PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI VLK...PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI F/PM/25-Rev.0 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK dan IUI ; 6. Lampiran 3.14

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/039/HPA-VLK/III/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : PO Wibowo

b. Lokasi : Kampung Kenyanyan Km. 30,5 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

c. No. Izin Usaha : 503/2355/IUIPHHK/DPMPTSP/XII/2017 d. Luas : 5.800 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 28 Februari – 01 Maret 2018

Hasil pengambilan keputusan PO Wibowo telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas

kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi

Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK

– IPS – 061 masa berlaku mulai tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 11 Maret 2024.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 12 Maret 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/039/KP-VLK/III/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PO WIBOWO YANG BERLOKASI DI

KAMPUNG KENYANYAN KM. 30,5 KECAMATAN SILUQ NGURAI

KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PO Wibowo telah dilakukan

audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak) Nomor : IPS.002/063/SPK/II/2018 tanggal 13 Februari 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PO Wibowo telah

‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma

penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas

Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PO Wibowo perlu

ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

<6000m³/tahun dan IUI <500Jt ;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI ;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PO WIBOWO;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PO Wibowo, Dengan Nomor : SLK – IPS – 061 Masa berlaku 12 Maret 2018 sampai dengan 11 Maret 2024;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PO Wibowo;

KEEMPAT : PO Wibowo berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 12 Maret 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PO WIBOWO KABUPATEN KUTAI BARAT

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit 1. Winarno, S.Hut

2. Irsan Ra’is, A.Md ( Magang )

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PO WIBOWO

Nomor dan Tanggal SK 503/2355/IUIPHHK/DPMPTSP/XII/2017 tanggal 22 Desember

2017

Alamat Kantor Kampung Sekolaq Joleq RT. 001 Kecamatan Sekolaq Darat

Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

Lokasi Industri Kampung Kenyanyan Km 30,5 Kecamatan Siluq Ngurai

Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

Pengurus Perusahaan Wibowo

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 27/02/

2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)




2 |


Pertemuan Pembukaan Tanggal 28/02/18,

Pukul 13.00 – 13.30

WIB di Kantor PO

WIBOWO

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 28/02/18, di

Kantor dan gudang

PO WIBOWO

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 01/03/18,

Pukul 16.30-17.00

WIB di Kantor PO

WIBOWO

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 12/03/18, Di

Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PO

WIBOWO

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PO

WIBOWO




3 |


Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) PO WIBOWO

diputuskan bahwa PO WIBOWO

dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun

dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak

diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :

SLK – IPS – 061

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

PO. Wibowo merupakan usaha

perorangan milik Wibowo. Tersedia KTP

NIK. 6407200109700001 dengan pemilik

atas nama Wibowo yang dikeluarkan oleh

Dinas Dukcapil Kabupaten Kutai Barat,

Provinsi Kalimantan Timur.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

Memenuhi PO. WIBOWO memiliki SIUP Nomor :

503/197/SIUP/SKE/DPM-PYSP.PST/2017

tanggal 06 November 2017 yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kutai Barat. SIUP masih

berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

R.I No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017




4 |



penetapan izin gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi PO. Wibowo telah memiliki Tanda Daftar

Perusahaan Nomor 171051600596 tanggal

06 November 2017 yang diterbitkan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai

Barat. TDP masih berlaku dan sesuai

dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi PO. Wibowo memiliki NPWP (9 digit awal)

dengan nomor 14.387.365.1-728.000 An.

WIBOWO .

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/

DELH/ dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi PO. WIBOWO telah memiliki dokumen

lingkungan hidup berupa SPPL dengan No

660/004/SPPL/XI/2017 tanggal 30

November 2017 yang lengkap dan sah

sesuai dengan kegiatan usahanya.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi PO. WIBOWO memiliki Izin Usaha Industri

No : 503/2355/IUIPHHK/DPMPTSP/XII/22

Desember 2017 yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan TImur dengan kapasitas izin

5.800 m3/tahun dan sesuai dengan

dokumen terkait lainnya.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

NA PO. WIBOWO masih dalam proses

pembangunan sehingga sampai dengan

saat pemeriksaan PO. WIBOWO belum

memiliki Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA PO WIBOWO bukan merupakan Importir.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

NA

PO WIBOWO bukan merupakan Importir.




5 |



pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompk

NA PO WIBOWO tidak mengajukan sertifikasi

VLK dalam bentuk kelompok.

Internal audit anggota kelompok NA PO WIBOWO tidak mengajukan sertifikasi

VLK dalam bentuk kelompok.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi PO. Wibowo memiliki Perjanjian

Kerjasama Penyediaan Bahan Baku Kayu

Bulat dengan PT. ADEMARO JAYA

LESTARI.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA Selama periode audit PO WIBOWO belum

menerima bahan baku.

