PT SMI Insight 2016 Q4 · Sulawesi 88,726 89,589 765 682 Maluku 61,951 61,931 816 727 Papua 77,926 71,802 905 690 Rata-rata 104,790 102,678 935 826 Sumber: Profil Kesehatan Indonesia

PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) I www.ptsmi.co.id

SMI Insight 2015

SMI Insight 2015

SMI Insight 2016

PT SMI Insight 2016 – Q4

Pentingnya Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Dalam satu dekade terakhir, angka kematian per 1.000 penduduk

di Indonesia relatif stabil pada angka 6,3 secara rata-rata. Situasi

ini diperburuk dengan kondisi bahwa Indonesia telah mengalami

penurunan tingkat kelahiran per 1.000 penduduk dari 20,71 di

tahun 2005 menjadi 17,04 pada tahun 2014. Mengacu pada tabel

di bawah, terlihat bahwa semakin kecil jarak antar kematian dan

kelahiran, semakin besar penurunan pertumbuhan penduduk.

Stroke telah terbukti menjadi penyebab utama kematian yang

berhubungan dengan penyakit, menewaskan lebih dari 328.000

orang pada tahun 2012. Dengan masalah kesehatan lainnya,

penyakit menjadi penyebab 60% kematian di Indonesia. Oleh

karena itu, sistem pendukung kesehatan yang mendalam sangat

dibutuhkan di Indonesia.

Kurangnya rumah sakit, sumber daya manusia yang berkualitas,

dan pengeluaran publik pada sektor kesehatan menggambarkan

beberapa akar masalah pada sistem kesehatan di Indonesia.

Penyebab Non-Penyakit

39%

Stroke 21%

Penyakit Jantung Iskemik

9%

Diabetes Mellitus 7%

Infeksi Pernafasan Rendah

5%

Tuberkulosis 4%

Penyakit Lainnya 15%

Penyebab Utama Kematian

1.5% 1.4% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0%

20.71 20.34 19.65 19.24 18.84 18.45 18.1 17.76 17.38 17.04

6.25 6.25 6.25 6.24 6.25 6.25 6.26 6.28 6.31 6.34

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pertumbuhan Penduduk Kelahiran/1.000 pend. Kematian/1.000 pend.

Pertumbuhan Penduduk

Sumber: CIA World Factbook 2014

Sumber: WHO Statistical Profile 2012

1

Gambaran Umum Pelayanan Kesehatan Indonesia

Untuk saat ini, secara rata-rata, rasio tempat tidur di rumah sakit per 1.000 penduduk di Indonesia sebesar 1,21.

Sebuah rumah sakit publik yang ramai dengan waktu tunggu yang tidak rasional akan memberikan kualitas layanan

yang tidak sempurna untuk pasien yang memerlukan.


SMI Insight 2015

SMI Insight 2015

67 67 62

599

740 833

2013 2014 2015

BUMN Swasta

RS Umum 78%

RS Khusus 22%

SMI Insight 2016 2

Fasilitas Pelayanan Kesehatan di tahun 2015

9.754 Puskesmas

100% Publik

3.396 Rawat Inap & 6.358 Rawat Jalan

1,15 Puskesmas per 30.000 penduduk

2.488 Rumah Sakit

1.593 Publik & 895 Swasta

1.949 Umum & 539 Khusus

1,21 Rumah Sakit per 1.000 penduduk

Infrastruktur

Pemerintah Indonesia mendefinisikan fasilitas kesehatan

menjadi dua kategori utama; Rumah Sakit dan Puskesmas

(Pusat Kesehatan Masyarakat). Berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 75/2014, Puskesmas adalah unit pelaksana

teknis kabupaten / kota yang bertanggung jawab memberikan

pelayanan kesehatan di setiap wilayah kerja.

Per Desember 2015, hanya terdapat 9.754 unit Puskesmas di

Indonesia dengan rata-rata kenaikan 2,0% per tahun. Kondisi ini

tidak cukup, mengingat bahwa di daerah dengan populasi

penduduk yang tinggi seperti Pulau Jawa, satu Puskesmas

dialokasikan untuk minimal 16.000 orang. Silakan merujuk pada

halaman 13 untuk data lebih lanjut tentang Puskesmas.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/2010 menetapkan kategorisasi rumah sakit (“RS”) di Indonesia. Rumah

sakit publik dikelola oleh Kementerian Kesehatan (“Kemenkes”), Pemerintah Daerah, TNI / Polri, atau kementerian

lain dan organisasi non-profit. Sementara itu, rumah sakit swasta dapat dikelola baik oleh perusahaan milik negara

(BUMN) atau organisasi swasta.

Kondisi Saat Ini

676 687 713

159 169 167

727 743 713

2013 2014 2015

Kemenkes TNI/Polri Lainnya

Jumlah RS Publik Jumlah RS Swasta RS berdasarkan Jenis

Tahun 2013 2014 2015

Jumlah RS 2,228 2,406 2,488

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015, Kementerian Kesehatan

1,562 1,599 1,593

666 807

895

CAGR 1.0%

Pada tahun 2015, terdapat 1.593 rumah sakit publik dan

895 rumah sakit swasta di Indonesia. Berdasarkan

jenisnya, terdapat 1.949 rumah sakit umum (dengan

CAGR sebesar 9,2%) dan 539 rumah sakit khusus

(dengan CAGR sebesar 11,5%). Sebagian besar rumah

sakit khusus bergerak di bidang pelayanan kesehatan

ibu & anak. Secara keseluruhan, jumlah tempat tidur

rumah sakit khusus mengalami peningkatan dengan

jumlah 35.130 tempat tidur (“TT”) pada tahun 2015.

Pemerintah mendominasi kepemilikan baik rumah sakit

umum dan khusus sampai dengan tahun 2015, di mana

sektor swasta kemudian memiliki 53,2% dari rumah sakit

khusus. Dengan CAGR sebesar 15,9%, peningkatan

yang signifikan pada rumah sakit swasta

menggarisbawahi pentingnya peran sektor swasta dalam

industri kesehatan. Silakan merujuk pada halaman 14

untuk data lebih lanjut tentang rumah sakit.

