RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2015-2019kinerja.ekon.go.id/...bidang...dan-pengembangan-wilayah-2018-renstra.pdf · Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2015 – 2019 dapat

RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

TAHUN 2015-2019

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jl. Lapangan Banteng No. 2-4 Jakarta Pusat

Renstra 2015-2019 Deputi VI

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan karunia-Nya,

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2015 – 2019 dapat diselesaikan.

Renstra ini merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kedeputian

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015, yang juga

merupakan rencana kegiatan lima tahun ke depan dari Agenda Prioritas Nawacita bidang

ekonomi.

Dalam tahap implementasi rencana strategis Kedeputian, tentu akan menghadapi

situasi dan kondisi yang tidak selalu sejalan dengan yang kita inginkan, namun hendaknya

kita tetap berupaya agar tata kelola tetap terjaga dan target yang telah ditetapkan dapat

tercapai agar dapat memastikan kemandirian ekonomi yang lebih baik.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra ini kami

ucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya Renstra ini dapat memudahkan kegiatan

Kedeputian dalam mengantarkan percepatan pembangunan perekonomian yang inklusif dan

berkelanjutan

Jakarta, Desember 2015

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,

Luky Eko Wuryanto


Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

1.1 Kondisi Umum ......................................................................................................... 1

1.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur

Dan Pengembangan Wilayah Pada Periode 2009 - 2014 ............................ 2

1.2 Potensi Dan Permasalahan ..................................................................................... 9

1.2.1 Potensi ....................................................................................................... 12

1.2.2 Permasalahan ............................................................................................ 15

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KINERJA .................................................. 19

2.1 Visi ........................................................................................................................ 19

2.2 Misi ........................................................................................................................ 20

2.3 Tujuan ................................................................................................................... 21

2.4 Sasaran strategis ................................................................................................... 22

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN ............................................................................................................. 24

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ...... 24

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur Dan

Pengembangan Wilayah ........................................................................................ 25

3.3 Kerangka Regulasi ................................................................................................ 34

3.4 Kerangka Kelembagaan ........................................................................................ 34

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ........................................ 37

4.1 Target Kinerja ........................................................................................................ 37

4.2 Kerangka Pendanaan ............................................................................................ 37

BAB V PENUTUP ............................................................................................................. 39


Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah iii

LAMPIRAN

LAMPIRAN I Manual Kinerja Yang Akan Dicapai Oleh Deputi Koordinasi Bidang

Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

LAMPIRAN II Manual Kinerja Yang Akan Dicapai Oleh Masing-Masing Asisten Deputi Di

Kedeputian Koordinasi Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan

Wilayah


Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daya Saing Global Pada Infrastruktur Transportasi .......................................... 7

Tabel 2. Target Pembangunan Infrastruktur 2015-2019 ................................................ 10

Tabel 3. Kebutuhan Investasi per Sektor Infrastruktur Tahun 2015 – 2019 ................... 11

Tabel 4. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah pada tahun 2015 – 2019 .......................................... 22

Tabel 5. Kinerja, Indikator, dan Target Yang Akan Dicapai Oleh Asisten Deputi di

Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah .................................................................................. 27


Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lansekap Ekonomi Indonesia ........................................................................... 1


Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Kebijakan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah selama lima

tahun terakhir diarahkan pada sasaran strategis untuk peningkatan percepatan

pembangunan infrastruktur serta berkurangnya disparitas pembangunan antar

wilayah guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran

infrastruktur dan pengembangan wilayah sangat penting dan saling terkait

dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, karena infrastruktur

yang terintegrasi dalam pengembangan wilayah akan memberikan daya angkat

dan daya dorong bagi peningkatan daya saing sosial dan ekonomi.

Gambar 1. Lansekap Ekonomi Indonesia

Lansekap Ekonomi Indonesia yang tersentralisasi di Pulau Jawa

mengancam daya saing, efisiensi, dan pada akhirnya ketahanan ekonomi

nasional, sehingga perlu adanya pusat-pusat perekonomian baru yang dapat

berfungsi menjadi alternatif orientasi aktivitas koleksi dan distribusi ekonomi

regional dan nasional, terutama di luar Pulau Jawa.



Untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur serta

berkurangnya disparitas pembangunan antar wilayah, maka prioritas

pembangunan ke depan adalah mendorong pembangunan pusat-pusat

ekonomi baru, terutama di luar Pulau Jawa sesuai dengan potensi sumber-

sumber daya alam dan keunggulan lokasi yang strategis dan memperbaiki

kualitas hidup dan efisiensi kegiatan ekonomi secara nasional, sesuai dengan

kapasitas daya dukungnya.

Kemajuan keberhasilan pembangunan infrastruktur menjadi ukuran daya

saing suatu negara. Berdasarkan data The Global Competitiveness Report

2010-2014, diketahui bahwa indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada

tahun 2013–2014 mengalami peningkatan peringkat yang cukup signifikan, yaitu

urutan ke-82 dari 148 negara. Sementara pada tahun 2010–2011 berada pada

peringkat 90 dari 139 negara.

