55

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

  • Upload
    lamtram

  • View
    229

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan
Page 2: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan
Page 3: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan 3

1.3. Landasan Hukum 4

1.4. Maksud dan Tujuan 5

1.5. Sistematika Penulisan 6

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

2.1. Tugas Pokok Dinas Kesehatan 7

2.2. Susunan Organisasi 7

2.3. Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi 8

BAB III ANALISA SITUASI

3.1. Analisa Geografis dan Demografi 16

3.2. Analisa Masalah Kesehatan 18

3.3. Analisa Upaya Kesehatan 27

BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2018

4.1. Tujuan 31

4.2. Sasaran 31

4.3. Program dan Kegiatan 38

BAB V PENUTUP 48

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Usulan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Program dan Kegiatan Tahun

2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

Page 4: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

1

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan tujuan

pembangunan daerah, yang dituangkan dalam visi Kabupaten Indramayu

yaitu : ”Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju,

Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah’

(Indramayu Remaja Tiga) dengan pengertian sebagai berikut :

Religius, diartikan bahwa masyarakat Indramayu diharapkan memiliki

tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik dan

benar sehingga dapat tercermin dalam pola berfikir dan bertingkah laku

sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.

Maju, diartikan bahwa masyarakat Indramayu cerdas, terampil, bergerak

dinamis, kreatif, inovatif serta tangguh menghadapi tantangan.

Mandiri, diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indramayu, sehingga sesuai

dengan nafas dan tujuan hakiki penyelenggaraan Otonomi untuk Daerah.

Sejahtera, diartikan bahwa masyarakat Indramayu memiliki rata-rata

tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan

derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik

maupun non fisik.

Keunggulan Daerah, diartikan bahwa dengan segala potensi sumber

daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten

Indramayu, melalului 3 (tiga) pilar utama, yaitu pemerintah daerah

(Local Government Sector), sektor swasta (Privat sector) dan masyarakat

(Society) berupaya terus mendorong dan memfasilitasi masyarakatnya

dalam meningkatkan inovasi serta kreatifitasnya yang diharapkan akan

dapat menaikkan daya saing daerah dan pada gilirannya akan mampu

meningkatkan keunggulan daerah.

Page 5: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

2

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Maka tujuan pembangunan Kesehatan di Kabupaten Indramayu dituangkan

dengan visi ” Mewujudkan Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan

Berkeadilan di Kabupaten Indramayu “

Visi tersebut memuat harapan dan kondisi sebagai berikut :

1. Masyarakat mampu menjaga kesehatannya sendiri

2. Lingkungannya dapat memberikan perlindungan bagi kesehatan

penduduknya.

3. Masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan

terjangkau secara fisik.

4. Masyarakat miskin memperoleh pelayanan kesehatan yang

berkualitas dan terjangkau secara fisik dan finansial.

5. Penduduknya mencapai usia lanjut dan produktif.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka, pembangunan kesehatan

di Kabupaten Indramayu diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Namun demikian tantangan pembangunan kesehatan di

Kabupaten Indramayu dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangat

berat, yakni :

1.1.1. Bahwa beban masalah kesehatan yang dihadapi Dinas Kesehatan

semakin kompleks, yakni berupa pergeseran pola penyakit berupa

semakin meningkatnya penderita penyakit degeneratif di satu sisi

namun di sisi lain penyakit infeksi yang berbasis lingkungan masih

tinggi. Kondisi ini diperparah dengan munculnya penyakit-penyakit

baru maupun penyakit yang sudah hilang muncul lagi.

1.1.2. Bahwa tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang

berkualitas dan berkeadilan akan semakin menguat seiring

meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membayar pelayanan

kesehatan dan meningkatnya masyarakat yang memiliki asuransi

kesehatan. Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat

mengantisipasi dengan meningkatkan Willingness to Pay (kerelaan

untuk membayar pelayanan kesehatan) masyarakat.

Page 6: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

3

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

1.1.3. Bahwa fungsi dan peran Puskesmas dalam operasional

pembangunan kesehatan akan semakin besar dan luas, sementara

Dinas Kesehatan mulai beralih fungsi sebagai regulator dan

pengawas pembangunan kesehatan di daerah.

1.1.4. Bahwa program pembangunan kesehatan di daerah harus didukung

dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta

transparan.

Dengan berbagai tantangan di atas serta adanya keterbatasan

sumber daya, maka penyelenggaraan pembangunan kesehatan di

Kabupaten Indramayu didasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan

dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan

perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak balita,

lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 54 tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009,

tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana salah satu unsur

perencanaan pembangunan daerah adalah adanya Penyusunan Rencana

Kerja (Renja) SKPD.

Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Renstra Dinas

Kesehatan 2016 – 2021, disusun untuk menjadi acuan Dinas Kesehatan

dalam melaksanakan pembangunan kesehatan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya. Disamping itu Rencana Kerja Dinas Kesehatan disusun

dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Indramayu dengan memegang prinsip-prinsip transparan; responsif;

efisien; efektif; akuntabel; partisipatif; terukur; berkeadilan; dan

berwawasan lingkungan.

Page 7: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

4

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

1.2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan

1.2.1. Visi Dinas Kesehatan

“ Mewujudkan Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan

Berkeadilan di Kabupaten Indramayu Tahun 2021”

1.2.2. Misi

Untuk mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan di

Kabupaten Indramayu ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1.2.2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui

pemberdayaan masyarakat.

1.2.2.2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin

tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata,

bermutu, dan berkeadilan.

1.2.2.3. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu,

keluarga, masyarakat beserta lingkungannya.

1.2.2.4. Mengarahkan pembangunan di Kabupaten Indramayu

yang berwawasan kesehatan

1.2.2.5. Menciptakan tata kelola/manajemen pemerintahan yang

bersih dan baik.

1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang terkait dengan Penyusunan Rencana Kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu antara lain :

1.3.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,

Nomor 4287);

1.3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

1.3.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Page 8: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

5

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

1.3.4. Undang-Udang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

1.3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

1.3.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

1.3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

1.3.8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

1.3.9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah

Kabupaten Indramayu;

1.3.10. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

Page 9: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

6

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2018 dimaksudkan

sebagai bentuk penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan

tahun 2016 -2021 dan tindak lanjut dari pelaksanaan pembangunan

kesehatan di tahun 2017.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan tahun

2016 adalah :

1.4.1. Memberikan informasi mengenai rencana penyelenggaraan

pembangunan kesehatan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2018.

1.4.2. Memberikan pedoman bagi pelaksana kegiatan dalam menyusun

Rencana Kerja dan Anggaran pembangunan kesehatan tahun 2018.

1.4.3. Memberikan asumsi-asumsi peluang dan tantangan serta sumber

daya yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan

kesehatan tahun 2018.

1.4.4. Memberikan penjelasan mengenai target-target kinerja yang harus

dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di

Kabupaten Indramayu.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan ini adalah sebagai

berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

BAB III EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017

BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2018

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Page 10: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 7

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, bahwa

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

2.1.1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan, berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan

2.1.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan

mempunyai fungsi :

2.1.3. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;

2.1.4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum dibidang kesehatan;

2.1.5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;

2.1.6. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;

2.1.7. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;

2.1.8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

2.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu terdiri dari:

2.2.1 Kepala Dinas

2.2.2 Sekretariat, membawahkan :

2.2.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.2.2.2. Sub Bagian Keuangan;

2.2.2.3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

2.2.3 Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan:

2.2.3.1. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;

2.2.3.2. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;

Page 11: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

8

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

2.2.3.3. Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;

2.2.4. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :

2.2.4.1. Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi;

2.2.4.2. Seksi Gizi;

2.2.4.3. Seksi Kesehatan Anak dan Lansia

2.2.5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :

2.2.5.1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;

2.2.5.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan;

2.2.5.3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan

Kesehatan;

2.2.6. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan,

membawahkan :

2.2.6.1. Seksi Promosi Kesehatan;

2.2.6.2. Seksi Pengawasan Sanitasi Dasar dan Kualitas

Lingkungan;

2.2.6.3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tempat Pengelolaan

Makanan;

2.2.7. UPTD Puskesmas, UPTD Farmasi dan UPTD Laboratorium

Kesehatan

2.2.8. Kelompok Jabatan Fungsional

2.3. Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi

2.3.1. Kepala Dinas, Mempunyai Tugas :

Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan dinas dalam

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang kesehatan.

Untuk menyelenggaran tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala

Dinas mempunyai fungsi :

2.3.1.1. Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan

pelaksanan kegiatan pengelolaan dibidang kesehatan;

2.3.1.2. Penyelenggaraan pelayanan teknis operasional dibidang

kesehatan;

Page 12: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

9

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

2.3.1.3. Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum dan

tugas pembantuan kesehatan;

2.3.1.4. Penyelenggaraan pembinan administrasi ketatausahaan;

2.3.1.5. Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi

terhadap pengelolaan UPTD;

2.3.1.6. Penyelenggaraan komunikasi, koordinasi, konsultasi

dan kerjasama dibidang kesehatan;

2.3.1.7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

2.3.2. Sekretaris, Mempunyai Tugas :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas

dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi

pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan

umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Sekretaris mempunyai fungsi :

2.3.2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja

serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

2.3.2.2. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian

penyusunan rencana dan program kerja dinas;

2.3.2.3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum

dan kerumahtanggaan serta perlengkapan;

2.3.2.4. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan

ketatausahaan, keuangan dan pembinaan organisasi dan

tatalaksana;

2.3.2.5. Pelaksanaan pembinaan bendaharawan dan PPTK di

lingkungan dinas;

2.3.2.6. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian

administrasi pengelolaan keuangan;

2.3.2.7. Pelaksanan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan

pelayanan kesekretariatan;

Page 13: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

10

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

2.3.2.8. Perumusan kebijkan dan pelaksanaan monitoring,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;

2.3.2.9. Pelaksanan koordinasi/kerja sama dengan SKPD terkait

atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan

kesekretariatan;

2.3.2.10. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan

dinas;

2.3.2.11. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian

penyusunan laporan keuangan SKPD dinas;

2.3.2.12. Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan Renstra,

Renja, LAKIP, LPPD dan LPOD;

2.3.2.13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya;

2.3.3. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Mempunyai Tugas:

