PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA · Receiving/delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

ANGKUTAN DI PERAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 12,Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 30,Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58,Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan diPerairan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor64, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4849);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DIPERAIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Angkutan di Perairan, Angkutan Laut Khusus, Angkutan

Laut Pelayaran-Rakyat, Pelayaran-Perintis, Kapal, KapalAsing, Trayek, Agen Umum, Usaha Jasa Terkait,Pelabuhan, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul,Pelabuhan Pengumpan, Terminal Khusus, Badan Usaha,dan Setiap Orang adalah sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor64, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4849).

2. Angkutan . . .


- 2 -

2. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurutkegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

3. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutanlaut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yangdiselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

4. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan lautdari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagiperdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri ataudari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminalkhusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luarnegeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutanlaut.

5. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutandengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai,danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untukmengangkut penumpang dan/atau barang yangdiselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dandanau.

6. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiriadalah kegiatan angkutan sungai dan danau yangdilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalammenunjang usaha pokoknya.

7. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsisebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalandan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan olehperairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraanbeserta muatannya.

8. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telahdidaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.

9. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yangmenjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpangdan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhanlainnya.

10. Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayananangkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur denganberjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.

11. Trayek . . .


- 3 -

11. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalahpelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetapdan tidak teratur.

12. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atauperusahaan nasional yang khusus didirikan untukmelakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atauterminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum.

13. Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (owner’srepresentative) adalah badan usaha atau peroranganwarga negara Indonesia atau perorangan warga negaraasing yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asingdi luar negeri untuk mewakili kepentinganadministrasinya di Indonesia.

14. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yangbergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan kekapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring,cargodoring, dan receiving/delivery.

15. Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang darikapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barangdari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampaidengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakanderek kapal atau derek darat.

16. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang daritali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut daridermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atausebaliknya.

17. Receiving/delivery adalah pekerjaan memindahkan barangdari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapanganpenumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di ataskendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atausebaliknya.

18. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding)adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semuakegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengirimandan penerimaan barang melalui angkutan darat, keretaapi, laut, dan/atau udara.

19. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatanusaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barangdari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal kekapal di perairan pelabuhan.

20. Usaha . . .


- 4 -

20. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau PeralatanJasa Terkait dengan Angkutan Laut adalah kegiatan usahauntuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutanlaut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan lautdan/atau alat apung untuk pelayanan kapal.

21. Usaha Tally Mandiri adalah kegiatan usaha jasamenghitung, mengukur, menimbang, dan membuatcatatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilikmuatan dan/atau pengangkut.

22. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yangmeliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, danperbaikan peti kemas.

23. Usaha Pengelolaan Kapal (ship management) adalahkegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapalmeliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan sukucadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasikelaiklautan kapal.

24. Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (shipbroker) adalah kegiatan usaha perantara jual beli kapal(sale and purchase) dan/atau sewa menyewa kapal(chartering).

25. Usaha Keagenan Awak Kapal (ship manning agency)adalahusaha jasa keagenan awak kapal yang meliputi rekruitmendan penempatan di kapal sesuai kualifikasi.

26. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha jasa untukmengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan lautasing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasionalselama berada di Indonesia.

27. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (ship repairing andmaintenance) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikankapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisimengapung.

28. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternakyang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

29. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaanangkutan laut berbadan hukum Indonesia yangmelakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayahperairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan diluar negeri.

30. Perusahaan . . .


- 5 -

30. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaanangkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnyamelakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhanatau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagiperdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luarnegeri.

31. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintahadalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

32. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pelayaran.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kegiatanangkutan laut, angkutan sungai dan danau, angkutanpenyeberangan, angkutan di perairan untuk daerah masihtertinggal dan/atau wilayah terpencil, kegiatan jasa terkaitdengan angkutan di perairan, perizinan, penarifan, kewajibandan tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barangkhusus dan barang berbahaya, pemberdayaan industriangkutan di perairan, sistem informasi angkutan di perairan,dan sanksi administratif.

BAB II

ANGKUTAN LAUT

Bagian KesatuUmum

Pasal 3

Angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiriatas:a. angkutan laut dalam negeri;b. angkutan laut luar negeri;c. angkutan laut khusus; dand. angkutan laut pelayaran-rakyat.

Bagian Kedua . . .


- 6 -

Bagian KeduaAngkutan Laut Dalam Negeri

Paragraf 1Umum

Pasal 4

Angkutan laut dalam negeri meliputi kegiatan:a. trayek angkutan laut dalam negeri;b. pengoperasian kapal pada jaringan trayek; danc. keagenan kapal angkutan laut dalam negeri.

Pasal 5

(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan olehperusahaan angkutan laut nasional denganmenggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawakioleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengangkutdan/atau memindahkan penumpang dan/atau barangantarpelabuhan laut serta kegiatan lainnya yangmenggunakan kapal di wilayah perairan Indonesia.

(3) Kegiatan lainnya yang menggunakan kapal sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilarang dilakukan oleh kapalasing.

(4) Kapal asing yang melakukan kegiatan lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi tidakdiberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Paragraf 2Kegiatan Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 6

(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilaksanakandengan trayek tetap dan teratur serta dapat dilengkapidengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2) Kegiatan . . .


- 7 -

(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayanitrayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam jaringan trayek.

(3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayanitrayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus memenuhi kriteria:a. menyinggahi beberapa pelabuhan secara tetap dan

teratur dengan berjadwal; danb. kapal yang dioperasikan merupakan kapal

penumpang, kapal petikemas, kapal barang umum,atau kapal Ro-Ro dengan pola trayek untuk masing-masing jenis kapal.

(4) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalamnegeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusundengan memperhatikan:a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan

pariwisata;b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;c. rencana umum tata ruang;d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dane. perwujudan Wawasan Nusantara.

Pasal 7

(1) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratursebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukanbersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, danasosiasi perusahaan angkutan laut nasional denganmemperhatikan masukan asosiasi pengguna jasaangkutan laut.

(2) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratursebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikanoleh Menteri.

(3) Jaringan trayek tetap dan teratur disusun berdasarkanrencana trayek tetap dan teratur yang disampaikan olehperusahaan angkutan laut nasional kepada Menteri danusulan trayek dari Pemerintah, pemerintah daerah, danasosiasi perusahaan angkutan laut nasional.

(4) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalamnegeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkanoleh Menteri.

(5) Jaringan . . .


- 8 -

(5) Jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta jaringantrayek dan diumumkan oleh Menteri pada forumkoordinasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK)atau media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 8

(1) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilakukan perubahanberdasarkan usulan dari Pemerintah, pemerintah daerah,dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional denganmenambah 1 (satu) atau lebih trayek baru.

(2) Penambahan trayek tetap dan teratur baru sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmemperhatikan:a. adanya potensi kebutuhan jasa angkutan laut

dengan perkiraan faktor muatan yang layak danberkesinambungan; dan

b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai ataulokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkarmuat barang dan naik/turun penumpang yang dapatmenjamin keselamatan pelayaran.

Pasal 9

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akanmengoperasikan kapal pada trayek yang belumditetapkan dalam jaringan trayek sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (4) harus memberitahukan rencanatrayek tetap dan teratur kepada Menteri.

(2) Rencana trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksudpada ayat (1) yang belum ditetapkan dalam jaringantrayek dihimpun oleh Menteri sebagai bahan penyusunanjaringan trayek.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan jaringantrayek angkutan laut dalam negeri diatur dengan PeraturanMenteri.

Paragraf 3 . . .


- 9 -

Paragraf 3Kegiatan Pengoperasian Kapal Pada Jaringan Trayek

Pasal 11

(1) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap danteratur dilakukan oleh perusahaan angkutan lautnasional dengan mempertimbangkan:a. kelaiklautan kapal;b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan

diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraanIndonesia;

c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi;

dane. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.

(2) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib:a. melaporkan pengoperasian kapalnya pada trayek

tetap dan teratur kepada Menteri;b. mengumumkan jadwal kedatangan serta

keberangkatan kapalnya kepada masyarakat; danc. mengumumkan tarif, untuk kapal penumpang.

(3) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus melayani kegiatanangkutan laut pada trayek dimaksud untuk waktupaling sedikit 6 (enam) bulan.

Pasal 12

(1) Dalam keadaan tertentu, perusahaan angkutan lautnasional yang telah mengoperasikan kapalnya padatrayek tetap dan teratur dapat melakukan penyimpangantrayek berupa:a. omisi; danb. deviasi.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan ketentuan:a. omisi dilakukan apabila:

1. kapal telah bermuatan penuh dari pelabuhansebelumnya dalam suatu trayek yangbersangkutan;

2. tidak tersedia muatan di pelabuhan berikutnya;atau

3. kondisi . . .


- 10 -

3. kondisi cuaca buruk pada pelabuhan tujuanberikutnya;

b. deviasi dilakukan apabila kapal yang dioperasikanpada trayek yang telah ditetapkan digunakan untukmengangkut kepentingan yang ditugaskan olehnegara.

Pasal 13

(1) Selain melakukan penyimpangan trayek sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) perusahaan angkutanlaut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya padatrayek tetap dan teratur dapat melakukan penggantiankapal atau substitusi.

(2) Penggantian kapal atau substitusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:a. kapal mengalami kerusakan permanen;b. kapal sedang dalam perbaikan atau docking; atauc. kapal tidak sesuai dengan kondisi muatan.

Pasal 14

Penyimpangan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12dan penggantian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 wajib dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 15

Terhadap perusahaan angkutan laut nasional yangmengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratursebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diberikaninsentif.

Pasal 16

(1) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidakteratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

(2) Perusahaan angkutan laut nasional yangmengoperasikan kapal pada trayek tidak tetap dan tidakteratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmelaporkan kepada Menteri.

(3) Laporan . . .


- 11 -

(3) Laporan pengoperasian kapal pada trayek tidak tetapdan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 17

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yangmengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dantidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1) hanya dapat mengangkut muatan:a. barang curah kering dan curah cair;b. barang yang sejenis; atauc. barang yang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan

tertentu.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku untuk perusahaan pelayaran-rakyat yangmengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dantidak teratur.

Pasal 18

Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian pengangkutan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoperasiankapal pada trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetapdan tidak teratur angkutan laut dalam negeri diatur denganPeraturan Menteri.

Paragraf 4Kegiatan Keagenan Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 20

(1) Kapal angkutan laut dalam negeri yang dioperasikan olehperusahaan angkutan laut nasional hanya dapat diagenioleh perusahaan angkutan laut nasional atauperusahaan nasional keagenan kapal.

(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan angkutan lautnasional atau perusahaan nasional keagenan kapal disuatu pelabuhan, perusahaan angkutan laut nasionaldapat menunjuk perusahaan pelayaran-rakyat sebagaiagen.

Pasal 21 . . .


- 12 -

Pasal 21

Apabila di suatu pelabuhan atau terminal khusus tidakterdapat badan usaha yang dapat ditunjuk sebagai agen,Nakhoda kapal dapat langsung menghubungi instansi yangterkait untuk menyelesaikan segala urusan dan kepentingankapalnya selama berada di pelabuhan atau terminal khusus.

Bagian KetigaAngkutan Laut Luar Negeri

Paragraf 1Umum

Pasal 22

Angkutan laut luar negeri meliputi kegiatan:a. trayek angkutan laut luar negeri;b. angkutan laut lintas batas;c. keagenan umum kapal angkutan laut asing; dand. perwakilan perusahaan angkutan laut asing.

Pasal 23

(1) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukanoleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atauperusahaan angkutan laut asing dengan menggunakankapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing.

(2) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negerisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari:a. pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi

perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri;atau

b. pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminalkhusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

(3) Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukankegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atauterminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luarnegeri.

(4) Perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksudpada ayat (3) wajib menunjuk perusahaan nasionalsebagai agen umum.

(5) Perusahaan . . .


- 13 -

(5) Perusahaan angkutan laut asing dilarang melakukankegiatan angkutan laut antarpulau atau antarpelabuhandi wilayah perairan Indonesia.

(6) Perusahaan angkutan laut asing yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat(5) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan dipelabuhan atau terminal khusus.

Pasal 24

(1) Kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeridapat melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminalkhusus dalam negeri yang belum ditetapkan sebagaipelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagiperdagangan luar negeri dengan ketentuan wajib:a. menyinggahi pelabuhan atau terminal khusus

terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeriuntuk melapor (check point) kepada petugas bea dancukai, imigrasi, dan karantina; atau

b. mendatangkan petugas bea dan cukai, imigrasi, dankarantina dari pelabuhan atau terminal khususterdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

(2) Kapal yang melakukan angkutan laut luar negeri yangmelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhanatau terminal khusus.

Pasal 25

(1) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negerisebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)dilaksanakan agar perusahaan angkutan laut nasionalmemperoleh pangsa muatan yang wajar sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkutan barang impor milik Pemerintah dan/ataupemerintah daerah harus menggunakan kapalberbendera Indonesia yang dioperasikan olehperusahaan angkutan laut nasional.

(3) Dalam hal jumlah dan kapasitas ruang kapal berbenderaIndonesia untuk melayani kegiatan angkutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia,perusahaan angkutan laut nasional dapat menggunakankapal asing.

Paragraf 2 . . .


- 14 -

Paragraf 2Kegiatan Trayek Angkutan Laut Luar Negeri

Pasal 26

(1) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negerisebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapatdilakukan dengan trayek tetap dan teratur serta trayektidak tetap dan tidak teratur.

(2) Penentuan trayek angkutan laut dari dan ke luar negerisecara tetap dan teratur serta tidak tetap dan tidakteratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atauperusahaan angkutan laut asing.

(3) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atauperusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikankapalnya dari dan ke pelabuhan atau terminal khususyang terbuka untuk perdagangan luar negeri secaratetap dan teratur, wajib menyampaikan pemberitahuantertulis mengenai rencana pengoperasian kapal danrealisasi kapal yang telah dioperasikan secara tetap danteratur kepada Menteri dengan melampirkan:a. nama kapal yang melayani trayek tetap dan teratur;b. nama pelabuhan yang akan disinggahi dengan jadwal

tetap dan teratur dalam jangka waktu paling sedikit 6(enam) bulan sesuai jadwal pelayaran; dan

c. realisasi pengoperasian kapal paling sedikit 6 (enam)bulan sesuai jadwal pelayaran.

(4) Pemberitahuan tertulis oleh perusahaan angkutan lautasing yang mengoperasikan kapalnya dari dan kepelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untukperdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud padaayat (3) wajib dilakukan melalui agen umum di Indonesiayang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing.

(5) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atauperusahaan angkutan laut asing yang tidakmelaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksudpada ayat (3), kapal yang dioperasikan dikenai sanksitidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminalkhusus.



- 15 -

(6) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atauperusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikankapalnya untuk kegiatan angkutan laut luar negeridalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3),apabila tidak dilayari pada trayek dimaksud akandiperlakukan sebagai kapal dengan trayek tidak tetapdan tidak teratur.

