Pupuk Kaltim

1

STATEMENT OF CORPORATE INTENT (SCI) PT Pupuk Kalimantan Timur

2009 2011

1. Pengantar

Penyusunan Statement of Corporate Intent (SCI) merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip dan praktek good corporate governance di dalam pengelolaan perusahaan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan indikator kinerja perusahaan yang transparan dalam rangka memastikan pencapaian kinerja perusahaan yang optimal berdasarkan pemanfaatan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. SCI ini mencakup informasi rencana kerja dan target kinerja perusahaan beserta pertanggungjawabannya untuk periode 2009 2011 yang dapat dijadikan pedoman oleh Pemegang Saham serta stakeholder lainnya dalam menilai kinerja perusahaan.

2. Tujuan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Tujuan Perusahaan adalah: turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang industri Petro dan Agrokimia, perdagangan, jasa dan usaha lainnya yang meliputi bidang agro dan kegiatan penunjang untuk kelancaran usaha tersebut.

Selanjutnya disamping maksud dan tujuan tersebut di atas, secara komersial Perusahaan bertujuan untuk menjadi perusahaan yang menguntungkan (profitable), makmur (prosper) dan berkelanjutan (sustainable).

3. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan

Visi Menjadi Perusahaan Agro Kimia yang memiliki reputasi prima di kawasan Asia

Misi 1. Menyediakan produk-produk pupuk, kimia, agro dan jasa pelayanan

pabrik serta perdagangan yang berdaya saing tinggi. 2. Memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengembangan sumber daya

manusia dan menerapkan teknologi mutakhir. 3. Menunjang Program Ketahanan Pangan Nasional dengan penyediaan

pupuk secara tepat. 4. Memberikan manfaat bagi Pemegang Saham, karyawan dan masyarakat

serta peduli pada lingkungan.

Statement of Corporate Intent ( SCI ) PT Pupuk Kalimantan Timur

2009-2011

2

Nilai-Nilai Perusahaan Untuk mencapai tujuan Perusahaan dan dlam mengemban misi untuk mencapai visi perusahaan, manajemen mengembangkan budaya perusahaan dan menegakkan nilai-nilai sebagai berikut : 1. Unggul (Excellence Achievement)

Insan Pupuk Kaltim selalu berusaha dalam berbagai aspek kinerja perusahaan dengan menegakkan nilai-nilai : Profesional, Tangguh dan Visioner

2. Integritas (Integrity) Insan Pupuk Kaltim harus dapat dipercaya, sehingga selalu bersifat terbuka dan menunjang nilai-nilai : Jujur, Adil dan Bertanggung jawab serta Disiplin

3. Kebersamaan (Team Work) Insan Pupuk Kaltim merupakan satu kesatuan tim kerja untuk mencapai tujuan perusahaan yang mengutamakan nilai-nilai : Sinergi dan Bersatu

4. Kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction) Insan Pupuk Kaltim selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memperhatikan nilai-nilai : Perhatian, Komitmen dan Mutu

5. Tanggap (Proactive) Insan Pupuk Kaltim dalam mengantisipasi perubahan dinamika usaha dan selalu memperhatikan nilai-nilai : Inisiatif, Cepat dan Peduli lingkungan

4. Sifat dan Cakupan Kegiatan Usaha

Gambaran Umum Perusahaan

PT Pupuk Kalimantan Timur. didirikan pada tanggal 7 Desember 1977 di Bontang, Kalimantan Timur dengan bidang usaha memproduksi dan menjual pupuk urea, amonia dan bahan kimia lainnya yang terkait.

Fasilitas pabrik yang dimiliki adalah 4 pabrik amonia dan 5 pabrik urea dengan kapasitas produksi masing-masing adalah sebagai berikut:


2009-2011

3

KAPASITAS PRODUKSI

Ton / Tahun

Pabrik Berproduksi Amoniak Urea

Kaltim-1 1982 595.000 700.000

Kaltim-2 1984 595.000 570.000

Kaltim-3 1989 330.000 570.000

POPKA 1999 - 570.000

Kaltim-4 2002 330.000 570.000

Total 1.850.000 2.980.000

Ikhtisar Produksi dan Penjualan

PRODUKSI UREA

(ton)

NO PABRIK 2004 2005 2006 2007 2008

Urea Prill

1 - Kaltim 1 382,032 501,850 365,043 349,216 391,531

2 - Kaltim 2 575,870 661,604 577,338 552,907 635,069

3 - Kaltim 3 625,617 661,958 540,753 630,338 580,125

Sub Total Prill 1,583,519 1.825,412 1.483,134 1.532,461 1.606,725

Urea Granul

4 - POPKA 318,188 359,987 341,589 329,241 380,065

5 - Kaltim 4 370,582 479.721 390,238 483,017 565,222

Sub Total Granul 688,770 839,708 731,827 812,258 945,287

Total Urea 2,272,289 2,665,120 2.214,961 2,344,719 2,552,012


2009-2011

4

PENJUALAN UREA

( Ton )

URAIAN 2004 2005 2006 2007 2008

Pertanian 1,207,485 1,460,354 1,610,089 1,850,813 1,819,343

Perkebunan 208,749 448,531 417,833 218,341 326,691

Industri 190,666 285,220 241,851 232,563 222,008

Ekspor 465,366 543,782 0 108,471 0

Total Penjualan

2,072,266 2,737,887 2,269,773 2,410,188 2,368,042

Produksi dan Penjualan Amoniak


2009-2011

5

Daerah pemasaran pupuk di Dalam Negeri meliputi 2/3 wilayah Indonesa sebagaimana gambar berikut ini :


2009-2011

6

Sedangkan daerah pemasaran ekspor PT Pupuk Kaltim dapat dilihat pada peta berikut ini :

Fasilitas penunjang

Perusahaan juga memiliki fasilitas dan sarana untuk menunjang kelancaran operasi pabrik dan usaha, diantaranya:

Pelabuhan, terdiri dari: o Dermaga I (Construction Jetty) untuk kapal berkapasitas sampai 6.000

DWT (3 kapal), o Dermaga II (Production Jetty) untuk kapal berkapasitas sampai 35.000

DWT (2 kapal), o Dermaga III Quadrant Arm Loader untuk kapal berkapasitas sampai

30.000 DWT (1 kapal), o Dermaga IV (Tursina Jetty) untuk kapal berkapasitas unloading

20.000 DWT dan 10.000 DWT untuk loading.

Perusahaan juga dapat memanfaatkan Dermaga Amoniak milik Perusahaan Swasta Asing dengan kapasitas 40.000 DWT bilamana diperlukan. Kapasitas shipping out total seluruh pelabuhan milik Perusahaan adalah sebesar 4 juta ton cargo/tahun.

Fasilitas Pelabuhan: o Tugboat o Navigasi

Taiwan


2009-2011

7

o Kantor-kantor (Sistem Pelabuhan Satu Atap atau Sintap) terdiri atas: Syahbandar, Bea Cukai, Sucofindo, Kesehatan Pelabuhan (Karantina), Pandu, Agen Kapal dan Perusahaan Bongkar Muat.

Untuk operasi pelabuhan digunakan 3 tugboat dengan total kekuatan 3.500 Hp dan rambu-rambu laut sepanjang 12 km ( 24 rambu-rambu). Fasilitas muat barang mempunyai kapasitas sebagai berikut:

o Urea Curah = 1.000 ton/jam o Urea Bag = 3.000 ton/hari o Ammonia = 800 ton/jam

Pergudangan : o Urea Curah = 200.000 ton o Urea Bag = 15.000 ton o Amonia = 60.000 ton o Spare parts & chemical dan lain-lain.

Unit Pengantongan berkapasitas 4.000 ton/hari

Laboratorium pusat dan control

Fasilitas Jasa Pelayanan Pabrik

Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial. Sertifikasi

Perusahaan memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap kualitas dan jaminan mutu produksinya dan hal tersebut telah diakui oleh lembaga sertifikasi manajemen ISO internasional dan telah mendapatkan:

ISO 9001 untuk bidang produksi dan instalasi tahun 2000.

ISO 14001 untuk bidang manajemen lingkungan tahun 2004.

ISO 17025 untuk uji laboratorium tahun 2005.

Selain itu perusahaan juga menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan implementasinya telah menerima penghargaan Five Star dari British Safety Council tahun 2008 sebagai bukti komitmen yang tinggi dalam bidang keselamatan kerja karyawan.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM PT Pupuk Kaltim pada 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut

Tahun 2005 2006 2007 2008

Jumlah 2432 2408 2439 2539


2009-2011

8

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT Pupuk Kaltim dapat dilihat pada Lampiran 1.

Struktur Kepemilikan Saham

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

PADA ANAK PERUSAHAAN & AFILIASI

PT Kaltim Industrial Estate (KIE Group)

99,99%

DSM Kaltim melamine 19,995%

PT Rekayasa Industri

5,05%

PT Pupuk Kalimantan Timur

PT PukatiPelangi Bahana Agropolitan

19%

PT Pukati Pelangi Tani Mukti

19%

PT Pukati Pelangi Khatulistiwa

19%

PT Pukati Pelangi Petani Berseri

19%

PT PukatiPelangi Argomakmur

19%

PT PUPUK SRIWIJAYA ( HOLDING )

99,99 %

PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

YAYASAN KESEJAHTERAAN HARI TUA PUPUK KALTIM

00,01 %

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM

PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR


2009-2011

9

Proyeksi kondisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

(milyar Rp.)

