30
Notulensi Rapat TIM KONSTITUSI DAN SISTEM ORGANISASI [TKSO] PP KAMMI Wisma Ngesti Laras, Kaliurang, Yogyakarta Kamis- Jumat, 29-30 Juli 2010

Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Berisi materi sistem organisasi KAMMI, pembentukan nomenklatur, hierarki hukum dan asas-asas pokok pengorganisasian KAMMI

Citation preview

Page 1: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Notulensi Rapat

TIM KONSTITUSI DAN SISTEM ORGANISASI

[TKSO] PP KAMMI

Wisma Ngesti Laras, Kaliurang, Yogyakarta

Kamis- Jumat, 29-30 Juli 2010

Page 2: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Notulensi Rapat TIM KONSTITUSI DAN SISTEM ORGANISASI [TKSO] Wisma Ngesti Laras Kaliurang Jogjakarta Kamis- Jumat, 29-30 Juli 2010 Peserta: Amin Sudarsono (PP KAMMI), Aan Setiyadi (PD KAMMI Bekasi), Andriyana (PW KAMMI Jabar), Faturrahman (PW KAMMI Jatim), Samsul Bahri (PD KAMMI Solo), dan Jatmiko Dwi Atmojo (PW KAMMI DIY). Catatan: Satu anggota TKSO tidak hadir, yaitu Noval Abuzarr (PD KAMMI Jakarta) karena sakit. Notulis: Ahmad Rizky Mardhatillah Umar (KAMMI UGM) dan Meichy Ismail (KAMMI UII) Kamis, 29 Juli 2010 :: Pukul 18.00-24.00 A. Pembukaan-Pembahasan

Agenda Amin Sudarsono: Tim ini adalah tim perumus konstitusi KAMMI yang beranggotakan 7 orang, Rancangannya 2 hari 2 malam. Acara baru dimulai hari Kamis, 29 Juli 2010 pukul 18.00 WIB. Ada beberapa yang dibahas: Draft AD, Draft ART, Draft GBHO, dan Draft Pedoman Pengkaderan. Di Komisi II ada Draft Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi, dll. B. Masalah PKN Andriyana: Apakah MPO ini tidak berbeda dengan PKN? Samsul: PKN, setahu saya setiap KAMDA memiliki GBHO dan KAMMI Komisariat. Substansinya, kira2 dari Musda ada arahan arah gerak komisariat. Di sini, agak rancu terkait pengistilahan. GBHO bersifat global dan ideologis, sementara di KAMDA ada arahan kerja. Agar tidak rancu, hal ini kemudian dibahas di Makasar (Muktamar VI) sebagai

Kesimpulan: 1. Perlu membuat Hierarki Peraturan‐Peraturan 

KAMMI,  2. Perlu membudayakan penggunaan 

konsiderans dalam tiap keputusan dan ketetapan KAMMI. 

3. Perlu ada nomenklatur baru berupa “Peraturan Sementara” jika dalam hal teknis muncul sesuatu yang terkait kebutuhan tapi tidak dbahas dalam keputusan‐keputusan yang mengikat. Nomenklatur baru tersebut bersifat sementara hingga diselenggarakan forum pengambilan keputusan yang sah. 

4. Perlu penegasan posisi dan kewenangan KAMMI Wilayah serta Majelis Permusyawaratan Wilayah (MPW) dalam struktur KAMMI. 

5. Perlu penegasan bahwa Konstitusi KAMMI hanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, di luar itu merupakan Peraturan KAMMI. 

6. Perlu memperjelas dan membedakan substansi antara PKN, MPO, GBHO KAMMI, dimana PKN adalah panduan kerja, MPO adalah tupoksi organisasi, dan GBHO adalah strategic planning 10 tahunan; 

7. Perlu memperjelas posisi  struktur, kewenangan, peraturan, serta produk peraturan yang ada di KAMMI di semua level.[] 

Page 3: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

PKN yang diturunkan di PKD dan PKK. Catatannya, Muktamar ini disepakati di Makassar, kemudian ditetapkan dan dibahas di Mukernas. Di UNS, sebelum PKN lahir sudah ada PKK Komisariat. Sujatmiko: Hal-hal yang mendasar dan fundamental kita bahas di AD/ART. Amin: Kita akan membahas merger ketentuan yang sudah ada, yang mana yang tidak sempurna, kita disempurnakan. Ini juga terkait penyeragaman tulisan, termasuk penggunaan Bahasa Inggris dan Arab dalam kop surat KAMMI. Agaknya penting dan perlu kesepakatan terkait pembakuan penyebutan. Lalu ada draft pedoman kebendaharaan dan keuangan, terkait LPj, pola penanggungjawaban keuangan, proposal, draft atribut organisasi, terkait Mars KAMMI, Stempel KAMMI, Bendera KAMMI, Kartu Anggota KAMMI, dan Papan Nama Organisasi yang harus disepakati. Komisi III ada draft agenda acara persidangan, tatib, rekomendasi, mekanisme pemilihan Ketua Umum, Sekjen, dan MPP, naskah SK, dan ikrar pelantikan pengurus dan anggota. Masalah penyebutan ayat Al-Qur’an dalam pelantikan juga perlu diseragamkan, supaya baku. C. Masalah GBHO dan MPO Sujatmiko: GBHO tidak dibahas ketika Muktamar VI kemarin, tapi langsung ditetapkan. Amin: Saya minta kesepakatan, ini perlu dibahas lagi tidak? Sujatmiko: GBHO ini, nalarnya rencana pembangunan strategis KAMMI, cuma agar tetap berakar pada visi-misi, di GBHO ada kredo, visi dan misi. Pasal 18 ke bawah itu strategic planning. Wilayah pemikiran kita itu juga penting. Agar rencana strategis itu punya akar nilai dan moral ideologi. Amin: GBHO bisa direvisi rentang 10 tahunan, karena GBHO adalah strategic planning dengan rentang waktu 10 tahunan. Sujatmiko: Sebetulnya itu tergantung kesepakatan, kemarin ditetapkan sampai 2014. Hendaknya 10 tahun, tapi kalau kita ingin 5 tahun ya fine-fine saja. GBHO itu dibahas dan ditetapkan di Muktamar Samarinda (2004). Ini yang perlu kita cari relevansinya, kalau tidak relevan bisa diubah. Ada ruang yang diberikan pada kita untuk membahasnya. Sementara MPO memuat persoalan distribusi kewenangan dan struktur. Harusnya semacam ini ada di ART. Mari kita lihat. PKN dulu disepakati di Mukernas. Misalnya GBHO dikontekstualisasikan sebagai strategic planning tadi, maka jangka panjang dan menengah di GBHO, jangka pendek di PKN. Amin: MPO tampaknya hanya menetapkan struktur dan kewenangan. GBHO yang ada di saya tidak ada rencana jangka menengahnya. Ini yang dikirim panitia Makassar: bagaimana

Page 4: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

kalau GBHO yang berfungsi sebagai pemandu untuk 10 tahunan tersebut (MPO hanya penyelenggaran organisasi-struktur kewenangan); namanya diperjelas saja? Sujatmiko: dalam UU ada ketentuan umum. Definisi operasional dibuat di depan. AD Amin: Apa tidak mungkin ART masuk MPO? Sujatmiko: Mungkin. Andriyana: MPO itu sejenis tupoksi (disepakati oleh Sujatmiko). Amin Sudarsono: Kita sambil jalan saja. Kita melihat masalah, draft MPO dan ART yang sebenarnya berhubungan tapi dibedakan dengan semangat memudahkan pemahaman pembaca. Agar menjadi mudah dibaca orang. Faktanya, tidak seperti itu. Karena, di sini misalnya Departemen Pengembangan Wilayah membuat juknis lagi, tentang Pendirian KAMMI Wilayah. Artinya, ada regulasi yang bertumpuk di sini. ART membahas, dan di MPO diperjelas. Juklak-Juknis dibahas di DPW. Yang jadi wacana adalah, di organisasi kita betapa konstitusi dan regulasi bertumpuk-tumpuk. Mengapa tidak ada koordinasi untuk membuatnya runtut dan jelas? Samsul: Kalau berbicara konstitusi juga seperti itu, akan ada derivasi di bawahnya. Andriyana: Analoginya begini, kita menyusun kemasan buat Otonomi Daerah, yang dibentuk oleh pusat agar dilakukan oleh Daerah. Dalam konteks ini, artinya ada semacam “peraturan” dari pusat untuk panduan ke daerah dan komisariat. Tapi, acuannya kemana? Kita tidak ada sinkronisasi, hanya dibuat berdasarkan kebutuhan. Dari kita juga harus menentukan hal-hal yang tsawabit dalam organisasi. Artinya, ketika ada konsideransnya, di ART juga ada kejelasan wewenangannya. Samsul: Sebelum membuat aturan, juga harus ada mekanisme pembuatan aturan itu. Tapi itu membuat jadi lebih tertib, agar tiap aturan ada konsideransnya. Intinya, konsideransnya jelas. Karena memang belum ada mekanisme pembuat aturan di KAMMI. Amin: Kesalahannya ada pada tidak adanya konsideransnya. Regulasi di konstitusi akan kita tetapkan dan buat di tim ini. D. Masalah MPW