Peningkatan kapasitas ketersediaan infrastruktur yang handal dan

berkualitas menjadi prioritas pemerintah dalam mendorong tercapainya

pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan

infrastruktur ini tercermin dari tingginya target yang diamanatkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Hasil yang Telah Dicapai Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah pada Periode 2009-2014

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan,

penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur

dan pengembangan wilayah yang meliputi infrastruktur sumber daya air,

telematika dan utilitas, sistem transportasi multimoda, penataan ruang dan



kawasan strategis ekonomi, perumahan, pertanahan, dan pembiayaan

infrastruktur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kegiatan bidang infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk

mendukung ketahanan air nasional yang diharapkan dapat mendukung

kedaulatan pangan untuk peningkatan produksi padi serta ketahanan energi

nasional melalui pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk eksisting.

Untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan energi, pada periode tahun

2010-2014 telah dihasilkan peraturan perundang-undangan melalui koordinasi

dan sinkronisasi Kementerian/Lembaga yaitu antara lain : PP Nomor 71 Tahun

2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, PP Nomor 73

Tahun 2013 tentang Rawa, PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai (DAS), PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, PP

Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan.

Selain peraturan perundang-undangan, koordinasi dalam pembangunan

bidang infrastruktur sumber daya air juga telah mendorong dibangunnya 28

waduk dan 7 di antaranya telah selesai. Pencapaian ini telah menambah jumlah

waduk yang berfungsi penuh sampai tahun 2014 menjadi sebanyak 211 buah.

Sedangkan untuk embung/situ/bangunan penampung air lainnya sampai akhir

tahun 2014 telah dibangun sebanyak 1.332 buah. Selain itu juga telah dilakukan

upaya rehabilitasi pada 82 buah waduk dan 342 embung/situ/bangunan

penampung air lainnya, operasi dan pemeliharaan dilakukan terhadap 1.207

waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya, serta konservasi

terhadap kawasan sumber air di 36 kawasan. Berbagai upaya tersebut telah

meningkatkan kapasitas tampung sumber air sampai akhir tahun 2014 menjadi

12,61 milyar m³, serta memberikan dukungan bagi peningkatan ketersediaan air

untuk irigasi yang bersumber dari waduk menjadi 761.542 ha.



Terkait penanganan banjir dan rob di wilayah ibukota Negara, telah

disusun Dokumen Master Plan National Capital Integrated Coastal Development

(NCICD)/ Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN).

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian target MDG’s, yaitu peningkatan

akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak pada tahun 2015 sebesar

68,87%, untuk itu pada periode 2010-2014 telah dibangun prasarana dan sarana

air baku dengan kapasitas mencapai 51,44 m³/detik, sehingga total kapasitas air

baku yang tersedia selama periode tahun 2005-2014 sebanyak 64 m³/detik.

Selain itu, pada periode 2010- 2014 juga telah dilakukan rehabilitasi prasarana

air baku dengan kapasitas sebanyak 34,12 m³/detik serta operasi dan

pemeliharaan untuk 47,47 m³/detik. Namun demikian, kapasitas IPA PDAM

sampai akhir tahun 2013 hanya sebesar 36,83 m³/detik sehingga terdapat idle

capacity sebanyak 6,41 m³/detik.

Untuk mendukung ketahanan pangan pada periode 2010-2014 telah

dilakukan upaya koordinasi dan sinkronisasi khususnya dalam mendukung

pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan irigasi. Upaya

pembangunan jaringan irigasi permukaan telah dilakukan seluas 429.739 ha,

jaringan irigasi rawa seluas 202.386 ha, dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)

seluas 14.020 ha. Selain itu juga dengan upaya rehabilitasi irigasi permukaan

seluas 2.021.439 ha, Jaringan irigasi rawa seluas 655.437 ha, dan Jaringan Irigasi

Air Tanah (JIAT) seluas 42.131 ha. Sedangkan melalui operasi dan pemeliharaan

jaringan irigasi permukaan seluas 2.479.412,37 ha, jaringan irigasi rawa seluas

1.275.352 ha, dan JIAT seluas 43.840 ha. Kondisi jaringan permukaan yang

menjadi kewenangan pusat sampai tahun 2014, yang dalam kondisi baik telah

mencapai 77,46% dan yang dalam kondisi rusak sebesar 22,54%.

Pada bidang telematika telah dihasilkan Peraturan Presiden Nomor 96

Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019, yang menjadi



panduan bagi semua pemangku kepentingan di sektor telematika yang meliputi

empat pilar utama, yaitu Aspek Regulasi, Legislasi dan Kelembagaan, Aspek

Pendanaan, Aspek Prasarana dan Keamanan, serta Aspek Adopsi dan Utilisasi

Kreatif. Pemerataan akses telekomunikasi juga semakin membaik ditunjukkan

dengan meningkatnya daerah yang terakses layanan telekomunikasi seperti desa

dering sebanyak 33.185 desa, desa pintar atau desa punya internet berjumlah

1.330 desa. Program Palapa Ring telah mencapai 31 provinsi, hanya tersisa 3

provinsi yang belum tergelar tulang punggung kabel serat optik yaitu Provinsi

Maluku, Papua, dan Papua Barat. Program tersebut diharapkan selesai pada

tahun 2017. Pada bulan Mei 2015, telah diresmikan Sulawesi-Papua Cable

System, dengan harapan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi

Indonesia dapat diwujudkan melalui pemerataan informasi dan komunikasi di

seluruh pelosok yang terbentang dari barat hingga ke timur.