Uraian Prog.2009 RKAP 2010 Ren:2011

Penjualan 7.848 8.757 9.227 Laba Sebelum Pajak 625 612 667 Total Modal 4.245 4.577 4.497 Total Aktiva 7.682 9.798 15.619

Isu Strategis yang Dihadapi Perusahaan (Strategic Issues)

1. Ketersediaan dan Harga Gas Bumi

Kesinambungan suplai gas bumi belum terjamin sepenuhnya sehingga mengakibatkan tingkat produksi perusahaan sangat tergantung pada suplai gas bumi yang tersedia. Disamping itu harga gas bumi yang tinggi menyebabkan tingkat daya saing perusahaan menurun.

2. Krisis Keuangan Global

Kondisi pasar global saat ini yang dipicu oleh krisis keuangan di Amerika Serikat sangat mempengaruhi kinerja perusahaan terutama karena naiknya kurs USD terhadap Rupiah dan menurunnya harga jual urea dan amoniak.

3. Privatisasi

Program privatisasi yang tertunda sebagai akibat tingginya harga gas dan tata niaga pupuk yang masih diatur Pemerintah menghambat upaya perusahaan untuk mendapatkan dana murah bagi pengembangan perusahaan.

4. Status Holding Perusahaan Pupuk

Belum jelasnya status Holding Perusahaan Pupuk menyebabkan perencanaan jangka panjang perusahaan harus menyesuaikan jika sudah terbentuk Holding baru tersebut.

Langkah-Langkah Yang Akan Dilakukan (Action Plan)

Sehubungan dengan isu strategis yang dihadapi perusahaan sebagaimana tersebut di atas, Perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk melakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, yaitu sebagai berikut:

1. Mencari alternatif sumber gas bumi baru yang lebih murah dan lebih

terjamin kontinuitas suplainya. Mencari peluang penggunaan bahan bakar dan bahan baku alternative, seperti batu bara dan CBM.


2009-2011

10

2. Restrukturisasi Bidang SDM dan Keuangan, guna mengantisipasi krisis keuangan global yang berkepanjangan.

3. Meyakinkan Pemerintah untuk membuat kebijakan yang kondusif dalam bidang industri pupuk.

4. Membangun jaringan pemasaran dan distribusi yang efisien dan berorientasi kepada konsumen untuk produk urea, ammonia, pupuk NPKS dan produk lainnya.

5. Membangun komitmen dan meningkatkan penerapan praktek-praktek good corporate governance sebagai langkah persiapan lebih lanjut menuju privatisasi.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Sejak awal berdirinya, Pupuk Kaltim telah meyadari pentingnya berdampingan secara harmonis dengan masyarakat sekitar, serta bagaimana keberadaan perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu Pupuk Kaltim telah menerapkan kebijakan Corporate Social Responsibiity (CSR) sebagai bagian dari strategi perusahaan. Dalam menjalankan fungsi CSR ini, perusahaan mengedepankan prinsip stewardship atau pendampingan, dimana program-program yang dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat terutama dari segi ekonomi, bersifat partisipatif dan dapat meningkatkan kualitas, wawasan dan keterampilan mereka sehingga dapat mandiri secara ekonomi. Lebih jauh lagi, perusahaan memandang CSR sebagai salah satu upaya membentuk investasi sosial dan mempersiapkan masyarakat Bontang khususnya menghadapi era pascagas.


2009-2011

11

Program CSR Pupuk Katim secara garis besar terbagi dua. Pertama adalah Program Bina Wilayah, yaitu program CSR yang sumber dananya berasal dari anggaran operasional perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dananya berasal dari 1-3% keuntungan perusahaan setelah pajak dan tata pelaksanaannya sudah diatur pemerintah melalui Kementerian BUMN. Fokus program Bina Wilayah adalah pada pemberdayaan masyarakat dan pemuda, bidang pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Program yang telah dilaksanakan misalnya Pemberdayaan Pemuda di daerah Buffer Zone, khususnya Kelurahan Guntung dan Loktuan, pemberian bantuan peralatan kesenian, pembuatan bengkel untuk pemberdayaan ekonomi dan bantuan-bantuan untuk kegiatan kepemudaan lainnya, termasuk di antaranya untuk kegiatan Erau Pelas Benua, sebuah festival adat yang rutin dilaksanakan setiap tahun yang menjadi salah satu daya tarik wisata Kota Bontang. Para siswa di buffer zone juga tak luput dari perhatian. Perusahaan menyelenggarakan program bimbingan belajar gratis bagi siswa SD sampai SMA di Buffer zone untuk persiapan menghadapi Ujian Akhir Nasional. Siswa yang berprestasi juga mendapat kesempatan bersekolah gratis di Yayasan Pupuk Kaltim (YPK) dengan biaya ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan juga telah memberikan beasiswa pendidikan kepada lulusan SMA berprestasi untuk belajar di Perguruan Tinggi Negeri. Program pelestarian lingkungan yang melibatkan masyarakat juga menjadi salah satu program andalan,seperti Proyek Hutan Kota Wanatirta yang dalam pelaksanaannya menggunakan tenaga dari masyarakat sekitar.


2009-2011

12

Efektifitas penyaluran dan tingkat kolektibilitas penyaluran yang diharapkan dari Program Kemitraan adalah sebagai berikut :

5. Target Kinerja Perusahaan Aspek Keuangan

Uraian 2009 2010 2011

ROE 15,57% 22,31% 9,0%

ROA 6,5% 6,2% 3,0%

Net Profit Margin 5,7% 5,0% 4,0%

Operating Margin 8,8% 9,0% 8,0%

Current Ratio 191% 132% 141%

Debt Equity Ratio 0,97 : 1 1,65 : 1 2,06 : 1

Aspek Operasional

Uraian 2009 2010 2011 Pencapaian Produksi

(Produksi Urea : Kapasitas Produksi Terpasang)

95% 96% 93%

Efisiensi Gas Bumi per ton urea (rata-rata)

30 MMBTU

30 MMBTU

30 MMBTU

Produktivitas SDM (Penjualan : jumlah SDM)

Rp 3,11 milyar per org per tahun



Aspek Administratif

Uraian 2009 2010 2011

Laporan Perhitungan Tahunan

31 Maret 2010 31 Maret 2011 31 Maret 2012

Rancangan RKAP 31 Oktober 2008 31 Oktober 2009 31 Oktober 2010 Laporan Periodik

Setiap Tgl 17 pada bulan berikutnya



Uraian 2009 2010 2011

Efektivitas Penyaluran 92 % 91 % 91 % Tingkat Kolektibilitas Penyaluran 44 % 44 % 44%


2009-2011

13

6. Rasio Konsolidasi Dana Pemegang Saham dengan Aset

PT Pupuk Kalimantan Timur. mengestimasikan struktur permodalan per 31 Desember tahun 2008, 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut:

(Milyar Rp.)

Uraian Prog. 2009 2010 2011

Total Kewajiban 3.437 5.221 11.122 Total Ekuitas 4.245 4.577 4.497 Total Asset 7.682 9.798 15.619 Ekuitas/Aset (%) 55% 47% 29%

Total kewajiban terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang.

Total ekuitas terdiri dari modal yang ditempatkan dan disetor, cadangan umum, laba ditahan tahun berjalan.

Total aktiva terdiri dari aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan aktiva lain-lain.

7. Informasi yang Perlu Dilaporkan Kepada Pemegang Saham

Informasi yang perlu dilaporkan kepada Pemegang Saham sebagaimana telah dilakukan oleh Perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya adalah berupa laporan-laporan sebagai berikut: 1. Laporan Bulanan

Berisi laporan kegiatan Perusahaan dan laporan keuangan pokok selama jangka waktu 1 (satu) bulan;

2. Laporan Triwulan Berisi laporan kegiatan Perusahaan, laporan perbandingan realisasi dan anggaran serta laporan keuangan pokok selama jangka waktu 3 (tiga) bulan;

3. Laporan Tahunan Unaudited (Laporan Manajemen); 4. Laporan Tahunan Audited; 5. Laporan Audit Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku; 6. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja

Berisi laporan mengenai penilaian tingkat kesehatan BUMN sesuai Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002;

7. Laporan Hasil Audit atas Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi;

8. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); dan 9. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).


2009-2011

14

10. Laporan Manajemen Risiko setiap semester. 8. Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen akan sangat mempengaruhi kemampuan investasi dan arus kas perusahaan dalam rangka mengamankan kondisi keuangan perusahaan secara umum. Oleh karena itu, memperhatikan permasalahan kebutuhan dana tersebut, maka perusahaan mengharapkan alokasi bagian laba untuk cadangan umum perusahaan diperbesar dengan mengurangi dividen.

Selama 3 (tiga) tahun ke depan, perusahaan mengharapkan proporsi pembagian laba adalah sebagai berikut:

Uraian 2009 2010 2011

Dividen 20% 15% 15%

9. Prosedur Mengenai Akuisisi dan Divestasi

Direksi dan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur. akan senantiasa meminta persetujuan Pemegang Saham dalam hal Perusahaan akan melakukan akuisisi dan divestasi terhadap saham-saham, aset-aset ataupun ekuitas Perusahaan yang bukan merupakan bisnis inti Perusahaan dan belum/tidak disampaikan dalam SCI yang telah disepakati dan dipublikasikan.

Selain itu, Direksi dan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur. menetapkan kebijakan untuk senantiasa melakukan/membuat kajian yang mendalam dan independen atas setiap rencana akuisisi dan divestasi yang akan dilakukan, baik terhadap saham-saham, aset-aset ataupun ekuitas.

10. Kewajiban Pelayanan Umum (KPU)

a. Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk

1) Dasar Hukum

SK Menteri Perdagangan dan Perindustrian No: 70/MMP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang kemudian secara periodik diperbarui setiap tahun hingga yang terakhir mengacu pada Permendag no. 21/M-DAG/PER/6/2008. Menteri Pertanian mengeluarkan SK untuk jumlah penyaluran pupuk per daerah pemasaran sebagaimana dituangkan pada SK Mentan No.76/Permentan/OT.140/12/2007.