Sujatmiko: Yang berhak membuat judgment dan rekomendasi yang menengahi masalah-masalah yang ada, seperti masalah di KAMDA Tangsel, adalah struktur majelis pertimbangan (MPW dan MPD)

Page 5: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Fatur: Sebentar. Mohon diingat, Majelis Permusyawaratan Wilayah (MPW) itu tidak ada di struktur KAMMI. Lihat di ART sekali lagi. Yang jelas, problemnya banyak kejadian di daerah tidak ada orangnya di MPW atau MPD. Siapa yang menentukan sikap ketika ada pelanggaran dan masalah di organisasi? Amin: Setelah dicek di ART, ternyata tidak ada MPW. Tapi Mengapa MPW dan MPD tidak dibakukan di daerah dan wilayah? Struktur jika mau ada Muswilub atau Musdalub urusannya ke Pusat, bukan di MPW. Ini yang jadi persoalan, seperti misalnya KAMMI Tangerang Selatan. Harusnya jika ada masalah kan dibahas langsung ke KAMMI Pusat, bukan berlarut-larut karena tidak ada struktur. Sujatmiko: Ini perlu kita bahas di tim ini,mengenai kejelasan struktur-kewenangan MPW dan MPD E. Masalah Aturan Amandemen Andriyana: kaitan dengan hukum dan perundang-undangan, perlu ada perumusan tata aturannya. Amin: nanti kita akan bikin seperti hasil kerja mas Imron, yaitu draft amandemen per pasal. Agar kita tau sejarah perubahan tersebut yang pernah dilakukan F. Masalah Kesekretariatan dan Kebendaharaan Amin: Masalah ini bagaimana? Tidak usah dibahas aja ya. G. Masalah KAMMI Wilayah Samsul: yang perlu dibahas adalah tata aturan pembuatan keputusan di KAMMI. Amin: ini perlu ada pedomannya yang dibahas. Samsul: juknis-juklak itu seperti apa. Katanya bahasa yang tepat itu bukan konstitusi, tapi peraturan. Di KAMMI, itu AD/ART. DI Indonesia, konstitusi itu ya UUD. Di KAMMI Solo ada pembahasan konstitusi, tapi bahas perda. Ya itu kurang tepat, karena perda bukan konstitusi. Maka, tepatnya adalah peraturan. Amin: posisi KAMMI Wilayah seperti apa? Andriyana: itu adalah KAMMI Teritorial yang kemudian diberikan fungsi-fungsi dan kewenangan yang lebih besar. Tapi masih diakui sebagai wakil (perpanjangan tangan) KAMMI Pusat. Jadi kita dudukkan posisi KAMMI Wilayahnya,.

Page 6: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Samsul: KAMMI Wilayah itu desentralisasi dan dekonsentrasi dalam teori Otonomi Daerah. Ada beberapa hal yang dibahas, apakah penurunan kewenangan itu dalam kebijakan itu seperti apa. Ada beberapa yang domainnya KAMMI Pusat, tapi teknisnya diberikan kepada daerah untuk pengambilan kebijakan? Amin: mengapa KAMMI Wilayah smpai sekarang masih wajah KAMMI Pusat, padahal semangatnya adalah pembagian kewenangan pusat-daerah? Samsul: Kalau dalam UU ada pembagian kewenangan yang jelas antara pusat-daerah. Sehingga, menjadi jelas ada pelimpahan KAMMI Pusat ke daerah yang perlu diatur. Sebenarnya sebelum ke sana, tinggal kita membuat batasan seperti apa. Apakah dikasih otonomi secara penuh, atau statusnya adalah penyerahan sebagian kewenangan saja (perpanjangan tangan), yang artinya itu hrus definitif. Fathur: apakah pembagian kewenangan punya spirit memperjelas peran wilayah? Sehingga, itu harus diperjelas agar pusat tidak terbebani oleh urusan pembagian wilayah. Andriyana: Harus dilihat nanti dalam desentralisasi, yang dimaksud dengan daerah itu siapa. Apakah nanti daerah dilibatkan di sana atau cukup wilayah sebagai perwajahan daerah. Kalau di AS itu ada negara bagian yang menjadi perwajahan, Samsul: terkait kewenangan, apakah KAMMI Wilayah punya suara untuk memilih KAMMI Pusat? Sujatmiko: Ada. Dan Muktamar sebetulnya adalah permusyawaratan KAMMI-KAMMI Wilayah. Maka, ada hak-hak yang dimiliki oleh KAMMI Wilayah untuk itu. Sementara KAMMI Daerah adalah permusyawaratan KAMMI-KAMMI Komisariat. Coba diliat di ART. Amin: Ternyata di ART, Muktamar adalah permusyawaratan KAMMI Daerah dalam draft ART di Muktamar Makassar. Tidak ada istilah KAMMI Wilayah di sana. Nah, ini ada “kebancian” di sana karena tidak ada pengucapan istilah KAMMI Wilayah secara tegas. Sehingga, MLB bisa saja tidak sah karena ini tidak disebutkan definisi muktamar. H. Masalah Posisi Muktamar dan Konstitusi Sujatmiko: Karena ada kebancian di atas tadi, perlu diperjelas di tatib bahwa Muktamar adalah permusyawaratan KAMMI Daerah dan Wilayah. Itu ada di pasal selanjutnya, bahwa adanya hak suara yang dimiliki wilayah dan daerah. Besok muktamar yang dipakai yang ini. Dalam voting, KAMMI Pusat yang punya hak suara. Rujukannya ART. Kalau ada perdebatan, langsung diliat saja ini. Berarti tidak ada Komisi yang membahas tatib kalau sudah ada di ART. Amin: ART ini adalah aturan tertinggi kedua.

Page 7: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Sujatmiko: Perlu ada klausul yang jelas bahwa Muktamar adalah permusyawaratan utusan KAMMI Daerah, KAMMI Wilayah, dan KAMMI Pusat. Intinya, muktamar nanti akan didasarkan pada ART. Intinya Tatib didasarkan pada ART yang lama. Pembahasan muktamar adalah pembahasan draft yang telah dibuat oleh tim perumus. Konsensus yang dibangun pra muktamar adalah, bahwa pembahasan hal serius dibahas di pra muktamar. Tetapi belum berlaku hingga muktamar. Aan: Sebelum berlaku hukum yang baru, tetap berlaku hukum yang lama. Amin: Pra Muktamar berfungsi membahas draft dan AD/ART. Berarti nanti pembahasan dibahas di pra muktamar. Di Tatib Muktamar nanti jadi agenda pertama dan tidak akan membuka perdebatan mengenai mekanisme pemilihan yang sudah dibahas di ART, karena muktamar berdasarkan AD/ART yang lama. Andriyana: Ini ART tidak perlu ada pembahasan lagi, tapi masalahnya nanti ada yang berpendapat bahwa muktamar forum tertinggi. Di pra muktamar yang dibahas hal-hal serius sesuai pasal 54. Persoalannya itu dianggap perlu atau tidak. Amin: Draft ART tidak akan dibahas di muktamar, karena sudah dibahas di pra muktamar. Nanti liat ketentuan liat di pasal 56. Nanti dialektika dibahas di pra muktamar untuk hal-hal yang serius. Buku dibahas di pra muktamar. Yang jelas, di tim 7 harus clear dulu. Berarti, kita bisa menyelesaikan ini setelah pra muktamar. Yang jelas kita perlu membudayakan konsiderans yang ada. Sujatmiko: Nanti itu akan dibahas di muktamar. Kalau misalnya ada yang membahas bahwa ini adalah forum tertinggi, ini akan kita voting di muktamar ke muktamirin untuk ditetapkan. Selesai. Sujatmiko: Konstitusi adalah AD/ART.titik. di luar itu adalah regulasi. Yang dibahas di AD/ART apa aja yang dibahas. Regulasi dibahas di muktamar, setelah kita sepakat apa yang dibahas di konstitusi. Masalah teknis dibahas sebagai regulasi muktamar, bukan konstitusi. Samsul: Kalau merujuk munas PKS, pedoman itu berada di bawah AD/ART. Kedua, berada di bawah AD/ART. Yang pertama AD/ART. Yang pertama itu membahas An-Nisa: 4. Fathur: Fungsinya ada tata urutan itu apa? Sujatmiko: Jika ada aturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, batal. Andriyana: KAMMI Pusat bisa mengecek perbincangan di bawah sana.

