PREDIKSI SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER III TAHUN … · Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 ... Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia ASAL Kampung

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara

Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id

Halaman 1

Silakan kunjungi My Website www.mnj.my.id

PREDIKSI SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER III

TAHUN 2016/2017

MATA KULIAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

081223956738

16jamal

muh.jamal08

muh.nurjamaluddin

UNIVERSITY

KADER HmI KOMHUK

UNPAS-BANDUNG

KETUPLAK LK I/2016-II




Halaman 2

Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 23, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin




Halaman 3

Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benar lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat




Halaman 4

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2016/2017

MATA KULIAH : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

HARI, TANGGAL : SELASA, 17 JANUARI 2017

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G-H/III

WAKTU : 90 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

SOAL

1. Kepada pejabat Administrasi Negara diberikan keleluasaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri

yang dimungkinkan oleh hukum yang dikenal dengan “Freies Ermessen atau Diskresi”.

a. Sebut dan jelaskan pengertian, serta apa yang menjadi unsur-unsur Freies Ermessen atau

Diskresi?

Jawaban:

Frei artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Freies artinya orang yang bebas, tidak

terikat dan merdeka. Kemudian Ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan

memperkirakan. Freies Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai,

menduga dan mempertimbangkan sesuatu. Kemudian menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Freies Ermessen

atau Diskresi adalah adalah ketetapan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan

oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan

pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi

pemerintahan. Selanjutnya menurut Sjachran Basah bahwa unsur-unsur Freies Ermessen atau

Diskresi adalah sebagai berikut:

1) ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;

2) merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;

3) sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;

4) sikap tindak itu atas inisiatif sendiri;




Halaman 5

5) sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang

timbul secara tiba-tiba;

6) sikap tindak itu dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa

maupun secara hukum.

b. Apa yang menjadi fungsi dan manfaat dari Freies Ermessen atau Diskresi?

Jawaban:

Fungsi Freies Ermessen atau Diskresi, yaitu sebagai wujud nyata pejabat pemerintah dalam

memberikan kepastian hukum bila terjadi kekosongan hukum/rechts vacuum dengan upaya

kebebasan penafsiran/interpretasi yang dilandasi dengan adanya pelimpahan wewenang

berdasakan perudang-undangan demi kepentingan umum. Kemudian menurut Pasal 22 ayat

(1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa tujuan

dari Freies Ermessen atau Diskresi antara lain:

1) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;

2) mengisi kekosongan hukum;

3) memberikan kepastian hukum; dan

4) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan

kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak

dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi

dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya keadaan bencana alam atau gejolak

politik.

c. Sebutkan dan jelaskan mengenai asas Freies Ermessen atau Diskresi!

Jawaban:

Asas diskresi dikenal di Prancis dengan sebutan pouvoir discretionnaire dan juga freies

ermessen dalam istilah bahasa Jerman. Asas diskresi lebih lanjut terdiri atas dua jenis:

1) diskresi bebas, yaitu kebebasan administrasi negara untuk mengambil keputusan apa saja

asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas yang ditetapkan undang-undang; dan

2) diskresi terikat, yaitu kebebasan administrasi negara untuk memilih salah satu alternatif

yang telah ditetapkan undang-undang.




Halaman 6

2. Dalam kajian Hukum Administrasi memahami tentang wewenang dan cara-cara memperolehnya

merupakan hal yang penting. Terkait hal tersebut:

a. Jelaskan mengenai wewenang!

Jawaban:

H. D Stout, sebagaimana dikonstantir oleh Ridwan H.R, menyebutkan bahwa wewenang

merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat

dijelaskan sebagai keseluruhan atura-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan

penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum

publik. Wewenang itu memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan

tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kewenangan itu

haruslah jelas diatur secara jelas dan ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan

yang berlaku.

b. Jelaskan mengenai kewenangan pemerintah!

Jawaban:

Kewenangan pemerintah adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau

mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan

pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya.

c. Jelaskan persyaratan mengenai penyelenggaran pemerintahan!

Jawaban:

Menurut Prajudi Atmosudirjo bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaran

pemerintahan adalah sebagai berikut:

1) Efektivitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan.