Sementara pada bidang utilitas telah dihasilkan kajian untuk percepatan

implementasi Kebijakan Sanitary Landfill, penetapan PP Nomor 81 Tahun 2012

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah

Tangga, serta penetapan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pada bidang transportasi, untuk penguatan sistem konektivitas dan

logistik di luar Jawa, telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam

pembangunan infrastruktur jaringan jalan/jalan tol, kereta api, bandara, dan

pelabuhan. Beberapa contoh infrastruktur yang telah dan sedang dibangun

antara lain: Jalan Tol Trans Sumatera; Bandara Internasional Kualanamu; Jalur Rel

Ganda (Double Track) Medan–Bandara Kualanamu; Pelabuhan Internasional Kuala

Tanjung; Pelabuhan Tanjung Api-api, Sumatera Selatan; Pelabuhan Tanjung Sauh

Batam; Jalur Kereta Api Batubara dan Terminal Terintegrasi di Sumatera Selatan;

Jembatan Laut Penyeberangan Merak–Bakauheuni; Jalan Trans Kalimantan;



Pelabuhan Internasional Maloy, Kalimantan Timur; Bandara Internasional

Sepinggan; 3 Bandara di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur; Pelabuhan

Makassar New Port; Jalan By Pass Palu-Parigi; Pelabuhan Hub International

Bitung; Jalan Tol Manado-Bitung; Jalan KA Makassar–Parepare; Bandara

International Lombok (BIL); Coastal Shipping Lintas Jawa-Bali-Nusa Tenggara;

Pelabuhan Cruise Tanah Ampo Bali; Jalan Strategis Nasional Trans Papua (Jalan

P4B) dan Trans Maluku; Pelabuhan Sorong di Seget; serta beberapa pelabuhan

dan bandara di Papua dan Kepulauan Maluku.

Indikator infrastruktur untuk masing-masing bidang transportasi yang

dibangun menunjukkan peningkatan yang signifikan, antara lain untuk kualitas

jalan meningkat menjadi peringkat 78 dari 148 negara pada tahun 2013-2014

dari sebelumnya peringkat 84 dari 139 negara (tahun 2010-2011). Untuk kualitas

infrastruktur Kereta Api pada tahun 2013-2014 naik menjadi peringkat 44 dari

148 negara (sebelumnya peringkat 56 dari 139 negara di tahun 2010-2011).

Kualitas infrastruktur pelabuhan naik pada tahun 2013-2014 menjadi peringkat

89 dari 148 negara (sebelumnya peringkat 96 dari 139 negara di tahun 2010-

2011). Kualitas infrastruktur transportasi udara pada tahun 2013-2014 naik

menjadi peringkat 68 dari 148 negara (sebelumnya peringkat 69 dari 139 negara

di tahun 2010-2011).



Tabel 1. Daya Saing Global Pada Infrastruktur Transportasi

Indikator

Infrastruktu

r

2010 – 2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Nilai

Peringkat

/ 139

negara

Nilai

Peringkat

/ 142

negara

Nilai

Peringkat

/ 144

negara

Nilai

Peringkat

/ 148

negara

Kualitas

Infrastruktur

Keseluruhan

NA 90 3,9 82 3,7 92 4,0 82

Kualitas Jalan NA 84 3,5 83 3,4 90 3,7 78

Kualitas

Infrastruktur

Kereta Api

NA 56 3,1 52 3,2 51 3,5 44

Kualitas

Infrastruktur

Pelabuhan

NA 96 3,6 103 3,6 104 3,9 89

Kualitas

Infrastruktur

Transportasi

Udara

NA 69 4,4 80 4,2 89 4,5 68

Sumber: The Global Competitiveness Report, WEF 2010 – 2014

Koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilakukan pada bidang penataan

ruang adalah percepatan penyelesaian RTRW Provinsi/Kota/Kabupaten dengan

diterbitkannya Inpres Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan

RTRW Kabupaten/Kota. Hingga saat ini telah ditetapkan sejumlah 27 Perda

RTRW Provinsi (79.41%), 327 Perda RTRW Kabupaten (82.16%), dan 82 Perda

RTRW Kota (88.17%). Sedangkan untuk Rencana Tata Ruang (RTR)

Pulau/Kepulauan telah ditetapkan 4 Perpres dan untuk Kawasan Strategis

Nasional (KSN) telah ditetapkan 7 Perpres dari 76 KSN yang diamanahkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang



Wilayah.

Penetapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdampak pada

berkurangnya disparitas pembangunan antar wilayah. Pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi baru yang ditetapkan antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),

kawasan industri, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di luar

Pulau Jawa. KEK yang telah ditetapkan ada di 7 lokasi yaitu KEK Sei Mangkei, KEK

Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Tanjung Api-api, KEK Mandalika, dan

KEK Morotai.

Di bidang perumahan, hasil yang telah dicapai antara lain telah

dilaksanakannya koordinasi kebijakan dan strategi pembangunan perumahan

sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman, koordinasi terkait Pembiayaan Perumahan/FLPP untuk

meningkatkan akses sumber pembiayaan melalui Bank Pelaksana, koordinasi

Pengembangan Kawasan Permukiman, melaksanakan program Small Town

Development untuk mengantisipasi disparitas antar wilayah khususnya antara

kota besar dan kota kecil/sedang, dan koordinasi peningkatan pembiayaan

perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui inisiasi

pembentukan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat).

Hasil yang telah dicapai pada bidang pertanahan antara lain adanya

jaminan kemudahan penyelesaian ketersediaan lahan dan kepastian waktu yang

diperlukan untuk pengadaannya dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2012

tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Di

samping itu juga telah dilakukan sinkronisasi dalam penyusunan Peraturan

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 terkait pengadaan tanah skala kecil dari 1 ha

menjadi 5 ha, dan Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

terkait masa transisi.



Di bidang Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), hasil yang dicapai antara

lain perubahan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dengan

ditetapkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2010, Perpres Nomor 56 Tahun 2011,

Perpres Nomor 66 Tahun 2013, dan pada tahun 2014 sedang dilakukan

pembahasan Perpres pengganti. Selain itu, dilakukan pemantauan dan evaluasi

tentang permasalahan Kerjasama Pemerintah-Swasta di bidang infrastruktur

seperti Central Java Coal Fired Power Plant 2x1.000 MW (PLTU Batang), Kereta

Api Bandara Soekarno Hatta, Proyek SPAM Umbulan, SPAM Lampung, dan SPAM

Semarang Barat.

Hasil penting lainnya guna mendukung percepatan pemenuhan

kebutuhan infrastruktur adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pada tahun 2011

yang telah dapat merealisasikan proyek sebesar Rp838,9 triliun, baik untuk sektor

infrastruktur maupun riil yang tersebar di seluruh koridor ekonomi, yaitu koridor

Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku.

Selain itu, ada pula upaya untuk merevitalisasi Komite Kebijakan Percepatan

Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) menjadi Komite Percepatan Penyediaan

Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Komite ini diharapkan ke depan akan mampu

menjadi delivery unit di bidang infrastruktur yang akan terlibat sejak tahap

persiapan hingga pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan bidang percepatan infrastruktur dan

pengembangan wilayah digali berdasarkan tantangan yang ada pada tahun

2015-2019. Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, target outcome pembangunan

infrastruktur yang hendak dicapai di tahun 2019 antara lain pemenuhan akses air



minum layak 100%, akses sanitasi layak 100%, kawasan kumuh perkotaan 0 ha,

kemantapan jalan nasional 98%, pengembangan 450 pelabuhan dan 252

bandara, pangsa angkutan umum 32%, kabupaten/kota yang dijangkau pitalebar

100%, kapasitas air baku 118,6 m3/detik dan pembangunan 49 waduk dengan

rincian secara lengkap sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. Target Pembangunan Infrastruktur 2015-2019

INDIKATOR BASELINE

2014

SASARAN

2019

Kawasan permukiman kumuh perkotaan 38.431 Ha 0 ha

Akses Air Minum Layak 70 % 100%

Akses Sanitasi Layak 60,9 % 100%

Kondisi mantap jalan nasional 94 % 98%

Pengembangan jalan nasional 38.570 km 45.592 km

Pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun) 1.028 km 2.650 km

Pengembangan jalan tol (kumulatif 5 tahun) 260 km 1.000 km

Panjang jalur kereta api 5.434 km 8.692 km

Pengembangan pelabuhan 278 450

Jumlah bandara 237 252

Kab/Kota yang dijangkau Broadband 82% 100%

Jumlah Dermaga Penyebrangan 210 270

Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan 23% 32%

Kapasitas Air Baku Nasional 41,44 m3/detik 118,6 m

3/detik

Jumlah Waduk 21 waduk 49 waduk

Sumber : RPJMN 2015-2019

Dari sisi pembiayaan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan

infrastruktur Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke depan membutuhkan

Rp4.796 triliun untuk pembangunan infrastruktur dengan alokasi pembiayaan

bersumber dari APBN sebesar 29,88%, APBD sebesar 11,37%, BUMN sebesar



22,23%, dan sisanya oleh swasta sebesar 36,52% sebagaimana tercantum dalam

tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Kebutuhan Investasi per Sektor Infrastruktur Tahun 2015 –

