Embed Size (px)
DESCRIPTION
Proposal Sarpras
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA
BANTUAN KEUANGAN
SARANA PRASARANA PEDESAAN
SUMBER DANA DARI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
KEGIATAN PEMBANGUNAN PAVING JALAN POROS
DESA : SIDOMAKMUR
KECAMATAN : WIDODAREN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWIKECAMATAN WIDODAREN
DESA SIDOMAKMURJln. Desa Sidomakmur, KM. 01, Kode Pos 63256
Ngawi, 2015
KepadaYth. Bapak Bupati Ngawi
di
N G A W I
SURAT - PENGANTARNomor : 140 / / 404.317.06 /2015
NO. JENIS YANG DIKIRIM BANYAKNYA KETERANGAN
1. Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Sumber Dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015.
1 ( satu ) bendel Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEPALA DESA SIDOMAKMUR
SUNARDI, S.Pd
TEMBUSAN : Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Ngawi; 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Ngawi.
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWIKANTOR CAMAT WIDODAREN
Jln. Raya Walikukun - Ngrambe
REKOMENDASINomor : / / 404.317 /2015
TENTANG
PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN SARANA PRASARANA PEDESAAN SUMBER DANA DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2015
Mendasar Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/180.1/404.012/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Tahun Anggaran 2015 sumber dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015, setelah kami teliti pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan untuk kegiatan Pembangunan Paving Jalan Poros di Dusun Kuncen RT 005 RW 03 Tahun 2015 dari Kepala Desa Sidomakmur, maka dengan ini kami merekomendasikan agar pencairan tersebut dapatnya direalisasikan sebesar Rp. 45.000.000,-- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan persyaratan sebagaimana terlampir.
Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Widodaren, ...................... 2015
CAMAT WIDODAREN
SUPARDI, S.Sos,M.SiPembina Tk. I
NIP. 19600406 198003 1 003
\
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWIKECAMATAN WIDODAREN
DESA SIDOMAKMURJln. Desa Sidomakmur KM. 01, Kode Pos 63256
Sidomakmur, 02 September 2015
KepadaNomor : 900 / / 404.317.06 /2015 Yth. Bpk. Bupati NgawiSifat : Penting diLampiran : 1 (Satu) Bendel N G A W I
Perihal : Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Sumber Dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngaw i Tahun Anggaran 201 5
Mendasar Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/180.1/404.012/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Tahun Anggaran 2015 sumber dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dengan hormat kami mengajukan pencairan dana untuk Kegiatan Pembangunan Paving Jalan Poros Desa di Dusun Kuncen RT 005 RW 03 Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp. 45.000.000,-- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan persyaratan sebagaimana terlampir.
Adapun pencairan dana tersebut mohon untuk dapatnya ditransfer ke Rekening Kas Desa kami pada Bank Jatim Cabang Ngawi dengan Nomor Rekening 0441001151
Demikian atas berkenan Bapak Bupati, kami sampaikan terima kasih.
KEPALA DESA SIDOMAKMUR
SUNARDI, S.Pd
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWIDESA SIDOMAKMUR
KECAMATAN WIDODAREN
PAKTA INTEGRITASBANTUAN KEUANGAN SARANA PRASARANA PEDESAAN
Nomor : 900 / / 404.317.06 /2015
Yang bertanda tangan di bawah ini,
1. Nama : SUNARDI, S.Pd Jabatan : KEPALA DESA SIDOMAKMUR
Selaku Penanggung Jawab Umum Kegiatan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Sumber Dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015.
2. Nama : TRUBUS Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Sarana
Prasarana Pedesaan Sumber Dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015.
Dengan ini menyatakan bahwa kami akan mempergunakan dana Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Sumber Dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 45.000.000,-- ( Empat Puluh Lima Juta Rupiah ) dari Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk Kegiatan Pembangunan Paving Jalan Poros Desa di Dusun Kuncen RT 005 RW 03 Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren dengan sebaik-baiknya dan kami bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang tersebut serta apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kami siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku..
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .
Sidomakmur, 02 September 2015
Penanggung Jawab Umum KETUA TIM PENGELOLA KEPALA DESA SIDOMAKMUR KEGIATAN
SUNARDI, S.Pd TRUBUS
Catatan : Kedua Pejabat tanda tangan kena materai/berstempel
Materai6000
BERITA ACARA PENARIKAN / PENCAIRAN DANA ( BAPPD )
NOMOR : 900 / / 404.317.06 /2015
DESA : SIDOMAKMURKECAMATAN : WIDODARENKABUPATEN : NGAWI
Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan September Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami telah
melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Keuangan Sarana
Prasarana Pedesaan Sumber Dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan Pembangunan Paving
Jalan Poros di Dusun Kuncen RT 005 RW 03 serta penelitian persyaratan Pencairan Dana,
dengan perincian penggunaan sebagai berikut :
NO URAIAN JUMLAH
1 Total dana yang disetujui
(PAPBD 2015)
Rp. 45.000.000,--
2 Penarikan Rp. 45.000.000,--
3 Sisa Dana Yang Belum Diambil -
B. Swadaya Masyarakat, berupa :
1. Uang : Rp.
2. Material : Rp.
3. Tenaga : Rp. 640.000,--
Jumlah : Rp. 640.000,--
Dengan telah dipenuhinya persyaratan pengajuan, maka Desa berhak memperoleh
pembayaran sebesar Rp. 45.000.000,-- ( Empat Puluh Lima Juta Rupiah )
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Sidomakmur, 02 September 2015
KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN BENDAHARA
TRUBUS ENDHANG SULASTRI
MENGETAHUI / MENYETUJUI PENANGGUNG JAWAB UMUM PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI
KEGIATAN KEGIATAN KEPALA DESA SIDOMAKMUR SEKRETARIS DESA SIDOMAKMUR
SUNARDI, S.Pd SUPARNO
GAMBAR RENCANA PROYEK
…………., .......... 2015 Mengetahui,
KEPALA DESA………… KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN
………………………….. ………………………….
DENAH LOKASI PROYEK DI DUSUN. . . . . . . . . . .
RT. . . . . . RW. . . . . .
................, ………. 2015 MENGETAHUI/MENYETUJUI,
KEPALA DESA ......................... KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN
................................... ...................................
FOTO PROYEK ( KEGIATAN )
0 %
MENGETAHUI / MENYETUJUI,KEPALA DESA SIDOMAKMUR
SUNARDI, S.Pd
Sidomakmur, 02 September 2015KETUA TIM PENGELOLA
KEGIATAN
TRUBUS
FOTO COPY PETA DESA
PHOTO COPY REKENING KAS DESA
PADABANK JATIM NGAWI
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWIKECAMATAN WIDODAREN
KANTOR KEPALA DESA SIDOMAKMURAlamat : Jln. Desa Sidomakmur KM. 01, Kode Pos 63256
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMAKMURNomor 188/ 05 /404.317.06/2015
TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN SARANA PRASARANA PEDESAAN SUMBER DANADARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2015
KEPALA DESA SIDOMAKMUR
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Sumber Dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015 untuk Kegiatan Pembangunan Paving Jalan Poros di Dusun Kuncen RT 005 RW 03 Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren perlu adanya Tim Pengelola Kegiatan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Sumber Dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015 dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
2
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 08);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 20);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/180.1/404.012/2015 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Desa Sidomakmur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN:Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Sumber Dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015 untuk Kegiatan Pembangunan Paving Jalan Poros di Dusun Kuncen RT 005 RW 03 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA ini mempunyai tugas dan tanggungjawab, sebagai berikut:1. Membuat rencana kerja.2. Membuat dokumen proyek (kegiatan). 3. Melaksanakan kegiatan (proyek) pembangunan sesuai rencana.4. Bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa menggerakkan potensi sumber
daya masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan.5. Menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan kegiatan.6. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan.7. Menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai pelaksanaan kepada Kepala
Desa
KETIGA :
3
Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Biaya Dana Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sidomakmur pada tanggal 02 September 2015 KEPALA DESA SIDOMAKMUR
SUNARDI, S. Pd TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan pada :1. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
Kabupaten Ngawi di Ngawi2. Sdr. Camat Widodaren di Widodaren3. Masing – masing Tim Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESANOMOR : 188/ 05 /404.317.06 /2015TANGGAL : 02 September 201 5
DAFTAR TIM PENGELOLA KEGIATANBANTUAN KEUANGAN SARANA PRASARANA PEDESAAN SUMBER DANA
DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 201 5
NO Jabatan Dalam Tim Nama Jabatan dalam Dinas ./
Instansi
1 2 3 4
1
2
3
4
5
Penanggung Jawab Umum
Kegiatan
PenanggungJawab Administrasi
Kegiatan
Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Bendahara
Anggota/Pelaksana Teknis
SUNARDI, S.Pd
SUPARNO
TRUBUS
ENDHANG
SULASTRI
a. JONO
b. SUTARYO
c. KLIWON
d. M. JIHAN
e. SUKIMAN
Kepala Desa
Sekretraris Desa
LPMD
Staf Urusan Keuangan /
Bendahara Desa
Kepala Dusun
Ketua RT
Ketua RT
Ketua RT
Ketua RT
KEPALA DESA SIDOMAKMUR
SUNARDI, S.Pd
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)KEGIATAN : Pembangunan ………….VOLUME : ………………LOKASI : Dusun . . . . . . . .RT. . . . .RW . . . . .Desa . . . . . . . . . . . .KECAMATAN : ………………KABUPATEN : NgawiPAPBD TAHUN : 2015
NO URAIAN VOLUME HARGASATUAN
( Rp. )
JUMLAH
( Rp. )1 2 3 4 5
I.