2) Legitimitas, artinya kebijakan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh

oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang

bersangkutan.

3) Yurikditas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi

negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas.




Halaman 7

4) Legalitas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi

negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar administrasi negara yang tidak boleh

dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas, bila sesuatu dijalankan

dengan dalih “keadaan darurat”, maka keadaan darurat itu wajib dibuktikan kemudian,

jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di Pengadilan.

5) Moralitas adalah salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat, moral dan

etik umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi, perbuatan tidak senonoh, sikap

kasar, kurang ajar, tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas, dan sebagainya wajib

dihindarkan.

6) Efisiensi, artinya wajib dikerjar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktivitas

wajib diusahakan setinggi-tingginya.

7) Teknik dan teknologi, artinya setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan

atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya.

d. Kemukakan alasan pentingnya pemahaman mengenai wewenang pemerintahan!

Jawaban:

Karena dengan memahami wewenang pemerintah rakyat diharapkan dapat mengetahui

secara utuh dan menyeluruh tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan

penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum

publik. Dengan demikian, diharapkanya rakyat dan pemerintah memiliki rasa bersama dalam

membangun negara demi terciptanya kesejahteraan umum dan tidak terlepas dipandu dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Jelaskan pengertian tentang atribusi, delegasi dan mandat serta kemukakan pula

perbedaanya!

Jawaban:

Attributie; toekenning van en bestuursbevoegheiddoor een wetgever aan een

bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-

undang kepada organ pemerintahan). Artibusi dikatakan sebagai cara normal untuk

memperoleh wewenang pemerintahan. Atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat

ketetapan (besluit). Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan

wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk

wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.




Halaman 8

Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Undang-

Undang Dasar. Pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian delegatie; overdracht van een

bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan

wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat “besluit”) oleh pejabat

pemerintahan (pejabat tata usaha negara) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi

tanggung jawab pihak lain tersebut. Selanjutnya mandaat een bestuursorgaan laat zinj

bevoegheid names hem uitoefeen door een ander, (mandat terjadi ketika organ

pemerinatahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu

bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat ketetapan atas nama

pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Ketetapan itu merupakan ketetapan pejabat

tata usaha negara yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung gugat dan tanggung

jawab tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan perundang-

undangan. Adapun yang menjadi perbedaan antara ketiganya adalah atribusi berkenaan

dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang

yang telah ada, kemudian pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula

pelimpahan wewenang, yang ada hanyalah hubungan internal.

3. Dalam pembuatan ketetapan tata usaha negara harus memperhatikan persyaratan yang harus

dipenuhi, agar ketetapan tersebut menjadi sah menurut hukum (Rechtsgeldig) dan harus memiliki

kekuatan hukum (rechtkracht)) untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut:

a. Jelaskan mengenai ketetapan!

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara bahwa ketetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan

atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

seorang atau badan hukum perdata.




Halaman 9

b. Sebutkan unsur-unsur ketetapan:

Jawaban:

Adapun yang menjadi unsur-unsur ketetapan adalah sebagai berikut:

1) Penetapan tertulis.

2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Bersifat konkret, individual dan final.

5) Menimbulkan akibat hukum.

6) Seseorang atau badan hukum perdata.

c. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat pembuatan ketetapan tersebut!

Jawaban:

Syarat-syarat pembuatan ketetapan terdiri atas:

1) Syarat-syarat materiil, yaitu:

a) organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang;

b) karena ketetapan suatu pernyataan kehendak, maka ketetapan tidak boleh mengandung

kekurangan-kekurangan yuridis, seperti penipuan, paksaan, atau suap, kesesatan;

c) ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;

d) ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta

isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

2) Syarat-syarat formal, yaitu:

1) syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan

berhubungan dengan cara dibuatnya ketetapan harus dipenuhi;

2) ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan itu;

3) syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan ketetapan itu harus dipenuhi;

4) jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya

dan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan.




Halaman 10

4. Suatu ketetapan yang sah dan dapat dilaksanakan disamping memiliki kekuatan hukum baik

secara formal maupun material, juga kan melahirkan prinsip praduga “Recht matig heid atau

presumtio justal causal”.

a. Jelaskan apa yang Saudara pahami dengan kekuatan hukum, ketetapan yang bersifat formal

dan material tersebut!