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah



d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah



e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP






6 |



f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri



g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

NA PO. WIBOWO baru memperoleh Izin

Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

pada tanggal 22 Desember 2017,

sehingga sampai dengan saat

pemeriksaan PO. WIBOWO masih dalam

proses pembangunan dan belum

menerima bahan baku dengan pihak

manapun.

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Selama periode audit PO WIBOWO

belum menerima bahan baku.

i. Dokumen pendukung RPBBI NA PO. WIBOWO masih dalam proses

pembangunan sehingga sampai dengan

saat pemeriksaan PO. WIBOWO belum

memiliki Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

NA PO WIBOWO tidak melakukan impor kayu

dalam kegiatan usahanya.

b. Bill of Lading (B/L)



c. Packing List (P/L)



d. Invoice



e. Deklarasi NA PO WIBOWO tidak melakukan impor

kayu dalam kegiatan usahanya.

f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)



g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya






7 |



2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

NA PO. WIBOWO masih dalam tahap

pembangunan dan belum melaksanakan

proses produksi sehingga belum terdapat

tally sheet penggunaan bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan NA PO. WIBOWO masih dalam tahap



laporan penggunaan bahan baku.

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi PO Wibowo sejak memperoleh izin usaha

pada November 2017 sampai dengan

kegiatan audit belum melakukan produksi

(Nihil). Dengan demikian realisasi

produksi belum melebihi kapasitas yang

diizinkan.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

NA PO WIBOWO tidak menerima kayu dari

hasil lelang.

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

NA PO. WIBOWO masih dalam tahap



laporan penggunaan bahan baku.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)

NA PO WIBOWO tidak menggunakan jasa

atau kerjasama dengan pihak lain dalam

pengolahan produknya.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)




c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan




d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa







8 |



e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa

NA

PO WIBOWO tidak menggunakan jasa



P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

NA

PO. WIBOWO baru memperoleh Izin

Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

pada tanggal 22 Desember 2017, sehingga

sampai dengan saat pemeriksaan PO.

WIBOWO masih dalam proses

pembangunan dan belum menerima

bahan baku dengan pihak manapun.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

NA PO WIBOWO tidak melakukan kegiatan

ekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


ekspor.

c. Packing list (P/L) NA PO WIBOWO tidak melakukan kegiatan

ekspor.

d. Invoice NA PO WIBOWO tidak melakukan kegiatan

ekspor.

e. Bill of Lading (B/L) NA PO WIBOWO tidak melakukan kegiatan

ekspor.

f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal


ekspor.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis


ekspor.

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar


ekspor.




9 |



i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA

PO WIBOWO tidak melakukan kegiatan

ekspor.

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

NA

PO WIBOWO sedang dilakukan verifikasi

legalitas kayu sehingga belum

menggunakan tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi Terdapat dokumen SOP K3 PO. WIBOWO

dan Surat Penujukan Pengurus K3 An.

Susila Haryanto Nomor :

017/SPK3/W/XII/2017 tanggal 04 Desember

2017 yang ditandatangani oleh Direktur

PO. WIBOWO.

b. Implementasi K3. Memenuhi PO WIBOWO telah berupaya mengimplementasikan K3 di lingkungan kerjanya melalui penyediaan alat pemadam, APD, dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Terdapat jalur evakuasi yang cukup jelas dan tempat berkumpul di areal yang aman.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan

tersedia peralatan K3 sesuai kebutuhan

dan ketentuan serta berfungsi dengan

baik.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja

PO WIBOWO, selama periode audit tidak

terdapat kejadian kecelakaan kerja dan

telah dilakukan upaya-upaya mencegah

atau menekan kejadian kecelakaan kerja

melalui program K3.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja




10 |



Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

PO WIBOWO memiliki surat pernyataan

kebebasan berserikat serta hasil

wawancara pada karyawan yang

menyatakan benar di PO WIBOWO

memperbolehkan karyawannya untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan

PO WIBOWO dapat diketahui bahwa

jumlah karyawan tetap kurang dari 10

orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi

perusahaan untuk membuat Peraturan

Perusahaan (PP). Demikian pula dengan

tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak

diperlukan adanya dokumen KKB.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi

Berdasarkan data karyawan periode

Februari 2018 karyawan termuda PO

WIBOWO adalah Didik Perdana Kusuma

dengan tanggal lahir 21 Desember 1993 (24

tahun). Dengan demikian PO WIBOWO

tidak memperkerjakan pekerja di bawah

umur.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

COPY

Documents

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI VLK...PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI F/PM/25-Rev.0 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK dan IUI ; 6. Lampiran 3.14