Upload
nguyentuong
View
238
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
PROVINSI BANTEN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)Jl. Raya Syekh Nawawi Al Bantani Curug-Palima, Telp. (0254) 267109 Fax. 267110
Kota Serang – Provinsi Banten
JAKARTA, 22 APRIL 2015
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KORSUP KPK,
PROVINSI BANTEN
DISAMPAIKAN OLEH :
H. RANO KARNO, S. IPPLT. GUBERNUR BANTEN
PETA POTENSI BAHAN GALIAN TAMBANG DI PROVINSI BANTEN
Emas, Perak, Galena,
Gamping, zeolit
Emas, batu mulya
Batu andesit
Bentonit, fosil kayu,
Kalimaya, feldspar, batu
apung,pasir kuarsa
Batubara
Pasir laut
Pasir laut
Kawasan Hutan di Provinsi Banten(208.161,27 Ha
(24,06 %)LUAS
PROVINSI : 865.120 Ha
Hutan Produksi(70.797,58 Ha =
34,01%)
Hutan Lindung(9.471,39 Ha = 4,55 %)
Hutan Konservasi (Daratan)(127.892,3 Ha = 61,44 %)
Konservasi (Perairan):•T.N Ujung Kulon (44.337 Ha)
•P. Sangiang (720 Ha)
Kawasan Hutan Provinsi Banten (SK Menhut No:419/Kpts-II/1999)
PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI BANTEN
Fungsi Kawasan Hutan/ Luas
Lokasi (Ha)
A. Konservasi 126.302,30 60,68
1 Taman Nasional Ujung
Kulon
BTNUK
- Daratan 78.619,00 Kepmenhut No: 284/Kpts-II/1992; Tgl. 26-02-1992
- Perairan Laut 44.337,00
2 Taman Nasional Gn.
Halimun-Salak
42.925,15 BTNGHS Kepmenhut No: 175/Kpts-II/2003; Tgl. 10-06-2003
(Dalam Kab. Lebak)
3 Cagar Alam Rawa Dano 2.500,00 BBKSDA JABAR GBN No: 60 Stadblaad 683; Tgl. 16-11-1921
4 Cagar Alam Tukung Gede 1.700,00 BBKSDA JABAR SK Mentan No: 395/Kpts/UM/6/1979; Tgl 23-06-1979
5 Cagar Alam Pulau Dua 30,00 BBKSDA JABAR SK Menhut No: 253/Kpts-II/1984; Tgl. 26-12-1984
7 TWA P. Sangiang 528,15 BBKSDA JABAR Kepmenhut No: 698/Kpts-II/1991; Tgl. 12-10-1991
8 TWA Perairan Laut
Sangiang
720,00 sda
6 Tahura Banten 1.590,00 0,76 DISHUTBUN BANTEN SK Menhut No. 221/Menhut-II/2012, Tgl 4 Mei 2012
B. Hutan Lindung 9.471,39 4,55
1 KPH Banten 7.879,54 PERHUTANI KPH BANTEN SK Menhut No:419/Kpts-II/1999; Tgl. 15-06-1999
2 KPH Bogor 1.591,85 PERHUTANI KPH BOGOR SK Menhut No:175/Kpts-II/2003; Tgl. 10-06-2003
C. Hutan Produksi 70.797,58 34,01 PERHUTANI KPH BANTEN
1 KPH Banten 69.266,05 sda
- Produksi Terbatas 28.113,19
- Produksi Tetap 41.152,86
2 KHDTK Penelitian Carita 1.531,52 PUSLITBANGHUT KR Kepmenhut No: 290/Kpts-II/2003; Tgl. 26-08-2003
(dalam SK tertulis 3.000 Ha, dan didalam lampiran gambar
termasuk TWA Carita)
208.161,27 100,00 208.161,27
No Pengelola Dasar Yuridis SK Parsial
TOTAL
DATA PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI PROVINSI BANTEN
NO PEMOHON PENGGUNAAN LAHANPERSETUJUAN PPKH
KAWASAN
HUTAN YANG
DIPINJAMKAN
PERSETUJUAN TANGGAL LUAS (Ha)
1 2 3 4 5 6
1PT. Suma Heksa
Sinergi
Eksplorasi Emas, dan
mineral pengikutnya
No. S.962/Menhut-
VII/PW/200830 Des 2008 2,587.90
2PLTU 3 Banten
(PT.PLN Persero)Sarana Pembongkaran
No.S.574/Menhut.VII/2007
SK.343/Menhut-II/2008
No.S.09/Menhut-VII/2010
03 Sept 2007
18 Sept 2008
05 Jan 2010
21.540
3 PT. Aneka TambangSarana Penunjang
Eksplorasi
No.1185/Menhut.VI/1994
No.1079/Menhut-VII/1995
15 Agust
1994 dan
20 Juli 1995
10.16
4 PT. TELKOM TbkBangunan Relay Station
Micro Wave No.3067/IV/2/Pa Bin 27 Maret 1971 7.00
5 PT. SOFA NUGRAHA Galian batu
No.60/Menhut-II/1991:Surat
Perjanjian Pinjam pakai No.