2019

APBN APBD BUMN PPP Total

Jalan 268 200 65 200 733

Kereta Api 93 0 11 122 226

Tranportasi Laut 260 0 238 93 591

Tranportasi Udara 64 5 50 25 144

Tranportasi Sungai dan Ferri 37 0 10 0 47

Tranportasi Perkotaan 61 15 5 5 86

Listrik 120 0 445 435 1000

Minyak dan gas 4.3 0 152 352 507

Teknologi Informasi dan

Komunikasi (ICT)

15 15 27 223 280

Sumber Daya Air 196 68 7 180 451

Air Minum dan Sanitasi 131 198 44 30 403

Perumahan 184 44 13 87 328

Total Funding needs 1.433.3 545 1.067 1.752 4.796

Allocation Percentage 29,88% 11,37% 22.23% 36.52% 100%

Sumber: RPJMN 2015-2019

Dengan memperhatikan tantangan yang ada sebagaimana tersebut di

atas, serta untuk mencapai target yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019

maka peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah melakukan

koordinasi dan sinkronisasi percepatan pelaksanaan kebijakan bidang

infrastruktur yang menjadi prioritas, agar pelaksanaan program dapat berjalan

sesuai dengan yang direncanakan.



1.2.1. Potensi

Beberapa potensi yang menjadi pendorong untuk mempercepat

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang percepatan

infrastruktur dan pengembangan wilayah, antara lain:

a. Tersedianya Regulasi Pendukung Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Adanya peraturan perundang-undangan dan turunannya dapat

meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di

bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Beberapa regulasi yang

menjadi potensi dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yaitu

adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah

yang memberikan potensi peningkatan efektivitas kewenangan Pemerintah

Daerah dalam pembangunan infrastruktur, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2004 tentang Sumber Daya Air yang menjadi payung dalam pelaksanaan

kegiatan keairan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang yang menjadi dasar pengaturan di bidang penataan ruang dan

kawasan strategis ekonomi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah yang berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam pembentukan bank sampah, Perpres Nomor 96 tahun 2014 tentang

Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 yang memberikan acuan dalam

pengembangan telematika ke depan sehingga membantu percepatan

pembangunan ekonomi melalui perluasan jenis lapangan pekerjaan,

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan,

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan

Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, dan Peraturan Presiden Nomor 66

Tahun 2013 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur.



b. Tersedianya Sumber Daya Eksisting yang Mendukung Pengembangan

Infrastruktur ke Depan

Dari sisi sumber daya, pada periode bulan basah dan bulan kering

Indonesia secara umum memiliki kecukupan air. Potensi tersebut dapat

dioptimalkan pemanfaatannya guna mendukung ketahanan air, ketahanan

pangan, dan ketahanan energi. Indonesia memiliki waduk dan irigasi eksisting

yang masih berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan

dan ketahanan energi. Selain itu dalam bidang telematika, adanya Sulawesi

Maluku Papua Cable System dapat menjadi potensi bagi percepatan

pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian timur dan tingkat adopsi serta

penetrasi penggunaan internet dan telepon seluler.

c. Tersedianya Alternatif-alternatif Pembiayaan di Luar Sumber Dana

APBN/APBD

Adanya alternatif pembiayaan investasi yang berasal dari perbankan,

CSR, lembaga keuangan bank/non-bank, Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha (KPBU), peran serta masyarakat, dan alternatif skema

pembiayaan investasi/skema creative financing lainnya merupakan potensi

sumber dana yang dapat dimanfaatkan lebih optimal dalam pengembangan

infrastruktur. Selain itu keringanan sistem pembiayaan perumahan melalui

subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, dan bantuan stimulan,

menjadikan keunggulan untuk mendorong pencapaian target infrastruktur di

Indonesia.

d. Adanya Penggabungan Beberapa Kementerian/Lembaga yang Memiliki

Tugas dan Fungsi yang Sama

Penggabungan beberapa Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas

dan fungsi yang sama berpotensi terhadap efektivitas koordinasi dan

sinkronisasi ke depan dalam hal pencapaian target RPJMN 2015-2019.



Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas Kementerian/Lembaga yang solid

akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan

wilayah yang menjadi prioritas.

e. Kemampuan BUMN yang Semakin Membaik

Keberadaan BUMN mempunyai peran yang menentukan dalam

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang

perekonomian. Keterlibatan BUMN yang didukung dengan kapasitas dan

kemampuan yang semakin baik ke depan akan menjadi daya ungkit dalam

percepatan pembangunan Indonesia, mengingat bahwa BUMN yang didirikan

oleh pemerintah (berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003)

melakukan peran dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor

perekonomian, yaitu mengelola cabang-cabang produksi dan sumber

kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebagai contoh, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Perusahaan Listrik Negara,

PT. Kereta Api Indonesia, dan lain sebagainya akan semakin berperan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk

mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang

menguntungkan.

f. Tersedianya Berbagai Inovasi Teknologi Infrastruktur yang Dikuasai

Tenaga Ahli Lokal

Inovasi teknologi sangat penting dalam pembangunan infrastruktur

Indonesia ke depan. Adanya berbagai terobosan inovasi di berbagai bidang

misalnya keairan, jalan, dan jembatan serta permukiman berwawasan ramah

lingkungan dan mengedepankan nilai sosial menjadi potensi yang

mendukung percepatan pembangunan yang efektif, efisien, dan

berkelanjutan. Secara kompetensi, kemampuan tenaga ahli lokal yang

menguasai teknologi juga menjadi kekuatan yang tidak diragukan lagi.



