REKONSILIASI FISKAL

LECTURER PROFILEName : Drs. Ali Irfan, MSA., Ak., CA., BKP.Contact: 081-2327-62111Office: Cipta Jasatama MalangEmail: airf4n@yahoo.com, ali.irf4n@gmail.com Education backgroundUndergradute degree from Brawijaya UniversityGraduate Master of Science in Accounting from Brawijaya UniversityWork ExperiencesAuditorAccounting/Finance/Management/Tax ConsultantLecturer at Brawijaya University, Gajayana University of Malang, and several state/private universities more

MEKANISME/SIKLUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM BADAN USAHA SELAMA SATU TAHUN

Penyetoran pajak yg terkait dengan transaksi usaha dg media SSP, SSB, atau lainnya seperti : penyetoran PPh 21, 22, 23, 25, 26, PPN & PPnBM, PBB, BPHTB, Pajak DaerahPelaporan pajak yg terkait dengan transaksi, dengan media SPM PPh 21, SPM PPh 22, SPM PPh 23, SPM PPN & PPnBMHarus dilaksanakan oleh WP setiap bulan/masa dlm satu tahun pajakDicatat dalam buku JurnalDiposting ke Buku BesarBuku PembantuRekonsiliasi ke LKFiskal (Koreksi Fiskal)Laporan KeuanganFiskalPPh Terutang;PPh Ps 28A/29SPT TahunanPPh Badan/OPIdentifikasi;Penghitungan; dptg/diput & atau memtg/ memungut pajak-pajak yg terkait dg transaksi usaha(Bukti) Transaksi usaha dalam satu tahun pajak 20XXNeraca Saldo/LajurLaporan KeuanganKomersial

WPPemotong/ Pemungut PPhTerpotong/Terpungut PPh oleh pihak lainMembayar sendiri PPh pd tahun berjalanPPh pasal 4 (2)/FinalPPh pasal 21/26PPh pasal 22PPh pasal 23/26Setiap BulanSetorkan; media SSPLaporkan; media SPT MasaPPh pasal 4 (2)/FinalPPh pasal 21PPh pasal 22PPh pasal 23PPh pasal 24Penghitungan PPh akhir tahunLap. Keu (Fiskal)Pajak Kini (PPh Terutang)PPh pasal 25

STP PPh 25

DikreditkanPPh KB/LB/NihilPPh 29/28A/NihilPKP Penjual BKP/JKPPPN KeluaranPKP Pembeli BKP/JKP

PPN MasukanPPN KB/LB/NihilSetiap BulanPBB & BPHTBBMPajak2 DaerahPajak2LainSPT Tahunan PPh OP/Badan

Penghitungan PPh di akhir tahun bagi WP Badan didasarkan atas LK Fiskal (Laba Rugi Fiskal). Laba rugi fiskal disusun berdasarkan Laba Rugi Komersial yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan (melalui rekonsiliasi).Rekonsiliasi (penyesuaian) tersebut akan berakibat adanya koreksi fiskal

Pembukuan secara komersial/SAKMemahami perbedaan ketentuan pajak dengan SAKLakukan rekonsiliasi fiskal dengan langkah:Kenali penyesuaian yang diperlukanAnalisis elemen yang disesuaikanLakukan penyesuaianSusun laporan keuangan fiskalIsi SPT sesuai laporan keuangan fiskalLangkah Penyusunan Rekonsiliasi Fiskal

penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk mendapatkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Dari sudut pandang akuntansi perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Beda Tetap/Permanen (yang disebabkan karena perbedaan konsep) dan Beda Waktu/Sementara (disebabkan oleh perbedaan alokasi atau saat pengakuan)

Dari sudut pandang fiskus perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Koreksi Positif (jika menambah laba fiskal) dan Koreksi Negatif (jika mengurangi laba fiskal)

Koreksi Fiskal/Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi Fiskal/Rekonsiliasi Fiskal Hal-hal yang menyebabkan adanya Koreksi Fiskal :I.Adanya perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan (beda Konsep, Beda Pengukuran dan Beda Metode Pengalokasian/Saat Pengakuan)II.Adanya Penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak; atau telah dikenakan PPh bersifat final (Official Assessment System)III. Adanya Kompensasi Kerugian FiskalIV. Adanya harga yg tidak wajar karena hubungan istimewa

Penghasilan

Biaya/Beban

Hubungan antara LK Komersial dengan LK Fiskal

Beda KonsepBeda konsep: perbedaan pengakuan Penghasilan maupun beban/biaya karena konsep akuntansi dan pajak yang berbeda, misal: Penghasilan bukan objek pajakDikecualikan dari objek pajakPenghasilan objek pajak finalNon-deductible expenses, dll

Koreksi ini merupakan beda tetap

Beda Pengukuran: secara prinsip komersial dan fiskal mengatur pengukuran dengan konsep yang sama. Namun Fiskus memiliki kewenangan untuk menetapkan kembali besarnya pengha-silan dan/atau biaya karena adanya pengaruh hubungan istimewa. Misal: penjualan atau pem-belian kepada atau dari perusahaan afiliasi ha-rus arms length principle.

Merupakan beda tetapBeda Pengukuran

Perbedaan cara alokasi biaya: perbedaan dari metode alokasi biaya karena perbedaan ketentuan antara komersial dan fiskal, misal:Biaya penyusutan: bisa muncul koreksi apabila akuntansi menggunakan taksiran umur atau metode yang tidak sama dengan ketentuan fiskal (garis lurus atau saldo menurun) Penilaian persediaan: fiskus hanya memperbolehkan wajib pajak menggunakan harga pokok, dan hanya metode FIFO atau Rata-RataPengakuan kerugian piutang, fiskus hanya boleh menggunakan metode langsung (kecuali jenis usaha tertentu, mis. Lembaga Keuangan), dll

Merupakan beda temporer

Perbedaan Alokasi Pendapatan/Biaya

Perbedaan mengenai konsep Penghasilan/ PendapatanKonsep penghasilan dari sisi akuntansi (SAK), adalah:Penghasilan (Income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi yaitu: Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok (Pasal 4), yaitu:Penghasilan yang merupakan Objek Pajak PenghasilanPenghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak PenghasilanPenghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final

Penghasilan yang merupakan Objek PPh (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008)

Yang Merupakan Objek Pajak Penghasilan (Pasal 4 Ayat 1)

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPh Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaanLaba usahaKeuntungan penjualan atau pengalihan harta (capital gain)

Penerimaan kembali pajak yang semula telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajakBunga, termasuk premium, diskonto, dan jaminan karena pengembalian utang Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun Royalti Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkalaKeuntungan karena pembebasan utang

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing Premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta asuransi (pemegang polis) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

Penghasilan dari usaha berbasis syariah;Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; danSurplus Bank Indonesia.

Beda Tetap Penghasilan yang dikenakan PPh Final [pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 19, pasal 22]

PENGHASILAN-PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh. FINAL (Psl 4 Ayat 2)1). BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN/DISKONTO SBIBERDASARKAN PP 131 TAHUN 2000, Yo KEPMENKEU 51/KMK.04/2001 : 20% x BRUTO BUNGA WP DN ATAU BUT20% x ATAU SESUAI DG P3B BAGI WP LN

2). HADIAH UNDIAN BERDASARKAN PP 132 TAHUN 2000, DIKENAKAN 25% x HADIAH BRUTO BAIKBERUPA UANG MAUPUN BARANG

3). BUNGA SIMPANAN KOPERASI BERDASARKAN Psl 23 Ayat (1) Huruf (b), UU PPh, Yo KEPMENKEU 522/KMK.O4/98, Tgl 18-12-1998, DIKENAKAN PPh 10% APABILA DI ATAS Rp. 240.000./BULAN.