01/044.3/III/1996 Gubernur
Jabar No. 593-82/Sk-35/Pem-
Um/1994: Tentang Lokasi dan
Izin Pembebasan Tanah
05 Okt 1991
05 Jan 199416.00
LUAS AREAL PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN BERDASARKAN PENGUSAHAANNYA
Perkebunan Rakyat (PR)154.430,16 Ha (87,04 %)
Perkebunan Besar Swasta (PBS)
10.546,10 Ha (5,94 %)
Perkebunan Besar Negara (PBN)
12.457,09 Ha (7,02 %)
No Kab/Kota TBM (Ha) TM (Ha) TR (Ha) Jumlah Produksi Produktivitas
1 LEBAK 3.121,33 5.132,75 97,25 8.351,33 14.494,09 2.823,85
2 PANDEGLANG 585,95 2.340,23 1.179,58 4.105,76 4.233,94 1.809,20
3.707,28 7.472,98 1.276,83 12.457,09 18.728,03 2.506,10 JUMLAH
LUAS AREAL PERKEBUNAN BESAR NEGARA (PBN)
No Kab/Kota TBM (Ha) TM (Ha) TR (Ha) Jumlah Produksi Produktivitas
1 LEBAK 2.297,99 3.566,32 1.063,05 6.927,36 3.236,67 907,57
2 PANDEGLANG 2.153,61 996,53 82,00 3.232,14 7.507,62 7.533,76
3 SERANG 66,19 320,41 - 386,60 324,64 1.013,21
4.517,79 4.883,26 1.145,05 10.546,10 11.068,93 2.266,71 JUMLAH
LUAS AREAL PERKEBUNAN BESAR SWASTA (PBS)
Keterangan : TBM : Tanaman Belum Menghasilkan TM : Tanaman MenghasilkanTR : Tanaman Rusak
No Kab/Kota TBM (Ha) TM (Ha) TR (Ha) Jumlah Produksi Produktivitas
1 LEBAK 11.864,83 34.258,36 9.297,71 55.420,90 30.963,50 903,82
2 PANDEGLANG 8.039,85 47.560,59 10.050,99 65.651,43 34.000,74 714,89
3 SERANG 3.133,00 14.570,00 2.598,00 20.301,00 10.767,50 739,02
4 TANGERANG 150,54 6.945,70 1.036,67 8.132,91 5.286,95 761,18
5 KOTA TANGERANG - ` - - - -
6 KOTA CILEGON 497,83 2.609,45 821,00 3.928,28 2.091,24 801,41
7 KOTA SERANG 116,00 651,14 228,50 995,64 381,22 585,47
23.802,05 106.595,24 24.032,87 154.430,16 83.491,15 783,25 JUMLAH
LUAS AREAL PERKEBUNAN RAKYAT (PR)
1 PT. Banten Planting Ds. Kandangsapi, Kec. Cijaku, Kab. Lebak Karet
2 PT. Perkebunan Bayah Kroewoek Ds. Darmasari, Kec. Bayah, Kab. Lebak Karet
3 PT. Topasari Ds. Pasindangan, Kec. Cileles, Kab. Lebak Karet
4 PT. Cicaringin Ds. Cicaringin, Kec. Gn. Kencana, Kab. Lebak Karet
5 PT. Tjitarate Ds. Cibreno, Kec. Cilograng, Kab. Lebak Karet
6 PT. Cipanyusuhan Ds. Margajaya, Kec. Cimarga, Kab. Lebak Karet
7 PT. Harendong Green Farm Ds. Hegarmanah, Kec. Cibeber, Kab. Lebak Teh
8 PT. Candipura Ds. Sajira, Kec. Sajira, Kab. Lebak Karet
9 PT. Wabin Jaya Tama Ds. Gunung Sari, Kec. Gunung Sari, Kab. Serang Karet
10 PT. Cibiuk-Cibogo Ds. Cobodas, Kec. Banjar, Kab. Lebak Karet
11 PT. Globalindo Argo Cibaliung, Kuta Mekar, Kab. Lebak Kelapa Sawit
12 PT. The Bantam & Preanger Rubber Ds. Wantisari, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak Karet
13 PT. Agribumi Sentosa Ds. Parung Kujang, Kec. Cileles, Kab. Lebak Karet
14 PT. Pandji Waringin Ds. Sukamanah, Kec. Malingping, Kab. Lebak Karet
15 PT. Duta Citeureup Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang Kelapa Dalam
16 PT. Kadu Gedong Raya Kec. Banjar, Kab. Pandeglang Kelapa Dalam
17 PT. Pasir Waringin Ds. Cahaya Mekar, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang Kelapa Sawit
18 PT. Pramunugraha Ds. Padasuka, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang Kakao
19 PTPN VIII 1. Ds. Sawarna, Kec. Bayah, Kab. Lebak Kelapa Dalam
2. Ds. Leuwiipuh, Kec. Banjarsari, Kab. Lebak Kelapa Sawit
3. Ds. Cahaya Mekar, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang Kelapa Sawit
4. Ds. Sindang Mulya, Kec. Maja, Kab. Lebak Kelapa Sawit
No. Nama Perusahaan Lokasi Komoditi
PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR SWASTA DAN NEGARA DI PROVINSI BANTEN
ENAM SASARAN RENCANA AKSI KORSUP
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1
2
3
PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
DAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMNISTRASI
PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN
PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT
4 PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN
5PENGUATAN INSTRUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN
6 MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI
RENCANA AKSI I : PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN, PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMINISTRATIF
1. Mendorong Kementerian LH dan Kehutanan untuk mengevaluasi hak-hakatas tanah masyarakat dalam Kawasan Hutan;
2. Melakukan Sinkronisasi dan Validasi Data dan Informasi PenggunaanKawasan dan Pemenuhan Kewajibannya bersama Kementerian LH danKehutanan;
3. Melakukan Koordinasi dengan Institusi penegak hukum untuk melakukanpenertiban dan penegakan hukum secara terpadu terhadap penggunaanKawasan Hutan.
“KEWENANGAN PENATAAN BATAS KAWASAN BERADA DI KEMENTERIAN KEHUTANAN”
1. Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi Pelaksanaan SemuaKewajiban Keuangan dan kewajiban Lainnya dari Pemegang Ijin :
A. Perkebunan :
1). Membentuk Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan
2). Melakukan Penilaian Usaha Perkebunan
3). Menetapkan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan
B. Kehutanan :
1). Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pemegang Ijin UsahaPemanfaatan Kehutanan dan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dibawah 6.000 M3 per Tahun
2). Melakukan rekonsiliasi kewajiban keuangan (iuran kehutanan) daripemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Kehutanan kepada Negara
RENCANA AKSI II : PENATAAN PERIZINAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
2. Mendorong Institusi yang menangani Kehutanan di Kab/Kota, untukmelakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadapPemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
3. Menyampaikan data dan informasi pendukung yang terkait dengankinerja Pemegang Izin ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Mendorong kepada pemberi izin untuk melakukan evaluasi terhadapareal kerja, kinerja dan komitmen pemegang Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu dan Izin Usaha Perkebunan, dan memberikan tindakantegas untuk setiap pelanggaran terjadi.
LANJUTAN ……
1. Melakukan pendaftaran terhadap kegiatan perkebunan yang dilakukanoleh masyarakat melalui sosialisasi dan pelaksanaan Surat Tanda DaftarPerkebunan untuk Budidaya (STD-B), dan untuk Industri Pengolahan (STD-P) pada dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota;
2. Meningkatkan jumlah ketaatan terhadap program kemitraan dalam usahaperkebunan dan tersusunnya perencanaan untuk pembinaan perkebunanmasyarakat dengan mengharuskan semua perusahaan perkebunanmelakukan kemitraan dengan masyarakat dan berkoordinasi denganBupati/Walikota setempat.
RENCANA AKSI III : PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT
1. Membantu melakukan proses identifikasi terhadap penggunaan lahanyang di indikasikan berpotensi konflik dengan batas kawasan hutandengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.419/Menhut-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi JawaBarat dan Banten;
2. Melaksanakan sosialisasi Batas Kawasan Hutan ke pada para pihakterkait.
RENCANA AKSI IV : PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN
Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) Tidak Masuk Sebagai Penanggung Jawab dalam Rencana
Aksi Ini ...........