Sebagai contoh, penanganan jembatan dan pembangunan rumah tahan

gempa yang ditangani secara komprehensif oleh para ahli lokal telah

memberikan solusi rekomendasi jangka pendek, menengah dan panjang.

1.2.2. Permasalahan

Dalam tahapan penyiapan dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur,

selain potensi yang menjadi pendorong dan penguat pelaksanaan pembangunan

infrastruktur, juga terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan

realisasi infrastruktur di Indonesia. Adapun permasalahan yang dimaksud

meliputi:

a. Permasalahan dalam Pendistribusian Kewenangan dan Pengambilan

Keputusan

Pembagian tanggung jawab Pemerintah Daerah pada dasarnya telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah. Baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki

tanggung jawab untuk menentukan rencana pembangunan dan tata ruang,

menyediakan fasilitas dan infrastruktur publik, dan memegang kendali atas

dampak lingkungan. Ketika kebutuhan dasar infrastruktur tidak dapat

dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, pada dasarnya Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan untuk memberikan hukuman dan sanksi kepada Pemerintah

Daerah, namun tidak terdapat pedoman yang jelas bagi Pemerintah Pusat

terutama bagi Kementerian untuk memberikan hukuman dan sanksi tersebut.

Kondisi ini menyebabkan penyiapan dan pelaksanaan penyediaan

infrastruktur terhambat.

Selain kendala pada Pemerintah Daerah, belum terciptanya koordinasi

lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah di tingkat pusat juga turut

menghambat proses pelaksanaan proyek. Sebagai contoh, penetapan skala



prioritas seringkali tidak dikoordinasikan antar Kementerian/Lembaga di

tingkat pusat yang mengakibatkan pelaksanaan proyek mengalami

penundaan bahkan pembatalan karena tidak memperoleh dukungan dari

seluruh instansi terkait.

b. Ketidaksesuaian Perencanaan Pendanaan dengan Kebutuhan

Implementasi

Hambatan dalam penyediaan infrastruktur juga mencakup

pengalokasian dana untuk memenuhi kebutuhan implementasi proyek.

Besarnya anggaran yang dibutuhkan seringkali membuat sebuah proyek

infrastruktur memperoleh pendanaan dari beberapa sumber. Sebagai contoh,

sebuah proyek menggunakan sumber pendanaan dari APBN, APBD, dan

Badan Usaha. Tidak sinkronnya jadwal realisasi anggaran dalam setiap

tahapan pelaksanaan proyek, misalnya dalam hal pengadaan tanah dan lelang

badan usaha dapat mengakibatkan terhambatnya penyediaan proyek.

Perencanaan yang baik terkait proyek dan sumber pendanaannya

sangatlah penting agar APBN dan APBD dapat dialokasikan untuk penyediaan

infrastruktur yang kritikal, sedangkan infrastruktur yang terindikasi

menguntungkan dapat digunakan untuk menarik investasi swasta.

c. Sulitnya Proses Pengadaan dan Pembebasan Lahan

Pelaksanaan pengadaan dan pembebasan lahan hampir selalu

menjadi salah satu permasalahan dalam penyediaan infrastruktur. Proses yang

panjang memberikan kesempatan bagi para spekulan tanah untuk

meningkatkan harga tanah sehingga dana yang telah disiapkan oleh

Pemerintah seringkali tidak mencukupi saat pelaksanaan proses pembayaran

uang ganti rugi. Kurang memadainya kapasitas personel dan ketersediaan

teknologi untuk melakukan pendataan dan pendaftaran juga turut

memperlambat proses pengadaan lahan proyek.



d. Kurangnya Kapasitas Kementerian/Lembaga dan/atau Penanggung

Jawab Proyek dalam Penyediaan Infrastruktur terutama yang

Dilaksanakan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

(KPBU)

Kurangnya sumber daya manusia dan kapasitas yang kurang memadai

dalam menyiapkan, melaksanakan, dan memelihara infrastruktur di daerah

serta minimnya anggaran untuk infrastruktur seringkali menjadi hambatan

dalam penyediaan infrastruktur di daerah. Hal ini semakin mengkhawatirkan

mengingat tidak adanya keharusan Pemerintah Daerah mengalolasikan

dananya untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan guna

mendukung perekonomian daerah.

Permasalahan yang menghambat penyediaan infrastruktur di daerah

tidak lepas dari lemahnya peran Pemerintah Pusat dalam memastikan

peningkatan kapasitas dan sumber daya dari pusat ke daaerah sehingga

terjadi inefisiensi dalam penyediaan infrastruktur.

e. Lambatnya Proses Penyusunan Peraturan dan Keberadaan Peraturan

yang Tumpang Tindih Sehingga Menghambat Investasi

Kendala dalam penyusunan dan implementasi kebijakan dan

peraturan masih menjadi hambatan besar dalam penyediaan infrastruktur.

Kurangnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penyusunan

peraturan seringkali menghambat proses penetapan suatu peraturan yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Suatu proyek seringkali mundur dari

jadwal yang telah ditetapkan karena belum terbitnya peraturan yang dijadikan

landasan hukum pelaksanaan proyek.

Selain itu, masih terdapat peraturan yang tumpang tindih atau

bertentangan satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan kebingungan

pihak penanggung jawab. Proses penyusunan revisi peraturan yang akan



mendukung pembangunan infrastruktur membutuhkan koordinasi dan

pengendalian yang lebih baik.



BAB II : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Visi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah adalah:

“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan

ekonomi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang efektif

dan berkelanjutan”

Visi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah ini mendukung Visi Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, yakni “Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”. Visi

tersebut disusun berdasarkan kristalisasi dari pernyataan komponen organisasi

itu sendiri yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang

profesional, berintegritas, bekerjasama, inovatif, dan bertanggungjawab.

Keyakinan nilai-nilai dasar organisasi akan memberikan keyakinan kepada

pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat

diwujudkan. Visi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah tersebut mempunyai makna tentang koordinasi dan

sinkronisasi, yaitu merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan

persepsi, pemikiran, dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan.

Sedangkan pengendalian merupakan bagian proses koordinasi dan sinkronisasi

yang penekanannya pada setiap pusat-pusat pertanggungjawaban diupayakan

dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai rencana dan dilakukan secara efektif

dan efisien. Kata “efektif” mempunyai arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan

sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya



pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Sedangkan kata

“berkelanjutan” mempunyai arti bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus

menerus dan proaktif agar pelaksanaan pembangunan perekonomian yang

dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergis sehingga

pembangunan ekonomi dapat berjalan secara berkesinambungan.

2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan

nyata dengan menetapkan Misi yang sesuai dengan peran Deputi Bidang

Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yaitu sebagai

berikut:

“Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi perumusan,

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah”

Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Deputi Bidang Koordinasi

Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam mengupayakan/

memastikan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu

“Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan

kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian”, yang

pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang infrastruktur

dan pengembangan wilayah. Untuk meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang

infrastruktur dan pengembangan wilayah tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk

menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan dari berbagai

intansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik dan

terlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan

dalam upaya pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan

kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan



yang timbul dalam proses pencapaian kinerja, sehingga progres kinerja dalam

melaksanakan kebijakan/program di bidang infrastruktur dan pengembangan

wilayah berjalan dengan optimal.

2.3. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Deputi

Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yaitu:

“Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

melalui percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah”

Agar tujuan tersebut di atas dapat tercapai, pelaksana kebijakan/program

sektor/lintas sektor di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah harus

mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerjanya secara

optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud,

maka target sasaran kinerja di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)

2015-2019 dapat diwujudkan, sehingga pada akhirnya sasaran pembangunan di

bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah demi mewujudkan

kesejahteraan rakyat akan tercapai.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah tersebut di atas, maka sasaran strategis yang akan

dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (periode 2015-2019) disusun

dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan permasalahan, dan tantangan

organisasi yang dihadapi ke depan atau dalam periode 2015-2019. Untuk

mewujudkan keberhasilan tujuan tersebut akan diukur dengan sasaran strategis

dan indikatornya.



2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai Deputi Bidang Koordinasi Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2015–2019 adalah

sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2015–2019

Sasaran Strategis/Indikator Target

2015 2016 2017 2018 2019

Sasaran Strategis

(Outcome) 1:

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan di bidang percepatan

infrastruktur dan pengembangan wilayah

Indikator

Tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan percepatan

pembangunan infrastruktur dan

pengembangan wilayah

4

4

4

4

4

Sasaran Strategis

(Outcome) 2:

Terwujudnya pengendalian kebijakan di

bidang percepatan infrastruktur dan


Indikator

Persentase rekomendasi kebijakan

percepatan pembangunan infrastruktur dan

pengembangan wilayah yang

diimplementasikan

80%

80%

80%

80%

85%

Sasaran Strategis

(Outcome) 3:




Terwujudnya pengembangan kawasan

strategis ekonomi baru di luar Pulau Jawa

Indikator:

Jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK,

kawasan industri) di luar Pulau Jawa

4

3

7

3

3

Sasaran Strategis

(Outcome) 4:

Tercapainya penetapan proyek

infrastruktur prioritas yang diusulkan

Indikator:

Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional

yang ditetapkan oleh Komite Percepatan

Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

6

7

10

12

13



BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian

Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka

mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan

nasional maupun program–program prioritas nasional dalam mewujudkan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan dilaksanakan

melalui strategi koordinasi dan sinkronisasi, pengendalian, studi kebijakan/

kajian/ telaahan, dan sosialisasi. Strategi tersebut merupakan langkah-langkah

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong peningkatan

kinerja sektor/ lintas sektor menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien.