Page 8: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Fathur: Perlu difokuskan pembahasannya. Sujatmiko: Kita membahas perlunya pemahaman mengenai hierarki. Atau, masalah yang dibahas adalah tata aturan. Sejauh ini, kita lihat peraturan di KAMMI saling tumpang-tindih. Hal ini akan menjadi sesuatu yang perlu diselesaikan oleh Tim 7. Masalah ini yang bisa kita lihat adalah terjadinya tumpang-tindih dan penyebutan yang redundan di beberapa regulasi; oleh karena itu tim 7 membahas hierarki tentang aturan KAMMI secara detil dan tegas, yaitu konstitusi adalah AD/ART. Di luar itu adalah AD/ART. Sekarang itu perlu kita bahas. Jika konstitusi adalah unsur tertinggi, maka perlu dibahas apa yang ada di dalamnya? Fathur: Jangan sampai kita membahas peraturan yang ada di KAMMI tidak ada rujukan. Perlu ada benchmark perbandingan. Amin: Mari kita lihat di HMI. Posisi Badko seperti apa. Di HMI MPO, judulnya itu Konstitusi HMI. Di HMI MPO, konstitusi adalah AD, ART, pedoman struktur, dll. Di luar itu bukan. Aan: Bisa dijadikan perbandingan untuk memutuskan konstitusi itu apa. Bisa nanti kita bahas ke Pak Jimly. Sujatmiko: Konstitusi itu adalah hal yang fundamental. Persoalannya, apa yang dibahas? Itu adalah visi, asas, ideologi, dll. Beserta juga derivasinya terkait hierarki pembagian kewenangan, dll. Jika konstitusi adalah hal mendasar, maka perlu dibahas apa aja yang ada di Anggaran Dasar dan ART. Konstitusi adalah hal yang jarang diutak-atik kecuali ada perubahan faktual. Itu prinsip. Oleh karena itu, di luar hal yang prinsipil tidak dibahas di konstitusi, tetapi di aturan lain. Andriyana: Anggaran Dasar perlu dibuat outlinenya. Lalu kita lihat di ART-nya. Lalu dibandingkan dan dibahas, bagian mana yang perlu dihapus, digaris, dan diberikan posisi. Samsul: Bagian-bagian pertama dibahas untuk pengistilahan untuk membakukan dan memperjelas apa makna dan definisinya. Untuk membakukan itu, perlu diperjelas pengistilahan dan definisinya. Perlu dibuat mekanisme organisasi dalam strata yang disesuaikan dengan nomenklatur. Andriyana: Ini perlu dibahas sistematika pembahasannya, juga tata hierarki yang ada serta pedomana apa, aturan seperti apa,, konstitusi apa, dll. Samsul: Konstitusi kan AD/ART, kita lihat di bawahnya ada pedoman tata peraturan KAMMI. Sujatmiko:

Page 9: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Dulu Orde Baru, GBHN itu posisinya di mana? GBHN itu di bawah TAP MPR, tapi substansinya adalah GBHN, kekuatan hukumnya TAP MPR. Di KAMMI, konstitusi itu peraturan. Nah, GBHO itu bukan peraturan, itu matan. Maka, perlu disahkan dengan keputusan dan disahkan di Muktamar. Pada hierarki kepengurusan KAMMI, perlu dilihat putusan muktamar, hierarki dll. Pedoman tidak masuk di situ, tapi yang dibahas adalah hierarki tata aturan KAMMI, yaitu konstitusi, keputusan muktamar, lalu putusan mukernas, dll. Masalah PKN, dll. Perlu disahkan melalui putusan muktamar Amin: Konteksnya GBHO. Pertama, GBHO memuat hal yang filosofis-normatif; kedua, teknis karena terbatas ruang-waktu. Bisakah GBHO dihapus. Tapi yang bagian filosofis di ART. 75% AD/ART memuat hal yang sangat susah dihapus karena mendasar filosofis. Sujatmiko: Perlu ada outline makro. Itu akan dibahas ketika isi muatan Konstitusi. Samsul: Hal-hal filosofis normatif dimasukkan di konstitusi Amin: Tata urutan perundang-undangan seperti dibahas tadi. Aan: Misal yang ada di negara itu yang paling tinggi adalah UUD, UU, PP, Perpres, Permen, Perda, (provinsi & daerah), dan keputusan desa. Yang rancu adalah ketika wilayah bikin juklak-juknis, harus ada tata urutannya. Andriyana: Peraturan tadi adalah pedoman. Maka, perlu ada putusan muktamar. Sujatmiko: Di Indonesia, dulu tata urutan tata perundang-undangan tidak di konstitusi, tapi di TAP MPR. Harapannya konstitusi tidak dibahas dua tahun sekali, tetapi ketika ada perubahan kewenangan. Maka itu amandemen yang perlu ada syarat-syarat yang dipenuhi. Dampaknya, kewenangan muktamar bukan menetapkan konstitusi, tetapi di AD/ART ada pasal yang menjelaskan tentang amandemen konstitusi. Tatib muktamar tentang perubahan AD/ART dihapus. I. Kesimpulan Sementara Amin: Ini ada kesimpulan sebelum masuk ke pembahasan:

1. Ada hierarki peraturan KAMMI 2. Sinkronisasi antar-draft KAMMI 3. Mempertegas posisi wilayah menjadi struktur yang penuh 4. Konstitusi hanya AD/ART saja. 5. Selain AD/ART adalah peraturan.

J. Masalah Hierarki Peraturan-Peraturan KAMMI Amin: Mari kita belajar dari HMI MPO. Ada asas, tujuan, manfaat, sifat, status, identitas dan lain-lain. Ini yang perlu disesuaikan dengan konteks KAMMI. (membaca butir-butir konstitusi HMI MPO). Ada yang termuat di AD/ART KAMMI, ada yang tidak. Kita tidak ada rumus kepesertaan muktamar. Coba kita lihat di amandemen konsepnya Mas

Page 10: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Imron. (melihat amandemen). Jangan-jangan, ide-ide mas Imron yang ditolak bisa kita jadikan referensi sekarang. Sujatmiko: Kang Imron ditolak karena dia membawa draft tandingan di muktamar. Jadi pembahasannya lama. Amin: Yang buat Mas Imron, Yusuf Maulana, dan tim muktamar sebelum berangkat ke Lampung 2002. Sepertinya, malam ini fotokopian datang, kita break, teman-teman membahas draft amandemen sendiri. Andriyana: Kita bahas dulu hierarki, kita sepakati atau tidak, outlinenya dirumuskan, jadi terstruktur. Samsul: Liat AD/ART PKS. Sujatmiko: Yang perlu kita clearkan adalah hierarki, itu yang perlu dibahas. Tadi clear sudah. Ini yang kemudian disebut sebagai “hierarki peraturan-peraturan KAMMI”. Amin: Kok namanya Anggaran Dasar ya? Aan: Apa sih sebenarnya Anggaran Dasar, dari mana asalnya, dan apa sejarahnya? Andriyana: AD bersifat umum, filosofis, fundamental. Sujatmiko: Itu kan namanya Konstitusi, tidak usah disebut Anggaran Dasar. Itu kelaziman istilah di organisasi dan tidak jadi soal dalam pengistilahannya. Tapi, kita perjelas, apa itu konstitusi dan secara konten yang tertinggi adalah konstitusi, baru peraturan. Nah, yang saya sepakat adalah jika itu istilahnya adalah Konstitusi saja. Kewenangan Tim 7 (tim perumus) adalah untuk membahas apa yang ada di konstitusi. Konkretnya ketika pembahasan anggaran pendidikan, ketika dilakukan amandemen oleh tim Ahli. Itu yang dijadikan pembahasan dalam urutan kita. Kita tidak menggunakan istilah AD/ART. Satu, aturan tertinggi dan mendasar adalah konstitusi. Yang ditawarkan ke muktamirin adalah aturan tertinggi dsebut dengan nama “Konstitusi”. Itu harus kita tanyakan apakah bertabrakan dengan istilah perundang-undangan atau tidak. Jika bertentangan dengan negara, kita pakai AD/ART saja. Kalau tidak, kita pakai Konstitusi. Maka, kita buat penetapan muktamarnya itu definisinya apa saja. Aan: Kita bahas yang kita mampu. Atau kita definisikan saja langsung. Sujatmiko: Definisi apa yang kita bahas saja. Hierarkinya dulu yang ada. Intinya majelisnya sudah ada, lalu hasilnya apa saja. Ini yang kita bahas.

