PROSEDUR PELAKSANAAN AMDAL

REKAYASA LINGKUNGAN PERTEMUAN 4

Eka Wardhani, MT

Kancitra Pharmawati, MT

Bentuk Kajian AMDAL Dokumen :

Siapa pihak yang terlibat dalam AMDAL ?

Bagaimana Prosedur AMDAL ?

KepMenLH No.17 Tahun 2001 Telah dicabut, diganti oleh :

KepMenLH No.11 Tahun 2006

KepMenLH No.17 Tahun 2001 Telah dicabut, diganti oleh :

KepMenLH No.11 Tahun 2006

PROSES AMDAL :RENCANA KEGIATAN

PENAPISAN

TIDAK WAJIB AMDALWAJIB AMDAL

KERANGKA ACUAN(KA) ANDAL

UKL & UPL(Kep-12/MENLH/3/94)

ANDAL

IDENTIFIKASIHAL PENTING

IDENTIFIKASIDAMPAK PENTING

PELINGKUPAN

PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

ANALISIS DAN EVALUASIDAMPAK PENTING

RENCANA SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPL)RENCANA PENANGANAN DAMPAKRENCANA PEMANTAUAN DAMPAK

ProsesKemasyarakatanREITERASI

PROSES PENAPISAN (SCREENING)

Proses Penapisan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Disebut proses seleksi wajib AMDAL

Merupakan proses untuk menentukan apakah suatu rencana usaha /kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak

Proses Penapisan

Tahapan ini sudah diatur sejak tahun 1993 dalam suatu list kegiatan wajib AMDAL yang dikeluarkan peraturannya oleh Kementrian Lingkungan Hidup SK MenLH No.11/1994 (sudah dicabut) SK MenLH No.39/1996 (sudah dicabut) SK MenLH No.03/2000 (sudah dicabut) SK MenLH No.17 / 2001 tentang rencana usaha dan/atau

kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL (sudah dicabut) Peraturan Meteri Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006

tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Dasar Penetapan Jenis Usaha wajib AMDAL

a. Potensi dampak penting Sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1999, jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:(1)Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 056 Tahun 1994 tentang

Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.(2)Referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara

sebagai landasan kebijakan tentang AMDAL.

b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

Jenis Rencana Usaha Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

KRITERIA PENAPISAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TIDAK TERMASUK

DALAM DAFTAR JENIS USAHA DAN/ATAUKEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI ANALISIS

MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Langkah Penapisan Menurut Permen LH No.11/2006:

Lampiran II : Daftar Kawasan Lindung Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional, dan Pasal 37 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung, sbb :

1. Kawasan Hutan Lindung. 2. Kawasan Bergambut. 3. Kawasan Resapan Air. 4. Sempadan Pantai. 5. Sempadan Sungai. 6. Kawasan Sekitar

Danau/Waduk. 7. Kawasan Sekitar Mata Air. 8. Kawasan Suaka Alam (terdiri

dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa).

9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem).

10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (mangrove).

11. Taman Nasional. 12. Taman Hutan Raya. 13. Taman Wisata Alam.

Langkah Penapisan Jenis Usaha Yang Tidak Termasuk di dalam Lampiran I dan Lampiran II :

Langkah -1 :Isilah Daftar Pertanyaan, terkait lokasi kegiatan, sbb :

Langkah – 2 :

Isilah Daftar Pertanyaan untuk menilai karakteristik rencana usaha dan/atau kegiatan :

Jawaban “YA” merupakan indikasi bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Langkah 3

Lakukan penentuan dampak penting untuk setiap jawaban ”YA” dari daftar pertanyaan pada Langkah 1 dan Langkah 2 menggunakan kriteria penentuan dampak penting berikut: 1. jumlah manusia yang akan terkena dampak; 2. luas wilayah persebaran dampak; 3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 4. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang

terkena dampak; 5. sifat kumulatif dampak; dan 6. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya

(irreversible) dampak.

Langkah 4

Pelajari apakah dalam 10 tahun terakhir hasil implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari jenis usaha dan/atau kegiatan dimaksud menunjukkan bahwa:

usaha dan/atau kegiatan dimaksud senantiasa menimbulkan dampak penting negatif yang hampir serupa di seluruh wilayah Indonesia.

tidak tersedia ilmu pengetahuan dan teknologi, tata cara atau tata kerja untuk mengelola dampak penting negatif usaha dan/atau kegiatan dimaksud, baik yang bersifat terintegrasi dengan proses produksi maupun terpisah dari proses produksi.

Langkah 5

KETERLIBATAN MASYARAKAT

Proses Pengumuman Rencana Usaha

Maksud dan tujuan dilaksanakannya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam AMDAL

Melindungi kepentingan masyarakat;

Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;

Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan/atau kegiatan; dan

Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

Prinsip Dasar Pelaksanaan Kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang

terlibat; Transparansi dalam pengambilan keputusan; Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan

bijaksana; dan Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama

dikalangan pihak-pihak yang terkait.

Masyarakat yang Berkepentingan: Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang

terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL

berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-

nilai atau norma yang dipercaya.

Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi : masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

Beberapa Definisi Penting :

Masyarakat Terkena Dampak: Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang

akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

Masyarakat Pemerhati: Masyarakat pemerhati adalah masyarakat yang tidak

terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL: Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL adalah keikutsertaan

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang AMDAL. Dalam proses ini, masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan,

dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat, serta usulan penyelesaian masalah dari masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan memperoleh keputusan yang terbaik.

Wakil Masyarakat dalam Komisi Penilai AMDAL: Wakil masyarakat dalam Komisi Penilai AMDAL adalah wakil dari

masyarakat terkena dampak yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk dapat duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL.

Hak-hak warga masyarakat dalam proses AMDAL :

1) Memperoleh informasi mengenai: a) rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun

AMDAL; b) dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan

Hidup (KA-ANDAL); c) dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL); d) dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL); e) dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL); f) proses penilaian dokumen AMDAL oleh Komisi Penilai

AMDAL; g) sikap instansi yang bertanggung jawab atas saran,

pendapat, dan tanggapan masyarakat yang disampaikan; dan h) keputusan hasil penilaian dokumen AMDAL;

2) Memberikan saran, pendapat, dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL dengan ketentuan: a) Spesifikasi Media Penyampaian Saran, Pendapat, dan Tanggapan

Bentuk tertulis (contoh: surat, e-mail) atau bentuk cetak (contoh: surat pembaca di media massa) sehingga mudah didokumentasikan.

b) Spesifikasi Teknik Penyampaian Saran, Pendapat, dan Tanggapan (1) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; (2) Menuliskan dengan jelas sehingga mudah dibaca; (3) Menjelaskan dan atau melampirkan identitas pribadi.

c) Tata Cara Tata cara penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan

3) Duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL;

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL

Tahap Persiapan Penyusunan AMDAL Tahap Penyusunan Kerangka Acuan Analisis

Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Tahap Penilaian KA-ANDAL Tahap Penilaian Analisis Dampak Lingkungan

(ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)