PREDIKSI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER VII TAHUN … · Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018 Mata Kuliah Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Halaman 1 Muhammad Nur

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018

Mata Kuliah Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa

Halaman 1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

PREDIKSI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER VII

TAHUN 2017/2018

MATA KULIAH METODE ALTERNATIF

PENYELESAIAN SENGKETA

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

081223956738

16jamal

muh.jamal08

muh.nurjamaluddin

UNIVERSITY

KADER HmI KOMHUK

UNPAS-BANDUNG

KETUPLAK LK I/2016-II



Halaman 2


Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin



Halaman 3


Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat



Halaman 4


UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2017/2018

MATA KULIAH : METODE ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

HARI, TANGGAL : JUMAT, 10 NOVEMBER 2017

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G / V

WAKTU : 60 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

Soal:

1. Sistem hukum Indonesia mengenal adanya dua model penyelesaian sengketa, yaitu Litigasi dan

Non Litigasi telah mengalami perkembangan di kalangan masyarakat tertentu, model

penyelesaian sengketa Non Litigasi mengalami perkembangan, yaitu sebagaimana dimaksud

dalam mekanisme atau Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS).

a. Apakah yang melatar belakangi muncul berkembangnya MAPS tersebut?

Jawaban:

Menurut H. Priyatna Abdurrasyid dkk dalam bukunya yang berjudul Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa yang melatar belakangi muncul berkembangnya

MAPS, yaitu:

1) Wujud implementasi dari Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg bahwa hakim diwajibkan

untuk mengusahakan perdamaian antar mereka. Dalam rangka mengefektifkan

ketentuan pasal diatas Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan MA tersebut

dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih

cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa

untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang

dihadapi. Tentu dalam hal ini didukung pula dengan terbentuknya Undang-undang

No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa

menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa diluar pengadilan dengan cara

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.



Halaman 5


2) Terdapat berbagai kelemahan yang terkadung dalam sistem litigasi, dalam hal ini

telah terjadi kesenjangan dan permasalahan dalam penegakan peradilan di Indonesia

bahwa proses penyelesaian sengketa dalam pengadilan telah jauh dari konteks teori dalam

pelaksanaan praktiknya, sehingga dibutuhkan MAPS sebagai solusinya.

3) Perlu dicari sistem penyelesaian sengketa alternatif yang dianggap lebih efektif dan

efisien, dalam hal ini bahwa implementasi efektivitas pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo

pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

mengenai prinsip pelaksanaan peradilan tidak sesuai dengan faktanya, sebagaimana hal

ini tidak cocok dalam penyelesaian kasus di bidang bisnis atau yang lainnya. Tentu

dalam hal ini keefektifan penyelesaian sengketa yang diinginkan oleh para pembisnis atau

lainnya, sehingga MAPS sangat dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa secara alternatif

yang lebih efektif dan efisien.

4) Aribitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki beberapa keunggulan

komperatif dibadingkan litigasi, sebagaimana penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Prosedur penyelesaian sengketa yang relatif cepat, seperti kita tahu bahwa proses

litigasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan dalam pelaksanaannya pun cukup

alot dikarenakan kedua pihak yang bersengketa sama-sama memperjuangkan haknya.

Oleh karena itu alternatif penyelesaian sengketa menjadi sebuah solusi tepat yang

efektif dan efisien tanpa membutuhkan waktu yang lama.

b) Biaya hemat, biaya administrasi di dalam pengadilan membutuhkan biaya yang tidak

sedikit. Contohnya dalam mendaftarkan suatu gugatan dibutuhkan biaya sebesar

Rp470.000,00 selain itu pula ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan seperti

membayar penasihat hukum serta hal-hal lain menyangkut proses litigasi. Dengan

demikian, alternatif penyelesaian sengketa tidak memberatkan bagi para pihak

yang kurang mampu secara ekonomi.

c) Keputusan lebih adil (fair), dalam proses di pengadilan tentunya ada pihak yang

menang dan kalah sehingga menyebabkan kepentingan salah satu pihak saja yang

diuntungkan. Oleh karena itu metode alternatif penyelesaian sengketa sangat tepat

ditempuh agar tidak hanya kepentingan satu pihak saja yang diuntungkan,

melainkan keduanya.

d) Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, para pihak

memiliki kebebasan untuk menentukan prosedur dan solusi yang tepat hingga

akhirnya menguntungkan kedua belah pihak.



Halaman 6


e) Mengurangi jumlah perkara di Pengadilan, selain membutuhkan waktu yang lama,

pengadilan juga menerima banyak perkara yang masuk, tidak sebanding dengan para

hakim yang memeriksa perkara. Oleh karena itu alternatif penyelesaian sengketa

merupakan solusi yang bagus untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk ke

Pengadilan.

b. Jelaskan apa itu MAPS!