RS Khusus berdasarkan Jenis


52 53 51 51 45 65 94 99 113 106

114 169 159

233 178

118

159 194 154

210

20,830

27,664

33,110

33,133

35,130

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

-

200

400

600

800

1,000

2011 2012 2013 2014 2015

Kejiwaan Kebidanan Ibu & Anak

Lainnya Jumlah Tempat Tidur



SMI Insight 2015

SMI Insight 2015

82%

18%

63%

37%

69%

31%

Publik Swasta

80%

20%

SMI Insight 2016 3

1,949

1,855

1,725

1,608

1,372

539

551

503

475

349

2015

2014

2013

2012

2011

Umum Khusus

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2011 - 2015, Kementerian Kesehatan

RS Umum dan Khusus Umum Khusus

71%

29%

74%

26%

77%

23%

47% 53%

Publik Swasta

57%

43%

52% 48%

Wilayah

Penduduk yang dilayani per

RS TT

2014 2015 2014 2015

Sumatera 96,006 91,663 889 784

Jawa and Bali 112,432 110,672 970 860

Nusa Tenggara 143,723 138,273 1,374 1,239

Kalimantan 98,972 100,281 872 771

Sulawesi 88,726 89,589 765 682

Maluku 61,951 61,931 816 727

Papua 77,926 71,802 905 690

Rata-rata 104,790 102,678 935 826

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2014 & 2015, Kementerian Kesehatan

Penduduk yang dilayani per RS dan TT Sebagian besar rumah sakit terpusat dan terletak di

pulau Jawa dan Sumatera. Ada 1.294 rumah sakit di

pulau Jawa (57,3% publik & 42,7% swasta) dan 603

rumah sakit di pulau Sumatera (63,8% publik & 36,2%

swasta) pada tahun 2015. Namun, sejumlah provinsi di

daerah-daerah seperti Lampung, Jawa Barat, dan

Banten masih memiliki rasio tempat tidur rumah sakit per

1.000 penduduk di bawah 1 (lihat halaman 15).

Tabel di sebelah kiri menunjukkan jumlah penduduk

yang dilayani untuk setiap rumah sakit dan tempat tidur

di masing-masing wilayah. Papua telah meningkatkan

fasilitas kesehatannya melalui penurunan sebanyak

7,9% pada penduduk yang dilayani per rumah sakit dan

23,8% pada penduduk yang dilayani per tempat tidur.

(CAGR 9.2%) (CAGR 11.5%)

Sebaliknya, Nusa Tenggara memiliki jumlah rumah sakit dan rasio tempat tidur per penduduk terendah. Pada tahun

2015, satu rumah sakit dialokasikan untuk melayani 138.273 orang dengan masing-masing tempat tidur rumah sakit

dialokasikan untuk digunakan oleh 1.239 orang. Meskipun mengalami peningkatan tahunan, Nusa Tenggara masih

memerlukan penambahan fasilitas layanan kesehatan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang signifikan

di daerah pedesaan memang penting.


SMI Insight 2015

SMI Insight 2015

SMI Insight 2016 4

Sumatera 55.27 juta penduduk

603 RS BOR = 59.89%

Kalimantan 15.34 juta penduduk

153 RS BOR = 64.18% Sulawesi

18.72 juta penduduk

205 RS BOR = 57.57%

Maluku 2.85 juta penduduk

46 RS BOR = 44.33%

Papua 4.02 juta penduduk

56 RS BOR = 59.68% Jawa & Bali

149.30 juta penduduk

1,349 RS BOR = 76.09%

Nusa Tenggara 9.96 juta penduduk

72 RS BOR = 59.95%

Jakarta 10.18 juta penduduk

179 RS BOR = 76.09%

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015, Kementerian Kesehatan, RS Data

Online 2015

Provinsi Proyeksi BOR Klasifikasi

Aceh 68.88 Ideal

Sumatera Utara 76.64 Ideal

Sumatera Barat 58.27 Rendah

Riau 62.34 Ideal

Jambi 60.14 Ideal

Sumatera Selatan 93.82 Tinggi

Bengkulu 71.20 Ideal

Lampung 57.66 Rendah

Pulau Bangka Belitung 49.87 Rendah

Pulau Riau n/a n/a

DKI Jakarta 76.09 Ideal

Jawa Barat 66.11 Ideal

Jawa Tengah 137.70 Tinggi

DI Jogjakarta 60.32 Ideal

Jawa Timur 64.13 Ideal

Banten 58.48 Rendah

Bali 69.82 Ideal

NTB 60.18 Ideal

NTT 59.71 Rendah

Kalimantan Barat 64.70 Ideal

Kalimantan Tengah 58.92 Rendah

Kalimantan Selatan 68.78 Ideal

Kalimantan Timur 67.27 Ideal

Kalimantan Utara 61.25 Ideal

Sulawesi Utara 62.31 Ideal

Sulawesi Tengah 57.91 Rendah

Sulawesi Selatan 67.86 Ideal

Sulawesi Tenggara 56.02 Rendah

Gorontalo 50.36 Rendah

Sulawesi Barat 50.95 Rendah

Maluku 42.79 Rendah

Maluku Utara 45.87 Rendah

Papua Barat 52.15 Rendah

Papua 67.21 Ideal

Total 76.79 Ideal

Rasio Bed Occupancy ("BOR") adalah persentase

penggunaan tempat tidur rumah sakit pada periode waktu

tertentu dan dianggap sebagai salah satu indikator yang paling

penting dari pelayanan rumah sakit oleh Kemenkes. Rasio ini

berguna untuk menentukan tingkat pemanfaatan, kualitas, dan

efisiensi pelayanan rumah sakit. Untuk saat ini, Kemenkes

mengharapkan rumah sakit untuk memiliki BOR antara 60% -

85%. Sementara itu, 80% adalah presentase BOR yang

direkomendasikan oleh World Health Organization ("WHO").

Proyeksi BOR Indonesia, per provinsi

59.89%

76.09%

64.18% 59.95%

57.57%

44.33%

59.68%

76.79%

Sumatera Jawa & Bali Kalimantan NusaTenggara

Sulawesi Maluku Papua

Proyeksi BOR Indonesia, per wilayah

Dari rumah sakit yang melaporkan BOR kepada Kemenkes,

secara keseluruhan diproyeksikan BOR untuk Indonesia

adalah 76,79% atau dalam kisaran yang ideal. Sumatera

Selatan dan Jawa Tengah memiliki BOR yang sangat tinggi

atau di atas batas yang disarankan oleh Kemenkes dan WHO.

Sebuah BOR tinggi menggambarkan fasilitas yang penuh

sesak di mana keamanan dan efisiensi sangat diragukan.