RENCANA AKSI V :PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PERLINDUNGAN HUTAN
1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan perizinankehutanan dan perkebunan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten;
2. Menyusun Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi (NSDH-P),sebagai sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan danpengawasan;
3. Publikasi hasil pemberian izin melalui media cetak dan elektronik;
4. Memperketat pengawasan terhadap perusahaan dalam perizinan.
RENCANA AKSI VI :
MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI
LIMA SASARAN RENCANA AKSI
KORSUP MINERBA
1
2
3
PENATAAN IJIN IUP
PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEUANGAN PELAKU USAHA PERTAMBANGAN MINERBA
PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUKSI PERTAMBANGAN MINERBA
4PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN/
PEMURNIAN HASIL TAMBANG MINERBA
5PELAKSANAAN PENGAWASAN PENJUALAN
DAN PENGANGKUTAN/PENGAPALAN HASILTAMBANG MINERBA
UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN
Gubernur telah menerbitkan suratterkait penatan IUP kepadaBupati/Walikota :
•Tanggal 16 Desember 2014 perihalTindak Lanjut Koordinasi danSupervisi KPK Atas PengelolaanPertambangan Minerba
•Tanggal 24 Desember 2014 perihalTindaklanjut KomitmenPengelolaan PertambanganMinerba
•Tanggal 4 Maret 2015 perihalLaporan Rencana Aksi I Koordinasidan Supervisi PengelolaanPertambangan Minerba
•Tanggal 15 April 2015 perihalPermintaan Laporan Rencana AksiTahap I Korsup KPK AtasPengelolaan PertambanganMinerba
Menagihkan JaminanReklamasi danPascatambang
Penagihan TunggakanPajak Daerah
MerekonsiliasiJumlah IUP se-Banten
Mengevaluasi IUP yang Belum CnC
Menghentikan sementara/ mencabut IUP yang tidak menyerahkanpersyaratan CnC
Mendorong PemegangIUP untuk MelaksanakanKewajiban terkaitPelaporan Kegiatan
NoRenaksi Realisasi Renaksi
Deskripsi Deskripsi
1 Melakukan cross check data izin usaha pertambangan minerba yang ada pada Ditjen Minerba dan data pada instansi lainnya (data Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan, Data Pajak Perusahaan, Data BPN, Data Tata Ruang, Data Lingkungan Hidup) dengan data yang dimiliki oleh Pemda
Melakukan verifikasi tentang data Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan
2 Melengkapi data dan informasi yang dimintakan untuk proses penyelesaian status clean and clear (C n C)
Mendorong pemegang IUP untuk memenuhi kelengkapan persyaratan CNC dengan cara melakukan sosialisasi, rapat koordinasi, himbauan
3 Mengambil sanksi/ tindakan terhadap pelaku usaha yang izinnya tidak memenuhi ketentuan, antara lain yang tidak berstatus clean and clear
Memberikan surat teguran kepada pemegang IUP yang tidak memenuhi ketentuan. Pemerintah Kabupaten / Kota tidak dapat memberikan sanksi dimaksud dikarenakan tidak memiliki kewenangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
NoRenaksi Realisasi Renaksi
Deskripsi Deskripsi
4 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sanksi/tindakan yang diberikan kepada pelaku usaha yang izinnya tidak memenuhi ketentuan, antara lain yang tidak berstatus clean and clear
Melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian terhadap pemegang IUP yang tidak memenuhi ketentuan dan melibatkan Tim Pengendalian Usaha Pertambangan Kabupaten/Kota
5 Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sanksi/tindakan yang diberikan kepada pelaku usaha pertambangan minerba yang izinnya tidak memenuhi ketentuan, antara lain yang tidak berstatus clean and clear
Menyampaikan laporan hasil kegiatan monitoring dan pengendalian kepada pemegang IUP untuk ditindaklanjuti
PROGRES REKONSILIASIJUMLAH IUP
NO KAB/KOTASEBELUM KORSUP SESUDAH KORSUP
JML IUP CNC JML IUPDICABUT/TIDAK DIPERPANJANG
IUP CNC
1 Pandeglang 2 2 8 0 8 3
2 Cilegon 6 6 27 0 27 6
3 Lebak 33 19 102 18 84 19
4 Serang 46 0 104 24 80 0
Jumlah 87 27 241 42 199 28
PROGRES PENATAAN TUMPANG TINDIH IUP DENGAN KAWASAN HUTAN
NOPROVINSI/ KAWASAN HUTAN (Ha)
Keterangan
KABUPATEN/KOTA Sebelum Korsup KPK Setelah Korsup KPK
KABUPATEN/KOTAHutan
Konser-vasi (HK)
HutanLindung/
HL
HP, HPT, HPK
HutanKonser-vasi (HK)
HutanLindung/
HLHP, HPT,
HPK
1 KOTA CILEGON - - - - - -tidak ada tumpang
tindih
2KABUPATEN SERANG
- - - - - -tidak ada tumpang
tindih
3KABUPATEN PANDEGLANG
- - - - - -tidak ada tumpang
tindih
4KABUPATEN LEBAK
310,55 - 315,55 - - -Direvisi melalui SK.