4). ATAS BUNGA OBLIGASI DAN DISKONTO YANG DIJUALDI BURSA EFEK BERDASARKAN PP No.6 Th. 2000 DIPOTONG PPh, DENGAN TARIF : - 20% x BRUTO BAGI WP DN DAN BUT - 20%, ATAU SESUAI DENGAN P3B BAGI WP LN

5). PENJUALAN SAHAM PENDIRI DIBURSA EFEK PP 41 KEP MK 81/KMK.04/1995, Tgl 6-2-1995DIKENAKAN PPh. 5% x PENGHASILAN BRUTO, DIUBAH 0,5% ME-LALUI PP 14 Th. 1997, Tgl 29-5-1997,

7). PENGHASILAN SEBAGAI PENYALUR/DEALER AGEN PRODUK PERTAMINA DAN PREMIX BERDASARKAN Psl 22 UU PPh, Yo TERAKHIRKEPMK 549/KMK.04/1997, Tgl 3-11-1997 : SPBU SWASTA SPBU PERTAMINA PREMIUM 0,3% x PENJUALAN SOLAR 0,3% x PENJUALAN PREMIX 0,3% x PENJUALAN

PREMIUM 0,25% x PENJUALANSOLAR 0,25% x PENJUALAN PREMIX 0,25% x PENJUALAN MINYAK TANAH, GAS LPG,DANPELUMAS 0,3% x PENJUALAN 6. PENJUALAN SAHAM, BUKAN SAHAM PENDIRI DI BURSA EFEK BERDASARKAN PP No. 41 Th 1994, dan PP No. 4 Th. 1995, Yo KEPMK 81/KMK.04/95, : TGL 9-2-1995 DIKENAKAN PPh 0,1 % x NILAI TRANSAKSI PENJUALAN

8. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERDASARKAN PP TERAKHIR No. 79 TAHUN 1999, PPh 5% x TRANSAKSI BRUTO (NJOP/HARGA PASAR) 9. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN, BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2002, Yo KEPMENKEU/120/KMK.03/2002, PPh 10 % DARI SEWA BRUTO (OP/BADAN).

10. PENGHASILAN BERUPA PENERIMAAN BANGUNAN YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH MILIK ORANG PRIBADI SEHUBU NGAN DG BERAKHIRNYA PERJANJIAN BOT ("BUILT OPERATE AND TRANSFER), BERDASARKAN KEPMENKEU No.248/ KMK.04/1995, Tgl 2-6-1995, PPh 5% x NILAI JUAL/NJOP (MANAYANG TERTINGGI) 11. PENGHASILAN WP YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PELAYARAN DALAM NEGERI BERDASARKAN Kep MenKeu no.416/ KMK.04/1996, Tgl 14-6-1996 PPh 1,2% DARI PENGHASILAN BRUTO

12. PENGHASILAN WP YANG BERGERAK DIBIDANG USAHA PELAYARAN ATAU PENERBANGAN LN, BERDASARKAN KEP.MK No. 417/KMK.04/1996, Tgl 14-6-1996, DIKENAKAN PPh 2,64 % x PENGHASILAN BRUTO. 13. PENGHASILAN WP LN YG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA BERDA- SARKAN PASAL 15 UU PPh, yo KEP.MK-634/ KMK.04/1994,Tgl 29-12-1994, PPHnya 0,44% dari EKSPOR BRUTO YG DILAKUKAN DI INDONESIA

14. SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP BERDASARKAN KEP.MK-507/KMK 04/1996, Yo KEP MK 384/KMK.04/1998 DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN - 10% x SELISIH PENILAIAN KEMBALI +15% APABILA KURANG DARI 5 TAHUN DIPINDAHTANGANKAN (BANGUNAN) 3 TAHUN (BUKAN BANGUNAN)

15. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008, Tgl 20-7-2008, PPh atas Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi sbb : a. 2% untuk Pelaksana Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil ;

b. 4% untuk Pelaksana Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

c. 3% untuk Pelaksana Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain (a) dan (b) di atas. d. 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan

e. 6% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

16. PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA. (PP Nomor 11 Tahun 2006, Tgl 15 April 2006):

1. ATAS PENGHASILAN TERTENTU DARI WP BERUPA DISKONTO SPN DIKENAKAN PEMU-NGUTAN PPh YANG BERSIFAT FINAL. 2. BESARNYA PPh SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS ADALAH 20% DARI DISKONTO SPN. 3. PEMUNGUTAN PPh SEBAGAIMAN DIMAKSUD DIATAS DILAKUKAN OLEH BANK INDONESIA, SEBAGAI AGEN PEMBAYAR BUNGA DAN POKOK SPN. 4. PEMUNGUTAN PPh DILAKUKAN PADA TGL PENYELESAIAN TRANSAKSI PENJUALAN SPN DIPASAR PERDANA.

Beda Tetap Bukan Objek PPh [pasal 4 ayat 3]

YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK ADALAH:1. BANTUAN/SUMBANGAN, TERMASUK ZAKAT YANG DITERIMA OLEH BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBA GA AMIL ZAKAT YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH DAN PARA PENERIMA ZAKAT YANG BERHAK ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA, YANG DITERIMA OLEH LEMBAGA KEAGAMAAN YANG DIBENTUK DAN DI SAHKAN OLEH PEMERIMTAH DAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA SUMBANGAN YANG BERHAK, YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN

2. HARTA HIBAHAN YANG DITERIMA OLEH KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT, BADAN KEAGAMAAN, BADAN PENDIDIKAN BADAN SOSIAL, TERMASUK YAYASAN, KOPERASI, ATAU ORANG PRIBADI, YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO DAN KECIL YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN, SEPANJANG TIDAK ADA HUBUNGAN USAHA, PEKERJAAN, KEPEMILIKAN, ATAU PENGUASAAN, DIANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN. YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK ADALAH:

b. WARISANc. HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YANG DITERI MA OLEH BADAN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD Psl.2 Ayat (1) huruf (b) SEBAGAI PENGGANTI SAHAMATAU SBG PENGGANTI PENYERTAAN MODAL d. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DLM BENTUK NATURA DAN ATAU KENIKMATAN DARI WP/PEMERINTAH, KECUALI YANG DIBERIKAN OLEH BUKAN WP, WAJIB PAJAK YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA FINAL, ATAU WP YANG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT), SEBAGAIMANA DIMAKSUD Psl 15.YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK ADALAH:

e. PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DG : 1. ASURANSI KESEHATAN 2. ASURANSI KECELAKAAN 3. ASURANSI JIWA 4. ASURANSI DWI GUNA 5. ASURANSI BEA SISWA f. dividen/BAGIAN LABA YANG DITERIMA/DIPEROLEH : PERSEROAN TERBATAS WP DALAM NEGERI K O P E R A S I - BUMN/BUMD DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DENGAN SYARAT 1. dividen BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN,DAN 2. BAGI PT, BUMN/BUMD YANG MENERIMA dividen ,KEPEMI LIKAN SAHAM PADA BADAN YANG MEMBERIKAN dividen PALING RENDAH 25% DARI JUMLAH MODAL YANG DISETOR.

g. IURAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU BAIK YG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA MAUPUN PEGAWAI h. PENGHASILAN DARI MODAL YANG DITANAMKAN OLEH DANA PENSIUN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF (g), DALAM BIDANG-BIDANG TERTENTU YG DITETAPKAN DG KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN.

BAGIAN LABA YANG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI : - PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM - P E R S E K U T U A N - P E R K U M P U L A N - F I R M A - K O N G S I TERMASUK PEMEGANG UNIT PENYERTAANKONTRAK INVESTASI KOLEKTIF. j. DIHAPUS.

pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dengan syarat :dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; danbagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor

Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu,bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :merupakan perusahaan mikro, kecil, mene-ngah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dansahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu,

sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pen-didikan dan/atau bidang penelitian dan pengem-bangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

bantuan atau santunanyang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

Perbedaan Konsep Biaya (Beban)Dari sisi akuntansi Beban (Expenses) diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.Dari sisi Fiskal Biaya diartikan sebagai biaya untuk menagih, memperoleh dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan

PENGELUARAN yang DAPAT DIBEBANKANSEBAGAI BIAYA 1. PENGELUARAN-PENGELUARAN YG MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN USAHA/KEGIATAN UNTUK :

MENDAPATKAN PENGHASILAN YANG MERUPAKAN MENAGIH OBJEK PAJAK MEMELIHARA

2. PENGELUARAN-PENGELUARAN UNTUK 3M PENGHASILAN YG BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK, ATAU YG PENGHASILANNYA DIKENAKAN PPh. FINAL, TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA

PENGURANG PENGHASILAN BRUTOPasal 6 UU nomor 36 Tahun 2008

Terdiri dari :Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan meme-lihara penghasilan, yaitu biaya-biaya yang ber-hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak.

BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WP DALAM NEGERI/BUT a. BIAYA YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANSUNG BER- KAITAN DENGAN DENGAN KEGIATAN USAHA, antara lain : 1. Biaya pembelian bahan ; 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honororarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. 3. bunga, sewa, dan royalty. 4. biaya perjalanan ; 5. biaya pengolahan limbah ; 6. premi asuransi; 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau ber- dasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 8. biaya administrasi 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan. Psl 6 ayat 1(a)

b. PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD DAN AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HAK DAN ATAS BIAYA LAIN YANG MEMPUNYAI MASA MANFAAT LEBIH 1(SATU) TAHUN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 11 DAN PASAL 11 A c. IURAN KEPADA DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN MENTERI KEUANGAN Pasal 6 Ayat 1(b)

MASA MANFAAT DAN TARIF PENYUSUTAN PSL 11 AYAT (6),(11)KELOMPOK HARTA BERWUJUDDITETAPKAN DG PERMENKEUPMK-96/2009

KELOMPOK HARTA BERWUJUD.MASAMANFAATTARIP PENYUSUTANGARIS SALDOLURUS MENURUN I. BUKAN BANGUNAN KELOMPOK 1 KELOMPOK 2 KELOMPOK 3 KELOMPOK 4

4 TAHUN 8 TAHUN 16 TAHUN 2O TAHUN

25% 50% 12,5% 25% 6.25% 12,5% 5% 10%II.BANGUNAN - PERMANEN - TIDAK PERMANEN 20 TAHUN 10 TAHUN 5% 10%

d. KERUGIAN KARENA PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM PERUSAHA- AN ATAU DIMILIKI UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN e. KERUGIAN KARENA SELISIH KURS MATA UANG ASING f. BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGANPERUSAHAAN DI INDONESIA g. BIAYA BEA SISWA, MAGANG DAN PELATIHAN.

h. PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH DENGAN SYARAT: TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA DALAM LAPORAN L/R KOMERSIAL. WAJIB PAJAK HARUS MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG YANG TAK DAPAT DITAGIH KE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.TELAH DISERAHKAN PERKARA PENAGIHANNYA KPD PENGADILAN NEGERI ATAU INSTANSI PEMERINTAH YANG MENANGANI PIUTANG/ PEMBEBASAN UTANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YANG BER- SANGKUTAN; ATAU TELAH DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN UMUM ATAU KHUSUS; ATAU ADANYA PENGAKUAN DARI DEBITUR BAHWA UTANGNYA TELAH DIHAPUSKAN UNTUK JUMLAH UTANG TERTENTU. 4. SYARAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA 3 TIDAK BERLAKU UNTUK PENGHAPUSAN PIUTANG TAK TERTAGIH DEBITUR KECIL SEBAGIMANA DIMAKSUD DALAM Psl 4 ayat (1) huruf k, yang PELAK- SANAANNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

i. SUMBANGAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA NASIONALYANG KETENTUANNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURANPEMERINTAH. j. SUMBANGAN DALAM RANGKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANGDILAKUKAN DI INDONESIA, YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH k. BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR SOSIAL YANG KETENTUANNYADIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH. l. SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH ; DAN m. SUMBANGAN DALAM RANGKA PEMBINAAN OLAHRAGA YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH. Pasal 6 Ayat 1

KOMPENSASI KERUGIAN.APABILA PENGHASILAN BRUTO SETELAH PENGU RANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIDAPAT KERUGIAN MAKA KERUGIAN TSB DIKOMPENSA SIKAN DENGAN PENGHASILAN MU LAI TAHUN PAJAK BERIKUTNYA BER TURUT-TURUT SAM PAI DENGAN 5(LIMA) TAHUN. PASAL 6 Ayat (2)

Beda Tetap Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto [pasal 9 UU Nomor 36 Tahun 2008]

BIAYA YG TIDAK BOLEH DIKURANGKANDARI PENGHASILAN BRUTO WPDN-BUTPembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan Pembagian SHU koperasi b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. PASAL 9

c. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN KECUALI : 1. CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH UNTUK USAHA BANK DAN BADAN LAIN YANG MENYALURKAN KREDIT, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN, DAN PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG ; 2. CADANGAN UNTUK USAHA ASURANSI TERMASUK CADANGAN BANTUAN SOSIAL YANG DIBENTUK OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. 3. CADANGAN PENJAMINAN UNTUK LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

4. CADANGAN BIAYA REKLAMASI UNTUK USAHA PERTAMBANGAN.

5. CADANGAN BIAYA PENANAMAN KEMBALI UNTUK USAHA KEHUTANAN; DAN 6. CADANGAN BIAYA PENUTUPAN DAN PEMELIHARAAN TEMPAT PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI UNTUK USAHA PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI, YANG KETENTUAN DAN SYARAT-SYARATNYA DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MK

d. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA,YANG DIBAYAR OLEH WP ORANG PRIBADI, KECUALI JIKA DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA DAN PREMI TERSEBUT DIHITUNG SEBAGAI PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG BERSANGKUTAN e. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN, KECUALI PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

f. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU KEPADA PIHAK YANG MEM PUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKER JAAN YANG DILAKUKAN.

g. HARTA YG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN, DAN WARISAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM Psl 4 Ayat (3) Huruf (a), DAN Huruf (b), KECUALI SUMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM Psl 6 Ayat (1) Huruf i SAMPAI DENGAN Huruf m, SERTA ZAKAT YANG DITERIMA OLEH BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA YANG DITERIMA OLEH LEMBAGA KEAGAMAAN YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PP

i. BIAYA YANG DIBEBANKAN ATAU DIKELUAR- KAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YG MENJADI TANGGUNGANNYA h. PAJAK PENGHASILAN j. GAJI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU PERSEROAN KOMANDITER, YG MODALNYA TIDAK TER- BAGI ATAS SAHAM. k. SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DENDA, DAN KENAIKAN SERTA SANKSI PIDANA BERUPA DENDA YG BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN

PENGELUARAN UNTUK : -MENDAPATKANMENAGIH MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MEMPUNYAI MASA MANFAAT LEBIH DARI1 (SATU) TAHUNTIDAK BOLEH DIBEBANKAN SE KALI- GUS, MELAINKAN DIBEBANKAN ME-LALUI PENYUSUTAN ATAU AMOR-TISASI, SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 11 ATAU PASAL 11 APASAL 9 Ayat (1),(2)

TIDAK BOLEH DIKURANGKANDARI PENGHASILAN BRUTO PEMBAYARAN YANG JUMLAHNYA MELEBIHI KEWAJARAN KEPADA - PEMEGANG SAHAM PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEBAGAI IMBA LAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN. CONTOH WP A TENAGA AHLI DAN PEMEGANG SAHAM DARI PT B IMBALAN DARI PT B YG DITERIMA SEBESAR Rp 50.000.000 APABILA UNTUK JASA YG SAMA YG DIBERIKAN OLEH TENA GA AHLI LAIN YG SETARA HANYA DIBAYAR Rp 20.000.000 MAKA JUMLAH Rp 30.000.000 TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA. BAGI TENAGA AHLI, YANG JUGA PEME- GANG SAHAM TSB JUMLAH Rp 30.000.000 HARUS DIANGGAPSEBAGAI PEMBERIAN dividen DARI PT B DAN HARUS DIPO-TONG PPh Psl 4 ayat (2). PSL 9 Ayat (1) Huruf F

