Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MATERI PENATARAN/ PEMBEKALAN:
PERATURAN/ PERUNDANGAN CAGAR BUDAYA DAN PERANCANGAN LINGKUNGAN BINAAN
Oleh: Ir. Adibowo, MT
Dibiayai oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akademi Teknik YKPN Yogyakarta
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI TEKNIK YKPN YOGYAKARTA
2019
i
LEMBAR PENGESAHAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1. Jenis Kegiatan : Penataran/ pembekalan
2. Tema Kegiatan : Perundangan Cagar Budaya dan Perancangan Lingkungan Binaan
2. Pelaksana Kegiatan a. Nama Lengkap : Ir. Adibowo, M.T b. Jenis Kelamin : Laki-laki c. NIP : 19581230 198703 1 001 d. Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tingkat I / IIIb e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli f. Pekerjaan : Dosen Negeri DPK pada Akademi Teknik YKPN
3. Waktu Pelaksanaan : Februari 2019
Pukul 09.30-12.30
4.. Lokasi Penyuluhan : Kantor IAI-DIY
Yogyakarta, Maret 2019
Menyetujui Ketua PPPM AT YKPN Yogyakarta, Pelaksana Kegiatan,
Ir. Siti Madichah Issemiarti, M.T. Ir.Adibowo,M.T NIP. 19560907 199203 2 001 NIP 19581230 198703 1 001
Mengetahui
Direktur AT YKPN Yogyakarta,
Ir. Dwi Wahjoeni Soesilo Wati, M Arch NIP 19601030 198703 2 001
ii
KATA PENGANTAR
Tri dharma perguruan tinggi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
dosen. Sesuai tugasnya di pendidikan tinggi, seorang dosen dituntut untuk tidak hanya
mengajar, namun juga melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah agar dosen dapat
mengabdikan diri kepada masyarakat luas dengan menyampaikan ilmu ataupun
pengalamannya.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk
pembekalan/ penataran yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Arsitek Indonesia
DI.Yogyakarta. Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara IAI DIY dengan Akademi
Teknik YKPN Yogyakarta, maka dalam kegiatan tersebut diperlukan dukungan
narasumber dari perguruan tinggi, dalam hal ini adalah Akademi Teknik YKPN
Yogyakarta.
Materi pembekalan adalah: Peraturan/ perundangan Cagar Budaya dan
Perancangan Lingkungan Binaan .
Atas terlaksanana kegiatan ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada
berbagai pihak yang telah membantu, yaitu:
1. Ir. Siti Madichah Issemiarti, M.T. selaku Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (PPPM) AT YKPN Yogyakarta.
2. Ir, Dwi Wahjoeni Soesilo Wati, M Arch, selaku Direktur AT-YKPN Yogyakarta
3. Ar. Ahmad Saifudin Mutaqi, IAI, AA, selaku ketua IAI-DIY
4. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan karena penysun menyadari
kekurang sempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini ada manfaatnya.
Yogyakarta, Maret 2019
Penyusun Laporan,
Ir. Adibowo, MT
NIP 19581230 198703 1 001
iii
DAFTAR ISI
Halaman Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Tujuan
D. Metoda
BAB II MMAATTEERRII PPEENNAATTAARRAANN// PPEEMMBBEEKKAALLAANN
BAB III KESIMPULAN
Daftar Pustaka
Lampiran
Surat permintaan sebagai narasumber
Surat Tugas
Sertifikat sebagai penatar
Presesnsi peserta
i
ii
iii
1
2
2
2
3
IKATAN
ARSITEK
INDONESIA (Indonesian Institute of Architects)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Sekretariat : Gd. BLPT Lt.3 Jl.Kyai Mojo No.70 Yogyakarta 55243 Telp./Fax : 0274-515036 Email : [email protected]
Nomor : 009h/IAI.DIY/22.01.2019 22 Januari 2019
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Kepada Yth.