Bupati
TOTAL 310,55 - 315,55 - - -
TERDAPAT 3 (TIGA) PERUSAHAAN MELAKUKAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN YAITU :1. PT. SUMA HEKSA SINERGI SELUAS 2,587.90 HA2. PT. ANEKA TAMBANG SELUAS 10,16 HA3. PT. SOFA NUGRAHA SELUAS 16 HA
• Mengadakan Rapat Rekonsiliasi dan Penyerahan Dokumen /data
IUP/IPR kepada Kab/Kota untuk penataan IUP/IPR (proses C&C) pada
tanggal 8 Mei 2014 yang dituangkan dalam berita acara oleh masing-
masing kab/kota.
• Mengajukan Rekomendasi Clear and Claen kepada Dirjen Minerba
melalui Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten
nomor : 540/340-Distamben/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
• Surat kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten nomor
540/407a-Distamben/2014 tanggal 13 Oktober 2014 Tentang
Kelengkapan Dokumen Evaluasi C&C
LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMPROV. BANTEN
• Menghadiri rapat koordinasi dan supervisi KPK di Bali 3 Desember2014 dan menandatangani Komitmen penataan IUP di ProvinsiBanten.
• Surat Gubernur Banten Kepada Bupati /Walikota, nomor: 540/4947-DISTAMBEN/2014 Tanggal 16 Desember 2014 Perihal : Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Dan Supervisi KPK atas PengelolaanPertambangan Mineral Dan Batubara.
• Surat Edaran Gubernur Banten kepada Bupati/Walikota, nomor: 540/5087-DISTAMBEN/14 tanggal 24 Desember 2014 Perihal : Tindaklanjut Komitmen Pengelolaan Pertambangan Mineral danBatubara.
LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMPROV. BANTEN (lanjutan...)
• Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten nomor: 540/005-Distamben/2015 tanggal: 05 Januari 2015 perihal: Penyerahan Data IUP/IPR untuk Proses Evaluasi Dan Verifikasi C&C.
• Surat Gubernur Banten Kepada Bupati /Walikota, nomor : 540/911-Distamben/15 tanggal : 4 Maret 2015 Perihal : Laporan Rencana Aksi Tahap I Koordinasi Dan Supervisi Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.
• Surat Gubernur Banten kepada Bupati/Walikota Nomor : 1670-Distamben/15 tanggal: 15 April 2015 tentang Permintaan Laporan Rencana Aksi Tahap I Korsup KPK atas pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.
LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMPROV. BANTEN (lanjutan...)
Berita Acara Penyerahan dokumen dan data IUP/IPR ke
Kab/Kota untuk proses penataan IUP/IPR (proses C&C)
Surat Rekomendasi Dinas Pertambangan Dan Energi untuk
pemberian status C&C bagi IUP/IPR di Provinsi Banten
Surat Edaran dan surat Gubernur Banten lainnya untuk
Bupati/Walikota dalam menindaklanjuti korsup KPK
Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi kepada
kab/kota untuk proses evaluasi C&C
Surat Rekomendasi untuk pemberian status dan sertifikat
C&C beserta lembar evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan
evaluasi financial
• Dalam rangka Korsup KPK, Kabupaten Serang Mencabut sebanyak 15 IUP Batuan dan tidak memperpanjang 16 IUP Batuan.
• Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Banten dengan memberi peringatan kepada pemegang izin untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang IUP atau izinnya akan dicabut.
• Membuat surat teguran kepada pemegang IUP untuk menyusun dan melaporkan dokumen-dokumen kegiatan pertambangan yang menjadi kewajiban pemegang IUP untuk di proses C&C atau izinnya diancam untuk dicabut
• Dan beberapa langkah lainnya....
LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMKAB. SERANG
(Surat pencabutan dan surat permintaan untuk
melaksanakan pengelolaan lingkungan bagi pemegang izin
yang tidak diperpanjang)
(Berita acara pengawasan, monitoring dan pengedalian
atas kegiatan pertambangan di Kabupaten Serang)
(Surat Teguran kepada pemegang IUP atas kelalaian dalam
pelaksanaan kegiatan pertambangan di Kabupaten Serang)
• Surat Pemberitahuan Walikota Cilegon kepada pemegang IUP nomor
: 541.32/3525/Indagkop/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang
status C&C.
• Surat Walikota Cilegon kepada Gubernur Banten Cq. Dinas
Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten nomor ;
541.39/37/PE tanggal 20 Januari 2015 tentang Permohonan
Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan.
• Surat Walikota Cilegon Kepada Gubernur Banten nomor
540/166/UM tanggal 22 Januari 2015 tentang laporan Tindak Lanjut
Korsup KPK di Bali.
LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMKOT. CILEGON
(Surat-surat yang telah diterbitkan oleh Kota Cilegon dalam
rangka penataan IUP di Kota Cilegon dan menindaklanjuti
Korsup KPK)
• Penyerahan data-data IUP di Kabupaten Lebak kepada DinasPertambangan Dan Energi provinsi Banten untuk proses C&C melaluisurat ;
• Kepala Distamben Kabupaten Lebak nomor : 540/542.8/Distamben/2014 Tanggal : 24 November 2014 Tentang Penyampaian Data Korsup denganKPK.
• Kepala Distamben Kabupaten Lebak nomor : Tanggal : 23 Januari 2015 Tentang Penyampaian Data
• Kepala Distamben Kabupaten Lebak nomor : 540/562-Distamben 2015 Tanggal : 11 Februari 2015 Tentang Penyampaian Data Tahap II
• Kepala Distamben Kabupaten Lebak nomor : 540/102-Distamben/2015 Tanggal : 18 Maret 2015 Tentang : Penyampaian Data Tahap III
LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMKAB. LEBAK
(Surat-surat yang dikirimkan dari Distamben Kab. Lebak
kepada Distamben Provinsi Banten untuk proses C&C bagi
pemegang IUP/IPR)
RENCANA AKSI KE II :PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEUANGAN PELAKU
USAHA PERTAMBANGAN MINERBA
NoRenaksi Realisasi Renaksi
Deskripsi Deskripsi1 Melakukan pendataan dan cross-check
pelaksanaan semua kewajiban keuangan pemegang izin
Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kewajiban pajak daerah mineral non logam dan batuan dan sudah banyak pemilik IUP yang telah membayar PNBP, pajak pertambangan batuan dan surat pernyataan kesanggupan menyimpan jamrek dan pasca tambang
2 Melakukan monitoring secara reguler terhadap pelaksanaan kewajiban keuangan pemegang izin
Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kewajiban pajak daerah mineral non logam dan batuan
3 Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban keuangannya
Memberikan sanksi tertulis berupa surat teguran.
4 Melaporkan hasil monitoring dan pemberian sanksi
Surat teguran kepada pemegang IUP ditembuskan kepada Dinas Pendapatan Daerah
PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEUANGAN PELAKU USAHA PERTAMBANGAN MINERBA
REKAPITULASI PENATAAN PIUTANG PNBP 2011-2013
No. PEMDA
Sebelum Korsup KPK Setelah Korsup KPK
KeteranganJumlah IUP yg kurang
bayar
Total Piutang PNBP Jumlah IUP yg kurang
bayar
Total Piutang PNBP
(Rp) (US$)(Rp) (US$)
1 KOTA CILEGON - - - - tidak ada data - -
2 KABUPATEN SERANG - - - - tidak ada data - -
3KABUPATEN PANDEGLANG
- - - - - - -
4 KABUPATEN LEBAK - - - - tidak ada data - -
JUMLAH - - - - - - -
* Kabupaten Pandeglang telah menyetorkan PNBP sebesar Rp. 35.562.303.890,-
PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEUANGAN PELAKU USAHA PERTAMBANGAN MINERBA
PENATAAN JAMINAN REKLAMASI & JAMINAN PASCA TAMBANG
No. KABUPATEN/KOTA
SEBELUM KORSUP KPK SETELAH KORSUP KPK
JAMINAN REKLAMASI
JAMINANPASCA
TAMBANG
JAMINAN REKLAMASI
JAMINANPASCA
TAMBANG
TOTAL DANA JAMREK DAN RPT
(Rp)
1 KOTA CILEGON - - tidak ada data tidak ada data -
2KABUPATEN SERANG
- - 4.282.684.762* 452.304.771* 4.734.989.533*
3KABUPATEN PANDEGLANG
- - 4.254.880.000 18.871.468.000 23.126.348.000
4KABUPATENLEBAK
- - 1.904.632.774 1.112.101.816 3.016.734.590
TOTAL - - 10.442.197.536 20.435.874.587 30.878.072.123
* Penyetoran masih dalam proses
NoRenaksi Realisasi Renaksi
Deskripsi Deskripsi
1 Mengirimkan surat kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan secara rutin
Mengirimkan surat kepada pemegang IUP untuk menyampaikan laporan kegiatan pertambangan secara tertib
2 Melakukan pendataan dan evaluasi laporan Produksi pelaku usaha pertambangan minerba
Melakukan pendataan dan evaluasi terhadap laporan pertambangan yang disampaikan pemegang IUP setiap bulannya
3 Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan secara rutin
Melakukan sosialisasi tentang kewajiban pelaporan baik melalui surat maupun pertemuan dengan pemegang IUP