Perbedaan Cara Alokasi Biaya

Biaya penyusutan, mungkin bisa beda apabila akuntansi menggunakan metode yang tidak sama dengan ketentuan fiskalPenilaian persediaan, fiskus hanya memeperbolehkan wajib pajak menggunakan FIFO atau Rata-RataPengakuan kerugian piutang, fiskus hanya membolehkan menggunakan metode langsung (kecuali jenis usaha tertentu)

Laba Bersih komersial sebelum pajakRp xxxPenyesuaian fiskal:+/- beda konsepRp xxx+/- beda pengukuranRp xxx+/- beda metode pengalokasian/saat pengakuan penghasilan/biayaRp xxxLaba bersih fiskal sebelum pajakRp xxx(-) Kompensasi kerugianRp xxxTarif pajak (Psl 17 & 31E)Pajak terhutangRp xxxKredit pajak:Dalam negeriRp xxxLuar negeriRp xxxPajak kurang (lebih) bayarRp xxxPenghitungan PPh di Akhir Tahun

Dalam format berbeda, koreksi fiskal dapat dilakukan sbb:

Laba/Rugi Bersih komersial sebelum pajak Rp xxxDitambah Koreksi fiskal POSITIF:Penghasilan yang tidak/belum diakui di laba/rugi komersial tapi harus diakui sebagai peng-hasilan menurut fiskal... Rp xxxBiaya yang dibebankan dalam laba /rugi komer-sial tetapi tidak boleh dibiayakan menurut fiskal.. Rp xxxPerbedaan metode perhitungan yang berakibat biaya menurut fiskal < dibanding komersial. Rp xxxDikurangi Koreksi fiskal NEGATIF:Perbedaan metode perhitungan yang berakibat biaya menurut fiskal < dibanding komersial.(Rp xxx)Penghasilan yang diakui di laba/rugi komersial tetapi merupakan objek dan dipotong PPh final. (Rp xxx)Perbedaan metode perhitungan yang berakibat biaya menurut fiskal > dibanding komersial(Rp xxx)Laba/Rugi Bersih Fiskal Rp xxxPenghitungan PPh di Akhir Tahun

TARIF (PASAL 17)Tarif WP Orang Pribadi

Tarif WP Badan

TARIF WP ORANG PRIBADIKetentuan Sebelumnya:Perubahan:

No.Lapisan PenghasilanTarif1.s.d Rp 25.000.000,-5%2.Di atas Rp25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-10%3.Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.00015%4.Di atas Rp100.000.000,- s.d.Rp200.000.000,-25%5.Di atas Rp200.000.000,-35%

No.Lapisan PenghasilanTarif1.s.d. Rp50.000.000,- 5%2.Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-15%3.Di atas Rp250.000.000,- s.d. Rp500.000.000,-25%4.Di atas Rp500.000.000,-30%

TARIF WP BADANKetentuan Sebelumnya:Perubahan:Single rate 28% dan diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah

Lapisan PenghasilanTarifs.d Rp 50.000.000,-10%Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-15%Di atas Rp100.000.000,-30%

TARIF WP BADANPasal 31E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

(2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Omzet SELURUH PhKP mendapat fasilitas*) 4,8 M < Omzet SEBAGIAN PhKP mendapat fasilitas Omzet > 50 M --> SELURUH PhKP TIDAK mendapat fasilitas

*) berdasarkan PP No. 46/2013, omzet s/d 4,8 Milyar dikenakan PPh Final sebesar 1% dikalikan omzet.Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 4,8 M X PhKP Omzet TARIF WP BADAN

Omzet PPh = Omzet x 1% atau sesuai ketentuan ps. 31E 4,8 M < Omzet a. y x 12,5% *) b. (PhKP - y) x 25% Total PPh terutang = a + b

Omzet > 50 M ==> PPh = PhKP x 25%

*) = y = bagian omzet yang menda- pat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 4,8 M X PhKP Omzet TARIF WP BADAN

TARIF WP BADANContoh 1:Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2015 sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00.

Penghitungan pajak yang terutang:Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang:(50% x 25%) x Rp500.000.000,00 = Rp62.500.000,00

TARIF WP BADANContoh 2:

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2015 sebesarRp30.000.000.000,00 dengan PhKP sebesar Rp3.000.000.000,00.Penghitungan PPh yang terutang:Jumlah PhKP dari bagian peredaran bruto yg memperoleh fasilitas: Rp4.800.000.000,00 x Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00 Rp30.000.000.000,00

2. Jumlah PhKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:Rp3.000.000.000,00 Rp480.000.000,00 = Rp 2.520.000.000,00

PPh yang terutang: - (50% x 25%) x Rp 480.000.000,00 = Rp 60.000.000,00 - 25% x Rp 2.520.000.000,00 = Rp 630.000.000,00 (+)

Jumlah PPh yang terutang = Rp 690.000.000,00

PP Nomor 46 Tahun 2013PPh Final 1% untuk UMKMMemberatkan Entitas yang Tingkat Marginnya Rendah

Peran serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam menanggung beban pajak sangat diharapkan oleh Pemerintah.Dalam tahun 2013 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan tentang hal tersebut di atas dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013.

Wajib Pajak Orang Pribadi/Perseorangan:

Orang Pribadi yang penghasilannya dari pekerjaan

Orang Pribadi yang memberikan jasa sebagai pekerja bebas

Orang Pribadi yang menjalankan usaha

Orang Pribadi yang pengha-silannya dari pekerjaan:

Orang Pribadi yang terikat dengan hubungan kerja seperti, karyawan, direktur, komisaris, pengawas, pengurus, dlsb.

Setiap bulan akan dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja. SPT di akhir tahun umumnya nihil apabila penghasilan hanya dari satu sumber.

Orang Pribadi yang membe-rikan jasa sebagai pekerja bebas:

Contoh: Tenaga ahli seperti: Pengacara, akuntan, konsultan, penilai, arsitek, notaris, dokter, dan aktuaris;

Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;

Olahragawan;Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;Pengarang, peneliti, dan penerjemah;Agen iklan;Pengawas atau pengelola proyek;Perantara;Petugas penjaja barang dagangan;Agen asuransi; danDistributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Orang Pribadi yang memberi-kan jasa sebagai pekerja bebas:

Penghitungan Pajak Penghasilannya dihitung berdasarkan pembukuan (Laba/Rugi) atau menggunakan norma penghitungan Penghasil-an Neto.Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak bersifat final yang artinya di akhir tahun SPT Tahunannya masih dimungkinkan adanya PPh Kurang Bayar/Lebih Bayar.

Orang Pribadi yang menjalan-kan usaha:

Orang pribadi yang menjalankan usaha sendiri (usaha perorangan). Seperti : usaha dagang, home industry, peternakan, katering, dlsb. Penghitungan Pajak Penghasilannya ber-dasarkan Pembukuan/Norma. PPh yang dibayar bersifat tidak final.

Badan:

Menurut UU PPh adalah Badan usaha termasuk di dalamnya Badan Hukum, misal:Firma, CV, koperasi, yayasan, kongsi, PT, BUMN/BUMD, Dana Pensiun, dlsb

Badan:

Penghitungan Pajak Penghasilannya berda-sarkan pembukuan atau Laba Rugi usaha (tidak bersifat final).

PP NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN PMK NO 107/PMK.011/2013

Mengatur tentang apa?

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PP NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN PMK NO 107/PMK.011/2013

Maksudnya untuk apa?Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PP NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN PMK NO 107/PMK.011/2013

Tujuannya apa?Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat;Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

PP NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN PMK NO 107/PMK.011/2013

Siapa?Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah:Orang Pribadi;Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT);yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

PP NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN PMK NO 107/PMK.011/2013

Siapa?Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah:Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Mis.: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya.;

PP NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN PMK NO 107/PMK.011/2013

Siapa?

Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar Orang pribadi yang memberikan jasa sebagai pekerja bebas.