Pasal 27

(1) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atauperusahaan angkutan laut asing wajib menyampaikanpemberitahuan secara tertulis setiap rencana kegiatankapal yang akan dioperasikan dan realisasi kegiatankapal yang telah dioperasikan untuk kegiatan angkutanlaut luar negeri secara tidak tetap dan tidak teraturkepada Menteri.

(2) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atauperusahaan angkutan laut asing yang tidakmelaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksudpada ayat (1), kapal yang dioperasikan dikenai sanksitidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminalkhusus.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan kapalpada trayek angkutan laut luar negeri diatur denganPeraturan Menteri.

Paragraf 3Kegiatan Angkutan Laut Lintas Batas

Pasal 29

(1) Untuk memperlancar operasional kapal dan kepentinganperdagangan dengan negara tetangga dapat ditetapkantrayek angkutan laut lintas batas.

(2) Trayek angkutan laut lintas batas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteriberdasarkan:a. usulan kelompok kerja sama sub-regional; danb. jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 (seratus

lima puluh) mil laut.

(3) Penempatan . . .


- 16 -

(3) Penempatan kapal pada trayek angkutan laut lintasbatas dilakukan oleh:a. perusahaan angkutan laut nasional dengan

menggunakan kapal berukuran paling besar GT 175(seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); dan

b. perusahaan pelayaran-rakyat.

Paragraf 4Kegiatan Keagenan Umum Kapal Angkutan Laut Asing

Pasal 30

(1) Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukankegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atauterminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luarnegeri dan wajib menunjuk perusahaan nasional sebagaiagen umum.

(2) Agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan oleh:a. perusahaan nasional keagenan kapal; ataub. perusahaan angkutan laut nasional.

(3) Perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaanangkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agenumum yang tidak memiliki kantor cabang di pelabuhanatau terminal khusus yang terbuka bagi perdaganganluar negeri, dapat menunjuk perusahaan nasionalkeagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasionalyang berada di pelabuhan atau terminal khusus yangterbuka bagi perdagangan luar negeri sebagai sub agen.

(4) Sub agen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menguruskepentingan kapal asing yang diageni oleh perusahaannasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan lautnasional selama berada di pelabuhan atau terminalkhusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

(5) Perusahaan angkutan laut asing yang tidakmelaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksudpada ayat (1), kapal yang dioperasikan dikenai sanksitidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminalkhusus.

Pasal 31 . . .


- 17 -

Pasal 31

Perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaanangkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umumdilarang menggunakan ruang kapal asing yang diageninya,baik sebagian maupun keseluruhan, untuk mengangkutmuatan dalam negeri.

Pasal 32

(1) Perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaanangkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agenumum, wajib melaporkan secara tertulis mengenairencana kedatangan kapal asing yang diageninya kepadaMenteri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingsedikit memuat:a. nama kapal;b. nama pelabuhan yang akan disinggahi;c. surat penunjukan keagenan umum;d. waktu kedatangan dan keberangkatan kapal;e. rencana dan volume bongkar muat; danf. daftar awak kapal (crew list).

(3) Perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaanangkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agenumum yang tidak melaksanakan kewajibannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal yangdiageninya dikenai sanksi tidak mendapatkan pelayanandi pelabuhan atau terminal khusus.

Pasal 33

Kapal asing milik negara sahabat, kapal pesiar asing milikpribadi, atau badan internasional lain dapat menunjuk ataumeminta bantuan kedutaan besar negara yang bersangkutanatau perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaanangkutan laut nasional untuk mengurus kepentingankapalnya selama berada di perairan Indonesia.

Pasal 34 . . .


- 18 -

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencanakedatangan kapal asing yang diageni oleh perusahaannasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan lautnasional diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing

Pasal 35

(1) Perusahaan angkutan laut asing yang melakukankegiatan angkutan laut ke atau dari pelabuhan atauterminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luarnegeri secara berkesinambungan dapat menunjukperwakilannya di Indonesia.

(2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberbentuk:a. badan hukum Indonesia;b. perorangan warga negara Indonesia; atauc. perorangan warga negara asing.

(3) Penunjukan perwakilan perusahaan angkutan laut asingsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhipersyaratan:a. memiliki surat penunjukan sebagai perwakilan

perusahaan angkutan laut asing yang diketahuiKedutaan Besar Republik Indonesia atau KonsulatRepublik Indonesia di negara bersangkutan bagiwarga negara asing;

b. memiliki kartu izin tinggal sementara dari instansiterkait bagi warga negara asing;

c. memiliki izin kerja dari instansi terkait bagi warganegara asing;

d. melampirkan pas photo terbaru bagi perorangan;e. melampirkan daftar riwayat hidup dari perorangan

yang ditunjuk sebagai perwakilan; danf. memiliki surat keterangan domisili dari instansi yang

berwenang.

(4) Perwakilan . . .


- 19 -

(4) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:a. pemantauan atas kapal perusahaannya selama

beroperasi atau melakukan kegiatan di perairandan/atau di pelabuhan Indonesia;

b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yangdiberikan oleh perusahaan angkutan laut asingterhadap agen umumnya dalam melayani kapalnya diperairan dan/atau di pelabuhan atau terminalkhusus; dan

c. memberikan saran kepada agen umumnya.

Pasal 36

(1) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang telahmemenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 ayat (3) wajib didaftarkan olehperusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaanangkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agenumum perusahaan angkutan laut asing kepada Menteri.

(2) Terhadap perwakilan perusahaan angkutan laut asingyang telah memenuhi semua persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Menteri menerbitkanCertificate of Owner’s Representative.

(3) Certificate of Owner’s Representative sebagaimanadimaksud pada ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun dan dapatdiperpanjang.

(4) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing di Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarangmelakukan kegiatan keagenan kapal, booking muatan,dan kegiatan pencarian muatan.

Pasal 37

(1) Perusahaan angkutan laut nasional wajib menyampaikanpemberitahuan setiap kegiatan kapal berbenderaIndonesia yang dioperasikan di luar negeri pada periodetertentu kepada Menteri.

(2) Pengoperasian kapal berbendera Indonesia sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari potensiarmada nasional.

Pasal 38 . . .


- 20 -

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukanperwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur denganPeraturan Menteri.

Bagian KeempatAngkutan Laut Khusus

Pasal 39

(1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badanusaha untuk menunjang usaha pokok untukkepentingan sendiri dengan menggunakan kapalberbendera Indonesia yang memenuhi persyaratankelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapalberkewarganegaraan Indonesia.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan badan hukum Indonesia yang melakukankegiatan usaha pokok di bidang:a. industri;b. kehutanan;c. pariwisata;d. pertambangan;e. pertanian;f. perikanan;g. salvage dan pekerjaan bawah air;h. pengerukan;i. jasa konstruksi; danj. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan

penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.

Pasal 40

(1) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan sesuai dengan jeniskegiatan usaha pokoknya.

(2) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pengoperasiankapalnya kepada Menteri.

(3) Pelaksana . . .


- 21 -

(3) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang tidakmenyampaikan laporan pengoperasian kapalnyasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksitidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminalkhusus.

Pasal 41

(1) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilarang mengangkutmuatan atau barang milik pihak lain dan/ataumengangkut muatan atau barang umum, kecuali dalamkeadaan tertentu berdasarkan izin dari Menteri.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:a. tidak tersedianya kapal; danb. belum adanya perusahaan angkutan laut nasional

yang mampu melayani sebagian atau seluruhpermintaan jasa angkutan laut yang ada.

(3) Izin penggunaan kapal angkutan laut khusussebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementarasampai dengan:a. tersedianya kapal; danb. adanya perusahaan angkutan laut nasional yang

mampu melayani sebagian atau seluruh permintaanjasa angkutan laut yang ada.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporanpengoperasian kapal oleh pelaksana kegiatan angkutan lautkhusus dan tata cara penerbitan izin penggunaan angkutanlaut khusus mengangkut muatan atau barang umum diaturdengan Peraturan Menteri.

Pasal 43

(1) Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukankegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan atauterminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luarnegeri, wajib menunjuk perusahaan angkutan lautnasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusussebagai agen umum.

(2) Pelaksana . . .


- 22 -

(2) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapatmenjadi agen umum bagi kapal yang melakukan kegiatanyang sejenis dengan usaha pokoknya.

(3) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakankapal yang mengangkut bahan baku, peralatan produksi,dan/atau hasil produksi untuk kepentingan sendiridalam menunjang usaha pokoknya.

(4) Dalam hal pelaksana kegiatan angkutan laut asing tidakmelaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksudpada ayat (1), kapal yang dioperasikan dikenai sanksitidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminalkhusus.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukankeagenan angkutan laut khusus diatur dengan PeraturanMenteri.

Bagian KelimaAngkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Pasal 45

(1) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilakukan olehorang perseorangan warga negara Indonesia atau badanusaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesiayang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sertadiawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Penggunaan kapal angkutan laut pelayaran-rakyatberbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:a. kapal layar (KL) tradisional yang digerakkan

sepenuhnya oleh tenaga angin;b. kapal layar motor (KLM) berukuran tertentu dengan

tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan; atauc. kapal motor (KM) dengan ukuran tertentu.

Pasal 46 . . .


- 23 -

Pasal 46

Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) termasuk di dalamnyakegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapallaut, yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupunsecara bersama-sama.

Pasal 47

(1) Menteri melakukan pembinaan angkutan laut pelayaran-rakyat agar kehidupan usaha dan peranan pentingangkutan laut pelayaran-rakyat tetap terpelihara sebagaibagian dari potensi angkutan laut nasional yangmerupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.

(2) Pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyatdilaksanakan untuk:a. meningkatkan pelayanan ke daerah pedalaman

dan/atau perairan yang memiliki alur dengankedalaman terbatas termasuk sungai dan danau;

b. meningkatkan kemampuannya sebagai lapanganusaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja;dan

c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dankewiraswastaan dalam bidang usaha angkutan lautnasional.

(3) Pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyatsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:a. peningkatan keterampilan sumber daya manusia bagi

pengusaha dan awak kapal di bidang nautis, teknis,radio, serta pengetahuan kepelautan melaluipendidikan/pelatihan kepelautan yangdiselenggarakan termasuk di pelabuhan sentrapelayaran-rakyat;

b. peningkatan keterampilan manajemen bagiperusahaan berupa pendidikan di bidangketatalaksanaan pelayaran niaga tingkat dasar dipelabuhan sentra pelayaran-rakyat;

c. penetapan standarisasi bentuk, ukuran, konstruksi,dan tipe kapal disesuaikan dengan daerah dan/ataurute pelayaran yang memiliki alur dengan kedalamanterbatas termasuk sungai dan danau yang dapatdipertanggungjawabkan baik dari segi ekonomimaupun dari segi kelaiklautan kapalnya; dan

d. kemudahan . . .


- 24 -

d. kemudahan dalam hal pendirian usaha, operasional,dan penyiapan fasilitas pelabuhan serta keringanantarif jasa kepelabuhanan.

Pasal 48

(1) Armada angkutan laut pelayaran-rakyat dapatdioperasikan pada jaringan trayek angkutan dalam negeridan trayek lintas batas, baik dengan trayek tetap danteratur maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat yangmenggunakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal45 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan trayektidak tetap dan tidak teratur.

(3) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat yangmenggunakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal45 ayat (2) huruf c dilakukan dengan trayek tetap danteratur.

Pasal 49

Perusahaan pelayaran-rakyat dalam melakukan kegiatanangkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratursebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dapatmengangkut muatan:a. barang umum;b. barang curah kering dan/atau curah cair; dan/atauc. barang yang sejenis, dalam jumlah tertentu, sesuai

dengan kondisi kapal pelayaran-rakyat.

Pasal 50

(1) Keagenan kapal perusahaan pelayaran-rakyat hanyadapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran-rakyat.

(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan pelayaran-rakyatdi suatu pelabuhan, perusahaan pelayaran-rakyat dapatmenunjuk perusahaan nasional keagenan kapal atauperusahaan angkutan laut nasional.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan lautpelayaran-rakyat diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III . . .


- 25 -

BAB III

ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian KesatuUmum

Pasal 52

(1) Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 meliputi kegiatan:a. angkutan sungai dan danau di dalam negeri;b. angkutan sungai dan danau antara negara Republik

Indonesia dengan negara tetangga; danc. angkutan sungai dan danau untuk kepentingan

sendiri.

(2) Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan olehorang perseorangan warga negara Indonesia atau badanusaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesiayang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sertadiawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(3) Kegiatan angkutan sungai dan danau sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilarang dilakukan di laut,kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetapmemenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Bagian KeduaKegiatan Angkutan Sungai dan Danau di Dalam Negeri

Pasal 53

(1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negerisebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf adiselenggarakan dengan menggunakan:a. trayek tetap dan teratur; danb. trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2) Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeriyang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringantrayek.

(3) Jaringan . . .


- 26 -

(3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan oleh:a. Menteri, untuk trayek antarprovinsi;b. gubernur, untuk trayek antarkabupaten/kota dalam

provinsi; danc. bupati/walikota, untuk trayek dalam

kabupaten/kota.

(4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengankewenangannya dalam menetapkan jaringan trayeksebagaimana dimaksud pada ayat (3) harusmempertimbangkan:a. pengembangan wilayah potensi angkutan; danb. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi.

(5) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danausebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelahmemenuhi persyaratan:a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;b. adanya kebutuhan angkutan;c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai

dan danau;d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan

spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhanpada trayek yang akan dilayani; dan

e. potensi perekonomian daerah.

(6) Jaringan trayek angkutan sungai dan danau di dalamnegeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untukseluruh wilayah Republik Indonesia, digambarkan dalampeta jaringan dan diumumkan oleh Menteri.

Pasal 54

(1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53ayat (2) berfungsi untuk menghubungkan simpul:a. antarpelabuhan sungai;b. antarpelabuhan sungai dengan pelabuhan laut yang

berada dalam satu alur-pelayaran; atauc. antarpelabuhan danau.

(2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. trayek utama; danb. trayek cabang.

(3) Trayek . . .


- 27 -

(3) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a menghubungkan antarpelabuhan sungai danantarpelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusatpenyebaran.

(4) Trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b menghubungkan antarpelabuhan sungai danantarpelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusatpenyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusatpenyebaran atau antarpelabuhan sungai danantarpelabuhan danau yang bukan berfungsi sebagaipusat penyebaran.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan trayekangkutan sungai dan danau di dalam negeri diatur denganPeraturan Menteri.

Bagian KetigaKegiatan Angkutan Sungai dan Danau Antara Negara Republik Indonesia

dan Negara Tetangga

Pasal 56

(1) Kegiatan angkutan sungai dan danau antara negaraRepublik Indonesia dan negara tetangga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilakukanberdasarkan perjanjian antara Pemerintah RepublikIndonesia dan pemerintah negara tetangga yangbersangkutan.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan ketentuan:a. adanya kebutuhan angkutan sungai dan danau dari

negara Republik Indonesia ke negara tetangga atausebaliknya; dan

b. tersedianya fasilitas pelabuhan sungai dan danauyang terletak berdekatan dengan batas wilayahnegara Republik Indonesia dengan negara tetangga.

