PROSEDUR PENSIUN PADA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH

TUGAS AKHIRUntuk memperoleh gelar Ahli Madia Manajemen Perkantoran D3 Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh Vemmy Widyo Hartiarini 3354304031

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2007

i

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan kesidang panitia ujian Tugas Akhir pada : Hari Tanggal : :

Pembimbing

Drs. Syamsu Hadi, M.Si NIP. 130 686 734

Mengetahui Ketua Jurusan Manajemen

Drs. Sugiharto, M.Si NIP. 131 286 682

ii

PENGESAHAN KELULUSAN

Tugas Akhir ini yang berjudul Prosedur Pensiun Pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah telah dipertahankan dalam Sidang Panitia Ujian Tugas Akhir Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, pada : Hari Tanggal : :

Penguji Tugas Akhir

Penguji I

Penguji II

Drs. Syamsu Hadi, M.Si NIP. 130 686 734

DR. Kardoyo, M.Pd NIP. 131 570 073

Mengetahui : Dekan

Drs. Agus Wahyudin, M.Si NIP. 131 658 236

iii

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam Tugas Akhir ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam Tugas Akhir ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Penulis

Mei 2007

Vemmy Widyo Hartiarini NIM. 3354304031

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO 1. Saat berdiri di depan cermin, katakanlah saya cantik maka saya akan terlihat cantik, katakanlah saya bisa maka akan ada kekuatan untuk menunjukkan bahwa saya memang bisa. ( Vemmy ) 2. Kemarin, kini dan nanti merupakan pijakan waktu yang tetap harus dijalani untuk mengisi hidup. ( Vemmy ) 3. Untuk mencapai sesuatu, raga dan jiwa kadang merasa lelah, tapi dari lelah itulah yang mengantarkan pada kepuasan atas suatu keberhasilan. ( Vemmy )

PERSEMBAHAN Dengan kerendahan hati, kupersembahkan hasil dari perjalanan panjangku selama ini kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, kedua kakak dan adikku, kakak ari tersayang, almamaterku.

v

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul Prosedur Pensiun Pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Drs. Agus Wahyudin, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 2. Drs. Sugiharto, M.Si, Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 3. Drs. Syamsu Hadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji I, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan petunjuk dengan penuh kesabaran, hingga tersusunnya Tugas Akhir ini. 4. DR. Kardoyo, M.Pd, selaku Dosen Penguji II. 5. Drs. Y. Karimun, MM, Kabid Minku Perum Bulog Divre Jateng, yang berkenan memberikan izin penelitian Tugas Akhir. 6. A. Kholisun, SH, Kasi SDM dan Hukum Perum Bulog Divre Jateng. 7. Bpk. Rusmadi, yang telah memberikan keterangan pada penulis. 8. Seluruh pegawai Perum Bulog Divre Jateng yang telah membantu penulis.

vi

9. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selalu memberikan doa, cinta dan kasih sayang, semangat, perhatian, serta memberikan fasilitas kepada penulis. 10. Kakak-kakakku, terima kasih untuk segala sesuatunya yang telah diberikan pada penulis. 11. Yanuar Dwi Priyantoro, terima kasih untuk semuanya. Sungguh, semuanya sangat berarti. 12. Teman-teman dan seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Penulis

Mei 2007

Vemmy Widyo Hartiarini NIM. 3354304031

vii

SARI

Vemmy Widyo Hartiarini. 2007. Prosedur Pensiun Pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 73 h.

Kata Kunci : Prosedur, Pensiun Untuk menunjang efektifitas organisasi, pemensiunan pegawai merupakan hal yang penting. Keberhasilan pemensiunan sangat ditentukan oleh kematangan ketentuan dan prosedur permohonan pensiun. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah ketentuan dan prosedur permohonan pensiun pada Perum Bulog Divre Jateng? (2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan permohonan pensiun pada Perum Bulog Divre Jateng ? Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan prosedur permohonan pensiun pada Perum Bulog Divre Jateng. (2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan permohonan pensiun pada Perum Bulog Divre Jateng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ada dengan diikuti teori yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil penelitian : Perum Bulog Divre Jateng telah mempergunakan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perum Bulog dengan baik tanpa merugikan pegawai meskipun terdapat pengkategorian. Kesimpulannya bahwa hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan pemensiunan pada Perum Bulog Divre Jateng adalah karena perubahan status badan hukum, usia pegawai dan masa kerja pegawai. Saran : sebaiknya pegawai yang hendak mengajukan permohonan pensiun melengkapi berkas-berkas sesegera mungkin dan diisi dengan benar dan teliti untuk menghindari kesalahan yang mengakibatkan keterlambatan. Jika memungkinkan jumlah petugas ditambah untuk mengurangi beban pekerjaan.

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..............................................................................i PERSETUJUAN PEMBIMBING ii PENGESAHAN KELULUSAN ...........iii

PERNYATAAN ..iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN ......v PRAKATA vi

SARI ..viii DAFTAR ISI ix DAFTAR LAMPIRAN .xii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .1 B. Perumusan Masalah 4 C. Tujuan Penelitian 4 D. Kegunaan Penelitian 4 E. Sistematika Penulisan .5 BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Pensiun 7 B. Ketentuan Pensiun 12 C. Prosedur Pensiun 18 21 25

D. Kecemasan Pensiun E. Kendala Pensiun

ix

BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian ..27 B. Sumber dan Jenis Data ..27 C. Metode Pengumpuln Data ...28 D. Operasional Konsep .. 29

E. Metode Analisis Data ..29 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian .31 1. Gambaran Umum Perum Bulog Divre Jateng 31 a. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Perum Bulog ...31 b. Visi dan Misi Perum Bulog ...35

c. Struktur Organisasi Bulog ..37 d. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Bagian 38 2. Deskripsi Penelitian ....44 a. Ketentuan Pensiun ....44 b. Prosedur Pensiun .46

c. Kecemasan Pensiun ..52 d. Kendala Pensiun ....53 B. Pembahasan ..54 ......54 ...59

1. Ketentuan Pensiun 2. Prosedur Pensiun

3. Kecemasan Pensiun ..67

x

4. Kendala Pensiun.68 BAB V PENUTUP A. Simpulan ....70 B. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN .71 .72

....73

xi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Survey Pendahuluan 2. Surat Ijin Penelitian 3. Surat Persetujuan Ijin Survey Pendahuluan dari Perum Bulog Divre Jateng 4. Surat Persetujuan Ijin Penelitian dari Perum Bulog Divre Jateng 5. Struktur Organisasi Perum Bulog Divre Jateng 6. Daftar Susunan Keluarga 7. Surat Pengantar Usulan Pensiun 8. Lembar Bimbingan Tugas Akhir 9. Pedoman Wawancara

xii

1

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Organisasi yang didirikan tentunya memiliki tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan-tujuan baik individu maupun organisasi, dapat dicapai dengan maksimal dengan mendayagunakan sumber daya yang ada. Salah satu sumber yang telah tersedia dan keberadaannya berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan adalah sumber daya manusia. Produktifitas pegawai diperlukan untuk meningkatkan efektifitas sumber daya manusia. Tujuannya untuk dapat memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Salah satu cara untuk memelihara efisiensi organisasi, adalah dengan melakukan pemensiunan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Susilo Martoyo ( 1994 : 200 ) pertimbangan dasar pemensiunan antara lain memelihara efisiensi organisasi, membuka kesempatan promosi jabatan, menepati proses alamiah. Pemensiunan pegawai tidak seluruhnya sama dengan

pemberhentian pegawai. Memang ada persamaan diantara keduanya, yaitu pemutusan hubungan kerja karena suatu sebab tertentu. Pada pemensiunan sebagaimana pemberhentian, terdapat juga soal ganti rugi, meskipun sifatnya lain daripada ganti rugi pada pemberhentian. Ganti rugi pada pemberhentian bersifat sekali saja, sedang ganti rugi pada pemensiunan,

1

2

lebih tepat disebut jaminan hari tua yang bersifat pembayaran berulangulang. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Dengan demikian salah satu tujuan diadakannya pensiun adalah sebagai jaminan hari tua, sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya, yang dapat juga disebut juga sebagai sifat pensiun. Dalam Undang-undang tersebut ditentukan pula 3 ( tiga ) syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun pegawai. Sedangkan menurut Tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 1995 : 748 ) pensiun adalah tidak bekerja lagi karena selesai dinasnya atau uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan

sesudah ia berhenti bekerja / oleh isteri ( suami ) dan anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal. Keberhasilan pemensiunan sangat ditentukan oleh kematangan ketentuan dan prosedur permohonan pensiun. Dengan adanya ketentuan dan prosedur yang jelas dan matang, maka peluang terjadinya kesalahan dalam proses pemensiunan dapat diminimalkan, karena ketentuan merupakan sesuatu yang tentu / ketetapan yang telah pasti. Pemensiunan pegawai merupakan hal yang penting dalam perputaran pegawai untuk menunjang efektifitas organisasi. Kombinasi batas usia pensiun dan masa kerja di tiap negara bahkan di tiap perusahaan

3

berbeda satu sama lain. Seperti halnya yang dilakukan Perum Bulog Divre Jateng. Seluruh pegawai Perum Bulog jika telah memasuki kurun waktu tertentu dalam masa tugas, pastinya akan mengalami pemberhentian kerja atau pensiun yang kemudian akan mendapatkan tunjangan untuk kesejahteraan hari tua. Pemberhentian kerja dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain batas usia kerja atau meninggalnya pegawai yang masih aktif bekerja. Sejak terjadinya perubahan status badan hukum pada tubuh Bulog, dari Lembaga Pemerintah Non Departemen ( LPND ) menjadi Perusahaan Umum ( Perum ), pengurusan pensiun pada Perum Bulog Divre Jateng menjadi unik. Pegawai Perum Bulog dapat dikatakan mengurus proses pensiun dalam dua kali kurun waktu. Karena pegawai Perum Bulog terikat dengan dua ketentuan, yaitu ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Perusahaan Umum Bulog. Terlebih lagi setelah terjadinya perubahan status badan hukum tersebut, pengurusan pensiun pada Perum Bulog Divre Jateng digolongkan menjadi tiga kategori, yang dalam tiap-tiap kategori mempunyai ketentuan dan prosedur yang berbeda. Uraian tersebut melatarbelakangi penulis untuk menganalisis tentang pensiun di Perum Bulog Divre Jateng, dengan mengambil judul PROSEDUR PENSIUN PADA PERUM BULOG DIVISI

REGIONAL JAWA TENGAH

4

B.