PP NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN PMK NO 107/PMK.011/2013

Berapa besarnya PPh dan Sifatnya?Besarnya Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah:

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 bersifat FINAL. Sehingga di akhir tahun tidak ada PPh kurang bayar/lebih bayar. Tatacara penyetoran pajak final tersebut dilakukan setiap bulan berdasarkan jumlah omzet atau peredaran bruto per bulan1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)

Contoh PerhitunganPada tahun 2014 koperasi ABC memperoleh omzet/ peredaran bruto/pendapatan atas penjualan kotor Rp. 1.000.000.000,00, Tingkat margin (laba) yang diperoleh sebesar 5% atau Rp. 50.000.000,00. (asumsi laba komersial = laba fiskal) Apabila PPh dihitung dengan PP 46/2013, maka pajak penghasilannya sebesar: 1% x Rp. 1.000.000.000,00 = Rp 10.000.000,00

Apabila dihitung dengan aturan lama tarif Pasal 17 UU PPh, Pajak penghasilannya: 12,5% x Rp 50.000.000,00= Rp 6.250.000,00

Contoh PerhitunganContoh yang sama dengan contoh nomor 1 diatas tetapi tingkat margin (laba) yang diperoleh 10% atau sebesar Rp. 100.000.000,00.

Apabila PPh dihitung dengan PP 46/2013, maka pajak penghasilannya sebesar: 1% x Rp. 1.000.000.000,00 = Rp 10.000.000,00

Apabila dihitung dengan aturan lama tarif Pasal 17 UU PPh, Pajak penghasilannya: 12,5% x Rp 100.000.000,00 = Rp 12.500.000,00

SIMPULAN:

Tata cara Perhitungan PPh berdasarkan PP 46 Ta-hun 2013 yang wajib bagi Wajib Pajak orang pri-badi usahawan dan badan (termasuk koperasi) yang beromzet sampai dengan Rp. 4,8 miliar da-lam 1 tahun. Ternyata ada beberapa kelebihan dan kelemahannya.

A. Kelebihan:

Perhitungan PPh menjadi lebih sederhana karena Wajib Pajak cukup mencatat omzet bulanan sebagai dasar perhitungan pajak Penghasilan.Bersifat final sebagai Wajib Pajak tidak perlu lagi menghitung PPh akhir tahun (SPT cukup dilapor-kan Nihil) dan tidak ada PPh kurang bayar/lebih bayar. Apabila tingkat laba tinggi (di atas 5%) maka jum-lah PPh akan kecil bila dibandingkan dengan cara perhitungan lama. (lihat contoh perhitungan no-mor 2)

B. Kekurangan:

Apabila tingkat laba rendah maka Peraturan baru tersebut (PP 46/2013) ternyata lebih memberat-kan Wajib Pajak, bila dibandingkan dengan perhi-tungan PPh dengan cara lama (lihat contoh perhi-tungan nomor 1).Pengenaan PPh final tersebut, telah mengingkari penerapan self assessment system dengan kata lain kita kembali ke official assessment system.PP 46 tahun 2013 terkesan hanya mengejar fungsi Budgetair.Dalam kondisi rugi pun UMKM tetap dikenai pajak.

Ketentuan-ketentuan lain dalam UU Nomor 36 Tahun 2008

SELISIH ANTARA HARGA PASAR DENGAN NILAI SISA BUKU HARTA MERUPAKAN KEUNTUNGAN YANG DIKENAKAN PAJAK- KEUNTUNGAN PT A = Rp20.000.000,- Rp10.000.000,-= Rp10.000.000,-- KEUNTUNGAN PT B = Rp20.000.000.- Rp12.000.000,- = Rp8.000.000,- CONTOH- ANTARA PT A DAN PT B TERJADI PERTUKARAN HARTA - TIDAK TERDAPAT REALISASI PEMBAYARAN - HARGA PASAR HARTA Rp 20.000.000.MERUPAKANPASAL 10 Ayat (2)- NILAI PEROLEHAN YG SEHARUSNYA DIKELUARKAN - ATAU NILAI PENJUALAN YG SEHARUSNYA DITERIMA

KeteranganPT A (Harta X)PT B (Harta Y)Nilai sisa bukuHarga PasarRp10.000.000,-Rp20.000.000,-Rp12.000.000,-Rp20.000.000,-

CONTOH :

PADA DASARNYA PENILAIAN HARTA YANG DISERAHKAN OLEH PT A DAN PT B DALAM RANGKA PELEBURAN MENJADI PT C ADALAH HARGA PASAR. - KEUNTUNGAN PT A = Rp 300.000.000. Rp 200.000.000. = Rp 100.000.000.- KEUNTUNGAN PT B = Rp 450.000.000. - Rp 300.000.000. = Rp 150.000.000.PT C MEMBUKUKAN SEMUA HARTA TERSEBUT = Rp 750.000.000.- YAITU ( Rp 300.000.000. + Rp 450.000.000.) PT A DAN PT B MELAKUKAN PELEBURAN DAN MEMBENTUK BADAN BARU YAITU PT C. NILAI SISA BUKU DAN HARGA PASAR HARTA DARI KEDUA BADAN TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

KETERANGANPT A PT BNILAI SISA BUKUHARGA PASARRp200.000.000,-Rp300.000.000,-Rp300.000.000,-Rp450.000.000,-

PENILAIAN HARTA PENYERTAAN DLMPERMODALAN BERDASARKAN NILAI PASAR DARI HARTA YANG DIALIHKAN.CONTOHWP X MENYERAHKAN 20 UNIT MESIN BUBUT YANG NILAI BUKUNYARp 25.000.000. KEPADA PT Y SEBAGAI PENGGANTI PENYERTAAN SAHAMNYA DENGAN NILAI NOMINAL Rp 20.000.000. HARGA PASAR MESIN BUBUT TERSEBUT Rp 40.000.000. PT Y MENCATAT MESIN BUBUT SEBAGAI AKTIVA Rp 40.000.000. BUKAN SEBAGAI PENGHASILAN. SELISIH ANTARA NOMINAL SAHAM DENGAN NILAI PASAR HARTA DIBUKUKAN SEBAGAI AGIO BESARNYA AGIO = (Rp 40.000.000. Rp 20.000.000.) = Rp 20.000.000.- BAGI WP X KEUNTUNGANNYA ADALAH (Rp 40.000.000. Rp 25.000.000.) = Rp 15.000.000.- PASAL 10 Ayat (5)

PENILAIAN PERSEDIAAN DANPEMAKAIAN PERSEDIAAN UNTUKPERHITUNGAN HARGA POKOK. - HARGA PEROLEHAN SECARA RATA-RATA. - F I F O CONTOHPERSEDIAAN AWAL 100 SATUAN Rp 9.- PEMBELIAN 100 SATUAN Rp 12. PEMBELIAN 100 SATUAN Rp 11,25PENJUALAN/DIPAKAI PENJUALAN/DIPAKAI PASAL 10 AYAT (6)

SAAT MULAI PENYUSUTANCONTOH 2 SEBUAH MESIN DIBELI DAN DITEMPATKAN PADA BULAN JANUARI 2009, DENGAN HARGA PEROLEHAN Rp 150 JUTAMASA MANFAAT MESIN TSB 4 TAHUN. KALAU TARIF PENYUSUTAN MISALNYA DITETAPKAN 50%, MAKA PERHITUNGAN PENYUSUTANNYA ADALAH SBB :

TAHUNTARIFPENYUSUTAN NILAI SISA BUKUHARGA PEROLEHANRp150.000.000,-200950%Rp75.000.000,-Rp75.000.000,-201050%Rp37.500.000,-Rp37.500.000,-201150%Rp18.750.000,-Rp18.750.000,-201250%DISUSUTKANSEKALIGUS Rp18.750.000.- ---------0-----------

CONTOH 3SEBUAH MESIN DIBELI DAN DITEMPATKAN PADA BULAN JULI 2009 DENGAN HARGA PEROLEHAN SEBESAR 100 JUTA,MASA MANFAAT DARI MESIN TERSEBUT 4(EMPAT) TAHUN.KALAU TARIF PENYUSUTAN MISALNYA DITETAPKAN 50% MAKA PERHITUNGAN PENYUSUTANNYA ADALAH Sbb :

TAHUN

HARGA PEROLEHAN

2009 2010 2011 2012 2013 TARIF

6/12 X 50% 50% 50% 50%DISUSUTKANSEKALIGUS PENYUSUTAN

25.000.000. 37.500.000. 18.750.000. 9.375.000. 9.375.000. NILAI SISA BUKU 100.000.000.

