Ran Logistik

7/22/2019 Ran Logistik

1/34

RENCANA AKSI NASIONAL

TBStop

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN

PENYEHATAN LINGKUNGAN

2011

LOGISTIKPENGENDALIAN TUBERKULOSIS

2011-2014


2/34

iLogistik 2011-2014

TBStop Rencana Aksi Nasional

KATA PENGANTAR

Tuberkulosis atau TB masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi

tantangan global. Indonesia merupakan negara pertama diantara negara-negara

dengan beban TB yang tinggi di wilayah Asia Tenggara yang berhasil mencapai

target Global untuk TB pada tahun 2006, yaitu 70% penemuan kasus baru TBBTA positif dan 85% kesembuhan. Saat ini peringkat Indonesia telah turun dari

urutan ketiga menjadi kelima diantara negara dengan beban TB tertinggi di dunia.

Meskipun demikian, berbagai tantangan baru yang perlu menjadi perhatian yaitu

TB/HIV, TB-MDR, TB pada anak dan masyarakat rentan lainnya. Hal ini memacu

pengendalian TB nasional terus melakukan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi

dan inovasi program.

Strategi Nasional Program Pengendalian TB 2011-2014 dengan tema Terobosan

menuju Akses Universal. Dokumen ini disusun berdasarkan kebijakan pembangunannasional 2010-2014, rencana strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 dan

strategi global dan regional. Penyusunan strategi nasional ini melibatkan partisipasi

berbagai pihak pemangku kebijakan, pusat dan daerah, organisasi profesi, Gerdunas,

komite ahli TB, lembaga swadaya masyarakat, Pamali serta mitra internasional.

Strategi Nasional program pengendalian TB dengan visi Menuju Masyarakat

Bebas Masalah TB, Sehat, Mandiri dan Berkeadilan. Strategi tersebut bertujuan

mempertahankan kontinuitas pengendalian TB periode sebelumnya. Untuk mencapai

target yang ditetapkan dalam stranas, disusun 8 Rencana Aksi Nasional yaitu : (1)

Public-Private Mixuntuk TB ; (2) Programmatic Management of Drug Resistance TB;(3) Kolaborasi TB-HIV; (4) Penguatan Laboratorium; (5) Pengembangan Sumber

Daya Manusia; (6) Penguatan Logistik; (7) Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi

Sosial; dan (8) Informasi Strategis TB.

Pengelolaan logistik TB dilaksanakan secara terintegrasi antara Pengelola Program

TB, Pengelola Kefarmasian dan BPOM, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi

dan Pusat. Perencanaan kebutuhan dilaksanakan dari dan oleh Tim Perncanaan

Terpadu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pengadaan oleh Kemenkes, Dinas

Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, dana bantuan dan swasta lainnya. Distribusidilaksanakan secara berkala dan berjenjang. Penyimpanan oleh bagian kefarmasian


3/34

ii Logistik 2011-2014


sesuai one gate policy sedangkan sistem informasi ketersediaan logistik dilaksanakan

secara berjenjang dan berkala mulai dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan ke Pusat.

Dokumen ini ditujukan untuk seluruh pelaksana program TB dan Farmasi di semua

tingkatan. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan sehingga implementasi

kegiatan pengelolaan Logistik di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sesuai

dengan target yang telah ditetapkan

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah

berkontribusi dalam menyelesaikan Rencana Aksi Nasional ini. Segala kritik dan

saran yang membangun demi perbaikannya pada masa mendatang sangat diharapkan.

Semoga buku ini bermanfaat dalam pengendalian TB di Indonesia.

Mari kita lakukan terobosan dalam perjuangan melawan TB.

Jakarta, 14 Maret 2011

Direktur Jenderal PP&PL, Kementerian Kesehatan RI

Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP, MARS, DTM&H


4/34

iiiLogistik 2011-2014


TIM PENYUSUN

PengarahTjandra Yoga Aditama

Yusharmen

H. M. Subuh

Editor

Dyah Erti Mustikawati

Asik Surya

Kontributor

Carmelia Basri

Tiar Salman

Yusuf Said

Rudy Elriman HutagalungNani Rizkiyati

Triya Novita Dinihari

Erwinas

Hasnil Randa

Nadira

Eka Purnamasari

Mindarwati

Ega Febrina


5/34

iv Logistik 2011-2014


DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................... i

Tim Penyusun .......................................................................................... iii

Daftar Isi ................................................................................................. iv

Daftar Tabel ............................................................................................. v

I. PENDAHULUAN................................................................................. 1

II. ANALISIS SITUASI............................................................................. 3

III. ISU STRATEGIS................................................................................. 5

IV. TUJUAN, TARGET DAN INDIKATOR.................................................... 7

V. RUMUSAN STRATEGI........................................................................ 12

VI. KEGIATAN ........................................................................................ 13 1. Perencanaan .................................................................................. 13

2. Pengadaan ..................................................................................... 14 3. Penerimaan dan Penyimpanan Logistik ............................................. 15

4. Distribusi Logistik ........................................................................... 16

5. Monitoring Penggunaan OAT ............................................................ 18

6. Jaminan Kualitas ............................................................................ 19

7. Manajemen Sistem Informasi ........................................................... 21

8. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga ............................................ 21

9. Peningkatan Kapasitas Pelaksana ..................................................... 22

VII. MONITORING DAN EVALUASI............................................................. 23

VIII. PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN ................................................ 24

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 26


6/34

vLogistik 2011-2014


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Pengelolaan Logistik ...................................................... 8

Tabel 2. Anggota Tim Logistik ................................................................... 9

Tabel 3. Tugas dan Tanggungjawab ............................................................ 9

Tabel 4. Tabel Perencanaan OAT ................................................................ 13


7/34

vi Logistik 2011-2014


DAFTAR SINGKATAN

Askes : Asuransi Kesehatan

Alkes : Alat kesehatan

Binfar : Bina Farmasi

BPOM : Badan Pengawasan Obat dan MakananBUMN : Badan Usaha Milik Negara

Ditjen : Direktorat Jenderal

DPS : Dokter Praktek Swasta

DOT : Directly Observe Treatment

DOTS : Directly Observe Treatment Shortcourse

FPK : Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Gerdunas TB : Gerakan Terpadu Penanggulangan Tuberkulosis

GF-ATM : Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria

IFK : Instalasi Farmasi Kabupaten/KotaIFP : Instalasi Farmasi Provinsi

Jamkesda : Jaminan Kesehatan Daerah

Jamkesmas : Jaminan kesehatan Masyarakat

Jamsostek : Jaminan Sosial Tenaga Kerja

KOMLI : Komite Ahli

MDR-TB/TB-MDR : Multi Drug Resistant Tuberculosis

PP&PL/P2PL : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

POLRI : Kepolisian Republik Indonesia

Puskesmas : Pusat Kesehatan MasyarakatOAT : Obat Anti Tuberculosis

Oblik : Obat Publik

RS : Rumah Sakit

Subdit TB : Sub Direktorat Tuberkulosis

TB : Tuberculosis

TB-HIV : Tuberculosis/Human Immunodeficiency Virus

TNI : Tentara Nasional Indonesia

Wasor TB : Pengelola Program TB

WHO : World Health OrganizationXDR : Extremely Drug Resistant


8/34

Logistik 2011-2014


1

PENDAHULUAN

esia telah menerapkaan strategi DOTS sejak tahun 1995 sebagai strategi nasional

penanggulangan TB di seluruh Indonesia. Pada tahun 2010 jumlah pasien TB di

Indonesia menempati posisi ke lima terbanyak di seluruh dunia dimana sebelumnya

menempati posisi ketiga setelah India dan Cina. Kenyataan ini menunjukkan bahwaprogram penanggulangan TB di Indonesia telah dilaksanakan dengan arah yang

benar. Namun, banyak tantangan yang masih harus dihadapi untuk memastikan

bahwa pelaksanaan program selanjutnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan

cukup kuat untuk menghadapi semua tantangan baru seperti MDR TB dan koinfeksi

TB-HIV.

Seperti diketahui bahwa Strategi DOTS terdiri dari 5 komponen kunci yaitu :

1) Komitmen politis

2) Pemeriksaan mikroskopis dahak yang terjamin mutunya.3) Pengobatan jangka pendek yang standar bagi semua kasus TB dengan

tatalaksana kasus yang tepat, termasuk pengawasan langsung pengobatan.

4) Jaminan ketersediaan OAT yang bermutu.

5) Sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap

hasil pengobatan pasien dan kinerja program secara keseluruhan.

Strategi DOTS di atas telah dikembangkan oleh Kemitraan Global dalam

penanggulangan TB (stop TB partnership) dengan memperluas Strategi DOTS

sebagai berikut:

1) Mencapai, mengoptimalkan dan mempertahankan mutu DOTS

2) Merespon masalah TB-HIV, MDR-TB dan tantangan lainnya

3) Berkontribusi dalam penguatan system kesehatan

4) Melibatkan semua pemberi pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun

swasta.

5) Memberdayakan pasien dan masyarakat

6) Melaksanakan dan mengembangkan riset


9/34

2 Logistik 2011-2014


Hasil dari Joint External Monitoring Missionpada tahun 2011 merekomendasikan

bahwa perluasan program penanggulangan yang cepat harus didukung oleh sumber

daya manusia yang memadai dan dukungan logistik yang cuklup. Rekomendasi

JEMM tersebut dituangkan dalam 6 area dan salah satu rekomendasi tersebut

adalah penguatan sistem pengelolaan logistik.

Tujuan penyusunan rencana aksi nasional Logistik adalah untuk mendukung programpenanggulangan TB khususnya pengelolaan logistic, sehingga didapatkan logistik

yang terjamin kualitas dan jumlahnya serta jenisnya yang cukup.

Pengelolaan logistik yang baik merupakan komponen yang sangat penting dalam

mensukseskan program TB Nasional. Pengelolaan logistik meliputi seleksi,

pengadaan, pendistribusian, penyimpanan dan penggunaan yang rasional.


10/34

Logistik 2011-2014


3

ANALISIS SITUASI

Analisis situasi diperlukan untuk melihat pengaruh faktor eksternal dan internal

dalam pengelolaan logistik di Kementerian Kesehatan. Analisis menggunakan SWOT

yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman(threats).

Kekuatan:

1. Adanya Panduan Pengelolaan Logistik TB dan modul pelatihan logistik yang

telah terakreditasi.

2. Jejaring antar sektor pemerintahan yang kuat, mulai dari Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

3. Kebijakan Kemenkes tentang pengelolaan obat satu pintu (one gate policy). .

4. Komitmen dari Kemenkes dalam peningkatan kualitas .5. Komitmen Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Obat Anti

Tuberkulosis (OAT) dan Reagent.

6. Komitmen partners untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan

OAT, seperti dari Jamsostek, Jamkesmas, Jamkesda, Askes dan TNI/POLRI.

7. Tersedianya Pengelolaan dana bantuan hibah yang dikoordinasikan oleh

Pusat.

Kelemahan:

1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam pengelolaan logistik TB.

2. Terbatasnya fasilitas penyimpanan OAT pada tingkat Pusat dan Propinsi.

3. Sistem jaminan kualitas OAT yang belum dilaksanakan dengan baik.

4. Obat yang diproduksi dalam negeri belum ter prequalifikasi WHO.

5. Kebijakan desentralisasi pemerintahan, sehingga ruang gerak Pusat terbatas.

6. Ketergantungan sumber pendanaan dari donor.


11/34



Peluang:

1. Banyaknya sumber pendanaan kebutuhan logistik dari sumber pendanaan lain

selain pemerintah.

2. Banyaknya lokal manufaktur yang menyediakan obat TB.

3. Komitmen perusahaan farmasi dalam meningkatkan kualitas OAT.

4. Banyaknya pihak ketiga yang mampu menyediakan jasa Tecnical Assistancepeningkatan pengelolaan logistik.

Ancaman:

1. Berhentinya bantuan dana dari donor dalam pengelolaan logistik.

2. Gagalnya pelaksanaan tender dalam pengadaan OAT.

3. Terbatasnya ketersediaan OAT untuk pengobatan TB-MDR.

4. Proses pengeluran OAT impor relatif lama.

5. Kurangnya terjaminnya kualitas OAT impor karena terlalu lama di simpan di

tempat yang tidak sesuai persyaratan pada saat menunggu pengeluaran obatdari pelabuhan/bandara.


12/34

Logistik 2011-2014


5

ISU STRATEGIS

Implementasi strategi DOTS di Indonesia pada mulanya difokuskan pada Puskesmas.

Puskesmas merupakan ujung tombak program penanggulangan TB sampai dengan

saat ini namun dikarenakan masih banyak unit pelayanan kesehatan yang belum

mengimplementasikan strategi DOTS maka Kemenkes memperluas pelayananpenanggulangan TB di Rumah Sakit, dokter praktek swasta, penjara, tempat kerja

atau lebih dan ditempat tempat yang sulit terjangkau. Pelibatan berbagai sektor

dalam memberikan pelayanan sesuai dengan strategi DOTS dengan kualitas yang

baik merupakan langkah yang dilaksanakan saat ini.

Tantangan dalam implementasi strategi DOT yang dihadapi oleh Kementerian

Kesehatan saat ini seperti:

Melambatnya angka penemuan kasus TB baru yang salah satu penyebabnya

yaitu terlambatnya penegakan diagnosis TB. Terbatasnya jangkauan dalam memberikan pelayanan dalam kelompok

risiko tertentu seperti pasien TB di pulau-pulau terpencil, penjara, wanita

hamil dengan TB dan pasien TB anak.

Kasus MDR/XDR yang semakin banyak sedangkan pasien TB-MDR yang

diobati masih terbatas.

Terbatasnya kemajuan dalam memperluas kegiatan kolaborasi TB-HIV.

Sedangkan tantangan yang berkaitan dengan sistem Kesehatan dan pengelolaan

logistik yaitu:

Secara keseluruhan, sistem logistik obat belum berjalan dengan optimal

dalam menjamin ketersediaan obat TB secara berkesinambungan di IFK.

Data nasional stock-outobat kategori 1 menunjukkan tingkat ketersediaan

obat yang tidak stabil pada bulan-bulan tertentu. Demikian pula halnya

dengan buffer stockyang tidak memadai berdasarkan situasi ketersediaan

obat pada awal tahun 2010.

Kebijakan pusat yang sering berbenturan dalam pelaksanaanya di daerah

dikarenakan sistem desentralisasi.

Belum berjalannya secara optimal jaminan kualitas OAT oleh BPOM.


13/34



Kurang optimalnya sistem informasi manajemen logistik yang menyebabkan

pengelolaan logistik tidak efektif.

Masih besarnya ketergantungan pendanaan kepada donor dalam

penanggulangan TB.

Lokal manufaktur penyedia OAT di Indonesia belum terprequalifikasi

WHO.

Penyediaan OAT TB MDR yang masih diimpor sedangkan proses

pengeluaran obat dari bandara lama.

Terbatasnya fasilitas instalasi farmasi untuk penyimpanan OAT.


14/34

Logistik 2011-2014


7

TUJUAN, TARGET DAN INDIKATOR

Tujuan Umum : Terlaksananya lima komponen dalam pelayanan DOTS secarabermutu bagi seluruh pasien TB tanpa terkecuali, akses masyarakat miskin,

rentan dan yang belum terjangkau terhadap pelayanan DOTS terjamin serta upaya

peningkatan mutu dalam memberikan pelayanan DOTS yang berkesinambungan.

Tujuan Khusus: Tersedianya sarana dan prasaran yang cukup dan berkualitas dalam

memenuhi kebutuhan pelaksanaan program penanggulangan TB.

Target :

Terpenuhinya kebutuhan OAT secara berkesinambungan diseluruh unit

pelayanan kesehatan TB DOTS.

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan bahan penunjang labolatorium untuk

penegakan diagnosis TB diseluruh unit pelayanan kesehatan. Meminimalkan jumlah OAT yang kadaluarsa.

Meningkatnya kompetensi petugas TB dan Farmasi di seluruh Provinsi dan

Kabupaten/Kota dalam pengelolaan logistik TB.

Ruang lingkup penyediaan barang logistik yaitu diseluruh unit pelayanan kesehatan

di Indonesia khususnya di Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan yang telah

mengimplementasikan strategi DOTS.

Indikator : Indikator digunakan untuk mengukur sampai berapa jauh tujuan atau

sasaran pengelolaan logistik telah berhasil dicapai. Tujuan lain dari penggunaanindikator adalah untuk penetapan prioritas pengambilan tindakan dan untuk

pengujian strategi dari sasaran yang ditetapkan. Dalam mengukur efektifitas kinerja

pengelolaan logistik, digunakan indikator sebagai berikut.


15/34



Tabel 1 . Indikator Pengelolaan Logistik

No INDIKATOR KEGUNAAN TINGKAT WAKTU

1 Prosentasi Kabupaten/Kota Mengetahui Kab/kota yang Kabupaten Tiap triwulan

yang melaporkan TB.13 melaporkan kondisi stok OAT.

setiap triwulan Target: Kab/Kota melapor 100%

2 Prosentasi Kabupaten/Kota Mengetahui Kab/kota yang tidak Kabupaten Tiap triwulan yang tidak mengalami mengalami kekosongan obat.

stokout OAT pada hari Target: Kab/Kota tidak terjadi stok

terakhir setiap triwulan out minimal 85 % dari seluruh

Kab/Kota.

3 Prosentasi Kabupaten Mengetahui jumlah tenaga Kabupaten Setiap Tahun

dengan staf terlatih dalam pengelola logistic TB yang terlatih.

manajemen logistik dari Target: 100% seluruh Kab/Kota

4 Jumlah logistik kadaluarsa. Mengetahui tingkat ketepatan Pusat Setahun

perencanaan, dan penyerapan obat Provinsi sekali

sesuai target serta sistem distribusi. KabupatenTarget: maksimal 2% daripermintaan atau pengadaan.

Organisasi Tim Logistik

Keberhasilan penanggulan TB di Indonesia tidak telepas dari dukungan tim

logistik yang solid dimana dibutuhkan koordinasi, usaha, komitmen dan kontribusi

dari seluruh pihak. Koordinasi pengelolaan logistik dilaksanakan oleh Subdit

Tuberkulosis. Manajemen pengelolaan logistik di Kementerian Kesehatan di kelolaoleh Subdit TB, kegiatan operasional dikoordinasikan oleh Tim Logistik Subdit TB.

Sumber daya tim logisitk terdiri dari Subdit TB dibantu oleh staff proyek Global

Fund, juga oleh Technical Officer Drug Managementdari KNCV. Selain itu untuk

koordinasi di tingkat pusat ada Tim Pokja Logistik TB yang terdiri dari Subdit TB,

Binfar, BPOM, dan BUMN produsen obat TB.

Disamping organisasi tersebut diatas, dalam merekomendasikan suatu kebijakan

logistik, program TB menyediakan wadah organisasi yang berbentuk partnership

yaitu Pokja Logistik yang bernaung dibawah KOMLI Gerdunas TB.


16/34

Logistik 2011-2014


9

Table 2. Anggota Tim Logistik.

INSTITUSI KETERANGAN

Kementeriaan Kesehatan Direktorat P2ML. Sub Direktorat Tuberkulosis

Ditjen PP&PL

Kementeriaan Kesehatan Dit. Bina Obat Publik & Perbekalan Kesehatan

Ditjen Binfar & Alkes Dit. Bina Farmasi Komunitas & Klinik

Dit. Bina Penggunaan Obat Rasional

BPOM Dit. Penilaian Obat dan Produk Biologi, BPOM

Dit. Pengawasan Distribusi Produk Terapetik, BPOM

Lokal Manufaktur PT. Kimia Farma, PT. Indofarma, PT. Phapros

Partner KNCV

Tugas dan tanggungjawab setiap tingkatan pemerintahan seperti terlihat pada tabel

dibawah ini:

Table 3. Tugas dan Tanggungjawab

No Tugas dan Tanggung Jawab Pusat Provinsi Kabupaten/Kota

Subdit TB Binfar IF Wasor TB IF Wasor TB

A Estimasi Kebutuhan Obat

1. Merekapitulasi/menjumlahkan estimasi

kebutuhan.

Pusat V V

Provinsi V V

Kabupaten/Kota V V

2. Menghitung estimasi kebutuhan obat.

Pusat V

Provinsi V V

Kabupaten/Kota V V

3. Estimasi akhir kebutuhan obat tahunan.

Pusat V V

Provinsi V V

Kabupaten/Kota V V

4. Melaporkan kebutuhan obat tahunan.

Provinsi V V

Kabupaten/Kota V V


17/34

10 Logistik 2011-2014




B Estimasi jumlah pengadaan tahunan

1. Menentukan jumlah pengadaan

tahunan.

Pusat V V

Provinsi V V Kabupaten/Kota V V

2. Menetapkan jumlah pengadaan

tahunan berdasarkan sumber dana

Pusat V V

Provinsi V V

Kabupaten/Kota V V

3. Menetukan jumlah pengadaan OAT V V

yang harus dipesan dalam keadaan

darurat.

C Penyimpanan 1. Menerapkan system dan prosedur

penerimaan dan penyimpanan OAT

yang baik.

Pusat V V

Provinsi V

Kabupaten/Kota V

2. Menerapkan fungsi-fungsi

penyimpanan yang baik untuk

meminimalkan kerugian (kadaluarsa,

kerusakan, hilang, kualitas obat

menurun dan penyalahgunaan obat). Pusat V V

Provinsi V V

Kabupaten/Kota V V

D Distribusi

Menggunakan system tarik/dorong

(pull/push system) dan menetapkan

frekuensi distribusi obat.

Pusat V V

Provinsi V V

Kabupaten/Kota V V


18/34

Logistik 2011-2014


11



E Persiapan pemesanan tri-bulanan dan darurat.

1. Pengawasan inventaris obat

Provinsi V

Kabupaten/Kota V

2. Menetapkan pemesanan obattri-bulanan.

Provinsi V V

Kabupaten/Kota V V

3. Mengidentifikasi kebutuhan obat untuk

pemesanan darurat.

Provinsi V V

Kabupaten/Kota V V

F Pencatatan dan pelaporan

1. Menyiapkan dan menyampaikan

informasi obat. Pusat V V

Provinsi V V

Kabupaten/Kota V V

2. Membuat indikator pengelolaan obat.

Pusat V V

Provinsi V V

Kabupaten/Kota V V

G Supervisi

Pusat V V

Provinsi V V Kabupaten/Kota V V


19/34

12 Logistik 2011-2014


RUMUSAN STRATEGI

Rumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang

dimaksudkan untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Rumusan strategi logistik:

Meningkatkan koordinasi antar departemen dalam pengelolaan logistik,

melalui pertemuan reguler, memperlancar komunikasi baik formal maupun

informal,dll.

Melakukan kerjasama dengan BPOM dalam melaksanakan jaminan kualitas

dengan cara melakukan perhitungan jumlah sample, pengambilan sample obat

di setiap Provinsi /Kabupaten Kota.

Melakukan kerjsama dengan Binfar dalam hal pengeluaran obat impor,

pelatihan, manajemen kefarmasian.

Melakukan kerjasama pengembangan Sistem Informasi Manajemen untukpengelolaan logistik baik melalui partner lokal maupun internasional.

Melaksanakan good corporate government dalam pelakasanaan pengadaan

barang dan Jasa.

Melakukan peningkatan kompetensi pengelolaan logistik bagi seluruh stake

holder yang terkait.

Melakukan pendistribusian logistik sesuai dengan tata cara distribusi barang

kefarmasian yang baik.

Melakukan monitoring yang berkelanjutan dan terjadwal dalam memonitor

penggunaan barang-barang logistik sehingga dapat dipertanggungjawabkan.


20/34

Logistik 2011-2014


13

KEGIATAN

1. Perencanaan

a. Perencanaan OAT lini pertama

Perencanaan adalah langkah pertama dalam siklus pengelolaan logistik. Kegiatan

ini meliputi proses penilaian kebutuhan, menentukan sasaran, menetapkan tujuan

dan target, menentukan strategi dan sumber daya yang akan digunakan.

Tabel 4. Tabel Perencanaan OAT

Tingkat Pelaksana Perencanaan Sumber Data Usulan Perencanaan

Kabupaten Tim Perencana Obat terpadu Sasaran dan Target Dikirim ke Provinsi.

Kabupaten.(Menggunakan Tahunan Program.

Tamplate Perencanaan OAT) TB.07TB.11

TB.13

Provinsi Tim Perencana Obat terpadu Formulir Rekapitulasi Dikirim ke P2PL

Provinsi Perencanaan OAT tembusan ke Binfar.

Kabupaten/ Kota

Pusat Subdit TB + Binfar Formulir Daftar Dikirim ke Binfar

Rekapitulasi melalui bagian

Perencanaan dan Perencanaan dan

alokasi distribusi Informasi P2PL.

Kab/kota,Provinsi.

Perencanaan kebutuhan logistik tersebut dilaksanakan setiap setahun sekali

dan dilaksanakan pada akhir triwulan pertama tahun berjalan untuk menghitung

perencanaan tahun berikutnya.

b. Perencanaan OAT lini Kedua

Perencanaan OAT TB MDR memegang peranan penting dalam menjamin

ketersediaan OAT TB MDR di unit pelayanan kesehatan. Perencanan kebutuhan

harus memperhitungkan jumlah pasien yang sedang diobati, pasien yang akan

diobati, masa tenggang kedatangan obat (lead time), stok pengaman (buffer stok)


21/34

14 Logistik 2011-2014


dan sisa obat yang ada. Perencanaan OAT TB MDR dilaksanakan ditingkat pusat

oleh Tim Logistik pusat dan PMDT. Perencanaan OAT TB MDR dilaksanakan pada

setiap awal tahun.

2. Pengadaan

Pengadaan yang efektif harus dapat memastikan ketersediaan logistik dalam jumlahyang cukup, harga yang kompetitif, memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan

dan waktu pengiriman sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengadaan logistik

merupakan proses untuk penyediaan logistik yang dibutuhkan pada unit pelayanan

kesehatan.

Pelaksanaan pengadaan logistik pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu pengadaan

Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Non OAT (bahan laboratorium, bahan promosi,

bahan penunjang operasional kantor, jasa audit,dll).

Kebijakan mengenai Pengadaan

Pengadaan Logistik bisa berasal dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Bantuan Luar Negeri.

Pengadaan OAT akan dipenuhi seluruhnya oleh Kementerian Kesehatan dan

sumber pendanaan lain yang dilakukan setiap tahun.

Pengadaan OAT yang berasal dari APBN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal

Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan atas usulan dari Ditjen PP&PL termasuk

spesifikasinya.

Pengadaan logistik yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kotadilaksanakan oleh Dinas Kesehatan masing-masing sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

Pengadaan logistik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang

berlaku dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.


22/34

Logistik 2011-2014


15

Pengadaaan logistik TB dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Pengadaan OAT

Pengadaan OAT lini Pertama.

Pengadaan OAT lini pertama di Indonesia berasal dari sumber pendanaan

yaitu berasal dari Kementerian Kesehatan dan sumber pembiayaan

potensial dalam negeri lain nya seperti ASKES, TNI/Polri, Jamsostek,swasta lain serta sumber dana ekternal lainya seperti Global Fund ATM.

Pengadaan OAT lini Kedua.

Pengadaan OAT lini kedua dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan

melalui direct procurement kepada lembaga yang telah ditunjuk oleh

Green light Commitee.

b. Pengadaan Logistik Non OAT

Selain pengadaan OAT dilakukan juga pengadaan logistik non OAT seperti

bahan penunjang laboratorium, material advokasi, alat diagnosis TB anak,penunjang kegiatan operasional kantor, peralatan penunjang pengobatan,

peralatan pengendalian infeksi, dll.

3. Penerimaan dan Penyimpanan Logistik

Penerimaan OAT yang berasal dari impor akan dikoordinasikan dengan departemen

terkait seperti Binfar, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan agar

proses pengeluaran dan penerimaan OAT berjalan dengan baik.

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan termasuk memelihara yang

mencakup aspek tempat penyimpanan (Instalasi Farmasi atau gudang), barang

dan administrasinya. Dengan dilaksanakannya penyimpanan yang baik dan

benar, maka akan terpelihara mutu barang, menghindari penggunaan yang tidak

bertanggung jawab, menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan pencarian dan

pengawasan.

Penyimpanan OAT dan alat kesehatan lainnya dilakukan oleh Instalasi Farmasi yang

dikenal sebagai pengelolaan obat satu pintu. Penyimpanan OAT lini kedua dilakukan

oleh Kementerian Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS Rujukan danFPK Satelit 2).


23/34

16 Logistik 2011-2014


4. Distribusi Logistik

Distribusi adalah pengeluaran dan pengiriman logistik dari satu tempat ke tempat

lainnya dengan memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis untuk

memenuhi ketersediaan jenis dan jumlah logistik agar sampai di tempat tujuan.

Proses distribusi ini harus memperhatikan aspek keamanan, mutu dan manfaat.

Tujuan distribusi :

1. Terlaksananya pengiriman logistik secara merata dan teratur sehingga dapat

diperoleh

2. pada saat dibutuhkan

3. Terjaminnya kecukupan logistik di Unit Pelayanan Kesehatan

4. Terjaminnya mutu logistik pada saat pendistribusian

Distribusi OAT dan Non OAT

a. Distribusi OAT

Distribusi OAT lini Pertama

Distribusi dilaksanakan berdasarkan permintaan secara berjenjang untuk

memenuhi kebutuhan logistik di setiap jenjang penyelenggara program

penanggulangan TB, seperti dibawah ini.

Alur Permintaan, distribusi dan Pelaporan OAT lini pertama


24/34

Logistik 2011-2014


17

Distribusi OAT dari Kementerian Kesehatan dilaksanakan langsung ke

Kabupaten/Kota sedangkan buffer stok di distribusikan ke Propinsi sesuai

permintaan.

Distribusi OAT buffer stok dari Propinsi ke Kabupaten/kota dilaksanakan

sesuai permintaan Kabupaten/kota dengan biaya dari Dinas Kesehatan

Propinsi.

Alur Permintaan, Distribusi dan Pelaporan OAT Lini Pertama

di Fasilitas Pelayanan

Alur distribusi OAT untuk fasilitas pelayanan dilakukan ke Rumah Sakit

dan Puskesmas. Puskesmas mendistribusikan OAT ke DPS yang berada diwilayah kerjanya.

Pencatatan dan pelaporan OAT dilakukan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas

kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.

Distribusi OAT TB lini kedua

Distribusi OAT lini Kedua dari Kementerian Kesehatan dilaksanakan

langsung ke RS Rujukan TB MDR setelah ada permintaan dari Dinas

Kesehatan Propinsi. Sedangkan distribusi dari RS Rujukan TB MDR ke

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Satelit 2 dilaksanakan dengan cara diambil

langsung oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatann Satelit 2.


25/34

18 Logistik 2011-2014


Alur Permintaan, Distribusi dan Pelaporan OAT lini Kedua :

Kementerian Kesehatan(Gudang Pusat)

Dinas Kesehatan Provinsi(IFP)

RS RUJUKAN TB MDR

Fasilitas PelayananKesehatan Satelit 2

Keterangan:

Alur distribusi OAT lini Kedua

Alur permintaan dan pelaporan OAT lini Kedua

b. Distribusi Logistik Non OAT

Distribusi logistik non OAT dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan

peruntukan barang tersebut.

5. Monitoring Penggunaan OAT

Pengobatan tuberkulosis dengan OAT dilakukan dengan prinsip - prinsip sebagai

berikut:

OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam

jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan.

Dalam program penanggulangan TB digunakan OAT dalam bentuk paket, baik

kemasan KDT maupun Kombipak. Pemakaian OAT dalam bentuk paket lebih

menguntungkan dan menghindari obat tunggal.

Pengobatan harus didampingi seorang Pengawas Menelan Obat (PMO),

untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat dan menghindari resistensi.

Disamping itu untuk memotivasi pasien meminum obat secara teratur dilakukan

pula sistem pengawasan degan menggunakan sistem informasi yang ada.


26/34

Logistik 2011-2014


19

Penggunaan OAT harus dilaksanakan secara rasional dengan memperhatikan kriteria

sebagai berikut :

Tepat diagnosis

Pemberian Regimen OAT sesuai dengan diagnosa

Tepat pemilihan obat

Tepat dosis Cara pemberian dengan interval waktu pemberian yang tepat

Tepat lama pemberian obat

Waspada terhadap efek samping

Harus efektif, aman, bermutu dan berkhasiat

Tersedia pada saat yang dibutuhkan

Pemberian informasi kepada pasien

Tepat tindak lanjut

Tepat penyerahan OAT

Kepatuhan Pasien.

Pelaksanaan monitoring penggunaan OAT dan barang logistik lainnya dilaksanakan

secara berkala dan berjenjang oleh setiap tingkatan pemerintah. Pelaksanaan

monitoring bisa dilakukan melalui pertemuan regular, laporan dan supervisi dari

tingkatan pemerintah diatasnya. Pelaksanaan monitoring penggunaan obat yang

rasional bekerjasama dengan Direktorat Bina Farmasi dan Alat Kesehatan.

6. Jaminan Kualitas

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000, Badan Pengawas Obat danMakanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen

(LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Jaminan Kualitas OAT di Indonesia merupakan wewenang dari Badan Pengawas

Obat dan Makanan (BPOM), berikut ini fungsi dari BPOM:

Pengaturan, regulasi, dan standardisasi.

Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-cara Produksi

yang Baik.


27/34

20 Logistik 2011-2014


Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar.

Post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium,

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan

hukum.

Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk.

Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan.

Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas

dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif,

semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah

masyarakat.

Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dilakukan pengawasan tiga

lapis yakni:

a. Sub-sistem pengawasan Produsen Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-

cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap

bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara

hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang

dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar

yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sangsi, baik administratif

maupun pro-justisia.

b. Sub-sistem pengawasan Konsumen Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan

kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang

digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan

oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya

masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan

suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi

terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi

dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi

syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong produsenuntuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.


28/34

Logistik 2011-2014


21

c. Sub-sistem pengawasan Pemerintah/Badan POM

Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi;

penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di

Indonesia; inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk

yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen

terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga

melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Pelaksanaan jaminan kualitas OAT dilaksanakan oleh BPOM namun penentuan

jumlah sample dan pengambilan OAT dilakukan oleh Subdirektorat TB. Sample

OAT untuk jaminan kualitas obat diambil mulai dari tingkat Fasilitas Pelayanan

Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan

tingkat pusat. Jaminan kualitas OAT dilaksanakan secara periodik baik OAT

yang produksi dalam negeri maupun impor.

7. Manajemen Sistem Informasi

Sistem informasi Manajamen yang ada sekarang ini ada dua cara yaitu menggunakan

sistem manual dan software yang berbasis internet. Pengelolaan logistik OAT

lini pertama dilakukan dengan cara formulir diisi secara manual dan dikirim

menggunakan internet. Sedangkan pengelolaan logistik OAT MDR dilakukan

menggunakan software yang berbasis internet. Software yang digunakan yaitu eTB

ManagerIndonesia,yang merupakan hasil kerjasama Subdit TB dengan Management

Sciences For Health.Sistem informasi pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten ke

Propinsi dan Pusat yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Pelaksanan sistem manajemen informasi logistik TB akan diintegrasikan dengan

sistem manajamen program TB secara keseluruhan.

8. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga

Peningkatan koordinasi antar lembaga sangat dibutuhkan untuk memperlancarkegiatan pengelolaan logistik. Koordinasi antara Direktorat Bina Farmasi dan Alkes,


29/34

22 Logistik 2011-2014


Lokal Manufaktur, BPOM dan Partner merupakan kegiatan supply chain management

dan dilakukan secara berkala.

Kerjasama dilakukan dengan Direktorat Bina Farmasi dan Alkes dalam hal pelatihan

farmasi, supervisi terintegrasi, penilaian instalasi farmasi, pembuatan pedoman

logistik dan SOP. Sedangkan kerjasama dengan BPOM dikhususkan dalam

pengawasan jaminan kualitas OAT. Selain itu kerjasama dilakukan pula denganIkatan Apoteker Indonesia dalam hal sosialisasi program penanggulangan TB

mengenai OAT.

Bantuan teknis kepada tiga perusahan farmasi BUMN dan satu perusahaan farmasi

swasta dilakukan oleh Kemenkes dan partner US Pharmacopeaagar perusahaan

tersebut mendapatkan prequalifikasi WHO. Prequalifikasi WHO tersebut sangat

dibutuhkan agar obat yang diproduksi memiliki standar kualitas tinggi dan diakui

secara internasional.

Kerjasama juga dilakukan dengan instansi TNI, Polri, Askes, Jamsostek dalam halkegiatan pemberian bantuan teknis spesifikasi OAT dan penyediaan OAT.

9. Peningkatan Kapasitas Pelaksana

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan logistik

dilakukan secara periodik dan terus menerus. Pengingkatan kompetensi dilakukan

melalui pelatihan dan pembinaan. Pelatihan logistik di bagi menjadi dua yaitu

untuk manajemen program dan Pelayanan Kesehatan. Pelatihan logistik manajemen

untuk staff di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten sedangkan pelatihan ditingkatPelayanan Kesehatan untuk Puskesmas, Rumah Sakit, Dokter Praktek Swasta.

Materi pelatihan sebagai berikut: pengelolaan logistik untuk OAT lini pertama dan lini

kedua, pelatihan etb Manager, Pelatihan Supply Chain Management,dll. Kegiatan

pelatihan dan pembinaan dikoordinasikan dengan HRD Subdit TB. Materi pelatihan

ditingkat Pelayanan Kesehatan untuk pengelolaan OAT lini pertama pelaksanaanya

menyatu dengan pelatihan program DOTS. Selain itu peningkatan kompetensi SDM

dilaksanakan pula dengan adanya bantuan Technical Assistance Drug Management

yang di fasilitasi oleh proyek TBCARE.


30/34

Logistik 2011-2014


23

MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk memonitor

kecukupan logistik program TB.

Pemantauan merupakan kegiatan rutin untuk memantau tatalaksanan penyimpanan,ketersediaan logistik, dan penggunaannya. Pemantauan bertujuan agar dapat segera

diketahui bila ada masalah atau kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat

diatasi permasalahan tersebut.

Pemantauan dilakukan oleh penanggungjawab program secara berjenjang dan

berkala melalui:

a. Menelaah laporan rutin yang berkaitan dengan pengelolaan logistik di setiap

tingkatan.

b. Melalui pertemuan.c. Supervisi yang efektif dan berkualitas.

Evaluasi adalah penilaian secara berkala terhadap seluruh aspek manajemen logistik,

dilaksanakan minimal satu tahun sekali.

Cara melakukan evaluasi:

a. Mengkaji atau menganalisa seluruh laporan yang berkaitan dengan logistik.

b. Pertemuan berkala.


31/34

24 Logistik 2011-2014


PENGANGGARAN DAN

PEMBIAYAAN

Penganggaran kegiatan logistik disediakan melalui APBN, APBD dan sumber dana

lainnya termasuk dana bantuan luar negeri. Untuk mendukung seluruh kegiatanlogistik diperlukan pembiayaan sebagai berikut:

PENDANAAN LOGISTIK PROGRAM TB TAHUN 2011-2014

APBN GF-R8 GF-R10 TB-CARE

OAT 673.641.044.437 91.157.494.007 153.185.076.000 -

NON OAT 133.275.837.000 17.017.305.901 16.567.551.000 -

OPERASIONAL - 1.837.500.000 57.332.646.000 2.761.500.000


32/34

Logistik 2011-2014


25


33/34

26 Logistik 2011-2014


DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis, 2008, Departemen Kesehatan RI.

Panduan Pengelolaan Logistik, 2010, Kementerian Kesehatan.

Strategi Nasional Pengendalian TB di Indonesia Tahun 2010-2014, (2010),

Jakarta.Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2011, Website www.pom.go.id,

WHO, Global TB Report 2010, www.who.int


34/34

Documents

Ran Logistik