Upload
docong
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Hal 1 dari 8 hal Putusan No : 40/Pdt.G/2012/MS-Aceh
PUTUSAN Nomor: 40/Pdt.G/2012/MS-Aceh
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Harta
Bersama dan waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:
CUT RAHMI FUADI binti M. DIAH, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan
Guru/Pegawai Negeri Sipil, alamat/ tempat tinggal Jl. Buloh
Blang Ara Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua,
Kota Lhokseumawe;
Dalam hal ini telah menguasakan kepada MUSTAFA M. ZEIN, SH, Advokat/
Pengacara pada LBH Syiah Kuala, alamat Jl. Nilam No.6 BBC, Cot Sabong
Cunda, Komplek Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 Mei 2011, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe No. 144/P/SK/2011/MS-Lsm, dahulu Penggugat sekarang
Pembanding;
MELAWAN:
1. Darmansyah M.D, umur 50 tahun, agama Islam, Karyawan PLN, alamat
Medan Banda Aceh, KM 3,5 Sektor Pembangkit Tenaga Lueng Bata
Banda Aceh, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. Irwansyah bin M. Diah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, alamat di Jalan Aksara No.198 Krueng Geukuh Kecamatan
Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat II sekarang
Terbanding II;
Hal 2 dari 8 hal Putusan No : 40/Pdt.G/2012/MS-Aceh
3. Damhuri bin M. Daud, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, alamat di Desa Seuneubok Kecamatan Plimbang, Kabupaten
Bireuen, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III;
4. Saiful Bahri bin M. Daud, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir,
alamat di Jalan Nelayan Desa Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti,
Kota Lhokseumawe, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV;
Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;
TENTANG DUDUKPERKARANYA
Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor: 126/Pdt.G/2011/MS-Lsm.
tanggal 6 Februari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabi’ul Awal
1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan, gugatan penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet ontvankelijk
verklaart);
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini dihitung
sebesar Rp. 1,691,000. (Satu juga enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe, bahwa Pembanding pada tanggal 21 Februari 2012 telah
mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe Nomor: 126/Pdt.G/2011/MS-Lsm, tanggal 6 Februari 2012
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabi’ul Awal 1433 Hijriyah, permohonan
banding mana telah diberitahukan kepada para tergugat/para terbanding;
Memperhatikan dan membaca memori banding tanggal 20 Maret 2012
yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan memori banding tersebut telah
Hal 3 dari 8 hal Putusan No : 40/Pdt.G/2012/MS-Aceh
diberitahukan kepada para tergugat/para terbanding, dan berdasarkan surat
keterangan yang dibuat Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor:
126/Pdt.G/2012/MS Lsm, tanggal 20 April 2012 para tergugat/para terbanding
tidak mengajukan kontra memori bandingnya dan tidak datang untuk memeriksa
berkas perkara banding a quo;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini
telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara
sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari
dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan setelah mempelajari
putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor: 126/Pdt.G/2011/MS-Lsm
tanggal 06 Februari 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal
1433 Hijriyah, sepanjang pertimbangan hukum sudah benar dan memenuhi syarat
serta ketentuan hukum maka pertimbangan hukum dalam perkara a quo
sepenuhnya dan dapat disetujui namun memandang perlu menambah
pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Pembanding sesuai memori bandingnya tertanggal 20
Maret 2012 telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe, Nomor: 126/Pdt.G/2011/MS-Lsm, tanggal 06 Februari
2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, baik
pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah salah
memberikan pertimbangan hukum atau memberikan pertimbangan hukum tidak
Hal 4 dari 8 hal Putusan No : 40/Pdt.G/2012/MS-Aceh
sebagaimana mestinya, dan sangat tidak bijaksana karena telah memberi
pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti (fakta) hukum yang terungkap di
muka persidangan atau berdasarkan dalil yang kuat;
- Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe, sebagaimana tertuang dalam putusan No. 126/Pdt.G/2011/MS
Lsm. tanggal 06 Februari 2012 jelas pertimbangan hukum yang tidak konsisten
serta merupakan pertimbangan yang memihak, karena tidak
mempertimbangkan bukti fakta hukum yang terjadi dalam persidangan perkara
a quo, dimana Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam
memberi putusan tidak mempertimbangkan atau mengabaikan perubahan
gugatan yang Penggugat sampaikan tertanggal 14 Nopember 2011 dan revisi
penulisan nama orang tua Penggugat dan juga orang tua Tergugat-tergugat
yang seharusnya ditulis M.Diah, namun tertulis M.Daud, hal ini telah Penggugat
revisi pada saat pembacaan gugatan di depan persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam
pertimbangannya telah memberikan pertimbangan hukumnya sendiri dan bukan
atas dasar atau dalil hukum para pihak. Hal ini tersirat dengan memberikan
pertimbangan hukum dengan cara mengeidentifikasi masalah tanpa melakukan
pembuktian hukum terlebih dahulu, sehingga langsung berpendapat bahwa
perkara ini tidak bisa diterima. Tindakan Majelis Hakim ini tidak saja melanggar
aturan acara perdata akan tetapi telah memberikan sikap pesimis bagi
masyarakat pencari keadilan, bilamana Hakim atau Majelis Hakim tidak
memposisikan dirinya sebagai pengadilan yang arif dan bijaksana;
Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut di atas layak/patut putusan
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tersebut untuk dibatalkan dan Mahkamah
Syar’iyah Aceh mengadili sendiri;
Hal 5 dari 8 hal Putusan No : 40/Pdt.G/2012/MS-Aceh
Menimbang, bahwa para Terbanding/para Tergugat tidak mengajukan
kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera tanggal 20 April
2012;
Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan dari hasil pemeriksaan Majelis
Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding telah
menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan
Penggugat/Pembanding dengan para Tergugat/para Terbanding secara
langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh
Pasal 154 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008, namun pada akhirnya ternyata tetap tidak berhasil (vide berita acara
persidangan tanggal 04 Juli 2011);
- Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan perubahan surat
gugatannya tertanggal 14 November 2011 untuk lengkapnya berbunyi sebagai
berikut:
1. bahwa Hamdani telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan
meninggalkan keturunan bernama Ismail,
2. bahwa Nurdin juga telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan
meninggalkan keturunan bernama Amiruddin,
3. bahwa selanjutnya tetap seperti dalam gugatan semula;
- Bahwa dalam surat gugatan penggugat/pembanding Ismail bin Hamdani dan
Amiruddin bin Nurdin tidak dijadikan sebagai pihak tergugat maupun turut
tergugat;
- Bahwa pada halaman, 2 surat gugatan Penggugat ahli waris yang masih hidup
anak-anak dari alm M. Diah antara lain tertulis pada angka 5 nama Cut Rahmi
Fauzi (penggugat) sedangkan identitas pada kepala surat gugatan tertulis
Hal 6 dari 8 hal Putusan No : 40/Pdt.G/2012/MS-Aceh
nama Cut Rahmi Fuadi sehingga surat gugatan penggugat menjadi kabur
(obscuur libel);
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan pembanding/
penggugat dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa
harta yang disengketakan adalah berasal dari alm M. Diah yang meninggal pada
tahun 1995 karenanya untuk menggugat harta peninggalan tersebut semua ahli
waris harus dijadikan sebagai pihak tergugat dan turut tergugat karena pewaris
meninggalkan isteri-isteri dan anak-anaknya yang lain, sesuai Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No. 828 K/Pdt/1991, tanggal 10 Desember 1993 bahwa
gugatan yang tidak lengkap pihak-pihaknya tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama berkas perkara a quo
Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berkesimpulan bahwa gugatan
penggugat ditemukan kriteria sebagai patokan yang menjadi penyebab tidak jelas
atau kaburnya dan error in persona suatu gugatan dalam gugatan yang diajukan
oleh pihak penggugat;
Menimbang, bahwa harta yang disengketakan berasal dari harta
peninggalan (tirkah) alm M. Diah maka semua ahli waris dari alm M. Diah harus
ditarik sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai penggugat, tergugat atau turut
tergugat tergantung posisi masing-masing dan jika salah seorang diantara mereka
tidak diikut sertakan sebagai pihak maka gugatan tersebut menjadi plurium litis
consortium;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut pendapat
Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh keberatan-keberatan yang diajukan
pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan, oleh karenanya patut
dikesampingkan;
Hal 7 dari 8 hal Putusan No : 40/Pdt.G/2012/MS-Aceh
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Judex
factie tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor:
126/Pdt.G/2011/MS Lsm. tanggal 06 Februari 2012 Miladiyah bertepatan dengan
tanggal 13 Rabiul Awal 1433 Hijriyah telah dipertimbangkan secara tepat dan
benar serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun
Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh memperbaiki tulisan yang terdapat
dalam amar angka 1 (satu) Niet ontvan huruf O harus huruf kapital karena huruf N
huruf kapital dan verklaart bukan huruf t tetapi d (Law Dictionary oleh Martin
Basiang halaman 301) selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama
dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk
menguatkan putusan perkara a quo;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 (1) R.bg semua
biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pembanding;
Mengingat pada pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta
ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
Menerima permohonan banding Pembanding Cut Rahmi Fuadi binti M. Diah;
Menguatkan putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor:
126/Pdt.G/2011/MS-Lsm. tanggal 6 Februari 2012 Miladiyah bertepatan
dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1433 Hijriyah;
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami Dra. Masdarwiaty,
M.A., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Mu’thi, M.H., dan
Drs. Asri Damsy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan
Hal 8 dari 8 hal Putusan No : 40/Pdt.G/2012/MS-Aceh
Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 40/Pdt.G/2012/MS
Aceh, tanggal 30 April 2012, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Dra. Zakiah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
pihak-pihak yang berperkara;
Hakim Anggota: Ketua Majelis
dto dto
DRS. A. MU’THI, M.H. DRA. MASDARWIATY, M.A.
dto DRS. ASRI DAMSY, S.H.
Panitera Pengganti
dto
DRA. ZAKIAH
Perincian Biaya Banding:
1. Materai ............................................ Rp. 6,000. 2. Redaksi .......................................... Rp. 5,000.
3. Leges .............................................. Rp. 5,000.
4. Biaya Proses ................................... Rp.134,000.
J u m l a h .......................................... Rp.150,000.
Untuk salinan yang sama bunyinya Banda Aceh, 7 Juni 2012
Panitera,
DRS. H. SYAMSIKAR