PREDIKSI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER VII TAHUN … · Kata tersebut kemudian diadopsi ke dalam beberapa bahasa, diantaranya yaitu: Bahasa Inggris : Corruption ... hari kerja terhitung

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester VII Tahun 2017/2018

Mata Kuliah Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Anti Korupsi

Halaman 1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

PREDIKSI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER VII

TAHUN 2017/2018

MATA KULIAH PENEGAKAN HUKUM DALAM

KEJAHATAN ANTI KORUPSI

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

081223956738

16jamal

muh.jamal08

muh.nurjamaluddin

UNIVERSITY

KADER HmI KOMHUK

UNPAS-BANDUNG

KETUPLAK LK I/2016-II



Halaman 2


Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin



Halaman 3


Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat



Halaman 4


UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2017/2018

MATA KULIAH : PENEGAKAN HUKUM DALAM KEJAHATAN ANTI KORUPSI

HARI, TANGGAL : SELASA, 7 NOVEMBER 2017

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G / VII

WAKTU : 60 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

Soal:

1. Apa yang Anda ketahui tentang Korupsi?

Jawaban:

Korupsi bersasal dari bahasa latin “Corruptio,” atau “Corruptos”. Kata tersebut kemudian

diadopsi ke dalam beberapa bahasa, diantaranya yaitu:

Bahasa Inggris : Corruption ( Corrupt )

Bahasa Belanda : Corruptie

Bahasa Indonesia : Korupsi

Korupsi secara harfiah bisa berarti:

a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.

b. Perbuatan yang buruk (penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya).

c. Perbuatan yang kenyataan menimbulkan keadaan yangg bersifat buruk.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang dalam 30 buah Pasal dalam

Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001. Berdasarkan

pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) bentuk / jenis tindak pidana korupsi.

Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan

pidana penjara karena korupsi, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU No.31 Tahun

1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Pasal 2 ayat

(1) bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara



Halaman 5


paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).

2. Suap-menyuap, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6, 11, 12, dan 13 UU No.31 Tahun 1999

jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Pasal 5 ayat (1)

bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau

tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau

berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak

dilakukan dalam jabatannya.

3. Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No.31 Tahun 1999 jo

UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi bahwa Dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang

selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus

atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang

disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau

digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

4. Pemerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf E, G, dan F UU No.31 Tahun 1999

jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Pasal 12 huruf E

bahwa Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah): “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan

kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima

pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”



Halaman 6


5. Perbuatan curang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2) dan Pasal 12 huruf B

UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakan

Korupsi. Pasal 7 ayat (1) bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun

dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan

bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang

yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam

keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan,

sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia

dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat

membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan

perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf I UU

No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi

bahwa Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah): “pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung

dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat

dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau

mengawasinya.

7. Gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B jo. 12C UU No.31 Tahun 1999 jo UU

No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi bahwa:

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian

suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban

atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;



Halaman 7


b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa

gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).

Pasal 12 C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima

melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh

penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)

hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi

milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam

Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain defenisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana

lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain tersebut tertuang

dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Adapun jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:

a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.

b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.

d. Saksi atau Ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu.

e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi

keterangan palsu.

f. Saksi yang membuka identitas pelapor.



Halaman 8


2. Apa saja unsur-unsur tindak pidana korupsi?

Jawaban:

Untuk menyimpulkan suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi, harus memenuhi rumusan

unsur-unsur sebagaimana termuat dalam masing-masing pasal, yaitu:

Unsur Pasal 2:

a. setiap orang;

b. memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

c. dengan cara melawan hukum;

d. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur Pasal 3:

a. setiap orang;

b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

c. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;

d. yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

e. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Sebutkan 4 (empat) aspek penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia? Jelaskan!

Jawaban:

Menurut Widya Yoseva, S.H., dalam bukunya Bambang Waluyo yang berjudul

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa ada 4 (empat) aspek penyebab terjadinya tindak

pidana korupsi di Indonesia, yaitu:

a. Aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan

korupsi, seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan

yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya

hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran

agama secara benar.

b. Aspek Organisasi Kepemerintahan, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur

organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem

pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi

dalam organisasi.



Halaman 9


c. Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat bahwa individu dan

organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya

korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi

adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan

pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu

adanya penyalah artian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indoenesia.

d. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan

yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa

negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang

kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan

pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

4. Mengapa tindak pidana korupsi di Indonesia Extraordinary Crime. Dan bagaimana upaya

penanggulangannya. Jelaskan!

Jawaban:

Sebagimana telah disampaikan oleh Hakim Agung seperti Artidjo Alkotsar bahwa

meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana yang tidak

saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan

bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu maka

tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah

menjadi suatu “kejahatan luar biasa”. Adapun alasan lainnya, yaitu:

a. Korban dari kejahatan korupsi adalah rakyat dan negara. Kerugian yang timbul adalah

kerugian keuangan negara.

b. Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi

juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.

c. Karena itulah tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang

pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Kemudian upaya penanggulangan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a. Untuk menanggulangi kejahatan yang luar biasa tersebut diperlukan suatu kebijakan sosial

(sosial policy).

b. Kemudian dijabarkan dalam kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

c. Pada tataran tersebut dirumuskan dan ditegakkan pula kebijakan pidana (criminal policy).



