Presentation Makalah Tentang Cyber Crime Dan Kejahatan Internet

7/30/2019 Presentation Makalah Tentang Cyber Crime Dan Kejahatan Internet

1/11

Kelompok :

Mohammad Fahmi S. 12110125Aris Mardani 12110072

Pian Fadly 12110114

Agung Hardiyanti 12110158


2/11


3/11

Kejahatan Cybercrime sedang menjadi trend bagi beberapa

kalangan pengguna jasa internet. Channel #cc, #ccs,

#cchome atau #cvv2 pada server-server IRC favorit, seperti:

DALnet, UnderNet dan Efnet banyak dikunjungi orang dari

seluruh dunia untuk mencari kartu-kartu kredit bajakan

dengan harapan dapat digunakan sebagai alat pembayaran

ketika mereka berbelanja lewat Internet..


4/11

Contoh Modus Kejahatan Kartu Kredit (Carding) berupa :

a. Mendapatkan nomor kartu kredit (CC) dari tamu hotel.

b. Mendapatkan nomor kartu kredit melalui kegiatan

chatting di Internet.

c. Melakukan pemesanan barang ke perusahaan di luar

negeri dengan menggunakan Jasa Internet.

d. Mengambil dan memanipulasi data di Internet.

e. Memberikan keterangan palsu, baik pada waktu

pemesanan maupun pada saat pengambilan barang di Jasa

Pengiriman (kantor pos, UPS, Fedex, DHL, TNT, dsb.).


5/11

Jenis-Jenis Cyber Crime

Berdasarkan Karakteristik Cybercrime

a. Kejahatan kerah biru (blue collar crime)

b. Kejahatan kerah putih (white collar crime)


6/11

Berdasarkan Motif Kegiatan

a. Cybercrime sebagai tindakan murni kriminalb. Cybercrime sebagai kejahatan abu-abu

Berdasarkan Sasaran Kejahatan

a. Cybercrime yang menyerang individu (Against Person)

b. Cybercrime menyerang hak milik (Againts Property)

c. Cybercrime menyerang pemerintah (Againts

Government)


7/11

Pengaturan Cybercrime dalam Perundang-undanganIndonesia

Sistem perundang-undangan di Indonesia belummengatur secara khusus mengenai kejahatan komputertermasuk cybercrime. Mengingat terus meningkatnyakasus-kasus cybercrime di Indonesia yang harus segeradicari pemecahan masalahnya maka beberapa peraturan

baik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHPuntuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapakejahatan ini.


8/11

Contoh Bentuk kejahatan Cybercrime :

a. Illegal Access (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer)

b. Data Interference (mengganggu data komputer)

c. System Interference (mengganggu sistem komputer)

d. Illegal Interception in the computers, systems and computernetworks operation(intersepsi secara tidak sah terhadap

komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer)

e. Data Theft (mencuri data)

f. leakage and Espionage (membocorkan data dan memata-matai)

g.Misuse of Devices (menyalahgunakan peralatan komputer)


9/11

Permasalahan dalam Penyidikan terhadapCybercrime

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hambatan-

hambatan yang ditemukan di dalam proses penyidikan

antara lain adalah sebagai berikut:

a) Kemampuan penyidik

b) Alat bukti

c) Fasilitas komputer forensik


10/11

Kesimpulan

1. Opini umum yang terbentuk bagi para pemakai jasainternet adalah bahwa cybercrime merupakan perbuatan

yang merugikan. Para korban menganggap atau memberistigma bahwa pelaku cybercrime adalah penjahat.

2. Sistem perundang-undangan di Indonesia belummengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer

melalui media internet. Beberapa peraturan yang ada baikyang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHPuntuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapakejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapatdiantisipasi oleh undang-undang yang saat ini berlaku.

3. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upayamelakukan penyidikan terhadap cybercrime antara lainberkaitan dengan masalah perangkat hukum, kemampuanpenyidik, alat bukti, dan fasilitas komputer forensik.


11/11

Saran

1) Undang-undang tentang cybercrime perlu dibuatsecara khusus sebagai lexspesialis untuk memudahkanpenegakan hukum terhadap kejahatan tersebut.

2) Kualifikasi perbuatan yang berkaitan dengancybercrime harus dibuat secara jelas agar tercipta kepastianhukum bagi masyarakat khususnya pengguna jasa internet.

3) Perlu hukum acara khusus yang dapat mengaturseperti misalnya berkaitan dengan jenis-jenis alat bukti

yang sah dalam kasus cybercrime, pemberian wewenangkhusus kepada penyidik dalam melakukan beberapatindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan kasus

cybercrime, dan lain-lain. 4) Spesialisasi terhadap aparat penyidik maupun

penuntut umum dapat dipertimbangkan sebagai salah satucara untuk melaksanakan penegakan hukum terhadapcybercrime.

Documents

Presentation Makalah Tentang Cyber Crime Dan Kejahatan Internet