(3) Angkutan sungai dan danau yang dilakukan antara 2(dua) negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyadapat dilakukan oleh kapal berbendera Indonesiadan/atau kapal berbendera negara yang bersangkutan.

Bagian Keempat . . .


- 28 -

Bagian KeempatKegiatan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 57

Kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingansendiri dapat dilakukan oleh orang perseorangan warganegara Indonesia atau badan usaha untuk menunjang usahapokoknya.

Pasal 58

(1) Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untukkepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal57 wajib melaporkan pengoperasian kapalnya kepadabupati/walikota sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.

(2) Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untukkepentingan sendiri yang tidak menyampaikan laporanpengoperasian kapalnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan dipelabuhan sungai dan danau.

Pasal 59

(1) Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untukkepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal58 ayat (2) dilarang mengangkut muatan atau barangmilik pihak lain dan/atau mengangkut muatan ataubarang umum, kecuali dalam keadaan tertentuberdasarkan izin dari bupati/walikota.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:a. tidak tersedianya kapal; danb. belum adanya perusahaan angkutan sungai dan

danau yang mampu melayani sebagian atau seluruhpermintaan jasa angkutan sungai dan danau yangada.

(3) Izin penggunaan kapal angkutan sungai dan danauuntuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud padaayat (1) bersifat sementara sampai dengan:a. tersedianya kapal; danb. adanya perusahaan angkutan sungai dan danau

yang mampu melayani sebagian atau seluruhpermintaan jasa angkutan sungai dan danau yangada.

Pasal 60 . . .


- 29 -

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izinkegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentinganumum diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 61

(1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yangberfungsi sebagai jembatan yang menghubungkanjaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yangdipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpangdan kendaraan beserta muatannya.

(2) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badanusaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesiayang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sertadiawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberanganwajib:a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan

persyaratan pelayanan minimal angkutanpenyeberangan;

b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitaspelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutanpenyeberangan atau terminal penyeberangan padalintas yang dilayani;

c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yangmemenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukanuntuk kapal penyeberangan;

d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapalmaupun penumpang dan kendaraan besertamuatannya;

e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapalyang ditempatkan pada bagian samping kiri dankanan kapal; dan

f. mencantumkan . . .


- 30 -

f. mencantumkan informasi atau petunjuk yangdiperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesiadan bahasa Inggris.

(4) Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:a. angkutan penyeberangan di dalam negeri; danb. angkutan penyeberangan antara negara Republik

Indonesia dan negara tetangga.

Bagian KeduaKegiatan Angkutan Penyeberangan di Dalam Negeri

Pasal 62

(1) Kegiatan angkutan penyeberangan di dalam negerisebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf adilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap danteratur dalam lintas penyeberangan.

(2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh:a. Menteri, untuk lintas penyeberangan antarprovinsi;b. gubernur, untuk lintas penyeberangan

antarkabupaten/kota; danc. bupati/walikota, untuk lintas penyeberangan dalam

kabupaten/kota.

(3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengankewenangannya dalam menetapkan lintas penyeberangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusmempertimbangkan:a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur

kereta api yang dipisahkan oleh perairan;b. fungsi sebagai jembatan;c. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan

untuk melayani angkutan penyeberangan, antarapelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutanpenyeberangan dan terminal penyeberangan, danantara dua terminal penyeberangan dengan jaraktertentu;

d. tidak mengangkut barang yang diturunkan darikendaraan pengangkutnya;

e. rencana tata ruang wilayah; danf. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat

mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra-dan antarmoda.

(4) Penetapan . . .


- 31 -

(4) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbang-kan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harusmemenuhi persyaratan:a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;b. adanya kebutuhan angkutan;c. rencana dan/atau ketersediaan terminal

penyeberangan atau pelabuhan;d. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi

teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintasyang akan dilayani; dan

e. potensi perekonomian daerah.

(5) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), untuk seluruh wilayah Republik Indonesia,digambarkan dalam peta lintas penyeberangan dandiumumkan oleh Menteri.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lintaspenyeberangan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian KetigaKegiatan Angkutan Penyeberangan Antara

Negara Republik Indonesia dan Negara Tetangga

Pasal 64

(1) Kegiatan angkutan penyeberangan antara negaraRepublik Indonesia dan negara tetangga dilakukanberdasarkan perjanjian antara Pemerintah RepublikIndonesia dan pemerintah negara tetangga yangbersangkutan.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan ketentuan:a. adanya kebutuhan angkutan penyeberangan dari

negara Republik Indonesia ke negara tetangga atausebaliknya; dan

b. tersedianya fasilitas pelabuhan laut yang digunakanuntuk melayani angkutan penyeberangan yangterletak berdekatan dengan batas wilayah negaraRepublik Indonesia dengan negara tetangga.

(3) Angkutan . . .


- 32 -

(3) Angkutan penyeberangan yang dilakukan antara 2 (dua)negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatdilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan/ataukapal berbendera negara tetangga yang bersangkutan.

Bagian KeempatPenempatan Kapal

Pasal 65

Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada lintaspenyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan:a. adanya kebutuhan angkutan penyeberangan; danb. tersedianya fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk

melayani angkutan penyeberangan/terminalpenyeberangan.

Pasal 66

(1) Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada setiaplintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 65 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:a. spesifikasi teknis lintas;b. spesifikasi teknis kapal;c. persyaratan pelayanan minimal angkutan

penyeberangan;d. fasilitas pelabuhan laut yang digunakan untuk

melayani angkutan penyeberangan atau terminalpenyeberangan; dan

e. keseimbangan antara kebutuhan penyedia danpengguna jasa angkutan.

(2) Spesifikasi teknis lintas penyeberangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:a. kondisi lintasan;b. perkiraan kapasitas lintas;c. kemampuan pelayanan alur; dand. spesifikasi teknis terminal penyeberangan atau

pelabuhan laut yang digunakan untuk melayaniangkutan penyeberangan.

(3) Spesifikasi teknis kapal sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b meliputi:a. ukuran kapal;b. pintu rampa;c. kecepatan kapal; dand. mesin bantu sandar.

(4) Persyaratan . . .


- 33 -

(4) Persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:a. persyaratan usaha; danb. persyaratan pelayanan.

(5) Fasilitas pelabuhan laut yang digunakan untuk melayaniangkutan penyeberangan atau terminal penyeberangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d palingsedikit meliputi:a. jumlah dan jenis fasilitas sandar kapal;b. kolam pelabuhan; danc. fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan.

(6) Keseimbangan antara kebutuhan penyedia danpengguna jasa angkutan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf e merupakan keseimbangan antarapermintaan jasa angkutan dengan sarana angkutan yangtersedia.

Pasal 67

(1) Untuk penambahan kapasitas angkut pada setiap lintaspenyeberangan, penempatan kapal dilakukan denganmempertimbangkan:a. faktor muat rata-rata kapal pada lintas

penyeberangan mencapai paling sedikit 65% (enampuluh lima per seratus) dalam jangka waktu 1 (satu)tahun;

b. kapal yang ditempatkan tidak dapat memenuhijumlah muatan yang ada;

c. jumlah kapal yang beroperasi kurang dari jumlahkapal yang diizinkan melayani lintas yangbersangkutan;

d. kapasitas prasarana dan fasilitas pelabuhan laut yangdigunakan untuk melayani angkutan penyeberanganatau terminal penyeberangan yang tersedia; dan/atau

e. tingkat kemampuan pelayanan alur.

(2) Penambahan kapasitas angkut sebagaimana dimaksudpada ayat (1) di setiap lintas penyeberangan dilakukandengan meningkatkan jumlah frekuensi pelayanan kapal.

(3) Dalam hal frekuensi pelayanan kapal sebagaimanadimaksud pada ayat (2) sudah optimal, dapat dilakukan:a. penambahan jumlah kapal; ataub. penggantian kapal dengan ukuran yang lebih besar.

(4) Penambahan . . .


- 34 -

(4) Penambahan kapasitas angkut kapal pada setiap lintaspenyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus memperhatikan faktor muat rata-rata paling sedikit50% (lima puluh per seratus) per tahun dengan tidakmenambah waktu sandar dan waktu layar dari masing-masing kapal.

Pasal 68

(1) Setiap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan evaluasi secaraberkala.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diumumkan oleh Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melaluimedia cetak dan/atau elektronik.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberianpersetujuan penempatan kapal pada lintas penyeberangandiatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

ANGKUTAN DI PERAIRAN UNTUK DAERAH MASIH TERTINGGALDAN/ATAU WILAYAH TERPENCIL

Bagian KesatuUmum

Pasal 70

(1) Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggaldan/atau wilayah terpencil dilaksanakan oleh Menteri,gubernur, dan/atau bupati/walikota.

(2) Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis danpenugasan.

(3) Kegiatan pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksanakegiatan yang bergerak di bidang:a. angkutan laut;b. angkutan sungai dan danau; atauc. angkutan penyeberangan.

Bagian Kedua . . .


- 35 -

Bagian KeduaPelayaran-Perintis

Pasal 71

(1) Kegiatan pelayaran-perintis dilakukan untuk:a. menghubungkan daerah yang masih tertinggal

dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembangdengan daerah yang sudah berkembang atau maju;

b. menghubungkan daerah yang moda transportasilainnya belum memadai; dan

c. menghubungkan daerah yang secara komersial belummenguntungkan untuk dilayani oleh pelaksanakegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau,atau angkutan penyeberangan.

(2) Kegiatan pelayaran-perintis yang dilakukan di daerahyang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencilsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukanberdasarkan kriteria:a. belum dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan

laut, angkutan sungai dan danau atau angkutanpenyeberangan yang beroperasi secara tetap danteratur;

b. secara komersial belum menguntungkan; atauc. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih

rendah.

Pasal 72

(1) Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal71 ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatanangkutan laut, angkutan sungai dan danau, atauangkutan penyeberangan dengan biaya yang disediakanoleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/ataupemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan subsidi sebesar selisih biaya pengoperasiankapal pelayaran-perintis yang dikeluarkan olehperusahaan angkutan laut nasional, perusahaanangkutan sungai dan danau, atau perusahaan angkutanpenyeberangan dengan pendapatan dan/ataupenghasilan uang tambang barang dan penumpang padasuatu trayek tertentu.

(3) Pelayaran . . .


- 36 -

(3) Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan dengan cara kontrak jangka panjangdengan perusahaan angkutan di perairan menggunakankapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratankelaiklautan kapal yang diawaki oleh awak kapalberkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 73

Penyelenggaraan pelayaran-perintis dilaksanakan secaraterpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatanpembangunan wilayah.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaankegiatan pelayaran-perintis diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian KetigaPenugasan

Pasal 75

(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat(2) dilakukan untuk:a. menjamin kesinambungan pelayanan angkutan di

perairan;b. membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

angkutan di perairan; danc. memperlancar arus mobilisasi penumpang dan

barang.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan kepada perusahaan angkutan laut nasionaldengan mendapatkan kompensasi dari Pemerintahdan/atau pemerintah daerah sebesar selisih antara biayaproduksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/ataupemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkanoleh:a. Menteri, untuk tarif penumpang kelas ekonomi:

1. angkutan laut;2. angkutan sungai dan danau antarprovinsi dan

antarnegara; dan

3. angkutan . . .


- 37 -

3. angkutan penyeberangan antarprovinsi danantarnegara;

b. gubernur, untuk tarif penumpang kelas ekonomi:1. angkutan sungai dan danau antarkabupaten/kota

dalam satu provinsi; dan2. angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota

dalam satu provinsi;c. bupati/walikota, untuk tarif penumpang kelas

ekonomi:1. angkutan sungai dan danau dalam

kabupaten/kota; dan2. angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota.

(4) Dalam hal penugasan untuk angkutan sungai dan danauserta angkutan penyeberangan, pelaksanaannyadiberikan kepada perusahaan angkutan di perairan yangmemiliki izin usaha di bidang angkutan sungai dandanau serta angkutan penyeberangan.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaankegiatan penugasan angkutan di perairan diatur denganPeraturan Menteri.

Bagian KeempatTrayek Angkutan di Perairan Untuk Daerah Masih

Tertinggal dan/atau Wilayah Terpencil

Pasal 77

(1) Kegiatan angkutan di perairan untuk daerah masihtertinggal dan/atau wilayah terpencil dengan pelayaran-perintis dan penugasan dilaksanakan dengan trayektetap dan teratur.

(2) Trayek angkutan di perairan untuk daerah masihtertinggal dan/atau wilayah terpencil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dandilakukan evaluasi setiap tahun.

(3) Menteri dalam menetapkan trayek angkutan di perairanuntuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayahterpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusmempertimbangkan:a. keterpaduan intramoda transportasi laut dan

antarmoda transportasi darat, laut, dan udara;

b. usul . . .


- 38 -

b. usul dan saran pemerintah daerah setempat;c. kesiapan fasilitas pelabuhan atau tempat lain yang

ditunjuk;d. kesiapan fasilitas keselamatan pelayaran;e. keterpaduan dengan program sektor lain; danf. keterpaduan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

(4) Penempatan kapal untuk mengisi trayek angkutan diperairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayahterpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemperhatikan tipe dan ukuran kapal.

(5) Perusahaan angkutan laut nasional yangmenyelenggarakan angkutan di perairan untuk daerahmasih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dengantrayek tetap dan teratur hanya dimungkinkan melakukanpenyimpangan trayek berupa omisi, deviasi, danpenggantian kapal atau substitusi karena alasan tertentusebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal13 ayat (2) berdasarkan izin dari Menteri.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan trayekangkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atauwilayah terpencil diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

KEGIATAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 79

(1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan, dapatdiselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan diperairan.

(2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa:a. bongkar muat barang;b. jasa pengurusan transportasi;c. angkutan perairan pelabuhan;

d. penyewaan . . .


- 39 -

d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatanjasa terkait dengan angkutan laut;

e. tally mandiri;f. depo peti kemas;g. pengelolaan kapal;h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal;i. keagenan awak kapal;j. keagenan kapal; dank. perawatan dan perbaikan kapal.

Bagian KeduaKegiatan Usaha Bongkar Muat Barang

Pasal 80

(1) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a merupakankegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar danmuat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yangmeliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, danreceiving/delivery.

(2) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yangdidirikan khusus untuk bongkar muat barang dipelabuhan.

(3) Selain badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2), kegiatan bongkar muat barang tertentu dapatdilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasionalhanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentuuntuk kapal yang dioperasikannya.

(4) Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud padaayat (3) yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut,izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.

(5) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputi barang:a. milik penumpang;b. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa;c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui

conveyor atau sejenisnya; dand. yang diangkut di atas kendaraan melalui kapal

Ro-Ro.



- 40 -

(6) Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukanbongkar muat semua jenis barang apabila di pelabuhantersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muatbarang.

(7) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (6) harus memiliki kapal yangdilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dantenaga ahli.

Pasal 81

(1) Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2)dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkarmuat oleh tenaga kerja bongkar muat.

(2) Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus memenuhi persyaratan laik operasi danmenjamin keselamatan kerja.