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian dengan melakukan perumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana ketentuan dan prosedur permohonan pensiun pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah. 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan

permohonan pensiun pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah.

C.

Tujuan Penelitian Berdasarkan judul yang diambil penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan prosedur permohonan pensiun pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan permohonan pensiun pada Perum Bulog Divis Regional Jawa Tengah.

D.

Kegunaan Penelitian 1. Praktis a. Bagi lembaga akademik untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis dibidang manajemen sumber daya manusia

5

khususnya mengenai pensiun pegawai dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. b. Bagi penulis untuk memberikan masukan di bidang manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan masalah pensiun. c. Untuk memberikan informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam bidang manajemen sumber daya manusia bagi Perum Bulog Divre Jateng mengenai pensiun di lingkungannya. 2. Teoritis a. Sebagai bahan pemahaman teori yang diperoleh penulis selama di bangku kuliah ke dalam dunia kerja yang nyata. b. Mengkaji tentang pensiun.

E.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan tugas akhir ini menggambarkan penyusunan laporan tugas akhir secara garis besar yang dapat memudahkan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan tentang isi dari tugas akhir ini. Adapun sistematika dalam penyusunan tugas akhir adalah sebagai berikut: Bagian awal Tugas Akhir : Judul Tugas Akhir, Halaman Pengesahan, Abstrak, Motto dan Persembahan, Kata pengantar, Daftar isi, Lampiran.

6

Bagian isi Tugas Akhir terdiri dari 5 Bab yaitu : Bab I PENDAHULUAN berisi : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Sistematika penulisan. Bab II LANDASAN TEORI berisi : Pengertian Pensiun, Ketentuan Pensiun, Prosedur Pensiun, Kecemasan Pensiun, Kendala Pensiun. Bab III METODE PENELITIAN berisi : Lokasi penelitian, Sumber dan jenis data, Metode pengumpulan data, Operasional konsep, Metode analisis data. Bab IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN berisi : Hasil penelitian dan Pembahasan Bab V PENUTUP berisi : Kesimpulan dan Saran Bagian akhir berisi : Daftar pustaka dan Lampiran.

7

BAB II LANDASAN TEORI

A.

Pengertian Pensiun Menurut Malayu S. P. Hasibuan (2001 : 181) pemberhentian ( separation ) adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan, pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, peraturan, pensiun, dan atau meninggal dunia. Menurut Sondang P. Siagian (2001:175) yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja ialah apabila ikatan formal antara organisasi selaku pemakai tenaga kerja dan karyawannya terputus. Menurut Susilo Martoyo (1994:197-198) seorang pegawai negeri dapat diberhentikan sebagai pegawai negeri karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut : 1. Permintaan sendiri Apabila seorang pegawai ingin mempergunakan pensiunnya, dapat saja pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti, enam bulan sebelum saat pemberhentian yang diinginkan. Demikian pula apabila seorang pegawai ingin berhenti sebagai pegawai negeri, dengan memperhatikan tenggang waktu sekurang-kurangnya sebulan penuh.

7

8

2. Kondisi mental dan fisik Pegawai yang sakit kemudian sudah diberi istirahat sakit dalam jangka waktu yang cukup tetapi masih sakit-sakitan, dapat diberhentikan dari pegawai negeri dengan berdasar pada ketentuan penilaian kesehatan yang sah. 3. Hukuman jabatan Hukuman jabatan dapat diakibatkan oleh : a. Melalaikan kewajiban atau melanggar kode etik jabatan b. Menjalankan pekerjaan di samping jabatannya tanpa izin atasan yang berwenang. c. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang bermatabat. d. Mengabaikan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pegawai negeri. e. Melanggar sesuatu ketentuan-ketentuan Undang-undang 4. Keputusan pengadilan Atas dasar keputusan pengadilan karena pelanggaran jabatan dan semacamnya, seorang pegawai negeri dapat diberhentikan paling sedikit untuk selama dua tahun atau bahkan lebih sampai seumur hidup. 5. Akibat penyelewengan Suatu penyelewengan baik politik maupun ekonomi dapat berakibat pemberhentian pegawai negeri yang bersangkutan.

9

6. Perubahan susunan kantor Mereka yang diberhentikan karena perubahan organisasi, sudah barang tentu diperhitungkan imbalannya. 7. Rasionalisasi pegawai Yang dituju dari rasionalisasi pegawai adalah efisiensi dan efektifitas organisasi dan personil. 8. Ketidakcakapan melaksanakan tugas Diperuntukkan melaksanakan tugas. 9. Mencapai usia pensiun Biasanya normal, bahwa mencapai usia pensiun diberhentikan, justru untuk memberikan peremajaan yang sehat, sesuai aturan yang berlaku. 10. Meninggalkan jabatan Setelah diadakan pengamatan yang cermat, pegawai negeri yang sengaja meninggalkan jabatannya selama lima tahun berturut-turut dapat diberhentikan dengan hormat. 11. Lalai melaksanakan ketentuan-ketentuan penting Dapat diberhentikan apabila melakukan perbuatan tercela, pelanggaran moral, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi. bagi pegawai negeri yang tidak taat

10

Pensiun merupakan suatu bagian dari perputaran pegawai, dengan dilakukannya pensiun maka akan ada jabatan kosong yang harus diisi, hal ini memberikan kesempatan kepada pegawai lain untuk dapat mengisi posisi yang ditinggalkan dan memberikan masukan bagi perusahaan. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Dengan demikian salah satu tujuan diadakannya pensiun adalah sebagai jaminan hari tua, sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya. Sedangkan menurut Tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:748) pensiun adalah tidak bekerja lagi karena selesai dinasnya atau uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja / oleh isteri (suami) dan anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal. Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pensiun adalah suatu keadaan dimana pegawai tidak bekerja lagi pada perusahaan karena dinasnya telah selesai atau karena sebab lain, tetapi tetap mendapatkan uang tunjangan yang diterima setiap bulan. Alasan utama perusahaan membantu perencanaan pensiun bagi pegawai adalah :

11

1. Mempertahankan pegawai Perencanaan pensiun yang baik meningkatkan citra perusahaan dalam usaha menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas. 2. Menghadapi standar kompetisi dan ketentuan hukum Hanyalah perusahaan yang dapat memenuhi standar recana pensiun yang ada di pasar nasional yang dapat menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas. 3. Pertimbangan biaya dan pajak Pemerintah umumnya memberikan keringanan pajak pada penyelenggaraan dana pensiun pegawai. 4. Efisiensi rencana pensiun Rencana pensiun menyangkut variasi penggunaannya, di samping umur pensiun, seperti kematian, tiba-tiba lemah fisik, kecelakaan dan lain-lain. Menghadapi berbagai kemungkinan tersebut, perusahaan perlu pula merencanakan dana yang sesuai dan spesifik penggunaannya dan dengan demikian memilih rencana yang tepat dari segi biaya. 5. Tujuan lain Tujuan lain dari penyelenggaraan dana pensiun perusahaan antara lain :

12

a. Memenuhi kewajiban sosial perusahaan b. Meningkatkan dorongan kerja karyawan. Keamanan dan

kesejahteraan jangka panjang akan meningkatkan produktivitas mereka. c. Kemudahan administratif. Hal ini berlaku apabila perusahaan itu tidak mengatur sendiri pensiun pegawainya, tetapi menyerahkan sepenuhnya pada lembaga profesional.

(Amin Widjaja Tunggal, 1996:32-34)

B.

Ketentuan Pensiun Pemensiunan pegawai berarti juga pemberhentian pegawai negeri namun dengan hak pensiun. Pegawai yang telah pensiun selanjutnya disebut pensiunan. Menurut Susilo Martoyo (1994 : 199) suatu pemensiunan dapat dilaksanakan secara alamiah, artinya normal karena usia pensiun telah dicapai, tetapi juga karena diminta. Menurut Susilo Martoyo (1994:200), ada 3 hal dasar pertimbangan dasar pemensiunan : 1. Memelihara efisiensi organisasi Program pemensiunan merupakan salah satu langkah yang penting dan tidak merugikan anggota yang bersangkutan dalam rangka memelihara dan meningkatkan efisiensi organisasi.

13

2. Membuka kesempatan promosi jabatan Dengan adanya program pemensiunan, dapat lebih matang direncanakan program promosi bagi tenaga-tenaga potensial untuk menduduki tempat-tempat yang ditinggalkan karena program

pemensiunan tersebut. 3. Menepati proses alamiah Secara alamiah usia pegawai makin lama makin lanjut, namun daya kemampuan fisik dan mental rokhani semakin menurun. Menurut Miftah Thoha (2005:79-80), Pegawai Negeri yang mendapat hak pensiun adalah : 1. Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat berhak menerima pensiun jika pada saat pemberhentiannya : a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. b. Oleh badan / pejabat yang ditunjuk oleh Depkes berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan Pegawai Negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rokhani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya di atas. c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya empat tahun dan oleh pejabat / badan yang ditunjuk Depkes berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan Pegawai Negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rokhani

14

yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. 2. Pegawai Negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan lagi sebagai Pegawai Negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabla ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. 3. Pegawai Negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. Jika Pegawai Negeri pada butir (b) dan (c) yang saat pemberhentiannya belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.

