KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Disampaikan dalam acara

Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan Ekoregion se-Papua

Jakarta, 2 Desember 2015

PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

MEMBANGUN INDONESIA

DENGAN NAWA CITA

2015-2019 : Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

1. Menghadirkan kembali negara

untuk melindungi

segenap bangsa dan memberikan

rasa aman

2. Membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan

terpercaya

3. Membangun Indonesia dari

pinggiran

4. Memperkuat kehadiran negara

dalam melakukan

reformasi sistem dan penegakan

hukum

5. Meningkatkan kualitas manusia

6. Meningkatkan produktivitas

rakyat dan daya saing di pasar Internasional

7. Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerak sektor-

sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter

bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial

(RPJMN 2015-2019 sesuai dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015)

MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA

dalam melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat

dan terpercaya

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (NAWA CITA)

Pemberantasan tindakan penebangan

liar, perikanan liar dan

penambangan liar

1. Peningkatan ketahanan air

2. Peningkatan konservasi dan tata

kelola hutan

3. Perbaikan Kualitas lingkungan hidup

SUB-AGENDA

1.

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS

RAKYAT dan DAYA SAING di pasar

internasional

6.

Peningkatan keterlibatan

masyarakat dalam pengamanan

hutan melalui kemitraan, termasuk

pengembangan hutan adat

STRATEGI

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN

EKONOMI dengan menggerakan

sektor-sektor strategis ekonomi

domestik

7.

1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS seluas 12,7 juta ha melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD).

2. Peningkatan Kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR, HKm,HD dan HR

3. meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan

Peningkatan keterlibatan masyarakat

sebagai mitra usaha dalam bentuk Hutan

Tanaman Rakyat (HTR), Hutan

Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD),

Hutan Adat (HA) dan Hutan Rakyat (HR)

Akselerasi pertumbuhan ekonomi

nasional

PSKL DALAM AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (RPJM 2015-2019)

Pro

gra

m P

erh

uta

na

n S

osi

al d

an

K

em

itra

an

Lin

gk

un

ga

n (

P4)

Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh

masyarakat (S3.P4.1)

IKP : Luas hutan yang dikelola masyarakat

meningkat setiap tahun (S3.P4.1.IKP)

Meningkatnya upaya penyelesaian konflik dan tenurial di kawasan hutan

(S3.P4.2)

IKP : Luas hutan yang diselesaikan konfliknya

meningkat setiap tahun (S3.P4.2.IKP)

Meningkatnya perilaku peduli lingkungan dan

kehutanan (S3.P4.3)

IKP : Jumlah role model peduli lingkungan hidup

dan kehutanan meningkat setiap tahun (S3.P4.3.IKP)

Sasaran Program : Indikator Kinerja Program :

MENJAGA KUALITAS

LINGKUNGAN HIDUP

untuk meningkatkan daya

dukung lingkungan,

ketahanan air dan

kesehatan masyarakat

SA

SA

RA

N S

TR

AT

EG

IS

20

15

-20

19

MEMANFAATKAN POTENSI

SUMBERDAYA HUTAN DAN

LINGKUNGAN HUTAN secara

lestari untuk meningkatkan

ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat yang

berkeadailan

MELESTARIKAN

KESEIMBANGAN

EKOSISTEM dan

keanekaragaman hayati serta

keberadaan SDA sebagai

sistem penyangga kehidupan

untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan

(S3)

RENSTRA KEMENTERIAN LHK 2015 - 2019

TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) :

PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

SASARAN

PROGRAM Indikator Kinerja Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Satuan

Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh

masyarakat (S3.P4.1)

Luas hutan yang dikelola

masyarakat meningkat setiap tahun (S3.P4.1.IKP)

200.000 2.500.000 5.500.000 9.000.000 12.700.00

0

ha

Meningkatnya

upaya penyelesaian konflik dan tenurial di kawasan hutan (S3.P4.2)

Luas hutan yang diselesaikan konfliknya meningkat setiap tahun (S3.P4.2.IKP

200.000 2.500.000 5.500.000 9.000.000 12.700.000

ha

Meningkatnya perilaku peduli lingkungan dan kehutanan (S3.P4.3)

Jumlah role model peduli lingkungan hidup dan kehutanan meningkat setiap tahun (S3.P4.3.IKP)