Lebih penting lagi, sebuah rumah sakit yang ramai membuat

sulit untuk secara eksklusif merawat pasien dengan kebutuhan

perawatan yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan risiko

infeksi silang kepada pasien lain.

Indonesia memiliki BOR lebih rendah secara keseluruhan jika

dibandingkan dengan negara-negara tetangga dengan BOR

relatif lebih tinggi seperti Singapura (sekitar 90%) dan Vietnam

(sekitar 170%) karena adanya daya tarik pariwisata medis dari

rumah sakit swasta dengan layanan yang komprehensif bagi

pasien asing di negara-negara tersebut.

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015, Kementerian Kesehatan, RS Data Online 2015

Rata-rata


SMI Insight 2015

SMI Insight 2015

SMI Insight 2016 5

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Nomor

36/2014, tenaga kesehatan adalah tenaga medis, tenaga

psikologi klinis, perawat, staf kebidanan, personil farmasi,

tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan

lingkungan, tenaga gizi, tenaga terapi fisik, teknisi medis,

insinyur biomedis , tenaga kesehatan tradisional, dan

tenaga kesehatan lainnya.

Pada tahun 2015, terdapat 493.856 pekerja rumah sakit,

di mana 322.607 dari mereka adalah tenaga medis dan

171.249 dari mereka adalah staf pendukung. Provinsi

dengan jumlah tenaga medis tertinggi adalah Jawa

Tengah (44.885 personel), Jawa Timur (39.742 personel),

dan Jawa Barat (39.008 personel). Sebaliknya, provinsi

dengan jumlah tenaga medis terendah adalah Kalimantan

Utara (1.163 personel).

Tenaga Medis di RS

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2011 - 2015, Kementerian Kesehatan

12,263 16,673 21,283 23,012 23,130 15,276 26,629 36,081 46,863 47,605 15,399

20,109 31,254 22,598 30,561 99,954

110,782

164,309 122,689

147,264 42,741

46,583

66,780

61,449

74,047

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2011 2012 2013 2014 2015

Dokter Umum Dokter Spesialis Bidan Perawat Lainnya

Jaminan Sosial Kesehatan

Pada 1 Januari 2014, Indonesia mengambil langkah besar untuk mereformasi sistem kesehatan dengan

menciptakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("BPJS") yang diharapkan akan sepenuhnya

berfungsi untuk melayani semua warga negara Indonesia di tahun 2019. Secara otomatis, sistem ini akan

menciptakan lebih banyak permintaan pada fasilitas dan tenaga kesehatan karena BPJS diharapkan akan

mencakup 100% dari warga negara Indonesia.

69%

Terasuransi

31%

Tidak Terasuransi

100%

Terasuransi

2013 2019 Target

2013 2019

Pendaftaran (perkiraan)

Asuransi Target Penerapan Penuh

BPJS

36% Jamkesmas Miskin dan hampir miskin

BPJS Kesehatan

16% Jamkesda Miskin dan hampir miskin

6% Askes PNS

3% Jamsostek Karyawan Swasta BPJS Ketenagakerjaan 0.6% ASABRI TNI dan Polri

8% Asuransi Swasta Sektor Swasta Sektor Swasta

Target BPJS

Sumber: EY Indonesia Healthcare Industry Publication 2015

BPJS: Rencana Evolusi

Sistem ini bertujuan untuk menyatukan asuransi umum

yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah

dengan memberikan dua kategori: BPJS Kesehatan

(menargetkan semua anggota masyarakat) dan BPJS

Tenaga Kerja (menargetkan tenaga kerja dalam

kaitannya dengan risiko ekonomi dan kerja / cedera).

Semua rumah sakit publik diwajibkan untuk mendaftar

di bawah BPJS sementara tidak wajib bagi rumah sakit

swasta. Namun demikian, pada Februari 2015, Jakarta

Globe menunjukkan bahwa 44% dari rumah sakit

swasta telah terdaftar di bawah sistem kesehatan

BPJS. Sampai dengan Desember 2015, lebih dari 156

juta masyarakat Indonesia terdaftar sebagai peserta

BPJS, atau naik 17,51% dari tahun 2014.


SMI Insight 2015

SMI Insight 2015

Swasta 53%

Publik 47%

BUMN 2%

Swasta 98%


RS Khusus pada tahun 2015

SMI Insight 2016 6

Pembiayaan Sektor Kesehatan

APBN 2016 telah diarahkan untuk mempercepat

pembangunan infrastruktur. Pemerintah Indonesia

memfokuskan kembali strategi pembangunan dengan

merealokasi subsidi bahan bakar fosil untuk belanja yang

lebih produktif seperti belanja infrastruktur. Alokasi anggaran

negara pada sektor kesehatan pada tahun 2016 mencapai

5% (di atas Rp 100 Triliun), tertinggi dalam satu dekade

terakhir (merujuk pada grafik di sebelah kiri). Namun

demikian, anggaran ini sebagian besar masih dialokasikan

untuk obat-obatan dan mengabaikan pembangunan

infrastruktur kesehatan secara umum. Sementara itu, alokasi

anggaran negara yang dikelola oleh Kemenkes pada tahun

2015 sebesar IDR54.3 triliun dengan realisasi IDR48.9 triliun

(89,9%). Sebagai persentase, realisasi telah menurun dari

94,5% pada tahun sebelumnya.

28.8 31.4 36.4 35.8 36.1 37.7 37.9 39.6 39.4 37.8

2.8 2.9 3.1 2.8 2.8 2.7 2.7 2.9 2.9 2.8

0.00.51.01.52.02.53.03.54.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pengeluaran Kesehatan Publik (% dari total pengeluaran kesehatan) Total Pengeluaran Kesehatan (% dari PDB)

Sumber: Worldbank 2014

Pengeluaran Kesehatan Indonesia sebagai % dari PDB

Pengeluaran Publik

Proporsi belanja di sektor kesehatan terhadap produk

domestik bruto ("PDB") umumnya memiliki kecenderungan

meningkat selama dua dekade terakhir. Namun demikian,

proporsi pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi

2,8% dari 2,9% dalam dua tahun sebelumnya. Dari jumlah

itu, proporsi sektor swasta mendominasi pengeluaran.

Hanya 37,8% dari total pengeluaran di sektor kesehatan

dikeluarkan oleh sektor publik. Ini jelas menggambarkan

adanya signifikansi sektor swasta dalam industri kesehatan.

