PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA PADANG kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA PADANG kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap...

  • WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

    PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 59 TAHUN 2019

    TENTANG

    KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    WALIKOTA PADANG PANJANG,

    Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

    2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

    4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

    5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

    MEMUTUSKAN…

    Salinan

  • - 2 -

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

    BAB I KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Padang Panjang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

    pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

    4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina

    Kepegawaian sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

    6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.

    7. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang- undangan.

    8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, tingkat persyarakatan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

    9. Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini.

    10. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria- kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

    11. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

    12. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta prasyarat jabatan.

    BAB…

  • - 3 -

    BAB II EVALUASI JABATAN

    Pasal 2

    (1) Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan evaluasi Jabatan untuk setiap jabatan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

    (2) Hasil evaluasi jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai

    sebagaimana terdapat pada Lampiran I; b. Daftar Nama Jabatan Struktural, kelas Jabatan dan

    Pesediaan Pegawai sebagaimana terdapat dalam Lampiran II;

    c. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai sebagaimana terdapat dalam Lampiran III;

    d. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural sebagaimana terdapat dalam lampiran IV;

    e. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional sebagaimana terdapat dalam lampiran V;

    f. Peta Jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran VI.

    BAB III PENETAPAN HASIL EVALUASI JABATAN

    Pasal 3

    Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang telah selesai divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

    Pasal 4

    Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan kembali perubahan hasil evaluasi jabatan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    BAB IV

    PENUTUP Pasal 5

    Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar…

  • - 4 -

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

    Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 12 Desember 2019

    WALIKOTA PADANG PANJANG,

    ttd.

    FADLY AMRAN

    Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 12 Desember 2019

    SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

    ttd.

    SONNY BUDAYA PUTRA

    BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 59

  • 1 2 3

    1 15 1

    2 14 19

    3 13 3

    4 12 48

    5 11 299

    6 10 14

    7 9 351

    8 8 480

    9 7 290

    10 6 344

    11 5 161

    12 4 1

    13 3 26

    14 2 0

    15 1 0

    2037

    REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI

    DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

    TOTAL

    NO KELASJABATAN PERSEDIAAN

    PEGAWAI

    LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PADANG PANNJANG NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

    WALIKOTA PADANG PANJANG

    Ttd

    FADLY AMRAN

    1

  • 1 2 3 4 5 I Sekretariat Daerah 1 Sekretaris Daerah 15 1 2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 14 1 3 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 14 1 4 Asisten Administrasi Umum 14 1

    Bagian Pemerintahan 5 Kepala Bagian Pemerintahan 12 1 6 Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum 9 1 7 Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah 8 1 8 Kepala Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama 9 1

    Bagian Kesejahteraan Rakyat 9 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 12 1 10 Kepala Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 9 1 11 Kepala Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 9 1 12 Kepala Sub Bagian Keagamaan dan Budaya 8 1

    Bagian Hukum 13 Kepala Bagian Hukum 12 1 14 Kepala Sub Bagian Perundang-undangan 8 1 15 Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum 8 1 16 Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 8 1

    Bagian Perekonomian 17 Kepala Bagian Perekonomian 12 1 18 Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah 8 1 19 Kepala Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah 8 1 20 Kepala Sub Bagian Bina Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah 8 1

    Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan

    21 Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan 12 1

    22 Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang Jasa 9 1 23 Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan secara Elektronik 9 1 24 Kepala Sub Bagian Pengendalian Kegiatan 9 1

    Bagian Perencanaan dan Anggaran 25 Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran 12 1 26 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 8 1 27 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1

    Bagian Organisasi 28 Kepala Bagian Organisasi 12 1 29 Kepala Sub Bagian Kelembagaan 9 1 30 Kepala Sub Bagian Tata Laksana 9 1 31 Kepala Sub Bagian Aparatur dan Kinerja 9 1

    Bagian Umum dan Perlengkapan 32 Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan 12 1 33 Kepala Sub Bagian Umum 8 1 34 Kepala Sub Bagian Perlengkapan 8 1 35 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 8 1

    Bagian Protokoler 36 Kepala Bagian Protokoler 12 1 37 Kepala Sub Bagian Protokoler 8 1 38 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan 8 1 II Sekretariat DPRD 39 Sekretaris DPRD 14 1 40 Kepala Bagian Umum dan Keuangan 11 1 41 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 1 42 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 9 1

    Bagian Persidangan dan Peundang-undangan 43 Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 11 1 44 Kepala Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi 9 1 45 Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan 9 1

    Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 46 Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 11 1 47 Kepala Sub Bagi