Page 11: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Amin: Hierarki Peraturan KAMMI:

1. Konstitusi KAMMI (AD/ART) 2. Ketetapan Muktamar KAMMI 3. Keputusan Pusat (Rapimnas) 4. Keputusan Wilayah 5. Keputusan Daerah 6. Keputusan Komisariat

Amin: Ada kerancuan ketika kita bikin kop. Dia untuk surat kopnya adalah Panitia Muktamar KAMMI Pusat dengan alamatnya Aceh dan tanda tangan Muadz. Contoh kasus. Idealnya bagaimana? Ini perlu diajukan nanti. Aan: Perlu Panitia Muktamar KAMMI saja yang mengkonkretkannya. Sujatmiko: Terlalu panjang nanti. Samsul: Kita berbicara realistis dari keputusan yang dilahirkan di KAMMI. Sujatmiko: Apakah sederajat keputusan mukernas dengan keputusan BPH KAMMI Pusat? Ini persoalannya. Samsul belum sepakat derajat mukernas dengan derajat putusan KAMMI Pusat. Lalu, rakerda tidak menghasilkan keputusan. Yang menghasilkan keputusan tersebut adalah musyawarah. Tapi, bagaimana jika pengurus pusat perlu membuat aturan yang kemaren tidak dibahas ketika muktamar, tapi harus ada untuk membuat aturan yang mengikat ke bawah? Fathur: Ada kerancuan. Ketika ada putusan, muaranya ke bawah. Sujatmiko: Kalau wilayah membuat putusan, ada konsideransnya, merujuk ke mana saja. Itu harus jelas. Tapi kalau membuat keputusan yang bertentangan dengan keputusan di atasnya, batal. Maka ini perlu membahas hierarki tata peraturan KAMMI. Andriyana: Memang harus ada konsideransnya. Sujatmiko: Makanya tidak perlu pengurus KAMMI Pusat membuat peraturan yang sama dengan di atasnya. Kecuali jika kurang rinci. Keputusan karena punya kekuatan hukum yang mengikat struktur. Pertanyaannya, berkaitan dengan sekiranya BPH melihat ada hal yang perlu dibuat untuk mengikat struktur di bawahnya, wadahnya apa? Artinya, yang berhak membuat keputusan pengurus pusat ada di Rapimnas dan BPH. Jika BPH ada kewenangan pusat, dia berhak menjadi peraturan pusat. Konsekuensi logisnya, struktur dibawahnya taat. Itu penghormatan terhadap keputusan pusat. Amin: Instruksi?

Page 12: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Sujatmiko: Itu kewenangan struktur. Sementara keputusan bersifatnya mengikat, sementara instruksi berperan sebagai respons atas kondisi yang ada. Samsul: Kejelasan nomenklatur? Problem jika nomenklaturnya sama antara hasil dari mukernas dengan rapim atau BPH. Amin: Itu kop dan atas muktamarnya. Sujatmiko: Itu Cuma keputusan muktamar KAMMI no sekian/sekian. Itu menunjukkan dimana muktamarnya dilakukan. Musyawarah Kerja tidak menghasilkan produk hukum, tapi menghasilkan rencana kerja. Jika demikian, kita merujuk pada hierarki permusyawaratan di AD KAMMI Pasal 18. Andriyana: Yang ada keputusan muktamar, putusan muswil, putusan musda, muskom. Harusnya ada produk hukum lain yang mewadahi pembahasan di atas. Samsul: Itu hal yang sakral (konstitusi). Sujatmiko: Itulah karena ada UU sebagai konsensus antara legislatif dan eksekutif. Jika ada yang tidak terperinci, dibuatlah PP sebagai basis teknis. Konteksnya di KAMMI, jika ada keputusan wilayah yang tidak tercover, kita buat produk hukum baru. Lalu dimuktamar selanjutnya dibahas, apakah tetap jalan atau dibatalkan. Di AD, ternyata hanya ada 4. Tapi, jika di tengah jalan ada sesuatu dan lain hal, kita perlu membuat nomenklatur dan produk hukum baru. Andriyana: Pedoman itu ditetapkan di muktamar atau ditetapkan di slot mana? Apakah di rapim, rapimnas, atau BPH? Fathur: Perlu pembahasan yang lebih detil. Jika ada keputusan diBPH, untuk apa ada keputusan di wilayah. Sujatmiko: Normalnya, keputusan yang seperti itu tadi ada di majelis permusyawaratan yang ada. Kenyataannya, kita perlu ada produk hukum karena tidak berjalan. Nah, perlu dibuat nomenklatur baru yang dibahas di muktamar selanjutnya untuk dievaluasi. Saran: Hierarki: Konstitusi, Keputusan muktamar, keputusan pusat, keputusan wilayah, keputusan daerah, keputusan komisariat. K. Masalah Keputusan dan Ketetapan Andriyana: Keputusan pusat itu forum apa saja?

Page 13: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Sujatmiko: Keputusan pusat itu dihasilkan oleh rapimnas, thok. Itu saja. Jadi gini, peraturan pusat dibuat dengan majelis pengambil kebijakan yaitu rapimnas. Tapi jika BPH merasa perlu membuat aturan baru sementara rapimnas terlalu lama, maka ia berhak membuat aturan baru yang dievaluasi di rapat selanjutnya. Itu seperti Perpu, yang perlu dibuat nomenklatur baru. Samsul: Riilnya, itu keputusannya apa saja? Ada MPO, PKN, GBHO, ada struktur, dll. Sujatmiko: Misalnya saya merasa perlu membuat keputusan struktural yang isinya membahas semua pengurus kammi daerah dan wilayah wajib menjadi pemandu kader. Agar harakatul tajdid kuat. Tapi itu tidak ada di Muktamar. Maka, itu perlu dibuat nomenklatur baru. Dengan menimbang, misalnya GBHO, dengan mengingat AD/ART berkaitan dengan karakter gerakan KAMMI. Itu pedomannya terkait juklak-juknis. Andriyana: Itu peraturan perlu ada legal-formalnya, Amin: Itu namanya tetap peraturan KAMMI Pusat, dengan substansinya pedoman, tapi produknya peraturan. Sujatmiko: Ketika ada kondisi abnormal, kita perlu ada eksepsi untuk mengantisipasi adanya kondisi yang darurat itu. Keputusan KAMMI Wilayah bisa jadi berbeda antara jawa barat dan DIY, misalnya. Benar tidak kita perlu ada peraturan wilayah tadi? Karena kondisi berbeda dengan masing-masing wilayah. Persoalannya, itu dibuat setelah musyawarah wilayah, maka perlu dibuat sampai nanti dievaluasi di musyawarah selanjutnya. Samsul: Coba bikin simulasi. List semuanya, keputusan-keputusan yang mungkin ada di KAMMI. Itu masuk mana, Sujatmiko: Pertama,yang ada di keputusan pusat, yaitu peraturan kammi wilayah. Misalnya, saya mau buat keputusan tentang peran-peran kader KAMMI. Kontennya, tiap pengurus KAMMI Wilayah dan Daerah wajib menjadi pemandu kader. Itu tidak dibahas di Musyawarah Wilayah dan tidak termuat di keputusan KAMMI Pusat. Maka, karena kondisinya perlu dan tidak bertentangan di atasnya, perlu ada nomenklatur baru. Misalnya, di daerah Sleman itu temu kader perlu sebagai konsolidasi kader. Maka saya perlu membuat keputusan mewajibkan temu kader. Itu tidak dibahas di pusat, tapi perlu. Maka, perlu ada wadahnya. Samsul: Itu sudah ada majelis permusyawaratan Andriyana: MPP, MPW, dan MPD itu seperti mahkamah konstitusi. Tugasnya adalah mengurusi ketika ada pelanggaran untuk memutuskan masalahnya.