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa metode alternatif penyelesaian sengketa adalah

sebuah prosedur yang disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan suatu

permasalahan atau sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Kemudian menurut H. Priyatna Abdurrasyid dkk

dalam bukunya yang berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa

metode alternatif penyelesaian sengketa adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme

yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa

melalui bentuk APS/ Arbitrase (negosiasi dan mediasi) agar memperoleh putusan akhir

dan mengikat para pihak secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan

bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan

penyelesaian sengketa tersebut.

c. Sebutkan dan jelaskan asas dan dasar hukum dari MAPS!

Jawaban:

Berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa sebagaimana telah ditegaskan oleh H. Priyatna Abdurrasyid dkk

dalam bukunya yang berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa

asas-asas MAPS, yaitu:

1) Asas itikad baik, yaitu keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian

sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.

2) Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis

mengenai cara penyelesaian sengketa.

3) Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi segala sesuatu yang telah

disepakati.



Halaman 7


4) Asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak dapat dengan bebas menentukan segala

hal yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak

bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula, kesepakatan

mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.

5) Asas kerahasiaan, yaitu penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh

orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya

pemeriksaan atas suatu sengketa.

6) Putusan bersifat terakhir dan mengikat (final and binding), bahwa putusan dapat

dilaksanakan karena tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya.

Kemudian dasar hukum MAPS, yaitu:

1) Landasan idiil, yakni Pancasila. Sebagaimana bahwa falsafah bangsa Indonesia

cenderung lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaian

sengketa.

2) Landasan konstitusional, Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3) Landasan operasional, yaitu:

a) Pasal 58, 59, 60 dan 61 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman.

b) Pasal 1 angka 10 Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

d. Sebutkan serta jelaskan kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa melalui MAPS jika

dibandingkan dengan litigasi!

Jawaban:


Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa kelebihan penyelesaian sengketa melalui

MAPS, yaitu:

1) Prosedur penyelesaian sengketa yang relatif cepat, seperti kita tahu bahwa proses

litigasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan dalam pelaksanaannya pun cukup alot

dikarenakan kedua pihak yang bersengketa sama-sama memperjuangkan haknya. Oleh

karena itu alternatif penyelesaian sengketa menjadi sebuah solusi tepat yang efektif dan

efisien tanpa membutuhkan waktu yang lama.



Halaman 8


2) Biaya hemat, biaya administrasi di dalam pengadilan membutuhkan biaya yang tidak

sedikit. Contohnya dalam mendaftarkan suatu gugatan dibutuhkan biaya sebesar

Rp470.000,00 selain itu pula ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan seperti

membayar penasihat hukum serta hal-hal lain menyangkut proses litigasi. Dengan

demikian, alternatif penyelesaian sengketa tidak memberatkan bagi para pihak yang

kurang mampu secara ekonomi.

3) Keputusan lebih adil (fair), dalam proses di pengadilan tentunya ada pihak yang menang

dan kalah sehingga menyebabkan kepentingan salah satu pihak saja yang diuntungkan.

Oleh karena itu metode alternatif penyelesaian sengketa sangat tepat ditempuh agar tidak

hanya kepentingan satu pihak saja yang diuntungkan, melainkan keduanya.

4) Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, para pihak

memiliki kebebasan untuk menentukan prosedur dan solusi yang tepat hingga

akhirnya menguntungkan kedua belah pihak.

5) Mengurangi jumlah perkara di Pengadilan, selain membutuhkan waktu yang lama,

pengadilan juga menerima banyak perkara yang masuk, tidak sebanding dengan para

hakim yang memeriksa perkara. Oleh karena itu alternatif penyelesaian sengketa

merupakan solusi yang bagus untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk ke

Pengadilan.

6) Para pihak leluasa mengatur sendiri tata cara penyelesaian sengketa sampai tercapainya

perdamaian, menjamin kerahasian sengketa, dan masing-masing pihak merasa puas

atas hasil yang dicapai.


Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa kekurangan penyelesaian sengketa melalui

MAPS, yaitu:

1) Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-undang No. 30

Tahun 1999 masih belum memasyarakat karena kurang sosialisasi.

2) Masih sulit diharapkan kedua belah pihak yang bersengketa konsisten dengan

kesungguhan dan itikad baiknya menyelesaikan sengketa melalui lembaga alternatif

penyelesaian sengketa.

3) Masih sering terjadi usaha perdamaian melalui lembaga ini mengalami jalan buntu

karena masing-masing pihak tetap bertahan pada pendapatnya semula.

4) Tidak ada upaya paksa dalam pelaksanaan perdamaian sehingga pihak yang tidak

mematuhi isi perdamaian dapat dengan mudah mengelak akan tanggung jawabnya.



