Program Csr Pt Telkom

Penanggung jawab csr telkom

1. P : Apa latar belakang PT Telkom melaksanakan program CSR?

J : Ada dua hal yang melatar belakangi pelaksanaan program CSR di telkom

yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No PER-5/MBU/2007 tgl

27 april 2007 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia yang dibuat oleh Dr. A.

Partomuan Pohan, S. H. LLM. Sesuai dgn Permen BUMN no PER-5 tsb sebuah

Persero Terbuka dapat melaksanakan program CSR dalah hal ini disebut sebagai

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan berdasarkan Keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maka dalam penyusunan rencana kerja

dan anggaran program kemitraan dan bina lingkungan setiap tahunnya

memperhatikan selalu memperhatikan hasil RUPS.

2. P : Adakah kebijakan khusus tentang pelaksanaan program CSR di PT Telkom

J : Ada, yaitu Keputusan direksi no 30 tahun 2007 yaitu ttg pengelolaan program

kemitraan dan program bina lingkungan

3. P : Siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola program CSRdi PT Telkom

J : Di Telkom pelaksanaan program CSR di lakukan oleh unit community

development center (cdc) sesuai keputusan direksi no KD. 12/PS150/COP-

B0030000/2008 ttg Organisasi Pusat Pengelolaan Program Kemitraan dan

Program Bina Lingkungan (Community Development Center). CDC adalah unit

bisnis yang secara structural berada di bawah Direktorat Human Capital &

General Affair (HCGA). Unit CDC dipimpin oleh Senior General Manager

(SGM) yang dibantu oleh Senior Manager Kemitraan, Senior Manager Bina

Lingkungan, Senior Manager perencanaan & Pengendalian dan Senir Manager

Keuangan. Sedangkan utk pelaksanaan operasional CDC yang berlokasi di area

ada unit yang disebut Community Development (CD) Area yang dipimpin oleh

Manager CD Area. Manager CD Area bertanggung jawab terhadap kepada SGM

CDC atas efektifitas dan kelancaran pelaksanaan program kemitraan & bina

lingkungan di wilayahnya.

4. P : Apa saja bentuk kegiatan dari program CSR yang dilaksanakan oleh PT

Telkom

J : CSR dalam Telkom disebut sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

(PKBL). Utk program kemitraan kegiatannya antara lain pemberian pinjaman

modal kerja, pemberian dana untuk pendidikan seperti speedy goes to school dan

pemberian dana untuk pengkajian/penelitian. Sedangkan utk bina lingkungan

beberapa kegiatannya adalah bantuan korban bencana alam, bantuan peningkatan

kesehatan dan bantuan pembangunan sarana prasana/sarana umum.

5. P : Bagaimana pelaksanaan dari program program CSR di PT Telkom

J : Program kemitraan dan bina lingkungan utk pelaksanaaanya terdiri dr dua

cara yaitu penyaluran aktif yang disalurkan secara langsung berdasarkan

proposal yang disampaikan calon mitra binaan/obyek bantuan dan penyaluran

proaktif yang disalurkan berdasarkan aktifitas pencarian calon mitra

binaan/obyek bantuan.

Pelaksana program pembinaan usaha kecil

1. P : Apa latar belakang PT Telkom melaksanaan program pembinaan usaha kecil

J : Ada dua hal yang melatar belakangi pelaksanaan program CSR di telkom

yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No PER-5/MBU/2007 tgl

27 april 2007 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia yang dibuat oleh Dr. A.

Partomuan Pohan, S. H. LLM. Sesuai dgn Permen BUMN no PER-5 tsb sebuah

Persero Terbuka dapat melaksanakan program CSR dalah hal ini disebut sebagai

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan berdasarkan Keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maka dalam penyusunan rencana kerja

dan anggaran program kemitraan dan bina lingkungan setiap tahunnya

memperhatikan selalu memperhatikan hasil RUPS.

2. P : Apa saja bentuk kegitan dari program pembinaan usaha kecil yang dilakukan

PT Telkom

J : program kemitraan kegiatannya antara lain pemberian pinjaman modal kerja,

pemberian dana untuk pendidikan seperti speedy goes to school dan pemberian

dana untuk pengkajian/penelitian.

3. P : Siapa sajakah yang menjadi target sasaran dari program pembinaan usaha

kecil

J : Kriteria usaha kecil yang dapat menjadi mitra binaan adalah pertama memiliki

kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tp tdk termasuk tanah &

bangunan tempat usaha; kedua memiliki penjualan paling banyak Rp

1.000.000.000/thn; ketiga telah melakukan kegiatan usaha min 1 thn; keempat

berbentuk usaha perseorangan, badan usaha baik tdk berbadan hukum maupun

badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; kelima usaha tsb berdiri sendiri

bukan merupakan anak perusahaan / cabang perusahaan; dan terakhir adl tdk

sedang dalam pembinaan BUMN lain, berbentuk usaha, b

4. P : Siapa sajakah yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program

pembinaan usaha kecil

J : Yang bertanggung jawab utk membuat perencanaan program kemitraan adl

SM Kemitraan sedangkan utk implementasinya seperti penetapan mitra binaan

dan penyaluran dana bantuan dilakukan oleh manager community development

(cd) area.

5. P : Bagaimana perencanaan yang dilakukan dalam program pembinaan usaha

kecil?

J : Untuk perencanaan sndiri ad tiga macam yang di atur yaitu perencanaan

jangka panjang, perencanaan tahunan dan perencanaan teknologi informasi.

Perencanaa jangka panjang mengacu ke Corporate Strategic Telkom dan

bisuness plan community development center. Perencanaan tahunan

penyusunannya harus mencerminkan pertumbuhan dan peningkatan indikator

kerja CDC , terakhir untuk perencanaan teknologi informasi dilakukan agar

pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan berjalan efektif dan efisien.

6. P : Bagaimana pengelolaan dana dari pelaksanaan program pembinaan usaha

kecil?

J : Dana yang berasal dari penyisihan laba Telkom setelah pajak sebesar 1% s.d 3

% digunakan sebagai dana hibah atau pinjaman kepada bina mitraan. Penyaluran

dilaksanakan berdasarkan proposal dari mitra binaan yang telah disetujui dan

pemberian kepada calon mitra yang dicari sendiri oleh unit area cd.

7. P : Bagaimana pelaksanaan pembinaan bantuan program pembinaan usaha kecil

di lokasi penerma bantuan

J : Untuk program kemitraan kami memberikan bantuan berupa pinjaman atau

hibah bagi mitra binaan yang telah lolos seleksi , utk pembinaan nya

8. P : Apakah ada evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pembinaan

usaha kecil?

J : ada dua, pertma PT Telkom memiliki tim Monitoring dan evaluasi mitra

binaan, yagn kegiatannya dilaksanakan untuk memonitor dan mengevaluasi

perkembangan Mitra Binaan yang telah menerima bantuan yang dilakukan secara

periodik. Dan kedua laporan evaluasi yang di buat oleh PT Telkom dan

dilaporkan kepada pemerintah (BUMN).

9. P : Apa saja manfaat yang dirasakan oleh telkom dari pelaksaan program

pembinaan usaha kecil?

J : Hubungan positif yang sudah ada dengan masyarakat sekitar yang sudah

terjaga positif menjadi semakin baik dan baik.

10. P : Contohnya pak?

J : Seperti semakin sadarnya masyarakat sekitar akan fasilitas umum telepon

umum yang sudah dirawat, tidak adanya laporan akan kerusakan telepon umum

yang di akibatkan oleh pengerusakan oleh masyarakat

11. P : Apa saja kendala yang dirasakan oleh telkom dari pelaksanaan program

pembinaan usaha kecil?

J : Kurangnya pemerataan dampak program CSR kemitraan pembinaan usaha

kecil, khususnya pada tingkat Kandatel dan anak Perusahaan.

Penyampaian informasi tentang program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil

yang masih sulit untuk didapatkan dan dijangkau dari pihak calon mitra binaan.