4 Mengimplementasikan sistem pelaporan berbasis IT -
5 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan pelaku usaha
Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun gabungan dalam tim pengendalian penambangan bahan galian mineral dan batuan
6 Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan secara rutin
Memberikan sanksi berupa surat teguran kepada pemegang IUP yang tidak memberikan laporan secara rutin
7 Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaporan secara rutin oleh pelaku usaha, termasuk pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi mengeluarkan surat laporan hasil kegiatan atau surat teguran kepada pelaku usaha
8 Menyampaikan pelaporan secara reguler kepada Pemerintah Provinsi/Pusat
Sedang dan akan menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan pertambangan kepada PemProv. Banten sekaligus pelimpahan berkas IUP sebagaimana diamanatkan juga oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
NoRenaksi Realisasi Renaksi
Deskripsi Deskripsi
9 Melakukan monitoring dan evaluasi secara reguler terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan pemda
Menyampaikan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan oleh pemegang IUP kepada Pemerintah Pusat melalui PemProv. Banten
10 Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada instansi pusat terkait (khususnya kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri)
11 Mensosialisasikan good mining practice dalam proses produksi pertambangan minerba
Good mining practice telah disosialisasikan kepada pemegang IUP baik secara rutin pada saat monitoring maupun pertemuan
12 Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan good mining practice dalam proses produksi
Melakukan monitoring dan evaluasi di lokasi tambang baik secara internal maupun gabungan dalam tim
13 Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak menerapkan good mining practice
Memberikan surat teguran kepada pelaku usaha tambang yang tidak menerapkan kaidah K3 dan lingkungan
14 Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan good mining practice, termasuk penerapan sanksi kepada pelaku usaha
Menyampaikan hasil monitoring ke pemegang IUP berupa surat pemberitahuan, himbauan ataupun teguran
NoRenaksi Realisasi Renaksi
Deskripsi Deskripsi
15 Melakukan identifikasi pelaku dan lokasi PETI Melakukan identifikasi kegiatan PETI dengan mengambil koordinat dan mendata pelaku dan kegiatan usahanya
16 Melakukan langkah-langkah hukum untuk menertibkan PETI
Melaporkan hasil identifikasi PETI kepada SatPol PP dan SatPol PP telah melakukan penertiban terhadap beberapa PETI
17 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap langkah-langkah penertiban PETI
SatPol PP melakukan penertiban terhadap PETI
18 Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penertiban PETI
SatPol PP melakukan penertiban terhadap PETI
PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUKSI PERTAMBANGAN MINERBA
No. Kabupaten/KotaRencana Aksi KPK
KeteranganA B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1 Kota Cilegon √ √ √ - √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √
2 Kabupaten Serang √ √ √ - √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √
3 Kabupaten Pandeglang √ √ √ - √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √
4 Kabupaten Lebak √ √ √ - √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √
Keterangan :A Mengirimkan surat kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan secara rutinB Melakukan pendataan dan evaluasi laporan Produksi pelaku usaha pertambangan minerbaC Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan secara rutin D Mengimplementasikan system pelaporan berbasis ITE Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan pelaku usahaF Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan secara rutin G Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaporan secara rutin oleh pelaku usaha,
termasuk pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya
H Menyampaikan pelaporan secara regular kepada Pemerintahan Provinsi/PusatI Melakukan monitoring dan evaluasi secara regular terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan pemdaJ Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada instansi pusat terkait
(khususnya kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri)
K Mensosialisasikan good mining pratices dalam proses produksi pertambangan minerbaL Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan good mining pratices dalam proses produksiM Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak menerapkan good mining praticesN Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan good mining pratices, termasuk penerapan sanksi kepada