Hal ini juga telah dibuktikan dengan peningkatan jumlah

rumah sakit milik swasta selama bertahun-tahun, dengan

CAGR sebesar 15,9% selama 3 tahun terakhir sementara

rumah sakit publik hanya memiliki CAGR 1,0%.

Meskipun secara kuantitas, rumah sakit publik tetap menjadi

mayoritas di industri rumah sakit, rumah sakit swasta menawarkan

perawatan pasien yang lebih spesifik. Rumah sakit swasta pada

dasarnya telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya

kebutuhan fasilitas kesehatan khusus seperti yang ditunjukkan oleh

dominasi pada jumlah rumah sakit khusus. Berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 56/2014, rumah sakit swasta diwajibkan

untuk mengalokasikan setidaknya 20% dari tempat tidur mereka

untuk pasien umum. Seperti yang ditunjukkan oleh grafik di atas,

proporsi partisipasi swasta dalam total pengeluaran kesehatan

lebih tinggi dari publik. Dengan demikian, perluasan rumah sakit

swasta akhirnya akan bermanfaat bagi Indonesia.

Peran Sektor Swasta

30.9 33.3 38.6

50.4 54.3

27.0 30.7 35.4

47.6 48.9

87.2% 92.1% 91.7% 94.5%

89.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2011 2012 2013 2014 2015

Budget Realisasi % Realisasi

Alokasi dan Realisasi Anggaran Kemenkes


39.4 41.5 48.2 61.2

74.3

104.8 3.0 2.7 2.8

3.3 3.7

5.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

-

50.0

100.0

150.0

200.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pengeluaran Publik % APBN

Alokasi APBN pada Sektor Kesehatan

Sumber: Indonesia State Budget 2016


SMI Insight 2015

SMI Insight 2015

1,203 1,475 1,742 1,949 2,141 1,828

30.0% 32.0% 34.0% 34.0% 35.0% 37.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 9m16

Pendapatan Marjin EBITDA

127,715

92,000

17,280

Siloam Mitra Omni

Pendaftaran Rawat Inap: 9m16

Sumber: Website RS

Sumber: EY Publication 2015, Website RS

SMI Insight 2016 7

Korporasi Nama RS Pendirian IPO Kepimilkan

Publik Jumlah

RS Rencana

Pembangunan

Siloam International Hospitals Siloam 1996 2013 23.18 % 23 43

Mitra Keluarga Karyasehat Mitra Keluarga 1989 2014 18.00% 12 18

Sarana Meditama Metropolitan Omni 1972 2013 15.47% 3 2

Sejahtera Anugrahjaya Mayapada 1991 2011 4.45% 2 50

Ciputra Raya Sejahtera Ciputra 2011 - - 3 7

Operator RS Terbesar di Indonesia

Pelaku Utama dari Sektor Swasta

Pelaku utama dalam industri rumah sakit dari sektor

swasta termasuk Siloam, Mitra Keluarga, Omni,

Mayapada, dan Ciputra. Semuanya telah tercatat di

Bursa Efek Indonesia, kecuali Ciputra, yang relatif masih

baru dalam industri.

Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, Siloam

memiliki 23,18% kepemilikan publik sejak IPO pada

2013, atau yang tertinggi di antara pesaingnya.

Pendapatan Siloam secara signifikan lebih tinggi

daripada yang lainnya karena jumlah rumah sakit yang

dimiliki juga lebih banyak. Hingga September 2016,

Siloam telah menampung lebih dari 120.000 pasien

rawat inap dengan BOR 65%, atau relatif ideal. Sebagai

pesaing utama, dengan rumah sakit yang lebih sedikit,

Mitra Keluarga memiliki margin EBITDA yang lebih

tinggi. Untuk saat ini, Mitra Keluarga telah menampung

92.000 pasien pada tahun 2016, dengan lebih dari 2.000

tempat tidur dan BOR 66%.

Pada tahun 2008, Rumah Sakit Mayapada mendirikan

rumah sakit pertamanya di daerah perumahan eksklusif

Tangerang. Sebelumnya, rumah sakit ini dikenal sebagai

Rumah Sakit Honoris, yang sudah beroperasi sejak

tahun 1991. Dengan biaya perolehan sebesar Rp100

miliar , menjadi rumah sakit pertama di bawah naungan

Mayapada Group dengan Sejahtera Anugrahjaya, anak

perusahaan dari Grup, sebagai operator.

1,259 1,788

2,504 3,341

4,144 3,824

12.3% 12.4% 11.9%

13.9% 13.9% 13.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 9m16


Kinerja Keuangan Siloam

Sumber: Website Siloam

242 270 337 414 515 475

26.3% 28.3% 29.7% 30.1% 30.3% 30.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 9m16


Kinerja Keuangan Omni

Sumber: Website Omni

Kinerja Keuangan Mitra

Sumber: Website Mitra

IDR miliar

IDR miliar

IDR miliar

65%

66%

64%

Siloam Mitra Omni

BOR: 9m16

Sumber: Website RS


SMI Insight 2015

SMI Insight 2015

SMI Insight 2016 8

Penduduk (juta)

Jumlah Pengeluaran Kesehatan

(% dari PDB)

Pengeluaran Kesehatan Publik

(% dari Jumlah Pengeluaran Kesehatan)

0.4

5.5

6.7

15.3

29.9

53.4

67.7

90.7

99.1

254.5

Brunei

Singapore

Lao PDR

Cambodia

Malaysia

Myanmar

Thailand

Vietnam

Philippines

Indonesia

1.87

2.28

2.65

2.85

4.17

4.71

4.92

5.68

6.53

7.07

Lao PDR

Myanmar

Brunei

Indonesia

Malaysia

Philippines

Singapore

Cambodia

Thailand

Vietnam

22.04

34.28

37.78

41.74

45.91

50.53

54.06

55.18

86.00

93.86

Cambodia

Philippines

Indonesia

Singapore

Myanmar

Lao PDR

Vietnam

Malaysia

Thailand

Brunei

Posisi Indonesia diantara negara

ASEAN dalam hal pelayanan

kesehatan jelas tidak memuaskan.

Mengacu pada grafik di bawah ini,

sebagai negara berpenduduk terbesar

di ASEAN, total pengeluaran

kesehatan sebagai persentase dari

PDB Indonesia di bawah 3% atau

salah satu yang terendah di ASEAN.