75.000.000. 37.500.000. 18.750.000. 9.375.000. 0.

PENGALIHAN ATAU PENARIKAN HARTA

SEBAGAI PENGGANTI SAHAM ATAU PENYERTAAN MODALKEPADA PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ANGGOTAKARENA LIKWIDASI, PENGGABUNGAN, PELEBURAN PEMEKARAN, PEMECAHAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA- KARENA HIBAH, BANTUAN ATAU SUMBANGAN

ATAU PENARIKAN HARTA KARENA SEBAB LAINNYA . JUMLAH NILAI SISABUKU HARTA JUMLAH HARGA JUAL ATAUPENGGANTIAN ASURANSIYANG DITERIMA/DIPEROLEHDIBEBANKAN SEBA-GAI KERUGIAN PENGHASILANDIBUKUKAN PADA TAHUNTERJADINYA PENARIKAN HARTAPSL 11 AYAT (8)

HASIL PENGGANTIAN ASURANSIJUMLAHNYA BARU DIKETAHUI DENGAN PASTI DI MASA KEMUDIANDENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKK E R U G I A N N Y ADIBUKUKAN SEBAGAI BEBANMASA KEMUDIANPASAL

11AYAT(9)

PENGALIHAN HARTA KARENA : BANTUAN ATAU SUMBANGAN HARTA HIBAHAN WARISAN SEBAGAIMANA PASAL 4 AYAT (3) HURUF (a) dan (b) HARTA BERWUJUDJUMLAH NILAI SISA BUKU HARTATIDAK BOLEH DIBEBANKANSEBAGAI KERUGIANBAGI PIHAK YANGMENGALIHKANPASAL 11 Ayat (10)

PENGELOMPOKAN HARTABERWUJUDSESUAI DENGAN MASA MANFAATGUNAKEPENTINGAN PENYUSUTANDITETAPKAN DENGANPERATURAN MENKEUPASAL 11 AYAT (11)

AMORTISASIATAS PENGELUARAN UNTUK HARTA TAK BERWUJUD DAN PENGELUARAN LAINNYA, TER MASUK BIAYA PERPANJANG AN HGB, HGU, DAN HAK PAKAIYANG MEMPUNYAI MASA MAN FAAT LEBIH DARI SATU TAHUNDILAKUKAN DALAM BAGIAN YANG SAMABESAR ATAUDALAM BAGIAN-BAGIAN YG MENURUN SELAMA MASA MANFAAT YG DIHI TUNG DG CARA MENERAP KAN TARIF AMORTISASI ATAS PENGELUARAN ATAU ATAS NILAI SISA BUKU, DANPADA AKHIR MASA MAN FAAT DIAMORTISASI SEKA LIGUS DG SYARAT DILAKU KAN SECARA TAAT AZAS. PASAL 11A Ayat (1)AMORTISASI DIMULAI PADA BULAN DILAKUKANNYA PENGE-LUARAN, KECUALI UNTUK BI- DANG USAHA TERTENTU YANG DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PMK ( Pasal 11 Ayat 1a)

MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI4 TAHUN 8 TAHUN 16 TAHUN 20 TAHUN 25%12,5%6,25%5%50%25%12,5%10%III1. BIAYA PENDIRIAN 2. BIAYA PERLUASAN MODAL DI BEBANKAN PADA TAHUN TERJADINYA PENGELUARAN SAMA DENGANAd I DIATAS

KELOMPOK HARTATAK BERWUJUD

KELOMPOK 1 KELOMPOK 2KELOMPOK 3KELOMPOK 4 MASAMANFAAT

TARIF AMORTISASIGARIS SALDOLURUS MENURUN

IIIHAK DAN PENGELUARAN BIDANGPENAMBANGAN MIGAS BUMI MENGGUNAKAN METODESATUAN PRODUKSI IV 1. HAK PENAMBANGAN 2. HAK PENGUSAHAAN HUTAN 3. HAK PENGUSAHAAN SUMBER ALAM SERTA HASIL ALAM LAINNYA YANG MEMPUNYAI MASA MANFAAT LEBIH 1(SATU) TAHUN. MENGGUNAKAN METODESATUAN PRODUKSI SETINGGI-TINGGINYA 20% SETAHUN. VPENGELUARAN SEBELUM OPERASI KOMER SIAL YG MEMPUNYAI MASA MANFAAT LE BIH SATU TAHUN DIKAPITALISASI DIAMORTISASI SAMA DGANGKA 1(SATU) DIATAS.PASAL 11 A Ayat (2), (3), (4), (5),(6)

AMORTISASI BERDASARKAN METODE SATUAN PRODUKSIDENGAN MAKSIMAL 20 % SETAHUNPENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH :HAK PENAMBANGAN SELAIN MIGAS BUMIHAK PENGUSAHAAN HUTAN ATAU HASIL ALAM LAINNYA.HAK PENGUSAHAAN HASIL LAUT.CONTOHPENGELUARAN UNTUK HAK PENGUSAHAAN HUTAN Rp 500.000.000.- POTENSI HAK PENGUSAHAAN HUTAN 10.000.000. TON KAYU. JUMLAH YG DIAMORTISASI DG PERSENTASE SATUAN PRODUKSI YANG DIREALISASIKAN DALAM TAHUN YBS Rp 500.000.000. JIKA DALAM SATU TAHUN PAJAK JUMLAH PRODUKSI 3.000.000. TON KAYU YG BERARTI 30% DARI POTENSI YG TERSEDIA, MAKA AMORTISASI YG DIPERKENANKAN UNTUK DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PADA TAHUN TSB SEBESAR 20% DARI PENGELUARAN = Rp 100.000.000. PSL 11 A Ayat (5)

P E N G A L I H A N :HARTA TAK BERWUJUDHAK-HAK : 1. UNTUK MENDAPATKAN MENAGIH MEMELIHARA PENGHASILAN 2. DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI 3. PENGUSAHAAN HUTAN DAN PENGUSAHAAN SUMBER ALAM SERTA HASIL ALAM LAINNYA NILAI SISA BUKU HARTAATAUHAK-HAK TERSEBUTJUMLAH YANG DITERIMASEBAGAI PENGGANTIANMERUPAKANPENGHASILANDIBEBANKAN SEBAGAIKERUGIANPADA TAHUN TERJADINYAPENGALIHAN TERSEBUTPSL11AAy(7)

CONTOH PENGELUARAN BIAYA MEMPEROLEH HAK PENAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PT X Rp 500.000.000. - TAKSIRAN JUMLAH KANDUNGAN MINYAK 200.000.000 BARREL - SETELAH PRODUKSI MINYAK & GAS BUMI MENCAPAI 100.000.000. . , BARREL PT X MENJUAL HAK PENAMBANGAN TSB KEPADA PT Y DENGAN HARGARp 300.000.000. PENGHITUNGAN PENGHASILAN DAN KERUGIAN ADALAH SBB : - HARGA PEROLEHAN Rp 500.000.000.- AMORTISASI YG TELAH DILAKUKAN (50%) Rp 250.000.000. NILAI BUKU HARTA Rp 250.000.000. HARGA JUAL HARTA Rp 300.000.000. PEMBUKUAN : JUMLAH NILAI BUKU HARTA Rp 250.000.000.- DIBEBANKAN SEBAGAI KERUGIAN . JUMLAH SEBESAR Rp 300.000.000. DIBUKUKAN SEBAGAI PENGHASILAN PASAL 11 A Ayat (7)

PENGALIHAN HARTA KARENA : BANTUAN ATAU SUMBANGAN. HARTA HIBAHAN WARISAN (SESUAI DENGAN PSL 4 Ayat 3 huruf (a) DAN huruf (b) ATAS HARTA TAK BERWUJUDJUMLAH NILAI SISA BUKU HARTATIDAK BOLEH DIBEBANKANSEBAGAI KERUGIANBAGI PIHAKYANGMENGALIHKANPasal 11 a Ayat (8)

MENGELUARKAN KEPUTUSAN MENGENAI BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PER HITUNGAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INI MENETAPKAN SAAT DIPEROLEHNYA dividen OLEH WP DLM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA LUAR NEGERI SE LAIN BADAN USAHA YG MENJUAL SAHAMNYA DIBURSA EFEK, DG KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

a. BESARNYA PENYERTAAN MODAL WAJIB PAJAK DALAM NEGERI TERSEBUT PALING RENDAH 50% (LIMA PULUH PERSEN), DARI JUMLAH SAHAM YANG DISETOR, ATAU b. SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN WAJIB PAJAK DALAM NEGERI LAINNYA MEMILIKI PENYERTAAN MODAL PALING RENDAH 50% (LIMA PULUH PERSEN) ATAU LEBIH DARI JUMLAH SAHAM YANG DISETOR.