Halaman 9


2. Soalnya, yaitu:

a. Sebutkan ruang lingkup MAPS beserta pengecualiannya, dengan menyertakan contoh dan

dasar hukumnya!

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa ruang lingkup MAPS hanyalah sengketa di bidang

perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-

undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam

bidang perdagangan itu antara lain perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal,

industri dan hak milik kekayaan intelektual sebagaimana tercantum dalam Penjelasan

Pasal 66 huruf b Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Beberapa contoh kasusnya, yaitu:

1) Sengketa antara Cemex Asia Holdings melawan Indonesia yang diselesaikan

melalui International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) pada 2004

sampai 2007.

2) Sengketa antara Pertamina melawan Commerz Asia Emerald yang diselesaikan

melalui Singapore International Arbitration Center (SIAC), Singapore pada tahun

2008.

3) Sengketa terkait Bank Century bahwa dua pemegang sahamnya menggugat

Pemerintah Indonesia yakni Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq yang

diselesaikan melalui ICSID, Singapore.

4) Sengketa antara Newmont melawan Pemerintah Indonesia yang diselesaikan di

ICSID, Washington DC.

b. Uraikan dan jelaskan pemahaman Saudara tentang ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6

Undang-undang No.30 Tahun 1999!

Jawaban:

Pasal 6 Undang-undang No.30 Tahun 1999 menjelaskan mengenai Mediasi sebagaimana

dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa dalam hal suatu sengketa atau beda

pendapat tidak dapat diselesaikan, maka suatu sengketa atau beda pendapat tersebut, atas

kesepakatan tertulis para pihak, dapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih

penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.



Halaman 10


Namun, ayat selanjutnya, yakni ayat (4), menyatakan apabila para pihak tersebut dalam waktu

paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli ataupun

seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat atau mediator tersebut tidak

berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah

lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk

seorang mediator. Selanjutnya ditegaskan dalam ayat selanjutnya yakni ayat (5) setelah

penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa,

dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai dan

dalam ayat (6) bahwa usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang

ditandatangani oleh semua pihak yang terkait, serta dalam ayat (7) bahwa kesepakatan

penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak

untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Begitupun dijelaskan

dalam ayat (8) bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak pendaftaran. Dan menurut ayat (9) bahwa apabila usaha perdamaian

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka

para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha

penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase Ad-hoc.

3. Dalam penyelesaian sengketa melalui MAPS terdapat beberapa cara atau upaya, diantaranya

adalah Negosiasi dan Konsiliasi.

a. Uraikan pemahaman Saudara secara lengkap dan jelas tentang kedua cara/upaya penyelesaian

sengketa dimaksud!

Jawaban:

Menurut Gary Goodpaster bahwa negosiasi merupakan proses upaya mencapai

kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan

beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri. Orang

bernegosiasi dalam situasi yang tidak terhitung jumlahnya bahwa mereka membutuhkan atau

menginginkan sesuatu yang dapat diberikan ataupun ditahan oleh pihak orang lain, bila

mereka menginginkan untuk memperoleh kerja sama, bantuan atau persetujuan orang lain,

atau ingin menyelesaikan atau mengurangi persengketaan atau perselisihan.



Halaman 11


Berhasil atau tidaknya suatu sengketa diselesaikan melalui negosiasi sangat dipengaruhi oleh

ketetapan memilih teknik negosiasi dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip umum

dari negosiasi serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk setiap negosiasi. Kemudian

konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk

mencapai persetujuan dan penyelesaian. Dengan demikian, konsiliasi merupakan proses

penyelesaian sengketa alternatif dan melibatkan pihak ketiga yang diikutsertakan untuk

menyelesaikan sengketa, konsiliator dalam proses konsiliasi harus memiliki peran yang

cukup berarti. Oleh karena itu, konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapat-

pendapatnya mengenai duduk persoalannya. Dalam menyelesaikan perselisihannya,

konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara

terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak

untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan

akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh parah pihak dalam sengketa

yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan diantara mereka.

b. Dalam menyelesaiakn permasalahan/sengketa dengan cara Negosisasi, dikenal adanya jenis

Negosiator dilihat dari nilainya yaitu Value Claimers dan Valeu Creators.

Bagaimana pandangan Saudara mengenai kedua jenis negosiator tersebut!

Jawaban:


Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Value Claimers dalam negosiasi adalah proses

pertikaian, masing-masing pihak berusaha mendapatkan sebanyak mungkin jatah atau

kemenangan dan memberikan sedikit mungkin jatah atau kemenangan bagi lawannya. Cara

yang digunakan adalah taktik yang manipulatif, argumen yang memaksakan, konsesi

terbatas dan tawar menawar yang alot. Kemudian Value Creators, mengutamakan proses

yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Mencoba untuk menciptakan nilai tambah

bagi kedua belah pihak yang bernegosiasi. Cara yang digunakan adalah dengan

mengembangkan hubungan yang kolaboratif, mengutamakan penyesuaian kepentingan

kedua belah pihak, bersikap ramah dan kooperatif.