Kurang banyak menginformasikan kegiatan CSR kemitraan pembinaan usaha

kecil dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan PT Telkom.

Lemahnya kinerja tim pada level bawah dalam pelaksanaan program CSR

pembinaan usaha kecil.

12. P : Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan

program pembinaan usaha kecil

J : Melakukan pengawasan secara langsung dari pusat kepada tingkat kandatel

dan anak perusahaan dan melakukan pendekatan yang baik dengan bupati

setempat.

Melakukan kerja sama dengan mitra binaan yang sudah berhasil untuk

membantu masyarakat pengusaha kecil lainnya untuk ikut bergabung. PT

Telkom juga sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat

untuk memberikan rujukan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan

pelatihan maupun dana pinjaman untuk usahanya.

Melakukan penyebaran informasi secara mendetail seperti menginformasikan

program CSR di setiap kegiatan bisnisnya, dengan menggunakan media massa

televisi, koran, buletin kantor dan website resmi.

Memberikan pelatihan kembali dan pemahaman akan Visi dan Misi dan tujuan

dari program CSR pembinaan usaha kecil, agar mendapatkan kesamaan

pemahaman dalam melaksanakan program CSR pembinaan usaha kecil,

diharapkan terciptanya peningkatan kinerja kerja pada level bawah.

SALINAN PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR PER-05/MBU/2007 TENTANG

PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, diatur dengan keputusan menteri.

b. bahwa dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003, telah ditetapkan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

c. bahwa Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 dipandang belum cukup memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN ../-2-

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

5. Menteri adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. 6. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program

Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

7. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

8. Program BL BUMN Pembina adalah Program BL yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN Pembina di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan.

9. Program BL BUMN Peduli adalah Program BL yang dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri.

10. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

11. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.

12. BUMN...../-3-

- 3 -

12. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL. 13. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk

mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu.

14. BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.

15. Lembaga Penyalur adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.

16. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang direksi.

17. Beban Operasional adalah beban pelaksanaan operasi unit Program Kemitraan dan Program BL diluar beban pegawai yang dananya berasal dari dana Program Kemitraan dan Program BL.

18. Beban Pembinaan adalah beban kegiatan bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

19. Kualitas pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet.

20. Pemulihan pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki kualitas pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya.

BAB II

PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 2

(1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

(2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 3

(1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

b. Milik Warga Negara Indonesia;

c. Berdiri ../-4-

- 4 -

c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;

d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;

e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina.

Pasal 4

Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut : (1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN

Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur; (2) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati; (3) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.

Pasal 5

BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL; b. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan

Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi; c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL; d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan; e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana

Program BL kepada masyarakat; f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan; g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan; h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL; i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi

laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

Pasal 6

Koordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program Kemitraan dan

Program BL yang dilakukan oleh BUMN Pembina; b. Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai calon Mitra Binaan untuk

menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program Kemitraan;

c. Menyampaikan ../-5-

- 5 -

c. Menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL di wilayah koordinasinya kepada Menteri dengan tembusan kepada BUMN Pembina di wilayahnya.

Pasal 7

BUMN Pembina yang memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina di wilayah kantor cabang/perwakilannya dengan mempertimbangkan dana yang tersedia dan kondisi wilayahnya.

Pasal 8

(1) Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan, BUMN Pembina dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Penyalur dan/atau dengan Lembaga Penyalur.

(2) Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum.

(3) Kerjasama antara BUMN Pembina dengan BUMN Penyalur dan/atau Lembaga Penyalur dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat : - Para pihak yang melakukan kerjasama; - Maksud dan tujuan kerjasama; - Jumlah Dana Program Kemitraan yang dikerjasamakan; - Hak dan kewajiban masing-masing pihak; - Jangka waktu kerjasama; - Sanksi; - Keadaan memaksa (Force Majeure); dan - Penyelesaian perselisihan.

(4) Dengan pertimbangan tertentu, Menteri dapat mengalih kelolakan dana Program Kemitraan dari BUMN Pembina ke BUMN Pembina lainnya.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 9

(1) Dana Program Kemitraan bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana

Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

(2) Dana Program BL bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.

(3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :

a. Menteri ../-6-

- 6 -

a. Menteri untuk Perum; b. RUPS untuk Persero;

(4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS.

(5) Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.

Pasal 10

(1) Menteri setiap tahun menetapkan : a. BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi; b. Rencana penyaluran dana Program Kemitraan setiap BUMN Pembina pada masing-

masing Provinsi berdasarkan usulan masing-masing BUMN Pembina.

(2) Apabila Kordinator BUMN Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk tahun berjalan belum ditetapkan, maka yang berlaku adalah ketetapan Menteri tentang penetapan Koordinator BUMN Pembina tahun sebelumnya.

Pasal 11

(1) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk : a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka

meningkatkan produksi dan penjualan;

b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;

c. Beban Pembinaan : 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-

hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;

2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;

3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binan. (2) Dana Program BL :

a. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisir, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisir serta pendapatan lainnya.

b. Setiap ../-7-

- 7 -

b. Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina.

c. Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli.

d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya.

e. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina : 1) Bantuan korban bencana alam; 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; 3) Bantuan peningkatan kesehatan; 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; 5) Bantuan sarana ibadah; 6) Bantuan pelestarian alam;

f. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 12

(1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan : a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka

pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut : 1) Nama dan alamat unit usaha; 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha; 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus; 4) Bidang usaha; 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang; 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca

atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana.

b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;

c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan;

d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur

dan Mitra Binaan;

2) Hak ...../-8-

- 8 -

2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;

3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya; 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokok dan jasa

administrasi pinjaman).

e. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain.

(2) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.

(3) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.

(4) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi hasil untuk BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur.

Pasal 13

(1) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL BUMN Pembina : a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi sesuai dengan

kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat; b. Pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.

(2) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

BEBAN OPERASIONAL PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 14

(1) Beban Operasional Program Kemitraan dibiayai dari dana hasil jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan .

(2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan selama tahun berjalan.

(3) Dalam hal dana untuk Beban Operasional tidak mencukupi, maka kekurangannya dibebankan pada anggaran biaya BUMN Pembina yang bersangkutan.

(4) Apabila ../-9-

- 9 -

(4) Apabila pada akhir tahun terdapat sisa dana untuk Beban Operasional maka sisa dana

tersebut dapat digunakan untuk membiayai beban operasional tahun berikutnya dan/atau sebagai tambahan sumber dana Program Kemitraan.

(5) Dalam hal Beban Operasional Program Kemitraan bagi BUMN Pembina yang menerima pelimpahan dari BUMN Pembina lain tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut menjadi beban BUMN Pembina yang menerima pelimpahan.

Pasal 15

(1) Beban Operasional Program BL BUMN Pembina dibiayai dari dana Program BL. (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 5% (lima

persen) dari dana Program BL BUMN Pembina yang disalurkan pada tahun berjalan.

Pasal 16

Beban Operasional Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina dituangkan dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.

Pasal 17

BUMN Pembina, BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Program BL untuk hal-hal diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 18

(1) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terpisah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN Pembina.

(2) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat : a. Rencana kerja Program Kemitraan dan Program BL, dirinci menurut wilayah binaan; b. Anggaran Program Kemitraan dan Program BL, terdiri atas sumber dana, dana yang

tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas Program Kemitraan dan Program BL;

d. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Pasal 19...../-10-

- 10 -

Pasal 19

RKA Program Kemitraan dan Program BL yang telah disetujui RUPS/Menteri langsung dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu penetapan rencana penyaluran dana per provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b.

Pasal 20

(1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan RKA Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran.

(2) Menteri/RUPS mengesahkan RKA Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.

(3) Dalam hal RKA Program Kemitraan dan Program BL belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka RKA Program Kemitraan dan Program BL tersebut dianggap telah disahkan dan dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan Pasal 18 dan ayat (1) pasal ini.

