233
1.Aturan kehadiran berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Akademik; 2.Toleransi Keterlambatan 10 Menit; 3.Absen yang ditandatangani sedangkan orangnya tidak hadir, maka ttd sebelumnya di coret; 4.Mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti perkuliah apabila tidak berpakaian rapi & sopan 5.Dilarang menggunakan baju kaos KONTRAK PERKULIAHAN

PPT PEND.PANCASILA.pptx

Embed Size (px)

Citation preview

1. Aturan kehadiran berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Akademik;

2. Toleransi Keterlambatan 10 Menit;3. Absen yang ditandatangani sedangkan orangnya

tidak hadir, maka ttd sebelumnya di coret;4. Mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti

perkuliah apabila tidak berpakaian rapi & sopan 5. Dilarang menggunakan baju kaos tanpa kerah

(oblong), dan pakaian ketat serta pakai sandal kecuali kaki dalam keadaan sakit

KONTRAK PERKULIAHAN

6. Selama Perkuliahan nada HP Diam/Getar;7. Tugas yang plagiat atau pengutipan yang tidak

disebutkan sumbernya tidak diberikan nilai;8. Penilaian untuk evaluasi tertulis (quiz, UTS,

tugas terstuktur (presentasi kelompok, dan UAS) meliputi : - kerapian, - kerunutan/sistimatika alur jawaban,- kebenaran jawaban, dan - kepatuhan pada tata tertib.

9. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam kontrak perkuliahan ini akan berpengaruh pada penilaian akhir.

10.Bagi mahasiswa/i yang melanggar peraturan dicatat, meskipun pada saat pelanggaran tidak diberitahukan pada mahasiswa yang bersangkutan.

Pekanbaru, 01 September 2014

KERANGKA TUGAS MAKALAH HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangB. Rumusan MasalahC. Tujuan Dan Manfaat PenulisanD. Kerangka Teori

BAB IIPEMBAHASAN

A. ----------------------------------------------------1.--------------------------- -----------------------

1.1. -------------------------------------------1.2. -------------------------------------------

B. -----------------------------------------------------1. --------------------------------------------------

1.1. -------------------------------------------C. Dst…(Tergantung Kebutuhan Pembahasana)

BAB IIIPENUTUP

A. Kesimpulan B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

TEMA TUGAS MAKALAH

1. PANCASILA DENGAN AGAMA (KEYAKINAN) 3

2. PANCASILA DENGAN HAM (HAK ASASI) 5

3. PANCASILA DENGAN BUDAYA (TRADISI) 1

4. PANCASILA DENGAN DEMOKRASI (PEMILU) 7

5. PANCASILA DENGAN KEADILAN (HUKUM) 6

6. PANCASILA DENGAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 2

7. PANCASILA DENGAN NILAI PLURALISME 4

KETENTUAN PENULISAN— Minimal 10 Halaman— Kertas Kwarto— Diketik 1,5 spasi — Ukuran Tulisan 12 — Jenis Hurup Time New Roman— Margin :— Top 4 Right 3— Left 4 Botton 3— Kutipan Menggunakan Foot Note (Catatan

Kaki)

KRITERIA PENILAIAN TUGAS

1. SISTEMATIKA PENULISAN2. ISI MUATAN TUGAS3. PENGUASAAN MATERI SAAT PERSENTASI 4. KEKOMPAKAN KELOMPOK DALAM MENJAWAB

PERTANYAAN-PERTANYAAN KELOMPOK LAIN 5. ARGUMENTASI ATAU JAWABAN YANG

DIBERIKAN OLEH MASING-MASING KELOMPOK6. PENILAIAN TERSENDIRI BAGI MASING-MASING

ANGGOTA KELOMPOK

DISTRIBUSI PERKULIAHAN

1. PENDAHULUAN2. LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA3. PERISTILAHAN/PENGERTIAN PANCASILA4. MAKNA DAN HAKIKAT NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM

PANCASILA5. SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA6. ARTI DAN MAKNA PROKLAMSI NKRI7. FUNGSI DAN KEDUDUKAN :

- PANCASILA- PEMBUKAAN (PRAMBULE) UUD 45 - UNDANG-UNDANG DASAR 1945

8. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

9. UUD 1945 DAN AMANDEMEN10.HIRARKI PERATURAN PERUNDANG2-AN11.NILAI-NILAI MORALITAS12.PANCASILA SEBAGAI PRADIGMA

PEMBANGUNAN NASIONAL13.HAK ASASI MANUSIA (HAM)14.DEMOKRASI DAN PEMILU DI INDONESIA15.PENDIDIKAN ANTI KORUPSI16.UAS

BAHAN AJAR PENDIDIKAN PANCASILA

Dosen : ANDRIZAL, S.H., M.H

HP : 0812 6888 511Email : [email protected]

REFRENSI1. Kaelan M.S., Pendidikan Pancasila Proses

Reformasi Pradigma Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara

2. LEMHANAS, Bungai Rampai Ketahanan Nasional (Konsepsi dan teori), Jakatrta : PT. Ripres, 1980.

3. Modul Acuan ProseKaelan M.S., filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Yogyakarta : 2002

4. s Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian, DEPDIKNAS DIRJEN DIKTI Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Jakarta : 2003

5. Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi Pradigma Yogyakarta: 2002.

6. Saefroedin Bahar, Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia (HAM), Pustaka Sinar Harapan, 2002.

7. Srijanti, Rahman A.,K.S, Purwanto. Etika Berwarga Negara, Jakarta : Salemba Empat, 2006.

8. Soegito. A.T, Pancasila Asfek Histori, Semarang : 2002

9 Sujadi, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, Yogyakarta, Lukman Offset, 1999

10. Suseno Von Magnis, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern, Jakarta : Gramedia, 1987

11. Sunardi, R.M. Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta : Kuaternita Adidarma, 2004.

12. Sumarsono. S, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2001.

13. Suradinata, Ermaya, Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI, Jakarta : Suara Bebas, 2005.

14. Sumarsono, Agus Susarso, Hamdan Mansyur dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta : PT Gramedia, 2005

15. Suwarso, Wawasan Nusantara, Ketahan Nasional, 1985

16. UUD 194517. UU NO. 20 Tahun 2003 Tentang

Sisdiknas 18 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

BAB IPENDAHULUAN

PENDAHULUANKita sebagai masyarakat Indonesia wajib mengetahui

bahwa negara kita memiliki dasar negara yang termuat dalam Pancasia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang luhur, sehingga Pancasila juga dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bernegara. Peranan Pancasila sebagai pandangan hidup ini terkadang tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Pancasila dapat dijadikan pedoman untuk mempertahankan keutuhan bangsa & negara Indonesia Masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman dapat dipersatuakan dengan bersandarkan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Peranan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa & bernegara haruslah diketahui dan dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, hubungan antara masyarakat dapat terus dijalin dengan baik. Bangsa Indonesia juga sering menghadapi permasalah-permasalahan yang terkadang dapat memudarkan tali persatuan bangsa.

Di sinilah letak peranan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa & bernegara, melalui Pancasila diharapkan dapat memecahkan segala persoalan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Karena peranan Pancasila sangatlah penting sebagai pandangan hidup, maka kita sebagai kelompok pelajar harus mengetahui mengenai hal tersebut. Di dalam tugas belajar ini akan dijelaskan mengenai peranan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara yaitu PANCASILA

BAB IILANDASAN & TUJUAN

PENDIDIKAN PANCASILA

LANDASAN & TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

LANDASAN

YURIDIS

LANDASAN

HISTORIS

LANDASAN

KULTURAL

LANDASAN

FILOSOFIS

A. LANDASAN YURIDIS

1. UUD 1945 Pasal 31a) Setiap warga negara berhak mendapat

pendidikan.b) Setiap warga negara wajib megikuti pendidikan

dasar dan pemerintah wajib membiayainyac) Pemerintah mengusahakan & menyelenggara

kan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang undang.

d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

2. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional ;

4. Kept Dirjen Dikti Depdiknas No: 38/DIKTI/Kep/ 2002 Tanggal 18 Juli 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan Mata kuliah Pengembangan Keperibadian di Perguruan Tinggi ;

5. Surat Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan No: 2043/D2/2002 Tanggal 18 Sept 2002 Tentang Loka Karya Penyusunan Modul Acuan Proses Pembelajaran Mata kuliah Pengembengan Keperibadian.

B. LANDASAN HISTORISBangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarahM yang cukup panjang. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jatidirinya, yang didalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam yang meliputi lima prinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila.

Jadi secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu berdasarkan fakta objektif secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila.

C. LANDASAN KULTURALNilai-nilai Pancasila adalah hasil konsep budaya yang

sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa memiliki pandangan hidup. Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia berdasarkan pandangan hidupnya pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja melainkan merupakan suatu kesepakatan the founding father bangsa Indonesia.

D. LANDASAN FILOSOFISSila-sila Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia

sebelum mendirikan negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupkan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap asfek kehidupan bermasyarakat bangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat (merupakan unsur pokok negara), sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan. Konsekuensinya rakyat adalah dasar demokrasi, karena rakyat asal mula kekuasaan negara.

Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup berbangsa dan bernegara nilai-nilai pancasila merupakan dasar filsafat negara. Konsekuensinya adalah dalam setiap asfek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan suatu keharusan bahwa pancasila merupakan sumber nilai dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, maupun pertahanan dan keamanan.

TUJUAN PENDIDIKAN PANCASAILA

Tujuan mempelajari Pancasila di Perguruan Tinggi adalah :

1. Agar mahasiswa sebagai kalangan intlektual mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan objektif, agar memiliki wawasan dan moral untuk menginterpretasikan kedalam hidup dan kehidupan sehari-hari serta mengantarkan mahasisiwa mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang pancasilais.