(3) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkarmuat.

(4) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bongkar muatdi pelabuhan, Pemerintah, pemerintah daerah, ataubadan hukum Indonesia dapat menyelenggarakanpendidikan dan pelatihan di bidang bongkar muat barangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetigaKegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

Pasal 82

(1) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b,meliputi:a. penerimaan;b. penyimpanan;c. sortasi;d. pengepakan;e. penandaan;f. pengukuran;

g. penimbangan . . .


- 41 -

g. penimbangan;h. penerbitan dokumen angkutan;i. pengurusan penyelesaian dokumen;j. pemesanan ruangan pengangkut;k. pengiriman;l. pengelolaan pendistribusian;m. perhitungan biaya angkutan dan logistik;n. klaim;o. asuransi atas pengiriman barang;p. penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang

diperlukan;q. penyediaan sistem informasi dan komunikasi; danr. layanan logistik.

(2) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehbadan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasapengurusan transportasi.

Bagian KeempatKegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan

Pasal 83

(1) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhansebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf cmerupakan kegiatan usaha untuk memindahkanpenumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atausebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairanpelabuhan.

(2) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehbadan usaha yang didirikan khusus untuk usahaangkutan perairan pelabuhan.

(3) Selain badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2), kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan dapatdilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

(4) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhansebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukanoleh perusahaan angkutan laut, izin usahanya melekatpada izin usaha pokoknya.

Bagian Kelima . . .


- 42 -

Bagian KelimaKegiatan Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau

Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut

Pasal 84

(1) Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atauperalatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d merupakankegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakanperalatan angkutan laut atau peralatan jasa terkaitdengan angkutan laut dan/atau alat apung untukpelayanan kapal.

(2) Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atauperalatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yangdidirikan khusus untuk usaha penyewaan peralatanangkutan laut atau peralatan jasa terkait denganangkutan laut.

Bagian KeenamKegiatan Usaha Tally Mandiri

Pasal 85

(1) Kegiatan usaha tally mandiri sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan jasamenghitung, mengukur, menimbang, dan membuatcatatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilikmuatan dan/atau pengangkut.

(2) Kegiatan usaha tally mandiri sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikankhusus untuk usaha tally mandiri.

(3) Kegiatan usaha tally mandiri sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan di kapal pada kegiatanstevedoring terhadap setiap kapal nasional maupun kapalasing yang melakukan kegiatan bongkar muat barangdari dan ke kapal di wilayah kerja pelabuhan.

(4) Selain . . .


- 43 -

(4) Selain badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2), kegiatan tally dapat dilakukan oleh perusahaanangkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat atauperusahaan jasa pengurusan transportasi, terbatashanya untuk kegiatan cargodoring, receiving/delivery,stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannyasendiri.

(5) Kegiatan tally sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yangdilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional,perusahaan bongkar muat, atau perusahaan jasapengurusan transportasi, izin usahanya melekat padaizin usaha pokoknya.

Bagian KetujuhKegiatan Usaha Depo Peti Kemas

Pasal 86

(1) Kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (2) huruf f meliputi:a. penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas;b. pembersihan atau pencucian, perawatan, dan

perbaikan peti kemas;c. pemuatan dan pembongkaran less than container load

cargo; dand. kegiatan lain yang antara lain terdiri atas:

1. pemindahan;2. pengaturan atau angsur;3. penataan;4. lift on lift off secara mekanik;5. pelaksanaan survei;6. pengemasan;7. pelabelan;8. pengikatan/pelepasan;9. pemeriksaan fisik barang;10. penerimaan;11. penyampaian; dan12. tempat penimbunan yang peruntukkannya untuk

kegiatan depo peti kemas dalam pengawasankepabeanan.

(2) Kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikankhusus untuk usaha depo peti kemas.

(3) Kegiatan . . .


- 44 -

(3) Kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luardaerah lingkungan kerja pelabuhan.

Bagian KedelapanKegiatan Usaha Pengelolaan Kapal

Pasal 87

(1) Kegiatan usaha pengelolaan kapal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf g merupakankegiatan pengelolaan kapal di bidang teknis kapalmeliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan sukucadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dansertifikasi kelaiklautan kapal.

(2) Kegiatan usaha pengelolaan kapal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yangdidirikan khusus untuk usaha pengelolaan kapal.

Bagian KesembilanKegiatan Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal

Pasal 88

(1) Kegiatan usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf hmerupakan kegiatan usaha perantara jual beli kapaldan/atau sewa menyewa kapal.

(2) Kegiatan usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehbadan usaha yang didirikan khusus untuk usahaperantara jual beli dan/atau sewa kapal.

Bagian KesepuluhKegiatan Usaha Keagenan Awak Kapal

Pasal 89

(1) Kegiatan usaha keagenan awak kapal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf i merupakankegiatan rekruitmen awak kapal dan penempatannya dikapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan . . .


- 45 -

(2) Kegiatan usaha keagenan awak kapal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yangdidirikan khusus untuk usaha keagenan awak kapal.

Bagian KesebelasKegiatan Usaha Keagenan Kapal

Pasal 90

(1) Kegiatan usaha keagenan kapal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (2) huruf j merupakan kegiatanmengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan lautasing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasionalselama berada di Indonesia.

(2) Kegiatan usaha keagenan kapal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan oleh:a. perusahaan nasional keagenan kapal; ataub. perusahaan angkutan laut nasional.

(3) Kegiatan keagenan kapal yang dilakukan olehperusahaan angkutan laut nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b, izin usahanya melekatpada izin usaha pokoknya.

Bagian KeduabelasKegiatan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal

Pasal 91

(1) Kegiatan usaha perawatan dan perbaikan kapalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf kmerupakan kegiatan perawatan dan perbaikan kapalyang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.

(2) Kegiatan usaha perawatan dan perbaikan kapalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehbadan usaha yang didirikan khusus untuk usahaperawatan dan perbaikan kapal.

BAB VII . . .


- 46 -

BAB VII

PERIZINAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 92

Badan usaha atau orang perseorangan warga negaraIndonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan diperairan wajib memiliki:a. izin usaha angkutan di perairan;b. izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;

dan/atauc. izin operasi angkutan di perairan.

Bagian KeduaIzin Usaha Angkutan di Perairan

Paragraf 1Umum

Pasal 93

Izin usaha angkutan di perairan terdiri atas:a. izin usaha angkutan laut;b. izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat;c. izin usaha angkutan sungai dan danau; dand. izin usaha angkutan penyeberangan.

Paragraf 2Izin Usaha Angkutan Laut

Pasal 94

(1) Izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalamPasal 93 huruf a diberikan oleh:a. Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan

pada lintas pelabuhan antarprovinsi daninternasional;

b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badanusaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi danberoperasi pada lintas pelabuhanantarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau

c. bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usahayang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota danberoperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayahkabupaten/kota.

(2) Izin . . .


- 47 -

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setelah memenuhi persyaratan:a. administrasi; danb. teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a meliputi:a. memiliki akta pendirian perusahaan;b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;c. memiliki penanggung jawab;d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri

maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisiliperusahaan dari instansi yang berwenang; dan

e. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan,nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b meliputi:a. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik

laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratustujuh puluh lima Gross Tonnage);

b. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laiklaut dengan daya motor penggerak paling kecil 150(seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengantongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratustujuh puluh lima Gross Tonnage);

c. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laiklaut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratustujuh puluh lima Gross Tonnage); atau

d. memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesiayang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175(seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamaperusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatanusahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali olehMenteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya.

Pasal 95

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut, badanusaha mengajukan permohonan kepada Menteri,gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya disertai dengan dokumen persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan ayat(4).

(2) Berdasarkan . . .


- 48 -

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya melakukan penelitian ataspersyaratan permohonan izin usaha angkutan laut dalamjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerjasejak diterima permohonan secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan ayat(4) belum terpenuhi, Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannyamengembalikan permohonan secara tertulis kepadapemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Menteri,gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya setelah permohonan dilengkapi.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) telahterpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usahaangkutan laut.

Pasal 96

(1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badanusaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaanangkutan laut asing, badan hukum asing, atau warganegara asing dalam bentuk usaha patungan (jointventure) dengan membentuk perusahaan angkutan lautyang memiliki kapal berbendera Indonesia paling sedikit1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (limaribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapalberkewarganegaraan Indonesia.

(2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaanangkutan laut patungan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang penanaman modal danwajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masihmenjalankan usahanya.

Pasal 97

(1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95ayat (5) wajib:a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin

usaha angkutan laut;

b. melakukan . . .


- 49 -

b. melakukan kegiatan operasional secara nyata danterus menerus paling lama 3 (tiga) bulan sejak izinusaha diterbitkan;

c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuanperaturan perundang-undangan;

d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos;e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi

izin apabila terjadi perubahan nama direktur utamaatau nama penanggungjawab dan/atau namapemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan,domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapalpaling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinyaperubahan tersebut;

f. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna ataucalon perwira yang melakukan praktek kerja laut;

g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberiizin semua data kapal milik dan/atau kapal charterserta kapal yang dioperasikan; dan

h. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberiizin setiap pembukaan kantor cabang perusahaanangkutan laut.

(2) Pemegang izin perusahaan angkutan laut dalammelakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikanlaporan:a. perkembangan komposisi kepemilikan modal

perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu)tahun kepada pejabat pemberi izin;

b. kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun kepada pejabat pemberiizin;

c. kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), daftarmuatan di atas kapal (cargo manifest) kepadaSyahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau UnitPenyelenggara Pelabuhan setempat;

d. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepadaSyahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau UnitPenyelenggara Pelabuhan setempat, paling lamadalam 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnyayang merupakan rekapitulasi dari laporankedatangan dan keberangkatan kapal; dan

e. tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabatpemberi izin, paling lama tanggal 1 Februari padatahun berjalan yang merupakan rekapitulasi darirealisasi perjalanan kapal.

Pasal 98 . . .


- 50 -

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinusaha angkutan laut diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Pasal 99

(1) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 93 huruf b diberikan oleh:a. gubernur yang bersangkutan bagi orang perseorangan

warga negara Indonesia atau badan usaha yangberdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhanantarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi,pelabuhan antarprovinsi, dan pelabuhaninternasional; atau

b. bupati/walikota yang bersangkutan bagi orangperseorangan warga negara Indonesia atau badanusaha yang berdomisili dalam wilayahkabupaten/kota dan beroperasi pada lintaspelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.


(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a meliputi:a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon

berbentuk badan usaha atau kartu tanda pendudukbagi orang perseorangan warga negara Indonesiayang mengajukan permohonan izin usaha angkutanlaut pelayaran-rakyat;

b. memiliki nomor pokok wajib pajak;c. memiliki penanggung jawab;d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri

maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisilidari instansi yang berwenang; dan

e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dibidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar, atauteknis pelayaran niaga tingkat dasar.



- 51 -

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b meliputi:a. kapal layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut

dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;b. kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera

Indonesia yang laik laut berukuran sampai denganGT 500 (lima ratus Gross Tonnage) dan digerakkanoleh tenaga angin sebagai penggerak utama danmotor sebagai tenaga penggerak bantu; atau

c. kapal motor (KM) berbendera Indonesia yang laik lautberukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonnage)serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima GrossTonnage) yang dibuktikan dengan salinan grosse akta,surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal yangmasih berlaku.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamaperusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat masihmenjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2(dua) tahun sekali oleh gubernur atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya.

Pasal 100

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat, orang perseorangan warga negara Indonesia ataubadan usaha mengajukan permohonan kepada gubernuratau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannyadisertai dengan dokumen persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) gubernur atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya melakukan penelitian atas persyaratanpermohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyatdalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) harikerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan ayat(4) belum terpenuhi, gubernur atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya mengembalikanpermohonan secara tertulis kepada pemohon untukmelengkapi persyaratan.

(4) Permohonan . . .


- 52 -

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada gubernuratau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannyasetelah permohonan dilengkapi.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) telahterpenuhi, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya memberikan izin usaha angkutan lautpelayaran-rakyat.

(6) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat yang telahdiberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harusdilaporkan oleh gubernur atau bupati/walikota secaraberkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri untukdijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutandi perairan.

Pasal 101

(1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100ayat (5) wajib:a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan

dalam izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat;b. melakukan kegiatan operasional secara terus

menerus paling lama 6 (enam) bulan setelah izinusaha diterbitkan;

c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuanperaturan perundang-undangan lainnya;

d. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberiizin apabila terjadi perubahan nama direktur ataupenanggung jawab atau pemilik dan domisiliperusahaan, nomor pokok wajib pajak perusahaanserta status kepemilikan kapalnya paling lama 14(empat belas) hari setelah terjadi perubahan;

e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberiizin semua data kapal milik atau kapal yangdioperasikan; dan

f. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberiizin setiap pembukaan kantor cabang.

(2) Pemegang izin perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat dalam melakukan kegiatan usahanya wajibmenyampaikan:

a. rencana . . .


- 53 -

a. rencana kedatangan kapal paling lama 24 (duapuluh empat) jam sebelum kapal tiba di pelabuhandan keberangkatan kapal setelahpemuatan/pembongkaran selesai dilakukan danmenyelesaikan kewajiban lainnya di pelabuhankepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau UnitPenyelenggara Pelabuhan setempat;

b. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepadaSyahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau UnitPenyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14(empat belas) hari pada bulan berikutnya yangmerupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dankeberangkatan kapal;

c. realisasi perjalanan kapal kepada pejabat pemberi izinbagi kapal dengan trayek tetap dan teratur palinglama 14 (empat belas) hari sejak kapal menyelesaikan1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagikapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teraturpada setiap 1 (satu) bulan; dan

d. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabatpemberi izin dengan tembusan kepada Menteri palinglama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yangmerupakan rekapitulasi dari laporan realisasiperjalanan kapal.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinusaha angkutan laut pelayaran-rakyat diatur denganPeraturan Menteri.

Paragraf 4Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 103

(1) Izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimanadimaksud dalam Pasal 93 huruf c diberikan oleh:a. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

untuk orang perseorangan warga negara Indonesiaatau badan usaha yang berdomisili di Daerah KhususIbukota Jakarta; atau

b. bupati/walikota, sesuai dengan domisili orangperseorangan warga negara Indonesia atau badanusaha.

(2) Izin . . .


- 54 -

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setelah memenuhi persyaratan:a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon

yang berbentuk badan hukum Indonesia atau kartutanda penduduk bagi warga negara Indonesiaperorangan;

b. memiliki nomor pokok wajib pajak;c. memiliki penanggungjawab;d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri

maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisilidari instansi yang berwenang; dan

e. pernyataan tertulis sanggup memiliki paling sedikit 1(satu) unit kapal yang memenuhi persyaratankelaiklautan kapal.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamaperusahaan angkutan sungai dan danau masihmenjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 104

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan sungai dandanau, setiap orang atau badan usaha mengajukanpermohonan kepada Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya disertai dengan dokumen persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya melakukan penelitian atas persyaratanpermohonan izin usaha angkutan sungai dan danaudalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) harikerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) belumterpenuhi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya mengembalikan permohonan secaratertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada GubernurProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelahpermohonan dilengkapi.

