PROVINSI SUMATERA SELATAN - jdih. 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROVINSI SUMATERA SELATAN - jdih. 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan

BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASINNOMOR!-I3 TAHUN2018

TENTANG.'TATACARAPENGALOKASIANDANPEMBAGIANALOKASIDANADESA

DANBANTUANPEMERINTAHKABUPATENKEPADALEMBAGAKEMASYARAKATANKELURAHANDI KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2018

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

\

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata carapengalokasian dan pembagian alokasi dana desa danbantuan pemerintah kabupaten kepada lembagakemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun2018 diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, perlu menetapkan PeraturanBupati Musi Banyuasin Tentang Tata Cara PengalokasianDan Pembagian Alokasi Dana Desa dan BantuanPemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatandi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja diSumatera Selatan (Lembar Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2014, tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan LembaranNegara Nomor 5495);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 24, Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2015 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;

2

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataanlembaga Kemasyarakatan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuanganDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 2093);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi tatakerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentangPedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor1367) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ JasaPemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang PerubahanAtas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 TentangPedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 1506);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6Tahun 2007 tentang Pembentukan LembagaKemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam KabupatenMusi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten MusiBanyuasin Tahun 2007 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun2017 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18 tahun 2007tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desadan Kelurahan dalam Kabupaten Musi Banyuasin (BeritaDaerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007Nomor 18);

17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 tahun 2015tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana diubahdengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 72tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati MusiBanyuasin Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengelo1aanKeuangan .Desa (Berita Daerah Kabupaten MusiBanyuasin Tahun 2017 Nomor 72);

3

18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 43 tahun 2017tentang Struktur Organisasi dan Tata KeIja PemerintahDesa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANGTATACARAPENGALOKASIANDAN PEMBAGlANALOKASI DANA DESA DAN BANTUANPEMERINTAH KABUPATEN KEPADA LEMBAGAKEMASYARAKATANKELURAHAN DI KABUPATEN MUSIBANYUASINTAHUN2018.

BABI

KETENTUANUMUM

PASAL1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin yangselanjutnya disingkat DPMD merupakan unsur pelaksana urusanPemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang PemberdayaanMasyarakat dan Desa sesuai dengan pembagian urusan pemerintah daerah.

5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasinadalah salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokokmerumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknisoperasional di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yang meliputiperencanaan pengendalian operasional, pendapatan, anggaran,perbendaharaan dan akuntansi serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

6. Kecamatan adalah wilayah keIja Camat sebagai perangkat daerah KabupatenMusi Banyuasin.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dandihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pendudukyang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camatdan tidak berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehpemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia.

4

10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama laindibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11.Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yangterdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksanateknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 3 orang)serta un sur kewilayahan (kepala dusun).

12. Sekretaris Desa adalah unsur perangkat desa yang berada dibawah danbertanggungjawab kepada kepala desa dan sebagai pimpinan sekretaris desayang merupakan unsur yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidangadministrasi pemerintahan.

13.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudandemokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan desa;

14. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalahlembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan danmerupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatseperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) / LembagaPemberdayaan Masyarakat (LPM).

15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD,adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahasdan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRDdan ditetapkan berdasarkanPeraturan Daerah.

16.Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untukmelaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

17.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkatMusrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakansecara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak yangberkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akanterkena dampak hasH m