356 / 4400

850 / 8800

1400 / 13.200

1950 / 21.800

2500 / 22.000

Komunitas/orang

Meningkatnya akses

pengelolaan hutan oleh

masyarakat (S3.P4.1)

Meningkatnya upaya

penyelesaian konflik dan

tenurial di kawasan hutan

(S3.P4.2)

Meningkatnya

perilaku peduli

lingkungan dan

kehutanan (S3.P4.3)

Penyiapan Kawasan

Perhutanan Sosial (K1)

Luas hutan yang di kelola masyarakat menjadi 12,7 juta HA

dalam bentuk HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan

Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

(K2)

Kemitraan Lingkungan

dan Serta Masyarakat

(K3)

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersedianya regulasi hak dan akses masyarakat atas hutan

Luas pemanfaatan di bawah tegakan hutan dalam bentuk

agroforestry pada kegiatan HD, HKm, HTR, HR seluas 250.000 ha

Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan

menjadi 5.000 kelompok (HKm, HD, HTR, HR, HA dan Kemitraan)

Penanganan Konflik,

Tenurial dan HA (K4)

Luasan area konflik yg terselesaikan dlm kaitannya dg

pengelolaan HTR, HKm, HD, HR&Kemitraan s.d 2019 seluas 12,7 ha

Seluruh hutan adat diidentifikasi, dipetakan dan ditetapkan

pengelolaannya oleh masyarakat adat

Luas areal konflik tenurial ygdiselesaikan meningkat setiap tahun

Jumlah komunitas penyelamat SDA & Lingkungan

Jumlah unit jejaring dan mitra (ormas, dunia usaha,perguruan

tinggi, legislator melalui kaukus LHK dan lembaga lain)

Jumlah unit kanal komunikasi yang dibangun untuk

meningkatkan akses informasi

Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA)

Luas kawasan hutan yang dikembangkan melalui

kemitraan/kerjasama pemerintah swasta (KPS) dengan format

baru CSR seluas 1,6 juta ha

Dukungan Manajemen

(K5) SAKIP Ditjen PSKL dengan nilai minimal 78,00 (A) di Tahun 2019

Sasaran Program

SASARAN PROGRAM (S3.P4.1) :

MENINGKATNYA AKSES PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT.

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Satuan

1. Penyiapan

Kawasan

Perhutanan

Sosial

Luas hutan yang di kelola

masyarakat menjadi 12,7 juta HA

dalam bentuk HKm, HD, HTR, HR,

Hutan Adat dan Kemitraan

200.000 2.500.000 5.500.000 9.000.000 12.700.000 ha

Tersedianya regulasi hak dan

akses masyarakat atas hutan

2 5 9 12 15 regulasi

Luas pemanfaatan di bawah

tegakan hutan dalam bentuk

agroforestry pada kegiatan HD,

HKm, HTR, HR seluas 250.000 ha

- 50.000 100.000 175.000 250.000 ha

2. Bina Usaha

Perhutanan

Sosial dan

Hutan Adat

Jumlah kelompok usaha

perhutanan sosial dan kemitraan

menjadi 5.000 kelompok (HKm,

HD, HTR, HR, Hutan Adat dan

Kemitraan)

206 2000 3000 4000 5000 kelompok

SASARAN PROGRAM (S3.P4.2) :

MENINGKATNYA UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DAN TENURIAL DI KAWASAN

HUTAN

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Satuan

Penanganan

Konflik, tenurial

dan hutan adat

Luasan area konflik yang

terselesaikan dalam kaitannya

dengan pengelolaan HTR, HKm,

HD, HR, dan Kemitraan sampai

dengan tahun 2019 seluas 12,7 ha

200.000 2.500.000 5.500.000 9.000.000 12.700.000 ha

Seluruh hutan adat diidentifikasi,

dipetakan dan ditetapkan

pengelolaannya oleh

masyarakat adat

- 25 50 75 100 %

Luas areal konflik tenurial yang

diselesaikan meningkat setiap

tahun

- 25 50 75 100 %

Dukungan

manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

lainnya Ditjen

PSKL

SAKIP Ditjen PSKL dengan nilai

minimal 78,00 (A) di Tahun 2019

70 72 74 76 78 poin

SASARAN PROGRAM (S3.P4.3) :

MENINGKATNYA PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Satuan

Kemitraan

Lingkungan

dan Peran

Serta

Masyarakat

Jumlah komunitas penyelamat SDA &

Lingkungan pada kawasan DAS, Danau/Mata

Air, Karst, Rawa, Gambut, Pesisir, Laut, & Pulau

kecil, komunitas sekitar kawasan industri &

pemukiman, serta komunitas cinta alam

pada kawasan konservasi.