(5) Dalam . . .


- 55 -

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) telahterpenuhi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya menerbitkan izin usaha angkutan sungaidan danau.

Pasal 105

(1) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 104 ayat (5), kapal yang akan dioperasikan wajibmemiliki izin trayek.

(2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan oleh:a. Menteri, untuk kapal yang melayani trayek

antarprovinsi dan/atau antarnegara;b. gubernur, untuk kapal yang melayani trayek

antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi yangbersangkutan; atau

c. bupati/walikota, untuk kapal yang melayani trayekdalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan setelah memiliki kapal yang laik laut yangdibuktikan dengan grosse akta dan dilengkapi denganrencana pola trayek.

(4) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlakuselama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinusaha dan izin trayek kapal angkutan sungai dan danaudiatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5Izin Usaha Angkutan Penyeberangan

Pasal 107

(1) Izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 93 huruf d diberikan oleh:a. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

untuk badan usaha yang berdomisili di DaerahKhusus Ibukota Jakarta; atau

b. bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha.

(2) Izin . . .


- 56 -

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setelah memenuhi persyaratan:a. memiliki akta pendirian perusahaan;b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;c. memiliki penanggung jawab;d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri

maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisilidari instansi yang berwenang;

e. pernyataan tertulis sanggup memiliki kapalberbendera Indonesia yang memenuhi persyaratankelaiklautan kapal; dan

f. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan,nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamaperusahaan angkutan penyeberangan masihmenjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 108

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan penyeberangan,badan usaha mengajukan permohonan kepada GubernurProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya disertaidengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 107 ayat (2).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya melakukan penelitian atas persyaratanpermohonan izin usaha angkutan penyeberangan dalamjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerjasejak diterima permohonan secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) belumterpenuhi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya mengembalikan permohonan secaratertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada GubernurProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelahpermohonan dilengkapi.

(5) Dalam . . .


- 57 -

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telahterpenuhi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya menerbitkan izin usaha angkutanpenyeberangan.

Pasal 109

(1) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 108 ayat (5), kapal yang akan dioperasikan wajibmemiliki persetujuan pengoperasian kapal.

(2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan oleh:a. Menteri, untuk kapal yang melayani penyeberangan

antarprovinsi dan/atau antarnegara;b. gubernur, untuk kapal yang melayani penyeberangan

antarkabupaten/kota dalam provinsi; atauc. bupati/walikota, untuk kapal yang melayani

penyeberangan dalam kabupaten/kota provinsi.

(3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diberikan setelah memiliki kapal yang laiklaut yang dibuktikan dengan grosse akta.

(4) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksudpada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinusaha dan persetujuan pengoperasian kapal angkutanpenyeberangan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian KetigaIzin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan

Paragraf 1Umum

Pasal 111

Izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan terdiriatas:a. izin usaha bongkar muat barang;b. izin usaha jasa pengurusan transportasi;c. izin usaha angkutan perairan pelabuhan;

d. izin . . .


- 58 -

d. izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atauperalatan jasa terkait dengan angkutan laut;

e. izin usaha tally mandiri;f. izin usaha depo peti kemas;g. izin usaha pengelolaan kapal;h. izin usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal;i. izin usaha keagenan awak kapal;j. izin usaha keagenan kapal; dank. izin usaha perawatan dan perbaikan kapal.

Paragraf 2Izin Usaha Bongkar Muat Barang

Pasal 112

(1) Izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 111 huruf a diberikan oleh gubernur padalokasi pelabuhan tempat kegiatan.


(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a meliputi:a. memiliki akta pendirian perusahaan;b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;c. memiliki modal usaha;d. memiliki penanggung jawab;e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri

maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisiliperusahaan dari instansi yang berwenang;

f. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautikaatau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga; dan

g. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dariOtoritas Pelabuhan atau Unit PenyelenggaraPelabuhan setempat terhadap keseimbanganpenyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkarmuat.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b paling sedikit memiliki peralatan bongkar muatberupa:a. forklift;

b. pallet . . .


- 59 -

b. pallet;c. ship side-net;d. rope sling;e. rope net; danf. wire net.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selamaperusahaan bongkar muat masih menjalankan kegiatanusahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali olehgubernur.

(6) Izin usaha bongkar muat barang yang telah diberikansebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkanoleh gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulankepada Menteri untuk dijadikan bahan penyusunansistem informasi angkutan di perairan.

Pasal 113

(1) Untuk memperoleh izin usaha bongkar muat barang,badan usaha mengajukan permohonan kepada gubernurdisertai dengan dokumen persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), gubernur melakukan penelitian atas persyaratanpermohonan izin usaha bongkar muat barang dalamjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerjasejak diterima permohonan secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) danayat (4) belum terpenuhi, gubernur mengembalikanpermohonan secara tertulis kepada pemohon untukmelengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada gubernursetelah permohonan dilengkapi.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) danayat (4) telah terpenuhi, gubernur menerbitkan izinusaha bongkar muat barang.

Pasal 114 . . .


- 60 -

Pasal 114

Perusahaan bongkar muat yang telah mendapat izin usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (5) wajib:a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin

usahanya;b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus

paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pelayaran dan ketentuan peraturanperundang-undangan lainnya;

d. menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan bongkarmuat barang kepada Otoritas Pelabuhan atau UnitPenyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 1 (satu)hari sebelum kapal tiba di pelabuhan;

e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan bongkar muatbarang kepada pemberi izin dan Otoritas Pelabuhan atauUnit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14(empat belas) hari pada bulan berikutnya;

f. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiaptahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepadaOtoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhansetempat paling lambat tanggal 1 Februari pada tahunberikutnya;

g. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan datapada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untukdilakukan penyesuaian; dan

h. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantorcabang.

Pasal 115

(1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badanusaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaanbongkar muat asing, badan hukum asing, atau warganegara asing dalam bentuk usaha patungan denganmembentuk perusahaan bongkar muat nasional.

(2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaanbongkar muat patungan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang penanaman modal danwajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masihmenjalankan usahanya.



- 61 -

(3) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usahapatungan dapat melakukan kegiatan bongkar muatbarang hanya pada pelabuhan utama di satu wilayahprovinsi.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinusaha bongkar muat barang diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

Pasal 117

(1) Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 111 huruf b diberikan olehgubernur tempat perusahaan berdomisili.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setelah memenuhi persyaratan:a. memiliki akte pendirian perusahaan;b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;c. memiliki modal usaha;d. memiliki penanggung jawab;e. memiliki peralatan yang cukup sesuai dengan

perkembangan teknologi;f. memiliki tenaga ahli yang sesuai; dang. memiliki surat keterangan domisili perusahaan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamaperusahaan jasa pengurusan transportasi masihmenjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2(dua) tahun sekali oleh gubernur.

(4) Izin usaha jasa pengurusan transportasi yang telahdiberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harusdilaporkan oleh gubernur secara berkala setiap 6 (enam)bulan kepada Menteri untuk dijadikan bahanpenyusunan sistem informasi angkutan di perairan.

Pasal 118

(1) Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusantransportasi, badan usaha mengajukan permohonankepada gubernur disertai dengan dokumen persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2).



- 62 -

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), gubernur melakukan penelitian atas persyaratanpermohonan izin usaha jasa pengurusan transportasidalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) harikerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) belumterpenuhi, gubernur mengembalikan permohonan secaratertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.


(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) telahterpenuhi, gubernur menerbitkan izin usaha jasapengurusan transportasi.

Pasal 119

Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telahmendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118ayat (5) wajib:a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin




d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepadapemberi izin;

e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahanpenanggungjawab dan/atau pemilik perusahaan dan/ataudomisili perusahaan kepada pemberi izin; dan

f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantorcabang.

Pasal 120

(1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badanusaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaanjasa pengurusan transportasi asing, badan hukum asing,atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungandengan membentuk perusahaan jasa pengurusantransportasi nasional.

(2) Batasan . . .


- 63 -

(2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan jasapengurusan transportasi patungan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang penanamanmodal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebutmasih menjalankan usahanya.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinusaha jasa pengurusan transportasi diatur dengan PeraturanMenteri.

Paragraf 4Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan

Pasal 122

(1) Izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 111 huruf c diberikan olehgubernur pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.


(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a meliputi:a. memiliki akte pendirian perusahaan;b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;c. memiliki modal usaha;d. memiliki penanggung jawab;e. memiliki tenaga ahli yang sesuai;f. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dang. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari

Otoritas Pelabuhan atau Unit PenyelenggaraPelabuhan setempat.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b harus memiliki kapal yang memenuhipersyaratan kelaiklautan.

(5) Izin . . .


- 64 -

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamaperusahaan angkutan perairan pelabuhan masihmenjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2(dua) tahun sekali oleh gubernur.

(6) Izin usaha angkutan perairan pelabuhan yang telahdiberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harusdilaporkan oleh gubernur secara berkala setiap 6 (enam)bulan kepada Menteri untuk dijadikan bahanpenyusunan sistem informasi angkutan di perairan.

Pasal 123

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan perairanpelabuhan, badan usaha mengajukan permohonankepada gubernur disertai dengan dokumen persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) danayat (4).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), gubernur melakukan penelitian atas persyaratanpermohonan izin usaha angkutan perairan pelabuhandalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) harikerja sejak diterima permohonan secara lengkap.



(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) danayat (4) telah terpenuhi, gubernur menerbitkan izinusaha angkutan perairan pelabuhan.

Pasal 124

Perusahaan usaha angkutan perairan pelabuhan yang telahmendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123ayat (5) wajib:a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin

usahanya;

b. melakukan . . .


- 65 -

b. melakukan kegiatan operasional secara terus meneruspaling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;

c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturanperundang-undangan lainnya;


e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahanpenanggung jawab dan/atau pemilik perusahaandan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan


Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinusaha angkutan perairan pelabuhan diatur dengan PeraturanMenteri.

Paragraf 5Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan

Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut

Pasal 126

(1) Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atauperalatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 111 huruf d diberikan olehgubernur pada tempat perusahaan berdomisili.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setelah memenuhi persyaratan:a. memiliki akte pendirian perusahaan;b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;c. memiliki modal usaha;d. memiliki penanggung jawab;e. memiliki peralatan yang cukup sesuai dengan

perkembangan teknologi;f. memiliki tenaga ahli yang sesuai;g. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; danh. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari

Otoritas Pelabuhan atau Unit PenyelenggaraPelabuhan setempat.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamaperusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atauperalatan jasa terkait dengan angkutan laut masihmenjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2(dua) tahun sekali oleh gubernur.

(4) Izin . . .


- 66 -

(4) Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atauperalatan jasa terkait dengan angkutan laut yang telahdiberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harusdilaporkan oleh gubernur secara berkala setiap 6 (enam)bulan kepada Menteri untuk dijadikan bahanpenyusunan sistem informasi angkutan di perairan.

Pasal 127

(1) Untuk memperoleh izin usaha penyewaan peralatanangkutan laut atau peralatan jasa terkait denganangkutan laut, badan usaha mengajukan permohonankepada gubernur disertai dengan dokumen persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), gubernur melakukan penelitian atas persyaratanpermohonan izin usaha penyewaan peralatan angkutanlaut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan lautdalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) harikerja sejak diterima permohonan secara lengkap.



(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) telahterpenuhi, gubernur menerbitkan izin usaha penyewaanperalatan angkutan laut atau peralatan jasa terkaitdengan angkutan laut.

Pasal 128

Perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atauperalatan jasa terkait dengan angkutan laut yang telahmendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127ayat (5) wajib:a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin


paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;

c. mematuhi . . .


- 67 -


d. menyampaikan laporan bulanan kepada pemberi izin;e. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab

dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisiliperusahaan kepada pemberi izin; dan

f. melaporkan setiap pembukaan kantor cabang.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinusaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasaterkait dengan angkutan laut diatur dengan PeraturanMenteri.

Paragraf 6Izin Usaha Tally Mandiri

Pasal 130

(1) Izin usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud dalamPasal 111 huruf e diberikan oleh gubernur pada tempatperusahaan berdomisili.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setelah memenuhi persyaratan:a. memiliki akte pendirian perusahaan;b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;c. memiliki modal usaha;d. memiliki penanggung jawab;e. memiliki peralatan yang sesuai dengan

perkembangan teknologi;f. memiliki tenaga ahli yang sesuai;g. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; danh. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari

otoritas pelabuhan atau unit penyelenggaranpelabuhan setempat.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamaperusahaan tally mandiri masih menjalankan kegiatanusahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali olehgubernur.

(4) Izin . . .


- 68 -

(4) Izin usaha tally mandiri yang telah diberikansebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkanoleh gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulankepada Menteri untuk dijadikan bahan penyusunansistem informasi angkutan di perairan.

Pasal 131

(1) Untuk memperoleh izin usaha tally mandiri, badan usahamengajukan permohonan kepada gubernur disertaidengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 130 ayat (2).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), gubernur melakukan penelitian atas persyaratanpermohonan izin usaha tally mandiri dalam jangka waktupaling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimapermohonan secara lengkap.



(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) telahterpenuhi, gubernur menerbitkan izin usaha tallymandiri.

Pasal 132

Perusahaan tally mandiri yang telah mendapat izin usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5) wajib:a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin





e. melaporkan . . .


- 69 -



Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinusaha tally mandiri diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 7Izin Usaha Depo Peti Kemas

Pasal 134

(1) Izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 111 huruf f diberikan oleh gubernur padatempat perusahaan berdomisili.


(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a meliputi:a. memiliki akte pendirian perusahaan;b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;c. memiliki modal usaha;d. memiliki penanggung jawab;e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;f. memiliki persetujuan studi lingkungan dari instansi

pemerintah daerah kabupaten/kota setempat danprovinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta,termasuk di dalamnya kajian lalu lintas;

g. memiliki rekomendasi kesesuaian dengan rencanatata ruang wilayah kabupaten/kota daribupati/walikota setempat; dan

h. memiliki izin gangguan dan perlindungan masyarakatyang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b meliputi:a. menguasai lahan yang dibuktikan:

1. hak penguasaan atau kepemilikan untuk usahadepo peti kemas yang berada di luar daerahlingkungan kerja daratan pelabuhan; dan

2. kerja sama . . .


- 70 -

2. kerja sama dengan penyelenggara pelabuhanuntuk usaha depo peti kemas yang berada didalam daerah lingkungan kerja daratanpelabuhan.

b. memiliki peralatan paling sedikit meliputi:1. reach stacker;2. top loader;3. side loader; dan4. forklift.

c. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika,ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga, atau ahlimanajemen transportasi laut.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamaperusahaan depo peti kemas masih menjalankankegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahunsekali oleh gubernur.

(6) Izin usaha depo peti kemas yang telah diberikansebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkanoleh gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulankepada Menteri untuk dijadikan bahan penyusunansistem informasi angkutan di perairan.