Jawaban:

Kekuatan hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang ditetapkan berkaitan dengan

kepastian akibat dari hukum atau ketentuan hukum yang ditetapkan. Suatu ketentuan hukum

mempunyai akibat hukum yang definitf, dalam arti bahwa akibat hukum timbul dari hukum

itu (formal), yakni hak atau kewajiban sudah definitif atau pasti dapat dimanfaatkan oleh

pihak yang memperolehnya (materiil).

Suatu ketetapan dikatakan mempunyai kekuatan hukum formal, apabila

ketetapan sudah tidak bisa dibantah lagi oleh suatu alat hukum biasa. Alat

hukum biasa yaitu suatu alat hukum yang hanya dapat digunakan dalam suatu

jangka waktu tertentu untuk mengadakan banding terhadap suatu ketetapan. Sebagai contoh:

1) suatu ketetapan harus disetujui atau dimintakan banding pada

atasan sebelum mulai diberlakukan. Maka sejak ketetapan itu

dikuatkan atau disetujui oleh atasan, ketetapan itu mempunyai

kekuatan hukum formal;

2) apabila ditentukan banding dalam jangka waktu tertentu, tetapi

jangka waktu untuk banding tidak digunakan dan waktu banding

sudah terlampaui, maka sejak lampau waktu banding itu ketetapan

mempunyai kekuatan hukum formal;

3) apabila tidak memerlukan persetujuan dari atasan, maka sejak

dikeluarkan ketetapan itu telah mempunyai kekuatan hukum formal;

4) apabila harus banding dan permohonan banding ditolak, maka sejak

penolakan banding ketetapan itu mempunyai kekuatan hukum

formal.




Halaman 11

Kekuatan hukum formal dapat dibantah dengan alat hukum luar biasa, karena

alat hukum luar biasa tidak terikat oleh jangka waktu tertentu untuk memohon

banding, yaitu apabila dalam hal nyata-nyata ketetapan tadi mengandung

kekurangan yuridis yang dapat membahayakan ketertiban umum atau ketetapan

tadi tidak lagi sesuai dengan keadaan nyata. Di dalam hal ini instansi tertinggi

yang berhak membatalkannya. AAN atau instansi pembuat ketetapan juga dapat

membantah dengan kekuatan hukum formal, dalam hal dikemudian hari ternyata

diketahui bahwa ketetapan itu mengandung kekurangan yang esensial. Akan

tetapi apabila ketetapan tidak mengandung kekurangan yang esensial

alat administrasi yang membuatnya tidak dapat membantah/menarik kembali.

Hal ini untuk menjaga kepastian hukum dari ketetapan tadi.

Dengan demikian perbedaan antara alat hukum biasa dan alat hukum luar

biasa, yakni alat hukum biasa terikat oleh jangka waktu tertentu untuk

membantah berlakunya suatu ketetapan. Kemudian alat hukum luar

biasa tidak terikat oleh jangka waktu tertentu dalam membantah berlakunya

suatu ketetapan.

Ketentuan hukum material yakni pengaruh yang dapat ditimbulkan karena

isi atau materi ketetapan tersebut. Suatu ketetapan dikatakan mempunyai

kekuatan hukum material, apabila ketetapan sudah tidak dapat dibantah lagi

oleh AAN yang membuatnya, sehingga suatu ketetapan yang sudah mempunyai

kekuatan hukum material dapat mempengaruhi pergaulan hukum, oleh

karenanya dapat diterima pula sebagai bagian dari ketertiban hukum.

Pada dasarnya, karena ketetapan itu adalah merupakan

perbuatan hukum sepihak (bersegi satu) maka ketetapan itu dapat ditarik

kembali oleh alat administrasi yang membuatnya tanpa memerlukan persetujuan

dari pihak yang dikenai ketetapan. Akan tetapi untuk menjaga kepastian hukum,

apabila tidak sangat perlu dan tidak mengandung kekurangan maka

ketetapan/ketetapan tidak dapat ditarik kembali.