2009-2011

15

2) Ruang lingkup

Dalam Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 mengatur tata niaga pupuk meliputi rayonisasi pemasaran setiap produsen pupuk dan penyaluran pupuk secara tertutup termasuk pengalihan kewajiban pemasaran pupuk urea di Jawa Tengah dari PT Pupuk Kaltim kepada PT PUSRI. Kebutuhan pupuk dinyatakan dalam rencana difinitif kebutuhan kelompok (RDKK) sehingga pendistribusiannya benar-benar tepat sasaran.

3) Implikasi terhadap Kinerja PT Pupuk Kaltim

Implikasi adanya Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 adalah Pupuk Kaltim harus menyediakan pupuk urea di wilayah yang menjadi tanggung jawab Pupuk Kaltim. Perubahan penyaluran pupuk sistem tertutup ini dapat menimbulkan tuntutan petani yang belum tergabung dalam kelompok tani dan kebutuhannya belum tercantum dalam RDKK. Sehingga dalam masa peralihan ini diperlukan koordinasi yang lebih aktif ditingkat Distributor dan Pengecer.

4) Rencana Pelaksanaan Perseroan

Rencana Pupuk Kaltim dengan adanya Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 adalah tetap menggalang kerja sama dengan PUSRI dan anggota Holding lainnya serta tetap mempertahankan sinergi dengan sesama anggota Holding.

b. Program Kemitraan Perseroan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

1) Dasar Hukum

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

2) Ruang Lingkup

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara


2009-2011

16

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan memberi tugas pada BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Tujuan KPU adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedang Program Bina Lingkungan untuk pemberdayakan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut.

3) Implikasi terhadap Kinerja PT Pupuk Kaltim

Implikasi dari Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan adalah Pupuk Kaltim harus membentuk Unit Kerja untuk menyalurkan bantuan kepada Usaha Kecil dan Masyarakat serta melaksanakan Program Bina Lingkungan.

4) Rencana Pelaksanaan Perseroan

Rencana Perusahaan dengan adanya Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 adalah sebagai berikut : 1) Perusahaan telah membentuk Unit Kerja yang menangani Program

kemitraan dan Program Bina Lingkungan. 2) Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.

3) Rencana penyaluran bantuan setiap tahun yang kemudian dievaluasi guna peningkatan program di tahun berkutnya..

11. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur. dilakukan dengan mengacu kepada:

Sistem Manajemen Terpadu (SMT) PKT, Bab 10.1.6.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 1998

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan BUMN No. SE-01/MP.BUMN/1998

Surat Edaran Dirjen Pembinaan BUMN No. SE-122/MK.16/1998

Surat Keputusan Direksi No. 07/DIR/III.2002

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008

Secara ringkas, tata cara pengadaan barang/jasa pemborongan maupun konsultasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi sebagaimana disebut di atas adalah sebagai berikut:


2009-2011

17

- Pelelangan Terbuka 1) Barang bersifat umum diatas Rp 200 juta 2) Jumlah calon peserta yang lulus prakualifikasi tidak kurang dari 3 3) Harga penawaran terendah tidak melebihi pagu anggaran yang

tersedia 4) Pelelangan diumumkan melalui media masa (koran, internet, dll)

- Pelelangan Khusus Bontang (PKB) 1) Barang bersifat umum yang bernilai maksimum Rp. 200 juta dan dinilai

mampu untuk dipasok oleh rekanan Pengusaha Kecil dan Koperasi yang berdomisili di kota Bontang.

2) Diumumkan melalui papan pengumuman yang ditempatkan di kantor Departemen Pengadaan.

- Pemilihan Langsung 1) Jenis barang bersifat spesifik dan tidak dapat dibeli di pasaran bebas 2) Barang bersifat umum yang dibutuhkan secara mendesak demi

kelangsungan operasional pabrik 3) Barang yang telah mengalami proses Pelelangan Terbuka sebanyak 2

kali namun gagal memperoleh penawaran yang memenuhi syarat. 4) Jumlah peserta sekurang-kurangnya 2 rekanan.

- Penunjukan Langsung

1) Barang bersifat umum nilai maksimal Rp 50 juta 2) Barang bersifat spesifik (original manufacturer atau kompleks) tanpa

batasan nilai 3) Barang jenis umum dibutuhkan secara mendesak untuk menjaga

kelangsungan operasional pabrik 4) Barang yang bersifat knowledge intensive dimana untuk menggunakan

dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari pihak penyedia barang (supplier).

5) Barang yang telah mengalami proses Pemilihan Langsung sebanyak 2 kali namun gagal memperoleh penawaran yang memenuhi syarat.

6) Barang yang merupakan pembelian berulang (repeat order) sepanjang harga yang ditawarkan dinilai wajar.

7) Barang yang merupakan lanjutan dari pembelian sebelumnya yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah.

8) Barang hasil produksi BUMN atau Anak Perusahaan BUMN sepanjang kepemilikan saham anak perusahaan tersebut sekurang-kurangnya 90% adalah milik BUMN.


2009-2011

18

- Pembelian Langsung

1) Barang bersifat umum yang tersedia di toko atau pasar dengan spesifikasi teknis yang bersifat umum dan harganya telah diketahui oleh masyarakat luas (harga standard pasar).

2) Barang bersifat khusus namun kebutuhannya mendesak untuk operasi pabrik, misalnya memenuhi kebutuhan turn around (TA).

3) Pembayaran dilakukan secara tunai (cash) kepada pihak penjual (toko/stockist/pasar) sehingga dokumen kontrak pembelian (PO) tidak diperlukan.

Batasan otorisasi untuk penanda tanganan kontrak pembelian (PO) adalah sebagai berikut :

Batas Nilai Otorisasi

Penunjukan Langsung

Pemilihan Langsung

Pelelangan

< Rp 10 juta Kepala Bagian atau Staf Madya-II atau Staf Madya-III Pengadaan

Kepala Bagian atau Staf Madya-II atau Staf Madya-III Pengadaan

Kepala Bagian atau Staf Madya-II atau Staf Madya-III Pengadaan

> Rp 10 s/d Rp 50 juta Kepala Departemen Pengadaan

Kepala Departemen Pengadaan

Kepala Departemen Pengadaan

> Rp 50 s/d Rp 100 juta Kepala Kompartemen Kepala Kompartemen Kepala Kompartemen > Rp 100 s/d Rp 500 juta Direktur Direktur Direktur > Rp 500 juta Direktur Utama Direktur Utama Direktur Utama

12. Estimasi Nilai Investasi Pemegang Saham

Nilai penyertaan modal Pemegang Saham pada Perusahaan dapat disampaikan sebagai berikut:

(milyar Rp.)

Uraian 2009 prognosa

2010

2011

Nilai Investasi Pemegang Saham

3.795

4.137

4.099

Estimasi didasarkan pada nilai buku saham pada akhir tahun ditambah estimasi cadangan umum tahun berikutnya.


2009-2011

19

13. Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku dalam penyajian laporan keuangan perusahaan.

Hingga saat ini maupun 3 (tiga) tahun mendatang, tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan..

Demikian SCI PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2009 - 2011 ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 Desember 2009


Komisaris, Direksi,

Muhammad Said Didu Hidayat Nyakman Komisaris Utama Direktur Utama


2009-2011

Lampiran 1


2009-2011

Lampiran 1 (lanjutan)


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-1

Lampiran-2

Kebijakan Akuntansi

1. LAPORAN KEUANGAN

1.1 Pengertian

Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, laporan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Peraturan Bapepam No VIII.G.7. tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan)

1.2 Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pokok disajikan secara komparatif yang terdiri dari

a. Neraca disusun dengan bentuk T (skontro), sebagai berikut : (lampiran 1) Sebelah Debet (Aset) berisi : - Aset Lancar - Aset Tidak Lancar Sebelah Kredit (Kewajiban dan Ekuitas) berisi : - Kewajiban Jangka Pendek - Kewajiban Jangka Panjang - Hak Minoritas - Ekuitas Untuk kepentingan tertentu, format Neraca dalam Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan tujuannya.

b. Laporan Laba-Rugi disusun dengan bentuk Multiple Step yang

menunjukkan hasil operasi dan hasil non operasi ( lampiran 2). c. Laporan Perubahan Ekuitas ( lampiran 3).

d. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode langsung untuk

laporan keuangan tahunan dan tak langsung untuk laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran. ( lampiran 4).

Bagian dari Laporan Keuangan lainnya yang tidak terpisahkan adalah catatan atas laporan keuangan.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-2

1.3 Penyajian Laporan Keuangan

a. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu berdasarkan pengukuran lan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual

c. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang rupiah (Rp).

1.4 Periode Laporan Keuangan

a. Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas serta laporan pendukung disusun pada setiap periode bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan..

b. Laporan Keuangan periode bulanan, triwulanan, dan semesteran ditujukan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

c. Laporan Keuangan periode tahunan ditujukan kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

d. Periode laporan keuangan tahunan ditentukan mulai dari 1 Januari s/d 31 Desember.

1.5 Laporan Keuangan Konsolidasi

Sesuai dengan PSAK No. 4 paragraf 05 dan 06, Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan seluruh perusahaan yang dikendalikan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur, kecuali anak perusahaan yang apabila:

a. Pengendalian dimaksudkan untuk sementara, karena saham anak perusahaan dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek

b. Anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang, sehingga mempengaruhi secara signifikan keampuannya dalam mentransfer dana kepada PT Pupuk Kalimantan Timur

Pengendalian (control) dianggap ada apabila induk perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung (melalui anak perusahaan), lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan. Walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan salah satu kondisi berikut :

a. Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya;

b. Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-3

c. Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan; d. Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

1.6 Aturan Penyusunan Laba-Rugi Laporan Laba-Rugi disusun dengan aturan all inclusive reporting, yang memasukkan transaksi periode berjalan maupun transaksi periode sebelumnya (tahunan) yang diketahui pada periode berjalan kedalam periode berjalan.