15

Menurut Miftah Thoha (2005:80), masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun (selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun) adalah : 1. Masa kerja sebagai Pegawai Negeri 2. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan / harian dengan menerima penghasilan dari anggaran negara, anggaran perusahaan negara, dan bank negara 3. Masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai pelajar dalam Pemerintah Republik Indonesia pada masa perjuangan fisik. 4. Masa berjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan 5. Masa berjuang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan 6. Masa kerja sebagai pegawai pada sekolah swasta bersubsidi 7. Waktu menjalankan suatu kewajiban negara dalam kedudukan lain daripada sebagai Pegawai Negeri, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri telah bekerja sebagai Pegawai Negeri sekurang-kurangnya selama 5 tahun 8. Dalam perhitungan masa kerja, pecahan bulan dibulatkan ke atas menjadi sebulan penuh Menurut Sondang P Siagian ( 2001 : 176-177 ), batas usia pensiun dapat berbeda dari satu organsasi ke organisasi lain. Berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan batas usia pensiun tersebut adalah : 1. Jenis pekerjaan 2. Kondisi kesehatan masyarakat pada umumnya

16

3. Situasi perekonomian, baik secara mikro maupun makro 4. Harapan hidup 5. Situasi ketenagakerjaan Usia Pegawai Negeri Sipil untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut bukti-bukti yang sah (Miftah Thoha,2005:47) Apabila Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istrinya untuk Pegawai Negeri Sipil Pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Sipil wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Badan Administrasi Kepegawaian Negara, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda. Apabila Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak memiliki isteri / suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda / duda maka : 1. Pensiun janda diberikan kepada anak / anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan untuk yang seayah-seibu 2. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak seayah-seibu 3. Pensiun duda diberikan kepada anak Anak yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda ialah anak yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia :

17

1. Belum mencapai usia 25 tahun 2. Tidak mempunyai penghasilan sendiri 3. Belum nikah atau belum pernah nikah Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda / duda atau bagian pensiun janda adalah : 1. Anak-anak pegawai atau penerima pensiun pegawai dari perkawinannya dengan istri suami yang didaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda / duda. 2. Anak-anak pegawai wanita atau penerima pensiun pegawai wanita. Pemberian pensiun janda / duda atau bagian pensiun janda berakhir pada akhir bulan : 1. Janda / duda yang bersangkutan meninggal dunia 2. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya Hak untuk menerima pensiun pegawai atau pensiun janda / duda hapus : 1. Jika penerima pensiun pegawai tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing. 2. Jika penerima pensiun pegawai / pensiun janda / duda / bagian pensiun janda menurut keputusan pejabat / badan negara yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan Pancasila.

18

3. Jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun pegawai / pensiun janda / duda / bagian pensiun janda, tidak benar dan bekas Pegawai Negeri Sipil atau janda / duda / anak yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberikan pensiun. Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan pertama pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. Pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberian pensiun pegawai, apabila penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun. (Miftah Thoha, 2005:48-49)

C.

Prosedur Pensiun Menurut Miftah Thoha, (2005:48) untuk memperoleh pensiun pegawai, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada pejabat yang berwenang, mengisi Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dengan disertai : 1. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai Pegawai Negeri Sipil.

19

2. Daftar riwayat pekerjaan yang disusun / disahkan oleh pejabat / Badan Negara yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 3. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat (suami-istri) suami dan anakanaknya. 4. Surat keterangan dari Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat, baik yang asli maupun turunan atau kutipan, dan barang-barang lainnya milik negara yang ada padanya, telah diserahkan pada yang berwajib. 5. Pas foto 6. Surat keterangan belum pernah dijatuhi Hukuman disiplin sedang / berat dalam satu tahu terakhir untuk bahan pertimbangan usul KP Pengabdian. Untuk memperoleh pensiun janda / duda yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada pejabat yang berwenang dengan disertai : 1. Surat keterangan kematian salinannya yang disahkan oleh yang berwajib. 2. Salinan surat nikah yang disahkan oleh yang berwajib. 3. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran, dan alamat mereka yang

berkepentingan.

20

4. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia. (Miftah Thoha:2005:51) Pemberian pensiun janda / duda atau bagian pensiun janda kepada anak, dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak yang berhak menerimanya. Permintaan itu harus disertai : 1. Surat keterangan kematian salinannya yang disahkan oleh yang berwajib. 2. Salinan surat kelahiran anak atau daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran, dan alamat mereka yang berkepentingan. 3. Surat keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. (Miftah Thoha:2005:52) 4. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir pegawai atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia. Menurut Keppres Nomor 8 Tahun 1977 untuk membiayai usaha kesejahteraan terutama program pensiun, setiap PNS dipungut iuran sebesar 4,75 persen dari penghasilan sebulan. Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 2,5 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja.

21

D.

Kecemasan Pensiun Pemberian uang pensiun dimaksudkan untuk sebagai penghargaan atas jasa pegawai yang telah diberikan kepada organisasi dalam waktu yang cukup dan juga sebagai salah satu bentuk jaminan hari tua pegawai yang bersangkutan. Namun demikian masih sering dirasakan bahwa masa pensiun adalah masa yang dicemaskan oleh banyak pegawai karena berbagai faktor antara lain : 1. uang pensiun dirasa tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak 2. pensiun merupakan perubahan mental yang cukup besar Penjelasannya adalah sebagai berikut : 1. Faktor finansial Yang dimaksud faktor finansial disini ialah besarnya uang pensiun yang diterima oleh seseorang, dalam hubungan dengan kebutuhan hidup orang yang bersangkutan beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya situasi dan keuangan moneter tidaklah stabil, karena adanya inflasi yang cukup tinggi sehingga sangat berpengaruh terhadap daya beli atas uang yang bersangkutan. Oleh karena itu maka peraturan penggajian yang ada, meskipun pada mulanya didasarkan atas kebutuhan fisik minimum pegawai, setelah berjalan beberapa bulan ternyata gaji itu tidak dapat lagi mempunyai daya beli sama dengan waktu ditetapkannya karena adanya kenaikan harga pada beberapa jenis

22

barang atau jasa. Akibatnya gaji yang diterima oleh pegawai tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seperti diketahui bahwa besarnya pokok pensiun maksimum adalah 75 persen dari gaji pokok terakhir pegawai yang bersangkutan. Kalau dengan gaji pokok terakhir ditambah dengan tunjangantunjangan, masih belum dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka pada saat pensiun, dengan penerimaan uang pensiun sebesar 75 persen gaji pokok terakhir ditambah dengan tunjangan-tunjangan, jelas makin jauh dari kebutuhannya. Memang dari segi apapun adanya perbedaan penerimaan akibat perbedaan status adalah wajar. Tetapi masalahnya adalah bahwa penerimaan pensiun jauh dari mencukupi kebutuhan, padahal kebutuhan selalu cenderung naik karena pengaruh kenaikan harga barang dan jasa. Hal inilah yang menimbulkan kecemasan bagi pegawai yang menghadapi masa pensiun, dan masalah ini merupakan masalah umum di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk mengatasi hal itu banyak para pensiunan terpaksa bekerja kembali di tempat lain, kebanyakan di lingkungan swasta atau menjadi wiraswasta dengan motif memperoleh tambahan penghasilan di luar pensiun agar dapat mencukupi kebutuhn hidupnya. Memang ada juga yang bekerja dengan motif pengabdian terutama di bidang sosial yang semata-mata untuk amal. Namun golongan terakhir ini jumlahnya sangat kecil dibanding dengan golongan pertama.

23

2. Faktor mental Mengubah atau meninggalkan kebiasaan yang telah berpuluh tahun dilakukan, yaitu bekerja secara teratur di kator, berpisah dengan teman yang sudah akrab, merupakan suatu perjuangan mental yang cukup berat bagi seseorang. Menjalani masa pensiun hakikatnya adalah perubahan mental, yaitu dari mental pegawai ke mental rakyat biasa. Seperti telah dimaklumi bersama bahwa kedudukan sebagai pegawai akan membawa berbagai kewenangan dan kekuasaan yang tidak dimiliki oleh rakyat biasa. Makin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi, makin besar dan tinggi pula kewenangan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Hal ini membawa sikap mental yang berbeda dengan orang lain yang bukan pegawai dan tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan. Perubahan ke status pensiun akan mengubah sama sekali keadaan : a. Yang dahulunya memiliki kewenangan dan kuasa, sekarang semua itu lepas sama sekali. b. Kalau dahulu dapat memerintah bawahan, bahkan rakyat pada umumya sekarang tidak. c. Kalau dahulu dalam berbagai keperluan, bahkan dalam keperluan pribadi selalu dapat dilayani oleh bawahannya, atau oleh unit lain yang ada kaitannya, sekarang hal yang demikian tidak mungkin lagi. Justru dapat terjadi sebaliknya, keperluan terhadap instansi tempat

24

kerja dahulu, harus dilalui dengan kesabaran dan ketaatan terhadap peraturan yang ada dalam instansi tersebut. d. Dahulu ditakuti dan disegani oleh orang karena memiliki kekuasaan, sekarang tidak. e. Dahulu selalu dicari oleh orang, baik di kator maupun di rumah, sekarang tidak. Menghadapi perubahan mental yang berat ini, terutama bagi bekas pejabat tinggi, ada yang tidak tahan, kemudian menderita semacam penyakit jiwa yang biasa disebut : post power syndrome. Istilah sindrome ini dikemukakan oleh A. H. Maslow dalam A. S Moenir (1987:216), sebagai berikut :Sindrome lebih lanjut dapat diartikan suatu bentuk keanekaragaman atau kelainan yang terhimpun pada umumnya bersifat kejiwaan. Jadi maksudnya ialah bahwa sindrome itu adalah bentuk kelainan jiwa pada seseorang yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor adalah kehilangan kedudukan, kewenangan, kekuasaan atau sesuatu yang menyertai seseorang pada keadaan semula. Mungkin istilah sindrome ini identik dengan istilah stress ( tekanan ) dibidang psikologis. Dengan dasar pengertian di atas maka post power syndrome dapat diartikan suatu bentuk kelainan (kekecewaan) jika sebagai akibat kehilangan kekuasaan. Untuk mengatasi kemungkinan timbulnya sindrome pada seseorang, jauh sebelum tibanya masa pensiun seorang

25

pegawai harus sudah memulai mengubah sedikit demi sedikit sikap otoriter, selalu formal, kaku dalam pergaulan, menuju sikap demokratik dan simpatik, sikap kemasyarakatan, sikap sosial dan menghormati sesamanya. Kebiasaan-kebiasaan yang kiranya tidak akan ditemui lagi dalam masa pensiun, sudah harus mulai dikurangi, dan melatih diri dengan kebiasaan rakyat banyak. Hanya dengan persiapan dan latihan demikianlah seseorang dapat terhindar dari sindrome yang dapat menyiksa secara batiniah.(A. S . Moenir, 1987:216-219)

E.