Pasal 135

(1) Untuk memperoleh izin usaha depo peti kemas, badanusaha mengajukan permohonan kepada gubernurdisertai dengan dokumen persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), gubernur melakukan penelitian atas persyaratanpermohonan izin usaha depo peti kemas dalam jangkawaktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejakditerima permohonan secara lengkap.



(5) Dalam . . .


- 71 -

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) danayat (4) telah terpenuhi gubernur menerbitkan izin usahadepo peti kemas.

Pasal 136

Perusahaan depo peti kemas yang telah mendapat izin usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5) wajib:a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam

izin usahanya;b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus






Pasal 137

(1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badanusaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaandepo peti kemas asing, badan hukum asing, atau warganegara asing dalam bentuk usaha patungan denganmembentuk perusahaan depo peti kemas nasional.

(2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaandepo peti kemas patungan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang penanaman modal danwajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masihmenjalankan usahanya.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinusaha depo peti kemas diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 8 . . .


- 72 -

Paragraf 8Izin Usaha Pengelolaan Kapal

Pasal 139

(1) Izin usaha pengelolaan kapal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 111 huruf g diberikan oleh Menteri.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setelah memenuhi persyaratan:a. memiliki akte pendirian perusahaan;b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;c. memiliki modal usaha;d. memiliki penanggung jawab;e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; danf. memiliki tenaga ahli yang menguasai bidang

pengelolaan kapal yang dibuktikan dengan sertifikatkeahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan/ataupelatihan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamaperusahaan pengelolaan kapal masih menjalankankegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahunsekali oleh Menteri.

Pasal 140

(1) Untuk memperoleh izin usaha pengelolaan kapal, badanusaha mengajukan permohonan kepada Menteri disertaidengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 139 ayat (2).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Menteri melakukan penelitian atas persyaratanpermohonan izin usaha pengelolaan kapal dalam jangkawaktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejakditerima permohonan secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) belumterpenuhi, Menteri mengembalikan permohonan secaratertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Menterisetelah permohonan dilengkapi.

(5) Dalam . . .


- 73 -

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) telahterpenuhi, Menteri menerbitkan izin usaha pengelolaankapal.

Pasal 141

Badan usaha pengelolaan kapal yang telah mendapat izinusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (5) wajib:a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin







Pasal 142

(1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badanusaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaanpengelolaan kapal asing, badan hukum asing, atau warganegara asing dalam bentuk usaha patungan denganmembentuk perusahaan pengelolaan kapal nasional.

(2) Batasan kepemilikan modal asing dalam badan usahapengelolaan kapal patungan sebagaimana dimaksud padaayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang penanaman modal danwajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masihmenjalankan usahanya.

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinusaha pengelolaan kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 9 . . .


- 74 -

Paragraf 9Izin Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal

Pasal 144

(1) Izin usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf hdiberikan oleh Menteri.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setelah memenuhi persyaratan:a. memiliki akte pendirian perusahaan;b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;c. memiliki modal usaha;d. memiliki penanggung jawab;e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; danf. memiliki tenaga ahli di bidang perantara jual beli

dan/atau sewa kapal yang dibuktikan dengansertifikat keahlian yang diperoleh melalui pendidikandan/atau pelatihan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamaperusahaan perantara jual beli dan/atau sewa kapalmasih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasisetiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri.

Pasal 145

(1) Untuk memperoleh izin usaha perantara jual belidan/atau sewa kapal, badan usaha mengajukanpermohonan kepada Menteri disertai dengan dokumenpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144ayat (2).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Menteri melakukan penelitian atas persyaratanpermohonan izin usaha perantara jual beli dan/atausewa kapal dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak diterima permohonan secaralengkap.


(4) Permohonan . . .


- 75 -


(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) telahterpenuhi, Menteri menerbitkan izin usaha perantara jualbeli dan/atau sewa kapal.

Pasal 146

Perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa kapal yangtelah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 145 ayat (5) wajib:a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin







Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinusaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal diatur denganPeraturan Menteri.

Paragraf 10Izin Usaha Keagenan Awak kapal

Pasal 148

(1) Izin usaha keagenan awak kapal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 111 huruf i diberikan oleh Menteri.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setelah memenuhi persyaratan:a. memiliki akte pendirian perusahaan;b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;

c. memiliki . . .


- 76 -

c. memiliki modal usaha;d. memiliki penanggung jawab;e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; danf. memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan, ahli

nautika, dan/atau ahli teknika.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamaperusahaan keagenan awak kapal masih menjalankankegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahunsekali oleh Menteri.

Pasal 149

(1) Untuk memperoleh izin usaha keagenan awak kapal,badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteridisertai dengan dokumen persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 148 ayat (2).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Menteri melakukan penelitian atas persyaratanpermohonan izin usaha keagenan awak kapal dalamjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerjasejak diterima permohonan secara lengkap.



(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) telahterpenuhi, Menteri menerbitkan izin usaha keagenanawak kapal.

Pasal 150

Perusahaan keagenan awak kapal yang telah mendapat izinusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (5) wajib:a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin


paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;

c. mematuhi . . .


- 77 -





Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinusaha keagenan awak kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 11Izin Usaha Keagenan Kapal

Pasal 152

(1) Izin usaha keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalamPasal 111 huruf j dalam melakukan kegiatan usahanyawajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Menteri.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setelah memenuhi persyaratan:a. memiliki akte pendirian perusahaan;b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;c. memiliki modal usaha;d. memiliki penanggung jawab;e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; danf. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan,

nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamaperusahaan keagenan kapal masih menjalankan kegiatanusahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali olehMenteri.

Pasal 153

(1) Untuk memperoleh izin usaha keagenan kapal, badanusaha mengajukan permohonan kepada Menteri disertaidengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 152 ayat (2).



- 78 -

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Menteri melakukan penelitian atas persyaratanpermohonan izin usaha keagenan kapal dalam jangkawaktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejakditerima permohonan secara lengkap.



(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) telahterpenuhi Menteri menerbitkan izin usaha keagenankapal.

Pasal 154

Perusahaan keagenan kapal yang telah mendapat izin usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) wajib:a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin







Pasal 155

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinusaha keagenan kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 12 . . .


- 79 -

Paragraf 12Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal

Pasal 156

(1) Izin usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 111 huruf k diberikan olehbupati/walikota tempat perusahaan berdomisili.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setelah memenuhi persyaratan:a. memiliki akte pendirian perusahaan;b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;c. memiliki modal usaha;d. memiliki penanggung jawab;e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; danf. memiliki tenaga ahli di bidang perawatan dan

perbaikan kapal.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamaperusahaan perawatan dan perbaikan kapal masihmenjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2(dua) tahun sekali oleh bupati/walikota.

Pasal 157

(1) Untuk memperoleh izin usaha perawatan dan perbaikankapal, badan usaha mengajukan permohonan kepadabupati/walikota disertai dengan dokumen persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), bupati/walikota melakukan penelitian ataspersyaratan permohonan izin usaha perawatan danperbaikan kapal dalam jangka waktu paling lama 14(empat belas) hari kerja sejak diterima permohonansecara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) belumterpenuhi, bupati/walikota mengembalikan permohonansecara tertulis kepada pemohon untuk melengkapipersyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapat diajukan kembali kepadabupati/walikota setelah permohonan dilengkapi.

(5) Dalam . . .


- 80 -

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) telahterpenuhi bupati/walikota menerbitkan izin usahaperawatan dan perbaikan kapal.

Pasal 158

Perusahaan perawatan dan perbaikan kapal yang telahmendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157ayat (5) wajib:a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin







Pasal 159

(1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badanusaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaanperawatan dan perbaikan kapal asing, badan hukumasing, atau warga negara asing dalam bentuk usahapatungan dengan membentuk perusahaan perawatandan perbaikan kapal nasional.

(2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaanperawatan dan perbaikan kapal patungan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang penanamanmodal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebutmasih menjalankan usahanya.

Pasal 160

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinusaha perawatan dan perbaikan kapal diatur denganPeraturan Menteri.

Bagian Keempat . . .


- 81 -

Bagian KeempatIzin Operasi Angkutan di Perairan

Paragraf 1Umum

Pasal 161

Izin operasi angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalamPasal 92 huruf c terdiri atas:a. izin operasi angkutan laut khusus; danb. izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan

sendiri.

Paragraf 2Izin Operasi Angkutan Laut Khusus

Pasal 162

(1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut khusussebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a,pelaksana kegiatan angkutan laut khusus wajib memilikiizin operasi yang diberikan oleh Menteri.

(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setelah memenuhi persyaratan:a. administrasi; danb. teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a meliputi:a. memiliki akte pendirian perusahaan;b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;c. memiliki penanggung jawab;d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dane. memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha

pokoknya.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b meliputi:a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera

Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipekapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yangdibuktikan dengan salinan grosse akta, surat ukur,dan sertifikat keselamatan kapal; dan

b. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaanpelayaran niaga, nautika, dan/atau teknika.

(5) Izin . . .


- 82 -

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamapelaksana kegiatan angkutan laut khusus masihmenjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2(dua) tahun sekali oleh Menteri.

Pasal 163

(1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan laut khusus,pelaksana kegiatan angkutan laut khusus mengajukanpermohonan kepada Menteri disertai dengan dokumenpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162ayat (3) dan ayat (4).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Menteri melakukan penelitian atas persyaratanpermohonan izin operasi angkutan laut khusus dalamjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerjasejak diterima permohonan secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) danayat (4) belum terpenuhi, Menteri mengembalikanpermohonan secara tertulis kepada pemohon untukmelengkapi persyaratan.


(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) danayat (4) telah terpenuhi, Menteri menerbitkan izin operasiangkutan laut khusus.

Pasal 164

Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang telahmendapatkan izin operasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 163 ayat (5) wajib:a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin




d. memberikan . . .


- 83 -

d. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau siswayang melaksanakan praktek kerja laut;

e. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepadapemberi izin;

f. melaporkan secara tertulis pengoperasian kapal milik danatau kapal charter setiap 3 (tiga) bulan kepada pejabatpemberi izin;

g. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahanpenanggungjawab dan/atau pemilik perusahaan dan/ataudomisili perusahaan kepada pemberi izin; dan

h. melaporkan secara tertulis realisasi perjalanan kapal(voyage report) kepada pejabat pemberi izin.

Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izinoperasi angkutan laut khusus diatur dengan PeraturanMenteri.

Paragraf 3Izin Operasi Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 166

(1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan sungai dandanau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, pelaksana kegiatanangkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiriwajib memiliki izin operasi yang diberikan olehbupati/walikota sesuai dengan domisili kegiatan usahapokoknya.

(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setelah memenuhi persyaratan:a. administrasi; danb. teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a meliputi:a. memiliki akte pendirian perusahaan bagi yang

berbentuk badan usaha;b. memiliki kartu tanda penduduk bagi orang

perseorangan warga negara Indonesia;c. memiliki nomor pokok wajib pajak;d. memiliki surat keterangan domisili bagi yang

berbentuk badan usaha; dane. memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha

pokoknya.



- 84 -

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b meliputi:a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera

Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipekapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yangdibuktikan dengan salinan grosse akta, surat ukur,dan sertifikat keselamatan kapal; dan

b. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaanpelayaran niaga, nautika, dan/atau teknika.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamapelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untukkepentingan sendiri masih menjalankan kegiatanusahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali olehbupati/walikota.

Pasal 167

(1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan sungai dandanau untuk kepentingan sendiri, pelaksana kegiatanangkutan sungai dan danau mengajukan permohonankepada bupati/walikota disertai dengan dokumenpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166ayat (3) dan ayat (4).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) bupati/walikota melakukan penelitian ataspersyaratan permohonan izin operasi angkutan sungaidan danau untuk kepentingan sendiri dalam jangkawaktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejakditerima permohonan secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) danayat (4) belum terpenuhi, bupati/walikotamengembalikan permohonan secara tertulis kepadapemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapat diajukan kembali kepadabupati/walikota setelah permohonan dilengkapi.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) danayat (4) telah terpenuhi bupati/walikota menerbitkan izinoperasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingansendiri.

Pasal 168 . . .


- 85 -

Pasal 168

Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untukkepentingan sendiri yang telah mendapat izin operasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (5) wajib:a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin

operasinya;b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus

paling lama 6 (enam) bulan setelah izin operasiditerbitkan;


d. melaporkan secara tertulis kegiatan operasinya setiaptahun kepada pemberi izin; dan

e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahannama penganggung jawab, pemilik perusahaan, ataudomisili perusahaan.

Pasal 169

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izinoperasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingansendiri diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

PENARIFAN

Bagian KesatuTarif Angkutan Penumpang dan Tarif Angkutan Barang

Pasal 170

Tarif angkutan di perairan terdiri atas tarif angkutanpenumpang dan tarif angkutan barang.

Pasal 171

(1) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 170 terdiri atas jenis tarif untuk:a. kelas ekonomi; danb. kelas non-ekonomi.

(2) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

(3) Tarif . . .


- 86 -

(3) Tarif angkutan penumpang non-ekonomi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan olehpenyelenggara angkutan berdasarkan tingkat pelayananyang diberikan.

Pasal 172

(1) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 170 ditetapkan oleh penyedia jasa angkutanberdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyediajasa angkutan sesuai dengan jenis, struktur, dangolongan yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas jenis tarif untuk:a. barang yang sesuai bentuk dan sifatnya memerlukan

penanganan secara umum;b. barang khusus yang karena sifat dan ukurannya

memerlukan penanganan khusus antara lain kayugelondongan, barang curah, rel, dan ternak;

c. barang berbahaya yang karena sifat, ciri khas, dankeadaannya dapat membahayakan jiwa manusia danlingkungan yang dapat berbentuk bahan cair, bahanpadat, dan bahan gas; dan

d. kendaraan beserta muatannya yang diangkut kapalRo-Ro.

(3) Struktur tarif angkutan barang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan kerangka tarif yang dikaitkandengan:a. kekhususan jenis barang;b. bentuk kemasan;c. volume atau berat barang; dand. jarak atau waktu tempuh.

Pasal 173

Golongan tarif angkutan barang di perairan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) merupakan penggolongantarif yang ditetapkan berdasarkan:a. jenis barang yang diangkut;b. jenis pelayanan;c. klasifikasi; dand. fasilitas angkutan.

Pasal 174 . . .


- 87 -

Pasal 174

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur, dan golongantarif angkutan barang di perairan diatur dengan PeraturanMenteri.

Bagian KeduaTarif Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan

Pasal 175

(1) Tarif usaha jasa terkait dengan angkutan di perairansebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2)ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkankesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasaterkait sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yangditetapkan oleh Menteri.

(2) Jenis tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas:a. tarif bongkar muat barang;b. tarif jasa pengurusan transportasi;c. tarif angkutan perairan pelabuhan;d. tarif penyewaan peralatan angkutan laut atau

peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;e. tarif tally mandiri;f. tarif depo peti kemas;g. tarif pengelolaan kapal;h. tarif perantara jual beli dan/atau sewa kapal;i. tarif keagenan awak kapal;j. tarif keagenan kapal; dank. tarif perawatan dan perbaikan kapal.