1.7 Prinsip Akuntansi

Prinsip Akuntansi yang dipergunakan adalah: a. Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia. b. Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. c. Standar/peraturan yang diterbitkan Bapepam. d. AD/ART PT Pupuk Kalimantan Timur e. Ketentuan/Peraturan dari Pemerintah RI. f. Kebiasaan praktis yang ketentuannya diatur dengan Surat Keputusan Direksi


1.8 Lain-lain 1. Angka-angka dalam Laporan Keuangan disajikan dengan pembulatan rupiah

penuh. 2. Jika diperlukan, Laporan Keuangan dapat dikonversikan ke dalam mata uang

US$ (US Dollar) dengan pembulatan US$ penuh. 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kebijakan Akuntansi atas pos-pos Laporan Keuangan menguraikan : a. Pengertian b. Pengukuran/Metode pencatatan c. Penyajian d. Teknik pencatatan transaksi Tehnik pencatatan transaksi yang selanjutnya disebut proses jurnal disajikan dalam buku Proses Jurnal.

2.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

2.2 Kas Kecil

a. Pengertian


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-4

Kas kecil adalah uang tunai yang ada di kas perusahaan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan untuk pembayaran-pembayaran dalam jumlah kecil dan pembayaran-pembayaran yang bersifat mendesak, dan nilai saldo ditetapkan berdasarkan Surat Direksi.

b. Pengukuran/Metode Pencatatan

Dicatat dengan sistem Imprest Fund.

c. Penyajian

Kas Kecil dikelompokkan pada Aset Lancar dalam pos Kas dan Setara Kas.

2.3. Giro Valuta Asing

a. Pengertian

Giro Valuta Asing adalah uang perusahaan berupa mata uang asing, yang disimpan pada bank dalam bentuk giro


1. Dibukukan sesuai dengan saldo rekening Giro pada tanggal neraca, setelah dilakukan rekonsiliasi bank.

2. Dibukukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal neraca. 3. Nilai rupiah akibat beda kurs pada saat perolehan dengan tanggal Neraca

diuraikan dalam butir 2.33 (Beda Kurs).

c. Penyajian

Giro dalam Valuta Asing dikelompokkan pada Aset Lancar dalam pos Kas dan Setara Kas.

2.4. Deposito Dalam Valuta Asing

a. Pengertian

Deposito dalam valuta asing adalah deposito yang dimiliki perusahaan dalam bentuk valuta asing baik Deposito On Call maupun Deposito Berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang, sejak tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan. (Bapepam VIII.G.7)


1. Deposito dibukukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat perolehan.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-5

2. Pada Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan, deposito dalam

bentuk valuta asing dibukukan atas dasar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

3. Pada tanggal pencairan, deposito valuta asing dicatat sesuai dengan kurs

tengah Bank Indonesia yang berlaku saat itu.

4. Nilai rupiah akibat beda kurs pada saat perolehan dengan tanggal neraca, dan antara tanggal neraca dengan realisasi/pencairan diuraikan dalam butir 2.33 (Beda Kurs).

c. Penyajian

Deposito Dalam Valuta Asing dikelompokkan pada Aset Lancar dalam pos Kas dan Setara Kas.

2.5. Deposito Berjangka

a. Pengertian

Deposito berjangka adalah deposito yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan namun dijaminkan dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan


Deposito dibukukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai perolehannya dan deposito dalam bentuk valuta asing dibukukan atas dasar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca

c. Penyajian

Jenis deposito ini disajikan sebagai investasi sementara. 2.6. Investasi Jangka Pendek

a. Pengertian

Investasi jangka pendek adalah investasi berupa efek-efek yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan.


1. Efek harus dikelompokkan menjadi salah satu dari kategori Diperdagangkan (trading), Dimiliki hingga jatuh tempo (held to maturity), atau Tersedia untuk dijual (available for sale) .


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-6

2. Efek untuk "Diperdagangkan" disajikan di Neraca sebesar nilai wajarnya, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi termasuk dalam Laporan Laba Rugi.

3. Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo disajikan di Neraca sebesar biaya

perolehan setelah amortisasi. 4. Efek ini disajikan di Neraca sebesar nilai wajarnya, dan keuntungan atau

kerugian yang belum direalisasi diakui sebagai komponen ekuitas, melalui Laporan Perubahan Ekuitas, sampai Efek tersebut dijual atau dilepas, dan pada saat tersebut akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui sebagai komponen ekuitas harus diakui dalam Laporan Laba Rugi.

5. Laba dan rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai

wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi periode berjalan.

c. Penyajian Investasi Jangka Pendek dikelompokkan pada Aset Lancar dalam pos Investasi Jangka Pendek

2.7. Piutang

a. Pengertian

Piutang adalah suatu klaim atas uang, barang atau jasa kepada pihak-pihak lain. Piutang terdiri dari Piutang Usaha dan Piutang Non Usaha, baik piutang dalam rupiah maupun piutang dalam valuta asing. Piutang Usaha Yang dimaksud dengan piutang usaha adalah piutang yang timbul dari kegiatan normal perusahaan/penjualan produk utama.

Piutang Non Usaha Yang dimaksud dengan piutang non usaha adalah piutang yang timbul dari kegiatan selain butir 1 diatas.


1. Piutang diakui pada saat penyerahan barang

2. Piutang dalam valuta asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi/perolehan.

3. Pada Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan piutang dalam valuta asing disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-7

4. Nilai rupiah akibat beda kurs pada saat perolehan dengan tanggal neraca,

dan antara tanggal neraca dengan saat pelunasan diuraikan dalam butir 2.33 (Beda Kurs).

5. Kerugian Piutang

Kerugian piutang dicatat dengan menggunakan metode cadangan sebagai berikut : Klasifikasi umur piutang dilakukan setelah saling hapus/offsetting

dengan kewajiban pada tiap debitur/kreditur yang sama. Piutang yang berumur 1 s/d 2 tahun disisihkan sebesar 50% (lima

puluh prosen). Yang berumur lebih dari 2 tahun disisihkan sebesar 100 % (seratus

persen) Penyisihan kerugian piutang tersebut dilakukan setiap bulan.

c. Penyajian

1. Piutang Usaha dikelompokkan pada Aset Lancar dalam pos Piutang Usaha berdasarkan nilai bruto dikurangi penyisihan kerugian piutang. Piutang Usaha terdiri dari piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (afiliasi) dan kepada pihak ketiga (non afiliasi).

2. Piutang Non Usaha kepada pihak ketiga (non afiliasi) dikelompokkan

pada Aset Lancar dalam pos Piutang Lain-lain sebesar nilai bruto dikurangi penyisihan kerugian piutang.

3. Piutang Non Usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa

(afiliasi) dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar dalam pos Piutang Hubungan Istimewa sebesar nilai bruto dikurangi penyisihan kerugian piutang.

4. Piutang yang diketahui pelunasannya lebih dari 1 tahun sejak tanggal

neraca dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar dalam pos Piutang Jangka Panjang.

2.8 Uang Muka

1. Karyawan.

a. Pengertian

Pemberian sejumlah uang kepada karyawan untuk keperluan dinas, berobat dan lainnya yang diikuti dengan pertanggungjawaban atas pemakaian uang tersebut.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-8


Uang muka karyawan diakui pada saat dokumen pembayaran diterbitkan sebesar nilai nominalnya.

c. Penyajian

Uang muka karyawan dikelompokkan pada Aset Lancar dalam pos Uang Muka.

2. Pihak Ketiga/Jangka Panjang

a. Pengertian

Pemberian sejumlah uang kepada pihak ketiga yang pertanggungjawabannya diatur berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak.


Uang muka pihak ketiga diakui pada saat dokumen pembayaran diterbitkan sebesar nilai nominalnya (yang dibayarkan).

c. Penyajian

1. Uang muka pihak ketiga yang masa pertanggung jawabannya kurang dari 12 bulan, dikelompokkan pada Aset Lancar dalam pos Uang muka.

2. Uang muka jangka panjang yang masa pertanggung jawabannya lebih dari 12 bulan dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar dalam pos Uang Muka Jangka Panjang.

2.9. Persediaan Menurut PSAK 14 paragraf 03, persediaan adalah aset :

Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan

dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persedian terdiri dari: 1. Barang Jadi

a. Pengertian

Persediaan hasil produksi PT Pupuk Kaltim yang ada di gudang produksi dan gudang terbuka.



2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-9

1. Persediaan Barang Jadi dinilai dengan menggunakan harga perolehan berdasarkan metode rata-rata tertimbang (Weighted Average Method).

2. Pada setiap akhir tahun, jumlah biaya produksi 1 (satu) tahun

ditambah dengan nilai persediaan awal tahun dibagi kuantum produksi 1 (satu) tahun ditambah kuantum saldo awal tahun menghasilkan harga pokok rata-rata dalam 1 (satu) tahun, kemudian angka ini dipakai sebagai angka untuk menilai persediaan barang jadi akhir periode.

3. Stock opname hasil produksi utama dilakukan setiap akhir periode.

Perbedaan antara hasil stock opname dengan catatan dibukukan sebagai Harga Pokok Produksi.

4. Persediaan hasil produksi utama yang rusak dibukukan sebagai

pendapatan/beban lain-lain dalam pos Koreksi Persediaan Barang Jadi periode berjalan.

c. Penyajian

Persediaan Barang Jadi dikelompokkan pada Aset Lancar dalam pos Persediaan.