Pasal 18 ayat (1) dan (2)WEWENANG MENTERI KEUANGAN

WEWENANG DIRJEN PAJAK MENENTUKAN KEMBALI : - BESARNYA PENGHASILAN DAN - PENGURANGAN SERTA - UTANG SEBAGAI MODAL UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PKP BAGI WP YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN WP LAINNYA SESUAI DENGAN KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA YANG TIDAK DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN MENNGUNAKAN METODE PERBANDINGAN HARGA ANTARA PIHAK YANG INDENPENDEN, METODE HARGA PENJUALAN KEMBALI, METODE BIAYA PLUS, ATAU METODE LAINNYA. MELAKUKAN PERJANJIAN DENGAN WAJIB PAJAK DAN BEKERJA SAMA DENGAN OTORITAS PAJAK NEGARA LAIN UNTUK MENENTUKAN HARGA TRANSAKSI ANTAR PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (4) YANG BERLAKU SELAMA SUATU PERIODE TERTENTU DAN MENGAWASI PELAKSANAANNYA SERTA MELAKUKAN RENEGOSIASI SETELAH PERIODE TERTENTU TERSEBUT BERAKHIR. PASAL 18 AYAT (3), (3a)

WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN, ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY), DAPAT DITETAPKAN SEBA-GAI PIHAK YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIANTERSEBUT SEPANJANG WAJIB PAJAK YANG BERSANG- KUTAN MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN ATAU BADAN TERSEBUT DAN TERDAPAT KETIDAK WAJARAN DALAM PENETAPAN HARGA. PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM PERUSAHAAN ANTARA (CONDUITCOMPANY ATAU SPECIAL PURPOSE COMPANY ) YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI NEGARA YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGANPAJAK ( TAX HAVEN COUNTRY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN BADAN YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PENJUALAN ATAU PENGA- LIHAN SAHAM BADAN YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA ATAU BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA. Pasal 18 Ayat (3b) , dan (3c)

BESARNYA PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DARI PEMBERI KERJA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK DIDIRIKAN ATAU TIDAK BERTEMPAT KEDUDUK- AN DI INDONESIA, DAPAT DITENTUKAN KEMBALI, DALAM HAL PEMBERI KERJA MENGALIHKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERSEBUT KEDALAM BENTUK BIAYA ATAU PENGELUARAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PERUSAHAAN YANG TIDAK DIDIRIKAN ATAU TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA TERSEBUT. PELAKSANAAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADAAYAT (3b), Ayat (3c), dan Ayat (3d), DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN Pasal 18 Ayat (3 d) dan (3 e)

HUBUNGAN ISTIMEWASEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA Ayat (3), SAMPAIDENGAN Ayat (3d) Psl 9 Ayat (1) Huruf f, dan Psl 10 Ayat (1) DIANGGAP ADA APABILA : a. WP MEMPUNYAI PENYERTAAN MODAL LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG PALING RENDAH SEBESAR 25% PADA WP LAIN, ATAU - HUBUNGAN ANTARA WP DENGAN PENYERTAAN PALING RENDAH 25% PADA DUA WP ATAU LEBIH ATAU - HUBUNGAN DI ANTARA DUA WP ATAU LEBIH YG DISEBUT TERAKHIR, b . WP MENGUASAI WP LAINNYA, ATAU DUA, ATAU LEBIH WP BERADA DIBAWAH PENGUASAAN YG SAMA BAIK LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, ATAU c. TERDAPAT HUBUNGAN KELUARGA, BAIK SEDARAH MAUPUN SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS DAN ATAU KESAMPING SATU DERAJAT PASAL 18 Ayat (4).

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAPDAN FAKTOR PENYESUAIAN (REVALUASI)MENKEU BERWENANGMENETAPKAN PERATURANPENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP DAN FAKTOR PENYESUAIAN APABILA TERJADI KETIDAK SESUAIAN ANTARA UNSUR-UNSUR BIAYA DENGAN PENG HASILAN KARENA PERKEMBANGAN HARGA ATAS SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVATENTANG DITERAPKAN TARIF PAJAK TERSENDIRI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN SEPANJANG TIDAK MELEBIHI TARIF TERTINGGI SEBAGAIMA NA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 17 Ayat (1) PASAL 19 Ayat (1)dan (2)

PELUNASAN PAJAK DILAKUKAN MELALUI: PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN -WAJIB PAJAK SENDIRI -DILAKUKAN SETIAP BULAN ATAU MASA LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENKEU - MERUPAKAN PAJAK YANG DAPAT DIKREDITKAN TERHADAP PPh YG TERUTANG UNTUK SATU TAHUN PAJAK YBS, KECUALI PENGHASILAN YG PENGENAANNYA BERSIFAT FINAL PASAL 20 Ayat (1), (2), dan (3).

PPh PASAL 25PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN YGHARUS DIBAYAR WP SENDIRI DALAM TAHUN BERJALAN CONTOH 1 : PPh TERUTANG CFM SPT TAHUNAN PPh 2011 Rp 50.000.000. DIKURANGI : PPh YG DIPOTONG PEMBERI KERJA (PPh PASAL 21) Rp 15.000.000.- b. PPh YG DIPUNGUT PIHAK LAIN (PPh PASAL 22) Rp 10.000.000.- c. PPh YG DIPOTONG PIHAK LAIN (PPh PASAL 23) Rp 2.500.000.- d. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh PASAL 24) Rp 7.500.000.- JUMLAH KREDIT PAJAK Rp 35.000.000.- SELISIH Rp 15.000.000.- BESARNYA ANGSURAN YG HARUS DIBAYAR SENDIRI SETIAP BULAN UTK TAHUN 2012 Rp 1.250.000.- (Rp 15.000.000 DI- BAGI 12)

CONTOH 2 :

APABILA PPh DIMAKSUD DI ATAS BERKENAANDENGAN PENGHASILAN YANG DITERIMA/DI- PEROLEH UNTUK BAGIAN TAHUN PAJAK YG MELIPUTI MASA 6(ENAM) BULAN DALAM TA- HUN 2009, MAKA : BESARNYA ANGSURAN 2010 SETIAP BULAN ADALAH SEBESAR Rp 2.500.000.- ATAU ( Rp 15.000.000 : 6 ) PASAL 25 Ayat (1)

ANGSURAN BULANAN UNTUK BULAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh SAMA BESARNYA DENGAN : ANGSURAN PAJAK UNTUK BULAN TERAKHIR DARI TAHUN PAJAK YANG LALU. CONTOH : SPT TAHUNAN PPh 2011 DISAMPAIKAN BULAN APRIL 2012, ANGSURAN PPh DESEMBER 2011, Rp 1.000.000. MAKA BESARNYA ANGSURAN UNTUK BULAN JANUARI, PEBRUARI, DAN MARET 2012 SEBESAR Rp 1.000.000/BULAN. PASAL 25 Ayat (2)