Melaksanakan kegiatan dibidang pencegahan dan pengamatan penyakit,

pemberantasan penyakit menular langsung serta pemberantasan

penyakit bersumber binatang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit mempunyai fungsi :

2.3.3.1. Pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan dan pengamatan

penyakit, pemberantasan penyakit menular langsung serta

pemberantasan penyakit bersumber binatang;

2.3.3.2. Pelaksanaan operasional pencegahan dan pengamatan

penyakit, pemberantasan penyakit menular langsung serta

pemberantasan penyakit bersumber binatang;

2.3.3.3. Pelaksanaan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan

saat terjadinya wabah penyakit/kejadian luar biasa;

2.3.3.4. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi pelaksanaan

imunisasi rutin dan insidentil pada Puskesmas, Posyandu,

Page 14: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

11

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Sekolah, Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta analisa

hasil penelitian penyakit;

2.3.3.5. Pelaksaaan pengendalian kegiatan pencegahan,

pemberantasan, penanggulangan penyakit yang bersumber

binatang;

2.3.3.6. Pelaksaaan pengendalian kegiatan pemberantasan penyakit

menular langsung;

2.3.3.7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

2.3.4. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, Mempunyai

tugas :

Melaksanakan tugas dibidang promosi kesehatan, sanitasi dasar dan

lingkungan pemukiman serta pembinaan tempat-tempat umum,

industri dan tempat pengelolaan makanan. Untuk menyelenggarakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Promosi Kesehatan dan

Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

2.3.4.1. Pelaksana tugas dibidang promosi kesehatan, sanitasi dasar

dan lingkungan pemukiman serta pembinaan tempat-tempat

umum, industri dan pengelolaan makanan dan minuman;

2.3.4.2. Pelaksanaan kegiatan dibidang promosi kesehatan, sanitasi

dasar dan lingkungan pemukiman serta pembinaan tempat-

tempat umum, industri dan pengelolaan makanan dan

minuman;

2.3.4.3. Pelaksanaan operasional kegiatan promosi kesehatan,

sanitasi dasar dan lingkungan pemukiman serta pembinaan

tempat-tempat umum, industri dan pengelolaan makanan

dan minuman;

2.3.4.4. Pelaksanaan operasional kegiatan analisa permasalah serta

memberikan saran pertimbangan dalam rangka upaya

penyelesaian masalah dan peningkatan kinerja dibidang

promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan;

Page 15: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

12

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

2.3.4.5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

2.3.5. Bidang Kesehatan Keluarga, Mempunyai Tugas :

Melaksanakan kegiatan dibidang kesehatan ibu dan bayi, gizi serta

kesehatan anak dan lansia. Untuk menyelenggarakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai

fungsi:

2.3.5.1. Pelaksanaan tugas dibidang kesehatan ibu dan bayi, gizi

serta kesehatan anak remaja dan lansia;

2.3.5.2. Pelaksanaan operasional dibidang kesehatan ibu dan bayi,

gizi serta kesehatan anak remaja dan lansia;

2.3.5.3. Pelaksanaan pembinaan kesehatan dan pola hidup sehat

lanjut usia;

2.3.5.4. Pelaksanan kegiatan pengendalian kesehatan ibu dan bayi;

2.3.5.5. Pelaksanaan kegiatan perbaikan gizi masyarakat;

2.3.5.6. Pelaksanaan kegiatan kesehatan anak, remaja dan lanjut

usia;

2.3.5.7. Pelaksaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

2.3.6. Bidang Pelayanan Kesehatan, Mempunyai Tugas :

Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan

kesehatan khusus dan rujukan serta pengendalian dan pengawasan

pelayanan kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai

fungsi:

2.3.6.1. Pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan dasar,

pelayanan kesehatan khusus dan rujukan serta pengendalian

dan pengawasan pelayanan kesehatan;

Page 16: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

13

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

2.3.6.2. Pelaksanaan operasional dibidang pelayanan kesehatan

dasar, pelayanan kesehatan khusus dan rujukan serta

pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan;

2.3.6.3. Pelaksanaan operasional serta pengembangan sistem

pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan khusus dan

rujukan serta pengendalian dan pengawasan pelayanan

kesehatan;

2.3.6.4. Melaksanaan pembinaan pemberdayaan pengembangan dan

peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

2.3.6.5. Pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan yang

masih menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;

2.3.6.6. Pelaksanaan kegiatan rencana kebutuhan obat-obatan dan

alat-alat kesehatan serta pembinaan pengawasan

pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas;

2.3.6.7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

2.3.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas, mempunyai tugas

pokok melaksanakan tugas teknis penunjang dan atau teknis

operasional Dinas dibidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

2.3.7.1. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD Puskesmas;

2.3.7.2. Pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan wajib yang terdiri

dari upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan,

upaya kesehatan ibu, bayi dan anak serta keluarga

berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan

upaya pengobatan;

2.3.7.3. Pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan pengembangan

yang terdiri dari : upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan

olahraga, upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya

kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya

Page 17: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

14

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia

lanjut dan upaya pembinaan pengobat tradisional.

2.3.7.4. Pelaksanaan pelayanan penunjang yaitu: upaya

laboratorium (medis dan kesehatan masyarakat) dan

pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas

(SP3).

2.3.7.5. Pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan bersumberdaya

masyarakat (UKBM) serta upaya memberdayakan

perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan aktif

dalam setiap upaya kesehatan;

2.3.7.6. Pelaksanaan rujukan upaya kesehatan perorangan dan

kesehatan masyarakat;

2.3.7.7. Pelaksanaan pengelolaan obat di Puskesmas;

2.3.7.8. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;

2.3.7.9. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

2.3.8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan,

mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis penunjang dan

atau teknis operasional Dinas dibidang laboratorium kesehatan. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud, UPTD

Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :

2.3.8.1. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD

Laboratorium Kesehatan;

2.3.8.2. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional dibidang

laboratorium kesehatan;

2.3.8.3. Pelaksanaan dibidang laboratorium klinik;

2.3.8.4. Pelaksanaan dibidang laboratorium kesehatan masyarakat;

2.3.8.5. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dari

Puskesmas;

2.3.8.6. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;

2.3.8.7. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala Dinas;

Page 18: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

15

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

2.3.9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Farmasi, mempunyai tugas

pokok melaksanakan tugas teknis penunjang teknis penunjang Dinas

Kesehatan dalam pengelolaan obat dan perbekalan farmasi. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud, UPTD

Farmasi mempunyai fungsi :

2.3.9.1. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD Farmasi;

2.3.9.2. Pelaksanaan koordinasi dengan Bidang Pelayanan

Kesehatan Dinas Kesehatan dalam penyusunan rencana

kebutuhan obat dan perbekalan farmasi;

2.3.9.3. Pelaksanaan pengadaan dan penerimaan obat dan

perbekalan farmasi;

2.3.9.4. Pelaksanaan penyimpnanan dan pendistribusian obat dan

perbekalan farmasi sesuai dengan prosedur;

2.3.9.5. Pelaksanaan pengamatan terhadap mutu secara umum, baik

yang ada dalam persediaan maupun yang akan

didistribusikan.;

2.3.9.6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan obat di

Puskesmas.;

2.3.9.7. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan serta evaluasi

penggunaan obat dan perbekalan farmasi;

2.3.9.8. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;

2.3.9.9. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

2.3.10. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas pokok menunjang

tugas pokok dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Page 19: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

16

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

BAB III

ANALISA SITUASI

3.1. Analisa Geografis dan Demografi

2.1.1. Letak Geografis

Apabila melihat letak geografisnya Kabupaten Indramayu

terletak antara 10752’ - 10836’ Bujur Timur dan 615’ – 640’

Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.040,110 Km².

Batas-batas wilayah Kabupaten Indramayu sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten

Sumedang, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten

Cirebon

Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa dan

Kabupaten Cirebon

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Subang

Dengan kondisi geografis sebagaimana diuraikan di atas,

maka daerah Indramayu mempunyai potensi mempunyai masalah

kesehatan yang cukup kompleks. Migrasi penduduk yang dinamis

terkait dengan banyaknya penduduk yang mencari pekerjaan di

Jakarta maupun sebagai TKW/TKI semakin mempertinggi risiko

keluar-masuknya penyakit.

Sebagai daerah yang dilalui jalur lalu-lintas kendaraan antar

kota di pulau jawa (Jalur Pantura) yang sangat panjang, mempunyai

dampak yang sangat besar terhadap keluar-masuknya penyakit

menular. Dampak lain adalah dengan banyaknya kendaraan yang

lewat, akan menyebabkan kualitas udara khususnya di kawasan

pantura menjadi rendah karena tingginya kandungan emisi bahan

bakar kendaraan.

Page 20: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

17

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

2.1.2 Topografi

Menurut topografinya wilayah Kabupaten Indramayu

sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai dengan

kemiringan tanahnya rata- rata 0 – 2 %. Keadaan ini sangat

berpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan cukup tinggi, maka

akan terjadi genangan air/ banjir dan bila terjadi musim kemarau

akan mengakibatkan kekeringan/ kekurangan air bersih. Dampak

lain dari kondisi tersebut adalah sanitasi lingkungan yang kurang

terpelihara, sehingga lingkungan pemukiman menjadi kumuh.

Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah kawasan pemukiman

nelayan di pantai.

Kondisi tersebut menimbulkan ancaman bagi kesehatan

masyarakat Kabupaten Indramayu, terutama timbulnya penyakit

yang dapat menular melalui perantara air dan penyakit lain yang

berkaitan dengan sanitasi yang buruk.

2.1.3 Iklim

Wilayah Kabupaten Indramayu yang membentang sepanjang

pesisir pantai utara Pulau Jawa membuat suhu udara di kabupaten

ini cukup tinggi yang berkisar antara 22,9–30C dengan

Karakteristik iklim di Kabupaten Indramayu antara lain :

Kelembaban udara berkisar antara 70 – 80 %.

Suhu udara harian berkisar antara 22,9 – 30 C

Curah hujan rata-rata tahunan adalah 1.501 mm per

tahun.

Dengan kelembaban udara yang tinggi, maka sebagaimana

daerah tropis yang lain merupakan wilayah yang mudah bagi bakteri

dan parasit untuk tumbuh dengan subur.