2. Bahan dan Suku Cadang

a. Pengertian

Yang dimaksud dengan persediaan bahan dan suku cadang adalah bahan dan suku cadang milik PT Pupuk Kalimantan Timur yang ada di gudang sendiri, gudang pihak lain dan dalam perjalanan untuk produksi dan untuk keperluan operasional perusahaan.

b. Pengukuran/ Metode Pencatatan

1. Persediaan bahan dan suku cadang dibukukan atas dasar nilai perolehan yaitu sebesar harga menurut Order Pembelian (Purchase Order).

2. Biaya yang timbul dalam rangka memperoleh material, antara lain: Biaya Telex Biaya Bank Ongkos Angkut Bea Masuk Asuransi


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-10

Pada saat timbulnya biaya-biaya tersebut, dibukukan ke dalam rekening masing-masing jenis biaya dan dibebankan pada periode terjadinya (Period Cost).

3. Pencatatan bahan dan suku cadang dilakukan dengan Metode

Perpetual dengan harga rata-rata bergerak (Moving Average).

4. Stock Taking terhadap persediaan bahan dan suku cadang dilakukan secara periodik. Hasil stock taking tersebut dipakai sebagai dasar pencatatan persediaan. Apabila ada perbedaan antara hasil stock taking dengan catatan pembukuan, nilai perbedaan dibukukan sebagai "Koreksi Persediaan" dan diklasifikasikan pada pendapatan dan beban lain-lain pada periode berjalan.

5. Suku Cadang yang oleh karena sesuatu hal tidak jadi digunakan dan

dikembalikan lagi ke dalam persediaan (Return) dibukukan sebesar nilai pada saat suku cadang tersebut dikeluarkan.

6. Pembentukan penyisihan.

Penyisihan untuk Kerugian Suku Cadang Moving yang kemungkinan rusak, dibentuk 1% dari nilai persediaan rata-rata di gudang sendiri (tidak termasuk gudang receiving).

c. Penyajian

Persediaan bahan dan suku cadang dikelompokkan pada Aset Lancar pada pos Persediaan.

2.10. Pajak Dibayar Dimuka

a. Pengertian

Pajak dibayar dimuka terdiri dari : 1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pembayaran dimuka pajak kepada kas

negara atau yang dipungut pihak lain yang dapat dikompensasikan dengan pajak penghasilan badan terutang pada akhir periode fiskal.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan adalah pertambahan nilai atas

barang dan jasa yang langsung mempengaruhi operasional perusahaan yang telah disetor ke Kas Negara atau dipungut oleh pihak ketiga sebagai Wapu.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-11


1. Pajak Dibayar Dimuka dicatat sebesar jumlah yang telah disetorkan atau dipungut pada saat terjadinya (pada saat transaksi) dengan tarif sesuai ketentuan.

2. Pajak Pertambahan Nilai tersebut pada setiap akhir periode (bulanan)

akan dikompensasikan dengan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran yang terhutang.

3. Kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan akan dicatat sebagai Aset

Pajak Kini

4. Tata cara pencatatan lainnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

c. Penyajian

PPN dan PPh yang dibayar dimuka dikelompokkan pada Aset Lancar dalam pos Pajak Dibayar Dimuka.

2.11. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya-biaya yang telah dibayar namun pembebanannya dilakukan selama 1 tahun atau satu masa produksi.

1. Asuransi

Pengertian

Asuransi merupakan pelimpahan resiko (pertanggungan) kepada perusahaan asuransi atas aset tetap dan tenaga kerja yang bersifat tidak ada unsur kesengajaan. Asuransi terdiri dari asuransi pabrik, asuransi bangunan dan kendaraan, asuransi tenaga kerja dan asuransi terhadap aset lainnya.

Pengukuran/Metode Pencatatan

1. Premi Asuransi Pabrik (kerusakan mesin & kebakaran) dibukukan sebagai Biaya Asuransi Dibayar Dimuka pada saat penutupan asuransi yang ditandai dengan penandatanganan surat persetujuan antara PT Pupuk Kalimantan Timur dengan Perusahaan Asuransi (Polis Akseptasi).

2. Premi asuransi selain asuransi pabrik dibukukan sebagai biaya

asuransi periode berjalan.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-12

3. Apabila terjadi resiko berupa kerusakan atau kebakaran, diatur sebagai berikut : Apabila mengakibatkan total loss, maka nilai buku aset yang

bersangkutan ditutup ke kerugian luar biasa tahun berjalan. Pendapatan diakui pada saat klaim asuransi yang diajukan disetujui perusahaan asuransi.

Apabila hanya mengakibatkan perbaikan, maka biaya perbaikan dikompensasi dengan nilai klaim asuransi. Selisih yang terjadi dibukukan sebagai pendapatan/beban lain-lain.

4. Piutang klaim asuransi pabrik dan non pabrik selain asuransi tenaga

kerja dan kecelakaan diri, diakui pada saat disetujui oleh perusahaan asuransi, sedangkan asuransi tenaga kerja dan kecelakaan diri diakui pada saat deklarasi, masing-masing sebesar nilai yang disepakati

c. Penyajian

1. Saldo pembayaran premi asuransi pabrik dikelompokkan pada Aset Lancar dalam pos Biaya Dibayar Dimuka.

2. Klaim asuransi yang belum dibayar, dicatat sebagai piutang klaim

asuransi pada Aset Lancar dalam pos Piutang Lain-lain.

2. Sewa

a. Pengertian

Pembayaran di muka kepada pihak ketiga untuk pemanfaatan aset tertentu selama 1 tahun atau satu periode produksi.

b. Pengukuran/Metode Pembayaran.

Pembayaran sewa diperlakukan sebagai biaya sewa atau sewa dibayar dimuka berdasarkan materialitasnya dan dialokasikan secara prorata sesuai masa manfaat.

c. Penyajian

Sewa dibayar dimuka dikelompokkan pada Aset Lancar dalam pos Biaya Dibayar Dimuka.

3. Turn Arround (Perbaikan Tahunan)

a. Pengertian

Turn Arround (Perbaikan Tahunan) adalah biaya perbaikan peralatan-peralatan produksi secara keseluruhan dan telah direncanakan, pada umumnya dilaksanakan 1 tahun sekali.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-13

b. Pengukuran/Metode Pembayaran

1. Dibukukan atas dasar nilai perolehan dari biaya-biaya Turn Arround 2. Biaya Turn Arround adalah :

a. Biaya yang secara handal dapat diidentifikasikan sebagai pengeluaran atau biaya Turn Arround.

b. Biaya yang timbul di Unit Produksi yang menjalani Perbaikan Tahunan selain biaya penyusutan dan amortisasi dikapitalisasi sebagai biaya Perbaikan Tahunan.

c. Biaya Turn Arround ditutup setelah satu bulan pelaksanaan Turn

Arround dinyatakan selesai.

3. Biaya Turn Arround yang timbul akan dibebankan selama 12 bulan prorata, tetapi apabila sebelum habis masa manfaat ternyata harus diadakan Turn Arround lagi, maka sisa nilai buku Biaya Turn Arround yang ada dibebankan sekaligus pada periode yang bersangkutan.

c. Penyajian

Biaya Turn Arround dikelompokkan pada Aset Lancar dalam pos Biaya Dibayar Dimuka.

d. Lain-lain

1. Masa Turn Arround (jumlah hari Turn Arround) ditentukan sesuai dengan surat dari manajer Turn Arround.

2. Apabila pelaksanaan Turn Arround dimulai pada akhir bulan dan

selesai pada bulan berikutnya, maka Biaya Turn Arround pembebanan disesuaikan dengan hari Turn Arround masing-masing periode.

3. Apabila dalam satu periode bulanan terdapat hari Turn Arround dan

hari Shut Down, maka biaya Turn Arround dikapitalisasi sedangkan biaya yang dikeluarkan selama hari Shut Down diperlakukan sebagai Kerugian Akibat Tidak Berproduksi pada periode yang bersangkutan. Biaya kerugian Akibat Tidak Berproduksi pada Laporan Triwulan akan diperhitungkan kembali sebagai Biaya Produksi.

4. Biaya-biaya yang timbul selama masa Turn Arround tetapi baru

diketahui setelah penutupan dibukukan sebagai biaya pemeliharaan periode berjalan.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-14

5. Material dan suku cadang yang telah dikeluarkan dari gudang (di-issued), tetapi karena sesuatu hal tidak jadi digunakan dalam Turn Arround akan dikembalikan lagi ke persediaan, dibukukan sebagai persediaan sesuai dengan nilai pada saat dikeluarkan. Nilai material dan suku cadang tersebut merupakan pengurang biaya Turn Arround. Apabila pengembalian material dan suku cadang tersebut melewati masa 1 bulan/batas akhir pencatatan Turn Arround, dibukukan sebagai pengurang biaya pemeliharaan

2.12. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

a. Pengertian Merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan namun pembayarannya belum diterima.

b. Pengukuran/Metode Pencatatan . Pendapatan yang masih harus diterima dibukukan atas dasar jumlah pendapatan yang dapat direalisasikan.

c. Pengungkapan Pendapatan yang masih harus diterima dikelompokkan pada Aset Lancar dalam pos Pendapatan Yang Masih Harus Diterima.

2.13. Pajak Tangguhan

a. Pengertian

1. Aset Pajak Tangguhan Merupakan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai Aset Pajak Tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi.

2. Kewajiban Pajak Tangguhan Merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.


1. Aset pajak tangguhan dibukukan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan kembali (balance sheet approach).

2. Kewajiban pajak tangguhan dibukukan sebesar jumlah yang terutang (balance sheet approach).


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-15

3. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

4. Aset dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh didiskonto.

c. Penyajian

1. Aset pajak tangguhan dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar dalam pos Aset Pajak Tangguhan

2. Kewajiban pajak tangguhan dikelompokkan pada Kewajiban Tidak Lancar dalam pos Kewajiban Pajak Tangguhan

3. Aset pajak tangguhan harus dikompensasi dengan kewajiban pajak tangguhan dan jumlah nettonya disajikan di neraca. Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu Laporan Keuangan Konsolidasi.