Halaman 10


Dengan demikian tampak bahwa kebijakan pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan

hukum yang secara keseluruhan berada dalam suatu sistem kebijakan sosial. Oleh karena itu

kebijakan pidana harus memiliki sinkronisasi dengan kebijakan penegakan hukum, sedangkan

kebijakan penegakan hukum harus pula searah dan dijiwai oleh kebijakan sosial atau arah

kebijakan penyelenggaraan negara pada umumnya.

5. Langkah dan kebijakan apakah yang diambil oleh pemeritah Indonesia dalam memberantas tindak

pidana korupsi terutama di masa reformasi. Jelaskan!

Jawaban:

Memasuki era reformasi, upaya-upaya pemberantasan korupsi kembali dilakukan. Bentuk upaya

Pemberantasan tindak pidana korupsi pada era reformasi meliputi berbagai hal seperti berikut:

a. Pembuatan Paket Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Korupsi, upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi pada era reformasi dimulai dengan dikeluarkannya

berbagai peraturan perundang-undangan antikorupsi seperti berikut:

1) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan MPR ini merupakan amanah

dari MPR kepada Presiden untuk memberantas korupsi.

2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie.

Undang-undang itu tentang Penyelenggaraan Aparatur Negara Yang Bersih Dan

Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Gabungan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Peraturan pemerintah ini

dikeluarkan pada masa presiden Abdurrahman Wahid.

5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

b. Pembentukan Lembaga-;embaga Pemberantasan Korupsi, selain mengeluarkan

seperangkat peraturan perundangundangan, pemerintah juga membentuk beberapa lembaga

pemberantasan korupsi. Di antaranya sebagai berikut:



Halaman 11


1) Berbagai komisi atau badan baru yang dibentuk pada era pemerintahan Habibie seperti

Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU), dan lembaga Ombudsman.

2) Berbagai komisi yang dibentuk pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri seperti

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat

Negara, dan pembentukan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tim

Tastipikor di Lingkungan Kejaksaan.

3) Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk pada

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

c. Memasyarakatkan Kesadaran Antikorupsi, memberantas korupsi merupakan salah satu

agenda pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia bertekad untuk memberantas korupsi

karena korupsi dipandang sebagai kejahatan serius yang telah menyengsarakan rakyat dan

merusak moral bangsa. Sebagai wujud tekad pemerintah untuk memberantas tindak korupsi,

pada tanggal 9 Desember 2004 pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional

Pemberantasan Korupsi. Semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut juga

sebagai sarana untuk memasyarakatkan kesadaran antikorupsi. Pemasyarakatan

kesadaran antikorupsi juga dilakukan di sekolah-sekolah dalam bentuk pemasyarakatan

kantin kejujuran yang digagas oleh KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.

d. Lembaga Pemberantas Korupsi, pembentukan lembaga pemberantasan korupsi

didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini antara lain ditegaskan

sebagai berikut:

1) Dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi

yang biasa disingkat KPK. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga yang

berwenang memberantas korupsi adalah KPK.

2) KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat

independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

3) KPK memiliki visi yang mulia, yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi.

Berdasarkan visi itu kita dapat melihat keinginan KPK untuk segera memberantas

masalah yang berkaitan dengan KKN. Misi yang diemban KPK sebagai penggerak

perubahan untuk mewujudkan bangsa yang antikorupsi. Visi dan misi KPK itu

dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai KPK.



Halaman 12


4) KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi.

5) Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah

dan memberantas tindak pidana korupsi. Upaya tersebut dilakukan dengan cara

koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan

peraturan perundang- undangan yang berlaku.

6) Asas-asas yang digunakan oleh KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan

proporsionalitas.

7) Tugas-tugas yang dijalankan oleh KPK antara lain:

a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana

korupsi;

b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana

korupsi;

c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana

korupsi;

d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

8) Wewenang KPK adalah:

a) mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

b) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

c) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada

instansi yang terkait;

d) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang

melakukan pemberantasan tindak korupsi; dan

e) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.



Halaman 13


Itulah sekilas tentang KPK. Sampai saat ini KPK gigih berupaya memberantas tindak pidana

korupsi. Sudah cukup banyak kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Beberapa di antaranya

sebagai berikut:

a. Kasus suap yang melibatkan Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani.

Artalyta Suryani yang dekat dengan salah satu penerima BLBI Syamsul Nursalim terbukti

menyuap Jaksa Urip sebesar 660 ribu dolar AS. Pada kasus ini Jaksa Urip dihukum 20

tahun penjara oleh majelis hakim khusus tindak pidana korupsi. Selain itu, ia juga dipecat

dari jabatannya selaku jaksa di lingkungan Kejaksaan Agung.

b. Bupati Yapen Waropen, Provinsi Papua, DSB, terdakwa dalam kasus korupsi dana bagi

hasil pajak bumi bangunan dan sumber daya alam dari pemerintah pusat. Dalam kasus ini,

keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp8,3 miliar. Berdasarkan berbagai bukti, pada

tanggal 22 April 2009 Bupati Yapen Waropen divonis empat tahun penjara dan denda

Rp200 juta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Bandung, 7 November 2017

Penulis,

Muhammad Nur Jamaluddin

(MNJ)

Documents

PREDIKSI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER VII TAHUN … · Kata tersebut kemudian diadopsi ke dalam beberapa bahasa, diantaranya yaitu: Bahasa Inggris : Corruption ... hari kerja terhitung