KENDALA PENSIUN Kiranya perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa dalam menjalankan tugasnya mengurus proses pensiun, harus disadari bahwa terdapat berbagai kendala. Baik dari yang bersangkutan maupun petugas. Kendala tersebut antara lain : 1. Pernah terjadi keterlambatan dalam penerbitan SK pensiun dan pencairan dana pensiun pegawai. 2. Banyak pegawai pensiunan yang sesungguhnya merasa masih mampu bekerja, tetapi harus pensiun karena peraturan menetapkan demikian. 3. Tidak ada persiapan khusus yang diberikan kepada pegawai yang mau pensiun. 4. Frekuensi komunikasi dengan pegawai yang sudah pensiun sangat rendah.

26

5. Tidak ada perhatian setelah pensiun, dan pensiun belum menjadi standar pertimbangan untuk rekruitmen. 6. Adanya pengakuan terhadap kecilnya uang pensiun. 7. Perpanjangan pensiun hanya untuk pegawai yang mempunyai jabatan eselon. 8. Ada pelatihan-pelatihan keterampilan untuk pegawai yang akan pensiun, akan tetapi tidak didukung permodalan. 9. Pegawai yang sudah pensiun biasa mengeluh mengenai tingkat kesejahteran yang semakin buruk dan semakin minder serta bingung terhadap apa yang harus dilakukan sehari-harinya.

(Miftah Thoha, 2005:93)

27

BAB III METODE PENELITIAN

A.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini bertempat di Perum Bulog Divre Jateng, Jalan Menteri Supeno I / 1, Semarang. Kode pos 50241. Telepon 8412290.

B.

Sumber dan Jenis Data Menurut Websters New World Dictionary, data adalah things know or assumed, yang berarti bahwa data itu adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap. ( Johanes Supranto, 2002 : 15 ). Keberadaan dan kebenaran data yang diperoleh sangat membantu penulis dalam kelancaran penelitian ini. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sumber data Sumber data diperoleh dari bagian yang menangani pensiun, yaitu seksi Sumber Daya Manusia ( SDM ) dan Hukum pada Perum Bulog Divre Jateng Semarang. 2. Jenis data a. Data primer Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya (Marzuki, 2005:55)

27

28

b. Data sekunder Adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Misalnya biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. (Marzuki, 2002:56). Data sekunder yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah mengenai gambaran umum Perum Bulog Divre Jateng Semarang.

C.

Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Metode Wawancara Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Marzuki, 2002:62). Dalam hal ini penulis bertanya kepada pegawai yang terlibat dengan permohonan pensiun. 2. Studi pustaka Adalah cara pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui buku-buku, koran, majalah, literatur, dan lainnya. Metode ini penulis lakukan dengan cara membaca buku yang berkaitan dengan pensiun.

29

3. Metode observasi Adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki (Marzuki, 2002:58). Metode ini penulis lakukan dengan cara meninjau langsung Perum Bulog Divre Jateng.

D.

Operasional konsep Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji masalah sumber daya manusia, khususnya pada bidang personalia mengenai pensiun pegawai Perum Bulog Divre Jateng Semarang. Adapun operasional konsep dirumuskan sebagai berikut : 1. Ketentuan dan prosedur pensiun pada Perum Bulog Divre Jateng. 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam permohonan pensiun pada Perum Bulog Divre Jateng.

E.

Metode Analisis Data Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data secara deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang. (Suharsimi Arikunto, 2002:9) Penulis menggunakan metode deskriptif dimaksudkan agar

memperoleh gambaran dan data secara sistematis tentang berbagai hal yang berkaitan erat dengan tinjauan tentang pensiun pada Perum Bulog Divre

30

Jateng Semarang sehingga penulis dapat mengolah dan menyajikan data yang sistematis, faktual dan akurat serta dapat bertanggung jawab atas kebenarannya.

31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Hasil Penelitian 1. Gambaran Umum Perum Bulog Divre Jateng a. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Perum Bulog Kehadiran lembaga pangan telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Pada saat zaman Belanda, berdiri VMF yang bertugas membeli, menjual, dan menyediakan bahan makanan. Dalam masa Jepang VMF dibekukan dan muncul Nanyo Kohatsu Kaisa. Pada masa peralihan sesudah kemerdekaan RI, di bawah Kementrian Perekonomian diubah menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM), sedangkan pelaksanaan pembelian padi dilakukan oleh Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP). Berdasarkan Peraturan Presiden No.3 Th 1964 dibentuk Dewan Bahan Makanan (DBM), sejalan dengan itu, dibentuklah Badan Pelaksanaan Urusan Pangan (BPUP) yang bertujuan mengurus bahan pangan, pengangkutan, dan pengolahannya, menyimpan dan menyalurkannya menurut ketentuan dari DBM. Memasuki era orde baru, penanganan pengendalian

operasional bahan pokok kebutuhan hidup dilaksanakan oleh Komando Logistik Nasional (kolognas), namun peranannya tidak

31

32

berjalan lama, karena tanggal 10 Mei 1967 dibubarkan dan dibentuk Badan Urusan Logistik. Perusahaan Umum (PERUM) BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh negara yang berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan ini adalah perusahaan milik negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok dan usaha-usaha lain, perusahaan melakukan usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk pertama kalinya Lembaga Pemerintah Non

Departemen (LPND) BULOG didirikan, sesuai dengan keputusan presiden nomor 114/U/KEP/1967. Agar dapat berperan sebagai alat perekonomian negara yang efisien dan akuntabel yang mampu memperkuat perekonomian nasional, maka badan urusan logistik (BULOG) harus memiliki kemandirian di dalam bidang usahanya. Perubahan Bulog menjadi Perum didasari oleh beberapa hal, antara lain :

33

a. Perubahan kebijakan pangan pemerintah dan pemangkasan tugas dan fungsi Bulog sehingga hanya diperbolehkan menangani komoditas beras, serta penghapusan monopoli impor. b. Berlakunya beberapa UU baru, tentang larangan praktik monopoli dan pembatasan wewenang pemerintah pusat serta dihapusnya instansi vertikal. Pemilihan Perum sebagai bentuk badan hukum adalah untuk menjalankan dua fungsi bersamaan, yaitu fungsi publik dan komersial. c. Masyarakat luas menghendaki agar Bulog terbebas dari unsur KKN dan partai politik tertentu. d. Perubahan ekonomi global yang mengarah pada liberalisasi pasar. Dengan menimbang bahwa BULOG telah memiliki

kemampuan yang memadai untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi dan tanggung jawab lebih besar dalam mengelola usaha logistik pangan pokok secara nasional baik yang bersifat pelayanan masyarakat maupun bersifat komersial, maka melalui keputusan presiden (kepres) nomor 3 tahun 2002 perusahaan ini dibubarkan dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai LPND BULOG beralih kepada Perusahaan Umum (Perum). Dengan kondisi ini gerak lembaga Bulog akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian dapat digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin terbatasnya dana

34

pemerintah di masa mendatang. Di samping itu, Bulog diharapkan dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparasi. Sejak tanggal 20 Januari 2003 LPND Bulog secara resmi berubah menjadi Perum Bulog berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahun 2003. Peluncuran Perum Bulog ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003. Karena dipandang perlu menetapkan status hukum Bulog, maka untuk wilayah Jawa Tengah perusahaan yang bernama Dolog Jateng kemudian berubah nama menjadi Perusahaan Umum Badan Logistik Divisi Regional Jawa Tengah (PERUM BULOG DIVRE JATENG) yang berlokasi di Jalan Menteri Supeno I / 1 Semarang. Sifat perusahaan ini adalah menyediakan pelayanan untuk umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Maksud didirikannya Perusahaan adalah : 1) Untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

35

2) Dalam hal tertentu melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan pemerintah dalam pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dalam ketahanan pangan.

b. Visi dan Misi Perum Bulog 1) Visi Perum Bulog Menjadi lembaga pangan yang handal untuk memantapkan ketahanan pangan Artinya dengan visi tersebut Perum Bulog harus memiliki keunggulan daya saing, baik dari segi kualitas komoditas, kualitas pelayanan, tingkat efisiensi maupun efektivitas yang tinggi bila dibandingkan dengan institusi lainnya. 2) Misi Perum Bulog a) Menyelenggarakan tugas pelayanan publik untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan pangan nasional. b) Menyelenggarakan kegiatan ekonomi di bidang pangan secara berkelanjutan yang memberikan manfaat kepada perekonomian nasional.