2. Agar mahasiswa berbudi pekerti luhur disiplin dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

3. Agar mahasiswa dapat menginterpretasikan nilai-nilai dasar Pancasila secara objektif antara teori dan prakteknya, karena masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam praktek pelaksanaannya

4. Agar mahasiswa mampu menjawab dan menganalisis yg dihadapi oleh masyarakat bangsa dan negara secara berkesinambungan

5. Mahasiswa diharapkan berjuang non fisik harus teguh nilai-nilai semua aspek kehidupan dalam memerangi keterbelakangan bangsa kemiskinan KKN, dan menguasai ilmu pengetahuan dan tehnologi

6. Meningkatkan rasa patriotik, cinta tanah air dan semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran sejarah bangsa

7. Menciptakan kampus sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis yg berwawasan budaya bangsa bermoral keagamaan

8. Diharapakan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sikap mental, cerdas, dengan prilaku :

• Beriman dan bertaqwa pada Tuhan YME• Berperikemanusiaan yang adil dan beradab• Mendukung persatuan Indonesia• Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama• Mendukung upaya terwujudnya keadilan• Berbudi pekerti luhur disiplin dalam bermasyarakat berbangsa dan

bernegara yaitu

BAB III PERISTILAHAN

PANCASILA

PERISTILAHAN PANCASILA

Perkataan pancasila mula-mula terdapat dalam perpustakaan Budha India. Ajaran budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka dan Vinaya pitaka, yang kesemuanya itu merupakan ajaran moral untuk mencapai hidup di dunia dan di surga. Ajaran pancasila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau five moral principles, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganutnya.

Adapun isi lengkap larangan yang 5 itu adalah : 1. Panatipada veramani sikhapadam samadiyani, artinya

“jangan mencabut nyawa makhluk hidup” atau dilarang membunuh.

2. Dinna dana veramani shikapadam samadiyani, artinya “jangan mengambil barang yang tidak diberikan.” maksudnya dilarang mencuri.

3. Kameshu micchacara veramani shikapadam samadiyani, artinya “jangan berbuat zina”.

4. Musawada veramani shikapadam samadiyani, artinya “jangan berkata bohong atau dilarang berdusta”.

5. Sura merayu masjja pamada tikana veramani, artinya “janganlah minum-minuman yang memabukkan”.

Nilai-nilai pancasila secara intrinsik bersifat filosofis, dan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia nilai pancasila secara praktis merupakan filsafat hidup (pandangan hidup). Nilai dan fungsi filsafat pancasila telah ada jauh sebelum indonesia merdeka. Hal ini dibuktikan dengan sejarah majapahit pada thn 1293.

Pada waktu itu Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis “negara kertagama” (1365). dalam kitab tersebut telah terdapat istilah “pancasila” Empu Tantular yang mengarang buku “Sutasoma” yang di dalamnya memuat seloka yang berbunyi :

“Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua”, artinya walaupun berbeda namun satu jua adanya, sebab ada tidak agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya realitas kehidupan agama pada saat itu, yaitu agama Hindu dan Budha. bahkan salah satu kerajaan yang menjadi kekuasaannya yaitu Pasai justru telah memeluk agama islam.

Sumpah palapa yang diucapkan Mahapatih Gadjah Mada dalam sidang ratu dan para menteri di pasebahan keprabuan Majapahit pada tahun 1331, yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya sebagai berikut : “Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jikalau seluruh nusantara bertakhluk di bawah kekuasaan negara, jikalau gurun, seram, tanjungpura, Haru, pahang, Dempo, Bali, Sunda, palembang, tumasik telah dikalahkan”.

Istilah Pancasila ditemukan pertama kali di Indonesia dalam buku ”SUTASOMA” yang merupakan karya Empu Tantular, pada masa kerajaan Majapahit abad ke-14. Dari arti etimologisnya tampak bahwa pancasila pada dasarnya merupakan etika atau prinsip-prinsip moral yang menjadi ukuran baik buruknya tindakan manusia sebagai manusia.

Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup atau Weltanschaung bangsa, perwujudan jiwa, pikiran, dan hasrat sedalam dalamnya (cita-cita ideal) Bangsa Indonesia.

Sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial, manusia tidaklah mungkin dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri, oleh karena itu untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya, ia senantiasa memerlukan orang lain.

Dalam pengertian inilah maka pribadi manusia senantiasa hidup sebagai bagian hidup dari lingkungan sosial yang lebih luas, secara berturut-turut lingkungan keluaga, masyarakat, lingkungan bangsa dan lingkungan negara yang merupakan ke lembaga-lembaga masyarakat utama yang diharapkan dapat menyalurkan dan mewujudkan pandangan hidupnya.

Pandangan yang ada pada masyarakat Indonesia tersebut kemudian menjelma menjadi Pandangan hidup bangsa yang telah terintis sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, kemudian Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI, panitia Sembilan serta sidang PPKI ditentukan dan disepakati sebagai dasar negara Republik Indonesia dalam pengertian inilah maka Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai Ideologi Negara.

Bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki suatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada akar budaya dan nilai religiusnya. Dengan pandangan hidup yang mantap maka Bangsa Indonesia akan mengetahui arah kemana tujuan yang ingin dicapainya.

BAB IV PENGERTIAN

PANCASILA

Secara Etimologis

Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa Kasta Brahmana). Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta perkataan “Pancasila” memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu : “Panca” artinya “lima” “Syila” vocal i pendek artinya : “Batu Sendi” “Alas” atau “Dasar”

“Syiila” vocal ii panjang artinya : “Peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh.

Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas.

Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vocal i pendek yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memilik lima unsur”.

Adapun istilah pancasila dengan vokal ii panjang bemakna 5 aturan tingkah laku yang penting, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

BAB V MAKNA DAN HAKIKAT SILA-SILA PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Di dalamnya terkandung nilai-nilai bahwa NKRI bukan sebagai Negara Agama dan bukan pula sebagai Negara Sekuler, tetapi NKRI ingin dikembangkan sebagai Negara Beragama. Sebagai bukan negara-agama, NKRI tidak menerapkan hukum agama tertentu sebagai hukum positif, artinya: (1) ideologi negara tidak berasal dari ideologi agama tertentu, (2) Kepala Negara tidak harus berasal dari Kepala Agama tertentu, (3) Konstitusi negara tidak dari Kitab Suci agama tertentu.

Sebagai bukan negara sekuler, NKRI tidak memisahkan urusan negara dari urusan agama, artinya : (1) keputusan negara harus didasarkan pada ajaran agama-agama, (2) suara terbanyak dalam lembaga MPR, DPR, dan lain sebagainya harus dilandaskan pada kesesuaiannya dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai negara beragama, NKRI mendasarkan pengelolaan negara pada hukum positif yang disepakai oleh bangsa (MPR, DPR+Pemerintah) yang warganegaranya beragam agama, sementara negara pun tidak boleh mencampuri urusan aqidah agama apapun, tetapi negara wajib melindungi agama apapun.

LanjutanDi sini terkandung tekad bahwa mereka yang

ber-Aliran Kepercayaan tidak diwajibkan (secara hukum positif) untuk beragama, tetapi mereka dibina oleh Negara (Pemerintah dan Masyarakat) untuk:

(1) Tidak menjadi atheis,(2) Tidak membentuk agama baru, atau (3) Sedapat mungkin memilih salah satu

agama yang resmi diakui Negara (karena lebih banyak kedekatan ajarannya).

Agama dan Negara

Negara sekuler : pemisahan total negara dan agama

Negara agama : menjadikan agama sebagai dasar kekuasaan dan kedaulatan negara

Negara Pancasila : memberi peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (bukan negara agama dan bukan negara sekuler)

Hakikat sila Ke-I

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaanya kepada TYME;

Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;

Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama & kepercayaan terhdp TYME

Agama dan kepercayaan terhadap TYME adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan TYME.

Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing masing

Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan trhdp TYME kepada orang lain.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Di dalamya terkandung nilai-nilai bahwa NKRI merupakan Negara ber-HAM (kemanusiaan), Negara ber-Hukum (yang adil), dan Negara ber-Budaya (yang beradab). Sebagai negara yang ber-HAM, NKRI ingin mengembangkan dirinya sebagai negara yang melindungi dan menegakkan HAM bagi warganegaranya. HAM dimaksud adalah yang sesuai dengan hukum positif Indonesia dan budaya bangsa Indonesia

Contoh, karena hukum positif Indonesia bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa, maka HAM seperti euthanasia (seperti di Selandia Baru, Belanda) atau aborsi (seperti di Irlandia Utara dan Skotlandia) tidak bisa diundang-undangkan (tidak bisa dijadikan hukum positif di Indonesia).

Sebagai negara yang ber-Hukum, NKRI ingin melindungi dan mengembangkan:

(1) Supremasi hukum, (2) Persamaan di muka hukum, (3) Menegakkan HAM, dan (4) Membudayakan kontrol publik/sosial/

masyarakat atas jalannya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Sebagai negara yang ber-budaya/adab, NKRI ingin mengembangkan :

Cipta, yang dapat melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Karsa, yang dapat melahirkan moral dan etika, Rasa, yang dapat melahirkan seni dan estetika,

serta Karya, yang dapat melahirkan karya-karya

monumental dalam arti yang seluas-luasnya Keempatnya itu merupakan unsur dari budaya/adab

Hakikat Sila Ke-II Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai

dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Mengembangkan sikap saling cinta mencintai sesama manusia.

Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa setia.

Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai

bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat menghormati

dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Persatuan IndonesiaDi dalamnya terkandung nilai-nilai bahwa NKRI

menyatakan diri sebagai negara yang diikat oleh ”persatuan” dan ”kesatuan”.

