PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil AK_PT.BBN.pdfKepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Kepala BPHP Wilayah VIII Provinsi Jawa Timur ... NO. 014/SK-VLK/KPS/XII/2019 Tentang PENGUMUMAN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Tangerang Selatan, 09 Januari 2020

Nomor : 002/DU-KPS/I/2020Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Khusus

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. PT Bajra Bumi Nusantara

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) Industri oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Bajra Bumi Nusantara yangberlokasi di Jl. Semeru No. 330, Srebet Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang,Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang IUIPHHK Nomor: P2T/8/14.02/01/III/2019 padatanggal 10 s.d. 11 Desember 2019, kami menyampaikan permohonan pengumumanHasil Pelaksanaan Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

Tembusan Yth.: Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Kepala BPHP Wilayah VIII Provinsi Jawa Timur Pemantau Independen PT Bajra Bumi Nusantara Arsip

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No.: 002/DU-KPS/I/2020

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:

II. Nama Auditee : PT Bajra Bumi NusantaraAlamat : Jl. Semeru No. 330, Srebet Purwosono, Kec.

Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa TimurLingkup usaha : IUIPHHKNomor Izin : P2T/8/14.02/01/III/2019Produk : Veneer , Kayu Gergajian dan BarecoreKapasitas : 5.950 m3/tahunEmail : [email protected]

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 10 s.d. 11 Desember 2019

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT KHUSUS VERIFIKASILEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI ADALAHMEMENUHI SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITASKAYU (S-LK) BERHAK DILANJUTKAN

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 09 Januari 2020PT Kreasi Prima Sertifikasi


PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 014/SK-VLK/KPS/XII/2019

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

AUDIT KHUSUS

PERLUASAN RUANG LINGKUP PRODUK TERSERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT BAJRA BUMI NUSANTARA

KABUPATEN LUMAJANG, PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

011/SPK/LP.VLK/XII/2019 tanggal 29 November 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Khusus Perluasan Ruang Lingkup Produk

Tersertifkasi pada seluruh pemenuhan indikator terhadap




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Halaman 2 dari 2

standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan Memenuhi.

Dengan demikian SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

pemegang Industri PT BAJRA BUMI NUSANTARA berhak

DILANJUTKAN.

2. Merevisi sertifikat yang sebelumnya karena terdapat

penambahan produk tersertifikasi yakni Barecore.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya

setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

4. Nilai hasil Audit Khusus Perluasan Ruang Lingkup Produk

Tersertifkasi Verifikasi Legalitas Kayu Industri PT BAJRA

BUMI NUSANTARA di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa

Timur pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir

yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 19 Desember 2019

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-1

RESUME HASIL AUDIT KHUSUS

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


KABUPATEN LUMAJANG, PROVINSI JAWA TIMUR

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat, Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor)

Suwarso Yogi Restiyon (Auditor)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)

Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)

Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT Bajra Bumi Nusantara

(b) Alamat Kantor : Kutisari Indah Selatan 2/3, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.

(c) Alamat Pabrik : Jl. Semeru No. 330, Srebet Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.

(d) Akta Pendirian : Akta No. 04, tanggal 18 Januari 2012, Notaris Iwan Saleh Irawan, S.H

(e) NIB : 9120009262809, tanggal 20 Februari 2019

(f) Pengurus Perusahaan :

Komisaris Utama : Hj. Risa Aliyatun Nikmah

Komisaris : Drs. Rahman Hidayat

Direktur Utama : Iwan Patria Jauhari

Direktur : Abdul Haq

Disusun Oleh:



3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 2 s.d. 3 Desember 2019 di kantor PT

Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 10 s.d. 11 Desember 2019 di Kantor dan

Pabrik PT Bajra Bumi Nusantara di Kabupaten Lumajang dengan tahapan sebagai

berikut:

Waktu dan

Tempat Tahapan Keterangan

10 Desember 2019

Di Pabrik PT Bajra

Bumi Nusantara

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dan

dokumen auditee

- Rapat pembukaan: Penjelasan

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses

data, kerahasiaan data,

pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen

(prinsip 1 s.d. 4).