1.2.3.
II.
1.2.
DANA KABUPATEN NGAWI
Jumlah (a )
SWADAYA MASYARAKAT ( Jika ada )
Pembelian Material Upah Tenaga Kerja
Jumlah (b)
JUMLAH SEMUA (a + b )
Terbilang : ……………………………….Keterangan : Harga satuan barang dan upah tenaga kerja sudah termasuk pajak
………….., ……………. 2015
SEKRETARIS DESA………… KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN
………………………….. ………………………….
MENGETAHUI / MENYETUJUI KEPALA DESA ..........................................
………………………….
DAFTAR RINCIAN ANGGARAN BIAYA (DRAB)
KEGIATAN : Pembangunan .....................VOLUME : ........................LOKASI : Dusun . . . . . . . .RT. . . . .RW . . . . .Desa . . . . . . . . . . . .KECAMATAN : ........................KABUPATEN : NgawiPAPBD TAHUN : 2015
NO URAIAN VOLUME HARGASATUAN
( Rp. )
JUMLAH
( Rp. )1 2 3 4 5
JUMLAH
Terbilang : ……………………………….Keterangan : Harga satuan barang dan upah tenaga kerja sudah termasuk pajak
………….., ……………. 2015 SEKRETARIS DESA………… KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN
………………………….. ………………………….
MENGETAHUI / MENYETUJUI KEPALA DESA ..........................................
………………………….
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWIKECAMATAN WIDODAREN
KANTOR DESA SIDOMAKMURJln. Desa Sidomakmur KM. 01, Widodaren Ngawi
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMAKMURNOMOR : 188/06/404.317.06/2015
TENTANGSTANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DESA SIDOMAKMUR
TAHUN ANGGARAN 2015KEPALA DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN WIDODAREN
KABUPATEN NGAWI
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Sumber Dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan Pembangunan Paving Jalan Poros di Dusun Kuncen RT 005 RW 03 Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren, agar pelaksanaannya efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren tentang Standar Satuan Harga barang dan Jasa.
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
2
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 08);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 20);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/180.1/404.012/2015 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Desa Sidomakmur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren;
KEDUA : Standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama merupakan acuan dalam Pelaksanaan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan;
KETIGA : Standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama akan diadakan penyesuaian dengan berpedoman kepada perkembangan yang berlaku pada saat ini;
3
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Sidomakmur
pada tanggal : 02 September 2015
KEPALA DESA SIDOMAKMUR
SUNARDI, S.Pd
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESANOMOR : 188/ ....... / .......... /2015TANGGAL : 201 5
DAFTAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASADESA ........................KECAMATAN ...................KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2015
NO Nama Barang / Jasa Satuan Harga
1 2 3 4
Harga satuan barang sudah termasuk pajak 11,5 % (PPN Pasal 22 sebesar 10 % + PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % )
KEPALA DESA ……………………..
…………………..
Proposal Pengajuan Pencairan Dana disusun dengan urutan :
1.Surat Pengantar dari Desa
2.Surat Rekomendasi dari Camat
3.Surat Pengajuan Pencairan Dana ke Bupati
4.Pakta Integritas
5.Berita Acara Penarikan / Pencairan Dana ( BAPPD )
6.Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) 100 %
7.Daftar Rincian Anggaran Biaya ( DRAB )
8.Gambar Proyek / Kegiatan
9.Denah Lokasi Proyek / Kegiatan
10.Foto Proyek / Kegiatan 0 %
11.Gambar Peta Desa
12.Foto Copy Nomor Rekening Kas Desa dari Bank Jatim
13.SK Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan ( TPK )
14.SK Kepala Desa tentang Standart Harga Barang dan Jasa
Catatan :
1. Harap melengkapi dengan Proposal Awal sesuai dengan Kegiatan Pembangunan pada Proposal Pengajuan Pencairan Dana.
2.Stempel yang dipakai stempel TPK bukan stempel Timlak, baik untuk Proposal awal maupun Proposal Pencairan.