(4) Direksi BUMN Pembina bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.

(5) Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pembina bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN

Pasal 21

(1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.

(2) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.

(3) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN Pembina.

Pasal 22

(1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas, sebagai berikut : a. Laporan Triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan

yang bersangkutan; b. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan (audited) paling lambat 5 (lima) bulan

setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. (2) Menteri/RUPS...../-11-

- 11 -

(2) Menteri/RUPS mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

(3) Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquite at de charge) kepada Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL yang telah di audit oleh Auditor.

Pasal 23

Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL ditetapkan oleh : a. Menteri untuk Perum; b. RUPS untuk Persero;

BAB VIII

KUALITAS PINJAMAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 24

Kualitas pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.

Pasal 25

Dalam hal Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.

Pasal 26

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

c. Diragukan...../-12-

- 12 -

c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pasal 27

(1) Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning) apabila memenuhi kriteria : a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan

dilakukan; b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha; c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

(2) Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo;

(3) Tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (rescheduling).

Pasal 28

(1) Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos Pinjaman Bermasalah;

(2) Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri;

(3) Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukukan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali.

(4) Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulanan.

Pasal 29

Dikecualikan dari pasal 27 ayat (1) diatas, piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (Force Majeure) seperti : mitra binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/kerusuhan, pemindahbukuan piutang macet tersebut kedalam pos pinjaman bermasalah dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pemulihan pinjaman.

BAB IX ../-13-

- 13 -

BAB IX KINERJA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 30

(1) Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina.

(2) Perhitungan kinerja Program Kemitraan akan diatur kemudian oleh Menteri.

BAB X PEDOMAN AKUNTANSI PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 31

(1) Penerapan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Program BL bertujuan untuk terciptanya informasi keuangan Program Kemitraan dan Program BL yang accountable (wajar dan dapat diandalkan) serta auditable.

(2) Laporan keuangan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

(3) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan metode langsung (direct methode).

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku pula bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau dengan pihak lainnya, dengan ketentuan pemberlakuan Peraturan ini dikukuhkan dalam RUPS masing-masing perusahaan dimaksud.

Pasal 33

Memberi kewenangan kepada Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk membuat petunjuk teknis lebih lanjut atas Peraturan ini.

BAB XII ......./14

- 14 -

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka : 1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni

2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

2. Ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini,

dinyatakan tidak berlaku bagi BUMN.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku untuk tahun buku 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN peraturan ini disampaikan kepada Yth. ; 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Perekonomian; 3. Menteri Keuangan; 4. Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Negara BUMN ttd. Herman Hidayat NIP 060056141

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 27 April 2007

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

SUGIHARTO

L3

FOTO FOTO KEGIATAN CSR PEMBINAAN USAHA KECIL PT TELKOM

Seminar TELKOM CSR AWARD

Pogram Penyaluran Dana Bantuan

Pelatihan Kepada Pengusaha Kecil

i

STRATEGI PUBLIC RELATIONS PT TELEKOMUNIKASI

INDONESIA, Tbk. DALAM PROGRAM CSR PEMBINAAN

USAHA KECIL

SKRIPSI

OLEH

Ady Kurnia Ibrahim 1100056022

Universitas Bina Nusantara

Jakarta

2011

ii

STRATEGI PUBLIC RELATIONS PT TELEKOMUNIKASI

INDONESIA, Tbk. DALAM PROGRAM CSR PEMBINAAN

USAHA KECIL

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk gelar kesarjanaan pada

Jurusan Komunikasi Pemasaran

Jenjang Pendidikan Strata-1

Oleh



Jakarta

2011

iii


Pernyataan Kesiapan Skripsi

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya, Ady Kurnia Ibrahim

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Strategi Public Relations PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

dalam program CSR Pembinaaan Usaha Kecil

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai

karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak

lain.

Ady Kurnia Ibrahim

1100056022

Disetujui oleh Pembimbing

Saya setuju skripsi tersebut diajukan untuk Ujian Skripsi

Rosidah Syaukat S. Psi. MBA Pembimbing

vi

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

_________________________________________________________________

Jurusan Komunikasi dan Multimedia

Skripsi Sarjana Komunikasi

Semester Genap tahun 2010/2011 (sesuai periode berjalan)

STRATEGI PUBLIC RELATIONS

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA,TBK

DALAM PROGRAM CSR PEMBINAAN USAHA KECIL


Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk Untuk mengetahui strategi Public Relations PT Telkom

dalam program CSR Pembinaan Usaha Kecil, dimana setiap perusahaan BUMN harus

membuat program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan

Program Bina Lingkungan, mengevaluasi strategi public relations PT Telkom pada

program CSR Pembinaan Usaha Kecil, dan mengetahui apa saja kendala-kendala dan

upaya-upaya yang dihadapi dalam implementasi Corporate Social Responsibility

(Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil) PT Telkom. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan

teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumenter.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah peneliti dapat mengetahui strategi PR PT

Telkom dalam program CSR Pembinaan Usaha kecil, yaitu menempatkan CSR sebagai

kegiatan bisnis. Mengetahui kendala kendala seperti lemahnya kontorl dan kinerja

karyawan kelas bawah dan di upayakan dengan memberikan pelatihan kepada karyawan

level bawah dan menancapkankan kembali Visi,Misi dan tujuan dari Program CSR

Pembinaan Usaha Kecil .

Simpulan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa PT Telkom menjalankan

Program CSR Pembinaan Usaha Kecil di bawah pengawasan BUMN. PT Telkom sudah

dapat melakukan kegiatan implementasi CSR dengan baik dan hanya membutuhkan sedikit

penambahan didalamnya.

Kata kunci

Strategi, Public Relations, CSR, BUMN, program, Pembinaan Usaha Kecil

vii

PRAKATA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, berkat dan karunia-

Nya yang besar dan telah membimbing serta menguatkan hati penulis dalam menyusun

dan menyelesaikan laporan magang yang berjudul Strategi Public Relations PT

Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dalam program CSR Pembinaan Usaha Kecil sebagai

tugas akhir di jurusan Marketing Communication Universitas Bina Nusantara.

Dalam menyelesaikan skripsi, penelit mendapatkan banyak bantuan dan

dukungan moral. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan

terimakasih pada semua pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo .MM, selaku Rektor Universitas

Bina Nusantara yang memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat

menimba ilmu dalam jurusan Marketing Communication di Universitas

Bina Nusantara.

2. Bapak Drs. Lintang Widyokusumo, MFA, selaku Dekan Komunikasi dan

Multimedia Universitas Bina Nusantara.

3. Bapak Drs. Raden Damianus Cosmas Bambang Mulyono,

Dipl.Broad.Jour, selaku Ketua Jurusan Ketua Jurusan Komunikasi

Pemasaran Universitas Bina Nusantara yang telah menyumbangkan

banyak ide, saran dan kritik.

viii

4. Ibu Vini Mariani, S.Kom., MM, selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi

Pemasaran Universitas Bina Nusantara yang telah menyumbangkan

banyak ide, saran dan kritik.

5. Ibu Rosidah Syaukat S. Psi. MBA, selaku dosen pembimbing saya,

yang sangat sudah membantu peneliti dengan sabar dan tekun dalam

pemberian saran, ide dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini

dapat selesai tepat waktu.

6. Pimpinan dan segenap karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi

Enterprise, Terutama Ibu Dwi Hermawati yang telah memberikan

informasi dan kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi

ini.

7. Kedua orang tua peneliti yang sudah mendukung peneliti dengan penuh

kasih sayang dan sepenuh hati yaitu Bapak Sutrisno dan Ibu Ai Marwati.

8. Teman-teman dan kerabat peneliti yang telah banyak memberikan

dukungan baik moril maupun materil dan selalu berdoa agar penulis dapat

menyelesaikan kuliah penulis dengan baik.

Peneliti berharap dapat diberikan saran, kritik ataupun masukan-masukan lain

yang bersifat membangun terhadap sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini. Akhirnya,

dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi

kita semua.