2.1.4 Demografi dan kelompok rentan

Jumlah sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Indramayu

didasarkan pada perhitungan estimasi jumlah penduduk akhir tahun

2017. Estimasi jumlah penduduk Kabupaten Indramayu pada tahun

Page 21: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

18

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

2017 menurut BPS Kabupaten Indramayu adalah sebesar 1.789.204

jiwa.

Kelompok masyarakat yang rawan terhadap masalah

kesehatan adalah kelompok yang paling rentan atau mudah terkena

masalah kesehatan atau penyakit apabila ada kejadian penyakit di

suatu daerah. Kelompok masyarakat yang rawan terhadap masalah

kesehatan di kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :

Ibu hamil : 36.383

Ibu bersalin : 34.453

Neonatal (0 – 28) : 34.663

Bayi (0 – 11 bl) : 29.515

Balita (0 – 59 bl) : 147.569

Masyarakat miskin : 860.997

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan dan status gizi

masyarakat, sasaran program pembangunan kesehatan diprioritaskan

pada kelompok yang rawan terhadap masalah kesehatan tersebut.

Mereka adalah kelompok yang perlu mendapatkan prioritas untuk

dilindungi dari masalah kesehatan dan jaminan pembiayaan untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

3.2. Analisa Masalah Kesehatan

3.2.1. Evaluasi Masa Lalu

3.2.1.1. Hasil- Hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya

a. Upaya Kesehatan :

Kesehatan Ibu dan Anak. Angka Kematian Ibu (AKI) di tingkat

kabupaten tidak tersedia karena jumlah ibu bersalin tidak mencapai angka

100.000. Untuk menggambarkan angka kematian ibu, digunakan jumlah

kematian berdasarkan pencatatan dan pelaporan rutin dimana sejak tahun

2011 masih mengalami fluktuasi.

Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2013 sebanyak 58 kasus,

pada tahun 2014 sebanyak 44 kasus, pada tahun 2015 terdapat 46 kasus,

pada tahun 2016 terdapat 54 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 53

Page 22: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

19

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

kasus. Jumlah ibu bersalin di Kabupaten Indramayu pada tahun 2013

sebanyak 34.453 dengan bantuan persalinan melalui tenaga kesehatan dan

tenaga dukun 717. Sedangkan pada tahun 2014 Jumlah ibu bersalin sebanyak

37.646 dengan bantuan persalinan melalui tenaga kesehatan sebanyak 35.169

dan tenaga dukun 434 orang, pada tahun 2015 jumlah ibu bersalin sebanyak

36.054 dengan bantuan persalinan melalui tenaga kesehatan sebanyak 35.689

dan tenaga dukun bayi sebanyak 365 pada tahun 2016 dengan bantuan

persalinan melalui tenaga kesehatan 34.355 dan tenaga dukun 471 pada tahun

2017 dengan bantuan persalinan melalui tenaga kesehatan 32.690 atau

79,45% dan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan sebanyak 331 atau

0,80 %.

Penyebab kematian ibu di Kabupaten Indramayu Tahun 2015, yaitu :

Perdarahan sebanyak 5 orang atau 11,36 %, Eklampsi sebanyak 21 orang

atau 47,73 %, Infeksi sebanyak 3 orang atau 6,82 %, dan 15 orang atau 34,09

% meninggal oleh penyebab lainnya. Penyebab kematian ibu di Kabupaten

Indramayu Tahun 2013, yaitu : Perdarahan sebanyak 5 orang atau 10,9 %,

Eklampsi sebanyak 26 orang atau 56,5 %, Infeksi sebanyak 2 orang atau 4,3

%, dan 15 orang atau 32,6 % meninggal oleh penyebab lainnya. Untuk tahun

2014 penyebab kematian ibu di Kabupaten Indramayu yaitu: Pendarahan

sebanyak 7 orang atau 13,9 %, Eklampsi sebanyak 24 orang atau 44,4 %,

Infeksi sebanyak 2 orang atau 3,7 %, dan 21 orang atau 38,8 % meninggal

oleh penyebab lainnya, jadi total kasus kematian ibu tahun 2016 terdapat 60

kasus.

Untuk tahun 2017 penyebab kematian ibu di Kabupaten Indramayu

yaitu : Pendarahan sebanyak 10 orang atau 18,5 %, Eklampsi sebanyak

24 orang atau 44,4 %, Infeksi sebanyak 3 orang atau 3,7 %, Abortus 2

kasus atau 3,7 %, Gangguan peredaran darah 1 orang atau 1,8 % dan 14

orang atau 25,9 % meninggal oleh penyebab lainnya, jadi total kasus

kematian ibu tahun 2017 terdapat 54 kasus.

Kematian Bayi dan Balita. Dalam 5 tahun terakhir, Angka

Kematian Bayi ( AKB ) masih fluktuatif naik turun walaupun pada dua

tahun terakhir kecenderungannya menurun.

Page 23: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

20

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Pada tahun 2013 sebanyak 350 kasus, pada tahun 2014 menurun

menjadi 316 kasus, pada tahun 2015 mencapai 354 kasus , pada tahun

2016 mencapai 308 kasus dan pada tahun 2015 sampai dengan Oktober

2017 mecapai 256 kasus, begitu juga Angka kematian anak balita (

AKAB ) juga masih fluktuatif bahkan pada tahun 2017 kelihatannya ada

kecenderungan naik lagi. Berdasarkan pencatatan dan pelaporan kasus

kematian anak balita yang dilaporkan Puskesmas, tahun 2013 sebanyak 16

balita dan tahun 2014 sebanyak 20 balita, pada tahun 2015 sebanyak 9

balita, tahun 2016 sebanyak 13 balita dan untuk tahun 2017 sampai bulan

Oktober 2017 angka kematian Balita sebanyak 15 kasus disebabkan :

Diare 1 kasus atau 6,6 %, Pneumonia sebanyak 1 kasus atau 6,6 % dan

Penyebab lainnya sebanyak 13 kasus atau 86,6 %.

Status Gizi Balita. Status gizi balita di Kabupaten Indramayu

ditunjukkan dengan besarnya balita yang kurang gizi. Berdasarkan hasil

Bulan Penimbangan Balita yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2013

yang bertujuan untuk mengetahui status gizi balita sebagai cermin dari

status gizi masyarakat dengan tingkat partisipasi balita yang ditimbang

sebanyak 115.371 dari 140.466 balita yang ada di Kabupaten Indramayu

(82,1%) terdapat 536 (0,40%) balita dengan berat badan sangat kurang,

9.299 (6,95%) balita dengan berat badan kurang, 1.069 balita (0,80%)

dengan berat badan lebih dan 122.803 (91,84%) balita dengan berat badan

normal. Pada tahun 2014 dengan tingkat partisipasi balita yang ditimbang

sebanyak 136.510 balita menunjukkan bahwa terdapat 746 balita (0,55%)

dengan gizi lebih, 126.408 (6,95%) balita dengan gizi baik, dan 8.888

(6,51%) balita dengan gizi kurang serta 468 (0,34%) balita dengan gizi

buruk. Pada tahun 2015 dengan tingkat partisipasi balita yang ditimbang

sebanyak 82,15% balita dengan prosentase balita gizi buruk sebesar

0,47%. Pada tahun 2016 dengan tingkat partisipasi balita yang ditimbang

sebanyak 82,14% balita dengan prosentase balita gizi buruk sebesar 0,34

%. Dan tahun 2017 dengan tingkat partisipasi balita yang ditimbang

sebanyak 123.639 balita atau 81,73% dengan balita gizi buruk sebanyak

728 balita atau 0,59 %, gizi kurang sebanyak 8395 balita atau 6,79 %, gizi

Page 24: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

21

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

baik sebanyak 112.640 balita atau 91,10 % dan gizi lebih sebanyak 1.876

balita atau 1,52 %.

Penyakit Menular. Berdasarkan angka kesakitan, jumlah kasus

penyakit menular di Kabupaten Indramayu pada tahun 2017 adalah sbb:

BTA (+) 995, pneumonia balita 14.529, diare 54.330, kusta 257, DBD

167. Pada tahun 2012 sbb: TBC 1.061, Pnemonia Balita 13.443, Diare

55.751, kusta 163 dan DBD sebanyak 264 kasus. Sampai dengan bulan

Desember 2017 ditemukan 316 Kasus positif HIV/AIDS dengan jumlah

penderita yang masih hidup sebanyak 278 orang dimana 64,55 % adalah

perempuan dan 35,44 % laki-laki. Berdasarkan data kasus HIV/AIDS

faktor resiko tertinggi melalui hubungan seks yaitu 88 %. Pada tahun

2016 306 Kasus positif HIV/AIDS dengan jumlah penderita yang masih

hidup sebanyak 288 orang dimana 62 % adalah perempuan dan 38 %

laki-laki. Pada tahun 2017, Kasus positif HIVyang dilayani konseling

dan Test HIV sebanyak 682, dan kasus AIDs sebanyak 352 orang,

sedangkan yang sedang mendapatkan pengobatan sebanyak 681 orang.

Penyehatan Lingkungan. Upaya kesehatan lingkungan ditujukan

untuk mewujudkan lingkungan yang sehat baik fisik maupun sosial.

Lingkungan yang sehat mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja,

tempat rekreasi serta fasilitas umum. Berdasarkan data yang ada , pada

tahun 2017 kondisi cakupan desa/ kelurahan siaga aktif 100 %,

Prosentase Posyandu Purnama Mandiri 24,40 %, Prosentase Rumah

Tangga ber PHBS 74%, Institusi Bebas Rokok 73 %, Prosentase tempat-

tempat umum sehat 34,87 %, Tempat pengolahan makanan bersertifikat

laik sehat sebanyak 18,75 %, Akses masyarakat terhadap air bersih

sebanyak 75%, Prosentase keluarga yang menggunakan jamban sehat

sebanyak 70,20 % dan Prosentase Rumah Sehat sebanyak 70,60 %. ( data

diperoleh dari Hasil study EHRA 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten

Indramayu )

Apabila melihat data pola penyakit masyarakat di Kabupaten

Indramayu secara umum menunjukkan bahwa pada tahun 2017 penyakit

yang diderita masih didominasi oleh infeksi yang berkaitan dengan

Page 25: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

22

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

lingkungan yang kurang baik, dan penyakit degeneratif yang

berhubungan dengan kebiasaan atau gaya hidup, aktifitas fisik dan

konsumsi makanan yang kurang seimbang.

Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Untuk Pelayanan

Kesehatan Dasar di Kabupaten Indramayu setiap Kecamatan telah

tersedia Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas), Puskesmas Pembantu

( Pustu ), Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes ) dan Pondok Bersalin Desa (

Polindes ). Dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu saat ini

Jumlah Puskesmas terdapat 49 Unit terdiri dari 10 Puskesmas dengan

tempat perawatan (DTP), 67 Puskesmas pembantu, 55 Puskesmas keliling,

33 polindes, 310 posbindu, 2.323 posyandu dan 7 poskestren serta

Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED)

sebanyak 18, Pada tahun 2015 jumlah Puskesmas Dengan Tempat

Perawatan bertambah 13 unit, sehingga menjadi 23 unit Puskesmas DTP.

Namun karena peralatan kesehatan belum terpenuhi, sehingga 13 unit

Puskesmas DTP pada tahun 2015 belum bisa dioperasionalkan dan sudah

dipenuhi pada tahun anggaran 2016 melalui dana DAK, jadi pada tahun

2017, 23 Puskesmas sudah menjadi Puskesmas DTP.

Semua Puskesmas telah memiliki laboratorium sederhana, namun

perlu penambahan alat laboratorium yang memadai dan akan dipenuhi

pada tahun anggaran 2017 melalui dana DAK. Dari jumlah Puskesmas

yang ada masih belum optimal bila dibandingkan dengan jumlah penduduk

Kabupaten Indramayu, dimana jumlah ideal Puskesmas adalah yaitu 1 :

30.000 jiwa, sehingga untuk mencapai jumlah ideal masih dibutuhkan 8

Puskesmas lagi. Jumlah tenaga kesehatan masih kurang bila mengacu pada

standar pelayanan kesehatan (SPM) yang ditetapkan oleh kementrian

kesehatan.

Untuk Pelayanan Rujukan Untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat maka layanan kesehatan di Kabupaten Indramayu telah

tersedia Rumah Sakit sebanyak 8 Unit yang terdiri dari 2 RSUD (RSUD

Indramayu dan RSUD Sentot), 1 Rumah Sakit milik BUMN (RS

Page 26: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

23

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Pertamina Balongan), 4 Rumah Sakit Swasta (RSPMC, RS Zam-zam, RS

AL Irsyad dan RS MM) dan 1 RS milik TNI/POLRI (RS. Bhayangkara).

b. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Sampai tahun 2017 Prosentase Rumah Tangga ber PHBS 74%, ini

berarti menunjukan masih banyak rumah tangga yang belum

mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS) sekitar 26 %

lagi, walaupun kita telah gembira karena semua desa telah melakukan

siaga aktif (100%). Institusi Bebas Rokok 73 %, ini berarti kebiasaan

merokok masih banyak dilakukan orang-orang baik pegawai maupun

pengunjung di kantor-kantor pemerintahan, masih sekirat 27 % lagi.

Prosentase tempat-tempat umum sehat 34,87 %, ini menunjukkan tempat-

tempat umum ( TTU ) yang sudah memenuhi standar kesehatan masih

rendah, dan lebih dari separuh tempat-tempt umum yang ada di Indramayu

masih belum memenuhi standar kesehatan. Tempat pengolahan makanan

bersertifikat laik sehat sebanyak 18,75 %, ini berarti sebagian besar tempat

pengolahanan makananan yang ada di Kabupaten Indramayu belum

melakukan pensertifikatan laik sehat. Akses masyarakat terhadap air bersih

sebanyak 75% dan masih sekitar 25 % masyarakat belum mendapatkan

akses air bersih yang layak. Prosentase keluarga yang menggunakan

jamban sehat sebanyak 70,20 %, berarti masih sekitar 29,80 % lagi

masyarakat Kabupaten Indramayu belum menggunakan jamban sehat dan

Prosentase Rumah Sehat sebanyak 70,60 %, berarti masih ada sekitar

29,40% kondisi rumah di Kabupaten Indramayu belum memenuhi standar

kesehatan. ( data diperoleh dari Hasil study EHRA 2015 Dinas Kesehatan

Kabupaten Indramayu )

c. Aksesibilitas Serta Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Aksesibilitas obat ditentukan oleh ketersediaan obat bagi pelayanan

kesehatan. Sejak tahun 2013 tingkat ketersediaan obat dan vaksin

berangsur-angsur meningkat, mulai dari pada tahun 2013 mencapai 60 %,

tahun 2014 mencapai 75 %, tahun 2015 mencapai 77 %, tahun 2016

mencapai 81 % dan tahun 2017 mencapai 85 %. Ketersediaan obat,

Page 27: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

24

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

perbekalan kesehatan dan vaksin di Kabupaten Indramayu tersebut masih

mendapat dukungan baik dari Pemerintah Kabupaten berupa APBD untuk

pengadaan Obat, Pemerintah Provinsi berupa droping bantuan obat

program dan Pemerintah Pusat berupa bantuan obat program dan anggaran

DAK untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, pengadaan

kendaraan operasional untuk distribusi obat ke Puskesmas, kendaraan

vaksin dan pembangunan/ rehabilitasi gudang Instalasi Farmasi

Kabupaten. Mulai tahun 2015 kebutuhan obat di Kabupaten Indramayu

juga ditunjang oleh Program Pemerintah dengan Pelaksanaan Jaminan

Kesehatan Nasional ( JKN ) yang salah satu kegiatannya dapat digunakan

untuk kebutuhan obat essensial dan alat kesehatan.

d. Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Jumlah Sumber Daya Manusia ( SDM) Kesehatan di Kabupaten

Indramayu dari tahun 2012 sampai sekarang dapat dikatakan meningkat

cukup baik, tahun 2013 sejumlah 1.392 orang, tahun 2014 sejumlah 1400

orang, tahun 2015 sejumlah 1277 orang, tahun 2016 sejumlah 1320 orang

dan pada tahun 2017 sejumlah 1319 orang. Namun peningkatan jumlah

SDM Kesehatan di Kabupaten Indramayu tersebut belum menggambarkan

kecukupan kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan di 49 Puskesmas,

67 Puskesmas Pembantu yang ada di Kabupaten Indramayu. Hal

disebabkan karena belum semua tenaga ahli kesehatan terpenuhi, antara

lain tenaga medis ( dokter, dokter gigi ), tenaga Sanitarian, tenaga

Nutrisionis, Tenaga Analis Kesehatan, dan tenaga farmasi dirasakan belum

semua Puskesmas terpenuhi. Apalagi dengan adanya peningkatan status

Puskesmas menjadi Puskesmas PONED dan Puskesmas Dengan Tempat

Perawatan. Kebijakan pemerintah dengan moratorium dibidang

Kepegawaian menjadi kendala bagi penyediaan SDM bidang Kesehatan,

sementara program pemerintah dengan pelaksanaan Jaminan Pelayanan

Kesehatan menuntut adanya SDM Kesehatan yang cukup handal dan

memenuhi persyaratan.

Komposisi SDM bidang Kesehatan di Kabupaten Indramayu

sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Page 28: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

25

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

No Jenis Ketenagaan Jumlah Keterangan

1 Dokter Umum 66

2 Dokter Gigi 8

3 Sarjana Kesehatan

Masyarakat

82

4 Farmasi 20

5 Bidan 384

6 Perawat 510

7 Ahli Gigi 6

8 Sanitarian 35

9 Analis Kesehatan 13

10 Perawat Gigi 7

11 Dokter PTT 7

12 Bidan PTT 181

Jumlah 1,319

e. Penelitian dan Pengembangan.

Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dimaksudkan

untuk menyediakan informasi untuk mendukung program kesehatan. Di

Kabupaten Indramayu kegiatan ini belum dapat dilaksanakan dengan

maksimal. Kegiatan yang telah dilaksanakan baru sebatas riset kepuasan

pelanggan, pemantauan berkala dan pelaporan kegiatan.

f. Pembiayaan Kesehatan.

Ketersediaan anggaran kesehatan di Kabupaten Indramayu dari

tahun 2011 sampai tahun 2015 berangsur-angsur naik, walaupun sampai

saat ini belum memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-

Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu 10 % dari APBD

diluar gaji.

Anggaran Pendapatan. Sejak diberlakukannya pembayaran gratis untuk

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, anggaran pendapatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Indramayu relatif kecil, jika dibandingkan dengan

tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Pelayanan

kesehatan gratis di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu. Pada tahun

2013 anggaran pendapatan bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Page 29: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

26

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Kabupaten Indramayu sebesar Rp. 5.271.329.500, tahun 2014 sebesar

Rp.5.364.286.000, tahun 2015 sebesar Rp.4.297.462.500, tahun 2016

sebesar Rp.49.940.772.500, tahun 2017 sebesar Rp.62.579.814.000,-.

Anggaran Belanja. Sebaliknya untuk belanja bidang kesehatan dasar di

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dari tahun ke tahun meningkat

cukup signifikan, bahkan mendekati 10 % dari APBD Kabupaten

Indramayu diluar gaji. Pada tahun 2011 anggaran belanja bidang

Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sebesar Rp.

82.410.867.222, tahun 2012 sebesar Rp.111.452.514.480, tahun 2013

sebesar Rp.148.107.450.664, tahun 2014 sebesar Rp.166.981.355.800,-

dan tahun 2015 sebesar Rp.181.766.680.000,- tahun 2016 sebesar Rp.

161.609.933.000, tahun 2017 sebesar Rp. 199.196.838.000, dan

mengalami penurunan pada perubahan anggaran jadi sebesar Rp.

135.070.993.891,-

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan bersumber dari APBD Kabupaten,

Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, dan APBN ( DAK dan TP ).

Mulai tahun 2017 alokasi APBN cukup besar, yaitu berupa anggaran DAK

untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kefarmasian, Biaya

Operasional Kesehatan ( BOK ), Jaminan Persalinan ( Jampersal ) dan

Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional ( JKN ).

3.2.1.2 Analisis masalah dan isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi

Dinas Kesehatan.