36

c) Menyelenggarakan kegiatan ekonomi dibidang pangan dan usaha lain secara berkelanjutan dan bermanfaat kepada stakeholders. d) Menjalankan usaha dalam bidang produksi, pemasaran dan jasa dibidang komoditi pangan guna mendukung program pengembangan hasil pertanian khususnya pangan dan bidang lainnya dengan upaya memaksimalkan produktivitas,

efisiensi dan kemampuan menghasilkan laba. Sedangkan tujuan dari perusahaan ini adalah turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang pangan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha logistik pangan pokok serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. Dengan persetujuan Menteri Keuangan, untuk

mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan dapat dilakukan dengan : a) Kerjasama usaha atau patungan (Join Venture) dengan Badan Usaha lain b) Membentuk anak perusahaan c) Melakukan penyertaan modal

37

c. Struktur Organisasi Bulog Struktur organisasi diperlukan untuk mempertegas

pembagian tugas dan wewenang yang menjadikan tanggung jawab dari setiap orang yang terlibat di dalamnya, sehingga kerjasama memperoleh hasil kerja yang optimal. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu diperlukan suatu wadah agar terdapat kesamaan tujuan serta arah yang dikehendaki. Wadah yang dimaksud adalah organisasi. Tujuan utama pembentukan organisasi adalah untuk mempermudah pekerjaan atau pelaksanaan tugas, yaitu dengan cara membatasi wewenang dan tanggung jawab serta sistematis. Sehingga seseorang yang memegang jabatan atasan tidak bertindak sewenang-wenang, sebaliknya pihak bawahan tahu benar dan mengerti kepada siapa harus mempertanggung jawabkan pekerjaannya. Organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi dalam arti bagan adalah struktur dalam gambar secara sistematis tentang hubungan dalam mencapai tujuan. Dalam perusahaan yang telah berkembang, dimana ruang lingkup kegiatannya luas, kemampuan pimpinan untuk mengawasi dan mengendalikan semua aktivitas tidak dilakukan sendiri, tetapi dengan pendelegasian tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepada bawahan merupakan suatu hal yang sangat penting. Untuk

38

memenuhi kebutuhan tersebut perlu dibentuk adanya struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan perusahaan.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Bagian Divre mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perum Bulog di wilayah kerjanya. Divre mempunyai tugas : 1) Pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan publik 2) Pelaksanaan tugas kegiatan komersil 3) Pengelolaan kegiatan di bidang administrasi dan keuangan 4) Pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas Divre secara berdaya guna dan berhasil guna. 5) Pelaksanaan pembinaan hubungan kemitraan dengan instansi pemerintah dan badan usaha lain di wilayah kerjanya. Berdasarkan keputusan Direksi Perum Bulog No. Kep 01 / Dirut / 05 / 2003 tentang organisasi dan tata kerja Perum Bulog, maka susunan Perum Bulog Divre Jateng terdiri dari : 1) Kepala Kepala mempunyai tugas : a) Memimpin Divre sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku b) Membina sumber daya Perum Bulog di lingkungan Divre c) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik, komersial, administrasi dan keuangan

39

d) Melaksanakan kerjasama dengan badan usaha lain atau instansi pemerintah 2) Bidang Pelayanan Publik Bidang Pelayanan Publik mempunyai fungsi : a) Merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pengadaan gabah kering giling, pembinaan teknis, kerjasama lembaga niaga pangan koperasi serta analisis dan

pengamatan harga pangan pokok serta penyusunan statistik. b) Merencanakan, melakukan, dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan persediaan dan pergudangan serta angkutan, pemuatan dan pembongkaran c) Merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perawatan kualitas dan pemberantasan hama serta

pengolahan komoditi pangan. d) Merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyaluran beras kepada kelembagaan Pemerintah dan masyarakat umum serta khusus Bidang Pelayanan Publik membawahi empat seksi : (1) Seksi Pengadaan Memiliki tugas merencanakan, melakukan,

mengkoordinasikan kegiatan penghitungan prakiraan jumlah dan biaya pengadaan gabah / beras serta karung

pembungkus, pelaksanaan pengadaan melalui Satuan Tugas

40

(Satgas) atau kontraktor, penyiapan perjanjian atau kontrak, penyiapan dokumen tagihan, pengajuan dan pendistribusian serta pengecekan L/C pengadaan, pembinaan teknis dan analisis serta pengamatan perkembangan harga pangan pokok dan penyusunan statistik. (2) Seksi Analisis Harga dan Pasar Merencanakan, mengkoordinasikan, melakukan pelaporan kegiatan monitoring harga dan pasar ditingkat produsen dan konsumen serta penyusunan data statistik seluruh komoditas untuk operasi publik maupun komersial. (3) Seksi Persediaan dan Angkutan Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan

mengkoordinasikan kegiatan pengolahan laporan posisi persediaan dan penyebaran persediaan, penghitungan

kebutuhan biaya penyimpanan, sewa gudang, penyusunan prognosa operasional pengadaan, persediaan dan penyaluran serta angkutan pembongkaran dan pemuatan barang serta administrasinya. (4) Seksi Perawatan Kualitas Mempunyai tugas merencanakan, melakukan,

mengkoordinasikan kegiatan inspeksi kualitas, penghitungan biaya perawatan dan obat-obatan, pengendalian aplikasi teknis penyimpanan, sanitasi gudang dan lingkungannya,

41

pemberantasan

hama

serta

pengolahan

gabah

dan

pengolahan hasil pemeriksaan kualitas. (5) Seksi Penyaluran Mempunyai tugas merencanakan, melakukan dan

mengkoordinasikan kegiatan pelayanan penyaluran beras kepada kelembagaan pemerintah dan masyarakat umum dan khusus meliputi penyiapan surat perintah sektor, delivery order, nota tagihan, berita acara penyerahan, daftar penyimpulan, perjanjian jual beli konsinyasi. 3) Bidang Komersial Bidang Komersial mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan jasa dan pengolahan, perdagangan, serta pengembangan usaha komoditas. Bidang komersial mempunyai fungsi : a) Merencanakan, melakukan, mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan usaha untuk pergudangan, angkutan, dan pembongkaran, survey, dan perawatan, jasa lainnya dan pengolahan komoditi serta pengkajian dan pengembangan. b) Merencanakan, melakukan, mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan perdagangan pangan dan non pangan serta pengkajian dan pengembangan.

42

Bidang Komersial terdiri dari : (1) Seksi Jasa dan Pengolahan Mempunyai tugas merencanakan, kegiatan melakukan, usaha dan jasa

mengkoordinasikan

pengelolaan

pergudangan, angkutan, dan pembongkaran, survei dan perawatan, jasa lainnya, dan komoditi serta pengkajian dan pengembangan. (2) Seksi Perdagangan Mempunyai tugas merencanakan, kegiatan melakukan, dan

mengkoordinasikan

pengelolaan

perdagangan

pangan dan non pangan serta pengkajian dan pengembangan. 4) Bidang Administrasi dan Keuangan Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi : a) Merencanakan, melakukan, dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan administrasi sumber daya manusia dan urusan hukum. b) Merencanakan, melakukan, dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan surat menyurat, arsip, ekspedisi hubungan masyarakat, kerumahtanggaan dan pengelolaan pengadaan pemeliharaan perlengkapan sarana kantor, rumah dinas jabatan, mess, pergudangan, inventaris, serta penghapusan.

43

c) Merencanakan, melakukan, dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan anggaran, administrasi pembiayaan, verifikasi dan klaim. d) Merencanakan, melakukan, dan mengkoordinasi kegiatan administrasi pembukuan, neraca, laporan

pertanggungjawaban keuangan dan hubungan rekening antar kantor. Bidang Administrasi dan Keuangan terdiri dari : (1) Seksi SDM dan Hukum Mempunyai tugas merencanakan, kegiatan melakukan, dan

mengkoordinasikan

pengelolaan

administrasi

sumber daya manusia dan urusan hukum. (2) Seksi Tata Usaha dan Umum Mempunyai tugas merencanakan, melakukan, dan

mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan surat menyurat, arsip, ekspedisi hubungan masyarakat, kerumahtanggaan dan pengelolaan pengadaan pemeliharaan perlengkapan sarana kantor, rumah dinas jabatan, mess, pergudangan, inventaris, serta penghapusan. (3) Seksi Keuangan Mempunyai tugas merencanakan, kegiatan melakukan dan

mengkoordinasikan pembiayaan

pengelolaan

administrasi penyimpanan,

meliputi

penerimaan,

44

pengeluaran, dan pembayaran uang atau surat berharga, meneliti kebenaran transaksi pengeluaran, dan penerimaan, pencocokan dokumen pendukung dan menyelesaikan tagihan / piutang serta klaim dan tuntutan ganti rugi penyusutan serta penyediaan dan pengalokasian anggaran serta analisis kebutuhan anggaran. (4) Seksi Akuntansi Mempunyai tugas merencanakan, kegiatan melakukan dan

mengkoordinasikan neraca, laporan

administrasi

pembukuan, dan

pertanggungjawaban

keuangan

hubungan rekening antar kantor.

2. Deskripsi Penelitian a. Ketentuan Pensiun Pada Perum Bulog Divre Jateng Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog pada Bab V Ketentuan Peralihan Pasal 70, maka dengan dibubarkannya LPND BULOG menjadi Perum BULOG, status dan hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda dan Peraturan Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian karena Penyederhanaan Organisasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

45

1) Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang pada tanggal 1 Maret 2003 telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta memilih bekerja pada Perusahaan, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Maret 2003 dengan hak pensiun bagi yang memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan tanpa hak pensiun bagi yang belum memiliki masa kerja pensiun sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun. 2) Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang pada tanggal 1 Maret 2003 belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun serta memilih bekerja pada Perusahaan, diperbantukan pada

Perusahaan sampai usia 50 (lima puluh) tahun untuk kemudian diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun. 3) Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang pada tanggal 1 Maret 2003 belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun serta memilih bekerja pada Perusahaan, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun. Setelah Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat, pegawai yang memilih bekerja pada Perusahaan dipekerjakan pada Perum Bulog hingga usia 56 (lima puluh enam) tahun sesuai

46

dengan

kebijakan

Perusahaan

yang

diperkuat

dengan

diterbitkannya Surat Keputusan Pengangkatan oleh Direksi Perum Bulog.

b. Prosedur Pensiun Pada Perum Bulog Divre Jateng 1) Prosedur Pensiun Kategori I Pada Perum Bulog Divre Jateng Langkah-langkah pengurusan pensiun Kategori I pegawai Perum Bulog Divre Jateng: a) 3 (tiga) bulan sebelum pegawai Perum Bulog Pensiun, Bulog Pusat menerbitkan Surat Pemberitahuan akan mencapai Batas Usia Pensiun. b) Bulog Pusat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian yang dilampiri dengan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang akan dipergunakan untuk mengajukan permohonan pembayaran uang pensiun kepada PT. Taspen. c) Pegawai yang bersangkutan mengurus ke PT. Taspen untuk mendapatkan Tunjangan Hari Tua. d) Mengisi blanko dari PT. Taspen Model AKT 1 yang berupa Surat Permohonan Pembayaran Klim Bagi Peserta yang Berhenti Karena Pensiun / Keluar dengan melampirkan : (1) Foto copy Surat Keputusan pegangkatan I / Capeg (2) Foto copy Surat Keputusan yang menunjukkan pokok gaji terakhir

47

(3) Foto copy Surat Keputusan Pemberhentian Instansi. (4) Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji (5) Asli Kartu Taspen bagi yang keluar tanpa Hak Pensiun (6) Foto copy KTP yang masih berlaku. e) Mengisi blanko Kutipan Perincian Penerimaan Gaji, apabila ada anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan

2) Prosedur Pensiun Kategori II Pada Perum Bulog Divre Jateng Langkah-langkah pengurusan pensiun Kategori II pegawai Perum Bulog Divre Jateng : a) Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Hukum membuat rekap usulan pegawai yang akan mencapai usia pensiun. b) Pegawai yang jatuh tempo pensiun diminta untuk segera mengirimkan berkas yang diperlukan pada Perum Bulog Divre Jateng. c) Perum Bulog Divre Jateng kemudian mengirimkan berkas pada Bulog Pusat yang terdiri dari : (1) Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 5 (lima) lembar (2) Daftar susunan keluarga dari Kelurahan (3) Foto copy Surat Keputusan Capeg (4) Foto copy Surat Keputusan Pangkat terakhir (5) Foto copy Surat Keputusan Berkala terakhir (6) Foto copy Surat Nikah

48

(7) Foto copy Surat Keputusan PNS BKN yang di perbantukan pada Perum Bulog (8) Akta kelahiran anak tertanggung (9) Surat Keterangan Sekolah d) Bulog Pusat mengirimkan berkas tersebut kepada BKN untuk diolah. e) BKN menerbitkan Surat pengantar, dan Surat Keputusan Pensiun dan dikirimkan melalui Bulog Pusat. f) Bulog Pusat membuat Surat Pengantar, Surat Penghentian Pembayaran, Surat Keterangan mengenai Hutang-hutang kepada Negara dan Anggota-anggota Keluarga yang Tidak Memiliki Penghasilan Sendiri dan Menjadi Tanggungan Sepenuhnya dari Pegawai Tersebut. g) Bulog Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Perum Bulog dan kepada pegawai yang sesuai

bersangkutan

diberikan

hak-hak

kepegawaian

peraturan Perusahaan yang berlaku. h) Bulog Pusat mengirimkan berkas tersebut pada Perum Bulog Divre Jateng. i) Perum Bulog Divre Jateng mengirimkan Surat Keputusan Pensiun yang telah diterima dari Bulog Pusat pada pegawai yang bersangkutan.

49

j) Pegawai yang bersangkutan mengurus pembayaran pensiun pada PT. Taspen dengan mengisi blanko : (1) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun / Tunjangan / Uang Tunggu Pertama dan Tabungan Hari Tua model SP4 A sebanyak 2 bendel. Bendel I : (a) Blanko SP4 A warna putih (b) Foto copy Surat Keputusan Pensiun (c) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) lembar Asli dan foto copy Daftar Gaji bulan terakhir (d) Foto copy Surat Keputusan Capeg / Bulanan (e) Foto copy Kartu Peserta Taspen (f) Foto copy KTP yang masih berlaku (g) Foto copy Buku Rekening ( untuk pembayaran pensiun via rekening ) (h) Asli Surat Keterangan Sekolah tahun ajaran berjalan bagi anak usia 21 tahun ke atas yang masih kuliah (i) Surat Keputusan Asli (dibawa pada saat mengajukan) Bendel II : (a) Blanko SP4 A warna merah jambu (b) Tembusan SK Pensiun berpasfoto (c) Foto copy Surat Keputusan Capeg / Bulanan (d) Foto copy Kartu Peserta Taspen

50

(e) Foto copy KTP yang masih berlaku (f) Foto copy Kartu Keluarga (g) Foto copy Kartu Pegawai (h) Foto copy Buku Rekening / Tabungan (i) Blanko SP3R (j) Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm tanpa tutup kepala dan kacamata sebanyak 2 (dua) lembar (k) Pas foto istri / suami ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 lembar (l) Foto copy Surat Keterangan Sekolah (2) Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Rekening dengan model SP3R yang dibubuhi materai Rp 6.000. k) Jika telah melalui proses pensiun Kategori II, pegawai Perum Bulog bekerja pada Perusahaan hingga umur 56 (lima puluh enam) tahun, kemudian mengajukan pensiun lagi untuk Kategori I.

3) Prosedur Pensiun Kategori III Pada Perum Bulog Divre Jateng Langkah-langkah pengurusan pensiun Kategori III pegawai Perum Bulog Divre Jateng : 1) Pada saat peralihan status badan hukum lembaga, BKN menerbitkan Surat Keputusan untuk memberhentikan dengan hormat pegawai yang berusia kurang dari 50 (lima puluh)

51

tahun dan memiliki masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun. 2) Perum Bulog Pusat menerbitkan Surat Keputusan yang mengangkat pegawai yang telah disebutkan di atas menjadi Pegawai Perum Bulog. 3) Meskipun pegawai yang bersangkutan tidak mempunyai hak pensiun, tetapi pegawai tersebut selanjutnya tetap mengurus ke PT.Taspen untuk mendapatkan kembali iuran uang pensiun yang telah dibayarkan selama pegawai yang bersangkutan masih berstatus menjadi PNS LPND Bulog.

4) Prosedur Pensiun Karena Pegawai Meninggal Bagi Kategori I, II dan III Pada Perum Bulog Divre Jateng a) Untuk mengurus pensiun pegawai yang meninggal baik untuk Kategori I,II atau III, pihak keluarga menyerahkan berkas yang terdiri dari : (1) Surat kematian (2) Foto (istri / suami) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar (3) Surat keterangan janda / duda (4) Surat susunan keluarga (5) Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (6) Kartu Pegawai

52

(7) Surat Keputusan pangkat terakhir (8) Surat Keputusan peralihan PNS (9) Akta kelahiran anak tertanggung b) Selanjutnya berkas tersebut diproses oleh seksi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Hukum untuk dikirim pada Bulog Pusat. c) Setelah Bulog Pusat menerbitkan SK Pensiun, dikirim kembali ke Perum Bulog Divre Jateng. d) Perum Bulog Divre Jateng mengirimkan berkas tersebut kepada keluarga yang bersangkutan.

c. Kecemasan Pensiun Pada Perum Bulog Divre Jateng Jumlah pegawai pensiun pada Perum Bulog Divre Jateng : 1) Pensiun 50 (lima puluh) tahun : 1) Tahun 2004 : 5 orang 2) Tahun 2005 : 2 orang 3) Tahun 2006 : 4 orang 4) Tahun 2007 : 7 orang 2) Pensiun 56 (lima puluh enam) tahun : a) Tahun 2004 : 3 orang b) Tahun 2005 : 3 orang c) Tahun 2006 : 5 orang d) Tahun 2007 : 4 orang

53

( Sumber : Data Perum Bulog Divre Jateng, 2007 ) Pada Perum Bulog hampir tidak ada kecemasan dalam menghadapi masa pensiun, hal ini disebabkan karena pegawai yang telah diberhentikan dengan hormat karena peralihan status badan hukum dapat bekerja kembali pada Perum Bulog hingga usia 56 (lima puluh enam) tahun.

d. Kendala Pensiun Pada Perum Bulog Divre Jateng 1) Pegawai yang bertugas mengurus proses pensiun di seksi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Hukum pada Perum Bulog Divre Jateng hanya 1 (satu) orang, sehingga pekerjaan terasa berat, apalagi pegawai tersebut tidak hanya mengemban tugas mengurus pensiun. 2) Pegawai yang mengurus proses pensiun pada Perum Bulog Divre Jateng harus melakukan rekap usia pegawai, yang tentu saja menghabiskan waktu cukup lama dan memerlukan ketelitian. 3) Pernah terjadi keterlambatan turunnya SK Pensiun, hal ini dikarenakan ada pegawai yang tidak tepat waktu dalam menyerahkan berkas-berkas permohonan pensiun, ada pula yang tidak teliti dalam mengisi blanko permohonan pensiun, sehingga terdapat kesalahan dalam penulisan SK Pensiun dan harus dibenarkan terlebih dahulu.

54

B.