Nilai persatuan berprinsip pada ”bersatu dalam keberagaman/keberbedaan/ketidaksamaan/ heterogenitas’”.

Sementara, nilai kesatuan berprinsip pada ”bersatu dalam keseragaman/ketidak berbedaan/ kesamaan/homogenitas”.

Nilai-persatuan sebagai faktor penopang dan pemberi peluang nilai-nilai demokratisasi, sivilisasi, penegakkan HAM, madanisasi, dan partisipasi (singkatnya kedaulatan rakyat).

Sementara, nilai-kesatuan sebagai faktor penopang dan pemberi peluang nilai-nilai otokratisasi, militerisasi dan mobilisasi (singkatnya kedaulatan negara).

Sila ketiga ini (Persatuan Indonesia, bukan Kesatuan Indonesia) dengan demikian akan lebih mengedepankan dan memprioritaskan NKRI sebagai negara yang berjiwa civil society.

Hakikat Sila Ke-III Mampu menempatkan persatuan, kesatuan,

serta kepentingan, keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Di dalamnya terkandung makna bahwa NKRI menerapkan asas kerakyatan, asas ini sebagai landasan penerapan kedaulatan rakyat; kedaulatan rakyat ini sebagai basis demokrasi; dan prinsip-prinsip demokrasi itu bersifat universal bagi bangsa-bangsa beradab di dunia. Sebagai negara demokrasi NKRI menerapkan prinsip-prinsip :

1. pembagian kekuasaan antar lembaga-negara,

2. pemilu yang bebas, 3. multi parpol, 4. pemerintahan mayoritas, perlindungan

minoritas, 5. pers yang bebas, 6. kontrol publik/sosial, 7. negara untuk kesejahteraan rakyat dan

pelayanan publik

Jadi, NKRI merupakan negara demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, pada hal-hal yang bersifat fisik/jasmaniah;

Sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhati nurani, arif, bijaksana, jujur dan adil, pada hal-hal yang bersifat psikis/rohaniah.

Jadi, pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana).

Itu semua-negara demokratis yang dipimpin oleh orang yang dewasa profesional dilakukan melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan.

Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai negara demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional-dewasa melalui sistem musyawarah (goverment by discussion).

4. Hakikat Sila Ke-IV

Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama

Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan

Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan

Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Di dalamnya terkandung makna keadilan-sosial

(keadilan-socius) atau pemerataan-bersama bagi seluruh-rakyat (atas dasar keadilan distributif), bukan keadilan bagi segolongan/pemerintah/ penguasa.

Dengan demikian secara filsafat (hakikat) kelima-sila tersebut dipahami sebagai sistem-nilai-yang mencakup/meliputi (satu kesatuan nilai Pancasila), yaitu bahwa Sila-1 melandasi Sila-sila ke-2, 3, 4, 5; Sila ke-2 melandasi Sila-sila ke-3, 4, 5 ; Sila ke-3 melandasi Sila-sila ke-4, 5; dan Sila ke-4 melandasi Sila ke-5

Sehingga, sebagai contoh, bila berbicara Demokrasi Pancasila misalnya, maka dapat dipahami bahwa Sila ke-4 (negara demokrasi) itu yang dilandasi oleh Sila ke-1 (norma agama), yang menjunjung tinggi Sila ke-2 (HAM, negara hukum, negara budaya), yang mengutamakan Sila ke-3 (persatuan dan kesatuan bangsa), dan yang untuk kepentingan Sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat).

Hakikat Sila Ke-V Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang

mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan

kewajiban. Menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain

agar dapat berdiri sendiri

Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain

Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

Tidak menggunakan hak milik yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

Suka bekerja keras Suka menghargai hasil karya orang lain yang

bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

SILA 1

SILA 2SILA 5

SILA 3SILA 4

HUBUNGAN SILA-SILA PANCASILA

BAB VI SEJARAH PERUMUSAN

PANCASILA

SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA• Jepang Membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai

(BPUPKI-62 orang) pada tanggal 29 April 1945 dan dilantik pada tgl 28 Mei 1945 dengan ketua : Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan wakil ketua R. Panji Soeroso dan Ichibangase (orang Jepang) yang mulai bekerja pada 29 Mei 1945.

• Tugas BPUPKI : 1. Membuat Rancangan Dasar Negara

2. Membuat Rancangan Undang-Undang Dasar

SUSUNAN BPUPKIKetua : Dr. Radjiman WediodiningratKetua Muda : IclubangseKetua Muda : R.P. Soerosodan 60 (enam puluh) orang anggota biasa.

Sidang I BPUPKI (29-31 Mei dan 1 Juni 1945 membahas Dasar Negara.

Sidang II BPUPKI (10-17 Juli 1945) membahas Rancangan Pembukaan dan UUD

Usulan Rumusan Dasar Negara :1. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) : usulan

secara lisan :a. Peri Kebangsaan, b. Peri Kemanusiaanc. Peri Ketuhanan, d. Peri Kerakyatane. Kesejahteraan rakyat

Setelah berpidato Muhammad Yamin menyampaikan usulan tertulis tentang rancangan UUD yang didalamnya terdapat rumusan lima asas negara merdeka yaitu:

a. Ketuhanan Yang Maha Esab. Kebangsaan Persatuan Indonesiac. Rasa Kemanusiaan Yang adil dan beradabd. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

e.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Soepomo (31 Mei 1945 ) menyampaikan pokok-pokok pikirannya sebagai berikut :

a. Paham Negara Persatuanb. Warga negara hendaknya tunduk kepada

Tuhan dan supaya ingat kepada Tuhan (Perhubungan negara dan agama)

c. Sistem badan permusyawaratand. Ekonomi negara bersifat kekeluargaane. Hubungan antara bangsa yang bersifat Asia

Timur Raya

3. Soekarno (1 Juni 1945) menyampaikan lima Dasar Negara sebagai berikut :

a. Kebangsaan Indonesiab. Internasionlisme atau Peri kemanusiaanc. Mufakat atau demokrasid. Kesejahteraan sosiale. Ketuhanan yang berkebudayaan

Soekarno mengusulkan kelima dasar tersebut diberi nama Pancasila

Perbandingan 3 Konsep Dasar Ngr N

oMr M. Yamin

(29 Mei 1945)Prof.Supomo(31 Mei 1945)

Ir.Soekarno(1 Juni 1945)

1.

2

3

4

5

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kebangsaan Persatuan Indonesia

Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Paham Ngr Persatuan

Perhubungan Ngr dan Agama

Sistem Badan Permusyawaratan

Sosialisasi Negara

Hubungan antar negara yg bersifat Asia Timur Raya

Kebangsaan Indonesia

Internasionalisme/ Perikemanusiaan

Mufakat dan Demokrasi

Kesejahteraan Sosial

Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketiga usulan rumusan dasar negara tersebut tidak ada yang ditetapkan sebagai dasar negara, maka dibentuklah Panitia Kecil (Panitia Sembilan) yang terdiri atas :

Soekarno (ketua), Moh. Hatta, Moh. Yamin, Achmad Soebardjo, Wachid Hasyim, Agus Salim, Abdulkahar Moedzakir, Abikusno Tjokrosoejoso, AA. Maramis.

Panitia Kecil berhasil menyusun Piagam Jakarta (Jakarta Charter) nama ini diberikan oleh M. Yamin : 22 Juni 1945, yaitu dokumen yang berisikan asas & tujuan negara Indonesia Merdeka.

PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohamad Hatta (wakil ketua).

PPKI bertugas menentukan dan menyelesaikan bentuk negara dan menuntaskan rancangan hukum dasar serta mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sebelum sidang PPKI, atas usul dari Mohamad Hatta, telah disepakati sila pertama (Piagam Jakarta) dilakukan perubahan yaitu dengan menghilangkan kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Rumusan Dasar Negara dalam Piagam Jakarta :

1.Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2.Kemanusiaan yang adil dan beradab3.Persatuan Indonesia4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mengambil kesepakatan atas usulan Dasar Ngr, dibentuklah Panitia 9, ketuanya Ir Soekarno, menghasilkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar disebut “PIAGAM JAKARTA” pada 22 Juni 1945

RUMUSAN PIAGAM JAKARTA

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

3. Persatuan Indonesia4. Kesejahteraan sosial5. Ketuhanan yang Maha Esa

RUMUSAN PANCASILA DI UUD 1945

1. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Kemanusiaan yang Adil dan

Beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Perbedaan Rumusan Pembukaan UUD 1945 dalam Piagam Jakarta dengan UUD 1945

No Mukadimah Piagam Jakarta

Pembukaan UUD 1945

1

2

Pada alenia 4 :…….maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Indonesia,………….berdasar kepada KeTuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,….

Pada alenia 4 :……maka disusunlah Kemerde kaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia,….berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,….