11 Desember 2019

Di Pabrik PT Bajra

Bumi Nusantara

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Review hasil

verifikasi

- Rapat Penutupan

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahan

baku, proses produksi, Laporan

Mutasi Kayu, data perdagangan.

- Penelusuran keabsahan bahan

baku melalui S-LK/DKP.

- Observasi lapangan

- Tim audit Penyampaian hasil

verifikasi kepada auditee serta

pembuatan BAP rapat penutupan.

19 Desember 2019

Di Kantor PT Kreasi

Prima Sertifikasi

Sidang Pengambilan

Keputusan (PK)

- Sidang dihadiri oleh Tim

Pengambilan Keputusan dan tim

audit (Lead Auditor dan Auditor).

- Hasil Sidang Pengambilan

Keputusan adalah PT Bajra Bumi

Nusantara dinyatakan LULUS.

Disusun Oleh:



4) Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

a. Industri memiliki izin

yang sah

Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang

telah disahkan (khusus PT)

atau didaftarkan ke

instansi yang berwenang

sesuai dengan bentuk

badan hukumnya.

1. Akta Pendirian dengan

Notaris & Pejabat Pembuat

Akta tanah Iwan Saleh

Irawan. SH, No. 04 tanggal

18 Januari 2012.

Keputusan Menkumham RI

No.AHU-

07323.AH.01.01.Tahun 2012

tanggal 13 Februari 2012

2. Akta Perubahan No. 03

tanggal 05 Desember 2014,

Iwan Saleh Irawan. SH, dan

Pengesahan dari Menteri

Hukum dan HAM dengan

keputusan No. AHU-

45221.40.22.2014 Tahun

2014 tanggal 05 Desember

2014

3. Akta Perubahan No. 01

tanggal 1 Juli 2019, Notaris

Iwan Saleh Irawan, SH.

Pengesahan dari Menteri

Hukum dan HAM dengan

keputusan No. AHU-

0035595.AH.01.02 Tahun

2019 tanggal 09 Juli 2019

b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih

berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau.

SIUP (MENENGAH) Nomor:

503/2020.A/436.7.17/2017

Dikeluarkan tanggal: 20

Februari 2014 (SIUP masih

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan tersedia dari


berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima.

berlaku)

PT Bajra Bumi Nusantara sudah

mempunyai Izin Usaha (Surat

Izin Usaha Perdagangan) yang

berbasis NIB nomor

9120009262809 yang

diterbitkan oleh Lembaga

Pengelola dan Penyelenggara

OSS pada tangal 28 Februari

2019

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri) (jika ada)

Not Applicable

Tersedia izin HO (izin

gangguan lingkungan

sekitar industri) yang

masih berlaku sesuai

dengan ruang lingkup

usahanya atau

1.Tersedia bukti

pengurusan dari instansi

yang berwenang

berupa:

a. surat keterangan;

atau

b. tanda terima.

2. Tersedia surat

pernyataan tidak

keberatan dari

masyarakat sekitar

lokasi usaha

Sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri R.I. No. 19

Tahun 2017 tanggal 29 Maret

2017, penetapan Izin

Gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang

sah masih berlaku sesuai

dengan kegiatan usahanya

atau Tersedia bukti

PT Bajra Bumi Nusantara

mempunyai TDP dengan

Nomor:

503/2065.B/436.7.17/2017,

berlaku s.d. 23 Februari 2022

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


pengurusan perpanjangan

dari instansi yang

berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima


mempunyai NIB dengan

Nomor: 9120009262809

e. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT

dan/atau SPPKP unit usaha

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor: 03.193.682.6-

615.000

b. Surat Keterangan Terdaftar

(SKT) Nomor: PEM-

046/WPJ.11/KP.0803/2012;

c. Surat Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak (SP-

PKP) Nomor: PEM-

02555/WPJ.11/KP.0803/201

3

f. Dokumen lingkungan

hidup (AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/

DELH/dokumen

lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi

1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang

lengkap dan sah sesuai

dengan kegiatan

usahanya (untuk SPPL

diperlukan bukti

penyerahan ke instansi

terkait) atau Tersedia

bukti pengurusan

dokumen lingkungan

hidup dari instansi yang

berwenang berupa:


atau

b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

a. Terdapat Surat

Rekomendasi UKL-UPL PT.