Proporsi belanja publik bahkan tidak

mencapai 40% dari jumlah tersebut.

Situasi ini telah menempatkan

Indonesia menjadi negara dengan

rasio tempat tidur rumah sakit per

10.000 penduduk terendah. Kondisi ini

kontras dengan Brunei Darussalam

Negara Dokter Perawat Dokter Gigi Apoteker

Brunei Darussalam 14.4 80.5 4.2 4.0

Indonesia 2.0 13.8 1.0 1.0

Cambodia 1.7 7.9 0.2 0.4

Lao PDR 1.8 8.8 0.4 1.2

Myanmar 6.1 10.0 0.7 n/a

Malaysia 12.0 32.8 3.6 4.3

Philippines n/a n/a n/a 8.9

Singapore 19.5 57.6 4.1 4.1

Thailand 3.9 20.8 2.6 1.3

Vietnam 11.9 12.4 n/a 3.1

Rata-rata 8.1 27.2 2.1 3.1

per 10,000 penduduk Personil Medis di ASEAN

Sumber: WHO Data 2007 - 2013

Sumber: Worldbank 2013 & 2014

Pelayanan Kesehatan di ASEAN

3.80

7.90

8.20

8.60

10.10

15.20

32.80

60.00

63.90

70.20

Indonesia

Cambodia

Lao PDR

Myanmar

Vietnam

Thailand

Malaysia

Philippines

Singapore

Brunei

Tempat Tidur RS (per 10,000 penduduk)

sebagai negara dengan penduduk terendah di ASEAN tapi terbukti menghabiskan investasi publik yang cukup besar

pada sektor kesehatan. Selain ketersediaan fasilitas yang tidak kompetitif, hambatan lain pada sistem kesehatan di

Indonesia adalah kurangnya dokter & personil medis berkualitas. Jumlah dokter yang tersedia per 10.000 orang

hanya 2, yang secara signifikan lebih rendah dari rata-rata di ASEAN. Indonesia juga mengalami kurangnya spesialis

dan kualitas. Kondisi ini diperparah dengan pembatasan ketat pada perizinan tenaga medis asing untuk bekerja di

Indonesia, yang tercakup dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 67/2013.

Daya Saing Indonesia


SMI Insight 2015

SMI Insight 2015

SMI Insight 2016 9

Peluang

Kondisi Pasar

Dengan kenaikan kelas menengah dalam satu dekade terakhir, Indonesia memiliki daya beli yang lebih tinggi.

Dilaporkan bahwa PDB kuartalan untuk Q3 2016 adalah 5,02%, atau jauh lebih tinggi daripada Q3 2015 dan Q3

2014. Seiring dengan meningkatnya kekayaan Indonesia, permintaan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang

lebih baik meningkat, terutama melampaui dasar pelayanan kesehatan yang disediakan oleh sistem BPJS. Fasilitas

yang diberikan oleh BPJS diutamakan akan diberikan oleh rumah sakit public dan beberapa rumah sakit swasta.

Meskipun, seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak rumah sakit swasta yang telah berpartisipasi dalam

program BPJS, mereka menempatkan keterbatasan dengan membatasi pengobatan untuk pelanggan BPJS karena

payout yang rendah dari tarif yang diberikan oleh sistem BPJS. Kondisi ini pada akhirnya akan menciptakan

peluang besar untuk investor swasta mencari prospek di industri.

Penting untuk mencatat bahwa peluang juga terletak di luar ibukota Jakarta. Di wilayah Sumatera, produk domestik

bruto regional ( "PDBR") sebanding dengan PDB Vietnam. Provinsi seperti Kalimantan Timur dan Riau memiliki

PDBR yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Dengan demikian, daya beli tinggi

Indonesia tidak terpusat di Jakarta. Meskipun demikian, kesenjangan perawatan medis, peralatan, fasilitas, dan

obat-obatan antara Jakarta dan provinsi lain masih jelas teridentifikasi.

Indonesia Luar Negeri

Publik Swasta Malaysia Singapur

Pasien (2010)

93,800,000 23,000,000 300,000 226,000

Biaya Medis Tahunan (2011, USD juta)

80,000 152,000 500,000 8,000

Biaya Medis per kapita (2010, USD)

84 660 200 3,500

Sumber: Roland Berger, 2015

Wisatawan Medis dari Indonesia

Keberadaan Wisata Medis

Fasilitas terbatas di Indonesia yang

menawarkan layanan kesehatan standar tinggi

mendesak kelas menengah ke atas untuk

mencari penyedia alternatif di negara-negara

tetangga. Kondisi saat ini di Indonesia sangat

tidak menarik karena tidak hanya kurangnya

teknologi, tapi juga kurangnya dokter spesialis

asing karena pembatasan ketat pada perizinan

tenaga medis asing.

Singapura, Malaysia, dan Thailand adalah beberapa

destinasi pariwisata medis untuk sekitar 600.000 orang

Indonesia setiap tahunnya. Meskipun biayanya lebih

tinggi, banyak orang Indonesia masih lebih memilih

untuk dilayani dan dirawat di Singapura. Hal ini dipicu

oleh kurangnya kepercayaan dalam pelayanan

kesehatan Indonesia dan keinginan untuk kualitas dari

pelayanan medis yang lebih baik, termasuk teknologi

medis. Ini juga merupakan insentif bagi dokter asing

untuk bekerja di industri kesehatan di Singapura.

Sebagai contoh, ada hampir 50% dari dokter asing di

Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura.

Daya Tarik Investasi Langsung

Investor asing secara alami mempertimbangkan

peraturan dan pembatasan suatu negara ketika

mereka ingin melakukan investasi. Meskipun

dengan upaya sebelumnya oleh Pemerintah, secara keseluruhan, investasi asing langsung yang masuk ke

Indonesia masih menyusut selama tiga tahun terakhir.

Mengingat situasi tersebut, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan investasi asing dan mengimplementasikan

Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 44/2016 yang menunjukkan Daftar

Negatif Investasi terbaru. Berdasarkan peraturan ini, walaupun perusahaan asing tidak diizinkan untuk

mengoperasikan rumah sakit umum di Indonesia, mereka diizinkan untuk mengoperasikan rumah sakit khusus

(selain bersalin) sampai dengan 67% kepemilikan bagi orang asing dan hingga 70% kepemilikan untuk perusahaan

ASEAN.