Page 14: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Sujatmiko: Di KAMMI tidak ada badannya, tapi majelis. Itu bentuknya forum. Tidak ada strukturnya. Keputusan KAMMI Pusat dikeluarkan secara normal dalam rapimnas. Jika tidak memungkinkan, perlu ada nomenklatur baru yang tidak ada kekuatan hukum tetap sampai rapimnas berikutnya. Di sana dibahas. Perbedaannya coverage hukumnya. Maka, rekomendasi saya seperti di atas tadi Andriyana: Jadi menunggu keputusan KAMMI Pusat, misalnya keputusan itu hanya ada di rapimnas, maka menunggu rapimnas ketetapan hukumnya. Amin: Surat Keputusan (SK) dimana? Sujatmiko: Itu tidak masuk kekuatan hukum, karena sifatnya khusus dan berlaku dalam ruang lingkup struktur. Usulan saya cukup Keputusan Pusat, Daerah, dst. Andriyana: Ada perbedaan kewenangan gak? Atau hanya penyebutan saja? Samsul: MPO itu artinya masuk di Keputusan Muktamar. Sujatmiko: Bisa, asal tidak di keputusan wilayah saja, karena hanya dimiliki oleh keputusan muktamar atau keputusan pusat. Aan: Misal, perda miras. Tapi tidak bisa dijalankan tanpa ada juknis-juklak tadi. Maka, perlu SK Walikota. Jadi perlu ada perangkat peraturannya. Kalau perda harus minta pertimbangan DPRD, karena mengesahkan perdanya. Nah, itu perlu SKPD. Dibikinlah Perwal. Konteks KAMMI seperti apa? Andriyana: KAMMI Wilayah akan membuat peraturan Amin: Asumsinya, kalau di perwal ada aturan tentang sektor yang dibahas dan aktornya. Dalam KAMMI, misalnya ada pembentukan struktur baru dan penjenjangan kader. Di Pusat, itu ada di departemen kaderisasi dan DPWD. Bunyi peraturan yang dibuat oleh Pusat adalah pedoman pembentukan KAMMI Wilayah, jadi kita bermain di nama dan SK Pengangkatan pengurusan struktur dsb yang berlaku internal. Tapi kalau konteksnya peraturan, semua warga KAMMI kena. Fathur: Kecenderungan di KAMMI karena ada kecenderungan suksesi yang tidak sesuai prosedurnya. Ketika muktamar, itu ada peraturan yang tumpang tindih. Peraturan itu yang kemudian dipakai. Sujatmiko: Solusinya adalah adanya nomenklatur baru tadi yang sifatnya darurat. Jika ada peraturan wilayah yang misalnya batal karena mendahului pusat, perlu ada peraturan

Page 15: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

baru yang sifatnya darurat. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran organisasional, itu urusannya MPW/ Majelis pertimbangan. Samsul: Sekarang yang perlu disimulasikan, kontennya apa? Misalnya Ketetapan Muktamar adalah GBHO, PKN, MPO, pemilihan Ketua Umum dan Sekjen dan MPP terpilih. Ini kan sesuatu hal yang baru dan berbeda dari yang ada. Kita hanya menertibkan kan. Dan ini perlu disosialisasikan. Sujatmiko: Sepakat. Itu betul. Samsul: Perlu ada hierarki yang jelas. Amin: Manhaj kaderisasi? Andriyana: Jika keputusan tidak selesai, nanti dibahas pasca-muktamar. Amin: Manhaj itu idealnya di muktamar, nanti kalau tidak selesai dibahas pasca-muktamar nantinya. Coba liat di simulasi dan contohnya. Samsul: Struktur pengurus dalam konteks SK. Artinya ketua umum itu ditetapkan di SK. Anggota Baru dimana? Amin: Surat Keputusan memuat Pengangkatan Pengurus, Pengangkatan Panitia Event, Anggota Baru cukup Komisariat. Sujatmiko: Untuk kader, perlu SK saja. Bukan peraturan. Karena mengikat per person. Amin: Di Manhaj Kaderisasi juga dijelaskan pengangkatan AB1, AB2, AB3 Sujatmiko: Kita perlu ada Peraturan Sementara Daerah, Wilayah, Pusat untuk mengantisipasi kemungkinan yang sudah dijelaskan tadi. Sekarang, kenapa ada Peraturan Daerah, sementara di Pusat ada Perpu, Permen, dll. Yang banyak? Karena coveragenya berbeda. Nah, dalam konteks KAMMI, perlu ada hal semacam itu sesuai dengan coverage daerah masing-masing. Batas waktu ketika ada kasus ada kebutuhan peraturan, sementara harus menunggu tadi? Sujatmiko: Oleh karena itu, perlu ada peraturan Sementara (Persem) untuk menentukan hal-hal yang sifatnya darurat tadi. Pengurus KAMMI tidak perlu peraturan, tapi SK. Sementara Daerah juga hanya perlu SK dari KAMMI Pusat, bukan Peraturan.

Page 16: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Samsul: Ketetapan atau Peraturan untuk Ketua Umum Terpilih? Perlu tidak dibedakan? Sujatmiko: Ada SK yang bisa jadi aturan, tapi ada yang tidak punya kekuatan hukum mengikat ke bawah. Apakah perlu dibuat ke bawah? Isinya misalnya menetapkan seseorang jadi Ketua Umum, perlu ke bawah. Tapi yang internal, tidak perlu. Gini aja, peraturan dan keputusan harus di bawah. Maka, pengurus itu hanya SK saja. Amin: Kasus Tangsel, misalnya, sudah ada Musda, ada Ketua, tapi BP KAMMI menyepakati untuk tidak mengakui Rico sebagai Ketua KAMDA. Cacatnya karena ada pelanggaran AD/ART karena tidak atas persetujuan KAMMI Jakarta. Tapi tidak ada SK KAMMI Pusat, karena konsideransnya tidak memenuhi AD/ART. Musda pun akhirnya dianggap illegal. Aan: Sanksi? Ketegasan sikap untuk menyelesaikan seperti apa? Maka harus diselesaikan karena membawa masalah KAMMI Andriyana: Posisinya tidak diakui oleh KAMMI. Itu saja. Samsul: SK, ada yang dikeluarkan Musywil, ada juga yang perlu dikeluarkan Ketua Umum. Bagaimana? Sujatmiko: SK itu pengesahan,bukan peraturan. Jadi meresmikan saja, tidak mengatur hal-hal di luar itu yang mengikat. Samsul: SK itu menetapkan apa? Dikeluarkan oleh siapa? Berarti ada yang dikeluarkan oleh majelis, ada yang dikeluarkan struktur? Perlu tidak dibedakan di masing-masing level? Andriyana: Belajar dari negara saja. Eksekutif menetapkan PP, Eksekutif dan Legislatif menetapkan UU, dlsb. Hingga di level daerah. Aan: Coba tepatnya saja gimana? Apakah SK mulai dari SK dari atas sampai bawah? Sujatmiko: Jika yang dikeluarkan oleh Majelis Permusywaratan, itu namanya Keputusan, muktamar ketetapan. Yang struktur itu keputusan. Fathur: Peraturan masuk ke mana? Posisinya dimana? Sujatmiko: Rujukannya diperjelas.

Page 17: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Samsul: Nomenklatur baru

1. Surat Ketetapan dikeluarkan Musyawarah 2. Surat Keputusan dikeluarkan Struktur

Sujatmiko: Semua keputusan musyawarah ditetapkan oleh surat ketetapan, itu formalnya. Di luar itu, sifatnya peresmian saja. Amin: Beda konteksnya dengan Ketua Umum KAMMI Pusat. Muktamar Menetapkan, Memutuskan, dan Mengesahkan. Beda KAMMI Wilayah tidak ada ketetapan. SK mengacu pada konsiderans dari surat ketetapan musyawarah wilayah. Samsul: Kita perlu format baku terkait konsideransnya, batang tubuhnya, dan lain-lain. Sujatmiko: Yang penting substansi dasarnya clear tapi yang administratifnya kita pending dulu. Amin: Clear, kita membahas draft amandemen AD dan ART KAMMI satu jam. (dilanjutkan pembagian) Kesimpulan Notulis (HASIL BRAINSTORMING)

1. Perlu membuat Hierarki Peraturan-Peraturan KAMMI, 2. Perlu membudayakan penggunaan konsiderans dalam tiap keputusan dan

ketetapan KAMMI. 3. Perlu ada nomenklatur baru berupa “Peraturan Sementara” jika dalam hal

teknis muncul sesuatu yang terkait kebutuhan tapi tidak dbahas dalam keputusan-keputusan yang mengikat. Nomenklatur baru tersebut bersifat sementara hingga diselenggarakan forum pengambilan keputusan yang sah.

4. Perlu penegasan posisi dan kewenangan KAMMI Wilayah serta Majelis Permusyawaratan Wilayah (MPW) dalam struktur KAMMI.

5. Perlu penegasan bahwa Konstitusi KAMMI hanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, di luar itu merupakan Peraturan KAMMI.