BAJRA BUMI NUSANTARA

dengan surat No.

660/1209/427.49/2017

tanggal 16 Mei 2017.

b. Keputusan Kepala Dinas

Lingkungan Hidup

Kabupaten Lumajang No.

188.4/1208/427.49/2017

tanggal 16 Mei 2017.

c. Izin Lingkungan NIB Nomor

:9120009262809 melalui

Lembaga Pengelola dan

Penyelenggara OSS tanggal

16 Mei 2017.

d. Laporan pengelolaan

lingkungan semester I

tahun 2019 dan Tanda

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


sesuai/merujuk pada

catatan temuan penting

(tidak berlaku untuk

SPPL)

terima laporan pelaksanaan

UKLUPL tanggal 11

Desember 2019

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau

IUT yang diterbitkan

oleh instansi yang

berwenang dan sesuai

dengan dokumen terkait

lainnya.

2. Jenis usaha yang

dijalankan sesuai

dengan IUIPHHK atau

IUI atau IUT.

3. Dalam hal izin industri

sedang dalam proses

perpanjangan atau

perluasan /pengurangan

kapasitas, tersedia bukti

pengurusan dari instansi

yang berwenang berupa:


atau

b. tanda terima


mempunyai izin IUIPHHK

dengan nomor:

P2T/8/14.02/01/III/2019

tanggal: 25 Maret 2019.


mempunyai Izin Usaha (Izin

Usaha Industri) diterbikan oleh

Lembaga Pengelola dan

Penyelenggara OSS berbasis

NIB: 9120009262809 tanggal

28 Pebruari 2019.

h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah

dilaporkan ke instansi

yang berwenang.

2. Realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai

dengan RPBBI terakhir

(tahun berjalan) yang

PT Bajra Bumi Nusantara telah

membuat RPBBI Tahun 2019

dan sudah disampaikan kepada

instansi yang berwenang,

disamping itu perusahaan

sudah membuat dan

menyampaikan laporan bulanan

pemenuhan bahan baku

industri kepada instansi yang

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


telah dilaporkan terkait.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara bukan

sebagai importir bahan baku

kayu.

Importir memiliki

mekanisme uji

tuntas(duediligence)

importir

Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara bukan

sebagai importir bahan baku

kayu.

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas

> 6.000 m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen


Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara

merupakan unit usaha tunggal

dan bukan merupakan unit

usaha kelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen


Periksa keberadaan

dokumen hasil internal audit

anggota kelompok

Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak

melakukan internal audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang

menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan

baku dan/atau dokumen

jual beli.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan

baku kayu dilengkapi

dengan dokumen kontrak

suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual

beli.

a. PT Bajra Bumi Nusantara

membeli bahan baku

berupa kayu bulat sengon

dari hutan hak.

b. Hasil verifikasi, bahan baku

kayu bulat sengon yang

diterima PT Bajra Bumi

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


Nusantara telah dilengkapi

dengan dokumen legalitas

angkutan kayu dalam

bentuk Nota Angkutanserta

bukti pembelian berupa

bukti transfer

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

bulat (DPKP)

Not Applicable:

Seluruh penerimaan kayu

bulat dari hutan negara terdapat:

a. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh

yang berwenang dan sesuai dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).

b. Label ID Barcode

pada kayu bulat.

PT Bajra Bumi Nusantara tidak

menggunakan bahan baku kayu

bulat yang bersumber dari

hutan negara.

c. Berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti

serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara dilengkapi

dengan berita acara serah

terima kayu dan/atau bukti

serah terima kayu dan

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Seluruh penerimaan kayu PT

Bajra Bumi Nusantara telah

dilengkapi dengan dokumen

serah terima berupa“Formulir

Tanda Terima Barang”.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi:

a. Seluruh penerimaan

bahan baku kayu

didukung dengan


hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock

a. Perusahaan telah

menerapkan penggunaan

dokumen angkutan yang

sesuai dengan ketentuan

yaitu Nota Angkutan.

b. Perusahaan telah memiliki

Ganis PHPL PKB-R.