Halaman 12


c. Proses penyelesaian sengketa dengan metode Konsiliasi lebih formal dibanding Mediasi.

Jelaskan hal-hal apa saja yang menunjukan keformalan dalam metode Konsiliasi tersebut!

Jawaban:

Menurut Behrens konsiliasi lebih formal daripada mediasi. Konsiliasi bisa diselesaikan

oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi.

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap, yaitu tahap tertulis dan

tahap lisan. Dalam tahap pertama, sengketa yang diuraikan secara tertulis diserahkan

kepada badan konsiliasi. Kemudian tahap kedua badan ini akan mendengarkan keterangan

lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran, tetapi bisa juga

diwakili oleh kuasanya. Dengan demikian, komisi ini akan menyerahkan laporan

berbentuk tulisan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian

sengketa yang akhirnya putusan diserahkan kepada para pihak dalam menentukan

kesepakatannya.

d. Ada banyak teknik dalam negosiasi, antara lain teknik negosiasi kompetitif, kooperatif, keras

lunak, interest based dan lain-lain. Menurut pendapat Saudara tenik Negosiasi apa yang paling

baik untuk dilakukan jika kita bermaksud untuk menyelesaikan sengketa dengan MAPS?

Jelaskan dasarnya!

Jawaban:


Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa:

1) Teknik kompetitif, ciri-cirinya adalah mengajukan permintaan awal yang tinggi,

menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi, konsensi yang diberikan

sangat langka, dan secara psikologi menganggap perundingan lawan sebagai musuh,

2) Teknik kooperatif, negosiasi yang menempatkan lawan bukan sebagai musuh, melainkan

sebagai mitra kerja untuk menciptakan simbiosis mutualisme.

3) Teknik keras, menempatkan lawan negosiasi sebagai teman dan tujuan perundingan

adanya kesepakatan di kedua belah pihak dan menjaga hubungan baik dengan negosiator

lawan.

4) Teknik lunak, menempatkan lawan negosiator sebagai musuh yang tujuan perundingan

adalah untuk kemenangan dan memperkuat posisi.

5) Teknik interest based, merupakan jalan tengah yang ditawarkan atas pertentangan teknik

keras-lunak. Teknik ini dilakukan ketika teknik keras sudah mengalami deadlock,

sehingga kesepakatan yang dihasilkan bersifat normatif, tidak menang dan tidak kalah.



Halaman 13


Berdasarkan pemaparan tersebut maka Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) memilih

teknik negosiasi lunak bahwa teknik ini merupakan suatu teknik negosiasi yang

menempatkan pentingnya hubungan baik antar pihak. Teknik ini menekankan pada corak

negosiasi yang melahirkan kesepakatan yang bersifat semu serta menghasilkan pola

manang dan kalah. Negosiator sebagai pihak ketiga tentunya lebih mengedepankan teknik

negosiasi lunak dikarenakan dengan teknik negosiasi ini para pihak lebih rileks, tidak

saling memaksakan kepentingan masing-masing pihak melainkan lebih kepada win-win

solution.

e. Salah satu teknik negosiasi yang dapat digunakan adalah teknik negosiasi lunak dengan ciri-

ciri antara lain mengalah untuk mencapai kesepakatan, mudah mengubah posisi, menerima

untuk ditekan yang pada prinsipnya bersikera terhadap tercapainya kesepakatan.

Jelaskan dengan menggunakan contoh mengapa teknik negosiasi lunak yang terkesan

mengalah adakalanya dipilih oleh seorang negosiator atau seseorang dalam bernegosiasi!

Jawaban:


Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa teknik negosiasi lunak bahwa teknik ini

merupakan suatu teknik negosiasi yang menempatkan pentingnya hubungan baik antar

pihak. Teknik ini menekankan pada corak negosiasi yang melahirkan kesepakatan yang

bersifat semu serta menghasilkan pola manang dan kalah. Negosiator sebagai pihak ketiga

tentunya lebih mengedepankan teknik negosiasi lunak dikarenakan dengan teknik

negosiasi ini para pihak lebih rileks, tidak saling memaksakan kepentingan masing-

masing pihak melainkan lebih kepada win-win solution.

Bandung, 10 November 2017

Penulis,

Muhammad Nur Jamaluddin

(MNJ)

Documents

PREDIKSI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER VII TAHUN … · Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018 Mata Kuliah Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Halaman 1 Muhammad Nur