Pembahasan 1. Ketentuan Pensiun Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog pada Bab V Ketentuan Peralihan Pasal 70, maka dengan dibubarkannya LPND BULOG menjadi Perum BULOG, status dan hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda dan Peraturan Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian karena Penyederhanaan Organisasi, dengan ketentuan sebagai berikut a. Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang pada tanggal 1 Maret 2003 telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta memilih bekerja pada Perusahaan, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Maret 2003 dengan hak pensiun bagi yang memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan tanpa hak pensiun bagi yang belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Yang selanjutnya disebut Kategori I. b. Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang pada tanggal 1 Maret 2003 belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun serta memilih bekerja pada Perusahaan, diperbantukan pada Perusahaan sampai

55

usia 50 (lima puluh) tahun untuk kemudian diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun. Yang selanjutnya disebut Kategori II. c. Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang pada tanggal 1 Maret 2003 belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun serta memilih bekerja pada Perusahaan, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun. Yang selanjutnya disebut Kategori III. Setelah Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat, pegawai yang memilih bekerja pada Perusahaan dipekerjakan pada Perum Bulog hingga usia 56 (lima puluh enam) tahun sesuai dengan kebijakan Perusahaan, yang diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengangkatan oleh Direksi Perum Bulog. Dengan adanya ketentuan tersebut maka hak pegawai Perum Bulog setelah Pensiun adalah : a. Pegawai Kategori I 1) Selama tetap bekerja pada Perusahaan, tetap mendapatkan gaji dari Perum Bulog. 2) Mendapatkan Tabungan Hari Tua (THT) yang diperoleh dari tabungan pertama kali masuk sebagai PNS LPND Bulog hingga usia 50 (lima puluh) tahun. 3) Mendapatkan Tunjangan Hari Tua (THT) Kompensasi.

56

4) Mendapatkan bantuan beras dari Perum Bulog sebanyak 25 kg. b. Pegawai Kategori II 1) Selama tetap bekerja pada Perusahaan, tetap mendapatkan gaji dari Perum Bulog. 2) Mendapatkan uang pensiun dari PT. Taspen 3) Mendapatkan bantuan beras dari Perum Bulog sebanyak 25 kg. c. Pegawai Kategori III 1) Selama tetap bekerja pada Perusahaan, tetap mendapatkan gaji dari Perum Bulog. 2) Uang iuran pensiun selama bekerja sebagai PNS LPND Bulog dikembalikan melalui PT. Taspen. 3) Mendapatkan bantuan beras dari Perum Bulog sebanyak 25 kg. 4) Untuk mendapatkan program kesejahteraan hari tua, dalam pengelolaannya diserahkan pada PT. Asuransi Jiwasraya. Ketentuan yang dibuat oleh Perum Bulog tersebut mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 9 dan juga tercantum dalam Miftah Thoha (2005:79-80), yaitu pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai penertiban aparatur negara atau karena alasanalasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan lagi sebagai Pegawai Negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabla ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri itu telah berusia sekurang-

57

kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurangkurangnya 10 tahun. Dalam hal ini PNS LPND Bulog diberhentikan karena perubahan dalam susunan pegawai. Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun, masa kerjanya sebagai Pegawai Negeri Sipil akan diperhitungkan oleh Perusahaan dan mendapat hak pensiun dari Perusahaan sesuai Peraturan Perusahaan pada saat yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun. Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang memilih tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak bekerja pada Perusahaan akan disalurkan ke Instansi yang memerlukan oleh Kantor Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara. Dalam masa transisi peralihan status kelembagaan maupun penataan kepegawaian Bulog, maka untuk mendukung kelangsungan pengelolaan Perusahaan, Batas Usia Pensiun pegawai Perum Bulog adalah 56 (lima puluh enam) tahun berdasarkan perhitungan kelahiran pegawai yang tercatat dalam administrasi kepegawaian. Hal ini sesuai dengan pendapat Sondang P Siagian ( 2001 : 176-177 ) berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan batas usia pensiun tersebut adalah jenis pekerjaan, kondisi kesehatan masyarakat pada umumnya, situasi perekonomian, harapan hidup, situasi ketenagakerjaan. Yang paling mendasari dalam penentuan batas usia pegawai Perum Bulog adalah situasi ketenagakerjaan.

58

Pengkategorian pegawai dalam pengurusan pensiun pada Perum Bulog Divre Jateng dimaksudkan untuk menentukan masa depan dan hak kepegawaian pegawai Perum Bulog selanjutnya setelah terjadinya perubahan badan hukum Bulog. Pengkategorian pegawai pada Perum Bulog pada intinya mengarah pada penggolongan usia Pegawai Negeri Sipil dan masa kerja pada saat menjadi PNS LPND Bulog. Pada dasarnya pemberhentian pegawai karena mencapai batas usia pensiun adalah normal dan wajar, hal tersebut merupakan proses alamiah yang terdapat pada tiap-tiap organisasi, instansi, maupun perusahaan. Demikian pula halnya pensiun yang terjadi pada Perum Bulog, pada hakekatnya juga untuk menepati proses alamiah, hal tersebut sesuai dengan pendapat Susilo Martoyo (1994 : 200) bahwa suatu pemensiunan dapat dilakukan secara alamiah, artinya normal karena usia pensiun telah dicapai. Tetapi karena LPND Bulog mengalami perubahan susunan kantor / organisasi, yang secara tidak langsung mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka pegawai-pegawai tersebut dipekerjakan pada Perum Bulog yang sebelumnya dipensiun dari PNS terlebih dahulu dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi Perum Bulog. Organisasi bukan tujuan, tetapi organisasi alat dalam

melaksanakan tugas pokok, oleh sebab itu susunan suatu organisasi

59

harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok, sehingga dapat dicapai suatu keberhasilan. Jika pada PNS pada umumnya, batas usia pensiun dari PNS ditetapkan pada usia 56 ( lima puluh enam ) tahun, tetapi pada Perum Bulog PNS yang diperbantukan pada Perum Bulog sampai usia 50 (lima puluh) tahun, dan batas usia pensiun pegawai Perum Bulog ditetapkan pada usia 56 ( lima puluh enam ) tahun, sehingga setelah diberhentikan dengan hormat dari PNS di usia 50 ( lima puluh ) tahun, pegawai dapat bekerja di Perum Bulog hingga usia 56 ( lima puluh enam ) tahun.

2. Prosedur Pensiun a. Prosedur Pensiun Kategori I Pada Perum Bulog Divre Jateng Langkah-langkah pengurusan pensiun Kategori I pegawai Perum Bulog Divre Jateng: 1) 3 (tiga) bulan sebelum pegawai Perum Bulog Pensiun, Bulog Pusat menerbitkan Surat Pemberitahuan akan mencapai Batas Usia Pensiun. 2) Bulog Pusat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian yang dilampiri dengan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang akan dipergunakan untuk mengajukan permohonan pembayaran uang pensiun kepada PT. Taspen. 3) Pegawai yang bersangkutan mengurus ke PT. Taspen untuk mendapatkan Tunjangan Hari Tua.

60

4) Mengisi blanko dari PT. Taspen Model AKT 1 yang berupa Surat Permohonan Pembayaran Klim Bagi Peserta yang Berhenti Karena Pensiun / Keluar dengan melampirkan : a) Foto copy Surat Keputusan pegangkatan I / Capeg b) Foto copy Surat Keputusan yang menunjukkan pokok gaji terakhir c) Foto copy Surat Keputusan Pemberhentian Instansi. d) Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji e) Asli Kartu Taspen bagi yang keluar tanpa Hak Pensiun f) Foto copy KTP yang masih berlaku. 5) Mengisi blanko Kutipan Perincian Penerimaan Gaji, apabila ada anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan

b. Prosedur Pensiun Kategori II Pada Perum Bulog Divre Jateng Langkah-langkah pengurusan pensiun Kategori II

pegawai Perum Bulog Divre Jateng : 1) Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Hukum membuat rekap usulan pegawai yang akan mencapai usia pensiun. 2) Pegawai yang jatuh tempo pensiun diminta untuk segera mengirimkan berkas yang diperlukan pada Perum Bulog Divre Jateng. 3) Perum Bulog Divre Jateng kemudian mengirimkan berkas pada Bulog Pusat yang terdiri dari :

61

a) Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 5 (lima) lembar b) Daftar susunan keluarga dari Kelurahan c) Foto copy Surat Keputusan Capeg d) Foto copy Surat Keputusan Pangkat terakhir e) Foto copy Surat Keputusan Berkala terakhir f) Foto copy Surat Nikah g) Foto copy Surat Keputusan PNS BKN yang di perbantukan pada Perum Bulog h) Akta kelahiran anak tertanggung i) Surat Keterangan Sekolah 4) Bulog Pusat mengirimkan berkas tersebut kepada BKN untuk diolah. 5) BKN menerbitkan Surat pengantar, dan Surat Keputusan Pensiun dan dikirimkan melalui Bulog Pusat. 6) Bulog Pusat membuat Surat Pengantar, Surat Penghentian Pembayaran, Surat Keterangan mengenai Hutang-hutang kepada Negara dan Anggota-anggota Keluarga yang Tidak Memiliki Penghasilan Sendiri dan Menjadi Tanggungan Sepenuhnya dari Pegawai Tersebut. 7) Bulog Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Perum Bulog dan kepada pegawai yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan Perusahaan yang berlaku.