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


bahan baku di lapangan

harus sesuai antara fisik

kayu (jenis dan ukuran)

dengan dokumen.

c. Jumlah batang/keping

dan volume di dalam


hutan yang sah dengan

stock/LMKB/LMKO -

pada periode yang

sama.

d. Kartu tenaga teknis

masih berlaku dan

sesuai dengan SK lokasi

penempatan.

e. Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap

bahan baku yang

menggunakan dokumen

Surat Angkutan Kayu

Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan

dokumen SAL atau

FAKB/FAKO lanjutan

hasil lelang, dengan

disertai Risalah Lelang.

c. Hasil uji petik terdapat

kesesuaian antara fisik kayu

dengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapangan

menunjukkan bahwa PT

Bajra Bumi Nusantaratidak

menggunakan bahan baku

yang menggunakan

dokumen Surat Angkutan

Lelang (SAL).

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa/Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran,

serta DKP



bekas/hasil bongkaran.

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri



limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat

Legalitas Kayu/ Sertifikat

Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari yang

dimiliki pemasok

dan/atau dokumen

Deklarasi Kesesuaian

Pemasok

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok

memiliki S-LK dan/atau

menerbitkan DKP.

b. Tersedia prosedur

pemeriksaan terhadap

pemasok yang

menerbitkan DKP.

c. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk

bertanggung jawab

dalam pemeriksaan

terhadap dokumen DKP

yang diterima dari

pemasok (beserta bukti

surat penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada

pemasok yang

menerbitkan DKP.

Kayu bulat sengon yang dibeli

PT Bajra Bumi

Nusantarabersumber dari hutan

hak dan pemasoknya telah

menggunakan dokumen

angkutan Nota Angkutan yang

berlaku sebagai DKP.

Terdapat dokumen prosedur

pemeriksaan DKP dan

perusahaan telah menunjuk

petugas pemeriksa DKP.

Perusahaan baru aktif beberapa

bulan sehingga belum memiliki

kewajiban melakukan

pemeriksaan DKP.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

Not Applicable

a. Paling tidak pemasok

memiliki SIUP

b. Seluruh penerimaan

bahan baku kayu

didukung dengan

dokumen angkutan

c. Seluruh penerimaan

bahan baku kayu berasal

dari pemasok adalah

benar dari sumber yang

telah memiliki S-PHPL,

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal

7, bahwa batas waktu

penetapan VLBB adalah 31

Desember 2017

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


atau S-LK (sesuai hasil

uji silang/cross

cekdengan SILK) atau

dilengkapi dengan DKP

yang benar

d. Laporan mutasi dan/atau

rerkaman persediaan

sesuai dengan dokumen

pendukung.

i. Dokumen pendukung

RPBBI

Not Applicable

RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah

dilaporkan didukung

dokumen sumber bahan

baku

yang lengkap sesuai

dengan sumber bahan

baku

PT Bajra Bumi Nusantara bukan

merupakan industri primer

yang mengolah kayu bulat

yang bersumber dari hutan

negara, sehingga tidak memiliki

kewajiban melampirkan

dukungan RPBBI.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


melakukan impor bahan baku

kayu.

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak


kayu.

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak


kayu.

d. Invoice Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak


kayu.

e. Deklarasi Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak


kayu.

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



kayu.

g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya



kayu.

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya



kayu.

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi:

a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan

produksi.

b. Tally sheet/laporan awal

produksi dapat

memberikan informasi

ketelusuran asal usul

bahan baku.


melakukan pencatatan/tally

dalam setiap tahapan proses

produksi. Catatan tersebut

dapat memberikan informasi

asal usul bahan baku. Sistem

penelusuran asal usul bahan

baku yang diterapkan

perusahaan adalah melalui

nama tanggal produksi.

b. Laporan produksi hasil

olahan

Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan

yang logis antara input –

ouput dan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang

telah sesuai dengan Laporan

Mutasi Kayu (LMKB dan

LMHHOK), dan hasil analisa

laporan produksi terdapat

hubungan yang logis antara

input –output dan rendeman.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha

industri auditee

2) Realisasi produksi sendiri

dan hasil penjasaan

Realisasi produksi selama 3

bulan tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


tidak melebihi kapasitas

produksi auditee yang

yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan


menggunakan bahan baku

kayu lelang

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:

Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK

sesuai dengan dokumen

pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMKB

dan LMHHOK) telah sesuai

dengan laporan pendukung

lainnya yaitu laporan

penerimaan kayu dan laporan

produksi serta laporan

penjualan lokal.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantaratidak

melakukan kerjasama produksi

dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)



dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan



dengan pihak lain.