Sidang Kedua (10 – 16 Juli 1945) :

Selain mengesahkan Piagam Jakarta sebagai mukaddimah Rancangan UUD 1945, PPKI juga mengesahkan batang tubuh UUD 1945 yang memuat dua ketentuan penting yaitu :- Negara berdasar ketuhanan yang maha esa

dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemelukpemeluknya.- Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam

• Panitia Kecil pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil menyusun Rancangan Pembukaan UUD 1945 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Di dalamnya terdapat rumusan Sistematika Pancasila yaitu :- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab- Persatuan Indonesia- Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

NASKAH PERUMUSAN UUD 1945

7 september 1944 : Janji Politik

24 Agustus 1945 Kemerdekaan

29 April 1945 : Bentuk BPUPKI 28 Mei 1945 : Lantik BPUKPI

Menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia

SIDANG BPUPKI

SIDANG I SIDANG II: 29 Mei-1 Juni 1945 : 10-16 Juli 1945

29 Mei 1945 : MUH YAMIN

31 Mei 1945 : SUPOMO

1 JUNI 1945 : SUKARNO

KDN 1 & 2

KDN 3

KDN 4 PANCASILA

PANITIA DELAPAN : 1 Juni 1945 MENAMPUNG USUL

RAPAT GABUNGAN : 22 JUNI 1945 (10:00)

PANITIA SEMBILAN : 22 JUNI 1945 (20:00)

RPHD = PIAGAM JAKARTA KDN 5

10 Juli 1945 : Pan. Delapan

Lapor

11 Juli 1945 : PANITIA

PERANCANG

HUKUM DSR PAN. KECIL PHD

14 Juli 1945 : RPHD DITERIMA

15 Juli 1945 : RHD

16 Juli 1945 : RHD

NASKAH PENGESAHAN UUD 1945

BPUPKI

RPHD (KDN)

PHD

9-8-1945 : PPKI

14-8-1945 : JEPANG MENYERAH

17-8-1945 : PROKLAMASI

18-8-1945 : SIDANG PPKI

PANCASILA

PEMBUKAAN

BATANG TUBUH UUD

PRESIDEN DAN WAPRES

KNIP

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, diputuskan :

1. Mengesahkan Pembukaan UUD 1945 2. Mengesahkan Rancangan Hukum Dasar menjadi

UUD 1945 3. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs.

Hoh.Hatta sebagai wakil presiden.4. Sebelum terbentuknya MPR kekuasaan

dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite nasional.

17-8-45

18-8-45

Proklamasi

Sidang PPKI

1

2

3

14-11-45

1. Maklumat

No. X 16-10-45

2. Maklumat

3 Nov ‘45

Maklumat Pemerintah 14-11-45

1. Kabinet

Parlementer

2. Multi Partai

27-12-45

17-8-50

5-7-59

11-3-66

Dekrit Presiden

Super Semar

UUD 1945 Konst RIS’49 UUD’S 50 UUD 1945

Negara Kesatuan

Negara Serikat Negara Kesatuan

Demokrasi Liberal Demokrasi Terpimpin

(Orla)

Demokrasi Pancasila

(Orba)

BAB VIIARTI & MAKNA PROKLAMASI

KEMERDEKAAN NKRI

Prokalamsi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdeakaan itu telah mewujudkan NKRI dari Sabang sampai Merauke.

Namun negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan hanyalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara yakni membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Adapun arti daripada Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia secara garis besarnya adalah sbb :

1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, setelah berjuang berpuluh-puluh tahun sejak tanggal 20 Mei 1908.

3. Titik tolak dari daripada pelaksaan Amanat Penderitaan Rakyat.

Sejarah pemerintahan Indonesia bermula sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. sebelum itu sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah daripada suatu bangsa yang bergerak dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya dari tangan penjajahan.

Semenjak hari Proklamasi Kemerdekaan itu, sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah daripada suatu bangsa yang merdeka dan bernegara, awal sejarah bangsa Indonesia menyusun Pemerintahannya.

Dasar-dasar pemerintahan suatu negara pada umumnya terletak dalam Undang-Undang Dasar dari bangsa/Negara yang bersangkutan.

Bagi bangsa Indonesia sejarah pemerintahannya telah di mulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar Ke I, Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945 (UUD 1945) yang ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

BAB VIII SYARAT MEMPELAJARI

PANCASILA SECARA ILMIAH

SYARAT MEMPELAJARI PANCASILA SECARA

ILMIAH

Menurut Ir. Poerdjowijatno, dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan di katakan ilmiah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berobjek Syarat pertama bagi suatu pengetahuan yang memenuhi syarat ilmiah adalah bahwa semua ilmu pengetahuan itu harus mempunyai objek

2. BermetodeAdanya seperangkat cara/sistem pendekatan dalam rangka pembahasan pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif yaitu penafsiran

3. BersistemSuatu pengetahuan ilmiah harus merupakan kesatuan sistem yang bulat dan utuh antara bagian-bagian harus saling berhubungan dan dalam mempelajari pancasila terdapat adanya kesatuan dan keutuhan yang disebut : Majemuk Tunggal

4. Besrsifat UniversalDalam mempelajari pancasila sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah kebenarannya tidak terbatas oleh : waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi maupun jumlah tertentu

BAB IXFUNGSI & KEDUDUKAN

PANCASILA

A. Fungsi

1. Sebagai Dasar Negara (pondasi atau landasan berdirinya bangsa Indonesia)

2. Sebagai idiologi negara (kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan negara)

3. Sebagai falsafah bangsa dan negara (pandangan hidup berbangsa dan bernegara)

1. Sebagai Dasar Negara

Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila.

Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan cita-cita hukum yang menguasai dasar negara

Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

• Suatu nilai atau norma untuk mengatur pemerintahan negara atau merupakan suatu dasar untuk menyelenggarakan negara.

• Asas atau landasan pokok yang dijadikan tata nilai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara.

• Asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, atau kaidah baik moral maupun hukum negara

2. Sebagai Ideologi Negara

Ideologi berasal dari kata “idea” yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasan Yunani ”eidos” yang atinya bentuk . Disamping itu ada kata ”idien” yang artinya melihat. Jadi secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar.

Arti penting ideologi bagi suatu bangsa : memberi dasar arah dan tujuan bagi bangsa dan negara dalam menjalankan kehidupannya

Secara umum ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan , ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut; bidang politik, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. (Soejono Soemargono, Ideologi Pancasila Sebagai Penjelmaan Filsafat Pancasila dan Pelaksanaannya dalam masyarakat Kita Dewasa ini)

IDEOLOGI TERTUTUP; Suatu sistem pemikiran tertutup dengan ciri khas :

• Ideologi tersebut bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat melainkan merupakan suatu cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah atau membaharui masyarakat.

• Isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan kongkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak

IDEOLOGI TERBUKA; Suatu sistem pemikiran terbuka dengan ciri khas:

• Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar,melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri.

• Ideologi terbuka tidak hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan

• Isinya tidak operasional, baru menjadi operasional kalau sudah dijabarkan kedalam perangkat yang berupa konstitusi atau perundang-undangan lainnya.

MAKNA IDEOLOGI BAGI BANGSA DAN NEGARA

Ideologi bermakna sebagai cita-cita harapan, ide-ide serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. Ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan, hal ini desebabkan karena dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis.

Keberadaan Pancasila

» Pancasila sebaga jiwa Bangsa Ind.» Pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia» Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia» Pancasila sebagai dasar Negara RI» Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum» Pancasila sebagai perjanjian luhur Bangsa Indonesia

pada waktu Mendirikan Negara.» Pancasila sebagai cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia» Pancasila Sebagai falsafah Hidup yang mempersatukan

bangsa Indonesia.

Ada dua hal penting yang perlu dilakukan dalam menempatkan Pancasila sebagai ideologi

perubahan :

Pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup berbangsa idealnya tumbuh dan dipraktekkan dalam setiap aktivitas masyarakat. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila harus terus digelorakan, tidak terkecuali internalisasi nilai-nilainya dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran terhadap Pancasila sebagai identitas nasional minimal jadi mainstream-nya.

• Kedua, sikap konsisten dari berbagai elemen bangsa. Pemimpin dan elit politik di negeri ini harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Tidak sekedar menjadi penghias dan pemanis bibir, tapi perlu langkah kongkrit. Menjunjung tinggi sila Ketuhanan Yang Maha Esa, harus mampu melawan berbagai bentuk kemusyrikan. Bangsa ini tidak perlu menghamba kepada negara manapun, harus lebih yakin kreatifitas sendiri dan pertolongan Tuhan untuk bisa lebih maju.

• Sila kemanusiaan harus mampu menghentikan merajalelanya situasi yang tidak manusiawi. Manfaatkan cinta Persatuan Indonesia untuk membangun rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa yang sudah mulai menurun. Sila permusyawaratan harus dikedepankan dalam konteks demokrasi yang sudah mulai keluar dari koridor dan harapan rakyat. Tidak kalah pentingnya sila keadilan sosial, dalam memperkuat solidaritas dan integrasi sosial dan menutup peluang disparitas atau kesenjangan sosial ekonomi yang selama ini tumbuh di tengah masyarakat.

TIGA KESEIMBANGAN PANCASILA

KESEIMBANGAN KONSESUS NASIONAL

KESEIMBANGAN SISTEM KEMASYARAKATAN

KESEIMBANGAN SISTEM KENEGARAAN

Mempertemukan ide gol Islam di satu pihak dgn ide gol nasionalis di lain pihak utk mendirikan & menegak-kan Negara Pancasila, disebut “Negara Theis Demokratis” (negara demo-krasi yg berketuhanan yg menyatukan seluruh rakyat.

Pancasila menyeimbangkan sifat individu dan sifat sosial dlm kehidupan bermasya-rakat, berbgs, dan bernegara, sehingga PS mempertemukan aliran individualisme dan aliran kolektivisme utk menegak-kan neg modern yg berpa-ham integralistik.

Pancasila menyeimbangkan sistem bermasyarakat ala tradisional bgs Ind dengan sistem negara modern. Sehingga menumbuhkan komitmen menegakkan negara Indo modern dengan sistem pemerintahan negara modern.

Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Lain

LIBERALISME KOMUNISME SOSIALISME PANCASILA

POLITIK & HUKUM

- Demokrasi Liberal- Hukum utk me lindungi indiv.- Dlm poltk me- mentingkan individu

- Demokrasi Rakyat- Berkuasa mu- tlak satu parpol- Hukum utk me- langgengkan komunis

- Demokrasi utk kolektivitas- Diutamakan kebersamaan- Masy. sama dengan negara

- Demokrasi Pancasila- Hukum utk men ciptkn keadilan dan keberadan individu dan masyarakat

EKONOMI- Peran negara kecil- Swasta mendo- minasi- Kapitalisme- Monopolisme- Persaingan bebas

- Peran negara dominan- Demi kolektivi- tas berarti demi negara- Monopoli negara

- Peran negara ada utk peme- rataan- Keadilan distri- butif yg diuta- makan

- Peran negara ada utk tidak terjadi monopoli, dll., yg meru- gikan rakyat

IDEOLOGIASPEK

AGAMA - Agama urusan pribadi- Bebas beraga- ma: - Bebas memi- lih agama - Bebas tidak beragama

- Agama candu Masyarakat- Agama hrs di- jauhkan dari masyarakat.- Atheis

- Agama harus mendorong berkembang- nya kebersa- maan

- Bebas memilih salah satu agama- Agama harus menjiwai dlm kehidupan ber masy, berbgs dan bernegara

PANDANGAN THDP INDIVI-DU & MASYA-

RAKAT

- Individu lebih penting dari- pada masy.- Masy. diabdi- kan bagi indi- vidu

- Individu tdk penting- Masy. tdk penting- Kolektivitas yg dibentuk neg lebih penting

- Masyarakat lebih penting daripada individu

- Indiv.diakui ke- beradaannya- Masy.diakui ke- beradaannya- Hub individu & masy. dilandasi Masy. ada krn ada individu- Individu akan punya arti bila hidup di tengah masy.

Liberalisme Komunisme Sosialisme Pancasila

LIBERALISME KOMUNISME SOSIALISME PANCASILA

CIRI KHAS - Penghargaan atas HAM- Demokrasi- Negara hukum- Menolak dogmatis

- Atheis- Dogmatis- Otoriter- Ingkar HAM- Reaksi thdp liberalisme & kapitalisme

- Kebersamaan- Akomodasi- Jalan tengah

- Keselarasan, keseimbangan dan keserasian dlm setiap aspek kehidupan

IDEOLOGI DLM KESEHARIAN

• Setiap masyarakat memiliki ideologi dalam bentuk “opini publik”

• Ideologi dominan dlm masyarakat dikatakan netral

• Ideologi yang dipakai kaum minoritas dikatakan radikal

• Ideologi merupakan strategi intelektual

KARAKTERISTIK IDEOLOGI

1. Mempunyai kekuatan (have power)2. Mampu menuntun dalam evaluasi (guidance

of evaluation)3. Menyediakan petunjuk dalam beraksi

(guidance of action)4. Harus logis (logic)

6 CARA PEMANFAATAN IDEOLOGI

1. Sebagai sekumpulan ide yang normatif2. Sebagai bentuk struktur logika internal3. Sebagai ide dalam interaksi manusia4. Sebagai ide dalam struktur organisasi5. Sebagai cara persuasif6. Sebagai tempat interaksi sosial

IDEOLOGI POLITIK

Sekumpulan ide, prinsip, doktrin, mitos, dan simbol dari pergerakan sosial, institusi, dan kelompok dalam menjelaskan mekanisme kerja masyarakatnya serta memberikan cetak-biru politik dan budaya pada tatanan sosial

3. Sebagai Falsafah Bangsa Setiap manusia di dunia pasti mempunyai

pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari.

Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hdup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila

Selain fungsi tersebut di atas pada hakikatnya merupakan suatu asas kerohanian dalam setiap asfek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia.

B. KEDUDUKAN PANCASILA

Kedudukan pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Artinya bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

C. FUNGSI DAN KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945

Menurut ilmu Hukum Tata Negara Pembukaan (prambule) UUD 1945 merupakan pokok kaidah yang sangat fundamental (staatsfundamentalnorm) berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumberkan kepada Pancasila. Terhadap tertib hukum Indonesia tertinggi mempunyai dua macam kedudukan yaitu :

a. Sebagai dasarnya, karena pembukaan UUD 1945 itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia

b. Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.

Berdasarkan hakikat kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai penjelmaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, serta dalam ilmu hukum memenuhi syarat bagi adanya sesuatu tertib hukum di Indonesia memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat bahkan secara yuridis formal tidak dapat diubah, karena terletak pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia

D. FUNGSI DAN KEDUDUKAN UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum positif tertinggi dalam Negara Republik Indonesia. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis artinya UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan yang pokok saja.

Sifat-sifat UUD 1945 itu adalah :

1. Karena sifatnya tertulis maka rumusannya jelas dan merupakan hukum positif yang mengikat bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia

2. Sifat UUD itu memuat aturan-aturan pokok saja yang setiap kali dapat di kembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman serta hak asasi manusia

3. Memuat norma-norma aturan-atura serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusi

4. UUD 1945 merupakan hukum positif tertinggi di Indonseia dan sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah.

BAB X UUD 1945 DAN

AMANDEMEN

A. TATA CARA PERUBAHAN KONSTITUSI (UUD)

Dalam sistem ketatanegaraan modern ada dua sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi yaitu renewal (pembaharuan) dianut di negara-negara eropa kontinental dan amandement (perubahan) dianut di negara-negara Anglo-Saxon.

Model renewal (pembaharua)

merupakan perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan

adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan

Model amandement (perubahan)

apabila suatu konstitusi dirubah (di-amandement), maka konstitusi yang asli

tetap berlaku.

DI INDONESIA TATA CARA UNTUK MENGUBAH UUD DAPAT KITA LIHAT PADA PASAL 37 YG MENYEBUTKAN:

Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.Putusan untuk mengubah pasal-pasal

UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan

B. HAL – HAL POKOK DALAM RANGKAIAN PERUBAHAN UUD NKRI TAHUN 1945

TUNTUTAN REFORMASI Amandemen UUD 45 Penghapusan dokrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, HAM, dan

Pemberantasan KKN Otonomi Daerah Kebebasan Pers Mewujudkan kehidupan demokrasi

C. DASAR PEMIKIRAN PERUBAHAN

1. Kekuasaan tertinggi di Tangan MPR2. Kekuasaan yg sangat besar pada presiden3. Pasal-pasal multi tafsir4. Pengaturan lembaga negara oleh presiden

melalui pengajuan UU5. Praktek ketatanegaraan tdk sesuai dgn jiwa

Pembukaan UUD 45

D. KESEPAKATAN DASAR1. Tdk mengubah pembukaan UUD 452. Tetap mempertahankan NKRI3. Mempertegas sistem presidensil4. Penjelasan UUD 45 yg memuat hal-hal

normatif akan dimasukan ke dlm pasal-pasal ( batang Tubuh )

5. Perubahan dilakukan dengan cara “ Addendum”

E. SEBELUM PERUBAHAN

Jumlah 16 bab 37 Pasal 49 Ayat 4 pasal aturan peralihan 2 ayat aturan tambahan Penjelasan

Jumlah 1. 21 bab2. 73 pasal3. 170 Ayat4. 3 pasal aturan peralihan5. 2 pasal aturan tambahan6. Tanpa penjelasan

F. HASIL PERUBAHAN

G. TUJUAN PERUBAHAN 1. Menyempurnakan aturan dasar 2. Tatanan Negara3. Kedaulatan rakyat4. HAM5. Pembagian Kekuasaan6. Kesejahteraan sosial7. Eksistensi Negara Demokrasi dan negara

hukum8. Sesuai dgn aspirasi dan kebutuhan bangsa

H. PELAKSANAAN SIDANG MPR

1. SIDANG UMUM MPR 1999TANGGAL 14-21 OKTOBER 1999

2. SIDANG TAHUNAN MPR 2000TANGGAL 7-18 AGUSTUS 2000

3. SIDANG TAHUNAN MPR 2001TANGGAL 1-9 NOVEMBER 2001

4. SIDANG TAHUNAN MPR 2002TANGGAL 1-11 AGUSTUS 2002

BAB XHIRARKI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

HIRARKI PERUNDANG-UNDANGANDasar hukum yang mengatur Hirarki/Tata Urutan peraturan perundang-undangan sejak Indonesia merdeka sampai sekarang adalah : 1. Tap MPRS No. XX/MPRS/19662. Tap MPR No. III/MPR/20003. UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-ndangan4. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-ndangan

Berdasarkan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966

1. UUD 19452. Ketetapan MPR3. Undang-undang/Perppu4. Peraturan Pemerintah5. Keputusan Presiden6. Perturan-peraturan Pelaksana lainnya

Peraturan MenteriIntruksi Menteri, dll

Berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000

1. UUD 19452. Ketetapan MPR3. Undang-undang (UU)4. Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)5. Peraturan Pemerintah (PP)6. Keputusan Presiden7. Perturan daerah (PERDA)

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-ndangan

1. UUD 19452. Undang-Undang/Perpu3. Peraturan Pemerintah (PP)4. Peraturan Presiden5. Perturan Daerah (PERDA)

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-ndangan

1. UUD 19452. Ketetapan MPR3. Undang-undang /PERPPU4. Peraturan Pemerintah (PP)5. Keputusan Presiden6. Perturan daerah (PERDA) Propinsi7. Perturan Daerah Kab/Kota

Fungsi & Tujuan Hirarki Peraturan Perundang-undangan Agar Tidak Terjadi Konflik dalam Sistem Hukum :

1. UU dengan UUa. LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI UU yang lebih tinggi melumpuhkan UU yang lebih rendahb. LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS UU yang khusus melumpuhkan UU yang umum c. LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI UU yang baru melumpuhkan UU yang lama

2. UU dengan KebiasaanJika Kebiasaan itu bersifat imperatif maka kebiasaan dimenangkan dan sebaliknya

3. UU dengan Putusan Pengadilan Sistem hukum menyediakan asas Res judicata Pro veritate habetuur (Putusan hakim harus dianggap benar) Jadi putusan tersebut harus dimenangkan

4. Putusan pengadilan dengan kebiasaanMenggunakan asas yang sama dengan no.3

BAB XINILAI-NILAI MORALITAS

Pancasila sebagai Sumber Nilai

Dalam Pancasila terkandung tiga Nilai sebagai berikut :

1. Nilai Dasar : sila-sila Pancasila, norma dasar (pasal-pasal UUD 1945), bersifat abstrak dan umum

2. Nilai Instrumental : nilai berlaku untuk kurun waktu dan kondisi tertentu, lebih bersifat kontekstual (menyesuaikan dengan perkembangan zaman), wujudnya berupa kebijakan/peraturan, strategi, program, organisasi, sistem, rencana.