6. Perlu memperjelas dan membedakan substansi antara PKN, MPO, GBHO KAMMI, dimana PKN adalah panduan kerja, MPO adalah tupoksi organisasi, dan GBHO adalah strategic planning 10 tahunan;

7. Perlu memperjelas posisi struktur, kewenangan, peraturan, serta produk peraturan yang ada di KAMMI di semua level.[]

===================================================

Page 18: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Jumat, 30 Agustus 2010 Pukul 10.00-12.00 *) Tiga orang tim perumus tidak hadir, yaitu Noval Abuzarr, Samsul Bahri dan Sujatmiko Dwiatmojo Masalah Amandemen AD/ART Amin: Ada draft yang diberikan oleh akh Samsul sebelum pergi. Sudah ada draft yang kita bahas. Di ADART ada AD/ART berlaku. Di draft yang dibuat oleh akh Samsul tadi. Ada bagian naskah yang berlaku, dan ada naskah amandemen. Pada sisi naskah amandemen tadi bisa diberi argumentasi mana yang diubah dan mana yang tidak. Usulan Samsul yaitu mengklasifikasi judul-judul yang ada per BAB. Andriyana: Bukan begitu maksudnya. Di Anggaran Dasar ada beberapa saja, dan di ART ada beberapa saja, kemudian dibandingkan mana saja yang ditandai untuk diubah. Itu yang saya tangkap ketika berdiskusi dengan Samsul. Amin: Ini yang awal, ada 11 BAB dan di Anggaran Dasar tidak ada usulan perubahan. Di ART Samsul mencoba mengklasifikasi menjadi per BAGIAN. Itu bisa mempermudah, sekaligus membuat masalah yang sangat lebar, karena BAGIAN tidak baku dalam aturan perundang-undangan, mestinya pasal dan ayat. Bagaimana menyikapnya? Argumentasi Samsul, untuk mempermudah dalam membaca. Catatan yang dibuat Samsul adalah “mulai dari ART BAB V pengambilan keputusan dimasukkan dalam pasal Musyawarah. Yang ada di bagian II, III, dan IV. Andriyana: Permusyawaratan mana? Amin: Disesuaikan dengan tingkatannya, pusat dan daerah. Masalah MPO, Alumni, dan Hal Terkait Lalu ada Bab VI, Badan Khusus dan LSO diusulkan dikeluarkan dari ART dan dimasukkan dalam MPO saja. Karena itu sudah peraturan teknis. BK bisa dijabarkan secara lebih rigid dalam MPO. Itu usulnya. (disetujui Andriyana) BAB VII, alumni KAMMI terlalu sepele jika ditaruh dalam ART. Ini argumentasi sepele problematis karena tidak jelas ukurannya dan tidak begitu kuat. Usul saya, itu tetap di ART tetapi bahasanya bukan seperti itu. Itu sebetulnya penjelasan. Saya usul ada wadahnya dan namanya seperti Ika KAMMI atau Perak yang disebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2. Kalau hanya alumni, terlalu general dan terlalu luas, bukan mengacu pada entitas. Fathur: Semua orang alumni itu sudah masuk.

Page 19: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Andriyana: Alumni KAMMI bisa saja ada di sana. Asalkan di bawahnya ada wadahnya, ada namanya, dan yang lain. Itu bisa dibahas di peraturan yang lebih teknis. Yang namanya alumni KAMMI itu semua yang sudah graduated dari KAMMI. Aan: Saya usul keanggotaan KAMMI. Amin: Semangat dalam membuat ini adalah semangat memangkas kewenangan, agar tidak ada tabrakan kewenangan antara GBHO dll. Ini diusulkan Samsul dihapus. Amin: Kesekretariatan dan kebendaharaan ditaroh di MPO saja, jangan di Anggaran Rumah Tangga. Terlalu banyak dan terlalu teknis. ART BAB IX, X, XI, XII dihapus dan masuk menjadi Ketetapan Muktamar, jadi diturunkan kekuatan hukumnya Aan: pembahasaannya penting. Jadi supaya dibahasakan secara lebih halus kepada muktamirin agar tidak banyak salah paham, misalnya dipindah. Amin: Dengan dipindah tersebut, artinya kekuatan hukumnya diturunkan dengan pemahaman ketetatapan muktamar tersebut akan banyak dan konstitusi penting. Mengapa PKN perlu dipindah, karena PKN diubah 2 tahun sekali. Manhaj 5 tahun sekali. Struktur juga berubah. Fathur: Ketika ditetapkan di Ketetapan Muktamar, apakah wilayah dan daerah harus menginduk kepada pusat? Andriyana: Konsekuensinya begitu. Harus menginduk kepada pusat, dan kebijakan yang sifatnya kebutuhan mengikuti saja dengan persem. Amin: Nomenklaturnya juga harus sama. Misalnya departemen yang disepakati di muktamar. Kalau di sini ditetapkan MPO adalah ketetapan muktamar, maka seluruh hal yang ada di daerah dan wilayah akan memiliki struktur yang sama pula. Masalah GBHO Amin: GBHO kita perlu membahas khusus, karena ada pemindahan pasal ke TAP Muktamar. Ada satu hal yang cacat dari draft hasil muktamar, ada 2 BAB yang bernomor sama, yaitu aturan tambahan dan aturan peralihan di BAB XIV. Ini maka buku hasil notulensi ini penting sebagai draft. Cacat ini sederhana dan sepele, tapi berakibat fatal. GBHO dihilangkan karena sekarang sudah ada musrenbangnas yang lebih aspiratif. Analoginya kenapa GBHN dihilangkan, karena sudah ada musrenbang dimana

Page 20: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

anggaran dibuat partisipatif kepada masyarakat sebagai puncak dari musrenbangdes sampai nasional. Jadi, logikanya GBHO juga harus dihilangkan. Andriyana: Forum apa di KAMMI yang derajatnya sama dengan Musrenbang jika di sistem perencanaan pembangunan Indonesia? Amin: KAMMI sudah punya mukernas. Dan di GBHO 75% itu hal yang tidak berubah di KAMMI yang bentuknya dimasukkan ke AD . Andriyana: Mukernas pada kenyataannya hanya sosialisasi saja, tapi tidak bersifat aspiratif. Bagaimana kita merealisaskan hal yang ideal tadi? Dalam mukernas tidak ada jAminan struktur bawah bisa membahas mukernas, alias komisariat punya urun saham? Amin: Dari 10 halaman GBHO, 9 halaman berisi hal-hal yang sifatnya filosofis dan tidak perlu diubah. Hanyal pasal 18 yang terbatas angka. Ini dimasukkan kemana? Andriyana: RPJP saja. Amin: Kalau kita mengkiblat ke negara RI tidak pas. Di negara ada aparat ada warga. Di KAMMI siapa warga? Siapa aparat? Di struktur terkecil komisariat, semua kader jadi pengurus, tidak ada warga. Artinya, aparat ada tapi warganya tidak jelas. Artinya, terlalu besar jika kita berkiblat kepada negara RI, tidak berbasis pada realitas. Karena prakteknya kita pelaksana, kita tidak mengelola warga yang jelas karena kader juga bagian dari struktur. Maka, akan bias karena tidak jelas yang disebut warga. Jalankah iuran itu ketika dikaryakan ke BEM, pengurus KAMMI, dll? Tidak berjalan efektif. Sementara itu, bagaimana dengan ruang kendali struktur kepada warga? Justru, ruang kendali itu ada di ruang kultural atau thullabiyah. Persoalannya, bagaimana mengendalikan warga yang di BEM atau lembaga kampus lain, tidak aktf secara kultural di KAMMI? Andriyana: Warga adalah semua kader, aparat adalah pengurus KAMMI. Tingkatnya berstruktur. Warga yang nanti ada di komisariat adalah seluruh kader. Amin: Logika stir. Dianalogikan dengan polisi, warga, dan PNS. Ada pembelahan di sini, dan kita membelah warga sipil dengan aparat eksekutif. Negara, clear. Dalam logika di KAMMI, tidak bisa karena logikanya berbeda. Kekuatan hukum tidak definitif, karena aparat ya warga itu sendiri di KAMMI. Fathur: Logikanya, aparat adalah semua bukan? Amin: Ya, semua warga adalah aparat di masing-masing level

Page 21: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Andriyana: Kembali pada diskusi, logika penghapusan GBHO karena ada analogi dengan negara. Artinya, penghapusan GBHO dengan alasan itu tidak tepat juga. Artinya, itu tidak dihapus tetapi ada pembahasaan lain dan hal yang teknis dimasukkan ke PKN atau renstra. Artinya, mukernas ke depan harus aspiratif dan partisipatoris. Fathur: Kalau gitu, perlu ada pra mukernas. Andriyana: Iya, sebelum mukernas wilayah dan daerah diundang untuk merefleksikan apa yang mereka inginkan untuk dipertimbangkan oleh pusat. Misal, ketika musywil atau musyda, mereka juga harus serap dari daerah. Persoalannya, pra mukernas tidak ada kekuatan hukumnya. Nah, apa payung dan wadahnya? Perlu ada hal-hal seperti itu. Andriyana: Spiritnya muslim dan negarawan dan ada benchmarkingnya. Spiritnya perlu dari sana. Amin: Spritnya partisipasi. Kembali ke awal, saya dan samsul bersepakat GBHO pasal-pasalnya didistribusikan ke ART, sementara pasal teknis ke mana? Belum jelas. Andriyana: PKN aja. Aan: MPO? Andriyana: Ini nanti berubah pada program kerja. Masalah PKN dan Perapihan Struktur KAMMI Aan: Selama ini PKN rujukannya apa? Andriyana: tadi, karena ART yang ditetapkan di Makassar ada PKN, ditetapkanlah PKN. Aan: Ini kan GBHO akan dihapus dan pasalnya didistribusikan saja. Saya setuju PKN. Tadi malam juga dibahas apakah PKN dibahas perlima tahun atau 10 tahun? Andriyana: PKN payung hukumnya jelas, TAP Muktamar. 10 tahun kepanjangan. Amin: Renstra itu dokumen kapan? Andriyana: sebelum mukernas, karena yang bikin pengurus baru. Aan:

Page 22: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Renstra kan jenjang yang sudah ada. Andriyana: kalau di negara, ada RPJP dan RPJM. Kita punya renstra. Amin: Renstra masuk mana? Andriyana: PKN saja. PKN akan memuat visi jangka panjang, strategi jangka panjang, menengah, pendek. Aan: tiap pengurus baru hanya membuat PKN jangka pendek saja Andriyana: kita memasukkan RPJMP dalam satu bab, misalnya. Amin: Kita mau bikin yang 10 tahun atau 5 tahun? Andriyana: 10 tahun terlalu panjang dan ada dinamisasi. Kalau 5 tahun, ada 2 kepengurusan yang harus dievaluasi. 5 tahun saja, Aan: perapihan struktur. Jika ada muktamar, harusnya diikuti musda dan musywil. Logikanya, setelah muktamar, baru ada musda dan muswil setelah muktamar. Coba lihat apakah ada di ART. Andriyana: tidak ada periodesasi waktu di muktamar. Aan: evaluasinya seperti apa selama ini? Fathur: kultur di beberapa daerah, karena juga ada kepentingan politik. Andriyana: ini asumsinya KAMDA masih 2 tahun, dalam struktur baru, KAMDA dibuat 1 tahun dan KAMWIL yang 2 tahun. Jika aturannya demikian, hanya muswil yang berlaku. Musda belum berlaku sampai usulannya setahun atau 2 tahun? Aan: Komsat mengikuti kebutuhan atau seperti apa? Periodesasinya berapa tahun? Andriyana: Komisariat harus diatur berada pada semester berapa seorang Ketua KAMMI? Maka, ada alur yang dibahas pada manhaj kaderisasi yang ada. Maka, puncak karier seorang kader adalah pada posisinya sebagai ketua KAMMI Wilayah atau KAMMI Daerah sebelum berkecimpung ke nasional.

Page 23: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Fathur: Ini kalau bicara spirit lahirnya kepemimpinan. Bagaimana dalam pengaturan gubernur dan presiden? Andriyana: Beda konteks. Karena kita tidak ada otonomi daerah, sementara negara ada. Konteksnya, Muswil atau Musda tidak boleh dilaksanakan sebelum muktamar. Komisariat akan dibicarakan lebih detilnya? Amin: Gimana? Kamda satu tahun saja? Fathur: Iya. Tidak ada eranya lagi KAMDA lulus lama. Aan: ada percepatan agar di KAMMI Wilayah tidak lagi orang sisa dan kuliahnya cepat selesai, akan mengusung lagi percepatan yang ada seperti disampaikan Akh Jatmiko. Amin: OK, sudah jam 12. 00. Kita break Shalat Jumat dulu. =========== Andriyana, Aan dan Fathur sebagai musafir, melanjutkan pembahasan. Sementara Amin dan Ahmad Rizky (notulis) ke masjid. Notulis: Meichy Ismail (KAMMI UII) KETETAPAN MUKTAMAR Andriyana: Nama tetap aja pengurs KAMMI pusat bukan pengurus pusat karena nanti akan berimplikasi dengan penyebutan dan atribut. Fathur: Atribut KAMMI tidak seharusnya menggunakan nama daerah, seperti : bendera KAMMI daerah Surabaya. Andriyana: bendera atas nama daerah itu sangat penting karena menandakan KAMMI ada di berbagai daerah. Aan: pertimbangan untuk mengubah karena masalah anggaran dasar/konstitusi Masalah Keorganisasian Andriyana: dari kammi pusat sampai komisariat tidak memiliki keseragaman penyebutan nama ditingkat pusat :pengurus KAMMI pusat, Pengurus KAMMI Wilayah, pengurus daerah dan penguurs komisariat..

Page 24: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Aan: agar tidak merubah pembahasan dari awal: penyebutannya cukup pengurus pusat (PP), pengurus Wilayah (PW), Pengurus Daerah (PD), dan pengurus komisariat (PK). Andriyana: jadi di semua atribut KAMMI penulisan maupun penyebutan diseragamkan seperti usulan Akh Aan. Andriyana: apa perbedaan dari struktur organisasi dan struktur kepengurusan? Dan ini perlu didiskusikan lebih lama. Aan: Struktur itu adalah instansi bro... Amin: bagaimana strukutur organisasi dan struktur kepengurusan itu digabungkan? Terus secara langsung semua atribut kammipu ikut berubah. Sesi IV, Jumat, 30 Juli 10 (14.00- 18.00) Notulis: Ahmad Rizky Mardhatillah Umar *) catatan: Amin Sudarsono tidak menghadiri sesi karena membedah bukunya di UNY Aan: Ada arahan badan khusus di MPO, kita cukup di sini lalu teknisnya di MPO? Andriyana: lebih rinci lagi pedoman nanti di MPO. Di MPO nanti hal-hal yang teknis dibahas secara lebih detik, tapi dibuat pedoman. Fathur: kita masuk ke pembahasan pasal-pasal AD/ART, dari GBHO masuk ke AD dst. Muqaddimah dalam AD menunggu keputusan dari Amin Sudarsono. Rekomendasi kita, kata “bahwa” di pembukaan Anggaran Dasar dihapuskan. Nama, waktu tetap. Fathur: dalam draft Makassar, tempat kedudukan diubah menjadi “KAMMI berkedudukan di Indonesia dan berpusat di ibukota negara Indonesia”. Andriyana: nanti di sampingnya diberi penjelasan “karena sewaktu-waktu ibukota negara bisa berubah”. Aan: visi ditambah kata “ bermartabat” dan “Islami” seperti apa? Fathur: Islami saja.

Page 25: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Aan: nanti bisa dikatakan mengulang sejarah, karena dulu sempat dikeluarkan wacananya oleh Akh Herlambang. Fathur: logikanya, kalau negara ini sudah Islami, ia akan bermartabat. Aan: rasionalisasi bermartabat adalah kesetaraan jajaran dan punya posisi tawar di politik internasional. Jadi kita menawarkan Islam dan looking forward dalam meningkatkan bermartabat. Fathur: kita harus melihat sejarah, ketika Islam tampil sekarang ia harus menampilkan posisi yang bermartabat. Kita harus melihat pula,ketika negara sudah Islami apakah ia akan serta merta bermartabat? Aan: itu yang diinginkan KAMMI. Fathur: Artinya, jika negara ini Islami, dampaknya masyarakatnya bermartabat, negaranya juga bermartabat. Aan: penekanannya ke praktik. Jangan hanya teoritik saja. Ada semangat yang menegaskan bahwa kita survive dalam dunia. Jadi penekanannya adalah Islami dan lebih fokusnya ke bermartabat. Bisa jadi, kelemahannya adalah problematis ketika dihadapkan pada sudut pandang mana yang dipakai? Jika perspektifnya global, maka kita akan melihat sebuah kondisi yang bermartabat. Ini yang perlu didialektikakan. Fathur: Satu negara Islam memosisikan negara itu bermartabat agak susah ketika melihat posisi politik global sebagai sebuah hal yang harus diperjuangkan. Ini menjadi visi besar kita bahwa ketika negara ini Islami, maka negara bermartabat, negara berkeadilan, dll. Sudah ter-include dalam visi besar ini. Aan: Kita sudahi saja diskursus tentang ini. Kita bagusnya kita menambah saja. Muktamarnya benar-benar riil, jadi tidak hanya diarahkan untuk berkualifikasi, tetapi juga memahami kondisinya. Karena pembacaannya bisa jadi tidak didasarkan pada hal-hal yang berurutan. Kita perlu intelektualisasi juga, agar lebih substansif dalam KAMMI itu sendiri. Fathur: di pasal 7, mengapa kita tidak menggunakan kata ekonomi? Aan: Ketika berbicara KAMMI, berbicara orang yang intelek, bersosial, dan politis. Tidak bicara soal profesionalisme. Itu bukan berarti mencari uang, tetapi berkompetensi di bidangnya masing-masing.