(3) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan komponen dasar untuk pedomanperhitungan besaran tarif.

(4) Golongan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan penggolongan tarif yang ditetapkanberdasarkan jenis pelayanan jasa, klasifikasi, danfasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa terkait.

Pasal 176

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur, dan golongantarif usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diaturdengan Peraturan Menteri.

BAB IX . . .


- 88 -

BAB IX

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT

Bagian KesatuWajib Angkut

Pasal 177

(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkutpenumpang dan/atau barang terutama angkutan posyang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.

(2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang ataudokumen muatan.

(3) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan diperairan harus memastikan:a. sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan

kelaiklautan;b. sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan

air tawar yang cukup serta dilengkapi denganpasokan logistik;

c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin,dan tempat penyimpanan lain di kapal cukupmemadai dan aman untuk ditempati penumpangdan/atau dimuati barang; dan

d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan,penumpukan, dan pembongkaran barang dan/ataunaik atau turun penumpang dilakukan secara cermatdan berhati-hati.

Pasal 178

(1) Pada saat menyerahkan barang untuk diangkut, pemilikatau pengirim barang harus:a. memberitahu pengangkut mengenai ciri-ciri umum

barang yang akan diangkut dan cara penanganannyaapabila pengangkut menghendaki demikian; dan

b. memberi tanda atau label secara memadai terhadapbarang khusus serta barang berbahaya dan beracunsesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Pemilik . . .


- 89 -

(2) Pemilik atau pengirim barang bertanggung jawabsepenuhnya mengenai kebenaran pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danperusahaan angkutan di perairan berhak menolak untukmengangkut barang apabila pemilik barang tidakmemenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 179

(1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah memobilisasiarmada niaga nasional.

(2) Pelaksanaan mobilisasi armada niaga nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaTanggung Jawab Pengangkut

Pasal 180

(1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawabterhadap keselamatan dan keamanan penumpangdan/atau barang yang diangkutnya.

(2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawabterhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlahyang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atauperjanjian atau kontrak pengangkutan yang telahdisepakati.

Pasal 181

(1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawabatas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasiankapalnya.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap:a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang

diangkut;c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau

barang yang diangkut; ataud. kerugian pihak ketiga.



- 90 -

(3) Perusahaan angkutan di perairan wajibmengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransiperlindungan dasar penumpang umum sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barangsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkanberdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna danpenyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atausesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(5) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutanpenumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkankesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasasesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketigasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf dbukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaanangkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atauseluruh tanggung jawabnya.

Pasal 182

(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikanfasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat,wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orangsakit, dan orang lanjut usia.

(2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa penyediaan:a. sarana khusus bagi penyandang cacat untuk naik ke

atau turun dari kapal;b. sarana khusus bagi penyandang cacat selama di

kapal;c. sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya

mengharuskan dalam posisi tidur; dand. fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap

penyakit menular.

(3) Kemudahan . . .


- 91 -

(3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupapemberian prioritas:a. untuk mendapatkan tiket angkutan; danb. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.

(4) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.

Pasal 183

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar fasilitas dankemudahan bagi penumpang penyandang cacat, wanita hamil,anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan oranglanjut usia diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X

PENGANGKUTAN BARANG KHUSUSDAN BARANG BERBAHAYA

Pasal 184

(1) Pengangkutan barang khusus dan barang berbahayaharus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Pengangkutan barang khusus dan barang berbahayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmenggunakan kapal yang dirancang khusus danmemenuhi persyaratan:a. penanganan bongkar muat, penumpukan, dan

penyimpanan selama berada di kapal sertapengemasan, penumpukan, dan penyimpanan dipelabuhan;

b. keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar,baik nasional maupun internasional, bagi kapalkhusus pengangkut barang berbahaya; dan

c. pemberian tanda tertentu sesuai dengan barangberbahaya yang diangkut.

Pasal 185

(1) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184ayat (1) dapat berupa:a. kayu gelondongan;b. barang curah;c. rel; dand. ternak.

(2) Barang . . .


- 92 -

(2) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalamPasal 184 ayat (1) berbentuk:a. bahan cair;b. bahan padat; danc. bahan gas.

Pasal 186

Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut:a. bahan atau barang peledak (explosive);b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan

tekanan (compressed gases, liquified, or dissolved underpressure);

c. cairan mudah menyala atau terbakar (flammable liquids);d. bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar

(flammable solids);e. bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing substances);f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic and

infectious substances);g. bahan atau barang radioaktif (radioactive material);h. bahan atau barang perusak (corrosive substances); dani. berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya (miscellaneous

dangerous substances).

Pasal 187

Penanganan pengangkutan, penumpukan, penyimpanan, danbongkar muat barang khusus dan barang berbahaya dari danke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2)huruf a, dilakukan oleh tenaga kerja yang memilikikompetensi dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan.

Pasal 188

Pemilik, operator, dan/atau agen perusahaan angkutan lautyang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya,wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandarsebelum kapal pengangkut barang khusus dan/atau barangberbahaya tiba di pelabuhan.

Pasal 189 . . .


- 93 -

Pasal 189

Badan Usaha Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhanharus menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukanbarang khusus dan barang berbahaya untuk menjaminkeselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang dipelabuhan serta bertanggung jawab terhadap penyusunansistem dan prosedur penanganan barang khusus dan barangberbahaya di pelabuhan.

Pasal 190

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan danpenanganan di pelabuhan terhadap barang khusus danbarang berbahaya diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI

PEMBERDAYAAN INDUSTRI ANGKUTAN PERAIRAN NASIONAL

Pasal 191

(1) Pengembangan dan pengadaan armada angkutanperairan nasional dilakukan dalam rangkamemberdayakan angkutan perairan nasional danmemperkuat industri perkapalan nasional yangdilakukan secara terpadu dengan dukungan semuasektor terkait.

(2) Pengembangan dan pengadaan armada angkutanperairan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditujukan agar tersedia armada nasional yang memadaisebagai infrastruktur dalam rangka pelaksanaan asascabotage untuk angkutan di perairan dalam negeri danagar perusahaan angkutan laut nasional memperolehpangsa muatan yang wajar untuk angkutan di perairanluar negeri.

Pasal 192

(1) Pemberdayaan industri angkutan perairan nasionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) wajibdilakukan oleh Pemerintah dengan:a. memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;b. memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang

antara pemilik barang dan pemilik kapal; dan

c. memberikan . . .


- 94 -

c. memberikan jaminan ketersediaan bahan bakarminyak untuk angkutan di perairan.

(2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. mengembangkan lembaga keuangan non-bank

khusus untuk pembiayaan pengadaan armada niaganasional;

b. memfasilitasi tersedianya pembiayaan bagipengembangan armada niaga nasional, baik yangberasal dari perbankan maupun lembaga keuangannon-bank, dengan kondisi pinjaman yang menarik;dan

c. memberikan insentif fiskal bagi pengembangan danpengadaan armada angkutan perairan nasional.

(3) Fasilitas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib dilakukan Pemerintah dengan:a. mewajibkan pengangkutan barang atau muatan

impor milik Pemerintah yang pengadaannyadilakukan oleh importir menggunakan kapalberbendera Indonesia yang dioperasikan olehperusahaan angkutan perairan nasional; dan

b. memfasilitasi agar syarat perdagangan muatan eksporuntuk jenis muatan atau barang tertentu sehinggapengangkutannya dilakukan oleh perusahaanangkutan perairan nasional dengan menggunakankapal berbendera Indonesia.

(4) Pemberian jaminan ketersediaan bahan bakar minyakuntuk angkutan perairan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan menyediakan bahan bakarminyak sesuai dengan trayek dan jumlah hari layarkepada perusahaan angkutan perairan nasional yangmengoperasikan kapal berbendera Indonesia danmelakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri.

Pasal 193

Perkuatan industri perkapalan nasional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) wajib dilakukanPemerintah dengan:a. menetapkan kawasan industri perkapalan terpadu;b. mengembangkan pusat desain, penelitian, dan

pengembangan industri kapal nasional;

c. mengembangkan . . .


- 95 -

c. mengembangkan standarisasi dan komponen kapaldengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokaldan melakukan alih teknologi;

d. mengembangkan industri bahan baku dan komponenkapal;

e. memberikan insentif kepada perusahaan angkutanperairan nasional yang membangun dan/atau mereparasikapal di dalam negeri dan/atau yang melakukanpengadaan kapal dari luar negeri;

f. membangun kapal pada industri galangan kapal nasionalapabila biaya pengadaannya dibebankan kepada AnggaranPendapatan Belanja Negara atau Anggaran PendapatanBelanja Daerah;

g. membangun kapal yang pendanaannya berasal dari luarnegeri dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatanlokal dan pelaksanaan alih teknologi; dan

h. memelihara dan mereparasi kapal pada industriperkapalan nasional yang biayanya dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan Belanja Negara atau AnggaranPendapatan Belanja Daerah.

Pasal 194

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan danpengadaan armada niaga nasional, fasilitas Pemerintah dalampemberdayaan industri pelayaran nasional dan perkuatanindustri perkapalan nasional diatur dengan PeraturanMenteri.

BAB XII

SISTEM INFORMASI ANGKUTAN DI PERAIRAN

Pasal 195

(1) Sistem informasi angkutan di perairan mencakuppengumpulan, pengelolaan, penganalisaan,penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data daninformasi angkutan di perairan.

(2) Sistem informasi angkutan di perairan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk:a. mendukung operasional angkutan di perairan;b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau

publik; danc. mendukung perumusan kebijakan di bidang

angkutan di perairan.

(3) Sistem . . .


- 96 -

(3) Sistem informasi angkutan di perairan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:a. Menteri, untuk sistem informasi angkutan di perairan

pada tingkat nasional;b. gubernur, untuk sistem informasi angkutan di

perairan pada tingkat provinsi; atauc. bupati/walikota, untuk sistem informasi angkutan di

perairan pada tingkat kabupaten/kota.

(4) Penyelenggaraan sistem informasi angkutan di perairansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukanberdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 196

Penyelenggaraan sistem informasi angkutan di perairansebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dilakukan denganmembangun dan mengembangkan jaringan informasi secaraefektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan pihak terkaitdengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dankomunikasi.

Pasal 197

(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya mengevaluasi laporan bulananyang disampaikan oleh perusahaan angkutan di perairandan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairanuntuk dijadikan sebagai bahan penyusunan sisteminformasi angkutan di perairan.

(2) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh gubernur dan/ataubupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada Menteri.

Pasal 198

Menteri berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 197, mengolah data dan informasi untuk dijadikansebagai bahan informasi angkutan di perairan kepadamasyarakat.

Pasal 199 . . .


- 97 -

Pasal 199

(1) Sistem informasi angkutan di perairan paling sedikitmemuat:a. perusahaan angkutan di perairan;b. kegiatan operasional angkutan di perairan;c. armada dan kapasitas ruang kapal nasional;d. jaringan trayek angkutan di perairan;e. volume muatan berdasarkan jenis muatan dan

pangsa muatan kapal nasional;f. pergerakan operasional kapal berdasarkan jenis

muatan;g. usaha dan kegiatan jasa terkait dengan angkutan di

perairan;h. tarif angkutan di perairan;i. sumber daya manusia di bidang angkutan di

perairan;j. peraturan perundang-undangan di bidang angkutan

di perairan; dank. pelayanan publik di bidang angkutan di perairan.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun dalam sistem informasi manajemen angkutan diperairan termasuk Informasi Muatan dan Ruang Kapal.

Pasal 200

(1) Data dan informasi angkutan di perairandidokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yangmembutuhkan dengan memanfaatkan teknologiinformasi dan komunikasi.

(2) Pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan olehPemerintah dan pemerintah daerah dapat dilakukanmelalui kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 201

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian danpengelolaan data dan penyusunan sistem informasi angkutandi perairan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII . . .


- 98 -

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 202

(1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) atau ayat(3), Pasal 14, Pasal 16 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 36ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat(3), Pasal 97 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 101 ayat (1) atauayat (2), Pasal 105 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 114ayat (2), Pasal 115, Pasal 119, Pasal 120 ayat (2), Pasal124, Pasal 128, Pasal 132, Pasal 136, Pasal 137 ayat (2),Pasal 142, Pasal 146, Pasal 150, Pasal 154, Pasal 158,Pasal 159 ayat (2), Pasal 164, Pasal 168, Pasal 177 ayat(1), Pasal 182 ayat (1), atau Pasal 188 dapat dikenaisanksi administratif.

(2) Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:a. peringatan tertulis;b. pembekuan izin; dan/atauc. pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dikenai oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya.

Pasal 203

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulissebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2) dikenaisebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktumasing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakankewajibannya setelah berakhirnya jangka waktuperingatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksiadministratif berupa pembekuan izin.

(3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harikalender.

(4) Izin . . .


- 99 -

(4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakankewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izinsebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal 204

(1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) atau Pasal 109 ayat(1), selain dikenai sanksi pencabutan izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 202 ayat (2) huruf c, dikenaisanksi denda administratif paling banyakRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 205

Perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4)dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Certificate ofOwner’s Representative.

Pasal 206

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksiadministratif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 207

Bagi perusahaan angkutan di perairan dan usaha jasa terkaitdengan angkutan di perairan yang telah memiliki izin sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini, dalam jangka waktupaling lama 2 (dua) tahun, wajib menyesuaikan perizinannyaberdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XV . . .


- 100 -

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 208

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semuaperaturan pelaksanaan yang mengatur mengenai angkutan diperairan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan atau belum diganti berdasarkan PeraturanPemerintah ini.

Pasal 209

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, makaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907), dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 210

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar . . .


- 101 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 1 Februari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 1 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Perekonomian dan Industri,

ttd

Setio Sapto Nugroho


P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

ANGKUTAN DI PERAIRAN

I. UMUM

Angkutan di perairan, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional,memiliki peranan yang sangat penting dalam memperlancar rodaperekonomian, memantapkan perwujudan wawasan nusantara,memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan ketahanannasional, dan mempererat hubungan antarbangsa.

Angkutan di perairan memiliki fungsi yang strategis, yaitu menunjangkegiatan perdagangan dan perekonomian (ship follows the trade) sertamerangsang pertumbuhan perekonomian dan wilayah (ship promotes thetrade), sehingga angkutan di perairan berfungsi sebagai infrastruktur yangsrategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Penyelenggaraan fungsi strategis tersebut dapat mendukung perwujudanwawasan nusantara, meningkatkan ekspor dan impor sehingga dapatmeningkatkan penerimaan devisa negara, dan membuka kesempatankerja, sehingga angkutan di perairan dikuasai oleh negara yangpenyelenggaraannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian, danpengawasan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan angkutan diperairan dilaksanakan dengan cara:a. memberlakukan azas cabotage secara konsekuen dan konsisten agar

perusahaan angkutan perairan nasional dapat menjadi tuan rumah dinegeri sendiri;

b. mengembangkan angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggaldan/atau wilayah terpencil dengan pelayaran-perintis dan penugasan;

c. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pemberdayaan dankemandirian industri angkutan perairan nasional;

d. mengembangkan . . .