Halaman 12

Prinsip mengemukakan ada enam (6) asas yang harus diperhatikan oleh

alat administrasi negara dalam menarik kembali suatu ketetapan/ketetapan yang

telah dikeluarkan, yakni:

1) suatu ketetapan yang dibuat karena yang berkepentingan

menggunakan tipuan, dapat ditiadakan sejak semula;

2) ketetapan yang isinya belum diberitahukan pada yang bersangkutan

maksudnya pihak administrable atau pihak yang dikenai ketetapan;

3) suatu ketetapan yang diberikan kepada pihak administrable dengan

syarat-syarat tertentu tapi administrable tidak memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan;

4) suatu ketetapan yang bermanfaat bagi administrable tidak boleh ditarik

kembali setelah jangka waktu tertentu terlewati;

5) tidak diperbolehkan kembali menarik ketetapan yang akan membawa

kerugian yang lebih besar bagi administrable dibandingkan dengan kerugian

yang diderita negara;

6) menarik kembali/mengubah suatu ketetapan harus diadakan menurut

acara/formalitei seperti yang ditentukan dalam peraturan dasar dari pembuatan

ketetapan tersebut.

b. Jelaskan pula apa yang dimaksud dengan prinsip “Praduga rechtmatig heid atau presumtio

justal causa tersebut!

Jawaban:

Yang dimaksud dengan prinsip Praduga rechtmatig heid atau presumtio justal causa

mengandung arti bahwa “setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau

administrasi negara itu dianggap sah menurut hukum”. Asas praduga rechtmatig heid atau

presumtio justal causa ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang telah

dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan

(vernietiging) dari pengadilan. Kemudian berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa asas ini menganggap

bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum (benar) sampai

ada pembatalan. Dalam asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat.




Halaman 13

5. Izin merupakan Instrumen Pemerintah yang banyak dilakukan dalam Hukum Administrasi

Negara. Apa yang Saudara ketahui tentang:

a. Pengertian perizinan, tujuan dan fungsi izin!

Jawaban:

Menurut Andrian Sutedi bahwa perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk

pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah

terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain

pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu

usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau

seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan.

Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan

kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Kemudian menurut Bagir

Manan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan

peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau

perbuatan tertentu yang selama ini dilarang. Kemudian fungsi izin adalah sebagai ujung

tombak instrumen hukum sebagai pengaruh, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan

makmur itu dijelmakan. Selanjutnya tujuan izin adalah sebagai berikut:

1) Keinginan megarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya

izin bangunan.

2) Mencegah bahaya bagi lingkungan, seperti izin-izin lingkungan.

3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu misalnya izin terbang, izin membongkar pada

monumen-monumen.

4) Hendak membagi benda-benda yang sedikit contohnya izin penghuni di daerah padat

penduduk.

5) Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya.




Halaman 14

b. Berikan pengertian tentang izin (verguning), lisensi, dispensasi dan konsesi.

Jawaban:

Menurut Sjachran Basah, izin (verguning) adalah perbuatan hukum administrasi negara

bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan

prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian

lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.

Selanjutnya dispensasi adalah ketetapan administrasi negara yang membebaskan suatu

perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Adapun konsesi

merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum

terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi

oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin)

yang bukan pejabat pemerintah.

c. Jelaskan bagaimana perbedaan antara izin, lisensi, dispensasi dan konsesi tersebut.

Jawabannya:

Perbedaannya bahwa izin diberikan kepada yang berwenang oleh pejabat pemerintah dalam

hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan, sedangkan lisensi merupakan suatu hak seseorang yang

memperoleh izin untuk menyelenggarakan suatu perusahaan yang diberikan oleh pejabat

pemerintah, kemudian dispensasi merupakan suatu pembebasan suatu perbuatan dari

kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut yang diberikan oleh pejabat

pemerintah, selanjutnya konsensi izin yang diberikan dalam pekerjaan itu menjadi tugas dari

pemerintah yang diberikan bukan oleh pejabat pemerintah.

Documents

PREDIKSI SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER III TAHUN … · Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 ... Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia ASAL Kampung