62

8) Bulog Pusat mengirimkan berkas tersebut pada Perum Bulog Divre Jateng. 9) Perum Bulog Divre Jateng mengirimkan Surat Keputusan Pensiun yang telah diterima dari Bulog Pusat pada pegawai yang bersangkutan. 10) Pegawai yang bersangkutan mengurus pembayaran

pensiun pada PT. Taspen dengan mengisi blanko : a) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun / Tunjangan / Uang Tunggu Pertama dan Tabungan Hari Tua model SP4 A sebanyak 2 bendel. (1) Bendel I : (a) Blanko SP4 A warna putih (b) Foto copy Surat Keputusan Pensiun (c) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) lembar Asli dan foto copy Daftar Gaji bulan terakhir (d) Foto copy Surat Keputusan Capeg / Bulanan (e) Foto copy Kartu Peserta Taspen (f) Foto copy KTP yang masih berlaku (g) Foto copy Buku Rekening ( untuk pembayaran pensiun via rekening )

63

(h) Asli Surat Keterangan Sekolah tahun ajaran berjalan bagi anak usia 21 tahun ke atas yang masih kuliah (i) Surat Keputusan Asli (dibawa pada saat mengajukan) (2) Bendel II : (a) Blanko SP4 A warna merah jambu (b) Tembusan SK Pensiun berpasfoto (c) Foto copy Surat Keputusan Capeg / Bulanan (d) Foto copy Kartu Peserta Taspen (e) Foto copy KTP yang masih berlaku (f) Foto copy Kartu Keluarga (g) Foto copy Kartu Pegawai (h) Foto copy Buku Rekening / Tabungan (i) Blanko SP3R (j) Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm tanpa tutup kepala dan kacamata sebanyak 2 (dua) lembar (k) Pas foto istri / suami ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 lembar (l) Foto copy Surat Keterangan Sekolah b) Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui

Rekening dengan model SP3R yang dibubuhi materai Rp 6.000.

64

11) Jika telah melalui proses pensiun Kategori II, pegawai Perum Bulog bekerja pada Perusahaan hingga umur 56 (lima puluh enam) tahun, kemudian mengajukan pensiun lagi untuk Kategori I.

c. Prosedur Pensiun Kategori III Pada Perum Bulog Divre Jateng Langkah-langkah pengurusan pensiun Kategori III pegawai Perum Bulog Divre Jateng : 1) Pada saat peralihan status badan hukum lembaga, BKN menerbitkan Surat Keputusan untuk memberhentikan dengan hormat pegawai yang berusia kurang dari 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun. 2) Perum Bulog Pusat menerbitkan Surat Keputusan yang mengangkat pegawai yang telah disebutkan di atas menjadi Pegawai Perum Bulog. 3) Meskipun pegawai yang bersangkutan tidak mempunyai hak pensiun, tetapi pegawai tersebut selanjutnya tetap mengurus ke PT.Taspen untuk mendapatkan kembali iuran uang pensiun yang telah dibayarkan selama pegawai yang bersangkutan masih berstatus menjadi PNS LPND Bulog.

65

d. Prosedur Pensiun Karena Pegawai Meninggal Bagi Kategori I, II dan III Pada Perum Bulog Divre Jateng 1) Untuk mengurus pensiun pegawai yang meninggal baik untuk Kategori I,II atau III, pihak keluarga menyerahkan berkas yang terdiri dari : a) Surat kematian b) Foto (istri / suami) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar c) Surat keterangan janda / duda d) Surat susunan keluarga e) Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil f) Kartu Pegawai g) Surat Keputusan pangkat terakhir h) Surat Keputusan peralihan PNS i) Akta kelahiran anak tertanggung 2) Selanjutnya berkas tersebut diproses oleh seksi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Hukum untuk dikirim pada Bulog Pusat. 3) Setelah Bulog Pusat menerbitkan SK Pensiun, dikirim kembali ke Perum Bulog Divre Jateng. 4) Perum Bulog Divre Jateng mengirimkan berkas tersebut kepada keluarga yang bersangkutan.

66

Prosedur permohonan pensiun pada Perum Bulog Divre Jateng digolongkan menjadi 3 ( tiga ). Yaitu Kategori I, Kategori II dan Kategori III. Dalam tiap-tiap kategori memiliki langkahlangkah yang berbeda, begitu pula denga berkas yang disertakan untuk permohonan pensiun. Meskipun pensiun di Perum Bulog digolongkan menjadi 3 ( tiga ) kategori, hal tersebut tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur pensiun pada umumnya. Pada dasarnya berkas yang dikirimkan untuk permohonan pensiun kepada Perum Bulog Pusat ada beberapa yang sesuai dengan pendapat Miftah Thoha ( 2005 : 48 ) yaitu daftar susunan keluarga, pas foto, surat keterangan bahwa bebas dari hutang negara. Permohonan pensiun pada Perum Bulog pada hakekatnya mengacu pada prosedur permohonan pensiun PNS pada umumnya, karena pegawai Perum Bulog adalah PNS yang diberhentikan dengan hormat dan diperbantukan pada Perum Bulog sebagai akibat dari perubahan susunan organisasi. Tetapi karena Bulog telah menjadi Perum, Bulog merasa perlu untuk membuat ketentuan mengenai prosedur pensiun yang dipergunakan di lingkungan Perum Bulog. Sedangkan pegawai Perum Bulog yang meninggal pada saat masih menjalankan tugas, dengan sendirinya dianggap

67

diberhentikan dengan hormat. Untuk kelengkapan tata usaha kepegawaian, maka pihak keluarga yang memproses permohonan pensiun. Berkas yang dikirimkan tersebut beberapa diantaranya

sesuai dengan pendapat Miftah Thoha (2005:51) yaitu surat keterangan kematian, surat kelahiran anak / daftar susunan keluarga, Surat Keputusan pangkat terakhir. Hanya saja disertai beberapa surat / dokumen lain yang dirasa perlu oleh Perum Bulog.

3. Kecemasan Pensiun Jumlah pegawai pensiun pada Perum Bulog Divre Jateng : a. Pensiun 50 (lima puluh) tahun : 1) Tahun 2004 : 5 orang 2) Tahun 2005 : 2 orang 3) Tahun 2006 : 4 orang 4) Tahun 2007 : 7 orang b. Pensiun 56 (lima puluh enam) tahun : 1) Tahun 2004 : 3 orang 2) Tahun 2005 : 3 orang 3) Tahun 2006 : 5 orang 4) Tahun 2007 : 4 orang ( Sumber : Data Perum Bulog Divre Jateng, 2007 )

68

Kecemasan yang timbul menurut pendapat A.S Moenir (1987:216) bahwa masa pensiun adalah masa yang dicemaskan oleh banyak pegawai karena berbagai faktor antara lain : uang pensiun dirasa tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak / faktor finansial, pensiun merupakan perubahan mental yang cukup besar / faktor mental.Tetapi dalam kenyataannya di Perum Bulog, untuk pensiun pegawai 5 Kategori II, pensiun tidak menimbulkan kecemasan, pegawai masih merasa nyaman. Hal ini dikarenakan di samping pegawai mendapat uang pensiun dari PT. Taspen, pegawai masih dapat tetap bekerja pada Perum Bulog Divre Jateng dan tetap mendapatkan gaji dari Perusahaan.

4. Kendala Pensiun 1. Pegawai yang bertugas mengurus proses pensiun di seksi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Hukum pada Perum Bulog Divre Jateng hanya 1 (satu) orang, sehinga pekerjaan terasa berat, apalagi pegawai tersebut tidak hanya mengemban tugas mengurus pensiun. Untuk menghindari ketergantungan pekerjaan terhadap 1 (satu) orang saja, ada baiknya pemberian tugas atau tanggung jawab tidak bertumpuk. 2. Pegawai yang mengurus proses pensiun pada Perum Bulog Divre Jateng harus melakukan rekap usia pegawai, yang tentu saja menghabiskan waktu cukup lama dan memerlukan ketelitian. Untuk menghindari pekerjaan yang menumpuk dapat dilakukan rekap usia

69

pegawai secara berkala, tiap 1 (satu) bulan sekali dilakukan pengecekan terhadap tanggal lahir para pegawai yang telah jatuh tempo pensiun. 3. Pernah terjadi keterlambatan turunnya SK Pensiun, hal ini dikarenakan ada pegawai yang tidak tepat waktu dalam

menyerahkan berkas-berkas permohonan pensiun, ada pula yang tidak teliti dalam mengisi blanko permohonan pensiun, sehingga terdapat kesalahan dalam penulisan SK Pensiun dan harus dibenarkan terlebih dahulu.

70

BAB V PENUTUP

A.

SIMPULAN 1. Pemensiunan pada Perum Bulog disebabkan oleh perubahan susunan organisasi dan menepati proses alamiah. 2. Permohonan pensiun pada Perum Bulog Divre Jateng dilakukan 3 bulan sebelum tanggal jatuh tempo pensiun. 3. Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara diperbantukan pada Perum Bulog hingga 50 (lima puluh tahun), kemudian akan diangkat menjadi pegawai Perum Bulog hingga 56 (lima puluh enam) tahun. 4. Yang menjadi dasar pengkategorian pegawai pada Perum Bulog adalah usia pegawai pada saat peralihan dan masa kerja. 5. Terdapat perbedaan antara ketentuan dan prosedur permohonan pensiun dari masing-masing Kategori. 6. Perum Bulog Divre Jateng telah mempergunakan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perum Bulog dan dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat pengkategorian.

70

71

B.

SARAN 1. Bagi pegawai yang hendak mengajukan permohonan pensiun sebaiknya melengkapi berkas-berkas seperti yang telah ditentukan sesegera mungkin untuk menghindari keterlambatan. 2. Blanko yang harus diisi sebaiknya diisi dengan benar dan teliti sehingga nantinya tidak terdapat kesalahan. 3. Jika memungkinkan, pegawai yang diberi tugas menangani pensiun tidak hanya satu orang, hal ini dimaksudkan untuk menghindari ketergantungan dalam penyelesaian pekerjaan.

72

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta. Hasibuan, Malayu S.P. 2001. Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta : Bumi Aksara. Martoyo, Susilo. 1994. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : BPFE. Marzuki. 2002. Metodologi Riset. Yogyakarta : Liberty. Moenir, AS. 1987. Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Pegawai. Jakarta : Gunung Agung. Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara. Supranto, Johanes. 2002. Metode Riset. Jakarta : Rineka Cipta. Thoha, Miftah. 2005. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Jakarta : Kencana. Tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. Tunggal, Amin Widjaja. 1996. Dasar-dasar Akuntansi Dana Pensiun. Jakarta : Rineka Cipta.

72

73

73

74