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sampai tahun

2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Masih tingginya angka kematian bayi ( AKB )

b. Masih tingginya angka kematian balita ( AKABA ), 46 kasus

c. Masih tingginya angka kematian ibu ( AKI ), 57 kasus

d. Masih tingginya penyakit menular seperti :

d.1. Kasus baru TB Paru tahun 2017 sejumlah 777 orang

d.2. Balita dengan Pneumonia, sebanyak 17.293 balita

d.3. Kasus HIV ditemukan sebanyak 414 kasus

Page 30: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

27

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

d.4. Kasus diare tahun 2017 sebanyak 48.287 kasus

d.5. Penemuan kasus baru kusta pada tahun 2017 sebanyak 269 orang

d.6. Masih ditemukan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan

Imunisasi ( PD3I ), yaitu Penyakit Campak, pada tahun 2017

ditemukan sebanyak 2018 kasus;

d.7. Masih tingginya kasus Demam Berdarah ( DBD ), sebanyak 644

kasus.

d.8. Masih tingginya Masalah penyakit tidak menular, yang di tandai

dengan masih tingginya balita kurang gizi di satu sisi dan di sisi

lain adanya kecendrungan mulai meningkatnya penyakit

degeneratif (jantung,hipertensi,diabetes dll) yang terkait dengan

kelebihan gizi sebagai akibat perubahan gaya hidup dan pola

makan dan penyakit yang berkaitan dengan pencemaran.

e. Belum optimalnya pelayanan kesehatan karena keterbatasan sarana,

prasarana dan keterbatasan sumber daya manusia di sarana pelayanan

kesehatan;

f. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat masih perlu

ditingkatkan;

g. Fasililtas pelayanan kesehatan bagi penyandang cacat dan lansia belum

memadai.

3.3. Analisa Upaya Kesehatan

3.3.1. Upaya Kesehatan Masyarakat

Pencapaian program yang terkait dengan upaya kesehatan

masyarakat di Kabupaten Indramayu secara umum sudah cukup

baik, namun demikian untuk indikator-indikator kinerja tertentu

masih memerlukan akselerasi dan kerja keras untuk mencapainya.

Berikut adalah gambaran kondisi upaya kesehatan masyarakat di

Kabupaten Indramayu pada tahun 2017.

Page 31: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

28

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR TARGET

I PELAYANAN

KESEHATAN DASAR

Cakupan ibu hamil K4 95%

Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani

80%

Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

90%

Cakupan pelayanan nifas 90%

Cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani

80%

Cakupan kunjungan bayi 90%

Cakupan desa/kelurahan “Universal

Child Imunization”

100%

Cakupan pelayanan anak balita 90%

Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6-

24 bulan keluarga miskin

100%

Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan

100%

Cakupan penjaringan kesehatan

siswa SD dan setingkat

90%

Cakupan peserta KB aktif 75%

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

100%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin

100%

II

PELAYANAN

KESEHATAN

RUJUKAN

Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin

100%

Cakupan pelayanan gawat darurat

level 1 yg harus diberikan sarana

kesehatan (RS) dikabupaten/kota

100%

III

PENYELIDIKAN

EPIDEMIOLOGI DAN

PENANGGULANGAN

KEJADIAN LUAR

BIASA (KLB)

Cakupan desa/kelurahan

mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi < 24

jam

100%

IV

PROMOSI

KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Cakupan desa siaga aktif 100%

a. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 3.1.

Cakupan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2017

Page 32: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

29

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

3.3.2. Upaya Kesehatan Perorangan

Pelaksanaan upaya kesehatan perorangan di Kabupaten

Indramayu dapat ditinjau dari beberapa indikator, antara lain jumlah

Puskesmas dengan fasilitas rawat inap sebanyak 12 Puskesmas yang

semuanya juga difasilitasi dengan UGD. Jumlah Puskesmas PONED

pada tahun 2017 sebanyak 22 Puskesmas. Seluruh rumah sakit sudah

memiliki pelayanan gawat darurat level 1. PONEK baru

dilaksanakan oleh 1 rumah sakit (RSUD) dari 7 rumah sakit yang

ada.

3.3.3. Sumber Daya dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan sumber daya kesehatan yang mencukupi baik

dalam jenis, jumlah dan distribusinya yang didukung dengan kualitas

yang memadai merupakan salah satu faktor utama untuk

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Berikut ini adalah gambaran ketersediaan sarana pelayanan

kesehatan di Kabupaten Indramayu tahun 2017.

Jumlah Rumah sakit : 7 buah

Jumlah Puskesmas : 49 buah

Jumlah Puskesmas Rawat Inap : 12 buah

Jumlah Puskesmas Pembantu : 67 buah

Jumlah Puskesmas PONED : 22 buah

Jumlah Poskesdes : 69 buah

Jumlah Posyandu : 2.308 buah

Keterbatasan jumlah dan jenis tenaga kesehatan, kualitas

tenaga kesehatan, pembinaan tenaga kesehatan serta sistem

penghargaan dan sanksi masih menjadi isu sumberdaya kesehatan

di Kabupaten Indramayu. Berikut adalah gambaran ketenagaan

kesehatan di Kabupaten Indramayu tahun 2011 :

Dokter spesialis : 0,49/100.000 pddk

Dokter umum : 3.6/100.000 pddk

Dokter gigi : 1,8/100.000 pddk

Kesmas : 1.2/100.000 pddk

Page 33: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

30

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Sanitarian : 2.4/100.000 pddk

Nutrisionis : 2.2/100.000 pddk

Farmasi : 1.3/100.000 pddk

Bidan : 30/100.000 pddk

Perawat : 59.5/100.000 pddk

Perawat Gigi : 1.1/100.000 pddk

Melihat gambaran di atas, kondisi ketenagaan di semua jenis tenaga

kesehatan masih sangat kurang.

Pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin hingga

saat ini masih ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program

Jamkesmas dan pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Jamkesda

untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten

Indramayu. Dalam pelaksanaannya masih terdapat sebagian

masyarakat miskin (tidak mampu) yang belum memiliki jaminan

kesehatan dari Jamkesmas karena tidak terdaftar dalam data base

penduduk miskin.

Adapun untuk pembiayaan pelayanan kesehatan dasar di

Puskesmas Pemerintah Kabupaten Indramayu mengeluarkan

kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2006 tentang

pembebasan biaya pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas.

Mulai Tahun 2010, pembiayaan kegiatan di Puskesmas

khususnya yang bersifat promotif dan preventif yang memiliki

dampak pada peningkatan cakupan SPM dan MDGs didukung

melalui dana BOK. (APBN) dan mulai tahun 2014 pembiayaan

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas akan diberlakukan melalui

Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) yang dikelola oleh Badan

Pemeliharaan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan ( BPJS- Kesehatan).

Page 34: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

31

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Tujuan

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat Indramayu dengan indikator Umur Harapan Hidup

(UHH). Tujuan pembangunan kesehatan ini mendukung pencapaian Visi

Pemerintah Kabupaten Indramayu, yaitu mewujudkan masyarakat

Indramayu yang Religius Maju Mandiri dan sejahtera.

4.2. Sasaran

4.2.1. Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Dampak yang diharapkan dari kebijakan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak adalah menurunnya angka kematian ibu,

dan angka kematian bayi serta meningkatkan status gizi balita.

Pada saat ini status gizi balita sudah cukup baik yang ditunjukkan

dengan rendahnya balita gizi buruk 0,76% (indeks BB/TB),

sehingga tinggal upaya untuk mempertahankan agar tidak terjadi

lonjakan dan mengantisipasi munculnya KLB gizi buruk di masa

mendatang melalui sistem kewaspadaan dini dan surveilans.

Upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi dilakukan melalui

penurunan jumlah kematian ibu melahirkan dan bayi hingga

berkurang 2/3 dari jumlah sekarang yang dititikberatkan pada

faktor-faktor penyebab kematian ibu dan bayi serta faktor-faktor

mendasar yang memiliki pengaruh terhadap tingginya risiko

kematian ibu dan bayi melalui :

a) Peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil dan pemberian

pelayanan sesuai standar serta rujukan ibu hamil risiko tinggi.

b) Memperpendek jarak tempuh ibu hamil dan bayi dengan pusat

pelayanan kesehatan rujukan/Rumah Sakit.

Page 35: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

32

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

c) Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pemukiman untuk

menurunkan risiko infeksi pada ibu hamil dan kejadian ispa

serta diare pada bayi.

d) Peningkatan cakupan Fe3 bagi ibu hamil

e) Pemberian pelayanan kebidanan spesialistik yang terjadwal di

puskesmas.

f) Peningkatan status gizi ibu hamil dan balita.

g) Penatalaksanaan BBLR dan Balita Gizi Buruk

h) Perubahan perilaku/pola asuh di dalam keluarga untuk

memprioritaskan ibu hamil dan bayi dalam mengkonsumsi

makanan yang beraneka ragam dalam jumlah yang cukup.

i) Pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan KIA yang sesuai

standar di puskesmas dan mengembangkan puskesmas

PONED serta Rumah Sakit PONEK.

4.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan untuk Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat

diarahkan kepada uapaya pemberdayaan masyarakat dibidang

kesehatan. Masyarakat semestinya ditempatkan sebagai mitra

bukan sekedar objek pembangunan. Pembangunan kesehatan

diselenggarakan dengan cara membantu masyarakat untuk

mengenali masalah kesehatannya secara mandiri dan dapat segera

melakukan antisipasi atau tindakan apabila mengalami masalah

kesehatan. Proses pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

ditujukan agar masyarakat mengetahui dan memahami

kebutuhannya akan kesehatan bagi dirinya sendiri dan mengetahui

apa apa yang diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatannya

melalui :

a) Mengembangkan program UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis

masyarakat).

b) Meningkatkan cakupan PHBS

c) Meningkatkan jumlah desa siaga yang aktif.

d) Mengembangkan metode penyuluhan kesehatan masyarakat.

Page 36: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

33

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

e) Mengembangkan metode baru pemberdayaan masyarakat, baik

melalui pendampingan maupun pengembangan kegiatan baru.

f) Meningkatkan kemitraan dengan organisasi sosial bidang

kesehatan dan organisasi profesi.

g) Mengembangkan program KADARZI

h) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sistem

kewaspadaan dini terhadap terjadinya KLB dan bencana.

i) Menitik beratkan pembangunan kesehatan pada upaya

promotif dan preventif

4.2.3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar

Kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

dilaksanakan dengan memenuhi fasilitas kesehatan yang

berkualitas dan terjangkau baik dalam hal biaya maupun jarak

tempuhnya.