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
ATYKPN Yogyakarta
Jl. Gagak Rimang No. 1
Di Yogyakarta
Perihal : Bantuan Penyaji Materi/Penatar
Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan
menyelenggarakan Penataran Keprofesian Strata II dengan tema “Perencanaan dan
Perancangan terkait dengan Tertib Membangun dan Peraturan Bangunan”, pada :
Hari, tanggal : Sabtu, 09 Februari 2019
Tempat : Rg. Tulip Gedung BLPT
Jl. Kyai Mojo 70 Yogyakarta
Waktu : Sesuai Jadwal Terlampir
Sehubungan penyelenggaraan tersebut, dengan ini kami mengharapkan mengharapkan
bantuannya untuk menugaskan kepada Ir. Adibowo, MT, IAI menjadi narasumber,
dengan pokok materi :
PERATURAN DAN PERUNDANGAN CAGAR BUDAYA DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM PERANCANGAN LINGKUNGAN BINAAN
Kami mohon agar Materi Sajian/Makalah dalam bentuk file paling lambat kami terima
pada Kamis tanggal 07 Februari 2019 di alamat e-mail : [email protected] agar dapat
digandakan untuk peserta.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan
terima kasih.
Ikatan Arsitek Indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta
Pengurus Daerah,
Ahmad Saifudin Mutaqi, IAI
Ketua
CP : Rina Septiana (081 7041 0220)
20/07/2020
1
PERATURAN/ PERUNDANGAN CAGAR BUDAYA DAN
PERANCANGAN LINGKUNGAN BINAAN(Materi penataran strata 2 IAI DIY, 09 Feb 2019)
STRATA-2 IAI-DIY
CAGAR BUDAYA
• Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifatkebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya g y , g ydi darat dan/atau di air yang perlu dilestarikankeberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
(Ps.1; UURI NO.11 TH. 2010)
• WARISAN = PUSAKA
• WARISAN, PENERIMA MEMPUNYAI HAK PENUH ATAS WARISAN (MENJUAL, MEMBAGI, MEMBONGKAR ATAU MENGHANCURKANNYA)
WARISAN vs PUSAKA
)
• PUSAKA, PENERIMA MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MENJAGA, MEMELIHARA DAN MELESTARIKANNYA
KONSEP DAN PENGERTIAN
PUSAKA
HERITAGE PUSAKA
Peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, mengandung kualitas
CULTURECULTURE
pemikiran, rencana dan pembuatannya, serta memiliki peran yang sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia.
PAST PRESENT FUTURE
PAST PRESENT FUTURE??
URBAN FABRIC ACTIVITY SUSTAINABILITY
20/07/2020
2
TANTANGAN
HISTORIC AREA HISTORIC AREA
NEW DEVELOPMENT
NEW DEVELOPMENT
NEW DEVELOPMENT
NEW DEVELOPMENT
IDENTITY
NEW DEVELOPMENT
NEW DEVELOPMENT
NEW DEVELOPMENT
NEW DEVELOPMENT
SPATIAL INTEGRATION BETWEEN:
OLD (HISTORIC) AREA and NEW DEVELOPMENT AREA
CULTURE meets
FUNCTION and
ECONOMY DEMAND
• MONOEMENTEN ORDONANTIE 1931
• UU No. 5 Th. 1992, BCB
• Th. 2000, terbentuk Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI)
UU N 28 Th 2002 B G d
AWAL PERGERAKAN
• UU No. 28 Th. 2002, Bangunan Gedung
• Th. 2004, terbentuk
Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI)
• UU No. 26 Th. 2007, Penataan Ruang
• UU No. 32 Th. 2009, Lingkungan Hidup
• UU No.11 Th. 2010, BCB
PIAGAM PELESTARIAN PUSAKA INDONESIA 2003
Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) bekerjasama dengan International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia :
1. Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana.
2. Pusaka budaya mencakup pusaka berwujud/ ragawi dan pusaka tidak berwujud/ tak ragawi;berwujud/ tak ragawi;
3. Pusaka yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sangat penting sebagai landasan dan modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan
4. Pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.
Bentukan alam yang istimewa, beserta flora dan fauna yang penting sebagai bagian dari rantai kehidupan di bumi
• PUSAKA ALAM
20/07/2020
3
PUSAKA ALAM YANG DIRUSAKPUSAKA BUDAYA
Hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari masyarakat dalam interaksinya dengan budaya
PUSAKA BUDAYA RAGAWI BERGERAK
PUSAKA BUDAYA RAGAWI
TAK BERGERAK
BEBERAPA KASUS
PEMBONGKARAN, RENCANA
PEMBONGKARAN, atau PEMUGARAN
BANGUNAN
• Pembongkaran tiga lot ‘ruko’ berlanggam Cina di Malioboro
• Pembongkaran rumah berlanggam arsitektur Inggris di Jl. Dr. Sutomo
• Rencana pembongkaran
bangunan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah di kawasan bersejarah Kotabarubersejarah Kotabaru
• Rencana pembongkaran fasad bagian selatan Gereja St. Antonius Kotabaru
• Pembongkaran gandhok tengen Pesanggrahan Ambarrukmo
• Pemugaran Masjid Besar Kauman & Masjid
Kotagede
20/07/2020
4
PUSAKA BUDAYA
TAK RAGAWI
• PUSAKA SAUJANA
Gabungan pusaka alam dan budaya dalam kesatuan ruang dan waktu
• PUSAKA SAUJANA
PUSAKA SAUJANA YANG DIRUSAK
Kota yang memiliki kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, budaya (ragawi &tak-ragawi) serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh sebagai aset pusaka dalam wilayah/kota atau bagian dari wilayah/ kota, yang hidup, berkembang dan dikelola secara efektif
KOTA PUSAKA
Peta
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kota Yogyakarta berpusat pada kawasan Kraton (kawasan nJeron Beteng) dengan karakteristik yang kuat sebagai kota budaya Jawa
Daerah Istimewa Yogyakarta
Peta Kota Yogyakarta
nJeron Beteng
abad 18
sebagai salah satu kota bersejarahyang masuk dalam Liga Kota Bersejarah bersama dengan 61 kota lainnya di dunia
perlu dilestarikan untuk masa kini & masa depan
20/07/2020
5
Gunung Merapi
Hamemayu Hayuning Bawono(Hidup Seimbang dengan Alam)
Konsep kota Yogyakarta
(P. Mangkubumi)
1755
Kraton Yogyakarta
Samudra Indonesia
Sangkan Paraning Dumadi(Asal dan Tujuan Kreasi)
1. Kotagede
2. nJeron Beteng3. Tamansari
Morfologi Yogyakarta( sumber: LTA)
PRINSIP UNIVERSAL PELESTARIAN PUSAKA
• IDENTIFIKASI KUALITAS PUSAKA
• PROSES YG SISTEMATIK
• BAGIAN YG INTEGRAL PEMBANGUNAN SOS EK
• MELIBATKAN MASYARAKAT• MELIBATKAN MASYARAKAT
• KELESTARIAN PUSAKA
• KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
• KEUNIKAN KONFLIK
• MENJUNJUNG DINAMIKA KOTA
• MENJUNJUNG NILAI PARTISIPASI PUBLIK
• INTEGRASI DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN KOTA
• PENDEKATAN POSITIF PENGELOLAAN KONFLIK
STRATEGI UNIVERSAL PENGELOLAAN KOTA PUSAKA
PENDEKATAN POSITIF PENGELOLAAN KONFLIK
• PENGUATAN BUDAYA
• PERENCANAAN MELALUI STUDI MULTI DISIPLIN DAN HOLISTIK
• MENYUSUN STRATEGI PEMANFAATAN DAN DESAIN KAWASAN
• MEMPOSISIKAN PELESTARIAN SEBAGAI BENTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
• PEMELIHARAAN SECARA TERUS MENERUS
METODE dan INSTRUMEN UNIVERSALPENGELOLAAN KOTA PUSAKA
• PEMELIHARAAN SECARA TERUS MENERUS
• AKSESIBILITAS
• PERLINDUNGAN DARI BENCANA DAN GANGGUAN LAINNYA
• PENINGKATAN SDM
Bagaimana mengelola kota pusaka Yogyakarta ..?
20/07/2020
6
Konsep Pembangunan KOTA PUSAKA (termasuk Pariwisatanya), bertumpu pada PELESTARIAN KOTA PUSAKA terkait.
KAWASAN CAGAR BUDAYA
DI YOGYAKARTA
KCB KRATON
KCB PAKUALAMAN
KCB KOTABARU
KCB MALIOBORO
KCB KOTAGEDE
PENGELOLAAN KOTA PUSAKA Selanjutnya ....?
20/07/2020
7
ARSITEKTUR KHAS YOGYAKARTA(Perda DIY No.1 TH. 2017)
Pengertian (Ps.1)
• Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebutArsitektur Bangunan adalah arsitektur bangunanyang tumbuh dan berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terwujud pada peninggalanarsitektur bangunan masa Mataram Kunoarsitektur bangunan masa Mataram Kuno, peninggalan arsitektur bangunan masa awalMataram Islam yaitu Kotagede, Pleret, dan Kerta, peninggalan arsitektur bangunan KratonYogyakarta, serta peninggalan arsitekturbangunan Masa Kolonial.
Maksud Perda DIY (Ps.2)
• Mengatur lebih lanjut Arsitektur Bangunan guna melestarikan dan memperkuat KCB dan KWB; dan
• Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan• Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Arsitektur Bangunan.
GAYA ARSITEKTUR DIY (ps.4)
Gaya Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY meliputi:
a. Tradisional Jawa;
b K l i lb. Kolonial;
c. Indis; dan
d. Cina.
DITERAPKAN UNTUK:
a. Kawasan Cagar Budaya;
b. Kawasan Warisan Budaya; dan
c. Kawasan sepanjang sumbu filosofis.
TRADISIONAL JAWA
20/07/2020
8
KOLONIAL INDIS
CINA PENERAPAN GAYA ARSITEKTUR
Arsitektur Bangunan harus mempertinggi harkat danmartabat kemanusiaan dengan ciri-ciri sebagaiberikut:
i t k k i d ha. menciptakan keindahan; b. menjaga estetika; c. melindungi kebutuhan akan privasi; d. menjamin keamanan dan keselamatan dari
bencana; dane. memisahkan ruang publik dari ruang privat.
PENERAPAN GAYA ARSITEKTUR
Arsitektur Bangunan harus selaras dengankehidupan masyarakat di sekitarnya denganciri-ciri sebagai berikut:
a. tetap memberikan ruang sosial untukmendekatkan penghuni dengan tetangga;mendekatkan penghuni dengan tetangga;
b. tidak menggunakan elemen arsitektur yang hanya boleh dipakai pada bangunan tertentu; dan
c. tidak menggunakan elemen arsitektur yang terkait dengan bangunan keagamaan, padabangunan dengan fungsi non keagamaan.
PENERAPAN GAYA ARSITEKTUR
Arsitektur Bangunan harus selaras denganlingkungan alam dengan ciri-ciri sebagaiberikut:
a. mampu meningkatkan kualitas lingkungan p g g ghidup;
b. melestarikan vegetasi langka khas daerahyang mempunyai filosofi; dan
c. memanfaatkan potensi material/bahan setempat.
20/07/2020
9
PENERAPAN GAYA ARSITEKTUR
Arsitektur Bangunan harus menjamin pelestarian Cagar Budaya yang ada dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a. menyelaraskan dan mengharmoniskan elemen y gbangunan dengan bangunan Cagar Budaya;
b. memperkuat karakter/citra KWB dan KCB; dan
c. mentaati ketentuan pelestarian Cagar Budaya.
KAWASAN KHUSUS
Kawasan khusus pengembangan arsitektur sebagaimanadimaksud kan ditetapkan berdasarkan kriteria antara lain:
a. menjadi ikon/ciri suatu fungsi tertentu; b. ruang ekspresi bagi seniman dan budayawan yang akan
mengembangkan kreatifitas karyanya; c. berada di luar batas situs, KCB dan/atau KWB; , ;d. bukan merupakan area subur persawahan; e. bukan merupakan area dengan potensi alam yang khas; f. bukan pada kawasan strategis tertentu berdasarkan potensi
budaya/alam; dan/ataug. tidak mengubah bentang alam tertentu/saujana budaya.
KAWASAN KHUSUS
• Kawasan khusus pengembangan arsitektur sebagaimana dimaksudkan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan Gubernurpersetujuan Gubernur.
PERAN SERTA MASYARAKAT
Peran serta masyarakat antara lain: a. memantau pembangunan Bangunan baru
terhadap kesesuaian gaya Arsitektur Bangunan; b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah,
Pemerintah Kabupaten/Kota, atau pihak yang p p y gberwenang apabila menemukan penyimpanganterhadap penggunaan gaya arsitektur;
c. memberikan fasilitasi teknis perencanaanpembangunan sesuai dengan ketentuan gayaArsitektur Bangunan; dan/atau
d. memberikan masukan dan/atau kajianpengembangan gaya Arsitektur Bangunan.
BANGUNAN BARU DI SUMBU FILOSOFI BANGUNAN BARU DI SUMBU FILOSOFI
20/07/2020
10