Jakarta, Juni 2011

Ady Kurnia Ibrahim

ix

DAFTAR ISI

Halaman Judul Luar i

Halaman Judul Dalam ii

Halaman Persetujuan hard Cover iii

Halaman Pernyataan Dewan Penguji iv

Halaman Pemberian Hak Cipta Non Eksklusif dari Mahasiswa

ke Universitas Bina Nusantara v

Abstrak vi

Prakata vii

Daftar Isi ix

Daftar Gambar xii

Daftar Lampiran xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Ruang Lingkup 4

1.3 Tujuan dan Manfaat 5

1. 3. 1. Tujuan Penelitian 5

1. 3. 2. Manfaat Penelitian 6

1.3.2.1 Manfaat Akademis 6

1.3.2.2 Manfaat Praktis 6

1.4 Metodologi 6

1.5 Sistematika Penulisan 7

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Public Relations 9

2. 1. 1. Pengertian Public Relations 9

2. 1. 2. Fungsi Public Relations 10

2. 1. 3. Tujuan Public Relations 13

2. 1. 4. Strategi Public Relations 17

2. 1. 5. Community Relations 18

2.2 Coporate Social Responsibility 20

2. 2. 1. Pengertian Coporate Social Responsibility 21

2. 2. 2. Tahap-tahap Adopsi CSR 22

2. 2. 3. Reward bagi Perusahaan yang Menjalankan Program CSR 23

2 .2. 4 Indikator Kinerja Kunci dalam Implementasi CSR 25

2.3 Kerangka Pikir 28

x

BAB 3 INTI PENELITIAN

3. 1 Sejarah PT Telkom 29

3.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan 33

3.1.2 Visi, Misi dan Inisiatif strategis PT Telkom 34

3. 1. 2. 1. Visi 34

3. 1. 2. 2. Misi 34

3. 1. 2. 3. Tujuan 34

3. 1. 2. 4. Inisiatif Strategis 34

3. 1. 3. Program CSR PT Telkom 35

a. Prosedur yang Berlaku dalam PT Telkom 38

3.2.1 Tahap tahap penerapan CSR 38

3.3 Metode Pengumpulan Data 44

3.3.1.Wawancara Mendalam 45

3.3.2.Observasi Lapangan 45

3.3.3.Dokumenter 46

3.4 Validitas Data 46

3.5 Analisis Data 47

3.6 Permasalahan yang ada 48

3.7 Alternatif Pemecahan Masalah 50

BAB 4 PEMBAHASAN

4. 1 Penyajian Data Penelitian 52

4.1.1 Pemilihan Informan 52

4.1.2 Observasi 53

4.1.3 Dokumen 53

4. 2 Pengolahan Terhadap Data yang Terkumpul 54

4.2.1 Tahap-tahap Penerapan CSR Pembinaan usaha kecil PT Telkom 54

4.2.1.1 Tahap Perencanaan CSR Pembinaan Usaha

Kecil PT Telkom 54

4.2.1.2 Tahap Imlpementasi CSR Pembinaan Usaha

Kecil PT Telkom 64

4.2.1.3 Tahap Evaluasi CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 64

4.2.1.4 Pelaporan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 67

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci dalam Implementasi CSR

Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 67

4.2.3 Kendala Kendala yang dihadapai dalam Implementasi

CSR kegiatan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 72

4.2.4 Upaya upaya yang sudah dilakukan Untuk

Menghadapi kendala kendala dalam Implemetasi

xi

CSR kegiatan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 72

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 73

4.3.1 Pedoman Perilaku 75

4.3.2 Penggorganisasian TELKOM CSR 76

4.3.3 Program Kemitraan dan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 76

4.3.3.1 Sasaran Program Kemitraan Pembinaan Usaha Kecil 76

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1 Kesimpulan 79

5. 2 Saran 80

5.2.1 Saran Praktis 80

5.2.2 Saran Teoritis 81

DAFTAR PUSTAKA 82

RIWAYAT HIDUP 84

LAMPIRAN LAMPIRAN L1

SURAT SURVEI L4

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tujuan PR adalah mengubah sikap publik 15

Gambar 2. Struktur Organisasi PT Telkom 33

Gambar 3. Struktur organisasi community develpomnet centre 58

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Transkip wawancara L1

Salinan peraturan mentri negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 L2

Foto foto kegiatan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom L3

Surat Survei L4

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan keluarga besar yang memiliki tujuan dan target

yang hendak dicapai, perusahaan berada di tengah lingkungan masyarakat yang

lebih besar (community). Sebagai warga masyarakat, perusahaan membutuhkan

apresiasi dan interaksi anggota masyarakat dalam setiap aktivitasnya. Dengan

demikian, perusahaan merupkan sub sistem dari sistem siklus hidup

bermasyarakat, sehingga membutuhkan keteraturan pola interaksi dengan

subsistem yang lain.

Untuk menciptakan suatu keadaan positif sebuah perusahaan, sangatlah

tidak mudah sekarang ini. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk

mencapai kesan positif di mata masyarakat. Kredibilitas, atau reputasi suatu

perusahaan yang bagus, bermanfaat untuk investasi masa depan yang sangat

menjanjikan, masyarakat menilai perusahaan sebagai suatu lembaga mitra

mereka. Selain itu, upaya memperoleh dukungan dan peran serta yang baik dari

masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dari satu sisi perusahaan saja.

Diperlukan perencanaan menyeluruh, baik itu dari segi pemerintah, media,

2

komunitas masyarakat, bahkan karyawan pun harus dijaga hubungannya secara

bersamaan. Salah satu dari mereka memberikan citra negatif maka akan

membentuk opini negatif terhadap perusahaan. Untuk memperoleh citra baik

perusahaan, maka perlu dibina hubungan baik dengan pihak internal dan

eksternal. Publik internal adalah stakeholder maupun shareholder perusahaan,

sedangkan pihak eksternal adalah publik umum ataupun masyarakat. Perusahaan

harus mampu mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran positif dari publik.

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk memperoleh hubungan baik

dengan pihak luar perusahaan adalah dengan melaksanakan dan membuat

program Corporate Social Responsibility yang berkualitas dan berkelanjutan.

corporate social responsibility is a commitment to improve community

well being through disrectionary business practices and contribution of

corporate resources Kotler dan Lee (2005). Solihin. I (2009:5)

Dalam definisi tersebut, yang terdapat dalam buku Solihin, I. (2009:8)

Kotler dan Lee memberikan penekanan pada kata discreationary yang berarti

kegiatan Corporate Social Responsibility itu sendiri adalah kegiatan sukarela

dalam komitmen perushaan untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas

dan bukan merupakan aktifitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan

perundang undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan

perusahaan terhadap undang undang ketenagakerjaan. Kata discreatioary juga

3

memberikan nuansa bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah

perusahaan yang telah menaati hukum dalam pelaksanaan bisnisnya. Hal tersebut

berarti sangatlah tidak tepat bila kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan hanya

menjadi semacam kosmetik untuk menyembunyikan praktik perusahaan yang

tidak baik dalam memperlakukan karyawan atau melakukan berbagai kecurangan

baik dalam pembuatan laporan keuangan maupun kecurangan terhadap

lingkungan hidup.

Corporate Social Responsibility sudah menjadi bagian dari investasi

sebuah perusahaan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. CSR

dapat menjadi jembatan yang kokoh sebagai penghubung antara perusahaan

dengan masyarakat sekitar. Dalam implementasi CSR ini public relations

mempunyai peran penting, baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks

pembentukan citra perusahaan, PR terlibat di dalamnya, sejak fact finding,

planning, communicating, hingga evaluation. Jadi ketika kita membicarakan

CSR berarti kita juga membicarakan PR sebuah perusahaan, di mana CSR

merupakan bagian dari community relations. Karena CSR pada dasarnya adalah

kegiatan PR, maka langkah-langkah dalam proses PR pun mewarnai langkah-

langkah CSR. Ketika kita membicarakan CSR berarti kita juga membicarakan

PR sebuah organisasi, di mana CSR merupakan bagian dari community relations.