356 /

4400

850 /

8800

1400 /

13.200

1950 /

21.800

2500 /

22.000 Komunitas

/orang

Jumlah unit jejaring dan mitra (ormas, dunia

usaha,perguruan tinggi, legislator melalui

kaukus LHK dan lembaga lain) yang berperan

serta dalam membangun komunitas

penyelamatan SDA dan ekosistem serta LHK

16 80 120 160 200 Jejaring/

mitra

Jumlah unit kanal komunikasi yang dibangun

untuk meningkatkan akses informasi dan

aspirasi masyarakat dalam mengembangkan

perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan

20 40 160 210 260 Kanal

Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok

Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya

Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang

berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang

1200 2400 3600 4800 6000 Orang

Luas kawasan hutan yang dikembangkan

melalui kemitraan/kerjasama pemerintah

swasta (KPS) dengan format baru CSR seluas

1,6 juta ha

200.000 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 ha

PENGUATAN

REGULASI PSKL

• REVISI PP6 TAHUN 2007 JO PP3 TAHUN 2008 kewenangan

• Permenlhk ttg Hutan Hak P.32/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 7 Juli 2015

• Draft Permenlhk ttg HKm, HD, HTR dan Kerjasama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi (Revisi P.88/Menhut-II/2014 (HKm), P.89/Menhut-II/2014 (HD), P.55/Menhut-II/2011 (HTR)

• Draft Permenlhk ttg Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) 12,7 juta ha, Peta di TT Dirjen a.n Menteri

Penyiapan Kawasan perhutanan sosial : Alokasi 12,7 Juta ha

untuk HKm, HD, HTR, HA dan Kemitraan

• Draft Permenlhk Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan, Hasil diskusi multipihak

• Daftar Satgas Masyarakat Adat, disetujui Menteri LHK

• SE Menlhk ke Bupati/ Walikota untuk percepatan Perda MHA

Penanganan konflik, tenurial dan hutan adat

• Permen LHK No. P.28/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang PPMPBK

• Permen LHK No. P.29/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang KBR

• Permen LHK No. P. 30/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 29 Juni tentang Pemberian Bantuan Peralatan Ekonomi Produktif

• Draft Permenlhk tentang Pengembangan Usaha PS

• Perdirjen Pembibitan di areal HKm

Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (target

206 kelompok)

• Draft Permenlhk ttg Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

• Draft Permenlhk ttg penghargaan Kalpataru, Akan dibahas dengan Dewan Kalpataru

Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat

HASIL PEMBANGUNGAN BIDANG PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN PERIODE 2010-2014

• Pendataan (BWRA) wilayah adat seluas 3,7 juta ha

• Profil 12 komunitas MHA

• Pendampingan 6 komunitas MHA

• Perda hutan adat , co : Perda Kab. Malinau Nomor 10 /2012.

Bina Usaha Perhutanan

Sosial

Kemitraan Lingkungan dan Peran

Serta Masyarakat

30 sentra HHBK unggulan setara 600 kelompok usaha

• 50 Role model komunitas, 5 role model keagamaan, 15 organisasi profesi kaukus legislatif, 1 role model pemulihan tanah tercemar limbah B3

• 290 kader peduli lingkungan,

• 326 orang/kelompok penerima penghargaan kalpataru

• 646.476 ha HKm HD (30% dari target renstra seluas 2,5 juta ha)

• 734.397 ha (8%dari target 5,6 juta ha)

Penyiapan Kawasan

Perhutanan Sosial

Penanganan konflik,

tenurial dan hutan adat

STRATEGI PERCEPATAN OPERASIONALISASI

PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

2015 - 2019

PETA INDIKATIF AREAL PERHUTANAN SOSIAL (PIAPS)

PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENDAMPINGAN, PENGEMBANGAN USAHA PORTAL PELAYANAN ONLINE

PERBAIKAN REGULASI (Revisi PP, Permen, Perdirjen)

INTERNALISASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DALAM RPJMD DAN DUKUNGAN LINTAS SEKTOR

PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS SDM (Pusat, Daerah, Masyarakat)

DUKUNGAN PENDANAAN: PEMBIAYAAN DANA BERGULIR DAN INTERVENSI ANGGARAN (APBN) SERTA DUKUNGAN NGO

Perbaikan Regulasi Alur Proses Permohonan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial

PIAPS

Pemohon (HKm, HD, HTR)

Menteri LHK

Dirjen PSKL

Menteri LHK

Tidak

Ya (SK IUPHKM, HPHD, HTR)

Definisi dan kriteria PIAPS

• Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) adalah peta yang disusun bersama dengan para pihak

(Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat sipil) sebagai acuan permohonan HKm, HTR, HD,

Kemitraan dan Hutan Adat.

KRITERIA PARAMETERSUMBER

DATA

K1KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DIARAHKAN UNTUK KELOLA SOSIAL PADA PETA

ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN 3,934,580 3,934,580 PHPL

K2 KLAIM WILAYAH HUTAN ADAT HASIL REGISTRASI BRWA/ AMAN 3,509,906 BRWA, AMAN

K3 CALON LOKASI PS HASIL PEMETAAN PARTISIPATIF JKPP 791,611 JKPP

K4 SISTEM HUTAN KERAKYATAN KPSHK 1,366,301 KPSHK

K5 LOKASI YANG TIDAK TERMASUK TORA DI 4 PROVINSI ( KALSEL, NTB, LAMPUNG, BALI) 175,804 175,804 PKTL

336,757 HKm/PSKL

714,637 HD

295,358 HTR

2,060,908 Usulan BPDAS

K7 AREAL KEMITRAAN DENGAN KPH/ 108,493 108,493 PKTL

PENGELOLA HUTAN/PEMEGANG IZIN - - PERHUTANI

K8 GAMBUT BEBAS IJIN DI DALAM KAWASAN 3,112,297

16,406,653 13,294,355

HASIL ANALISIS GIS

( HA)

K6 AREAL PS YANG SEDANG BERPROSES DAN USULAN DARI BPDAS

5,667,818

3,407,660

PETA INDIKATIF AREAL PERHUTANAN SOSIAL (PIAPS)

PIAPS PAPUA DAN PAPUA BARAT (DATA NUMERIK )

NO PROVINSI HL HP HPK HPT HK TOTAL

1 Papua 82.565,70 226.921,81 120.456,02 320.668,25 65.004,80 815.616,57

2 Papua Barat 17.456,98 51.180,56 45.642,07 77.436,62 1.941,70 193.657,94

Total 100.013,68 278.102,37 166.098,09 398.014,87 66.946,5 1.009.265,51

PIAPS DI WILAYAH KERJA BPDAS

NO BPDAS HL HP HPK HPT HK TOTAL

1 BPDAS Memberamo 82.566 226.922 120.456 318.987 65.005 813.936

2 BPDAS Remu Ransiki 17.457 51.181 45.642 79.118 1.942 195.340

Total 100.023 278.103 166.098 398.105 66.947 1.009.276

PROGRAM AMAN DAN TEPAT SASARAN,

APA UPAYANYA..?

Membangun Kelompok Kerja Percepatan PS

dan Penyelesaian Konflik (LSM sebagai

mitra kerja)

Membangun Pelayanan Sistem Online

Perhutanan Sosial untuk Operasionalisasi

Melatih Assesor dan Mediator Resolusi

Konflik Bersertifikat

Monitoring dan Evaluasi

“ : SLPP : Simpul Layanan Pemetaan Partisipasif : JKMA : Jaringan Kerja Masyarakat Adat

BACK

CONTOH ON LINE : Publik - Halaman Beranda

Selamat datang di situs resmi Akses Kelola Perhutanan Sosial online sebagai tempat pengajuan usulan perhutanan sosial dan memberikan informasi mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan Akses Kelola Perhutanan Sosial

BACK

www.pskl.menlhk.go.id/akps/

CONTOH ON LINE : Halaman Cara Pendaftaran

BACK

DALAM ON LINE : Halaman Peta PIAPS UNTUK MONEV

BACK