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa



dengan pihak lain.

e. Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa



dengan pihak lain.

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi:

Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk

dengan tujuan domestik

didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah


menggunakan dokumen Nota

Angkutan yang dilengkapi

dengan surat jalan serta

packing list untuk

pengangkutan veneer pada

penjualan lokal.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor


melakukan penjualan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)



c. Packing list (P/L) Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak


d. Invoice Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak


e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak


f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal



g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib

verifikasi teknis



h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar



i. Dokumen lain yang Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya


3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantaratelah

memiliki kontrak penggunaan

logo V-Legal.


menerapkan penggunaan logo

V-Legal pada kemasan produk

dan dokumen Surat Jalan.

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia

pedoman/prosedur K3 dan

personel yang ditunjuk

untuk bertanggung jawab

dalam implementasi

pedoman/prosedur K3

(beserta surat

penunjukannya).


memiliki prosedur K3 serta

telah menunjuk personil

perusahaan yang bertanggung

jawab terhadap implementasi

K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman dan

berfungsi baik

(diantaranya belum

kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur

evakuasi

PT Bajra Bumi Nusantaratelah

memiliki peralatan K3 sesuai

pedoman dan berfungsi baik,

terdapat jalur evakuasi dan

rambu-rambu K3.


menindaklanjuti Laporan

Ketidaksesuaian sehingga telah

memenuhi verifier.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan

a. PT Bajra Bumi

Nusantaratelah memiliki

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


kecelakaan kerja untuk

setiap kejadian kecelakaan

kerja dan upaya

penanganannya

laporan kecelakaan kerja.

b. Terdapat jaminan dari

perusahaan jika terjadi

kecelakaan kerja

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulis

mengenai kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

b. Hasil wawancara dapat

menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan

berserikat bagi pekerja

PT Bajra Bumi Nusantaratidak

memiliki Serikat Pekerja,

namun Manajemen perusahan

telah memberikan pernyataan

bahwasanya seluruh karyawan

diberikan kebebasan dalam

berserikat sesuai Surat

Pernyataan yang ditanda

tangani oleh Direksi PT Bajra

Bumi Nusantara.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

(PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Memenuhi:

Tersedia dokumen KKB

atau PP yang mengatur

hak-hak pekerja serta

telah didaftarkan ke



memiliki Peraturan Perusahaan

(PP) dan Peraturan Perusahaan

tersebut telah mendapatkan

pengesahan dari Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Lumajang.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja

yang masih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen dan

observasi lapangan diperoleh

informasi bahwa PT Bajra Bumi

Nusantara tidak terdapat

karyawan yang masih dibawah

umur (18 tahun) dan

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


perusahaan tidak melakukan

perekrutan karyawan yang

masih dibawah umur (<18

tahun).


Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.5.

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S

PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI


MEM ENU H I

No.020.VLK-KPS.021.rev-1

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada:

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Indsutri (IUI), dengan:

Dengan predikat


Nomor Induk Berusaha

Produk

Kapasitas

Alamat Pabrik

Provinsi

: 9120009262809

: Veneer, Kayu Gergajian dan Barecore

: ± 5.950 m3/tahun

: Jl. Semeru No. 330, Srebet-Purwosono,

Kabupaten Lumajang

: Jawa Timur

Tanggal berakhir: 19 April 2025Tanggal terbit: 20 April 2019

Documents

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil AK_PT.BBN.pdfKepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Kepala BPHP Wilayah VIII Provinsi Jawa Timur ... NO. 014/SK-VLK/KPS/XII/2019 Tentang PENGUMUMAN