Aspek keterjangkauan biaya pelayanan kesehatan sangat

dipengaruhi oleh kesediaan dan kemampuan masyarakat dalam

membayar pelayanan kesehatan yang didapatkan. Kesediaan atau

kerelaan untuk membayar pelayanan kesehatan tergantung

bagaimana kualitas pelayanan kesehatan yang didapatkan

masyarakat, semakin bagus pelayanan kesehatan, maka akan

semakin tinggi pula kesediaan masyarakat untuk membayar.

Adapun aspek kemampuan membayar pelayanan kesehatan, sangat

tergantung dari penentuan tarif pelayanan kesehatan dan tingkat

ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan regulasi tentang tarif

pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan dasar serta

peningkatan perlindungan masyarakat melalui jaminan pelayanan

kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu.

Dengan luas wilayah kerja Puskesmas rata-rata sebesar 42 km²,

berarti jarak tempuh paling jauh masyarakat ke puskesmas adalah 6

– 7 km, dengan adanya Pustu sebanyak 67 buah, maka jarak

tempuh terjauh ke pusat pelayanan kesehatan menjadi 4 km.

Page 37: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

34

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Kualitas pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan masyarakat,

sangat ditentukan oleh kecukupan tenaga kesehatan baik dalam

jumlah maupun jenisnya, ketersediaan alat dan sarana dan

pelayanan kesehatan, kondisi gedung serta komitmen dan sikap

petugas. Hasil survey kepuasan pasien di Puskesmas Haurgeulis

tahun 2010 menunjukkan bahwa rata-rata 37,2% masyarakat yang

memanfaatkan Puskesmas merasa tidak puas terhadap pelayanan di

Puskesmas. Ketidakpuasan paling besar terdapat pada aspek

penggunaan alat medis oleh tenaga Puskesmas (63,6% tidak puas)

dan kemudahan prosedur pelayanan (57,6% tdak puas).

Dengan pendeknya jarak tempuh masyarakat dan meningkatnya

kualitas pelayanan kesehatan akan sangat mempengaruhi

kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk membayar biaya

pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui :

a) Pembangunan, rehabilitasi, relokasi dan perluasan Puskesmas

dan Puskesmas pembantu.

b) Pengembangan puskesmas santun lansia dan wanita.

c) Pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan ketanggapan

petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan dan

pemberian pelayanan yang sesuai dengan SOP.

d) Penjadwalan kunjungan dokter ke pustu dan

poskesdes/posyandu.

e) Meningkatkan kerjasama dan jejaring rujukan antara pustu,

puskesmas dan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.

f) Akreditasi Puskesmas

g) Menyelenggarakan perijinan dan registrasi pelayanan

kesehatan swasta dan praktek tenaga kesehatan.

4.2.4. Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Kebijakan untuk mencegah dan mengendalian penyakit meliputi

upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran penyakit antar

daerah, memantau dan mengawasi munculnya kembali penyakit

yang sudah berhasil dieliminasi sebelumnya serta munculnya

Page 38: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

35

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

penyakit baru yang sebelumnya tidak pernah ada yang diperberat

dengan kecenderungan meningkatnya penyakit degeneratif pada

kelompok usia produktif. Upaya pencegahan melalui sistem

informasi dini dan intervensi terhadap penyakit yang ada di

masyarakat merupakan kunci untuk mencegah terjadinya KLB

masalah kesehatan yang memerlukan adanya kesiapsiagaan untuk

kondisi tanggap darurat melalui :

a) Memberdayakan fungsi TEK (Tim Epidemiologi Kabupaten)

dan TEPUS (Tim Epidemiologi Puskesmas).

b) Melakukan pemetaan kantong masalah kesehatan.

c) Meningkatkan kerjasama lintas batas masalah penyakit.

d) Pendokumenan penetapan standar KLB untuk setiap kasus.

4.2.5. Peningkatan Kesehatan Lingungan

Kebijakan meningkatkan kesehatan lingkungan merupakan salah

satu faktor mendasar terhadap timbulnya masalah kesehatan

masyarakat di Kabupaten Indramayu. Rendahnya akses dan

kepemilikan keluarga terhadap sarana air bersih dan jamban

keluarga serta kebiasaan buang air di sungai atau saluran irigasi

menjadi salah satu penyebab tingginya kejadian penyakit yang

berbasis lingkungan. Demikian juga dengan tempat-tempat umum

yang belum memenuhi syarat kesehatan sangat berpengaruh

terhadap kualitas hidup manusia. Masih banyaknya

makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya menjadi

masalah kesehatan lingkungan yang memerlukan perhatian serius

karena akan berdampak pada status kesehatan masyarakat

Indramayu untuk jangka panjang.

4.2.6. Pengembangan Manajemen

Kebijakan, program dan kegiatan untuk melaksanakan

pembangunan kesehatan tidak akan optimal jika aspek manajemen

tidak diterapkan dengan baik.

a) Sumberdaya kesehatan khususnya sumber daya manusia

merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan kesehatan.

Page 39: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

36

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Sebagai pelaku dan penyelenggara pembangunan kesehatan,

kebutuhan akan sumber daya manusia yang mencukupi dan

berkualitas mutlak diperlukan.

Demikian halnya perbekalan kesehatan, seperti penyediaan

obat dan alat-alat kesehatan serta sarana operasional juga

menjadi faktor yang penting dalam pembangunan kesehatan.

Profesionalisme dan komitmen tenaga kesehatan merupakan

faktor yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan

kesehatan yang terjangkau, merata, bermutu dan berkeadilan.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bersifat

pengobatan baik pelayanan dasar maupun rujukan perlu

didukung dengan kemudahan akses baik dalam hal jarak

maupun pembiayaannya.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang

bermutu dan transparan serta memperoleh informasi mengenai

masalah kesehatan yang disandangnya memerlukan perilaku

profesional tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan

melalui :

1) Pelaksanaan pembagian tugas dan uraian tugas yang jelas di

seluruh unit pelaksana.

2) Melakukan analisa kebutuhan tenaga kesehatan/menyusun

road map pemenuhan tenaga kesehatan.

3) Mengembangkan tenaga fungsional kesehatan medis,

paramedis dan non medis.

4) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan

b). Meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional

Puskesmas

Bahwa pelaku operasional program kesehatan dititikberatkan

di puskesmas dengan didasarkan pada evidance base. Dengan

demikian diperlukan adanya peningkatan kemampuan

puskesmas dalam mengelola program dan operasionalnya

melalui :

Page 40: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

37

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

1) Pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas.

2) Penyediaan juknis dan juklak dalam penyelenggaraan

administrasi dan program di puskesmas.

3) Pengembangan program akreditasi puskesmas

4) Pendampingan perencanaan dan penggunaan BOK.

5) Pendampingan perencanaan puskesmas.

c). Meningkatkan penguasaan teknologi dan informasi bagi

petugas kesehatan

1) Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan

elektronik (SP3).

2) Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi bagi tenaga

di Dinas kesehatan dan puskesmas.

3) Penyediaan sarana komputer di dinas dan puskesmas yang

sesuai kebutuhan.

d) Meningkatkan fungsi pengawasan, akuntabilitas dan

transparansi

Untuk mewujudkan good governace dan clean governance,

diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

program secara internal untuk menjaga agar program

pembangunan kesehatan benar-benar mempunyai dampak dan

langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta dapat

berjalan sesuai dengan perencaaan yang telah dilakukan.

Pengendalian program pembangunan kesehatan dilaksanakan

mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Transparansi

program pembangunan kesehatan dengan membuka diri untuk

menerima masukan dan kritik dari berbagai pihak dalam

penyelenggaraan program pembangunan kesehatan. Kesediaan

untuk memberikan informasi secara objektif kepada

masyarakat mengenai program-program yang dilaksanakan

sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi program

pembangunan kesehatan merupakan bagian dari upaya

transparansi. Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih

Page 41: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

38

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

dan bebas korupsi dapat dilakukan dengan meningkatkan

komitmen dari dalam melalui :

1) Perencanaan program kesehatan yang evidence base

berdasarkan data yang faktual dan valid.

2) Peningkatan kualitas pembinaan dan supervisi.

3) Publikasi pencapaian indikator kinerja program kesehatan.

4) Meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah

terjadinya korupsi.

e) Mewujudkan komitmen pembangunan kesehatan

Bahwa masalah kesehatan pada umumnya merupakan muara

dari berbagai masalah pembangunan baik di tingkat nasional

maupun lokal. Kelambatan pemerintah dalam penyediaan sarana

dan prasarana publik, penyediaan pangan yang cukup serta

pembangunan karakter masyarakat akan sangat mempengaruhi

pembangunan di sektor kesehatan.

Upaya untuk meningkatkan komitmen bersama dalam

mewujudkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan perlu

dilakukan melalui :

1) Meningkatkan kerjasama lintas sektor.

2) Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan

organisasi profesi.

3) Meningkatkan kerjasama dengan kabupaten lain yang

berbatasan langsung/kerjasama lintas batas.