pelaku usaha O Melakukan identifikasi pelaku dan lokasi PETIP Melakukan langkah-langkah hukum untuk menerbitkan PETIQ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap langkah-langkah penertiban PETIR Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penertiban PETI
NoRenaksi Realisasi Renaksi
Deskripsi Deskripsi1. Menyampaikan data dan informasi terkait
progress pengembangan unit pengolahan hasil pertambangan di wilayahnya
Terdapat 3 (tiga) perusahaan denganIUP Pengolahan pemurnian (IUP diterbitkan Pusat)Selebihnya merupakan penambangan tidak termasuk penambangan yang wajib memiliki pengolahan (pasir, batu, lempung, gamping)
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian
3. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian
4. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian, termasuk sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN / PEMURNIAN HASIL TAMBANG MINERBA
Temuan Rekomendasi & Target RenaksiNo Deskripsi No Deskripsi No Deskripsi
NoRenaksi Realisasi Renaksi
Deskripsi Deskripsi
1 Mengirimkan surat kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan penjualan secara rutin
Mengirimkan surat kepada pemegang IUP untuk menyampaikan laporan kegiatan pertambangan (termasuk laporan penjualan batuan ) secara tertib
2 Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan penjualan secara rutin
Melakukan sosialisasi tentang kewajiban pelaporan baik melalui surat maupun pertemuan dengan pemegang IUP
3 Mengimplementasikan sistem pelaporan berbasis IT
-
4 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan penjualan pelaku usaha
Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun gabungan dalam tm pengendalian penambangan bahan galian mineralbukan logam dan batuan
5 Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan penjualan secara rutin
Memberikan sanksi berupa surat teguran kepada pemegang IUP yang tidak memberikan laporan secara rutin
NoRenaksi Realisasi Renaksi
Deskripsi Deskripsi
6 Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaporan secara rutin oleh pelaku usaha,termasuk pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya
Sebagai tindaaklanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi DKPESDM mengeluarkan surat laporan hasil kegiatan atau surat teguran kepada pelaku usaha dan ditembuskan kepada Bupati Serang
7 Menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara reguler kepada Pemerintah Provinsi/Pusat
Menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan pertambangan kepada PemProv. Banten sekaligus pelimpahan berkas
8 Melakukan monitoring dan evaluasi secara reguler terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan pemda
9 Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada instansi pusat terkait (khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri)
Menyampaikan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan oleh pemegang IUP kepada PemProv. Banten
No Renaksi Realisasi Renaksi
Deskripsi Deskripsi
10 Melakukan monitoring dan evaluasi secara reguler terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan pemda
Menyampaikan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan oleh pemegang IUP kepada PemProv. Banten
11 Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada instansi pusat terkait (khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri)
12 Melakukan pengkajian terhadap lokasi-lokasi pengapalan untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian dan melaporkan hasil pengkajian kepada instansi terkait
Melakukan koordinasi dengan Instansi terkaitdalam rangka pengkajian dan monitoring kegiatan pengapalan pasir laut dan batu split
13 Meningkatkan frekuensi monitoring terhadap proses penjualan dan pengangkutan/pengapalan
Melakukan monitoring dan pengawasan pengangkutan batu split lewat tongkang maupun pengangkutan pasir laut baik secara internal maupun tim
14 Melakukan evaluasi terhadap monitoring proses penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil minerba
TERIMA KASIHSEKIAN
• Melaksanakan Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan
di wilayah Kabupaten Serang.
• Menyampaikan surat teguran kepada pemegang IUP yang lalai atas
penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
• Melakukan rapat-rapat konsolidasi, koordinasi dan rekonsiliasi, baik
internal (antar SKPD) maupun eksternal (pemegang IUP) dalam
rangka tinjut korsup KPK dan C&C.
LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMKAB. SERANG (lanjutan...)
(Surat PemKab. Serang kepada pemegang IUP untuk
menindaklanjuti Korsup KPK)
(Surat undangan dalam rangka koordinasi dan
rekonsiliasi antara SKPD maupun pemegang IUP guna
menindaklanjuti Korsup KPK dan C&C)
(Surat-surat yang dikirimkan dari Distamben Kab. Lebak
kepada Distamben Provinsi Banten untuk proses C&C bagi
pemegang IUP/IPR)