Investasi Langsung Asing: ASEAN

Sumber: The ASEAN Secretariat 2016

Negara 2013 2014 2015

Brunei Darussalam 725 568 171

Cambodia 1,275 1,727 1,701

Indonesia 18,444 21,810 16,917

Lao PDR 427 913 1,079

Malaysia 12,297 10,875 11,290

Myanmar 2,621 946 2,824

Philippines 3,860 5,815 5,724

Singapore 60,380 74,420 61,285

Thailand 15,936 3,720 8,027

Viet Nam 8,900 9,200 11,800

ASEAN 124,865 129,995 120,819

USD juta


SMI Insight 2015

SMI Insight 2015

SMI Insight 2016 10

Tipe Bisnis Investasi diperbolehkan

untuk

Year Lokasi

2014 2016

Bisnis / layanan manajemen rumah sakit

Asing Max. 67% Max. 100%

Bebas

Pelayanan medis umum / rumah sakit atau klinik publik

Asing x x x

RS Khusus (selain Kebidanan)

Asing Max. 67% Max. 67% Bebas

ASEAN Max. 70% Max. 70% Indonesia Timur (selain Makssar dan Manado)

RS Khusus Kebidanan Asing x x x

Klinik Spesialis Asing Max. 67% Max. 67% Bebas

ASEAN Max. 70% Max. 70% Indonesia Timur (selain Makssar dan Manado)

Klinik laboratorium dan klinik check up (penunjang kesehatan)

Asing Max. 67% Max. 100%

Bebas

Pembatasan Investasi di Sektor Kesehatan: Negative Investment List (2014 dan 2016)

Sumber: Peraturan Presiden No. 44/2016

Skema Pembiayaan Alternatif

Dengan tingginya biaya pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada

anggaran negara. Dengan keterbatasan anggaran negara, pemerintah perlu mencari skema pembiayaan alternatif

seperti melalui kemitraan publik-swasta ("PPP"). Baru-baru ini, Pemerintah berencana untuk membuat proyek PPP

pertama di industri kesehatan: kemitraan antar Pemerintah Kota Sidoarjo (Jawa Timur) dengan Japan International

Cooperation Agency (JICA) untuk memperluas rumah sakit umum dan skema availability payment yang diberikan

untuk memperluas rumah sakit kota dr. Pirngadi Medan (Sumatera Utara).

Dalam dekade terakhir, banyak negara telah mulai menggunakan skema PPP untuk mengembangkan infrastruktur

dan infrastruktur sosial seperti kesehatan. Dalam hal ini, Inggris secara historis telah menjadi pasar terbesar untuk

PPP sejak dimulai pada awal 1990-an. Model yang paling umum dari PPP di Inggris adalah Private Finance Initiative

("PFI"), digunakan untuk mengembangkan pelayanan publik dan mencapai pemanfaatan terbaik dari belanja publik

Inggris. Bentuk PFI umumnya merupakan kontrak jangka panjang (20-35 tahun) di mana sektor swasta membangun

fasilitas / aset proyek dan menghimpun dana yang diperlukan (pembiayaan proyek). Menurut HM Treasury, sampai

dengan 2015, total 722 proyek PFI saat ini telah direalisasikan untuk pembangunan sosial dan ekonomi di Inggris,

sementara 679 proyek sudah operasional. Dari segi nilai proyek, sektor dengan proporsi terbesar adalah kesehatan

sementara dalam hal jumlah proyek adalah pendidikan.

Pendanaan Swasta NHS Trust

Desain, membangun, dan mengoperasikan bangunan rumah sakit, termasuk layanan non-klinis (pembersihan, katering, dll)

Layanan inti (Layanan klinis, medis, dan keperawatan)

National Health Service ("NHS"), didirikan pada tahun 1948, adalah sistem kesehatan nasional yang didanai

Pemerintah Inggris. Melalui badan-badan lokal yang disebut NHS Trust sebagai manajer rumah sakit, Pemerintah

menggunakan PFI untuk membangun rumah sakit NHS sejak tahun 1990-an. Dengan pembagian peran yang

ditampilkan pada tabel di atas, NHS Trust akan membayar biaya tahunan untuk periode kontrak yang terdiri dari dua

komponen: biaya ketersediaan (terkait dengan pengelolaan bangunan dan peralatan) dan biaya pelayanan (terkait

dengan manajemen fasilitas dan jasa non-klinis). Model ini telah mendukung Pemerintah dan pelaku swasta di

Inggris, dan pencapaian rumah sakit yang telah dibangun tidak mungkin dapat diraih menggunakan skema

pembiayaan yang lain.

Model PFI pada Sektor Kesehatan di Inggris

Sumber: UNECE - ‘PPPs in Health Manila 2012


SMI Insight 2015

SMI Insight 2015

SMI Insight 2016 11

Studi Kasus:

Renovasi RS St Bartholomew’s dan Royal London

Dengan konstruksi senilai lebih dari £ 1 miliar yang ditandatangani pada

tahun 2006, renovasi dua rumah sakit di bawah NHS Trust terbesar di

Inggris, Barts Health, dianggap sebagai salah satu proyek PPP terbesar

di Eropa. Proyek pembangunan dari Rumah Sakit St Bartholomew yang

menawarkan layanan spesialis untuk pengobatan kanker dengan

bangunan bersejarah berumur 900 tahun dan Rumah Sakit Royal

London yang menyediakan perempuan dan anak-anak pusat di London

Timur terdiri dari modernisasi dengan pembangunan gedung baru,

renovasi bangunan yang ada, dan peralatan baru.

Nama Proyek Renovasi RS St Bartholomew dan Royal London

Lokasi London Timur

Skema Private Finance Initiative (“PFI”)

Sektor Publik Barts Health

Sektor Swasta

Pemegang Saham

Capital Hospitals Ltd (konsorsium)

• Skanska UK plc • Innisfree Ltd • Bank of Scotland Corporate • John Laing • Siemens Medical Solutions (SMS)

Durasi Kontrak 42 tahun

Nilai Modal £1.100 juta

Status • Penandatanganan: 2006 • Serah terima pertama: 2010 (St Bartholomew ) dan 2012

(Royal London ) • Masa akhir konstruksi: 2016

Sektor Publik Sektor Swasta

• Tehnis: Davis Langdon, YFS Consultancy , dan WSP UK • Hukum: Allen & Overy • Keuangan: PwC • Arsitek: Llewelyn Davies Yeang, Hubbert Halls & Barnes, dan

Anshen + Allen

• Tehnis: Troup Bywaters + Anders and Faithful + Gould • Hukum: Clifford Chance and Freshfields Bruckhaus Deringer • Keuangan: Investec and Morgan Stanley • Arsitek: HOK • Konstruksi: Skanska UK plc • Penyedia Hutang: BNP Paribas , HSBC, Deutsche Bank,

European Investment Bank, Ambac Assurance UK Ltd, dan Financial Security Assurance (UK) Ltd

• Manajer Fasilitas: Carillion Aqumen (Mowlem) dan Carillion Private Finance

• Lainnya: Synergy Healthcare plc

Ringkasan Proyek

Sumber: Skanska, Barts Health, dan Partnerships Bulletin

Konsultan Proyek

Sumber: Skanska, Barts Health, dan Partnerships Bulletin

St Bartholomew’s

St Bartholomew’s Baru

Royal London

Royal London Baru


SMI Insight 2015

SMI Insight 2015

SMI Insight 2016 12

Turki adalah contoh lain dari negara dengan terobosan struktur pembiayaan sistem kesehatan. Pada tahun 2010,

Turki meluncurkan program PPP untuk kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dengan melayani

hampir 90% dari populasi. Program itu sendiri terdiri dari 50 proyek dengan nilai investasi diperkirakan dari EUR20

miliar. Salah satu proyek dalam program ini adalah Kompleks Rumah Sakit Adana dengan 1.550 kapasitas tempat

tidur untuk melayani provinsi Adana, Hatay dan Osmaniye.

Studi Kasus :

Kompleks RS Adana

Dengan total luas 318.504 m2, kompleks RS akan terdiri dari 1.300

tempat tidur Rumah Sakit Utama, 150-tidur Rumah Sakit Terapi Fisik

dan Rehabilitasi dan 100 tempat tidur Rumah Sakit Pidana

Keamanan Tinggi. Melalui kontrak PPP 28 tahun, sektor swasta, ADN

PPP Saglik Yatırım A.Ş., bertanggung jawab untuk rincian desain,

konstruksi, melengkapi, pembiayaan dan pemeliharaan, sedangkan

Kemenkes akan bertanggung jawab atas penyediaan jasa medis.

Nama Proyek Adana Integrated Health Campus Project

Lokasi Yüreğir District in Adana Province, South Turkey

Skema Public Private Partnership (“PPP”)

Sektor Publik Kementerian Kesehatan

Sektor Swasta ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş.

Durasi Kontrak 28 tahun

Nilai Modal EUR 460 juta

Ringkasan Proyek

Disclaimer

All information presented were taken from multiple Sumbers and considered as true by the time

they were written to the knowledge of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). PT Sarana Multi

Infrastruktur (Persero) can not be held responsible from any inacuracy contained in the material.

Any complaint can be submitted to:

Corporate Secretary PT SMI

Tel : +62 21 8082 5288

Fax : +62 21 8082 5258

Email : [email protected]

Public complaints on PT SMI service will be kept strictly confidential and handled by a special

committee to ensure that complaints are addressed appropriately.

Sumber: PPP Adana Hastanesi, EBRD 2014


SMI Insight 2015

SMI Insight 2015

SMI Insight 2016 13

Puskesmas dan rasio terhadap penduduk


Puskesmas Rasio Puskesmas

per 30,000 penduduk

Provinsi 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Aceh 334 337 339 2.14 2.14 2.03

Sumatera Utara 570 570 571 1.28 1.26 1.23

Sumatera Barat 262 264 264 1.56 1.55 1.52

Riau 207 211 212 1.01 1.00 1.00

Jambi 176 176 176 1.59 1.55 1.55

Sumatera Selatan 319 321 322 1.22 1.20 1.20

Bengkulu 180 180 180 3.00 2.95 2.88 Lampung 280 290 291 1.07 1.09 1.08

Pulau Bangka Belitung 60 61 62 1.34 1.33 1.35

Pulau Riau 70 73 72 1.08 1.08 1.09

SUMATERA 2,458 2,483 2,489

DKI Jakarta 340 340 340 1.02 1.01 1.00

Jawa Barat 1,050 1,050 1,050 0.69 0.68 0.67

Jawa Tengah 873 875 875 0.80 0.80 0.78

DI Jogjakarta 121 121 121 1.02 1.01 0.99

Jawa Timur 960 960 960 0.75 0.75 0.74

Banten 230 231 233 0.60 0.59 0.58

Bali 120 120 120 0.87 0.85 0.87

JAWA & BALI 3,694 3,697 3,699

NTB 158 158 158 1.02 1.01 0.98

NTT 362 370 371 2.18 2.19 2.17

NUSA TENGGARA 520 528 529

Kalimantan Barat 237 238 238 1.58 1.57 1.30

Kalimantan Tengah 194 195 195 2.50 2.47 3.27 Kalimantan Selatan 228 228 230 1.78 1.75 1.73

Kalimantan Timur 222 174 174 1.68 1.49 1.52

Kalimantan Utara - 48 49 - 2.37 2.29 KALIMANTAN 881 883 886

Sulawesi Utara 183 187 187 2.33 2.35 2.33

Sulawesi Tengah 183 184 189 1.97 1.94 1.97

Sulawesi Selatan 440 446 448 1.59 1.59 1.58

Sulawesi Tenggara 264 269 269 3.34 3.34 3.23

Gorontalo 91 93 93 2.46 2.46 2.46

Sulawesi Barat 92 94 94 2.20 2.20 2.20

SULAWESI 1,253 1,273 1,280

Maluku 190 197 199 3.43 3.46 3.54

Maluku Utara 125 127 127 3.36 3.34 3.28 MALUKU 315 324 326

Papua Barat 143 149 151 5.07 5.09 5.20

Papua 391 394 394 3.54 3.39 3.75

PAPUA 534 543 545

TOTAL 9,655 9,731 9,754 1.17 1.16 1.15


SMI Insight 2015

SMI Insight 2015

SMI Insight 2016 14

Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan Rasio TT/1,000 penduduk pada tahun 2014

RS Publik RS Swasta Total RS

Tempat Tidur

(“TT”)