4.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam sasaran

pembangunan jangka menengah bidang kesehatan, dengan memperhatikan

strategi pembangunan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan

diambil, maka program dan kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dam Listrik

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Page 42: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

39

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

d. Penyediaan Makanan dan Minuman

e. Rapat-rapat Koordinasi/ Konsultasi/ Kunjungan ke Dalam Daerah

dan Luar Daerah

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR :

a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

b. Pemeliharaan rutin / berkalan gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional/ Mobil

Jabatan

d. Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung

Kantor

e. Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan

f. Pengadaan Mobil Kendaraan Dinas/ Operasional

3. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SYTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN :

a. Pengumpulan Up-Dating Informasi Capaian Kinerja Program dan

Kegiatan

b. Sistem Informasi Kesehatan

4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak,

meliputi Kegiatan :

a. Peningkatan Immunisasi

b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja

c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita

d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir

e. Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir

f. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

g. Pelayanan Kesehatan Anak dengan Kecacatan dan Terlantar

5. Program Peningkatan Status Gizi Masyarakat, meliputi Kegiatan :

a. Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk

b. Pembinaan dan Peningkatan Gizi Masyarakat

c. Peningkatan Gizi Kelompok Rawan

Page 43: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

40

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

6. Rogram Peningkatan dan Pengembangan Promosi Kesehatan, meliputi

Kegiatan :

a. Penetapan Kawasan Bebas Rokok dan Peningkatan Derajat

Kesehatan Masyarakat

b. Penyelenggaraan dan Pengembangan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

c. Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, meliputi Kegiatan

:

a. Peningkatan Surveillans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

b. Penanggulangan Penyakit Menular Langsung

c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

8. Program Pelayanan Kesehatan Dasar, meliputi Kegiatan :

a. Penyediaan Pelayanan Dasar di Puskesmas ( Operasional

Puskesmas )

b. Penunjang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ( JKN )

c. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Kuota

Jamkesmas

d. Pengendalian dan Pengawasan Alat Kesehatan

e. Pelayanan Katarak

f. Peningkatan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

g. Pembinaan Kesehatan Jiwa dan Napza

h. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer

i. Pembinaan Kesehatan Tradisional

j. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

k. Pengawasan, Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan

l. Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan

m. Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

n. Akreditasi Tenaga Kesehatan

o. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan

p. Penataan Sarana dan Prasarana Kesehatan

q. Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular, Gigi dan Mulut

Page 44: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

41

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

r. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar ( DAK )

s. Pelayanan Kefarmasian ( DAK )

t. Jaminan Persalinan ( DAK )

u. Bantuan Operasional Kesehatan – BOK ( DAK )

9. Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar dan Lingkungan,

meliputi Kegiatan :

a. Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar dan Lingkungan

b. Pembinaan dan Pengawasan TTU-I dan TPM

Program dan kegiatan tersebut perlu didukung ketersediaan anggaran

dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator pencapaian

program/kegiatan kesehatan dan kebutuhan anggaran dapat dketahui dalam

lampiran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2017.

Tabel 5.3

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif

Dinas Kesehatan

Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

Program

dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(out Come) dan Kegiatan

( Out put )

Data

Capaia

n pada

tahun

awal

Perenca

naan

Target dan Pendanaan Indikatif Unit Kerja

SKPD

Penanggung

Jawab Tahun 2017

Target Rp

(5) (6) (7) (10) (11) (22)

Program

Peningka

tan

Pelayana

n

Kesehata

n Ibu,

Bayi dan

Anak

a

.

Jumlah Kasus

Kematian Ibu, dan

bayi

keatian

Ibu : 53

kasus

kematia

n Bayi :

254

kasus

109,47/ 5,9 5.369.439.750 Dinas

Kesehatan

b

.

Prosentase Persalinan

di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan-PF

85.90% 89% Dinas

Kesehatan

c

.

Cakupan Kunjungan

Neonatal Pertama (

KN1 ) sesuai Standar

93% 95% Dinas

Kesehatan

Page 45: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

42

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

d

.

Prosentase

Puskesmas yang

melaksanakan Kelas

Ibu Hamil

80% 86% Dinas

Kesehatan

e

.

Prosentase

Puskesmas yang

melakukan Orientasi

P4K

77% 88% Dinas

Kesehatan

f

.

Prosentase Ibu Hamil

yang mendapatkan

Pelayanan minimal 4

kali- K4 dengan 10 T

87% 90% Dinas

Kesehatan

g

.

Puskesmas yang

melaksanakan

stimulasi Deteksi dan

Intervensi Dini

Tumbuh Kembang (

SDIDTK)

75% 80% Dinas

Kesehatan

h

.

Prosentase bayi ( usia

0-12 bln )

mendapatkan

Imunisasi Dasar

Lengkap ( IDL )

80% 80% Dinas

Kesehatan

i

.

Prosentase

Desa/Kelurahan

mencapai katagori

Universal Child

Immunization ( UCI )

92% 92.50% Dinas

Kesehatan

Peningka

tan Status

Gizi

masyarak

at

a

.

Prevalensi Balita Gizi

Buruk

0.58% 0.45% 728.123.250 Dinas

Kesehatan

b

.

Anemia Gizi Pada

WUS

16.40% 14% Dinas

Kesehatan

c

.

Presentase Ibu Hamil

Mendapat Tablet Fe

90 Tablet

83.30% 87.50% Dinas

Kesehatan

d

.

Bayi 6-11 Bulan

Mendapat Vitamin A

99.30% 99.50% Dinas

Kesehatan

e

.

Cakupan Balita

Mendapat Vitamin A

2 Kali / Tahun

98.50% 98.95% Dinas

Kesehatan

f

.

Ibu Nifas Mendapat

Vitamin A

84.70% 85% Dinas

Kesehatan

g

.

Balita yang datang

dan ditimbang di

Posyandu

83.60% 85% Dinas

Kesehatan

h

.

Balita yang naik berat

badannya

73.80% 77.50% Dinas

Kesehatan

Page 46: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

43

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

i

.

Presentase Balita Gizi

Buruk Yang

Mendapat Perawatan

100% 100% Dinas

Kesehatan

j

.

Cakupan Pemberian

MP-ASI Pada anak

usia 6-23 Bulan gakin

3.67% 10% Dinas

Kesehatan

k

.

Presentase

Kecamatan Bebas

Rawan Gizi

77.41% 83.90% Dinas

Kesehatan

l

.

Presentasi Bayi

Mendapat ASI

Eksklusiv

35% 50% Dinas

Kesehatan

m

.

Rumah Tangga

dengan Garam

Yodium Baik

73.37% 80% Dinas

Kesehatan

n

.

Ibu Hamil KEK 8% 7% Dinas

Kesehatan

Peningka

tan dan

Pengemb

angan

Promosi

Kesehata

n

a

.

Prosentase PHBS di 5

tatanan

Break down dada di

pak aman

68.40% 74.40% 221.050.000 Dinas

Kesehatan

b

.

Informasi Kesehatan 75% 79% Dinas

Kesehatan

Pencegah

an dan

Pengenda

lian

Penyakit

a

.

ditemukannya kasus

HIV/AIDS

< 0,4% < 0,5% 1.661.686.200 Dinas

Kesehatan

b

.

ditemukan dan

ditanganinya ODHA

dengan mendapat

ART

64% 70% Dinas

Kesehatan

c

.

Puskesmas mampu

melayani VCT

13

Puskes

mas

29 Dinas

Kesehatan

d

.

ditemukannya kasus

penderita TB

65/100.

000

pddk

85% Dinas

Kesehatan

e

.

ditemukannya

penderita TB BTA

Positif

44.30% 65% Dinas

Kesehatan

f

.

Penyembuhan

penderita TB BTA

positif

80% 85% Dinas

Kesehatan

g

.

ditemukanya

penderita kusta

11,6/10

0.000

pddk

< 5% Dinas

Kesehatan

h

.

ditanganinya

penderita Kusta

100% 100% Dinas

Kesehatan

i

.

Ditemukannya

penderita Diare

12% 13% Dinas

Kesehatan

j Ditanganinya 100% 100% Dinas

Page 47: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

44

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

. penderita ISPA Kesehatan

k

.

Ditemukannya

penderita Pneumonia

Balita

70.90% 100% Dinas

Kesehatan

l

.

Ditanganinya

penderita Pneumonia

100% 100% Dinas

Kesehatan

m

.

Penderita DBD

ditangani (

Penyelidikan

Epidemiologi )

DBD=

644

kasus

kematia

n : 33

orang

Penang

anan

(PE) :

75%

85% Dinas

Kesehatan

n

.

Penderita Malaria

ditangani

100% 100% Dinas

Kesehatan

o

.

Kasus gigitan hewan

tersangka rabies

ditangani

100% 100% Dinas

Kesehatan

p

.

Penderita Filariasis

ditangani

100% 100% Dinas

Kesehatan

q

.

Kasus Flu Burung

ditangani

Tidak

ada

kasus

0 Dinas

Kesehatan

r

.

Rumah/ Bangunan

Bebas Jentik ( Angka

Bebas Jentik )

65% 80% Dinas

Kesehatan

s

.

Kematian akibat

penyakit DBD ( CFR

)

5.10% < 1% Dinas

Kesehatan

t

.

Angka Kejadian

DBD (IR )

37,9/10

0.000

pddk

<48/100.0

00 pddk

Dinas

Kesehatan

u

.

Prosentase Desa

mengalami kejadian

luar biasa ( KLB ) di

investigasi <24 jam

100% 100% Dinas

Kesehatan

v

.

Penemuan Kasus

Acute Flasis Paralysis

( AFP )

10 12 Dinas

Kesehatan

Pelayana

n

Kesehata

n Dasar

a

.

Jumlah Puskesmas

yang terbina untuk

Akreditasi

2 7 150.309.692.425 Dinas

Kesehatan

b

.

Jumlah Puskesmas

yang terlatih

manajemen

Puskesmas

12 0 Dinas

Kesehatan

Page 48: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

45

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

c

.

Jumlah Puskesmas

yang melaksanakan

Penilaian Kinerja

Puskesmas ( PKP )

33 3 Dinas

Kesehatan

d

.

Jumlah Puskesmas

yang terlatih

Penanganan Gawat

Darurat ( PPGD )

25 3 Dinas

Kesehatan

e

.

Jumlah Puskesmas

Fokus yang dibina

Program Perkesmas

1 0 Dinas

Kesehatan

f

.

Jumlah Masyarakat

Miskin yang dilayani

Puskesmas

100% 100% Dinas

Kesehatan

g

.

Pembangunan

Puskesmas baru

49 1 Dinas

Kesehatan

h

.

Rehabilitasi

Puskesmas dan

Puskesmas Pembantu

91 5 Dinas

Kesehatan

i

.

Puskesmas Mampu

PONED

18 2 Dinas

Kesehatan

j

.

Puskesmas DTP 23 2 Dinas

Kesehatan

k

.

Masyarakat Miskin

memiliki Jaminan

Kesehatan

54,3 59,3 Dinas

Kesehatan

l

.

Pemenuhan Fasilitas

Rumah Sakit baru

2 0.25 Dinas

Kesehatan

m

.