3. Nilai Praksis : sifatnya dinamis, penerapan nilai-nilai dalam kenyataan sehari-hari baik oleh lembaga kenegaraan/organisasi dan warga negara.

• Pancasila merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional, kegiatan penyelenggaraan negara, partisifasi warga negara dan pergaulan antar warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara.

• Seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolok ukur tentang baik/buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan, tingkah laku bangsa Indonesia (kepribadian bangsa).

• Pancasila berisi seperangkat nilai yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh.

• Sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia.

• Nilai tersebut adalah : Nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

• Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila berguna, bermanfaat, benar dan baik bagi kehidupan umat manusia.Menurut Prof. Notonagoro, nilai dapat dibagi menjadi tiga yaitu 1. Nilai material : berupa benda untuk memenuhi kebutuhan material2. Nilai Vital : segala seseuatu yang berguna

bagi hidup manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas.3. Nilai kerohanian : berguna bagi rohani

manusia, terdiri atas ;

a. Nilai kenyataan (kebenaran) : bersumber pada akal manusia

b. Nilai keindahan (estetika) : bersumber pada rasa manusia

c. Nilai kebaikan (Moral) : kehendak/kemauan manusia

d. Nilai religius (Ketuhanan) : kepercayaan/keyakinan manusia, tertinggi dan mutlak.

BAB XIIPANCASILA SEBAGAI

PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL

Menurut Thomas Khun, dalam bukunya : “The Structure of Secientific Revolution”

Paradigma adalah suatu asumsi dasar dan asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai) sehingga menjadi sumber hukum, metode dan penerapan ilmu yang menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri

Paradigama : anggapan anggapan dasar yang membentuk kerangka keyakinan yang fungsinya sebagai acuan, kiblat atau pedoman dalam melihat suatu persoalan dan bagaimana menyelesaikannya.

Paradigma pembangunan : kerangka keyakinan yang digunakan sebagai pedoman untuk melihat suatu persoalan dan bagaimana melaksanakan pembangunan.

pembangunan di Indonesia.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan : anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang fungsinya sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksnaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil

Pembangunan : usaha bangsa untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat sehingga menjadi lebih baik.Ada 3 proses sekaligus :

1. Emansipasi bangsa : usaha bangsa untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain agar dapat berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa melepaskan semangat kerja sama yang produktif.

2. Modernisasi : upaya untuk mencapai taraf dan mutu kehidupan dengan orientasi ke depan dan dinamika dalam program-programnya.

3. Humanisasi : pembangunan pada hakikatnya untuk manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia secara manusiawi.

Konseksuensi Posisi Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan.

Keberhasilan Pembangunan di Indonesia harus diukur dari kesesuaiannya dengan Pancasila, Artinya Pembangunan di Indonesia tidak boleh bersifat :

Pragmatis : hanya mementingkan tindakan nyata dan menafikkan kepentingan etis;

Ideologis : secara mutlak melayani ideologi tertentu dan menafikkan manusia nyata.

Pembangunan mestinya ditujukan utk melayani manusia dgn segala aspirasi dan harapan-harapannya. Ini akan terwujud bila memenuhi 3 syarat mutlak : menghargai HAM, demokratis, prioritas pada penciptaan tarap keadilan sosial.

BAB XIIIHAK ASASI MANUSIA

(HAM)

A. Latarbelakang

Munculnya HAM di pentas hubungan Internasional1. Sebelum berkahir perang dunia ke-I (pada) tahun

1917 dilontarkan semboyan baru yaitu : Hak rakyat untuk menetetukan nasibnya sendiri

2. Setelah usainya perang dunia ke-II kedudukan peribadi manusia memperoleh pengakuan yang lebih luas dan kokoh dalam hubungan internasional tercantum dalam piagam PBB yang memuat tiga gagasan utama yakni :

– Hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri– Hak Azasi Manusia (HAM)– Perdamaian Dunia

3. Pada tahun 1948 telah diproklamirkan Deklarasi Universal tentang HAM (Declaration of Human Right) yang didirikan dengan 4 (empat) tonggak utama yaitu :

– Hak-hak pribadi– Hak-hak yang dimiliki oleh individu dalam hubunga-

nya dengan kelompok sosial dimana ia ikut serta– Kebebasan sipil dan hak politik– Hak-hak yang berkenaan dengan hak-hak ekonomi dan

politik.

B. Dasar Pemikiran

1. Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta ini

2. Manusia dianugerahi, bentuk dan kemampuan, untuk menjamin kelanjutan hidupnya

3. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

4. Karena manusia makhluk sosial maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain sehingga kebebasan atau HAM bukanlah tanpa batas

5. HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun

6. Setiap HAM mengandung kewajiban untuk menghormati hak orang lain

C. Pengertian Hak Azasi Manusia (HAM)

1. Pengertian UmumHak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat pada sifat manusia, yang tanpa hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia (Human right could be generally as those right wich are inherent in our nature and which we cannot live human being) Menurut : Jhon Martenson, Komisi HAM PBB)

2. Pengertian HAM Menurut UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh : Negara, Hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

3. Klasifikasi HAM yang dilindungi Berdasarkan UUD 1945a. Hak untuk hidupb. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunanc. Hak mengembangkan dirid. Hak memperoleh keadilane. Hak atas kebebasan pribadif. Hak atas rasa amang. Hak atas kesejahteraanh. Hak atas turut serta dalam pemerintahani. Hak wanitaj. Hak anak

4. Dalam UUD 45 Termuat dalam Pasal : 27, 28, 29, 30, 31,32, 33 & 34

5. Pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusi adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku

04/27/2023 181

BAB XiVDEMOKRASI INDONESIA

A. Konsep dan Prinsip Demokrasi

Secara etimologis demokrasi berasal dari kta “demos” yang berarti rakyat, dan “kratos” atau “kratein” yang berarti kekuasaan atau berkuasa.

Jadi dapat diartikan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, dan rakyatlah yang berkuasa.

04/27/2023 182

Mengacu pada ucapan Abraham Lincoln, demokrasi dapat diartikan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis, diperlukan pengembangan nilai-nilai demokratis, seperti; kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa saling percaya, dan kerja sama.

04/27/2023 183

04/27/2023 184

AJARAN DEMOKRASI MULAI DIRINTIS SEJAK JAMAN SEBELUM MASEHI (± 600 TAHUN SM) OLEH SOLON DI ATHENA YUNANI, DIA MEMBENTUK UNDANG – UNDANG YANG MENJAMIN KEADILAN DAN PERSAMAAN SETIAP WARGANEGARA DAN MEMBENTUK LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT ATAU MAJELIS YANG DISEBUT DENGAN ECCLESIA. KARENA AJARANNYA SOLON DIJULUKI SEBAGAI BAPAK AJARAN DEMOKRASI. AJARAN DEMOKRASI INI KEMUDIAN DIKEMBANGKAN OLEH THOMAS HOBBES, JOHN LOCKE, DAN J.J. ROUSSEAU

04/27/2023 185

UNSUR – UNSUR DEMOKRASI :

1. ADANYA PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA AKTIF DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

2. ADANYA PENGAKUAN AKAN SUPREMASI HUKUM.3. ADANYA PENGAKUAN AKAN KESAMAAN DIANTARA

WARGA NEGARA.4. ADANYA PENGAKUAN SUPREMASI SIPIL DAN

MILITER.5. ADANYA KEBEBASAN BEREKSPRESI, BERBICARA,

BERKUMPUL, BERORGANISASI, BERAGAMA, BERKEYAKINAN, DAN KEBEBASAN MENGURUS NASIB SENDIRI

04/27/2023 186

NILAI – NILAI DEMOKRASI YANG PATUT UNTUK DIPRAKTEKKAN DALAM KEHIDUPAN :

1. PENGHARGAAN ATAS KESAMAAN.2. PENGHARGAAN AKAN PARTISIPASI DALAM

KEHIDUPAN BERSAMA.3. PENGHARGAAN ATAS KEBEBASAN.4. PENGHARGAAN ATAS PERBEDAAN.

04/27/2023 187

PRINSIP – PRINSIP NEGARA DEMOKRASI:1. PEMERINTAH BERDASARKAN KONSTITUSI.2. ADANYA PEMILU YANG BEBAS, JUJUR, DAN

ADIL.3. ADANYA JAMINAN HAK ASASI MANUSIA (HAM).4. ADANYA PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DEPAN

HUKUM.5. ADANYA PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK

MEMIHAK.6. ADANYA KEBEBASAN BERSERIKAT /

BERORGANISASI DAN BERPENDAPAT.7. ADANYA KEBEBASAN PERS ATAU MEDIA MASSA.

04/27/2023 188

KEBAIKAN BENTUK PEMERINTAHAN DEMOKRASI:

1. DEMOKRASI MEMUAT PENGAKUAN ADANYA KEWAJIBAN – KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN HAK – HAK RAKYAT.