2.14. Investasi Jangka Panjang

Yang dimaksud dengan Investasi Jangka Panjang adalah investasi dalam bentuk surat berharga maupun properti dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Investasi jangka panjang terdiri antara lain : 1. Investasi Obligasi 2. Investasi Saham 3. Investasi Dalam Properti

a. Pengertian 1. Investasi Obligasi

Yang dimaksud dengan Investasi Obligasi adalah investasi dalam surat berharga obligasi (efek utang) dengan ciri-ciri : Memiliki nilai nominal Mempunyai tingkat bunga Memiliki masa jatuh tempo Bersifat pemberian pinjaman

2. Investasi Saham Yang dimaksud dengan Investasi Saham adalah investasi dalam surat berharga saham dengan ciri-ciri : Memiliki nilai nominal. Memperoleh Capital Gain atau Capital Loss Memperoleh dividen (jika laba) Nilai saham bisa naik atau turun

3. Investasi Dalam Properti Memiliki nilai perolehan


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-16

Tidak untuk digunakan dalam kegiatan normal perusahaan Memperoleh laba penjualan properti (jika harga penjualan atau

pelepasan properti melebihi nilai perolehannya).

b. Pengukuran/ Metode Pencatatan 1. Investasi Obligasi

Investasi Obligasi harus diklasifikasikan sebagai "Dimiliki hingga jatuh tempo" atau "Tersedia untuk dijual". Jika diklasifikasikan sebagai Tersedia untuk dijual akan dibukukan sebesar nilai wajarnya, sedangkan "Dimiliki hingga jatuh tempo" dibukukan atas dasar harga perolehan setelah dikurangi dengan diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

2. Investasi Saham Investasi dalam efek ekuitas (perusahaan memiliki kurang dari 20% saham perusahaan investee), harus diklasifikasikan sebagai "Tersedia untuk dijual" dan dibukukan sebesar nilai wajarnya, serta keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi termasuk dalam Laporan Laba Rugi. Investasi ini disajikan menggunakan metode biaya.

3. Investasi Dalam Properti

Investasi dalam properti disajikan sebesar harga perolehannya.

c. Penyajian 1. Investasi Obligasi, Investasi Saham dan Investasi Properti dikelompokkan

pada Aktiva Tidak Lancar dalam pos Investasi Jangka Panjang.

2. Jika perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki efek utang hinggga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo.

3. Pendapatan bunga dari Investasi Obligasi dan pendapatan dividen dari Investasi Saham dikelompokkan sebagai Pendapatan Lain-lain.

4. Keuntungan atau kerugian penjualan kembali investasi obligasi sebelum jatuh tempo dikelompokkan sebagai pendapatan/beban lain-lain periode berjalan.

5. Pendapatan atau kerugian saham anak perusahaan (investee) diakui sebagai pendapatan/beban lain-lain periode berjalan.

6. Dalam catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan mengenai masa jatuh tempo dan tingkat bunga Investasi Obligasi.

7. Properti investasi diakui sebagai aset jika:


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-17

a. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas, dan

b. Biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan modal.

2.15. Tanah

a. Pengertian

Tanah adalah aset berwujud yang diperoleh siap pakai atau diperoleh lalu disempurnakan sampai siap pakai dalam operasi entitas dengan manfaat ekonomis lebih dari setahun, dan tidak dimaksud untuk diperjualbelikan dalam kegiatan operasi normal entitas. (PSAK 47 paragraf 07).


Sesuai dengan PSAK 47 paragraf 10, tanah dibukukan atas dasar nilai perolehan berupa : 1. Harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana dan

bangunan diatasnya yang harus dibeli kemudian harus dimusnahkan.

2. Biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan.

3. Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi.

4. Biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti

5. Biaya komisi perantara jual beli tanah.

6. Biaya pinjaman terkapitalisasi ke dalam tanah.

7. Biaya pematangan tanah

Beban tangguhan untuk pengurusan legal hak atas tanah antara lain meliputi:

1. biaya legal audit seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota

2. biaya pengukuran-pematokan-pemetaan ulang

3. biaya notaris, biaya jual beli & PPAT

4. pajak terkait pada jual-beli tanah

5. biaya resmi yang harus dibayar ke kas negara, untuk perolehan hak, perpanjangan atau pembaruan hak baik status maupun peruntukan.

Karena sifatnya berbeda dengan beban tangguhan yang lain, dan mempunyai hubungan erat dengan aset tanah, serta mempunyai pola amortisasi sendiri, maka penyajian neraca dipisahkan dari beban tangguhan yang lain


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-18

c. Penyajian

Tanah dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar, sebagai bagian kelompok aset tetap berwujud

d. Lain-lain

1. Tanah yang dibatasi penggunaannya diungkapkan secara cukup dalam catatan laporan keuangan.

2. Tanah dalam proses disajikan pada Aset Tidak Lancar, perkiraan Aset

Tetap dalam pos Aset Dalam Penyelesaian (lihat butir 2.20)

2.16. Bangunan dan Sarana

a. Pengertian

Bangunan dan Sarana adalah bangunan dan sarana yang dimiliki perusahaan yang digunakan sebagai tempat proses produksi dan sarana pendukung lainnya termasuk perumahan karyawan dalam rangka operasi normal perusahaan.


1. Bangunan dan Sarana dibukukan dengan nilai perolehan pada waktu selesai pembangunan.

2. Metode penyusutan dan umur ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi.

c. Penyajian

Bangunan dan Sarana dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar perkiraan Aset Tetap dalam pos Bangunan dan Sarana berdasarkan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-19

2.17. Pabrik Dan Peralatan

a. Pengertian

Yang dimaksud dengan pabrik dan peralatan adalah pabrik dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk keperluan operasional pabrik.


1. Pabrik dan Peralatan dibukukan dengan nilai perolehan pada waktu selesai pembangunan.

2. Metode penyusutan dan umur ditetapkan sesuai Keputusan Direksi. 3. Pengeluaran-pengeluaran yang perlu dikapitalisasi adalah :

Pengeluaran yang menambah umur/kapasitas dikapitalisasi ke aset yang bersangkutan dengan lama penyusutan mengikuti sisa umur.

Replacement (penggantian), yaitu penggantian komponen unit mesin yang bernilai sesuai dengan kriteria pengeluaran modal (Capital Expenditure).

c. Penyajian

Pabrik dan Peralatan dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar perkiraan Aset Tetap dalam pos Pabrik dan Peralatan berdasarkan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai..

d. Lain-lain

Pabrik dan peralatan yang dibatasi penggunaannya diungkapkan secara cukup dalam catatan laporan keuangan.

2.18. Suku Cadang Penyangga

a. Pengertian

Suku Cadang Penyangga adalah suku cadang/peralatan yang harus disediakan untuk menjaga kelancaran operasi pabrik dengan kriteria sebagai berikut : Harus tersedia untuk menjaga kelancaran operasi pabrik Pemakaiannya tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Sulit untuk mendapatkannya


1. Suku Cadang Penyangga dibukukan atas dasar nilai perolehan.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-20

2. Penyusutan atas Suku Cadang Penyangga dilakukan sesuai dengan sisa umur pabrik dengan metode garis lurus.

3. Suku Cadang Penyangga yang diperbaiki sehingga dapat berfungsi

kembali dibukukan sebagai persediaan suku cadang penyangga sebesar nilai perolehannya kembali yaitu nilai perbaikan dan nilai lainnya sehingga suku cadang tersebut siap untuk difungsikan.

c. Penyajian

Suku Cadang Penyangga dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar perkiraan Aset Tetap dalam pos Pabrik dan Peralatan berdasarkan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

2.19. Katalis

a. Pengertian

Katalis adalah bahan yang harus ada (sebagai katalisator) dalam proses produksi yang jangka waktu pemakaiannya lebih dari satu tahun.


1. Dibukukan atas dasar nilai perolehaan. 2. Penggantian katalis bisa terjadi antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun sekali dengan biaya yang relatif besar. Biaya penggantian dikapitalisasi serta disusutkan dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

3. Penggantian katalis yang merupakan penggantian partial (sebagian) atau

make up dibukukan sebagai biaya katalis.

4. Apabila katalis rusak sebelum masa manfaatnya habis, maka nilai bukunya dibebankan sebagai biaya produksi pada periode terjadinya kerusakan.

5. Setelah habis masa manfaatnya, nilai perolehan dan akumulasi katalis

dihapusbukukan.

c. Penyajian

Katalis dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar perkiraan Aset Tetap dalam pos Pabrik dan Peralatan berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-21

2.20. Mesin Bengkel Kerja

a. Pengertian

Mesin Bengkel kerja adalah mesin-mesin di luar mesin pabrik utama yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk keperluan operasional pendukung pabrik.


1. Mesin bengkel kerja dibukukan dengan nilai perolehan. 2. Metode penyusutan dan umur ditetapkan sesuai dengan Keputusan

Direksi.

3. Pengeluaran-pengeluaran yang perlu dikapitalisasi adalah : Pengeluaran yang menambah umur/kapasitas dikapitalisasi ke aset

yang bersangkutan dengan lama penyusutan mengikuti sisa umur. Replacement (penggantian), yaitu penggantian komponen unit mesin

yang bernilai sesuai dengan kriteria pengeluaran modal (Capital Expenditure).

c. Penyajian

Mesin bengkel kerja dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar perkiraan Aset Tetap dalam pos Mesin Bengkel Kerja berdasarkan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai..

2.21. Kendaraan dan Alat Berat

a. Pengertian

Yang dimaksud dengan kendaraan dan alat berat adalah kendaraan dan alat berat yang dimiliki oleh perusahaan yang dipergunakan untuk alat angkutan dan sarana pendukung lainnya dalam rangka kegiatan operasional perusahaan.