Karena CSR pada dasarnya adalah kegiatan PR, maka langkah-langkah dalam

proses PR pun mewarnai langkah-langkah CSR. Dengan menggunakan tahapan-

tahapan dalam proses PR yang bersifat siklis, maka program dan kegiatan CSR

4

juga dilakukan melalui pengumpulan fakta, perumusan masalah, perencanaan

dan pemrograman, aksi dan komunikasi, serta evaluasi untuk mengetahui sikap

publik terhadap organisasi.

Implementasi program CSR merupakan sebuah suatu tindakan sukarela, tidak

ada kewajiban bahwa setiap perusahaan harus mengimplementasikan program

CSR, menysihkan dan menyiapkan laba khusus untuk menjalankan program

CSR. PT Telkom yang merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), mempunyai kewajiban untuk menyisihkan labanya sesuai

dengan peraturan mentri negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

05/MBU/2007 tentang Program Kemitran Badan Usaha Milik Negara dengan

usaha kecil dan program bina lingkungan, dengan Penyisihan laba setelah pajak

maksimal sebesar 2% (dua persen). Public relations PT Telkom harus dapat

menjawab tantangan tersebut, PT Telkom harus siap menjalankan kewajibannya

sebagai salah satu perusahaan BUMN yang wajib menjalankan program CSR

program kemitraan dan program bina lingkungan.

1.2 Ruang Lingkup

Dari 4 program CSR TELKOM (TELKOM PEDULI) ; Pembinaan Usaha

Kecil, Kegiatan Sosial, Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Pendidikan Budaya

dan Olahraga. Peneliti hanya membahas pada strategi PR pada Kegiatan

Pembinaan usaha kecil saja.

5

Permasalahan dalam penelitian ini adalah strategi corporate social

responsibility yang dilakukan oleh manajemen PT Telkom dalam program

Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil ?.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi

tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi Public Relations PT Telkom dalam program

CSR Pembinaan Usaha Kecil.

2. Mengevaluasi strategi public relations PT Telkom pada program CSR

Pembinaan Usaha Kecil.

3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Corporate

Social Responsibility (Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil) PT Telkom.

4. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam

implementasi Corporate Social Responsibility (Kegiatan Pembinaan

Usaha Kecil) PT Telkom.

6

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai

fenomena pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility dalam

membangun citra positif perusahaan, serta strategi public relations dalam

menjalankannya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan

dikembangkan untuk penelitian penelitian mengenai kegiatan corporate social

responsibility di masa datang dengan kasus dan pada perusahaan yang berbeda.

1.3.2.2 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan

masukan pada permasalahan yang saat ini sedang terjadi di PT Telkom serta

hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi kpada pihak manajemen di PT

Telkom untuk mengetahui citra perusahaan yang terbentuk setelah pelaksanaan

kegiatan corporate social responsibility agar dapat direncanakan program kerja

yang lebih baik dan memperhatikan kebutuhan bersama khususnya pada divisi

Public Relations.

1.4 Metodologi

Untuk menganalisa teori-teori yang akan diteliti, peneliti akan

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya

perilaku, motivasi, tindakan, dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara

7

deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Peneliti

menggukanan desain penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai

fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian,

dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri karakter, sifat,

model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui

wawancara mendalam (intensive/depth interview), observasi atau pengamatan

lapangan (field observation) dan dokumenter. Bungin, B (2010:68)

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian

disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:

BAB 1 Pendahuluan, berisi uraian tentang Latar Belakang; Permasalahan;

Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Landasan Teori; Manfaat Penelitian;

Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 Landasan Teori, berisi teori teori pengertian public relations, fungsi

public relations, tujuan public relations, strategi public relations, proses public

relations, community relations, corporate social responsibility, pengertian

corporate social responsibility, tahap tahap adopsi CSR dan reward bagi

perusahaan yang menjalankan program CSR.

8

BAB 3 Inti penelitian, berisi sejarah, struktur oraganisasi dan visi misi PT

Telkom. Model penelitian kualitatif, pendekatan penelitian , sifat penelitian,

metode pengumpulan data teknik, Prosedur yang Berlaku, Metode Pengumpulan

Data (opsional),Permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah.

BAB 4 Hasil Penelitian, berisi data penelitian, pengolahan data yang terkumpul

dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 Simpulan dan Saran peneliti selama meneliti strategi corporate social

responsibility PT Telkom (Pembinaan Usaha Kecil).

9

9

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Public Relations

2.1.1 Pengertian Public Relations

If I tell you I am handsome and exciting, that is advertising,

If somebody else tell you I am handsome and exciting, that s sales promotion,

If you come and tell me that you have heard I am handsome and exciting, that is

public relations. Wisewords. Wisewords. Kurnia, E. (2010:161).

Baskin, Heiman dan Elizabeth alih bahasa oleh Daud, R. (2010:4)

mendefinisikan Public relations adalah sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen

yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu mendefinisikan

filosofi, serta memfasilitasi perubahan organisasi. Para praktisi public relations

berkomunikasi dengan semua masyarakat internal dan eksternal yang relevan untuk

mengembangkan hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan

organisasi dengan harapan masyarakat. Mereka juga mengembangkan, melaksanakan,

dan mengevaluasi program organisasi yang mempromosikan pertukaran pengaruh

pengaruh serta pemahaman diantara konstituen oraganisasi dan masyarakat.

10

2.1.2 Fungsi Public Relations

Menurut buklet PRSA (Public Relations Society of America) careers in public

relations fungsi public relations dalam buku public relations The proffesion and the

practice. Alih bahasa oleh Daud, A. (2010: 10-12) adalah sebagai berikut.

1. Pemrograman (programming). Pemrograman berarti menganalis masalah

dan peluang; mendefinisikan tujuan dan publik (atau kelompok orang

yang dukunganya dan pengertiannya dibutuhkan); serta

merekomendasikan dan merencanakan kegiatan. Kegiatannya termasuk

pembuatan anggaran dan pemberian tanggung jawab kepada orang yang

cocok, termasuk pembuatan anggaran dan pemberian tanggung jawab

kepada orang yang cocok, termasuk kepada personel yang tidak bekerja

sebagai public relations. Sebagai contoh, seorang pimpinan atau direktur

eksekutif perusahaan serig menjadi tokoh kunci dalam aktivitas public

relations.

2. Hubungan (relationship). Seorang public relations yang sukses adalah

mereka yang mengembangkan kemampuan dalam mengumpulkan

inormasi dari manajemen, kolega di alam organisasi mereka, dan sumber

sumber eksternal. Mereka melakukan ini untuk memperkuat ikatan

oraganisasi mereka dengan kelompok eksternal, seperti dengan media,

pimpinan komunitas, pengambil kebijakan di pemerintahan, serta para

pembuat aturan, investor, analisis keuangan, institusi pendidikan,

kelompok aktivis, dan lain lain. Mereka juga membina hubungan dengan

audiensi pekerja inernal dalam organisasi dan departemen yang sering

11

berhubungan langsung dengan pekerja, seperti bagian pemasaran, sumber

daya manusia, dan hukum.

3. Penulisan dan pengeditan (writing and editing). Oleh Karena pekerja

public relations sering berusaha untuk berhubungan dengan berbagi

kelompok masyarakat, bahasa tulis sering menjadi alat yang penting

dalam membuat laporan, merilis berita, buklet, pidato, skrip film, artikel

majalah perdagangan, bahan untuk informasi produk, publikasi kerja,

newsletter, laporan pemegang saham, dan komunikasi manajemen

lainnya yang terarah, baik kepada personel organisasi maupun ke pihak

luar oraganisasi. Oleh karena itu, sebuah gaya penulisanyang jelas adalah

sebuah keharusan dalam public relations agar pesan terkomunikasi secara

efektif.