2. DEMOKRASI TIDAK BEGITU MEMERLUKAN PENGGUNAAN KEKUASAAN.

3. DEMOKRASI MENJUNJUNG TINGGI KEPRIBADIAN DAN MARTABAT MANUSIA.

4. DEMOKRASI TELAH MEMBUKTIKAN DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN NEGARA YANG UTAMA DENGAN CUKUP MEMUASKAN.

04/27/2023 189

MACAM – MACAM DEMOKRASI YANG PERNAH BERAKU DI INDONESIA :

1. DEMOKRASI LIBERAL (1945 S/D 1959).2. DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 S/D 1966).3. DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU

( 1966 S/D 1998)4. DEMOKRASI PENCASILA ERA REFORMASI

(1998 S/D SEKARANG)

04/27/2023 190

• HENRY B. MAYO BERPENDAPAT ”SISTEM POLTIK DEMOKRASI IALAH SISTEM POLITIK DIMANA KEBIJAKAN UMUM DITENTUKAN ATAS DASAR SUARA MAYORITAS OLEH WAKIL RAKYAT YANG DIAWASI SECARA EFEKTIF OLEH RAKYAT”

• REFERENDUN ADA DUA YAITU REFERENDUM OBLIGATUR (WAJIB) DAN REFEREDUM FAKULTATIF (TIDAK WAJIB)

04/27/2023 191

• OBLIGATUR ADALAH REFERENDUM YANG MENENTUKAN BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG ATAU SUATU PERATURAN. ARTINYA SUATU UNDANG – UNDANG / PERATURAN DAPAT BERLAKU APABILA RAKYAT MENYETUJUI MELALUI REFERENDUM.

• REFERENDUM FAKULTATIF ADALAH REFERENDUM YANG MENENTUKAN UNDANG – UNDANG YANG BERLAKU TERSEBUT DAPAT BERLAKU ATAU TIDAK DAN PERLU TIDAKNYA DIADAKAN PERUBAHAN.

04/27/2023 192

• MONTESQUEAU MENYAMPAIKAN AJARAN ”TRIAS POLITIKA” KEKUASAAN NEGARA DIPISAHKAN MENJADI TIGA YAITU LEGISLATIF, ESEKUTIF, DAN YUDIKATIF

• DEMOKRASI PANCASILA ADALAH SUATU SISTEM DEMOKRASI DIMANA DALAM PELAKSANAANNYA DIJIWAI OLEH NILAI – NILAI PANCASILA

• MENURUT PELAKSANAANNYA DEMOKRASI DIBEDAKAN MENJADI DUA YAITU DEMOKRASI LANGSUNG DAN DEMOKRASI TAK LANGSUNG / PERWAKILAN

• DEMOKRASI LANGSUNG PERNAH DITERAPKAN PADA JAMAN YUNANI KUNO PADA MASANEGARA POLIS / NEGARA KOTA

04/27/2023 193

• ALASAN DITERAPKANNYA DEMOKRASI LANSUNG PADA MASA NEGARA POLIS: WILAYAH NEGARA SEMPIT, PENDUDUK SEDIKIT, MASALAH NEGARA BELUM KOMPLEK

• ALASAN DITERAPKANNYA DEMOKRASI TAK LANGSUNG / PERWAKILAN DALAM NEGARA MODERN: WILAYAH LUAS, PENDUDUK PADAT, MASALAH NEGARA KOMPLEK

Kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan nilai demokratis:

1. Pertumbuhan Ekonomi2. Pluralisme,3. Hubungan yang seimbang antar

masyarakat dan negara.

04/27/2023 194

Mengapa demokrasi merupakan pilihan?Alasannya melalui demokrasi, Pemerintah dapat dikontrol oleh masyarakat, dan masyarakat dapat membentuk asosiasi yang dapat mengimbangi kekuasaan pemerintah, mengartikulasikan aspirasinya, dan menyatakn dengan jelas apa kepentingannya. Dengan kata lain, demokrasi akan membatasi peluang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang berlawanan dengan kehendak masyarakat luas.

04/27/2023 195

Parameter pengamatan terwujudnya demokrasi di suatu negara, antara lain:1. Pemilu yang dilakukan secara teratur,

dalam waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil.

2. Rekruitmen politik secara terbuka.3. Akuntabilitas publik4. Diberlakukannya HAM5. Terwujudnya pengadilan yang

independent.

04/27/2023 196

Ada beberapa sistem yang dikembangkan untuk mendukung pemerintahan demokratis,1. Sistem Parlementer (fusi hak eksekutif

dan legislatif)2. Sistem Presidensiil (pentingnya

pemilihan Presiden secara langsung, adanya pemilihan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif yang eksplisit)

3. Kekuasaan Eksekutif terbatas.4. Pemberdayaan Badan Legislatif04/27/2023 197

04/27/2023 198

BAB XVPEMILIHAN UMUM

04/27/2023 199

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

PARPOL/ GABUNGAN PARPOL

PARTAI POLITIK PERSEORANGAN

PEMILIHAN UMUM“Luber, Jurdil” Setiap Lima Tahun KPU

Presiden dan Wapres

Anggota DPR RI

Anggota DPD

Anggota DPRD

KPUDPropinsiKab/Kota

04/27/2023 200

A. PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

1. Pemilu Sebagai Indikator/Indikasi Suatu Negara Demokrasi

Pemilihan umum adalah tata cara dalam suatu negara demokrasi untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga perwakilan (seperti pada lembaga DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota), maupun memilih orang yang dipercaya untuk duduk menegndalikan pemerintahan (seperti Presiden/wakil Presiden, Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati dan Walikota/wakil Walikota). Jadi setiap negara demokrasi, secara rutin setiap 5 (lima) tahun sekali, atau 4 (empat) tahun sekali sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya pasti menyelenggarakan pemilu (pemilihan umum)

04/27/2023 201

2. Pemiihan Umum Langsung dan Tidak Langsung

Pemilihan umum dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Cara langsung jika calon ditampilkan langsung dan pemilih memilih langsung dengan mencoblos atau memberi tanda pada surat suara yang mencantumkan nama dan atau tanda gambar calon yang dikenal oleh anggota pemilih. Cara tidak langsung jika yang dipilih oleh rakyat bukan gambar calon, tetapi gambar partai politik, jadi pimpinan politiklah yang menentukan calon terpilih.

04/27/2023 202

3. Pemilu Harus Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Pemilihan umu diselenggarakan dengan menganut azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung artinya : pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung tanpa perantaraan pihak lain.Umum artinya : semua pemilih yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang dapat melaksanakan hak pilihnya dengan cara yang sama.Bebas artinya : setiap pemilih berhak memilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya tanpa paksaan dari siapapun.Rahasia artinya : dalam proses pemilihan saat memilih dan siapa pilihannya dijamin kerahasiaannya hanya pemilih sendiri yang tahu.Jujur artinya : pihak penyelengara maupun peserta pemilih harus melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yhang berlaku dan dilarang main curangAdil artinya : semua pihak baik peserta pemilu maupun rakyat pemilih harus diberlakukan sama

04/27/2023 203

B. SEJARAH PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

1. Pemilihan umum sudah dilaksanakan secara rutin di Indonesia mulai dari pemilu 1955. Pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota legislatif (DPR), pada saat itu puluhan partai politik peserta pemilu.

2. Pemilu ke-2 (dua) diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1971 yang diikuti 10 kontestan pemilu yaitu : PNI, NU, Parmusi, Murba, IPKI, Parkindo, Partai Katolik, Perti, PSII, dan Golkar. Pada pemilu ke-2 (dua) ini Golkar menjadai pemenang pertama disusul tiga partai politik besar yaitu NU, Parmusi dan PNI.

04/27/2023 204

3. Pemilu ke-3 (tiga) pada tanggal 2 Mei 1977, terjadi perpanjangan waktu satu tahun (seharusnya jatuh pada tahun 1976), karena partai politik mengadakan fusi pada tahun 1976 sehingga perlu tenggang waktu. Fusi atau pengelompokan terjadi antara PNI, Murba, IPKI, Parkindo, dan Partai Katolik bergabuing menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan 4 (empat) partai Islam yaitu : NU, Partai Muslim Indonesia, Partai Syarikat Indonesia dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jadi kontestan pemilu pada tahun 1977 hanya ada 3 (tiga) Partai Politik yaitu : PPP, Golkar dan PDI

04/27/2023 205

4. Pemilu ke-4 (empat) diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1982

5. Pemilu ke-5 (lima) pada tanggal 23 April 19876. Pemilu ke-6 (enam) pada tahun 19927. Pemilu ke-7 (tujuh) pada tahun 1997. Dari

pemilu ke-3 (tiga) sampai dengan pemilu ke-7 (tujuh) hanya diikuti 3 (tiga) kontestan yaitu : PPP, Golkar dan PDI. Sejak pemilu tahun 1971 Golkar keluar sebagai pemenang, lebih-lebih setelah peserta pemilu hanya 3 (tiga) kontestan. Golkar tampil sebagai pemenang mutlak (singel mayoriti) sampai dengan pemilu ke 7 (tujuh).

04/27/2023 206

8. Pada tanggal 21 Mei 1998 terjadi perubahan politik yaitu lengsernya presiden Soeharto dan tampilnya presiden BJ. Habibi serta lahirnya Orde Reformasi. Maka pemilu ke-8 (delapan) yang seharusnya jatuh pada tahun 2002 dimajukan menjadi tahun 1999. Pemilu ke-8 (delapan) diikuti 48 (empat puluh delapan) Partai Politik. Hasil pemilu tahun 1999 menampilkan 5 (lima) besar yaitu : PDI, Golkar, PPP, PKB, dan PAN. Di luar partai-partai tersebut yang perolehan suaranya kurang dari 2 % (electoral threshold) tidak dapat mengikuti pemilu selanjutnya, kecuali bergabung dengan partai politik lain dan atau membentuk partai politik baru.