- 2 -

d. mengembangkan industri jasa terkait untuk menunjang kelancarankegiatan angkutan di perairan; dan

e. mengembangkan sistem informasi angkutan di perairan secaraterpadu yang mengikutsertakan semua pihak terkait denganmemanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untukmenyusun Peraturan Pemerintah tentang Angkutan di Perairan yangmerupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008tentang Pelayaran yang mengatur mengenai kegiatan angkutan laut,angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, angkutan diperairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil,kegiatan jasa terkait dengan angkutan di perairan, perizinan, penarifan,kewajiban dan tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barang khususdan barang berbahaya, pemberdayaan industri angkutan perairan, sisteminformasi angkutan di perairan, dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Ayat (1)

Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaanangkutan laut nasional dan diawaki oleh awak kapalberkewarganegaraan Indonesia untuk angkutan laut dalamnegeri dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan azas cabotageguna melindungi kedaulatan negara (sovereignty) danmendukung perwujudan wawasan nusantara serta memberikankesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaanangkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.

Ayat (2) . . .


- 3 -

Ayat (2)Kegiatan angkutan laut dalam negeri termasuk kegiatanangkutan laut lepas pantai dan kegiatan angkutan daripelabuhan laut ke lokasi di perairan yang berfungsi sebagaipelabuhan di wilayah perairan Indonesia atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya yang menggunakankapal” antara lain kegiatan penundaan kapal, pengerukan,untuk kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air, danpengangkutan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyakdan gas bumi.

Ayat (3)Cukup jelas.


Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Ayat (1)

Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur (liner)dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan usahaserta pelayanan kepada pengguna jasa dan penyedia jasaangkutan laut.





Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9 . . .


- 4 -

Pasal 9Ayat (1)

Terhadap perusahaan angkutan laut nasional yangmengoperasikan kapal atau menempatkan kapalnya padajaringan trayek tetap dan teratur untuk melayani trayek yangbelum ditetapkan (yang bersifat keperintisan), diberikan proteksiberupa hak eksklusif sementara (temporary exclusive right)dimana hanya kapal-kapal yang dioperasikan oleh perusahaanangkutan laut nasional tersebut yang dapat melayani trayekbaru dimaksud untuk periode paling lama 3 (tiga) tahun atautelah tercapai faktor muatan (load factor) sebesar rata-rata 65%(enam puluh lima per seratus) selama 6 (enam) bulan terakhir.


Pasal 10Cukup jelas.

Pasal 11Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan “keseimbangan permintaan dantersedianya ruangan” adalah terwujudnya pelayanan padasuatu trayek yang dapat diukur dengan tingkat faktor muat(load factor) tertentu.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.



Pasal 12 . . .


- 5 -

Pasal 12Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan “omisi” adalah meninggalkan atautidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yangditetapkan dalam jaringan trayek.

Huruf bYang dimaksud dengan “deviasi” adalah penyimpangantrayek atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgahyang ditetapkan dalam jaringan trayek.


Pasal 13Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “substitusi” adalah penggantian kapalpada trayek tetap dan teratur yang telah ditetapkan sebelumnya.



Pasal 15Pemberian insentif antara lain berupa pemberian prioritas sandar,penyediaan bunker sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar, dankeringanan tarif jasa kepelabuhanan.

Keringanan tarif jasa kepelabuhanan meliputi tarif jasa labuh, tarifjasa tambat, dan tarif jasa pemanduan yang besarannya akanditentukan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau Unit PenyelenggaraPelabuhan.


Pasal 17Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf c . . .


- 6 -

Huruf cYang dimaksud dengan “untuk menunjang kegiatantertentu” antara lain kegiatan angkutan lepas pantai atauuntuk menunjang suatu proyek tertentu lainnya.







Pasal 23Ayat (1)

Cukup jelas.




Ayat (5)Angkutan laut antarpulau atau antarpelabuhan di wilayahperairan Indonesia merupakan kegiatan angkutan laut dalamnegeri yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutanlaut nasional.


Pasal 24 . . .


- 7 -






Pasal 29Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “trayek angkutan laut lintas batas”antara lain:1. Pelabuhan Batam-Pelabuhan Singapura;2. Pelabuhan Nunukan-Pelabuhan Tawau, Malaysia;3. Pelabuhan Belawan-Pelabuhan Penang, Malaysia;4. Pelabuhan Sambas-Pelabuhan Kuching, Malaysia;5. Pelabuhan Sungai Nyamuk-Pelabuhan Tawau, Malaysia;6. Pelabuhan Dumai-Pelabuhan Malaka, Malaysia;7. Pelabuhan Tahuna-Pelabuhan General Santos, Filipina;8. Pelabuhan Jayapura-Pelabuhan Vanimo, Papua Nugini; dan9. Pelabuhan Oecussi-Pelabuhan Dilli, Timor Leste.

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama sub-regional” adalahforum kerja sama antara Pemerintah Indonesia denganPemerintah negara di dalam sub-regional negara-negara dikawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Huruf bCukup jelas.

Ayat (3) . . .


- 8 -


Pasal 30Ayat (1)

Kapal yang datang secara mendadak (emergency call) di suatupelabuhan atau terminal khusus terdekat, Nakhoda kapal dapatmenunjuk agen umum dengan membuat surat penunjukan (letterof appointment) kepada salah satu perusahaan angkutan lautnasional atau perusahaan nasional keagenan kapal yang terdapatdi pelabuhan atau terminal khusus disertai uang muka untukpembayaran biaya-biaya kapal selama berada di pelabuhan(advanced disbursement).

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan nasional keagenankapal” adalah badan usaha yang khusus didirikan untukkegiatan keagenan kapal.

Huruf bCukup jelas.








Pasal 35 . . .


- 9 -

Pasal 35Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara berkesinambungan” adalahbahwa kegiatan angkutan laut ke atau dari pelabuhan Indonesiayang terbuka untuk perdagangan luar negeri yang dilakukanoleh perusahaan angkutan laut asing secara terus menerus dantidak terputus. Penunjukan perwakilan dimaksudkan untukmewakili kepentingan administrasi perusahaan angkutan lautasing di Indonesia.








Pasal 40Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Kewajiban melaporkan kepada Menteri mencakup rencana danrealisasi kegiatan dan penggunaan kapal angkutan laut khusus.


Pasal 41 . . .


- 10 -

Pasal 41Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak tersedianya kapal” adalahtidak tersedianya kapal berbendera Indonesia yangdioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Huruf bCukup jelas.



Pasal 43Ayat (1)

Pelaksana kegiatan angkutan laut asing merupakan perusahaanangkutan laut asing yang mengangkut muatan impor bahanbaku dan/atau peralatan produksi untuk menunjang usahapokok tertentu dari pelaksana kegiatan angkutan laut khusus.








Pasal 48 . . .


- 11 -










Pasal 57Usaha pokok meliputi bidang:a. pertanian dan perkebunan;b. kehutanan;c. peternakan dan perikanan;d. perindustrian;e. pertambangan dan energi; atauf. pariwisata.




Pasal 61 . . .


- 12 -


Pasal 62Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberanganantarprovinsi” yaitu yang menghubungkan simpul padajaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta apiantarprovinsi.

Huruf bYang dimaksud dengan “lintas penyeberanganantarkabupaten/kota” yaitu yang menghubungkan simpulpada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta apiantarkabupaten atau kota dalam provinsi.

Huruf cYang dimaksud dengan “lintas penyeberangan dalamkabupaten/kota” yaitu yang menghubungkan simpul padajaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalamkabupaten atau kota.

Ayat (3)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan “fungsi sebagai jembatan” adalahpergerakan lalu lintas dan pemindahan penumpang dankendaraan beserta muatannya dengan kapalpenyeberangan.

Huruf cYang dimaksud dengan “dengan jarak tertentu” adalahbahwa tidak semua daratan yang dipisahkan oleh perairandihubungkan oleh angkutan penyeberangan, tetapi daratanyang dihubungkan merupakan pengembangan jaringanjalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkanoleh perairan, dengan tetap memenuhi karakteristikangkutan penyeberangan.

Huruf dCukup jelas.

Huruf e . . .


- 13 -

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.






Pasal 66Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (4)Huruf a

Persyaratan usaha angkutan penyeberangan antara lainmemiliki kantor dan tenaga manajemen angkutanpenyeberangan.

Huruf bPersyaratan pelayanan angkutan penyeberangan yangditetapkan dalam standar pelayanan minimal angkutanpenyeberangan.



Pasal 67 . . .


- 14 -




Pasal 70Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Yang dimaksud dengan “pelaksana kegiatan” adalah badanusaha yang memiliki izin usaha di bidang angkutan laut,angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan.


Pasal 72Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Yang dimaksud dengan “kontrak jangka panjang” adalah palingsedikit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimaksudkanuntuk memberikan jaminan agar perusahaan angkutan lautyang menyelenggarakan pelayaran-perintis dapat melakukanperemajaan kapal.

Pasal 73Yang dimaksud dengan “secara terpadu dengan sektor lainberdasarkan pendekatan pembangunan wilayah” adalah bahwapenyusunan usulan trayek pelayaran-perintis dikoordinasikan olehpemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi terkait sertamemperhatikan keterpaduan dengan program sektor lain sepertiantara lain perdagangan, perkebunan, transmigrasi, perikanan,pariwisata, pendidikan, dan pertanian dalam rangka pengembanganpotensi daerah.

Pasal 74 . . .


- 15 -







Pasal 80Ayat (1)

Cukup jelas.




Ayat (5)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bKegiatan bongkar muat barang curah cair yang dibongkaratau dimuat melalui pipa yang dilakukan denganmenggunakan pipa milik atau dikuasai oleh perusahaanangkutan laut nasional.

Huruf cKegiatan bongkar muat barang curah kering yang dibongkar atau di muat melalui conveyor atau sejenisnyayang dilakukan dengan menggunakan conveyor milik ataudikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Huruf dCukup jelas.

Ayat (6) . . .


- 16 -




Pasal 82Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hYang dimaksud dengan “dokumen angkutan” antara lain billof lading, airway bill, dokumen kepabeanan, kekarantinaan,surat jalan, dan dokumen angkutan barang.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kCukup jelas.

Huruf l . . .


- 17 -

Huruf lCukup jelas.

Huruf mCukup jelas.

Huruf nCukup jelas.

Huruf oCukup jelas.

Huruf pCukup jelas.

Huruf qCukup jelas.

Huruf rLayanan logistik berupa kegiatan perencanaan,penanganan, dan pengendalian terhadap pengiriman danpenyimpanan barang, termasuk informasi, jasapengurusan, dan administrasi terkait yang dilaksanakanoleh penyelenggara kegiatan usaha jasa pengurusantransportasi untuk pengiriman dan penerimaan barang.




Pasal 85Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (4) . . .


- 18 -

Ayat (4)Yang dimaksud dengan “stuffing peti kemas” adalah pekerjaanmemuat barang dari tempat yang ditentukan ke dalam petikemas.

Yang dimaksud dengan “stripping peti kemas” adalah pekerjaanmembongkar barang dari dalam peti kemas sampai denganmenyusun di tempat yang ditentukan.










Pasal 94Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (4) . . .


- 19 -

Ayat (4)Huruf a

Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut denganukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima GrossTonnage), dapat dipenuhi dengan 1 (satu) unit kapal ataulebih.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.











Pasal 104 . . .


- 20 -


















Pasal 121 . . .


- 21 -

















Pasal 137 . . .


- 22 -

















Pasal 153 . . .


- 23 -

















Pasal 169 . . .


- 24 -



Pasal 171Ayat (1)

Huruf aTarif angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimanadimaksud dalam ketentuan ini merupakan tarif angkutanyang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan(ability to pay) masyarakat luas.

Huruf bTarif pelayanan kelas non-ekonomi adalah tarif pelayananangkutan yang berorientasi kepada kelangsungan danpengembangan usaha angkutan dalam rangkameningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringanpelayanan angkutan laut.









Pasal 178Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan tidakmembedakan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutansepanjang yang bersangkutan telah memenuhi perjanjianpengangkutan yang disepakati.

Perjanjian . . .


- 25 -

Perjanjian pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumenpengangkutan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjianinternasional maupun peraturan perundang-undangan nasional.


Pasal 179Ayat (1)

Yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” adalah sepertipenanggulangan bencana alam, kecelakaan di laut, kerusuhansosial yang berdampak nasional, dan negara dalam keadaanbahaya setelah dinyatakan resmi oleh Pemerintah serta masapuncak angkutan lebaran, natal, dan tahun baru.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain Undang-Undang tentangMobilisasi dan Demobilisasi.


Pasal 181Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Tanggung jawab perusahaan angkutan di perairansebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalahtanggung jawab terhadap kematian atau lukanyapenumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selamadalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/ ataukecelakaan pada saat naik/turun kapal sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cPernyataan sebab keterlambatan penyerahan barang olehpengangkut dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintahyang berwenang di pelabuhan.

Huruf d . . .


- 26 -

Huruf dCukup jelas.














Pasal 190 . . .


- 27 -


Pasal 191Ayat (1)

Pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairannasional secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkaittermasuk sektor perdagangan, keuangan, perindustrian, energidan sumber daya mineral, serta pendidikan dan pelatihan.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “pangsa muatan yang wajar” adalahbahwa wajar tidak selalu dalam arti memperoleh bagian yangsama (equal share), tetapi memperoleh pangsa sebagaimanaditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,misalnya dalam perjanjian bilateral, konvensi internasional yangdiratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan peraturan lainnya.Khusus untuk barang milik Pemerintah perlu diupayakan agarpengangkutannya dilaksanakan oleh perusahaan angkutan lautnasional.

Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan angkutan laut asing untukmenetapkan perjanjian perolehan pangsa muatan (fair shareagreement).

Pasal 192Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Huruf a

Yang dimaksud dengan “dilakukan oleh importir” adalahinstansi Pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian,pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badanusaha milik daerah, atau badan usaha swasta yangmelakukan kegiatan importasi barang muatan impor milikpemerintah.

Huruf b . . .


- 28 -

Huruf bYang dimaksud dengan “syarat perdagangan muatan eksporuntuk jenis muatan atau barang tertentu sehinggapengangkutannya dilakukan oleh perusahaan angkutannasional” adalah syarat perdagangan (terms of trade) secaraC&F (Cost and Freight) atau CIF (Cost, Insurance, andFreight) untuk komoditas ekspor yang bersifat seller’smarket dimana pihak penjual/eksportir yang menentukankapal pengangkutnya.


Pasal 193Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan industri perkapalan terpadu”adalah pusat industri yang meliputi antara lain fasilitaspembangunan, perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan yangterintegrasi dengan industri penunjangnya, seperti materialkapal, permesinan, dan perlengkapan kapal.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dYang dimaksud dengan “bahan baku dan komponen kapal”antara lain material kapal, suku cadang, dan perlengkapankapal.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.


Pasal 195 . . .


- 29 -

















TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5108

Documents

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA · Receiving/delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun