i

Problematika Hukum Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011

Tesis

Diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh :

Andre Sutantyo

NPM : 322011003

Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana

Salatiga

2012

ii

iii

iv

v

MOTTO

Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak

lagi dituntut

~ Lukas 12:48 ~

Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang kami harus

lakukan

~ Lukas 17:10~

~ Keep On Freedom in your mind ~

vi

KATA PENGANTAR

Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan

saya karena hingga saat ini dilimpahkan hikmat serta

rahmat untuk riuh dalam pikir serta menggerakkan

jemari tangan untuk menuangkan ide dalam bahasa

tulis.

Terimakasih untuk kedua orangtua yang

senantiasa mendukung dalam doa dan merestui dalam

setiap perjalanan hidup penulis. Terimakasih penulis

ucapkan pula untuk :

1. Bapak Khrisna Djayadarumurti, SH, MH selaku

Dekan Fakultas Hukum UKSW atas kesempatan

yang diberikan untuk penulis menempuh

pendidikan di Pascasarjana MIH-UKSW.

2. Bapak Tri Budiyono, SH, MH selaku Kaprogdi

MIH-UKSW sekaligus sebagai Pembimbing I,

Terimakasih untuk kepercayaan menerima

penulis yang memiliki latar belakang pendidikan

bukan hukum, pula untuk kesediaan ditengah

kesibukan dalam memberikan arahan dan

masukan.

3. Bapak Umbu Rauta, SH, M.Hum selaku

pembimbing II, sekaligus sebagai tempat untuk

berkeluh kesah dan bertukar pikir berkaitan

dengan tesis dan kampus tercinta UKSW.

Terimakasih pula untuk bimbingan dan nasihat

serta arahan yang dirasakan penulis selama

menjadi ketua SMU maupun kini sebagai

mahasiswa bimbingan.

vii

4. Mbak Widia, terimakasih berkenan direpotkan

dengan segala urusan administrasi yang

terkadang saya lalaikan.

5. Mbak Boni, untuk perkenannya direpotkan ketika

penulis menitipkan tesis yang akan diteliti oleh

pembimbing.

6. Bernadeta Desinova Krismaningrum, S.Si,

tunanganku yang senantiasa mendukung dalam

segala hal, yang terus mendukung dikala aku tak

bersemangat, dan senantiasa menjadi pendengar

yang luar biasa. Thx for loving me. Sebuah

anugerah hadirmu dalam hidupku.

7. Kedua orangtuaku yang terus senantiasa

membawa dalam doa dan pengharapan akan

masa depan anaknya. I love both of you. Untuk

Papa Maedy dan Bunda pula yang sudah menjadi

orangtua bagiku, Terimakasih untuk segala

dukungan dan doanya.

8. Ibu Siti Purwatiningsih, orangtua keduaku yang

senantiasa memberi arahan dan bimbingan, dan

membawaku dalam setiap sholatnya.

9. Dr. Surya Satriatrihandaru, M.Sc, Terimkasih

untuk rekomendasinya ketika penulis akan

memasuki pascasarjana MIH-UKSW. Ex

pembimbing skripsiku yang luar biasa.

Terimakasih Banyak Bapak. Pula untuk semua

Dosen dan Staff fisika UKSW.

10. Rekan-rekan MIH 2011 : Papi Yosafati Gulo

(terimakasih untuk diskusinya), Randy (cepat

susul), Kak Gustaf (ayo kk semangat kk, bangun

Papua hehehe), Bang Avantia Patria (thx buat

viii

file2nya, mari membangun salatiga), Mas Budi

(lekas sembuh Pak Wali hehe), Pak Dom (kapan2

saya main timor leste ya), terimakasih untuk

kebersamaan selama ini.

11. Rekan-rekan Kampoeng Salatiga dan Salatiga

Cyber Centre, dalam mewujudkan mimpi-mimpi

kami senantiasa menjadi supporter yang kocak

dan “koplak”, menjadi tempat bercerita dikala

penat ala “arisan bapak-bapak”. You are all guys

Amazing; keep on freedom!!!

12. Terimakasih pula kepada Bapak/Ibu, rekan-rekan

yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Terimakasih atas segala bantuan dan

dukungannya selama penulisan tesis ini.

Kiranya Tuhan sendiri yang membalas segala

kemurahan hati Bapak/Ibu saudara sekalian.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, pula

dalam penulisan tesis ini. Untuk itu penulis mohonkan

saran dan masukan untuk perbaikan di kemudian hari.

Salatiga, November 2012

Andre Sutantyo

ix

DAFTAR BAHAN HUKUM

Bahan Hukum Primer

1. Undang – Undang Dasar 1945.

2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah

hingga perubahan kedua yaitu Undang – undang No

12 tahun 2008.

3. Undang – Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15

tahun 2011.

4. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang

Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan

Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang

Pengangkatan dan Penetapan Pemilihan Kepala

Daerah

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tahun

2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun

2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,

KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta

Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan,

Pengangkatan, dan Pelantikan.

x

Bahan Hukum Sekunder

1. Laporan Pertanggungjawaban Pilkada Kota Salatiga

tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota

Salatiga.

2. Laporan Pertanggungjawaban Pilkada Kota Salatiga

tahun 2011 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kota Salatiga.

3. Suplemen Koran Suara Merdeka yakni Semarang

metro khususnya liputan seputar Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Salatiga tahun

2011.

4. Website Vivanews.com yang memuat berita seputar

evaluasi Pilkada.

5. Website KPU.go.id untuk mendapatkan berita

seputar Pilkada serta peraturan – peraturan

berkaitan dengan Pilkada.

6. Aceproject.org(the electorate knowledge network),

suatu website yang berisi artikel-artikel tentang

pemilihan umum. Merupakan website dari

CETRO(Centre for Electoral Reform).

xi

ABSTRAK

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan suatu dinamika birokratis sekaligus politis. Rotasi pejabat publik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akhirnya berdampak munculnya problematika, khususnya problematika hukum terkait pelaksanaan Pemilihan Umum KDH dan WKDH. Hal ini terjadi karena tarik-menarik kepentingan yang begitu kuat

berkaitan posisi KDH yang dimaknai sebagai Primus Interpares.

Pemilihan Umum KDH dan WKDH tahun 2011 di Kota Salatiga menyisakan problematika hukum yang perlu dikaji antara lain dalam kaitannya dengan demokrasi prosedural dan substansial yang berlangsung dalam proses ini seleksi bakal calon, keterlibatan PNS secara langsung maupun tak langsung, netralitas penyelenggara, pasangan calon, serta pemilih dalam hal ini

keterlibatan masyarakat.

Adapun faktor-faktor penyebab munculnya problematika hukum yang ada adalah ketidaktegasan aparat dalam menegakkan norma hukum yang ada baik dikalangan PNS maupun masyarakat sipil, sistem kepartaian yang tidak transparan dan cenderung top-down, penyelenggara dalam hal ini KPU yang ada dalam structural birokrasi pemerintah, serta tingkat pendidikan politik masyarakat

yang cenderung rendah.

Untuk itu perlu peninjauan ulang terhadap sistem Pemilihan

langsung yang diterapkan di Indonesia secara komprehensif.

xii

ABSTRACT

Local Election (Election of Regional Head and Deputy Head) is a political as well as bureaucratic dynamics. The rotation of this public officials is influenced by various factors that ultimately result in the emergence problems, especially problems related to law enforcement on local election. This occurs because of the strong interest attraction related to the Regional Head position positions

interpreted as Primus interpares.

The 2011 Election of Deputy Head in Salatiga has remained legal problems that need to be concern, in relation to procedural and substantial democracy that took place in the candidate selection process, the involvement of civil servants directly or indirectly, neutrality organizers (KPU), candidates, and voters in this case

community involvement.

Factors that lead to the existing law problems are: problems there is a lack of a clear legal authorities in the enforcement of legal norms that exist among civil servants and civil society, the party system is not transparent and tend to be top-down, organizers, in this case the Commission(KPU) which is exist in structural government bureaucracy, and the level of political education in the

community tend to be low.

For that a reconsideration on direct election system, which is

implemented comprehensively in Indonesia, is necessary.

xiii

Daftar Isi

Halaman Judul ….……………………………………… i

Halaman Pengesahan …………………………………. ii Halaman Pernyataan ………………………………….. iv Motto ……………………………………………………… v

Kata Pengantar …………………………………………. vi Daftar Bahan Hukum…………………………………. ix

Abstrak …………………………………………………… xi Abstract ….……………………………………….………. xii Daftar Isi …………………………………………………. xiii

BAB I Pendahuluan

A. Latar belakang …..…………………………….. 1 B. Perumusan Masalah .....……………………… 7 C. Keaslian Penelitian …..……………………….. 7

D. Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis………….…………………… 9 2. Secara Praktis……………………………….. 9

E. Tujuan Penelitian ….….………………………. 9 F. Definisi Operasional ………………………….. 10

G. Kerangka Teori …..…………………………….. 10 H. Metode Penelitian ……………………………… 16

1. Tipe Penelitian ……………………………… 16

2. Pendekatan Masalah ……………………… 16 I. Sistematika Penulisan ……………………….. 17

BAB II Teori, Asas dan Sistem Hukum Pemilihan Umum KDH dan WKDH

A. Teori-Teori dalam Pemilihan Umum KDH Dan WKDH ……………………………………... 19 1. Teori Keberlakuan Hukum …….……….. 19

2. Teori Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila …………………………. 22

3. Teori Demokrasi dan Perkembangannya Di Indonesia .……………………………….. 31

4. Teori Pemerintahan Daerah

a. Asas Pemerintahan Daerah …………. 45 b. Sistem Rumah Tangga

Pemerintahan Daerah ………………… 47

xiv

5. Teori Pengisian Jabatan KDH dan WKDH a. Sistem Pemilihan ………………………. 53

b. Pengangkatan/penunjukan langsung 54 6. Kepala Daerah dari Waktu ke Waktu …. 56

B. Asas-asas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang dan konvensi Internasional 1. Asas-asas Pemilihan Umum

berdasarkan Undang-undang …………... 64 2. Asas-asas Pemilihan Umum

berdasarkan Konvensi Internasional ….. 66

C. Sistem Hukum Pemilihan Umum KDH dan WKDH ……………………………….. 69

BAB III Pemilihan Umum KDH dan WKDH Kota Salatiga tahun 2011

A. Mengenai Pemilu KDH dan WKDH Salatiga.. 74 B. Identifikasi Problematika Hukum Pemilihan

KDH dan WKDH Kota Salatiga Tahun 2011 79 1. Tahap Persiapan ……………………………. 80 2. Tahap Pelaksanaan ………………………… 81

C. Analisa Problematika Pemilihan KDH dan WKDH Kota Salatiga Tahun 2011 ……. 85

D. Perbaikan Pemilihan Umum KDH dan WKDH

Pada masa yang akan datang ……………….. 96

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ……………………………………... 100 B. Saran-saran …………………………………….. 102

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Jurnal/Makalah ………………………. 103

B. Skripsi/Tesis/Disertasi ………………………. 106 C. Peraturan Perundangan ……………………. 107

D. Lain-lain …………………………………………. 108