1. Kendaraan dan Alat Berat dibukukan sebesar nilai perolehannya. 2. Metode penyusutan dan umur ditetapkan sesuai Keputusan Direksi.

c. Penyajian


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-22

Kendaraan dan Alat Berat dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar perkiraan Aset Tetap dalam pos Kendaraan dan Alat Berat berdasarkan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

2.22. Perlengkapan Kantor dan Rumah

a. Pengertian

Yang dimaksud dengan perlengkapan kantor dan rumah adalah meliputi peralatan kantor, perlengkapan rumah tangga dan peralatan lainnya yang digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan.


1. Pelengkapan kantor dan rumah dibukukan atas dasar perolehan. 2. Besarnya nilai yang dapat dikapitalisasi sebagai perlengkapan kantor dan

rumah ditetapkan dengan surat Keputusan Direksi. 3. Metode penyusutan dan umur ditetapkan sesuai dengan Keputusan

Direksi.

c. Penyajian

Perlengkapan kantor dan rumah dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar perkiraan Aset Tetap dalam pos Perlengkapan Kantor dan Rumah berdasarkan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

2.23. Aset Sewa Pembiayaan a. Pengertian

Aset sewa pembiayaan menurut PSAK 30 adalah aset tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa yang mengalihkan secara substansial resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset dimana hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, atau dapat juga tidak dialihkan (finance lease).

b. Pengukuran/Metode Pencatatan 1. Sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan kewajiban dalam neraca

sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar, ditambah dengan harga opsi yang akan dibayar pada akhir periode sewa.

2. Kewajiban yang terkait dengan Sewa pembiayaan juga diakui dan setiap

pembayaran angsuran dialokasikan sebagai pelunasan kewajiban dan pembayaran beban bunga.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-23

3. Biaya langsung awal sehubungan aktivitas sewa pembiayaan yang dapat ditribusikan secara langsung ditambahkan ke jumlah yang diakui sebagai aset

4. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban.

5. Penyusutan Aset yang diperoleh melalui Sewa pembiayaan disusutkan

dengan metode yang setara dengan aset yang dimiliki secara langsung.

6. Dalam hal adanya hak opsi, aset dapat disusutkan sesuai dengan umur manfaat aset yang bersangkutan.

c. Penyajian

Aset sewa pembiaayan dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar perkiraan Aset Tetap dalam pos Aset Sewa Pembiayaan. Perubahan suku bunga dan kurs yang terjadi setelah perolehan dibebankan pada Pendapatan dan Beban Lain-lain dan dikelompokkan dalam Laporan Laba Rugi periode berjalan

2.24. Aset Dalam Penyelesaian

a. Pengertian

Yang dimaksud dengan Aset Dalam Penyelesaian adalah pekerjaan terhadap aset tetap yang sampai dengan tutup buku masih belum selesai pembangunannya.


Dibukukan atas dasar realisasi biaya yang telah dikeluarkan Dalam hal pembangunan dilakukan oleh pemborong, maka jumlah yang

dibukukan adalah : Jumlah yang dibayar (termasuk material dan jasa) Jumlah yang telah diotorisasi untuk dibayar (faktur yang telah

diverifikasi dan telah disetujui untuk dibayar) Material yang disupply oleh PT Pupuk Kalimantan Timur.

Dalam hal pembangunan dilakukan sendiri, maka jumlah yang dibukukan adalah jumlah biaya yang telah terjadi sampai tanggal laporan keuangan meliputi bahan (material), jasa, tenaga kerja dan overhead lain yang relevan dan andal.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-24

4. Jika pembangunan didanai dengan menggunakan pinjaman (baik

sebagian atau seluruhnya) maka Biaya Pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung, harus dikapitalisasi sebagai bagian dari perolehan .

c. Penyajian

Aset Dalam Pelaksanaan dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar perkiraan Aset Tetap dalam pos Aset Dalam Penyelesaian berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan.

d. Lain-lain

Dalam hal proyek telah selesai dan telah diserahterimakan, maka seluruh nilai proyek dibukukan ke dalam Aset Tetap.

2.25. Beban Tangguhan

a. Pengertian

Beban tangguhan adalah pengeluaran yang dapat ditangguhkan pembebanannya selama jangka waktu tertentu (lebih dari 1 tahun) yang mempunyai manfaat masa depan.


Beban tangguhan dibukukan atas dasar nilai perolehan dan diamortisasi selama jangka waktu tertentu.

c. Penyajian

Beban tangguhan dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar dalam pos Beban Tangguhan sebesar nilai buku.

2.26. Persediaan Usang (Obsolete Stock) a. Pengertian

Persediaan usang atau Obsolete Stock adalah persediaan bahan kimia, suku cadang atau lainnya yang ketinggalan teknologi dan tidak dapat digunakan lagi yang ditetapkan pejabat berwenang.


Obsolete Stock dibukukan sebesar nilai perolehan. Setelah mendapat persetujuan untuk dihapuskan dari pejabat yang

berwenang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, Persediaan Usang dibukukan sebagai beban lainnya pada periode berjalan.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-25

Jumlah suku cadang Obsolete Stock ditentukan berdasarkan hasil Stock Taking.

c. Penyajian

Obsolete Stock di Neraca dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar dalam pos Persediaan Usang.

2.27. Aset Non Operasional

a. Pengertian

Yang dimaksud dengan Aset Non Operasional adalah aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasi perusahaan


Aset yang telah dinyatakan scrap dibukukan sebesar Rp 1,00. Selisih antara nilai buku aset yang dinyatakan scrap dengan Rp 1,00

diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Aset Non Operasional lainnya dibukukan sebesar nilai wajar.

c. Penyajian

Aset Non Operasional dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar dalam pos Aset Non Operasional.

2.28. Jaminan Jangka Panjang

a. Pengertian

1. Jaminan Jangka Panjang merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dan diserahkan kepada pihak ketiga sebagai jaminan penggunaan fasilitas/pemakaian jasa yang bersifat jangka panjang.

2. Jaminan Jangka Panjang akan ditarik kembali oleh perusahaan apabila

fasilitas/pemakaian jasa jangka panjang yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sudah tidak dipergunakan lagi.


Jaminan Jangka Panjang dibukukan sesuai dengan nilai perolehan yaitu sejumlah nilai yang diserahkan.

c. Penyajian

Jaminan Jangka Panjang dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar dalam pos Jaminan Jangka Panjang.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-26

2.29. Suku Cadang Non Moving a. Pengertian

Suku Cadang Non Moving adalah suku cadang yang tidak ada mutasi selama 4 tahun atau lebih, namun sewaktu-waktu masih dapat dipergunakan.


Suku Cadang Non Moving dibukukan sesuai nilai perolehan. Pembentukan penyisihan.

Penyisihan untuk Kerugian Suku Cadang Non Moving yang kemungkinan rusak, dibentuk 2,5% dari nilai persediaan rata-rata di gudang.

c. Penyajian

Suku Cadang Non Moving dikelompokkan pada Aset Tidak Lancar dalam pos Persediaan Non Moving sesuai nilai perolehan dikurangi dengan cadangan kerugian yang telah dibentuk.

2.30. Hutang

a. Pengertian

Hutang terdiri dari Hutang Usaha dan Hutang Lain-lain, baik hutang dalam rupiah maupun hutang dalam valuta asing. 1. Hutang Usaha

Yang dimaksud hutang usaha adalah kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk pengadaan barang/jasa dalam rangka kegiatan normal perusahaan.

2. Hutang Lain-lain Yang dimaksud hutang lain-lain adalah kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk kegiatan selain butir 1 diatas.


1. Hutang diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat Berita Acara Penerimaan Barang/jasa atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ditandatangani.

2. Hutang dalam valuta asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan

kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi/perolehan.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-27

3. Pada Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan, hutang dalam valuta asing disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4. Nilai rupiah akibat beda kurs pada saat perolehan dengan tanggal neraca,

dan antara tanggal neraca dengan saat pelunasan diuraikan dalam butir 2.33 (beda kurs)

c. Penyajian

1. Hutang Usaha dikelompokkan pada Kewajiban Lancar dalam pos Hutang Usaha yang terdiri dari hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (afiliasi) dan kepada pihak ketiga (non afiliasi).

2. Hutang Lain-lain kepada pihak ketiga (non afiliasi) dikelompokkan pada Kewajiban Lancar dalam pos Hutang Lain-lain.

3. Hutang Lain-lain kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (afiliasi) dikelompokkan pada Kewajiban Tidak Lancar dalam pos Hutang Hubungan Istimewa.

2.31. Hutang Pajak

a. Pengertian

Hutang pajak adalah kewajiban yang berkaitan dengan pajak perusahaan, baik yang harus disetorkan kepada pemerintah maupun yang akan dikompensasikan yang terdiri dari PPh, PPN dan Pajak Pembangunan.


Hutang pajak dibukukan sebesar jumlah pajak yang telah dipungut atau saat diperhitungkan sebagai pajak yang terhutang.

c. Penyajian

Hutang Pajak dikelompokkan pada Kewajiban Jangka Pendek dalam pos Hutang Pajak.

2.32. Hutang Dividen a. Pengertian

Hutang Dividen adalah kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Besarnya nilai pembayaran dividen ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-28

b. Pengukuran/ Metode Pencatatan Hutang Dividen diakui pada saat dividen diumumkan dan dibukukan sebesar jumlah yang ditentukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Pengungkapan Hutang Dividen dikelompokkan pada Kewajiban Jangka Pendek dalam pos Hutang Dividen.

2.33. Pinjaman Modal Kerja

a. Pengertian Pinjaman Modal kerja merupakan kas yang dipinjam PT Pupuk Kalimantan Timur dari pihak lain, dan digunakan sebagai modal usaha perusahaan.


