PPID UTAMA - PPID Kota Bandung · Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP). 3. Kuesioner

PPID UTAMA

MONITORING DAN EVALUASI

PENERAPAN UU KIP DI PPID PEMBANTU DAN SATKER PENDIDIKAN

TAHUN 2017

KELENGKAPAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PETUNJUK UMUM

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP, oleh karena itu sebelum memberikan jawaban pada setiap pernyataan dalam kuesioner ini, PPID Pembantu dan Satker Pendidikan agar terlebih dahulu mempelajari/memahami Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP.

2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan Standar Layanan Informasi Publik terdiri dari 20 butir pernyataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).

3. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Pembantu dan Satker Pendidikan masing-masing.

4. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan dalam melakukan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Dinas, Badan, Bagian, BLUD, BUMD, Kecamatan dan Satker Pendidikan masing masing.

Halaman 2 dari 10

KUESIONER


Nomor*

Dinas/Badan/Bagian/ BLUD/BUMD/Kecamatan /Satker Pendidikan

Tanggal pengisian

Nama PPID Pembantu

Jabatan

* diisi petugas Desk layanan Informasi PPID Utama

No P E R N Y A T A A N 1 2 3 Dokumen pembuktian

Standar Operasional pelayanan informasi

1 PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah menyediakan sarana dan prasarana berupa meja informasi di kantor

2 PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik berupa papan pengumuman serta situs resmi PPID Pembantu & Satker Pendidikan

Standar layanan melalui pengumuman

3 PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah mengumumkan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala melalui papan pengumuman dan website yang diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun

4 PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah mengumumkan informasi tentang prosedur evakuasi keadaaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan darurat.

Standar layanan informasi melalui permohonan

5

PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah menyediakan formulir permohonan informasi publik yang telah diberikan nomor pendaftaran (baik diminta secara langsung maupun melalui surat elektronik)

6 PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah memiliki pencatatan permohonan Informasi Publik berupa Register Permohonan

Halaman 3 dari 10


7 PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah memiliki standar pengelolaan dan sistem penomoran pendaftaran dan penyimpanan salinan formulir permohonan sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik.

8 PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah memiliki standar dan formulir pemberitahuan tertulis untuk menjawab permintaan dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja sejak permintaan informasi diterima

9 PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan

10 PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID & Satker Pendidikan.

11 PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah menyediakan formulir keberatan

12 PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah memiliki standar pengelolaan dan pencatatan pengajuan keberatan berupa register keberatan

13 PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah memiliki formulir keputusan tertulis untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan

14 PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah memiliki tatacara dan melakukan uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan

15 PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah memiliki surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi

Standar biaya dan maklumat pelayanan

16 PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah memiliki standar biaya memperoleh salinan Informasi Publik melalui surat keputusan pimpinan PPID Pembantu & Satker Pendidikan.

17 PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik

Halaman 4 dari 10


18 PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah mengatur lebih lanjut maklumat pelayanan Informasi Publik berdasarkan standar layanan dan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik

Laporan pelaksanaan layanan informasi publik

19 PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah membuat dan menyediakan laporan gambaran umum dan laporan lengkap pelaksanaan layanan Informasi Publik tahun 2015

20 PPID pada PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah menyampaikan laporan gambaran umum dan laporan lengkap pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada PPID Utama Kota Bandung

..........................., .....................................2017

Diverifikasi oleh*

...........................................................

* diisi petugas Desk Layanan Informasi PPID Utama

........................., .....................................2017

Diisi oleh PPID Pembantu/

Satker Pendidikan..................................

...........................................................

Halaman 5 dari 10


PETUNJUK TEKNIS

1. Semua pernyataan dalam Instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih sesuai dengan kenyataan di Dinas/Badan/Bagian/ BLUD/BUMD/Kecamatan/Satker Pendidikan. Berilah tanda (V) pada kolom jawaban yang telah disediakan.

