Masyarakat.2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi

Unggulan.6. Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan,UMKM dan

Koperasi dan Iklim Investasi.7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.8. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.


10. Mitigas,Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan

sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra Strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan, secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan melakukan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD secara umum dan memperhatikan semua tantangan dan permasalahannya menurut arahan RPJMD Kota Padang, kiranya dapatlah disusun isu-isu strategis Kecamatan Padang Barat yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Padang Barat lima tahun mendatang.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VisiVisi Kecamatan Padang Barat dirumuskan dengan melihat,

menilai dan memberi predikat Kecamatan Padang Barat yang akan datang, yaitu kondisi ideal Kantor Camat Padang Barat yang diinginkan pada masa yang akan datang.

Visi Kecamatan Padang Barat adalah :“Terwujudnya sumber daya aparatur Kecamatan yang

profesional dalam pelayanan menuju masyarakat yang religius, sejahtera dengan lingkungan yang bersih dan hijau”

4.2. M i s iDalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Padang Barat

sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut ;

1. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi sehingga mampu memberikan pelayanan prima.

2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur sesuai tuntutan perubahan kebijakan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

3. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilaiagama dan keberagaman budaya dalam kehidupan masyarakat.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial.5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan

masyarakat.6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup bersih dan asri guna

mendukung Program Padang Kota Sehat.


4.3. Tujuan dan SasaranDalam rangka mewujudkan visi misi di atas, perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi unsur organisasi Kecamatan.

4.3.1. Tujuan dari masing-masing misi tersebut adalah ;1. Meningkatkan tata kelola dan kualitas manajemen

pemerintahan yang baik.2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai

perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek.3. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan

keharmonisan beragam budaya dalam kehidupan masyarakat.

4. Meningkatkan produktifitas usaha koperasi dan UMKM berbasis potensi lokal.

5. Meningkatkan penyediaan fasilitas kesejahteraan masyarakat.

6. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kegiatan K3.

4.3.2. Sasaran1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja

pemerintahan.2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai

perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek.3. Meningkatnya kerukunan hidup beragama dan nilai-nilai

religius serta budaya yang harmonis. 4. Meningkatnya kegiatan ekonomi kemasyarakatan dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.5. Meningkatnya dukungan berbagai pihak dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.


6. Meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah/3R.

4.4. Strategi dan KebijakanStrategi dan arah kebijakan merupakan rumusan

perencanaan komprehensif mengenai bagaimana SKPD Kecamatan Padang Barat merncapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tapi juga semua program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tetrsebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.2. Meningkatkan ketersediaan segala sarana dan prasarana

pemerintahan dan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan asset.

3. Meningkatkan tatanan kehidupan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai religius dan budaya.

4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan.

5. Meningkatkan komitmen berbagai pihak dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

6. Menciptakan pengelolaan sampah dengan baik dalam rangka meningkatkan K3 di lingkungan masyarakat.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARANDAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan Tahun 2014Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2014 antara lain :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang direncanakan antara lain :a. Penyediaan jasa surat menyuratb. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasinal

d. Penyediaan alat tulis kantore. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorh. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangani. Penyediaan makanan dan minumanj. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahk. Penyediaan peralatan kebersihanl. Penyediaan jasa pelayanan public

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan yang direncanakan antara lain :a. Pengadaan kendaraan dinas/Operasionalb. Pengadaan mebeleurc. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinasd. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantore. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


f. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantorg. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurh. Penyediaan jasa perkantoran

3. Program Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan yang direncanakan antara lain :

a. Pengadaan mesin/kartu absensib. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganKegiatan yang direncanakan adalah :Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Program Koordinas dan Pemberdayaan KelembagaanKegiatan yang direncanakan adalah Koordinasi lintas

kelembagaan

6. Program Pengembangan KecamatanKegiatan yang direncanakan antara lain :a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatanb. Pengembangan Ekonomi kemasyarakatanc. Stimulan Kecamatand. Pengembangan Administrasi pemerintahane. Peningkatan infrastruktur kecamatanf. Stimulan kelurahan

7. Program Perencanaan Pembangunan DaerahKegiatan yang direncanakan antara lain ;Penyusunan Kegiatan Renstra SKPD

8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanKegiatan yang direncanakan antara lain ;Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan


9. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan agama Kegiatan ; Pelaksanaan dan pembinaan MTQ

10. Program Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencanaKegiatannya ; Pemetaan daerah rawan bencana.

5.2. Rencana Kegiatan TahunanA. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015 antaralain:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang direncanakan antara lain :a. Penyediaan jasa surat menyuratb. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrikc. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/Operasinald. Penyediaan alat tulis kantore. Penyediaan barang cetakan dan penggandaanf. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorh. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangani. Penyediaan makanan dan minumanj. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahk. Penyediaan peralatan kebersihanl. Penyediaan jasa pelayanan publik

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan yang direncanakan antara lain :a. Pengadaan kendaraan dinas/Operasionalb. Pengadaan mebeleurc. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantord. Pemeliharaan rutin/berkala sewa gedung kantor


e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalf. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatankantorg. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurh. Pembangunan Gedung Kantor Camati. Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Air, Telepon

3. Program Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan yang direncanakan antara lain :

a. Pengadaan Mesin Absensi

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan.Kegiatan yang direncanakan antara lain :Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Program Koordinas dan Pemberdayaan KelembagaanKegiatan yang direncanakan antara lain :Koordinasi lintas kelembagaan

6. Program Pengembangan KecamatanKegiatan yang direncanakan antara lain :a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatanb. Pengembangan Ekonomi kemasyarakatanc. Stimulan Kecamatand. Pengembangan Administrasi pemerintahane. Peningkatan infrastruktur kecamatanf. Stimulan kelurahan


8. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan agama


Kegiatan ; Pelaksanaan dan pembinaan MTQ


B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2016 antara lain :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang direncanakan antara lain :a. Penyediaan jasa surat menyuratb. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikc. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasionald. Penyediaan alat tulis kantore. Penyediaan barang cetakan dan penggandaanf. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorh. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangani. Penyediaan makanan dan minumanj. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahk. Penyediaan peralatan kebersihanl. Peningkatan jasa pelayanan public

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan yang direncanakan antara lain :

a. Pengadaan mebeleurb. Pemeliharaan rutin/berkala sewa gedung kantorc. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionald. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor kantore. Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantorf. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


g. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik,air,dan telpon

3. Program Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan yang direncanakan antara lain :Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganKegiatan yang direncanakan antara lain :Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Program Koordinas dan Pemberdayaan KelembagaanKegiatan yang direncanakan antara lainKoordinasi lintas kelembagaan

6. Program Pengembangan KecamatanKegiatan yang direncanakan antara lain :a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatanb. Pengembangan Ekonomi kemasyarakatanc. Stimulan Kecamatand. Pengembangan Administrasi pemerintahane. Peningkatan infrastruktur kecamtanf. Stimulan kelurahan.


8. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan agamaKegiatan ; Pelaksanaan dan pembinaan MTQ


C.PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2017 antara lain :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



dinas/operasionald. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantore. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerjaf. Penyediaan alat tulis kantorg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaanh. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantori. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganj. Penyediaan makanan dan minumank. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahl. Penyediaan alat kebersihanm. Peningkatan jasa pelayanan publikn. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan yang direncanakan antara lain :a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorb. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalc. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantord. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleure. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik,air,dan telpon


4. Program Koordinas dan Pemberdayaan Kelembagaan


Kegiatan yang direncanakan antara lain :Koordinasi lintas kelembagaan

5. Program Pengembangan KecamatanKegiatan yang direncanakan antara lain :a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatanb. Pengembangan Ekonomi kemasyarakatanc. Stimulan Kecamatand. Pengembangan Administrasi pemerintahane. Peningkatan infrastruktur kecamtanf. Stimulan kelurahan

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanKegiatan yang direncanakan antara lain ;Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

7. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desaKegiatannya : Pembinaan kelembagaan dan administrasi lembaga kemasyarakatan RT/RW

8. Program pengendalian pemanfaatan ruangKegiatannya : Pengendalian dan pengawasan bangunan liar

9. Program pembinaan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah bawahanKegiatannya : Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang.

D.PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2018 antara lain :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


dinas/operasional


d. Penyediaan jasa kebersihan kantore. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaf. Penyediaan alat tulis kantorg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaanh. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantori. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorj. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangank. Penyediaan makanan dan minumanl. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahm. Penyediaan alat kebersihann. Peningkatan jasa pelayanan publiko. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan yang direncanakan antara lain :a. Penyediaan mobilerb. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinasc. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantord. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionale. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorf. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


4. Program Koordinas dan Pemberdayaan KelembagaanKegiatan yang direncanakan antara lainKoordinasi lintas kelembagaan


5. Program Pengembangan KecamatanKegiatan yang direncanakan antara lain :a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatanb. Pengembangan Ekonomi kemasyarakatanc. Stimulan Kecamatand. Pengembangan Administrasi pemerintahane. Peningkatan infrastruktur kecamtanf. Stimulan kelurahan

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanKegiatan yang direncanakan antara lain ;Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

7. Program pengembangan Pemahaman dan Pelaksanaan agama Kegiatan : Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang

8. Program pembinaan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah bawahanKegiatannya : penerapan PATEN di Kota Padang

9. Program pengendalian pemanfaatan ruangKegiatannya : pengendalian dan pengawasan bangunan liar

10.Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desaKegiatannya : pembinaan kelembagaan dan administrasi lembaga kemasyarakatan RT/RW


BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1.INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Padang Barat untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Padang Barat, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Kemasyarakat Lainnya.

Prestasi Kecamatan Padang Barat lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Padang Barat Kota Padang, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan


kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Padang Barat kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Padang Barat itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2014 - 2019.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saatmenyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Padang Barat yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2014-2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil revisi RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 seperti Tabel 6.1 di bawah ini.

BAB VII


P E N U T U P

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Padang Barat yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan “stakeholders”, baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan media masa. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renstra Kecamatan Padang Barat Tahun 2014-2019 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2014-2019.

Padang, Maret 2017Camat Padang Barat,

Dr s . Arfian NIP. 19650707 198602 1 005


Documents

ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/Rancangan Revisi... · Web viewBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian