RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS BAGIAN …

1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

BUPATI MALANG NOMOR:

188.45/607/KEP/35.07.013/2016 TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS BAGIAN

ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

MALANG TAHUN 2016-2021

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan

fungsinya. Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah

ditetapkan pada 9 November 2016 melalui Surat Keputusan Bupati

Malang Nomor : 188.45/607/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016- 2021,

berdasarkan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021.

Adapun keberadaan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan salah satu unsur

dari organisasi perangkat daerah Sekretariat Daerah dan dibentuk

berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

2

Sekretariat Daerah. Dan Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan

penyesuaian dan/atau perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang

Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas

Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, agar

sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan penyesuaian

nomenklatur Program/Kegiatan prioritas dalam RPJMD dan penajaman

terhadap visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Malang maka telah

dilakukan perubahan dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pula

perubahan dan perbaikan terhadap Renstra Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun

2016-2021.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Bagian Administrasi


2016-2021 ini mengacu pada amanat Peraturan Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 yang diawali dari surat edaran Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 4 Juli 2018 Nomor:

188.342/4053/35.07.013/2018 perihal Penyusunan Rancangan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, atas dasar

dimaksud, maka Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Daerah menyusun Perubahan Renstra Bagian Administrasi Administrasi

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun

2016-2021.

Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan dokumen

perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016–2021, yang disusun sebagai pedoman dan penajaman

dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun

ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan

dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan

kegiatan.

3

Proses penyusunan Rencana Strategis Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang diawali

dengan pembentukan Tim Penyusun Perubahan dan selanjutnya sesuai

dengan hasil Perubahan dimaksud mencakup :

1. Penyesuaian tugas dan fungsi

2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD

3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja

4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

5. Penyederhanaan program/kegiatan

Keterkaitan Renstra Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan

lain dapat dilihat pada bagan berikut ini :

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, program

dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan,

RPJPD

&

RTRW

Perubaha

n RPJMD

Perubahan

Ranwal

RKPD

Perubahan

Renja

Bagian Adm

Kesra

Perubahan

Renstra

Bagian Adm Kesra

RKAP Bagian

Adm Kesra

RPAPB

D

PAPBD

DPPA Bagian

Adm Kesra

Pedoman

Pedoman

Bahan

Bahan

Pedoman

Pedoman

Diacu

Dijabarkan

RKP

Daerah

RPJM

Nasional

RKP

Nasional

diperhatikan diacu

Perubah

an RPJM

Provinsi

Perubah

an RKPD

Provinsi

diperhatikan diacu

4

pendanaan indikatif yang berpedoman pada Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-

2021 yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dijabarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah

Kabupaten Malang dan terbentuknya bahan penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah kemudian dampak dari perubahan ini

maka Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat juga

menyesuaikan dengan perubahan tersebut, sehingga menjadi pedoman

dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun

2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap

realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk

mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan

anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Bagian Administrasi


2016-2021 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

5

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2005-2025;


Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah;

20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme

Tahun Penyelenggaraan Pemerintahanan Kabupaten Malang;

21. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45 / 607 / KEP / 35.07.013 /

2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021 ini adalah agar terwujud Rencana Strategis (Renstra) yang

terpadu, sinergis, akuntabel dan berkelanjutan. Selain itu, perencanaan

jangka menengah yang tertuang dalam Perubahan Renstra dimaksud juga

sekaligus merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

dan kemudian menjadi visi-misi Kabupaten Malang (periode 2016-2021)

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan

yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai

pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu

Renja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Kabupaten Malang.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada

setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;

2. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;

3. Menjadi kerangka dasar bagi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam rangka peningkatan

kualitas perencanaan pembangunan daerah;

4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen

perencanaan;

7

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien,

dan berkelanjutan;

6. Memberikan indikator kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja

pembangunan daerah;

7. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Daerah Kabupaten Malang baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-

2021 dengan mengingat adanya dinamika regulasi dan transisi

implementasi, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI

KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat

2.2 Sumber Daya Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

2.3 Kinerja dan Pelayanan Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat

BAB III ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3

3.4

3.5

Telaahan Rencana Strategis Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat dan Renstra Provinsi

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Penentuan Isu Strategis

8

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Administrasi


Strategi dan Kebijakan Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

BAB VII

INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI

KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

PENUTUP

9

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Administrasi


1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor

53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah melaksanakan

fungsi sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan fungsi lainnya

atau staf pendukung .


Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada

di bawah Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, dengan

tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam

penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian tugas dan fungsi,

pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan

pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang sosial,

kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak serta bidang ketenagakerjaan dan melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

mempunyai fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi

kesejahteraan rakyat;

b) Pengoordinasian dan penyusunan program kegiatan serta

petunjuk teknis pelaksanaan di bidang sosial, kesehatan

masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak serta ketenagakerjaan; dan

10

c) Pengoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di bidang sosial, kesehatan

masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak serta ketenagakerjaan.

2. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Kepala Bagian dibantu

oleh 3 (tiga) orang Kasubag dengan stuktur sebagaimana gambar

berikut ini :

Susunan Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Tugas dan fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dibagi dan dilaksanakan oleh

Sub Bagian. Adapun deskripsi tugas masing-masing adalah sebagai

berikut :

a. Sub Bagian Sosial

a) Menyusun program kerja dan kegiatan Sub Bagian Sosial

sebagai acuan pelaksanaan tugas ;

b) Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dalam pemberian

bimbingan dan bantuan sosial serta penanggulangan bencana;

STAF

STAF

STAF

KEPALA

BAGIAN

SUB BAGIAN

KETENAGAKERJAAN

SUB BAGIAN KESEHATAN

MASYARAKAT DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

SUB BAGIAN SOSIAL

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

11

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang

tugasnya.

b. Sub Bagian Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Menyusun program kerja dan kegiatan Sub Kesehatan

Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak sebagai acuan pelaksanaan tugas ;

b) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang

kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak ;


Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Ketenagakerjaan

a) Menyusun program kerja dan kegiatan Sub Bagian

Ketenagakerjaan sebagai acuan pelaksanaan tugas ;

b) Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang

ketenagakerjaan;


Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang

tugasnya.

2.2 Sumber Daya Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang didukung

oleh sumber daya manusia/Aparatur sebanyak 13 (tiga belas) orang,

yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Jabatan

Pendidikan Pangkat Jabatan

Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah

S2 - Pembina Tingkat I 1 III-a 1

S1 10 Penata Tingkat I 1 IV-a 3

D3 1 Penata 2 Staf/JFU 2

SLTA 2 Penata Muda 1 Non-PNS 7

Pengatur Muda 1

Tenaga Kontrak 7

Jumlah 13 13 13

Sumber Data : Jumah Pegawai PNS dan Non PNS Tahun 2017

12

2. Sarana dan Prasarana

Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Daerah Kabupaten Malang terletak di lantai 4 gedung Sekretariat

Daerah, komplek Kantor Bupati Malang, Jalan Panji Nomor 158

Kepanjen. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Kabupaten Malang Kabupaten Malang telah tersedia sarana dan

prasarana sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana Kantor

No Nama/ Jenis Barang Tahun

Perolehan Jumlah

Kondisi

RB KB B

1 Komputer lain-lain 2011 5 - - 5

2 Hard disk 2014 1 - - 1

3 Laptop 2012 1 - - 1

2013 1 - - 1

2014 3 - - 3

4 Note book 2008 1 - - 1

2011 1 - - 1

2012 1 - - 1

5 Printer 2008 2 2 - -

2009 3 - - 3

2011 2 - - 2

2012 2 - - 2

2013 1 - - 1

2014 4 - - 4

2015 2 - - 2

2016 3 - - 3

6 Mobil 2011 1 - - 1

7 Sepeda Motor 2009 1 - - 1

2010 1 - - 1

2014 1 - - 1

8 Wireless 2012 1 - - 1

9 Hub 2012 1 - - 1

10 Meja 2008 4 - - 4

11 Kursi 2008 3 - - 3

2011 10 - - 10

12 Lemari 2011 5 - - 5

13 AC 2009 5 1 - 4

2015

14 Sofa 2008 5 - - 5

15 Rak Kayu 2008 7 - - 7

16 Alat penghancur kertas 2012 1 - - 1

17 Brankas 2013 1 - - 1

18 White Board 2011 1 - - 1

19 Filling Besi/Metal 2011 4 - - 4

13

No Nama/ Jenis Barang Tahun

Perolehan Jumlah

Kondisi

RB KB B

20 Mesin Penghisap Debu 2014 1 - - 1

21 Lemari Es 2011 1 - - 1

2014 1 - - 1

22 Televisi 2009 2 2 - -

2014 2 - - 2

2016 1 - - 1

23 Loundspeakers 2016 3 - - 3

24 Sound system 2014 1 - - 1

25 Proyektor + attachment 2012 1 - - 1

26 Dispenser 2017 1 - - 1

27 Camera film 2013 1 - - 1

28 Layar film 2012 1 - - 1

29 UPS 2009 4 4 - -

2013 2 - - 2

2016 5 - - 5

30 Mesin ketik listrik standart 2013 1 - - 1

31 Mesin ketik manual portable 2009 1 - - 1

Sumber : Buku Inventaris Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017

3. Anggaran dan Realisasi

Anggaran dan realisasi rutin dan teknis untuk Belanja Langsung adalah

sebagai berikut :

No. Uraian Angggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp) %

1. Tahun 2010 500.000.000,00 485.485.050,00 97,09%

2. Tahun 2011 472.925.000,00 471.759.600,00 99,75%

3. Tahun 2012 750.000.000,00 740.487.100,00 98,73%

4. Tahun 2013 1.000.000.000,00 989.034.200,00 98,90%

5. Tahun 2014 1.550.000.000,00 1.527.293.500,00 98,53%

6. Tahun 2015 1.721.600.000,00 1.695.313.830,00 98,47%

7. Tahun 2016 2.071.600.000,00 2.019.857.850,00 97,50%

8. Tahun 2017 1.821.606.000,00 1.795.921.650,00 98,59%

14

2.3 Kinerja Pelayanan


Kabupaten Malang merupakan salah satu perangkat daerah yang

memiliki fungsi organisasi yang bersifat supporting staf. Oleh karena itu


Malang dalam melaksanakan tugas sebagai pembantu Asisten

Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam

melaksanakan fungsi pengendalian administratif dan pelayanan

administrasi dan sebagai staf pendukung (supporting staf) yaitu Urusan

Pemerintahan fungsi lainnya, berperan penting dalam menghasilkan

kebijakan, rumusan dalam tugas dan fungsi kelembagaan.

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan

terhadap rencana yang telah ditentukan, maka Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya melalui :

1. Meningkatkan fasilitasi pembinaan/sosialisasi/bimbingan motivasi

bidang kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;


bidang sosial;


bidang ketenagakerjaan.

Adapun uraian tentang kinerja pelayanan yang telah

dilakukan/dicapai disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

15

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

No Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

IKU

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Meningkatkan koordinasi di

bidang ketenagakerjaan yang

meliputi upaya meningkatkan

kualitas tenaga kerja

- - - - 730

orang

850

orang

600

orang

4 kali - 730

orang

850

orang

600

orang

4 kali - 100% 100% 100% 100%


bidang kesehatan yang

meliputi upaya peningkatan kesehatan masyarakat,

promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan

lingkungan sehat

- - - - 575

orang

1.600

orang

3.170

orang

43

kali

- 575

orang

1.600

orang

3.170

orang

43

kali

- 100% 100% 100% 100%


bidang sosial yang meliputi

penyandang kesejahteraan sosial, anak terlantar, dan

sumber daya manusi

kesejahteraan sosial

- - - 1.300

orang

1.805

orang

1.940

orang

2.410

orang

12

kali

1.300

orang

1.805

orang

1.940

orang

2.410

orang

12

kali

100% 100% 100% 100% 100%

16

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi

merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan faktor-

faktor kunci sebagai penentuan keberhasilan. Lingkungan internal

organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap

kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara

langsung, sedangkan lingkunga eksternal merupakan faktor lingkungan

yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan cenderung di luar

kendali. Dengan melakukan analisa melalui penerapan metoda analisis

SWOT (Strength, Weakness, Opportunies dan Threat), akan membantu

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk mengoptimalkan

kekuatan dan meminimalkan kelemahan secara internal.

1. Analisis Kekuatan (Strength)

- Struktur SKPD yang jelas;

- Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan

- Komitmen dan konsistensi pimpinan Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan tupoksi sesuai

perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

2. Analisis Kelemahan (weakness)

- Jumlah dan kapasitas SDM belum seluruhnya memenuhi

tuntutan tugas dan sesuai dengan beban tugas

- Mekanisme dan pola kerja pada masing-masing sub bagian belum

tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

- Koordinasi antara pimpinan, sub bagian dan staf belum berjalan

secara proporsional

3. Analis peluang (opportunity)

- Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang

untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan potensi masing-masing

sub bagian

17

- Kedudukan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagai

supporting staf yang memberikan peluang dalam pengembangan

program pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat melalui

fasilitasi pembinaan sosial, fasilitasi pembinaan kesehatan

masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

dan fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan

- Program reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara nasional

pada pemerintah daerah.

4. Analisa Ancaman (threat)

- Belum optimalnya komitmen lembaga/instansi terkait dalam

pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan sosial, fasilitasi

pembinaan kesehatan masyarakat pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, dan fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan;

- Kurangnya pemahaman dan koordinasi yang baik lintas SKPD

dan pemangku kepentingan dalam upaya pelaksanaan pelayanan

administrasi kesejahteraan rakyat;

- Kurangnya dukungan dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi, serta

pelaksaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 6 Tahun 2016 yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang yang

MADEP MANTEB MANETEP. Secara terperinci rumusan visi tersebut

dapat dijabarkan menjadi Terwujudnya Kabupaten Malang yang

Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan

Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat berperan mendukung misi ke-2 Bupati Malang

yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis

teknologi informasi. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan

publik kepada masyarakat.

18

3.3 Telaahan Renstra Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan

Renstra Provinsi


Kabupaten Malang yang berfungsi memberikan pelayanan administratif

pemerintah, dalam rangka menyusun dokumen perencanaan Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten

Malang melaksanakan kebijakan dan perhatian utama melalui strategi

dan arah kebijakan dalam RPJMD 2016-2021 berupaya dalam

pencapaian sasaran dan target yang telah disusun untuk menunjang

peningkatan melalui fasilitasi pembinaan bidang sosial, fasilitasi

pembinaan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan dan perlindungan

anak, dan fasilitasi pembinaan bidang ketenagakerjaan yang masing-

masing fasilitasi pembinaan diwujudkan melalui kualitas kesehatan

dasar, pembinaan masyarakat melalui kewirausahaan mandiri secara

luas, pembinaan pemberdayaan masyarakat sehingga mewujudkan

strategi pembangunan dalm mewujudkan pengurangan angka

kemiskinan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dirumuskan sebagai

proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan

menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam

pengambilan keputusan yang bersifat strategis.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk

tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak

terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan

dipertimbangkan dalam kebijakan, rencana dan program. Dalam proses

penyusunan, evaluasi sampai pengambilan keputusan perlu juga

dipertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam melaksanakan tupoksinya, Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berfungsi penyiapan

perumusan kebijakan, pengoordinasian dan penyusunan program

kegiatan serta monitoring dan evaluasi bidang sosial, bidang kesehatan

masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan

bidang ketenagakerjaan. Disinilah terjadi sinergi, harmoni, dan optimal

dalam pendayagunaan berbagai bidang secara berkelanjutan.

19

Adapun penyusunan Rencana Strategis Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat terdapat faktor yang mempengaruhi, dari faktor

penghambat dan faktor pendorong. Berikut faktor-faktor yang

mempengaruhinya :

3.4.1. Faktor Penghambat

- kurangnya koordinasi SKPD dalam ketepatan perencanaan

untuk sasaran program dan kegiatan;

- kurangnya kerjasama dan koordinasi antara pimpinan dan

bawahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3.4.2. Faktor Pendorong

- pembuatan perencanaan yang tepat dengan matrik program

dan kegiatan untuk pelaksanaan program dan kegiatan 5

(lima) tahun anggaran dan 1 (tahun) anggaran;

- adanya kerjasama dan koordinasi dari pimpinan dan masing-

masing sub bagian dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis


Kabupaten Malang sebagai fasilitator dan koordinator dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berupaya

melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai visi dan misi Sekretariat

Daerah terutama tugas dan fungsi Eselon III yaitu Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat sebagai supporting staf, terdapat isu-isu strategis

yang merupakan isu yang muncul dari unit kerja sendiri dan

mempengaruhi kinerja unit kerja tersebut.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah dapat disimpulkan beberapa isu-isu strategis yang

merupakan kekuatan dan kelemahan Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya komitmen dan apresiasi instansi/lembaga terkait

terhadap program pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat;

20

2. Kurangnya dukungan dalam pelaksanaan fasilitasi, dan koordinasi

program kegiatan dengan lintas sektoral;

4. Kurang optimalnya pelaksanaan program pelayanan administrasi

kesejahteraan rakyat melalui pemberian fasilitasi pembinaan sosial,

fasilitasi kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak serta fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan.

21

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Administrasi


1. Tujuan :

No. Sebelum Perubahan Renstra Sesudah Perubahan Renstra

1. Meningkatkan koordinasi di

bidang sosial yang meliputi penyandang masalah

kesejahteraan sosial, anak terlantar dan sumber daya

manusi kesejahteraan sosial;

Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang

baik dan akuntabel

2. Meningkatkan koordinasi di bidang kesehatan yang

meliputi upaya peningkatan kesehatan masyarakat,

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,

dan pengembangan lingkungan sehat;

3. Meningkatkan koordinasi di

bidang ketenagakerjaan yang meliputi upaya peningkatan

kualitas tenaga kerja;

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi bidang

sosial, bidang kesehatan masyarakat dan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, bidang ketenagakerjaan.

2. Sasaran :

No. Sebelum Perubahan Renstra Sesudah Perubahan Renstra

1. Meningkatnya koodinasi di

bidang sosial yang meliputi penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak

terlantar dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial;

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

daerah

2. Meningkatnya koordinasi di bidang kesehatan yang

meliputi upaya peningkatan kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan

22

pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan lingkungan

sehat;

3. Meningkatnya koordinasi di bidang ketenagakerjaan yang

meliputi upaya peningkatan kualitas tenaga kerja;

4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat meliputi bidang

sosial, bidang kesehatan masyarakat dan pemberdayaan

peempuan dan perlindungan anak, bidang ketenagakerjaan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang beserta indikator kinerjanya

disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

23

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

NO. MISI RPJMD

TUJUAN

RPJMD

SASARAN

RPJMD TUJUAN PD INDIKATOR

TUJUAN SASARAN PD

INDIKATOR

SASARAN PD

Formula/

Rumus

Kondisi

Awal

Kinerja Tahun

2017

TARGET KINERJA

SASARAN PADA TAHUN

2018 2019 2020 2021

1. Misi 2 : Memperluas

inovasi dan

reformasi

birokrasi

demi tata

kelola pemerintahan

yang bersih,

efektif,

akuntabel

dan demokratis

berbasis

teknologi

informasi.

Mewujudkan reformasi

birokrasi

dalam

mendukung

tata kelola

pemerintahan yang baik

Meningkatkan kualitas

sistem tata

kelola

pemerintahan

yang baik dan

akuntabel

Meningkatkan kualitas

sistem tata

kelola

pemerintahan

yang baik dan

akuntabel

Nilai Evaluai SAKIP

- - Nilai Evaluai

SAKIP

BB BB BB A A

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

Nilai Evaluai

LPPD

Nilai

Evaluai

LPPD

ST ST ST ST ST

24

4.2 Strategi dan Kebijakan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

1. Strategi

a. Terus melakukan ekspansi dan meningkatkan sinergi dengan

instansi/lembaga terkait berserta SDM intern SKPD dalam

pelaksanaan program pelayanan administrasi kesejahteraan

rakyat melalui kegiatan fasilitasi pembinaan sosial, fasilitasi

pembinaan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak, dan fasilitasi pembinaan

ketenagakerjaan.

2. Kebijakan

a. Membangun dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama dalam

pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat yang

dilaksanakan melalui fasilitasi pembinaan sosial, fasilitasi

pembinaan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak, dan fasilitasi pembinaan

ketenagakerjaan.

25

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No. TUJUAN RPJMD SASARAN

RPJMD TUJUAN PD SASARAN PD STRATEGI PD KEBIJAKAN PD

PROGRAM PRIORITAS PD

1. Mewujudkan

reformasi

birokrasi

dalam mendukung

tata kelola

pemerintahan yang baik

Meningkatnya

kualitas tata

kelola

pemerintahan yang baik dan

akuntabel

Meningkatkan

kualitas sistem tata

kelola pemerintahan

yang baik dan akuntabel

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Terus melakukan

ekspansi dan

meningkatkan sinergi

dengan instansi/lembaga terkait

berserta SDM intern

SKPD dalam pelaksanaan program

pelayanan administrasi

kesejahteraan rakyat melalui kegiatan

fasilitasi pembinaan

sosial, fasilitasi pembinaan kesehatan

masyarakat dan

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, dan


ketenagakerjaan.

Membangun dan

meningkatkan

koordinasi dan

kerjasama dalam pelaksanaan

pelayanan

administrasi kesejahteraan rakyat

yang dilaksanakan

melalui fasilitasi pembinaan sosial,


kesehatan masyarakat dan

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak, dan fasilitasi

pembinaan

ketenagakerjaan.

Program Pelayanan

Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat

26

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sesuai dengan visi misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran

yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

ditentukanlah program-program. Pada perubahan Renstra ini dilakukan

beberapa penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan perubahan

SOTK (Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016) dan penyempurnaan

indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator. Program dan

kegiatan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Kabupaten Malang selama Tahun 2016-2021 yaitu : Program dan

kegiatan sebelum perubahan dan sesudah perubahan Renstra Tahun

2016-2021 adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Daerah Kabupaten Malang yang direncanakan selama Tahun Anggaran

2016-2021 sebelum Perubahan Renstra (Tahun 2016 dan 2017) yaitu 12

Program dengan 25 Kegiatan (Progam/Kegiatan Rutin maupun Teknis).

Setelah Perubahan, 6 Program dan 20 Kegiatan (Progam/Kegiatan Rutin

maupun Teknis) yang dilaksanakan Bagian Adminitrasi Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Adapun perbandingannya

sebagai berikut:

No.

Program/Kegiatan Awal Program/Kegiatan Hasil Perubahan

I. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

9. - Penyediaan Makanan dan Minuman

10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah

27

No.

Program/Kegiatan Awal Program/Kegiatan Hasil Perubahan

II. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

IV. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja skpd

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja skpd

2. - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

V. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat

1. Pelatihan keterampilan berusaha bagi

keluarga miskin

Fasilitasi Pembinaan Sosial

2. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

VI. Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan

1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

VII. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

VIII. Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

IX. Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

1. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan

Sosial Masyarakat

X. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

XI. Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

1. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-

undangan

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator

kinerja dan pendanaan indikator dalam Perubahan Renstra ini disajikan

program dan kegiatan Tahun 2016 yang sudah dilaksanakan, Tahun

2017 yang sedang dilaksanakan, serta rencana Tahun 2019-2021 dengan

nomenklatur sesuai dengan perubahan SOTK, sebagaimana ditujukkan

dalam Tabel 5.3. sebagai berikut:

28

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

Kabupaten Malang Tahun 2019 – 2021

No Tujuan Indikator Tujuan

Sasaran Indikator sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Kondisi Kinerja Awal Kondisi Kinerja Tahun

Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Capaian Rp. Sbr. Dana

Target Rp. Sbr. Dana




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Nilai evaluasi LPPD.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)

100% 320.695.000 100% 428.555.900 100% 403.098.100 100% 411.155.241 100% 417.818.096 100% 1.920.113.481 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)

1000 buah 21.300.000 APBD Kabupaten

1000 buah

27.195.000 APBD Kabupaten

1000 buah


1000 buah


1000 buah


3000 buah

187.575.000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

bagian administrasi kesejahteraan rakyat kabupaten malang

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)

132 OB 45.540.000 APBD Kabupaten





729 OB


bagian administrasi kesejahteraan rakyat

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah petugas kebersihan (OB)






36 OB



Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)

- - APBD Kabupaten

9 jenis 5.016.100 APBD Kabupaten




27 jenis



4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)






12 jenis



5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)

3 unit 18.000.000 APBD Kabupaten





9 unit 264.819.481 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat


6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)

25 Jenis 35.359.500 APBD Kabupaten





75 Jenis



7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)






3 jenis



29



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja program

(Outcome) dan Kegiatan

(Output)




periode Renstra

Perangkat Daerah Penangg

ung Jawab


Capaian

Rp. Sbr. Dana





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)

3 jenis 14.000.000

APBD Kabupaten

2 jenis 8.800.000

APBD Kabupaten

3 jenis 12.800.000

APBD Kabupaten

3 jenis 12.800.000

APBD Kabupaten

3 jenis 12.800.000

APBD Kabupaten

9 jenis



Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)

117.297 lembar

33.336.000

APBD Kabupaten

117297 lembar

18.012.600

APBD Kabupaten

117297 lembar

23.107.922

APBD Kabupaten

117297 lembar

26.481.714

APBD Kabupaten

117297 lembar

30.192.885

APBD Kabupaten

351891

lembar



9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)

114 HOK 36.100.000

APBD Kabupaten

114 HOK 22.525.000

APBD Kabupaten

114 HOK 43.257.500

APBD Kabupaten

114 HOK 43.257.500

APBD Kabupaten

114 HOK 43.257.500

APBD Kabupaten

342 HOK



10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)

251 HOK 85.275.000

APBD Kabupaten

251 HOK 48.367.500

APBD Kabupaten

251 HOK 53.206.725

APBD Kabupaten

251 HOK 53.206.725

APBD Kabupaten

251 HOK 53.206.725

APBD Kabupaten

753 HOK



11. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)

0 HOK 0 APBD Kabupaten

3360 HOK

43.600.000

APBD Kabupaten

3360 HOK

33.600.000

APBD Kabupaten

3360 HOK

33.600.000

APBD Kabupaten

3360 HOK

33.600.000

APBD Kabupaten

10080

HOK


Bagian Adm. Kesra

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

100% 64.744.300

100% 50.210.000

100% 39.921.876

100% 41.914.063

100% 44.105.469

100% 240.073.105 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)

3 unit 35.100.000

APBD Kabupaten

3 unit 32.100.000

APBD Kabupaten

5 unit 20.000.000

APBD Kabupaten

5 unit 20.000.000

APBD Kabupaten

5 unit 20.000.000

APBD Kabupaten

15 unit



13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)

3 jenis 29.644.300

APBD Kabupaten

3 jenis 18.110.000

APBD Kabupaten

4 jenis 19.921.876

APBD Kabupaten

4 jenis 21.914.063

APBD Kabupaten

4 jenis 24.105.469

APBD Kabupaten

12 jenis



III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)

100% 5.139.200

100% 5.877.600

100% 8.076.000

100% 8.076.000

100% 8.076.000


30



Program/Kegiatan



(Output)




periode Renstra


ung Jawab


Capaian

Rp. Sbr. Dana





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

14. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)

11 stel 5.139.200

APBD Kabupaten

12 stel 5.877.600

APBD Kabupaten

14 stel 8.076.000

APBD Kabupaten

14 stel 8.076.000

APBD Kabupaten

14 stel 8.076.000

APBD Kabupaten

42 stel



IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)

0% 0 0% 0 100% 8.000.000

100% 8.000.000

100% 8.000.000


15. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)

0 OKB/OK

H

0 APBD Kabupaten

0 OKB/OK

H

0 APBD Kabupaten

25 OKB/OK

H

8.000.000

APBD Kabupaten

25 OKB/OK

H

8.000.000

APBD Kabupaten

25 OKB/OK

H

8.000.000

APBD Kabupaten

75 OKB/OKH


dalam dan luar wilayah kabupaten malang

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)

100% 69.338.600

100% 3.012.100

100% 93.182.500

100% 93.182.500

100% 93.182.500


16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Renstra (Buku)

2 buku 6.000.000

APBD Kabupaten

2 buku 3.012.100

APBD Kabupaten

2 buku 7.205.971

APBD Kabupaten

2 buku 7.926.569

APBD Kabupaten

2 buku 8.719.230

APBD Kabupaten

6 buku



Jumlah Laporan Tahunan (Buku)

4 buku 16.735.500

APBD Kabupaten

0 buku 0 APBD Kabupaten

4 buku 14.411.943

APBD Kabupaten

4 buku 15.853.137

APBD Kabupaten

4 buku 17.438.459

APBD Kabupaten

12 buku



Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)

3 buku 14.867.700

APBD Kabupaten


3 buku 21.617.914

APBD Kabupaten

3 buku 23.779.706

APBD Kabupaten

3 buku 26.157.689

APBD Kabupaten

9 buku



Jumlah Dokumen Renja (Buku)

2 buku 15.867.700

APBD Kabupaten


2 buku 7.205.971

APBD Kabupaten

2 buku 7.926.569

APBD Kabupaten

2 buku 8.719.230

APBD Kabupaten

6 buku



Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)

3 buku 15.867.700

APBD Kabupaten


3 buku 24.426.201

APBD Kabupaten

3 buku 19.382.019

APBD Kabupaten

3 buku 13.833.392

APBD Kabupaten

9 buku



17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)



4 buku 18.314.500

APBD Kabupaten

4 buku 18.314.500

APBD Kabupaten

4 buku 18.314.500

APBD Kabupaten

12 buku



31



Program/Kegiatan



(Output)




periode Renstra


ung Jawab


Capaian

Rp. Sbr. Dana





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

VI. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase sosialisasi peraturan

4 kali 62.828.600

0 kali 0 0 kali 0 0 kali 0 0 kali 0 0 kali 62.828.600 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

18. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

jumlah fasilitasi sosialisasi peraturan

4 Kali 62.828.600

APBD Kabupaten

0 Kali 0 APBD Kabupaten




0 Kali 62.828.600 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

kabupaten malang

2 - - - - VII. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat

50% 608.803.900

0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 375.053.900 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

19. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

jumlah fasilitasi sosialisasi peningkatan kesehatan masyarakat

36 kali 608.803.900

APBD Kabupaten

0 kali 0 APBD Kabupaten




0 kali 375.053.900 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Wilayah Kabupaten Malang

VIII. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

50% 121.950.800


20. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Jumlah fasilitasi sosialisasi pola hidup sehat

1 kali 121.950.800

APBD Kabupaten






wilayah kabupaten malang

IX. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase peningkatan pengembangan lingkungan sehat

50% 118.070.400


21. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

jumlah fasilitasi sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

6 kali 118.070.400

APBD Kabupaten







X. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Persentase peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

50% 105.390.600


22. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

jumlah fasilitasi sosialisasi bagi pencari kerja

4 kali 105.390.600

APBD Kabupaten







32



Program/Kegiatan



(Output)




periode Renstra


ung Jawab


Capaian

Rp. Sbr. Dana





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

XI. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase peningkatan pemberdayaaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

50% 248.696.800


23. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

jumlah fasilitasi kegiatan sosialisasi bagi keluarga miskin

3 kali 108.691.200

APBD Kabupaten







24. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

jumlah fasilitasi kegiatan sosialisasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

4 kali 140.005.600

APBD Kabupaten







XII. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

persentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

50% 95.941.800


25. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

jumlah fasilitasi sosialisasi peningkatan SDM kesejahteraan sosial

1 kali 95.941.800

APBD Kabupaten






wilayah kabupaaten malang

XIII. Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat

0% 0 75% 769.276.400

90% 923.451.400

90% 923.451.400

90% 923.451.400

90% 3.898.633.100 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

26. Fasilitasi Pembinaan Sosial

jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan sosial

0 kegiatan

0 APBD Kabupaten

2 kegiatan

281.072.600

APBD Kabupaten

2 kegiatan

350.000.000

APBD Kabupaten

2 kegiatan

350.000.000

APBD Kabupaten

2 kegiatan

350.000.000

APBD Kabupaten

6 kegiatan

1.450.000.000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat


33



Program/Kegiatan



(Output)




periode Renstra

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab


Capaian

Rp. Sbr. Dana





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27. Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

0 kegiatan

0 APBD Kabupaten

2 kegiatan

300.000.000

APBD Kabupaten

2 kegiatan

350.000.000

APBD Kabupaten

2 kegiatan

350.000.000

APBD Kabupaten

2 kegiatan

350.000.000

APBD Kabupaten

6 kegiatan

1.478.278.900 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat


28. Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan

jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan ketenagakerjaan

0 kegiatan

0 APBD Kabupaten

1 kegiatan

188.203.800

APBD Kabupaten

1 kegiatan

223.451.400

APBD Kabupaten

1 kegiatan

223.451.400

APBD Kabupaten

1 kegiatan

223.451.400

APBD Kabupaten

3 kegiatan



T O T A L TUJUAN : 2 SASARAN : 3 INDIKATOR SASARAN : 4 PROGRAM : 13 KEGIATAN : 28

1.821.600.000 1.256.932.000 1.475.729.876 1.485.779.204 1.494.633.465 4.456.142.545

34

BAB VI

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN

RAKYAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD adalah tolak ukur untuk menilai kinerja

SKPD yang diperkirakan untuk Tahun 2016 – 2021 yang beracuan pada

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)


Malang serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-

2021. Dalam hal ini Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mewujudkan salah satu sasaran

RPJMD yaitu Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Penjelasan lebih lanjut indikator kinerja utama (IKU) Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten

Malang diuraikan dalam tabel 6.1. yaitu sebagai berikut:

35

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO INDIKATOR SASARAN RPJMD

KONDISI awal

RPJMD

(Akhir Tahun 2017)

TARGET CAPAIAN TAHUN KONDISI KINERJA pada akhir periode

RPJMD

(Tahun 2021)

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Nilai Evaluasi SAKIP BB BB BB A A A

2 Nilai Evaluasi LPPD ST ST ST ST ST ST

36

BAB VII

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi


2016-2021 merupakan penyesuaian atas perencanaan yang telah ditetapkan

untuk periode 5 (lima) tahun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun

2016-2021. Penyesuaian dilakukan pada sasaran dan indikator sasaran

kinerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang tidak mempengaruhi

sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu dengan

restrukturisasi program serta kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat selaku Perangkat Daerah penunjang

urusan pemerintahan fungsi lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Rancangan

Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagai

alat untuk mengarahkan guna pencapaian tujuan organisasi Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat, yang sekaligus merupakan awal dari

proses akuntabilitas organisasi.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi


2016-2021 nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun

dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang mengacu

pada RKPD tahun berkenaan.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI

37

Lampiran

Pohon Kinerja Tujuan / Sasaran / Program

Indikator Kinerja

Tujuan/Sasaran/Program Indikator Kinerja Formula

Tujuan : Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

Sasaran :

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Program :

Peningkatan Pelayanan

Administrasi Kesejahteraan

Rakyat

Persentase Pelaksanaan

Pelayanan Administrasi


∑ fasilitasi pembinaan sosial

yang dilaksanakan

∑ fasilitasi pembinaan sosial

yang direncanakan

∑ fasilitasi pembinaan

kesehatan masyarakat

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang

dilaksanakan

∑ fasilitasi pembinaan

kesehatan masyarakat pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak yang

direncanakan

∑ fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan yang

dilaksanakan

∑ fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan yang

direncanakan

X 100%

X 100%

X 100%

Documents

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS BAGIAN …