Page 26: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Saya sepakat ketika kita membahas konstitusi, kita bertemu dengan orang yang dulu membahas ini sebelum kita. Jadi ada ruh-nya. Kita berdialektika segala macam tidak jadi soal. Fathur: poin ekonomi tidak dimasukkan? sekarang pengembangan gerakan kan bukan hanya sesama manusia, tetapi juga pengembangan hubungan eksternal ke dalam dan luar negara. Andriyana: mihwarnya apa sekarang? Ya itu kita sesuaikan. Fathur: poin ekonomi seperti apa? Andriyana: kita harus mencermati ekonomi. Kemandirian ekonomi jelas harus dibangun, dia bikin koperasi, percetakan, dll. Untuk memenuhi kebetuhan ekonomi agar tidak repot. Jika tidak mandiri justru potensi “menjual” gerakannya lebih besar. Maka, untuk menghidupi organisasi, perlu mandiri. Misalnya KAMMI dapat 40 Juta, ada pembagian ke KAMMI Wilayah dan Daerah untuk memenuhi kebutuhan organisasional KAMMI. Jadi ada BUMK. Dalam zakat pun ada jatahnya untuk amil. Yang penting itu amanahnya ditunaikan. Jangan phobia untuk hal seperti ini. Fathur: potensinya itu besar. Politik, ekonomi, dan sosial harus dibangun secara besar. Aan: ini untuk mahasiswa, bukan untuk kader an sich. Andriyana: ini bagaimana kita mentransformasi kebutuhan spiritual menjadi kebutuhan pokok adalah kemudian menjadi misi kita. Kerja-kerja besar memerlukan energi besar. Kemandirian itu harus dibangun. Fathur: Itulah spirit gerakan. Artinya, pasal 7 ayat 2 ditambah dengan “potensi dakwah, intelektual, sosial, dan kemandirian ekonomi mahasiswa”. pasal 7 ayat 3 masih “komunikasi mahasiswa”, padahal jaringannya seharusnya sudah eksternal. Ketika sudah internasional, berarti kita juga memikirkan masalah-masalah internasional. Pertanyaannya apakah itu siap bagi KAMMI untuk mengambil peran itu? Aan: visi KAMMI itu kita kembali pada Indonesia. Artinya, kalau kita tekankan pada luar negeri kita akan mengubah visi KAMMI. Kita perlu mengembangkan “melihat dunia dari Indonesia”.

Page 27: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Fathur: mengenai ayat 3, tentang masyarakat Indonesia, bagaimana kalau kita menukar posisi adil terlebih dulu, lalu sejahtera? Aan: faktanya, yang adil itu adil saja, tapi yang sejahtera itu ya sejahtera saja. Fathur: Tidak usah diubah. Kayaknya yang nomor 5 itu mencakup tidak hanya bangsa dan negara, tapi juga permasalahan luar negeri. Aan: kalau HMI MPO organisasi kemahasiswaan, tapi kita mengapa organisasi kemasyarakatan? Andriyana: kalau masyarakat lingkupnya luas, tidak hanya mahasiswa, tapi juga rakyat juga. Fathur: kalau kita masuk sebagai organisasi kemasyarakatan, apakah kemudian kita bergabung KNPI sebagai ormas, lebih untung daripada kita berdiri sendiri? Lalu ada daerah satu dan daerah lain berbeda-beda, ada yang masuk KNPI dan ada yang tidak Andriyana: terserah daerahnya saja. KAMMI Pusat tidak mengiyakan tapi juga tidak menolak. Fathur: perdebatannya itu, terkait kebijakan KAMDA dan KAMWIL didsarkan pada kebutuhan. Harusnya ada instruksi yang jelas dalam organisasi Andriyana: ya sudah tidak apa-apa. Tidak masalah. Itu ijtihad saja masing-masing kamda Fathur: ya mengapa tidak diatur, spirit kita kan menertibkan organisasi? Andriyana: ya persoalannya itu karena ijtihad tadi. Aan: Pasal 11 dan 12 dijadikan satu. PW, PD, dan PK dibakukan. Fathur: nanti dibahas di pra muktamar. Sesuai yang nanti dibahas panjang-lebar tadi. Fathur: struktur dan pengurus organisasi dijadikan BAB V. Pasal 11 digabung dengan pasal 12 jadi pasal 11. Berikutnya diturunkan. Namanya menjadi “Struktur dan Pengurus Organisasi”

Page 28: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Struktur organisasi=pengurus? Andriyana: KAMMI Pusat, Wilayah, Daerahnya dihapus. Dijadikan kepengurusan. Aan: antara struktur dan pengurus organisasi itu menjelaskan. Itu kepengurusan KAMMI Pusat, Wilayah dst. Fathur: struktur organisasi terkait juga dengan atribut. Andriyana: coba liat. Organisasi pengurus bedanya apa? Tidak harus ada double subject atau penghamburan kata. Kalau mau jangan KAMMI Pusat, langsng saja. Aan: Ada dua hal yang problematis di sini. pertama, masalah redaksi. Kedua, masalah pasal. Kalau masalahnya redaksi, ya sudah ganti saja. Fathur: organisasi KAMMI digabung saja, poin yang di atasnya dihapus. Aan: ini tidak menghamburkan kata, hanya menjelaskan kepala kata itu agar berbeda. Andriyana: ya apa bedanya struktur dan organisasi? Kalau dalam struktur partai, langsung saja struktur DPD, DPW, DPP. Pengurusnya Pengurus DPP, DPW, dst. Aan: ini menjelaskan saja. Fathur: struktur dan pengurus KAMMI itu sudah masuk. Tidak usah mengulangi kata yang berbeda. Nanti akan berefek di atribut organisasi seperti bendera, stempel, dll. Aan: saya mengikut saja, karena dasarnya kurang kuat. Selesaikan saja. Fathur: redaksinya digabungkan saja dulu. Aan: struktur dan pengurus organisasi OK, Fathur: Pasal 11 menjadi “Struktur dan Pengurus Organisasi”. Ayat 1 menjadi “Struktur dan Pengurus KAMMI terdiri atas.......”ayat 2 menjadi “Pengurus Pusat KAMMI dipimpin oleh Ketua Umum PP KAMMI, Pengurus Wilayah KAMMI dipimpin oleh Ketua Umum PW KAMMI, dst. Ke bawah.......”. Sebenarnya hanya perbedaan nama, mungkin sedikit perbedaan peran. Spiritnya kan untuk menertibkan organisasi.

Page 29: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Pasal 12 :Majelis permusyatan dan dewan penasehat dibentuk di tingkat Pusat,Wilayah,Daerah dan Komsiariat. Pasal 13 dan 14,5,16,17,18 tetap Bab VII diganti dengan perubahan dan penetapan (poin Keuangan dipindah ke MPO) Fathur: adanya Perubahan bab penambahan Wilayah ART Keanggotaan Andriyana: poin apa dalam klausul keanggotaan tersebut yang menunjukkan kewarganegaraan? Fathur: I ndonesia tidak mengenal kewarganegaran ganda. Andriyana: Mahasiswa Muslim yang jadi anggota KAMMI idealnya juga mahasiswa internasional, bukan hanya mahasiswa Indonesia. Kita beri slot untuk itu. Aan: usul ditampung saja. Kiita akan membahas itu nanti. Aan: Anggota Kehormatan juga diusulkan oleh Pusat Wilayah, serta daerah dan ditetapkan dalam forum muktamar (ART pasal 2). Fathur: batas anggota di pasal 4 ayat 1 huruf b diganti jadi 30 tahun sesuai UU Kepemudaan. Fathur: dalam AD/ART tidak ada kata “bagian”, adanya “Bab”, “Pasal”, “Ayat”. Pasal 5 mengenai anggota berubah, keanggotaan kehormatan tidak diatur mengenai masa keanggotaan. Pasal 1 berlaku hanya untuk anggota biasa, tidak usah untuk anggota kehormatan karena usia batasannya 30 tahun. Poin 2 itu mengenai masanya, Tapi yang jelas ponnya itu sampai 30 tahun bisa dianggap sebagai AB atau anggota biasa. Kalau lebih dari itu, walaupun kuliah, tetap tidak bisa. Apakah pasal 5 itu kepanjangan? Ada pertanyaan untuk pasal 6? Aan: Bagusnya ini nanti dibahas lagi buat dibawa ke pleno lanjutan. Fathur: pasal 7, ayat 1 huruf b kata “AD dan ART” diganti menjadi “Konstitusi KAMMI”. Sehingga menjadi “Tunduk dan Patuh pada Konstitusi KAMMI dan peraturan organisasi lainnya.

Page 30: Rapat TKSO (Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi) PP KAMMI

Fathur: Mutasi Anggota dari satu KAMMI Daerah ke KAMMI daerah lain harus ada surat pengantar? Ada penambahan kata “Wilayah” di pasal 8 tersebut. Fathur: untuk rangkap keanggotaan di organisasi lain bagaimana? Apakah harus pengurus Pusat yang turun untuk menyelesaikan masalah itu? Juga perlu ditambah Pengurus Pusat. Nah, bagaimana Pengurus yang aktif di organisasi skala NGO? Fathur: kembali ke BAB X, MPO. ==================================================