Pemenuhan Fasilitas

Klinik Kebidanan

baru

0 1 Dinas

Kesehatan

m

n

Cakupan pembuatan

SIP Perawat, SIP

Dokter, SIP Bidan,

SIK Analis

Kesehatan, SIKTG (

Tenaga Gizi ), SIK

Radiografer, SIPA (

Apoteker ), SIKTTK

( Assisten Apoteker),

Batra.

80% 100% Dinas

Kesehatan

o

.

Prosentase

Pengawasan /

Pembinaan Apotek

dan Toko Obat

70% 70% Dinas

Kesehatan

p

.

Prosentase

Pengawasan /

Pembinaan Dokter

Praktek , Bidan

Praktek Mandiri,

Praktek Perawat

60% 60% Dinas

Kesehatan

q

.

Prosentase

Pengawasan/

Pembinaan Rumah

Sakit dan Klinik.

100% 100% Dinas

Kesehatan

Page 49: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

46

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

r

.

Pengadaan Obat

Perbekalan

Kesehatan

90% 100% Dinas

Kesehatan

s

.

Prosentase

Puskesmas dengan

Pelayanan Kesehatan

Gigi dan Mulut

65.31% 80% Dinas

Kesehatan

t

.

Prosentase

Puskesmas dengan

Pelayanan Kesehatan

Jiwa

99% 100% Dinas

Kesehatan

u

.

Prosentase

Puskesmas dengan

Pelayanan Indera

100% 100% Dinas

Kesehatan

v

.

Prosentase

Puskesmas dengan

Pelayanan Penyakit

Tidak Menular

90% 100% Dinas

Kesehatan

w Prosentase

Puskesmas dengan

Pelayanan Kesehatan

Kerja

73% 80% Dinas

Kesehatan

x Prosentase

Puskesmas dengan

Pelyanan Kesehatan

Tradisional

78% 85% Dinas

Kesehatan

y Prosentase

Puskesmas dengan

Pelayanan Kesehatan

Olah Raga

82% 87% Dinas

Kesehatan

Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar dan Lingkungan

a

.

Jumlah Desa

SBS/ODF

11 desa 49 606.266.650 Dinas

Kesehatan

b

.

Penduduk akses air

minum

75% 80% Dinas

Kesehatan

Prosentase TPM yang

laik Hygiene Sanitasi

2298

(18,75

%)

2000

(20%)

Dinas

Kesehatan

c

.

Prosentase TTU yang

memenuhi syarat

kesehatan

64

(20%)

60 (15%) Dinas

Kesehatan

d Tambahan data pak

aman

e Tambahan data

ibunafsiah

JUMLAH 215.248.220.000

Page 50: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

47

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Page 51: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan
Page 52: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

Lampiran Renja 2018

Rencana Anggaran

Rp.

1

Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Indramayu 1.395.400.000 APBD Kab.

2sda-

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan

PenggandaanKab. Indramayu 112.457.100 APBD Kab.

3sda-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undanganKantor Dinas Kesehatan 6.750.000 APBD Kab.

4sda- Penyediaan Makanan dan Minuman Indramayu 112.500.000 APBD Kab.

5sda-

Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi/Kunjungan Ke Dalam

Daerah Dan Luar Daerah

Kantor Dinas Kesehatan

Kab. Indramayu224.994.000 APBD Kab.

6

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana AparaturPengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kab. Indramayu 434.811.125 APBD Kab.

7sda- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Indramayu 943.462.500 APBD Kab.

8sda-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional/Mobil JabatanKab. Indramayu 150.000.000 APBD Kab.

9sda-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan

Gedung KantorKantor Dinas Kesehatan 47.391.000 APBD Kab.

10

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Perencanaan dan Pelaporan

Sistem Informasi Kesehatan Kab. Indramayu 114.000.000 APBD Kab.

11sda-

Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi

Program dan KegiatanKab. Indramayu 90.750.000 APBD Kab.

12

Program Pelayanan Kesehatan

Dasar

Penyediaan Pelayanan Dasar di Puskesmas (Operasional

Puskesmas)Kab. Indramayu 685.114.000 APBD Kab.

13sda- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer Kab. Indramayu 112.500.000 APBD Kab.

14sda- Pengawasan, Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan Kab. Indramayu 15.050.000.000 APBD Kab.

15sda- Penunjang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ( JKN ) Kab. Indramayu 21.346.630.018 APBD Kab.

16sda-

Pelayanan Kesehatah Bagi Masyarakat Miskin Diluar Kuota

JamkesmasKab. Indramayu 42.268.071.125 APBD Kab.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN INDRMAYU

Nomor Program Kegiatan Lokasi Keterangan

RENCANA KERJA ANGGARAN

Page 53: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

Rencana Anggaran

Rp.

Nomor Program Kegiatan Lokasi Keterangan

17sda- Pengendalian dan Pengawasan Alat Kesehatan Kab. Indramayu 100.000.000 APBD Kab.

18sda- Pembinaan Kesehatan jiwa & NAPZA Kab. Indramayu 37.500.000 APBD Kab.

19sda- Pembinaan Kesehatan tradisional Kab. Indramayu 112.500.000 APBD Kab.

20sda- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kab. Indramayu 1.075.000.000 APBD Kab.

21sda- Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan Kab. Indramayu 250.000.000 APBD Kab.

22sda- Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kab. Indramayu 154.554.700 APBD Kab.

23sda- Akreditasi Tenaga Kesehatan Kab. Indramayu 67.868.500 APBD Kab.

24sda- Pelayanan Katarak Kab. Indramayu 187.500.100 APBD Kab.

25sda- Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan Kab. Indramayu 420.000.000 APBD Kab.

26

sda- Penataan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Juntinyuat, Bangodua,

Kaplongan,

Tukdana,Cantigi,

Bongas.Terisi, Widasari,

Puskesmas Tugu dan

Klinik Pratama Putra

Remaja Indramayu

30.000.000.000 APBD Kab.

27sda-

Pelayanan Keseahatn Penyakit Tidak Menular (Katarak, Gigi

dan Mulut)Kab. Indramayu 150.000.000 APBD Kab.

28sda- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar ( DAK 2017 ) Kab. Indramayu 6.754.740.000 DAK

29sda- Jampersal ( DAK 2017 ) Kab. Indramayu 2.694.820.000 DAK

30sda- Bantuan Operasional Kesehatan ( DAK 2017 ) Kab. Indramayu 1.142.185.000 DAK

31Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas ( DAK 2017 ) Kab. Indramayu

15.292.486.000 DAK

32sda- Akreditasi Puskesmas ( DAK 2017 ) Kab. Indramayu 4.176.000.000 DAK

33sda- Pelayanan Kefarmasian ( DAK 2017 ) Kab. Indramayu 6.677.043.000 DAK

34sda- Pelayanan Kefarmasian ( APBD Kabupaten ) Kab. Indramayu 4.000.000.000 APBD Kab.

Page 54: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

Rencana Anggaran

Rp.

Nomor Program Kegiatan Lokasi Keterangan

35sda- Peningkatan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kab. Indramayau 375.000.000 APBD Kab.

36

Program Peningkatan dan

Pengembangan Promosi Kesehatan

Penyelenggaraan dan Pengembangan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan MasyarakatKab. Indramayu 81.750.000 APBD Kab.

37sda-

Penetapan Kawasan Bebas Rokok dan Peningkatan Drajat

KesehatanKab. Indramayu 139.300.000 APBD Kab.

38sda- Penyelenggaraan Kabupaten Sehat Kab. Indramayu 185.351.550 APBD Kab.

39

Program Peningkatan Gizi

MasyarakatPeningkatan Gizi Kelompok Rawan Kab. Indramayu 305.512.500 APBD Kab.

40sda- Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk Kab. Indramayu 272.610.750 APBD Kab.

41sda- Pembinaan dan Peningkatan Gizi Masyarakat Kab. Indramayu 150.000.000 APBD Kab.

42

Program Peningkatan Kualitas

Sanitasi Dasar LingkunganPeningkatan Kualitas Sanitasi dasar dan Lingkungan Kab. Indramayu 220.826.000 APBD Kab.

43sda- Pembinaan dan Pengawasan TTU-I dan TPM Kab. Indramayu 200.089.100 APBD Kab.

44

Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan

wabahKab. Indramayu 225.941.100 APBD Kab.

45sda- Penanggulangan Penyakit Menular Langsung Kab. Indramayu 810.000.000 APBD Kab.

46sda- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Kab. Indramayu 625.745.100 APBD Kab.

47

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Ibu, bayi dan AnakPeningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Kab. Indramayu 112.500.000 APBD Kab.

48sda- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita Kab. Indramayu 213.862.500 APBD Kab.

49sda- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja Kab. Indramayu 150.000.000 APBD Kab.

50sda- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Kab. Indramayu 314.630.000 APBD Kab.

51sda- Pelayanan Kesehatan Anak Dengan Kecacatan dan Terlantar Kab. Indramayu 111.447.000 APBD Kab.

52sda- Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Kab. Indramayu 317.110.000 APBD Kab.

53sda- Peningkatan Imunisasi Kab. Indramayu 100.130.250 APBD Kab.

Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK 2018) Kab. Indramayu 1.354.940.000 APBD Kab.

Page 55: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018dinkes.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Renja-2018.pdf · 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ... Memberikan

Rencana Anggaran

Rp.

Nomor Program Kegiatan Lokasi Keterangan

54

Program Pengadaan, peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata

Pembangunan Penambahan IPAL pada RSUD Indramayu

(DAK 2018)Kab. Indramayu 3.828.002.718 APBD Kab.

Pengadaan Alat Alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah

Sakit pada RSUD MA Sentot Patrol (DAK 2018)Kab. Indramayu 3.880.939.282 APBD Kab.

Pembangunan Pengembangan Ruang Poliklinik Rumah Sakit

pada RSUD IndramayuKab. Indramayu 2.006.000.000 APBD Kab.

Pembangunan Ruang Rawat Inap VIP Lanjutan pada RSUD

IndramayuKab. Indramayu 6.000.000.000 APBD Kab.

Pembangunan lanjutan gedung farmasi pada RSUD

IndramayuKab. Indramayu 5.998.500.000 APBD Kab.

Pembangunan Rumah Sakit pada RSUD MA Sentot Patrol

(DID)Kab. Indramayu 31.006.000.000 APBD Kab.

215.373.216.018 JUMLAH