Pinjaman Modal Kerja dibukukan sebesar nilai perolehan pinjaman.

c. Penyajian Pinjaman Modal Kerja dikelompokkan pada Kewajiban Jangka Pendek atau Kewajiban Jangka Panjang dalam pos Pinjaman Modal Kerja.

2.34. Kewajiban Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

a. Pengertian

Merupakan porsi pelunasan kewajiban jangka panjang perusahaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya yang jatuh tempo dalam 1 tahun.

b. Pengukuran/Metode Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun diakui 1 tahun sebelum tanggal pelunasan pinjaman jangka panjang, sebesar porsi kewajiban jangka panjang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun.

c. Penyajian

Kewajiban Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun dikelompokkan dalam Kewajiban Jangka Pendek dalam pos Kewajiban Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun.

2.35. Biaya Masih Harus Dibayar d. Pengertian

Biaya-biaya tertentu yang sampai dengan akhir periode belum dilakukan pencatatan, dimana realisasi pembayarannya direncanakan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dari tanggal Neraca.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-29

e. Pengukuran/Metode Pembayaran

Dibukukan berdasarkan jumlah yang akan dibayarkan sebesar proporsional sesuai yang menjadi beban pada periode bersangkutan.

f. Penyajian

Biaya Masih Harus Dibayar dikelompokkan pada Kewajiban Lancar dalam pos Biaya Masih Harus Dibayar.

2.36. Pendapatan Diterima Dimuka

a. Pengertian

Pengakuan perusahaan atas uang muka yang diterima dari pihak ketiga atas penjualan hasil produksi/barang dan atau pemakaian jasa perusahaan dalam periode tertentu yang barang/jasanya belum diserahkan.


Dibukukan sejumlah nilai tunai yang diterima.sebagai pendapatan yang diterima dimuka

c. Penyajian

1 Untuk pemakaian jasa tidak lebih dari 1 tahun dikelompokkan pada Kewajiban Jangka Pendek dalam pos Pendapatan Diterima Dimuka.

2 Untuk pemakaian jasa lebih dari 1 tahun dikelompokkan pada Kewajiban Jangka Panjang dalam pos Kewajiban Jangka Panjang Lainnya.

2.37. Kewajiban Diestimasi Manfaat Karyawan

a. Pengertian Merupakan kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti namun dapat diestimasi secara handal yang berkaitan dengan imbalan yang diterima karyawan dari perusahaan, meliputi:

Imbalan Kerja Jangka Pendek Imbalan Pascakerja Imbalan Kerja Jangka Panjang


1. Imbalan Kerja Jangka Pendek diakui sebesar jumlah yang tak terdiskonto atas imbalan kerja jangka pendek yang diperkirakan untuk dibayar sebagai kewajiban (beban terakru), setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar.

2. Kewajiban Imbalan Pascakerja diukur oleh aktuaris dengan menggunakan

metode Projected Unit Credit.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-30

3. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti merupakan jumlah bersih dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal neraca, ditambah keuntungan aktuarial (dikurang kerugian aktuarial), dikurang biaya jasa lalu yang belum diakui, dikurang nilai wajar aset program pada tanggal neraca (jika ada) yang akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban secara langsung.

4. Keuntungan dan kerugian aktuarial dari program imbalan pasti diakui

sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar di antara: 10% dari nilai kini imbalan pasti pada tanggal tersebut sebelum

dikurang aset program 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut.

5. Imbalan Kerja Jangka Panjang diukur oleh aktuaris menggunakan metode Projected Unit Credit.

6. Imbalan Kerja Jangka Panjang diukur dengan metode akuntansi yang

sama dengan Imbalan Pascakerja, namun berbeda dengan metode akuntansi untuk imbalan pascakerja dalam hal: Keuntungan dan kerugian akturial langsung diakui dan tidak ada

koridor yang dipakai Seluruh biaya jasa lalu langsung diakui

7. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban untuk imbalan kerja jangka panjang adalah total nilai bersih dari nilai kini kewajiban imbalan pasti per tanggal neraca, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program per tanggal neraca selain kewajiban yang harus dilunasi secara langsung.

c. Pengungkapan

Kewajiban Diestimasi Manfaat Karyawan dikelompokkan pada Kewajiban Tidak Lancar dalam pos Kewajiban Diestimasi Manfaat Karyawan.

2.38. Pinjaman Jangka Panjang

a. Pengertian

Merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya atas pinjaman yang diterima.


Pinjaman jangka panjang dibukukan sebesar akumulasi realisasi penarikan pinjaman.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-31

c. Penyajian

1 Pinjaman yang penyelesaiannya tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal Neraca dikelompokkan pada Kewajiban Lancar dalam pos Pinjaman Jangka Pendek.

2 Pinjaman yang penyelesaiannya lebih dari 1 tahun sejak tanggal Neraca

dikelompokkan pada Kewajiban Tidak Lancar dalam pos Pinjaman Jangka Panjang sebesar akumulasi realisasi penarikan pinjaman dikurangi porsi lancar.

2.39. Hutang Obligasi

a. Pengertian Merupakan kewajiban perusahaan kepada pemegang obligasi sehubungan dengan penerbitan obligasi perusahaan.


1. Hutang Obligasi dibukukan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskonto.

2. Biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan hutang obligasi diakui

sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu hutang obligasi tersebut.

c. Pengungkapan

Hutang Obligasi dikelompokkan pada Kewajiban Tidak Lancar dalam pos Hutang Obligasi

2.40. Hutang Sewa Pembiayaan

a. Pengertian

Merupakan kewajiban perusahaan kepada perusahaan sewa pembiayaan (leasing company) sehubungan dengan perolehan aset perusahaan melalui sewa pembiayaan.


Hutang sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

c. Pengungkapan

Hutang sewa pembiayaan dikelompokkan pada Kewajiban Tidak Lancar dalam pos Hutang Sewa Pembiayaan.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-32

2.41. Hak Minoritas

a. Pengertian

Merupakan bagian aset netto dari anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham minoritas.


Dibukukan sebesar prosentasi kepemilikan pemegang saham minoritas anak perusahaan atas aset bersih anak perusahaan pada tanggal Neraca.

c. Penyajian

Dikelompokkan pada pos Hak Minoritas.

2.42. Selisih Kurs Valas

a. Pengertian

Beda kurs adalah selisih kurs antara saat perolehan dengan tanggal Laporan Keuangan, dengan realisasi pencairan valuta asing.


1. Kas dan Setara Kas dalam Valuta Asing Beda kurs Kas dan Setara Kas dalam valuta asing diukur sebagai berikut : Perbedaan kurs diperhitungkan dalam Laporan Keuangan Bulanan

periode yang sama dengan saat perolehan, yaitu diukur sebesar perbedaan kurs antara kurs saat perolehan sampai dengan kurs tanggal Laporan Keuangan Bulanan atau pada saat pencairan.

Perbedaan kurs yang timbul antara kurs saat Laporan Keuangan Bulanan dengan saat pencairan, diukur sebesar perbedaan kurs antara tanggal Laporan Keuangan Bulanan dengan kurs saat pencairan.

2. Piutang dalam Valuta Asing

Beda kurs Piutang dalam Valuta Asing diukur sebagai berikut : Perbedaan kurs yang timbul antara saat perolehan dengan tanggal

Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan diukur sebesar perbedaan kurs antara kurs saat perolehan dengan kurs tanggal Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan atau pada saat pelunasan/pencairan.

3. Hutang dalam Valuta Asing

Beda kurs Hutang dalam Valuta Asing diukur sebagai berikut :


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-33

Perbedaan kurs yang timbul antara saat perolehan dengan tanggal Laporan Keuangan bulanan dan Tahunan diukur sebesar perbedaan antara kurs saat perolehan sampai dengan kurs tanggal Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan atau pada saat pembayaran.

Selisih kurs diukur dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia setiap akhir bulannya.

c. Penyajian

Beda kurs yang timbul dari Pos Moneter dalam Valuta Asing dikelompokkan : Yang terjadi antara tanggal perolehan dengan tanggal Laporan

Keuangan/saat pencairan dalam periode yang sama, dibukukan sebagai Pendapatan/Biaya lain-lain dan disajikan pada Laporan Laba-Rugi periode berjalan.

Yang terjadi antara tanggal Laporan Keuangan dengan saat pencairan

dibukukan sebagai Pendapatan/Biaya lain-lain dan disajikan pada Laporan Laba-Rugi periode berjalan..

2.43. Pendapatan Dan Biaya

a. Pengertian

1. Pendapatan Yang dimaksud dengan Pendapatan adalah penambahan aset baik berupa uang tunai maupun bukan uang tunai yang berasal dari usaha pokok perusahaan maupun bukan usaha pokok. Pendapatan terdiri dari : Pendapatan Usaha Pendapatan Non Usaha

2. Biaya

Yang dimaksud dengan Biaya adalah semua pengorbanan ekonomis yang dibutuhkan untuk memperoleh Pendapatan. Biaya terdiri dari : Biaya Usaha yaitu biaya yang terjadi dalam rangka operasi normal

perusahaan. Biaya Non Usaha yaitu biaya yang terjadi bukan dalam rangka

operasi normal perusahaan. Biaya Non Laba Rugi yaitu biaya yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam dua jenis biaya diatas dan tidak diperhitungkan dalam laba rugi perusahaan. Misalnya adalah biaya yang terjadi pada aktivitas proyek (aset dalam penyelesaian) dan biaya yang ditagihkaan kepada pihak ketiga.


2009-2011

Kebijakan akuntansi

II-34


1. Pendapatan a. Pendapatan dalam tahun berjalan dibukukan atas dasar acrrual basis

yaitu pada saat barang atau jasa diserahkan

Documents

Pupuk Kaltim