4. Informasi (information). Sebuah tugas penting dari public relations

adalah berbgai informasi dengan surat kabar yang sesuai, siaran radio,

dan editor penerbitan perdagangan untuk memasukan kepentingan

mereka dalam publikasi sebuah berita atau fitur dari sebuah organisasi.

Hal ini memerlukan pengetahuan tentang bagaimana sebuah surat kabar

atau media lainnya beroprasi, apa bidang spesialisasi mereka, dan apa

ketertarikan dari setiap editor (kompetisi sering dipakai untuk mearik

perhatian para editor dan penyiar yang memiliki keterbatasan waktu dan

tempat).

Sebagaimana seorang praktisi public relations mengatakan, Anda harus

menemukan editor yang tepat untuk publikasi yang tepat dengan cerita

12

yang tepat dan pada waktu yang tepat. Walaupun umumnya sebuah ide

diterima berdasarkan nilai jual beritanya dan nilai keterbacaaan lainnya,

namun praktisi yang sukses biasanya membangun hubungan yang saling

menghormati dan bekerja sama dengan media berita yang dapat

memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, praktisi tersebut dan orang

media.

5. Produksi (production). Beragam publikasi, laporan khusus, film, dan

program multimedia merupakan cara-cara yang penting dalam

berkomunikasi. Praktik public relations tidak perlu ahli dalam hal seni,

tata letak, dan fotografi, tetapi dia harus memiliki latar belakang yang

cukup dalam hal pengetahuan teknis agar mereka dapat merencanakan

dengan cerdas dan menyupervisi kegunaan berbagai bentuk media

komunikasi tersebut.

6. Event special (special events). Konferensi berita, pameran konvensi dan

pertunjkan khusus, perayaan fasilitas baru dan perayaan tahunan,

program lomba dan pemberian penghargaan, tur dan rapat khusus adlah

berbagai event special yang dapat digunakan untuk memperoleh

perhatian dan penerimaan publik. Kegiatan-kegiatan itu membutuhkan

perencanaan dan koordinasi yang matang, perhatian terhadap detail, serta

persiapan buklet khusus, publisitas, dan laporan.

7. Berbicara (speaking). Semua pekerjaan public relations sering

membutuhkan komunikasi tatap muka, mencari platform yang cocok,

menyampaikan pidato, dan mempersiapkan pidato untuk orang lain.

13

Mereka yang memiliki kemampuan berbicara di depan umum (public

speaking) akan merasakan manfaatnya dalam situasi seperti ini.

8. Riset dan evaluasi (research and evaluation). Semua pekerjaan public

relations didukung dan didasari oleh riset riset tetang isu, organisasi,

masyarakat, kompetisi, kesempatan, ancaman, dan lain lain. Para praktisi

public relations akan menghabiskan cukup banyak waktu dalam

memasukan hasil riset mereka sebagai pertimbangan dalam pernyataan

resmi organisasi, rencana public relations, kampanye komunikasi, bahan

persiapan (briefing) dengan media, dan yang lainnya. Mereka melakukan

riset melalui wawancara, percakapan informal, serta memeriksa kembali

bahan-bahan perpustakaan, database, dan situs web. Mereka mungkin

juga melakukan survei dengan meyewa perusahaan riset yang khusus

bergerak dalam merancang dan melakukan riset tentang opini publik.

Temuan-temuan dalam riset itu berpengaruh pada tujuan dan strategi

program public relations, yang kemudian menjadi dasar bagi evaluasi

perencanaan, implementasi, dan efektivitas program. Semakin banyak

manajer yang berharap adanya riset dan evaluasi dari penasihat atau staf

public relations mereka.

2.1.3 Tujuan Public Relations

Tujuan (goals) merupakan sesuatu yang ingin dicapai, dituju atau diraih. Tujuan

dalam Public relations yaitu untuk mengarahkan kegiatan Public relations, sehingga

tidak melenceng atau salah sasaran. Public relations bertujuan menciptakan pemahaman

14

publik, membangun citra koporat, membangun opini publik yang favourable serta

membentuk goodwill dan kerja sama.

1. Menciptakan pemahaman (mutual understanding) antara perusahaan dengan

publiknya.

Tujuan kegiatan Public relations pertama kali adalah berupaya

menciptakan saling pengertian antara perusahaan dan publiknya. Melalui

kegiatan komunikasi diharapkan terjadi kondisi kecukupan informasi (well-

informed) antara perusahaan dan publiknya. Kecukupan informasi ini merupakan

dasar untuk mencegah kesalahan persepsi.

Public relations harus dapat mengetahui siapa publiknya, apakah

publiknya mengenal dia, bagaimana persepsi publik tentang dia, dan lain

sebagainya. Ketercukupan informasi akan terwujud apabila public relations

menyediakan saluran komunikasi yang terbuka dan memungkinkan terjadinya

komunikasi dua arah yang timbal balik. Saluran informasi yang tersedia harus

memungkinkan terjadinya proses memberi dan menerima informasi secara

berimbang antara kedua belah pihak.

2. Membangun citra corporate (corporate image)

Citra (image) merupakan gambaran yang sudah ada dalam benak publik

tentang perusahaan. Citra adalah persepsi publik tetnang perusahaan menyangkut

pelayanannya, kualitas produk, budaya perusahaan, perilaku perusahaan atau

perilaku individu-individu dalam perusahaan dan lainnya.

15

Gambar 1. Tujuan PR adalah mengubah sikap publik

Gambar menjelaskan bahwa tujuan Public relations adalah agar citra perusahaan

positif di mata publiknya.

3. Citra korporat melalui program CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah program public relations

untuk melibatkan diri mengatasi persoalan persoalan sosial di lingkungannya.

CSR adalah pengintegrasian kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan

hidup ke dalam operasi bisnis perusahaan dan interaksi sukarela antara

perusahaan dan para stakeholdernya.

4. Membentuk opini publik yang favourable

Menurut Olii, H. (2007:40), Opini publik adalah adanya publik yang

secara spontan terpikat kepada suatu masalah, melibatkan diri kedalamnya, dan

berusaha memberikan pendapatnya; adanya kesempatan bertukar pikiran atau

berdebat mengenai masalah yang kontrovesional; adanya interaksi dari individu-

individu dalam publik yang menghasilkan suatu pendapat yang bersifat kolektif

untuk diekspresikan.

Simpati

Menerima

Menaruh perhatian

berpengetahuan

Benci

Prasangka buruk

Apatis

Tidak tahu

16

Jadi, opini publik ini merupakan ekspresi publik mengenai persepsi dan

sikapnya terhadap perusahaan. Ada tiga jenis opini, yaitu opini positif

(mendukung atau favourable), negatif (menentang) dan netral. Citra perusahaan

yang baik akan membuat keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Keuntungan

tersebut antara lain; peningkatan penjualan, mendukung pengembangan produk

baru, memperkuat relasi keuangan, membuat harmoni hubungan dengan

karyawan, mendukung program rekuitmen, dan membantu mengatasi krisis.

5. Membentuk goodwill dan kerja sama

Pada tahap ini, tujuan public relations sudah pada tahap tindakan nyata.

Artinya sudah tercipta jalina kerja sama dalam bentuk perilaku tertentu yang

mendukung keberhasilan perusahaan. Dalam tahap ini diharapkan publik secara

nyata mendukung program program perusahaan.

Goodwill dan kerja sama dapat terwujud karena ada inisiatif yang

dilakukan berulang- ulang oleh public relations perusahaan untuk menanamkan

saling pengertian kepada publiknya. Kemudian diikuti tindakan nyata perusahaan

untuk komitmen mewujudkan kepentingan publik.

Tujuan menciptakan kerjasama berarti membantu perusahaan dan publik

untuk saling beradaptasi satu sama lain. Public relations adalah upaya-upaya

perusahaan untuk menciptakan kerjasama dengan kelompok kelompok

masyarakat.