APABILA DALAM TAHUN BERJALANDITERBITKAN SKP UNTUK TAHUN PAJAKYANG LALUMAKA BESARNYA ANGSURAN PAJAKDIHITUNG KEMBALI BERDASARKANSKP TAHUN PAJAK TERSEBUT DAN BERLAKUMULAI BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PENERBITAN SKPPASAL 25 Ayat (4)

HAL-HAL TERTENTU YANG PENGHITUNGANBESARNYA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUNPAJAK BERJALANDITETAPKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK : a. WP BERHAK ATAS KOMPENSASI KERUGIAN b. WP MEMPEROLEH PENGHASILAN TAK TERATUR c. SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK YANG LALU DISAMPAIKAN SETELAH LEWAT BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN . d. WP DIBERIKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh. e . WP MEMBETULKAN SENDIRI SPT TAHUNAN PPh YANG MENGAKIBATKAN ANGSURAN BULANAN LEBIH BESAR DARI ANGSURAN BULANAN SEBELUM PEMBETULAN f. TERJADI PERUBAHAN KEADAAN USAHA/ KEGIATAN WAJIB PAJAK. PASAL 25 Ayat (6)

MENTERI KEUANGANMENETAPKANPERHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK BAGI a. WP BARU b. BANK, BUMN/BUMD, WP Masuk Bursa, dan WP Lainnya yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala, dan; c. WP Orang Pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. PASAL 25 Ayat (7)

JENIS-JENIS PEMBAYARAN PPh YANG DAPATDIKREDITKAN BAGI WPDN/BUTa. PASAL 21PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN,JASA, DAN KEGIATAN LAINb. Pasal 22PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI KEGIATAN DIBIDANG IMPOR ATAU KE GIATAN USAHA DIBIDANG LAINNYA c. PASAL 23PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BERUPA dividen, BUNGA, SEWA, ROYALTY,HADIAH, DAN PENGHARGAAN & IMBALAN JASA LAINNYA . d.PASAL 24PAJAK YG DIBAYAR ATAU TERUTANG ATAS PENGHASILAN DARI LN YG BLH DIKREDITKANe. PASAL 25PEMBAYARAN YG DILAKUKAN WP SENDIRI. f. PASAL 26Ayat (5)PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILANYANG TIDAK BERSIFAT FINAL TIDAK BOLEHDIKREDITKANSANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN PAJAK PASAL 28 Ayat (1) dan (2)

KELEBIHAN PEMBAYARANPAJAK PENGHASILAN PAJAK TERUTANGPADASATU TAHUN PAJAKDARI JUMLAH KREDIT PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 28 (1) SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN. SETELAH DIPERHITUNG KAN DG UTANG PAJAK BERIKUT SANKSINYA

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN PASAL 28 ALEBIHKECIL

APABILA PAJAK YANG TERUTANG UNTUK SUATU TAHUN PAJAK

TERNYATAKREDITPAJAK KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG HARUS DILUNASI SEBELUM SPT PAJAK PENGHASILAN DISAMPAIKAN. PASAL 29LEBIH BESARDARI PADASEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 AYAT (1)

KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG BIDANG USAHATERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU YANG MENDAPAT PRIORITAS TINGGIDALAM SKALA NASIONAL DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PERPAJAKAN DALAM BENTUK : Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Jumlah penanaman yang dilakukan ; b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; c. Kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun, dan d. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Psl 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah . KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI BIDANG BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DAERAH-DAERAH TERTENTU YANG MENDAPAT PRIORITAS TINGGI DALAM SKALA NASIONALSERTA PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIATAS DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH. Pasal 31 A Ayat (1) dan Ayat (2)

PENERIMAAN PPh DARI ORANG PRIBADI DN PPh PASAL 21 DIBAGI DENGAN IMBANGANSEBESAR 80 %UNTUK PEMERINTAH PUSAT. 20 % UNTUK PEMDATEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR DIATUR DENGAN PPPASAL 31 C

Pasal 31 DKETENTUAN MENGENAI PERPAJAKAN BAGI BIDANG USAHAPERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI, BIDANG USAHA PANAS BUMI , BIDANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM TERMASUK BATUBARA, DAN BIDANG USAHA BERBASIS SYARIAH DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH. Pasal 31 E (1) WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI DEDNGAN PEREDARAN BRUTO SAMPAI DENGAN Rp 50 MILYAR, MENDAPAT FASILI TAS BERUPA PENGURANGAN TARIF SEBESAR 50% DARI TARIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM Psl 17 Ayat (1) huruf b, dan Ayat (2a) YANG DIKENAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO SAMPAI DENGAN Rp 4.800.000.000. (2) BESARNYA BAGIAN PEREDARAN BRUTO SEBAGAIMANA DI MAKSUD PADA AYAT (1) DAPAT DINAIKAN DENGAN PMK.

CONTOH 1: PEREDARAN BRUTO PT. YARDI TAHUN PAJAK 2009 BESARNYA Rp 4.500.000.000.- DENGAN PENGHASILAN KENA PAJAK BESARNYA Rp 500.000.000.- PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG : SELURUH PENGHASILAN KENA PAJAK DARI PEREDA RAN BRUTO TERSEBUT DIKENAKAN TARIF SEBESAR 50% DARI TARIF PPh BADAN YANG BERLAKU KARENA PEREDARAN BRUTO PT. YARDI TIDAK MELEBIHI Rp 4.800.000.000. PPh YANG TERUTANG ADALAH : (50% x 28%) x Rp 500.000.000. = Rp 70.000.000. CONTOH 2: PEREDARAN BRUTO PT XRONY DALAM TAHUN PAJAK 2009BESARNYA Rp 30. MILYAR. DENGAN PENGHASILAN KENA PAJAK SEBESAR Rp 3.000.000.000. PENGHITUNGAN PPh YANG TERUTANG : JUMLAH PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG MEMPEROLEH FASILITAS : (Rp 4.800.000.000. : Rp 30.000.000.000.) x Rp 3.000.000.000.=Rp 480.000.000.

2. JUMLAH PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIANPEREDARAN BRUTO YANG TIDAK MEMPEROLEH FASILITAS : Rp 3.000.000.000. Rp 480.000.000. = Rp 2.520.000.000.PPh YANG TERUTANG : (50% x 28% ) x Rp 480.000.000.= Rp 67.200.000.- - 28% x Rp 2.520.000.000.= Rp 705.600.000.- JUMLAH PPh YANG TERUTANG = Rp 772.800.000.- Pasal 32TATACARA PENGENAAN PAJAK DAN SANKSI-SANKSI YANG BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PPh ini, DILAKUKAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG No. 6 Tahun 1983, sebagaimana TELAH DIRUBAH DAN DISEMPURNAKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 28 Tahun 2007 , KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

WEWENANG PEMERINTAHUNTUK MELAKUKAN PERJANJIANDENGAN PEMERINTAH NEGARA LAINDALAM RANGKA PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK.PASAL 32 A

Pasal 32 BKETENTUAN MENGENAI PENGENAAN PAJAK ATAS BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDA-GANGKAN DI NEGARA LAIN BERDASARKAN PERJAN-JIAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK DENGAN NEGARA LAIN TERSEBUT DIATUR DENGAN PP. PENJELASANNYA : DALAM RANGKA MEMPERLUAS PASAR OBLIGASI NEGARA, PEMERINTAH DAPAT MENGENAKAN TARIF KHUSUS YANG LEBIH RENDAH ATAU MEMBEBASKAN PENGENAAN PAJAK ATAS OBLIGASI NEGARA YANG DIPERDAGANGKAN DIBURSA EFEK NEGARA LAIN. PEMERINTAH HANYA DAPAT MENGENAKAN PERLAKUAN KHUSUS INI SEPANJANG NEGARA LAIN TERSEBUT JUGA MEMBERIKANPERLAKUAN YANG SAMA ATAS OBLIGASI NEGARA LAIN TERSEBUT YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK DI INDONESIA.

*SEKIAN

*