Kontraversi Amandemen UUD 1945

Oleh Puspa Pratidina NP27834010097

BAB IPENDAHULUAN

Latar Belakang

• Memperhatikan dan mencermati perkembangan pembahasan amandemen

UUD 1945 yang terjadi dalam proses di MPR

berbagai kontroversi dan kesimpangsiuran.

Sebagai bagian dari enam visi reformasi tentu proses amandemen merupakan

hal yang sangat urgen dan mendasar

konstitusi merupakan norma fundamental negara

yang merupakan rujukan bagi semua aturan hukum dibawahnya dan

sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang didalamnya mengandung

keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa

kumpulan peraturan yang mengatur, membentuk dan memerintah dalam

pemerintahan negara

karena

Rumusan Masalah

Dalam prosesnya, amandemen UUD 1945 menimbulkan banyak

perdebatan, maka dari itu rumusan masalah dari makalah ini adalah

, “Mengapa timbulnya pro dan kontra dari perumusan amandemen

UUD 1945?”

Tujuan

Adapun tujuan penulisan tugas makalah ini adalah mengetahui pro-

kontra terhadap amandemen UUD 1945.

BAB IILANDASAN TEORI

Sejarah ketatanegaraan

• Sejarah ketatanegaraan Indonesia yang menggunakan konstitusi UUD 1945 sebagai landasan struktural telah menghasilkan berbagai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, bahkan pernah bertolak belakang secara konseptual

• Dalam periode revolusi, hanya di masa kabinet Soekarno-Hatta yang pertama (Agustus 1945-sampai keluar Maklumat X tanggal 16 Oktober 1945), berarti hanya dua bulan Indonesia menerapkan UUD 1945 yang asli, yang kekuasaan sepenuhnya di tangan Presiden. Maklumat Wakil Presiden No X mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan dari Presidensial ke Parlementer, meski tetap menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi.

• Pada 1949 bangsa Indonesia telah mengganti UUD 1945 dengan Konstitusi RIS

• Tahun1950 diganti dengan UUD Sementara 1950, tetapi tetap menganut paham demokrasi konstitusional meski dengan sistem berlainan.

• Baru tahun 1955 pertama kali diselenggarakan pemilu dan dibentuk Majelis Konstituante untuk membuat UUD baru yang definitif.

• Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui Dekrit 5 Juli 1959, timbul kembali pemerintahan otoriter di bawah panji Demokrasi Terpimpin Soekarno dilanjutkan rezim otoriter Orde Baru Soeharto dengan panji Demokrasi Pancasila

• Dalam masa pemerintahan transisi, baik di zaman Habibie dibandingkan Abdurrahman Wahid, Megawati sebelum Pemilu 2004, kita menyaksikan betapa lemahnya UUD 1945 mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara karena sifatnya yang multi-interpretasi.

• Untuk mencegah kekuasaan otoriter dan totaliter yang pernah dinikmati di masa lampau , amendemen UUD 1945 sesungguhnya merupakan suatu kemutlakan jika bangsa Indonesia menginginkan adanya Reformasi

• UUD 1945 bersifat supel (elastis), hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat itu terus berkembang dan dinamis. Negara Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus tetap menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar tidak ketinggalan zaman. Maka jelaslah bahwa UUD 1945 bisa diadakan perubahan sejalan dengan kehidupan masyarakat.

Tujuan Amandemen

Tujuan amandemen UUD 1945 menurut Husnie Thamrien, wakil ketua MPR dari F-PP, adalah :

1.Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat,

2.Memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi,

3.Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang menjadi syarat negara hukum,

4.Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasan secara tegas sistem check and balances yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan jaman

5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara memwujudkan kesejahteraan sosial mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika dan moral serta solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan,

6. Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi,

7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang

Alasan dan Kesepakatan Amandemen UUD 1945

Ada beberapa alasan dalam melakukan amandemen yaitu :

•Dari Segi Historis

Sejarah pembuatan UUD 1945 didesain oleh para pendiri negara

ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa.

•Dari segi Substansi dan Isi UUD 1945

Dari segi ini, UUD 1945 memiliki keterbatasan dan kelemahan yang

tidak dapat dipakai sebagai rujukan konstitusional yang memadai.

•Dari segi Sosiologis

Pada kenyataannya desakan agar UUD 1945 diamandemen begitu

gencar dengan kata lain ada amanat dari rakyat untuk melakukan amandemen

UUD 1945.

Perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945 mensyaratkan adanya

persetujuan MPR.

Berikut beberapa kesepakatan antara fraksi MPR dalam amandemen UUD

1945, antara lain :

1.Tidak mengubah pembukaan UUD 1945.

2.Tetap mempertahankan NKRI,

3.Tetap mempertahankan sistem Presidensil,

4.Bagian Penjelasan UUD 1945 yang normatif, dimasukan dalam batang tubuh,

5.Perubahan addendum : satu kesatuan antara bagian yang diubah dengan

yang tidak diubah.