04/27/2023 207

9. Pemilu ke-9 (sembilan) dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004, untuk memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota. Pemilu ke-9 (sembilan) diikuti 24 partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Umum.

04/27/2023 208

10. Pemilu ke-10 (sepuluh) dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti 44 Partai Politik peserta pemilu. Namun dalam pemilu 2009 ini ada perbedaan dari pemilu-pemilu sebelumnya karena dari 44 parpol peserta pemilu ada 6 partai lokal Aceh, dan hanya 38 partai nasional. Dalam pemilu ke-10 (sepuluh) ini tampil sebagai pemenang pemilu adalah Partai Demokrat yang perolehan suaranya lebih dari 20%, disusul Partai Golkar, PDIP, dst.

04/27/2023 209

11.Pemilu ke-11 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 yang diikuti 12 Partai Politik nasioanal ditambah 3 Parpol Lokal Aceh. Dalam pemilu ini perolehan suara terbanyak diraih oleh PDIP sebanyak 18.95 %, suara Partai Golkar 14.75 % suara Partai Grendra 11.81% suara, Partai Demokrat 10.19% suara, PKB 9.04% suara, PAN 7.59% suara, PKS 6.79% suara, Nasdem 6.72% suara, PPP 6.53% suara, Hanura 5.26% suara, PBB 1.46% suara dan PKPI 0.91% suara

04/27/2023 210

BAB XVIPENDIDIKAN ANTI KORUPSI

04/27/2023 211

PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAIMAN AMANAH KEMENTRIAN PENDIDIKAN

VISI

MISI

TERWUJUDNYA SARJANA INDONESIA BERKARAKTER YANG BERSIH KORUPSI

• MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP BAHAYA KORUPSI

• MENINGKATKAN KESADARAN MAHASISWA TERHADAP BAHAYA KORUPSI

• MENINGKATKAN PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI

• MELAKUKAN PENDIDIKAN & PENGAJARAN ANTI KORUPSI

04/27/2023 212

Tujuan Pendidikan Anti-korupsi

• Membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan: Memberikan pengetahuan tentang

korupsi dan pemberantasannya; Menanamkan nilai-nilai anti korupsi

• Menyiapkan mahasiswa sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi.

Pengertian Korupsi

• Menurut UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan orang yang secara sengaja melawan hukum. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

• Menurut kamus besar bahasa Indonesia, korupsi adalah tindakan atau perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara

ISTILAH “KORUPSI” YANG DIPAKAI DI INDONESIA MERUPAKAN TURUNAN DARI BAHASA BELANDA

SECARA ETIMOLOGI

BEBERAPA TERMINOLOGI TETANG KORUPSI

Unsur-unsur Yang Dapat Menentukan Sesuatu Dapat Dianggap Sebagai Korupsi

1. Secara melawan hukum2. Memperkaya diri sendiri/orang lain3. Merugikan keuangan/ perekonomian negara

1. Korupsi menghambat pembangunan & kegiatan usaha di Indonesia

2. Setiap kegiatan perekonomian harus melewati “pintu-pintu” korupsi

3. Perkembangan kegiatan usaha terhambat, pengangguran makin banyak, harga barang & jasa menjadi melambung

4. Pendidikan dan kesehatan sangat mahal

MERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIAN NEGARA

CONTOH TINDAKAN YANG MASUK KATAGORI KORUPSI

• Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara

• Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

• Setiap orang yang telah coba melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi

• Setiap orang di wilayah negara RI yang memberikan bantuan kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak korupsi

CIRI-CIRI PERBUATAN KORUPSI• Pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang ditugaskan

dalam suatu jabatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut

• Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau jabatannya

• Pegawai negeri atau pejabat negara yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

• Pegawai negeri atau pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan

• Pegawai negeri atau penyelenggara saat menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran pegawai negeri atau penyelenggara negara secara melawan hukum

AKIBAT DARI PERILAKU KORUPSI

1. BIDANG EKONOMI : a. Larinya modal ke luar negerib. Gangguan terhadap perusahaanc. Gangguan terhadap penanaman modal usaha d. Negara memiliki banyak hutang luar negeri

untuk menutupi kekurangan anggarane. Menghabiskan harta negara untuk

kepentingan pribadif. Ketidak adilan dalam hal pendapatan dan

kekayaan

2. BIDANG POLITIK :a. Pengambilalihan kekuasaanb. Hilangnya bantuan luar negeric. Hilangnya kewibawaan pemerintahd. Ketidakstabilan politike. Aksi penentangan, unjuk rasa, kerusuhan

dan tindak perusakan terhadap fasilitas negara

3. BIDANG SOSIAL BUDAYA :a. Tindakan korupsi dapat mengakibatkan

revolusi sosial dan ketimpangan socialb. Menciptakan rasa frustasi, kekesalan,

kemarahan, dan dendam pada kalangan masyarakat yang tidak memperoleh pendapatan yang adil

4. BIDANG ADMINISTRASI NEGARA “Korupsi mengakibatkan tidak efisiennya tata administrasi negara, kurangnya kemampuan tenaga administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah serta adanya pengambilan tindakan-tindakan represif

Contoh-contoh kasus korupsi di Indonesia tahun 2009

• Stimulus fasilitas laut dan udara Indonesia timur. Merugikan negara Rp 54,5 juta oleh Abdul Hadi (DPR)

• Korupsi Depkes. Merugikan negara Rp 70 milyar oleh Ahmad Sujudi

• Pembangunan rumah dinas. Merugikan negara Rp 40 Milyar oleh Bupati Supiori Jules F Walekar

• Korupsi bagi hasil migas. Merugikan negara Rp 75 milyar oleh Bupati Natuna Hamid Rizal

Contoh-contoh kasus korupsi di Indonesia tahun 2010

• Upaya menghalang-halangi KPK dan pencobaan melakukan penyuapan. Oleh Anggodo Widjoyo

• Kasus suap Rp 300 juta terkait kasus yang bergulir di PTUN Jakarta oleh Hakim Ibrahim dan pengacara Adner S

• Korupsi di Bank Centuri. Merugikan negara Rp 6,7 triliun oleh Robert Tantular dkk

• Pengemplang dana pajak. Merugikan negara Rp 25 miliyar. Oleh Gayus tambunan

Upaya pemberantasan korupsiCara Preventif Atau Pencegahan Tindakan Korupsia. Membangun dan menyebarkan etos kerja pejabat dan

pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik peerusahaan atau milik negara

b. Mengsahakan perbaikan gaji bagi pejabat dan pegawai sesuai kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta

c. Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan adtribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan

d. Meningkatkan efektifitas keteladanan pimpinan dan atasane. Menunbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang

terbuka untuk kontrol, koreksi, dan peringatan sebab kekuasaan dan wewenang itu cenderung disalahgunakan

f. Menumbuhkan rasa memiliki dikalangan pejabat dan pegawai sehingga mereka merasa perusahaan itu milik sendiri

CARA REPRESIF ATAU PENANGANAN TINDAKAN KORUPSIa. Penayangan wajah koruptor diberbagai media massab.Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat

negarac. Mencari bukti-bukti tak terbantahkan pada setiap kasus korupsid.Pemberantasan korupsi harus fokus pada koruptor kakape. Memperkuat Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara

(KPKPN)f. Mengadakan perubahan terhadap UU tentang korupsi agar lebih

efektifg. Membentuk komisi tindak pidana korupsih.Menggalakkan sosialisasi upaya pemberantasan korupsi i. Pembuatan paket peraturan perundang-undangan

pemberantasan korupsij. Pembentukan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi

Kita semua harus menjadi Subjek Pemberantasan Korupsi

AparatPemerintah

SektorSwasta

MasyarakatMahasiswa

Good Corporate GovernanceAnti bribe

Peran SertaTidak Permisif

Clean Government &

Good Governance

PP 71 Th. 2000:

Peran serta masyarakat adalah

peran aktif perorangan,

Ormas, atau LSM dalam pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana

korupsi.

Komitmen Semua Pihak termasuk Perguruan Tinggi

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

PERAN MAHASISWA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

1.Menjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif.

2.Membangun dan memelihara gerakan anti korupsi.

MOTIV DAN PENYEBAB KORUPSI

• Motiv korupsi :Jika dilihat berdasarkan motif perbuatannya,

korupsi itu terdiri dari empat macam, yaitu:1. Corruption by Greed2. Corruption by Opportunities3. Corruption by Need4. Corruption by Exposures

Penyebab terjadinya korupsi :

Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut : a. Peninggalan pemerintahan kolonial. b. Kemiskinan dan ketidaksamaan. c. Gaji yang rendah. d. Persepsi yang populer. e. Pengaturan yang bertele-tele. f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

PENANGGULANGAN KORUPSI DI KALANGAN GENERASI MUDA

1. Menanamkan Cinta Tanah Air.2. Menanamkan kesadaran untuk ikut memikul tanggung

jawab guna melakukan budaya anti korupsi. 3. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu

mengutamakan kepentingan nasional. 4. Adanya penegasan sanksi dan kekuatan untuk

menindak, memberantas dan menghukum pelaku tindak korupsi.

5. Membangun dan menyebarkan etos baik kepemilikan pribadi dan milik milik orang lain.

04/27/2023 232

ANCAMAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2 UU NO 31 TAHUN 1999(1) Setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

04/27/2023 FKIP & PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

233

Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiahPasal 4 Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3