17

2.1.4 Strategi Public Relations

Strategi public relations atau yang lebih dikenal dalam bauran public relations,

yang dapat disingkat menjadi PENCILS, adalah sebagai berikut (Kriyantono, R.

(2008:23-25)).

1. Publications

Setiap fungsi dan tugas public relations adalah menyelenggarakan publikasi atau

menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang aktivitas atau

kegiatan perusahaan atau organisasi yang pantas untuk diketahui oleh publik.

2. Event

Merancang sebuah event yang bertujuan untuk memperkenalkan produk dan

layanan perusahaan, mendekatkan diri ke publik dan lebih jauh lagi dapat

mempengaruhi opini publik.

3. News (menciptakan berita)

Menciptakan berita dan menyampaikan informasi kepada publik melalui press

release, news letter, berita, bulletin, dan lain lain.

4. Community Involvement (kepedulian pada komunikasi)

Mengadakan kontak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu guna menjaga

hubungan baik dengan pihak organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Public

relations harus membuat program-program yang ditujukan untuk menciptakan

keterlibatan komunitas atau masyarakat sekitarnya.

18

5. Inform or image (memberitahukan atau meraih citra)

Informasi yang diberikan public relations terhadap masyarakat harus menarik

perhatian dan diharapkan memperoleh tanggapan berupa citra positif. Media

adalah mitra abadi public relations. Media butuh public relations sebagai sumber

berita dan public relations butuh media sebagai sarana penyebar informasi serta

pembentuk opini publik.

6. Lobbying and negotiation

Keterampilan untuk melobi melalui pendekatan pribadi dan kemampuan

bernegosiasi sangat diperlukan bagi seorang PR. Tujuan lobi adalah untuk

mencapai kesepakatan atau memperoleh dukungan dari individu dan lembaga

yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Keahlian ini tampak

dibutuhkan misalnya pada saat terjadi krisis manajemen untuk mencapai kata

sepakat di antara pihak yang bertikai.

7. Social Responsibility (tanggung jawab sosial)

Memiliki tanggung jawab sosial dalam aktivitas public relations menunjukan

bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Hal ini akan

meningkatkan citra perusahaan dimata publik.

2.1.5 Community Relations

Saat ini perusahaan harus bisa bekerja sama sekaligus bersaing untuk mencapai

keberhasilan. Sebuah oraganisasi menjadi bagian dari komunitas, menciptakan solusi

19

saling menguntungkan (win-win solutions) yang menghasilkan garis dasar yang lebih

sehat serta membawa keuntungan bagi stakeholder dan masyarakat secara keseluruhan.

Kunci bagi program community relations yang efektif adalah adanya tindakan yang

positif dan bertanggung jawab secara social untuk membantu masyarakat sebagai bagian

dari organisasi.

Lattimore, Baskin, Heiman dan Elizabeth yang diterjemahkan oleh Daud, A

(2010) mengatakan, community relations yang baik mampu membantu mengamankan

apa yang dibutuhkan organisasi dari komunitas dan membantu menyediakan apa yang

diharapkan oleh komunitas. Lebih dari itu, community relations membantu melindungi

investasi organisasi, meningkatkan penjualan produk dan saham, memperbaiki iklim

operasional umum, serta mengurangi biaya yang berhubungan dengan badan

pemerintah. Community realtions yang positif bisa berdampak pada produktivitas

pekerja ketika organisasi mensponsori program kesehatan dan pendidikan komunitas.

Sikap komunitas yang menyenangkan juga akan mempengaruhi sikap pekerja terhadap

organisasi. Program community relations terbaik adalah program yang mengalir secara

alamiah dari sumber-sumber organisasi.

Akan tetapi kejelasanan dari adanya saling berkepentingan antara organisasi dan

komunitas, tidak mengimplikasikan bahwa community relations dapat dipraktikkan

tanpa perencanaan dan eksekusi yang hari hati. Community relations yang efektif tidak

terjadi begitu saja, juga bukan sebagai hasil yang tidak bisa dielakan dari organisasi

yang berjalan dengan baik dan senantiasa memikirkan kepentingan umum. Seperti

20

semua aspek dari public relations, program community relations yang berhasil harus

dibangun dalam struktur dan budaya organisasi.

Community relations yang baik adalah sebuah kemitraan yang saling

menguntungkan. Community relations merupakan sikap organisasi atau keadaan pikiran

organisasi daripada proses atau praktik yang spesifik.

2.2 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility sudah menjadi bagian dari investasi sebuah

perusahaan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. CSR dapat menjadi

jembatan yang kokoh sebagai penghubung antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Dalam implementasi CSR ini public relations mempunyai peran penting, baik secara

internal maupun eksternal. Dalam konteks pembentukan citra perusahaan, PR terlibat di

dalamnya, sejak fact finding, planning, communicating, hingga evaluation. Jadi ketika

kita membicarakan CSR berarti kita juga membicarakan PR sebuah perusahaan, di mana

CSR merupakan bagian dari community relations. Karena CSR pada dasarnya adalah

kegiatan PR, maka langkah-langkah dalam proses PR pun mewarnai langkah-langkah

CSR. Ketika kita membicarakan CSR berarti kita juga membicarakan PR sebuah

organisasi, di mana CSR merupakan bagian dari community relations.

Karena CSR pada dasarnya adalah kegiatan PR, maka langkah-langkah dalam

proses PR pun mewarnai langkah-langkah CSR. Dengan menggunakan tahapan-tahapan

dalam proses PR yang bersifat siklis, maka program dan kegiatan CSR juga dilakukan

melalui pengumpulan fakta, perumusan masalah, perencanaan dan pemrograman, aksi

dan komunikasi, serta evaluasi untuk mengetahui sikap publik terhadap organisasi.

21

2.2.1 Pengertian Corporate Social Responsibility

The word business council for sustainable development (WBCSD), lembaga

international yang berdiri tahun 1995 dalam publikasiya Making Good Business Sense

mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai

Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to

economic development while improving the quality of life of the workforce and

their families as well as of the local community and society at large.

Dalam bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah, komitmen dunia usaha

untuk terus menerus bertindak secara etis, beroprasi secara legal dan berkontribusi untuk

peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan

keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara

lebih luas. Wibisono, Y. (2007:7).

Versi lain mengenai CSR dilontarkan oleh World Bank. Lembaga keuangan

global ini memandang CSR sebagai

the commitment of business to conrtibute to sustainable economic development

working with amployees and their representatives the local community and

society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business

and good for development. Wibisono, Y. (2007:7).

World Bank memandang CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan yang

berkontribusi untuk pembaguan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan

22

SDM dan perwakilan perusahaan terhadap masyarakat sosial yang lebih besar

dengan cara yang baik untuk bisnis dan baik untuk penembangan/pembangunan.

2.2.2 Tahap-tahap adopsi CSR

Menurut Solihin, I. (2009:9) tahap tahap adopsi CSR dibagi empat tahap:

1. Pada tahap awal CSR lebih tertuju kepada pemilik perusahaan (pemegang

saham/owners) dan manajer. Pada tahap ini pemimpin perusahaan akan

mengedepankan kepentingan para pemegang saham melalui berbagai upaya

untuk menggunakan sumber daya perusahaan seefisien mungkin dan

melakukan maksimalisasi laba.

2. Pada tahap kedua, perusahaan mulai mengembangkan CSRnya kepada para

pekerja. Pada tahap ini manajer perusahaan tidak hanya memerhatikan

maksimalisasi laba, tetapi mereka mulai memberikan perhatian yang besar

kepada sumber daya manusia.

3. Pada tahap ketiga, perusahaan mengembangkan CSR kepada para konstituen

dalam suatu lingkungan yang spesifik dimana konstituen tersebut biasanya

merupakan masyarakat setempat yang terkena dampak secara langusung oleh

perusahaan di daerah tempat mereka tinggal.

4. Pada tahap keempat, perusahaan tidak hanya mengembangkan CSR kepada

masyarakat setempat, melainkan mencakup pula masyarakat luas.