Dengan adanya alasan dan kesepakatan antara fraksi MPR dalam

amandemen UUD 1945, dimaksudkan supaya amandemen tersebut dapat

lebih baik lagi atau maksimal dalam usaha menciptakan kesejahteraan

masyarakat

Pandangan Terhadap Amandemen UUD 1945

Dalam kurun waktu 1999-2002, MPR telah mengubah UUD 1945 sebanyak empat kali

yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

1.Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945

2.Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945

3.Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945

4.Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

Diakui bahwa dalam perubahan UUD 1945 itu ada beberapa kemajuan,

terutama dengan dimuatnya soal hak asasi manusia

Perubahan UUD 1945 Mengacu Pada Pasal 37 UUD 1945

1. Amandemen I

Disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, mengenai :

-Bab Kekuasaan Pemerintah

-Bab Kementerian Negara

-Bab DPR

2. Amandemen II

Disahkan tanggal 18 Agustus 2000, mengenai :

-Bab Pemerintah Daerah

-Bab Dewan Perwakilan Rakyat

-Bab Wilayah Negara dan Penduduk

-Bab Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan

-Bab Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

3. Amandemen III

Disahkan tanggal 10 November 2001, dengan menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, menyesuaikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mengatur Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengenai :

-Mengatur Impeachment

-Membentuk DPD

4. Amandemen IV

Disahkan tanggal 10 Agustus 2002, dalam tahap ini ada 13 pasal yang diubah dan ditambah serta 3 aturan Pasal Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan.

Dari perubahan UUD dalam pelaksanaan ketatanegaraan negara

Republik Indonesia, dapat dilihat adanya perubahan-perubahan yang

terjadi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan susunan corak

kehidupan dalam masyarakat Indonesia sendiri. Akibat dari ini,

membuat kontraversi dalam perjalanannya untuk menuju

penyempurnaan UUD 1945.

BAB IIIPEMBAHASAN

Adanya pro dan kontra amandemen UUD 1945 dilihat dari perspektif

konstitusionalisme adalah karena belum jelasnya konsep kenegaraan

(staatsidee) yang kita anut, apakah paham kenegaraan integralistik atau

demokrasi konstitusional.

Secara umum perumusan amandemen UUD 1945 ada beberapa kelemahan

mendasar, yaitu :

1.Pertama, terkait dengan masalah konseptual. MPR tidak memiliki konsep

atau desain ketatanegaraan yang jelas tentang arah dan tujuan yang hendak

dicapai melalui serangkaian amandemen itu.

2.Kedua, menyangkut masalah teknik yuridis, yakni lemahnya kemampuan

legal drafting dalam merumuskan dan menyusun pasal-pasal, yang tampak dari

segi sistematika yang rancu maupun bahasa hukum yang dipergunakan.

Akibatnya, banyak pasal hasil amandemen yang tumpang tindih, kontradiktif,

dan memungkinkan multitafsir. Namun, adanya kelemahan tersebut tidak

berarti kita harus kembali kepada UUD 1945.

• Adapun beberapa alasan penolakan atas amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dinilai belum transformatif

2. Dibuat Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan oleh komisi independen.

3. Amandemen UUD 1945 ini juga tak memiliki content draft yang utuh, penjelasan mengenai pasal-pasal yang diamandemen pun minim. Selain itu, partisipasi publik rendah. Publik tidak diberi peluang menilai perubahan yang dilakukan.

4. Amandemen yang telah dilakukan masih meninggalkan tiga hal yang penting dilihat dari segi kedaulatan :

tiadanya kemampuan rakyat pemilih menarik kedaulatan mereka

tidak dicantumkan supremasi otoritas sipil terhadap militer

tidak tercantumnya otonomi khusus Aceh dan Papua maupun Yogyakarta, sehingga peraturan di bawah konstitusi dapat mengurangi arti kekhususan otonomi.

BAB IVPENUTUP

I. Kesimpulan

Permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perdebatan adalah perumusan amandemen UUD 1945 yang multitafsir, yaitu karena lemahnya kemampuan legal drafting dalam merumuskan dan menyusun pasal-pasal, yang tampak dari segi sistematika yang rancu maupun bahasa hukum yang dipergunakan. Akibatnya, banyak pasal hasil amandemen yang tumpang tindih, kontradiktif, dan memungkinkan multitafsir

Perbedaan perdapat yang terjadi pula terkait dengan masalah konseptual. MPR tidak memiliki konsep atau desain ketatanegaraan yang jelas tentang arah dan tujuan yang hendak dicapai melalui serangkaian amandemen itu.

Keempat amandemen yang telah dilakukan masih meninggalkan tiga hal yang penting dilihat dari segi kedaulatan. Pertama, tiadanya kemampuan rakyat pemilih menarik kedaulatan mereka. Kedua, tidak dicantumkan supremasi otoritas sipil terhadap militer. Ketiga, tidak tercantumnya otonomi khusus Aceh dan Papua maupun Yogyakarta, sehingga peraturan di bawah konstitusi dapat mengurangi arti kekhususan otonomi.

ii. Saran

Dalam merumuskan amandemen perlu dikaji lebih baik bagian yang

diusulakan dalam perubahannyaberserta alasannya, agar tidak

terjadi perubahan atau amandemen berkala dimana bisa memecah

kedaulatan negara.