TT /1,000 penduduk

Provinsi Kemenkes TNI / Polri Lainnya Swasta BUMN

Aceh 27 4 15 14 4 64 7,118 1.50

Sumatera Utara 38 9 76 39 15 177 20,010 1.48

Sumatera Barat 22 4 20 15 1 62 5,994 1.18

Riau 19 4 6 30 3 62 5,892 0.93

Jambi 14 2 2 15 0 33 3,190 0.93

Sumatera Selatan 27 4 11 8 5 55 7,567 0.95

Bengkulu 13 3 2 1 0 19 1,881 1.03

Lampung 14 2 16 21 0 53 5,685 0.71

Pulau Bangka Belitung 0 9 0 3 4 16 1,448 1.05

Pulau Riau 11 2 6 4 2 25 2,319 1.14

SUMATERA 185 43 154 150 34 566 61,104 1.12

DKI Jakarta 19 12 56 66 5 158 21,425 2.11

Jawa Barat 49 13 73 153 5 293 33,141 0.72

Jawa Tengah 61 12 149 75 3 300 35,308 1.08

DI Jogjakarta 9 4 39 18 1 71 10,135 2.82

Jawa Timur 66 31 118 119 13 347 36,705 0.95

Banten 11 2 16 55 1 85 9,360 0.79

Bali 12 3 22 20 0 57 5,872 1.39

JAWA & BALI 227 77 473 506 28 1311 151,946 1.03

NTB 13 2 4 5 0 24 3,022 0.64

NTT 19 5 17 3 0 44 4,090 0.81

NUSA TENGGARA 32 7 21 8 0 68 7,112 0.73

Kalimantan Barat 19 6 8 11 1 45 5,174 1.14

Kalimantan Tengah 16 2 0 1 0 19 1,789 0.76

Kalimantan Selatan 16 5 8 5 2 36 4,317 1.10

Kalimantan Timur 13 4 5 20 2 44 5,045 1.44

Kalimantan Utara 5 1 0 1 0 7 809 1.33

KALIMANTAN 69 18 21 38 5 151 17,134 1.15

Sulawesi Utara 18 4 15 5 0 42 5,008 2.10

Sulawesi Tengah 17 2 8 4 0 31 3,433 1.21

Sulawesi Selatan 37 9 24 16 2 88 11,557 1.38

Sulawesi Tenggara 14 2 4 4 1 25 1,905 0.79

Gorontalo 9 0 2 1 0 12 1,292 1.14

Sulawesi Barat 8 0 1 1 0 10 938 0.73

SULAWESI 103 17 54 31 3 208 24,133 1.31

Maluku 16 4 7 0 0 27 2,144 1.26

Maluku Utara 13 2 4 0 0 19 1,350 1.18

MALUKU 29 6 11 0 0 46 3,494 1.23

Papua Barat 10 3 1 3 1 18 1,382 1.58

Papua 23 7 5 3 0 38 3,438 0.99

PAPUA 33 10 6 6 1 56 4,820 1.10

TOTAL 678 178 740 739 71 2,406 269,743 1.07



SMI Insight 2015

SMI Insight 2015

SMI Insight 2016 15

Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan Rasio TT/1,000 penduduk pada tahun 2015

RS Publik RS Swasta Total RS

Tempat Tidur

(“TT”)

TT /1,000 penduduk

Provinsi Kemenkes TNI / Polri Lainnya Swasta BUMN

Aceh 26 5 16 16 3 66 8,324 1.66

Sumatera Utara 38 9 75 47 15 184 22,298 1.60

Sumatera Barat 23 4 20 17 1 65 6,960 1.34

Riau 18 4 6 37 3 68 6,710 1.06

Jambi 14 2 2 16 0 34 3,883 1.14

Sumatera Selatan 27 4 12 15 5 63 8,508 1.06

Bengkulu 13 3 2 2 0 20 2,248 1.20

Lampung 14 2 14 31 0 61 7,020 0.86

Pulau Bangka Belitung 10 0 3 4 0 17 1,696 1.24

Pulau Riau 11 2 6 5 1 25 2,826 1.43

SUMATERA 194 35 156 190 28 603 70,473 1.28

DKI Jakarta 35 12 56 71 5 179 24,696 2.43

Jawa Barat 50 13 74 170 5 312 39,308 0.84

Jawa Tengah 61 12 131 74 2 280 39,456 1.17

DI Jogjakarta 10 4 39 20 1 74 10,833 2.94

Jawa Timur 68 31 117 132 13 361 41,429 1.07

Banten 11 2 16 58 1 88 10,968 0.92

Bali 12 3 18 22 0 55 6,845 1.65

JAWA & BALI 247 77 451 547 27 1,349 173,535 1.16

NTB 13 2 4 9 0 28 3,508 0.73

NTT 19 5 17 3 0 44 4,524 0.88

NUSA TENGGARA 32 7 21 12 0 72 8,032 0.81

Kalimantan Barat 19 6 7 12 0 44 5,608 1.02

Kalimantan Tengah 17 2 0 1 0 20 2,083 1.16

Kalimantan Selatan 16 4 7 6 2 35 4,823 1.21

Kalimantan Timur 15 4 5 21 2 47 6,440 1.88

Kalimantan Utara 5 1 0 1 0 7 939 1.46

KALIMANTAN 72 17 19 41 4 153 19,893 1.30

Sulawesi Utara 18 4 15 5 0 42 5,503 2.28

Sulawesi Tengah 17 2 8 4 0 31 4,021 1.40

Sulawesi Selatan 35 7 20 22 1 85 12,870 1.51

Sulawesi Tenggara 18 2 4 4 1 29 2,498 1.00

Gorontalo 9 0 2 1 0 12 1,575 1.39

Sulawesi Barat 8 0 1 1 0 10 1,002 0.78

SULAWESI 101 15 50 37 2 205 27,469 1.47

Maluku 16 4 7 0 0 27 2,417 1.43

Maluku Utara 13 2 4 0 0 19 1,500 1.29

MALUKU 29 6 11 0 0 46 3,917 1.37

Papua Barat 9 3 0 3 1 16 1,540 1.77

Papua 25 7 5 3 0 40 4,287 1.36

PAPUA 34 10 5 6 1 56 5,827 1.45

TOTAL 713 167 713 833 62 2,484 309,146 1.21


Documents

PT SMI Insight 2016 Q4 · Sulawesi 88,726 89,589 765 682 Maluku 61,951 61,931 816 727 Papua 77,926 71,802 905 690 Rata-rata 104,790 102,678 935 826 Sumber: Profil Kesehatan Indonesia