23

2.2.2 Reward bagi Perusahaan yang Menjalankan Program CSR

Menurut Kartini, D. (2009:83), rewad atau manfaat yang dinikmati oleh

perusahaan yang berinvestasi menggunakan program CSR adalah:

Reward finansial bagi perusahaan:

1. Menurunkan biaya operasional perusahaan.

2. Meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar.

3. Menarik calon investor.

4. Pertumbuhan saham yang signifikan.

5. Membuat kesejahteraan karyawan lebih baik.

6. Mencegah resiko dari dampak sosial

7. Mencegah resiko dari dampak alam

Reward non finansial bagi perusahaan:

1. Kepercayaan.

2. Kredibilitas.

3. Akuntabilitas.

4. Mengelola resiko bisnis secara lebih tanggap dan terperinci.

2.2.3 Strategi Corporate Social Responsibility

Menurut Kartini, D (2008:47), dalam implementasi CSR dibutuhkan upaya dan

strategi ekstra agar implementasi CSR dapat bejalan sesuai dengan ide dan konsep

dasarnya: Strategi ekstra tersebut sebaiknya meliputi empat agenda utama, yakni:

24

1. Pedoman (guildelines) dan tata etika (codes of conduct).

Guidelines atau pedoman sangat diperlukan dalam pelaksanaan strategi CSR oleh

perusahaan. Dengan adanya pedoman ini, korporasi, pemerintah dan masyarakat

paham mengenai ruang lingkup serta apa yang menjadi substansi CSR itu

sendiri.

2. Sistem dan kebijakan manajemen korporat.

CSR merupakan bagian dari sistem manajemen suatu perusahaan. Sekali lagi

koporat yang sadar dampak jelas akan menjadikan CSR mereka sebagai bagian

dari strategi perusahaan yang profitabel dimasa depan dan berdurasi jangka

menengah sampai panjang.

3. Strategi kepemimpinan korporat dalam CSR.

- Integrasi : Kepemimpinan yang visioner harus mengintegrasikan tanggung

jawab perusahaannya ke struktur dan strategi bisnis dan itu harus dinyatakan

secara jelas didalam nilai nilai dan prinsip-prinsip perusahaan

- Inovasi : Kepemimpinan yang stratejik juga tidak hanya melihat pelaksanaan

tanggung jawab perusahaannya dilihat dari sisi kepatuhan dan legal serta

manajemen resiko, tetapi bagaimana menciptakan peluang baru dan nilai lebih

dari CSR itu sendiri.

- Accountability : Kepemimpinan didalam CSR wajib dan sadar membuat suatu

skema komitmen terhadap publik yang direlevansikan dengan tujuan, prinsip dan

kinerja perusahaan. Artinya perusahaan mempunyai suatu setting-an target dan

jangka waktu yang ditujukan untuk mengeksekusi isuisu stratejik yang berasal

25

dari para stakeholders mereka sendiri dan ekpektasi apa yang kira-kira diinginka

oleh stkaeholders.

4. Komitmen dan kemitraan di antara stekholders.

Stakeholder merupakan bagian strategis dalam pelaksanaan CSR. Perusahaan

yang mampu bekerja sama dan memuaskan matriks stakeholders dengan skala-

skala yang telah ditentukan akan menciptakan sistem kerja CSR yang efektif

serta menguntungkan bagi setiap pihak. Pengidentifikasian stakeholder sangat

penting sekali, oleh karena itu apabila stakeholder telah divalidasi sesuai dengan

strategi perusahaan tentang CSR maka dari sana muncul program kerja.

2.2.4 Indikator kinerja kunci dalam implementasi CSR

Menurut Kartini, D (2008:54) ada 8 indikator paling efektif yang besifat

kualitatif dalam kinerja kunci implementasi CSR, yaitu:

1. Leadership (kepemimpinan).

Program CSR dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan dari top

management perusahaan. Terdapat kesadaran filantropoik dari pimpinan yang

menjadi dasar pelaksanaan program.

2. Proporsi bantuan.

CSR dirancang bukan semata-mata pada kisaran anggaran saja, melakinkan juga

pada tingkatan serapan maksimal, artinya apabila areanya luas, maka

26

anggarannya harus labih besar. Jadi tidak dapat dijadikan tolak ukur, apabila

anggaran besar pasti menghasilkan program yang bagus.

3. Transparasi dan Akuntabilitas.

Terdapat laporan tahunan (annual report). Mempunyai mekanisme audit sosial

dan finansial dimana audit sosial terkait dengan pengujian sejauh mana program-

program CSR telah dapat ditujukan secara benar sesuai kebutuhan masyarakat,

perusahaan mendapatkan umpan balik dari masyarakat secara benar dengan

melakukan interview dengan para penerima manfaat.

4. Cakupan wilayah (coverage area).

Terdapat identifikasi penerima manfaat secara tertib dan rasional berdasarkan

skala prioritas yang telah ditentukan.

5. Perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi.

Dalam perencanaan perlu ada jaminan untuk melibatkan multi-stkaeholder pada

setiap siklus pelaksanaan proyek. Terdapat kesadaran untuk memperhatikan

aspek-aspek lokalitas (local wisdom), pada saat perencanaan ada kontribusi,

pemahaman dan penerimaan terhadap budaya-budaya lokal yang ada. Terdapat

blue-print policy yang menjadi dasar pelaksanaan program.

6. Pelibatan stakeholder (stakeholder enggagement).

Terdapat mekanisme koordinasi reguler dengan stakeholder, utamanya

masyarakat. Terdapat mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat untuk

dapat terlibat dalam siklus proyek.

7. Keberlanjutan (sustansibility).

27

Terjadi alih-peran dari korporat ke masyarakat. Tumbuhnya rasa memiliki (sense

of belonging) program dan hasil program ada pada diri masyarakat, sehingga

masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga dan memelihara program dengan

baik.

8. Hasil nyata (outcome)

Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukan berkurangnya angka kesakitan dan

kematian (dalam bidang kesehatan) atau berkurangnya angka buta huruf dan

meningkatnya kemampuan SDM (dalam bidang pendidikan) atau parameter

lainnya sesuai dengan bidang CSR yang dipilih oleh perusahaan. Terjadinya

perubahan pola pikir masyarakat. Memberikan dampak ekonomi masyarakat

yang dinamis dan terjadinya penguatan komunitas (community empowerment).

28

2.3 Kerangka Pikir

PT TelEkominkasi Indonesia

,Tbk. BUMN

Strategi PR PT Telkom dalam program

CSR pembinaan usaha kecil

BERHASIL

Melakukan evaluasi dan perbaikan

Mendapat reward finansial dan non

finansial dari program CSR

pembinaan usaha kecil bagi PT

Telkom

Indikator kinerja kunci dalam

implementasi CSR :

1. Leadership (kepemimpinan)

2. Proporsi bantuan

3. Transparasi dan Akuntabilitas

4. Cakupan wilayah (coverage area)

5. Perencanaan dan mekanisme

monitoring dan evaluasi

6. Pelibatan stakeholder

7. Keberlanjutan (sustansibility)

8. Hasil nyata (outcome)

Tahap-tahap penerapan CSR

Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom :

1. Tahap Perencanaan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT

Telkom

2. Tahap implementasi CSR

pembinaan usaha keci PT

Telkom

3. Tahap evaluasi CSR

pembinaan usaha kecil PT

Telkom

4. Pelaporan CSR pembinaan

usaha kecil PT Telkom

Program CSR dan strategi PR PT

Telkom dalam menjalankan

program pembinaan usaha kecil

peraturan mentri negara Badan

Usaha Milik Negara Nomor PER-

05/MBU/2007 tentang Program

Kemitran Badan Usaha Milik

Negara dengan usaha kecil dan

program bina lingkungan

TIDAK

Mengulang proses strategi PR dari awal

29

BAB 3

INTI PENELITIA

Documents

Program Csr Pt Telkom