2. Acuan penilaian kelengkapan yang digunakan adalah:

Kolom 1 : PPID Pembantu & Satker Pendidikan tidak memiliki dokumen sesuai pernyataan

Kolom 2 : PPID Pembantu & Satker Pendidikan belum memiliki atau menyiapkan dokumen sesuai pernyataan secara lengkap

Kolom 3 : PPID Pembantu & Satker Pendidikan sudah memiliki atau menyiapkan dokumen sesuai pernyataan secara lengkap

3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuesioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.

4. Bukti yang disertakan dalam kuesioner ini berupa softcopy/foto dari salinan dokumen yang dilampirkan bersama kuesioner.

5. Pada kolom Dokumen pembuktian dituliskan Nomor Lampiran yang menunjukkan bukti yang mendukung setiap pernyataan.

6. Sebelum mengisi kuesioner ini, PPID Pembantu & Satker Pendidikan hendaknya mempelajari secara seksama setiap butir pernyataan.

7. Pelajari penjelasan setiap pernyataan yang terdapat dalam Petunjuk teknis di bawah ini.

8. Teliti kembali jawaban untuk setiap butir pernyataan secara seksama.

PENJELASAN PERNYATAAN

Standar Operasional pelayanan informasi

1. Berdasarkan Pasal 4 huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu/Satker Pendidikan terbukti sudah menyediakan sarana dan prasarana berupa meja informasi di kantor.

2. Berdasarkan Pasal 4 huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu/Satker Pendidikan terbukti sudah menyediakan sarana dan prasarana pengumuman Informasi Publik berupa papan pengumuman serta situs resmi PPID Pembantu & Satker Pendidikan.

Standar layanan melalui pengumuman

3. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu & Satker Pendidikan terbukti telah mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara berkala

Halaman 6 dari 10

melalui papan pengumuman dan website yang diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

4. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu & Satker Pendidikan terbukti telah berkoordinasi dengan unit kerja yang berwenang untuk mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;

b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai PPID Pembantu & Satker Pendidikan yang menerima izin atau perjanjian kerja dari PPID Pembantu & Satker Pendidikan tersebut;

c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;

d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;

e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;

f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;

h. upaya-upaya yang dilakukan oleh PPID Pembantu & Satker Pendidikan dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

Standar layanan informasi melalui permohonan

5. Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan adalah PPID Pembantu & Satker Pendidikan terbukti telah menyediakan Formulir permohonan yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;

b. nama;

c. alamat;

d. pekerjaan;

e. nomor telepon/e-mail;

f. rincian informasi yang dibutuhkan;

g. tujuan penggunaan informasi;

h. cara memperoleh informasi; dan

i. cara mendapatkan salinan informasi.

6. Berdasarkan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan adalah PPID Pembantu & Satker Pendidikan terbukti telah menyediakan Format Register permohonan sebagaimana dimaksud Lampiran IV Perki tentang SLIP yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran permohonan;

b. tanggal permohonan;

c. nama Pemohon Informasi Publik;

d. alamat;

e. pekerjaan;

f. nomor kontak;

g. informasi Publik yang diminta;

h. tujuan penggunaan informasi;

i. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah penguasaan PPID Pembantu & Satker Pendidikan atau telah didokumentasikan;

Halaman 7 dari 10

j. format informasi yang dikuasai;

k. jenis permohonan untuk mencatat apakah Pemohon Informasi ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi;

l. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke PPID Pembantu & Satker Pendidikan lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan PPID Pembantu & Satker Pendidikan lain;

m. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak;

n. hari dan tanggal Pemberitahuan Tertulis serta pemberian informasi; dan

o. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang diminta.

7. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan adalah PPID Pembantu & Satker Pendidikan terbukti telah memiliki standar pengelolaan dan penyimpanan formulir yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik.

8. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) maka yang dimaksud dalam pernyataan adalah PPID Pembantu & Satker Pendidikan terbukti telah memiliki tatacara menjawab permintaan informasi.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan adalah PPID Pembantu & Satker Pendidikan terbukti telah memiliki formulir pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud Lampiran V Perki tentang SLIP yang berisikan:

a. apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;

b. memberitahukan PPID Pembantu & Satker Pendidikan mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya;

c. menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya;

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;

e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohon;

f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon;

g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bila ada; dan

h. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

9. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu & Satker Pendidikan terbukti telah menyediakan tempat yang memadai bagi Pemohon untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon.

10. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu & Satker Pendidikan terbukti telah mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.

11. Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu & Satker Pendidikan

Halaman 8 dari 10

terbukti telah menyediakan Formulir keberatan sebagaimana dimaksud Lampiran VII Perki tentang SLIP yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

c. tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;

e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan bila ada;

f. alasan pengajuan keberatan;

g. kasus posisi permohonan Informasi Publik;

h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;

i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; dan

j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

12. Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu & Satker Pendidikan terbukti telah menyediakan Register keberatan sebagaimana dimaksud Lampiran VIII Perki tentang SLIP yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. tanggal diterimanya keberatan;

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan;

d. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

e. informasi Publik yang diminta;

f. tujuan penggunaan informasi;

g. alasan pengajuan keberatan;

h. keputusan Atasan PPID;

i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;

j. nama dan posisi atasan PPID; dan

k. tanggapan Pemohon Informasi.

13. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah Atasan PPID Pembantu & Satker Pendidikan terbukti telah menyediakan keputusan tertulis tanggapan atas keberatan yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan;

d. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan

e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.

14. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu/Satker Pendidikan telah mempunyai aturan mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik.

15. Berdasarkan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu/Satker Pendidikan telah menyiapkan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi oleh PPID sebagaimana dimaksud Lampiran VI Perki tentang SLIP yang sekurang-

Halaman 9 dari 10

kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran;

b. nama;

c. alamat;

d. pekerjaan;

e. nomor telepon/email;

f. informasi yang dibutuhkan;

g. keputusan pengecualian dan penolakan informasi;

h. alasan pengecualian; dan

i. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi.

Standar biaya dan maklumat pelayanan

16. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu/Satker Pendidikan telah terbukti memiliki surat keputusan Pimpinan PPID Pembantu & Satker Pendidikan yang menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik yang terdiri atas:

a. biaya penyalinan Informasi Publik;

b. biaya pengiriman Informasi Publik; dan

c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu/Satker Pendidikan telah terbukti memiliki surat keputusan Pimpinan PPID Pembantu & Satker Pendidikan yang menetapkan tata cara pembayaran biaya perolehan Informasi Publik berupa:

a. dibayarkan secara langsung kepada PPID Pembantu & Satker Pendidikan di mana permohonan dilakukan; atau

b. dibayarkan melalui rekening resmi PPID Pembantu & Satker Pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu & Satker Pendidikan terbukti telah mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik sesuai dengan tata cara pengumuman Informasi Publik secara berkala.

18. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu/Satker Pendidikan terbukti telah menyusun aturan mengenai maklumat pelayanan Informasi Publik berdasarkan standar layanan layanan informasi publik dan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

Laporan pelayanan informasi publik

19. Berdasarkan Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu/Satker Pendidikan terbukti telah menyusun laporan tahun 2015 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir yang sekurang-kurangnya memuat:

a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di PPID Pembantu & Satker Pendidikan;

Halaman 10 dari 10

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain: 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta

kondisinya 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik

beserta kualifikasinya 3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya;

c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing PPID Pembantu & Satker Pendidikan yang meliputi: 1. jumlah permohonan Informasi Publik 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi

Publik dengan klasifikasi tertentu 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau

seluruhnya, dan 4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi: 1. jumlah keberatan yang diterima; 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh PPID

Pembantu & Satker Pendidikan 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang

berwenang 4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang

berwenang dan pelaksanaanya oleh PPID Pembantu & Satker Pendidikan 5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan 6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh PPID Pembantu &

Satker Pendidikan;

e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

20. Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu dan Satker Pendidikan telah terbukti telah menyampaikan salinan laporan tahun 2016 kepada PPID Utama Kota Bandung

Documents

PPID UTAMA - PPID Kota Bandung · Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP). 3. Kuesioner