Meningkatnya kinerja pengelolaan sektor/ lintas sektor dimaksud

diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan produktivitas bagi sektor/

lintas sektor bidang perekonomian, sehingga pada akhirnya dengan tercapainya

target-target sektor/ lintas sektor secara akumulatif memberikan kontribusi

dampak terhadap keberhasilan akan terwujudnya sasaran pembangunan

ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana tertuang pada RPJMN

2015-2019.

Adapun kebijakan prioritas Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang terkait dengan

bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah adalah:

1. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Prioritas; dan

2. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan KEK.



3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur

Indonesia yang berdaya saing untuk mencapai target yang diamanatkan dalam

RPJMN 2015-2019 dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan

lintas sektor yang lebih efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya untuk mencapai koordinasi dan sinkronisasi yang efektif di bidang

infrastruktur dan pengembangan wilayah, maka arah kebijakan Deputi Bidang

Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Sumber

Daya Air;

2. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Telematika dan Utilitas;

3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Transportasi Multimoda;

4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penataan Ruang ;

5. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan

Strategis Ekonomi;

6. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perumahan ;

7. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pertanahan;

8. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan

Infrastruktur; dan

9. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur

Prioritas.

Arah-arah kebijakan tersebut akan dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Mendahulukan dan fokus pada penanganan kebijakan infrastruktur prioritas

dan berdampak luas;



2. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk memenuhi target yang telah

ditetapkan dalam RPJMN;

3. Menginisiasi penyusunan regulasi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan

kebijakan (debottlenecking).

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan sasaran program Deputi

Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, maka

sesuai tugas dan fungsinya unit kerja eselon I akan menetapkan keluaran-

keluaran, antara lain berupa koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

dan program kerja/kegiatan lintas sektor/sektor serta meningkatkan pemahaman

pemangku kepentingan (sosialisasi kebijakan). Keluaran-keluaran ini diyakini akan

dapat mengupayakan meningkatnya pengelolaan program kerja/kegiatan

sektor/lintas secara efektif dan efisien bagi Kementerian/Lembaga yang

dikoordinasikan (sebagai pelanggan). Keberhasilan kinerja unit eselon I yang

berupa sasaran kegiatan yang disebut juga keluaran (outcome) akan diukur

dengan indikator kinerja.

Kinerja, indikator, dan target yang akan dicapai oleh masing-masing unit

eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut:



Tabel 5. Kinerja, indikator, dan target yang akan dicapai oleh Asisten

Deputi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Program/Sasaran Kegiatan/Indikator

Kinerja

Target Unit

Organisasi

Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019

Koordinasi Kebijakan Bidang

Infrastruktur Sumber Daya Air

Asdep

Infrastruktur

Sumber Daya

Air

Sasaran kegiatan (output) 1

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan

dalam rangka percepatan

pembangunan Infrastruktur Sumber

Daya Air

Indikator:

Persentase (%) Koordinasi Kebijakan

Urusan Kebijakan Urusan

Infrastruktur Sumber Daya Air yang

ditindaklanjuti

85 85 85 90 90

Persentase (%) Rekomendasi

Pengendalian Urusan Infrastruktur

Sumber Daya Air yang dilaksanakan

85 85 85 90 90

Persentase (%) Pemahaman peserta

terhadap materi Sosialisasi

Kebijakan Bidang Infrastruktur

Sumber Daya Air

85 85 85 85 85


Tersusunnya Rekomendasi kebijakan



dalam rangka Peningkatan JWG

Indonesia-Singapura untuk

Pengembangan BBK (Batam-Bintan-

Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi

Khusus) lainnya di Indonesia

Indikator:


Kebijakan dalam rangka

peningkatan JWG Indonesia-

Singapura untuk Pengembangan

BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan

KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)

lainnya di Indonesia yang

ditindaklanjuti

85 85 85 90 90


Pengendalian Kebijakan dalam

rangka peningkatan JWG

Indonesia-Singapura untuk

Pengembangan BBK (Batam-Bintan-

Karimun) dan KEK (Kawasan

Ekonomi Khusus) lainnya di

Indonesia

90 90 90 95 95



dalam rangka Percepatan

Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota

Negara Indonesia

Indikator:

Persentase (%) Rekomendasi hasil 75 80 80 80 80



koordinasi, sinkronisasi dan

harmonisasi Kebijakan Percepatan

Pembangunan Terpadu Pesisir

Ibukota Negara Indonesia


Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Percepatan



75 80 80 80 80


terhadap Materi Sosialisasi

Kebijakan Percepatan



85 85 85 85 85

Koordinasi kebijakan bidang telematika

dan utilitas

Asdep

Telematika

dan Utilitas



Telematika dan Utilitas yang

ditindaklanjuti

Indikator:

Persentase (%)

Rekomendasikebijakan Telematika

dan Utilitas yang ditindaklanjuti

80 80 80 80 80


hasilPengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Telematika dan Utilitas

80 80 80 80 80



yang ditindaklanjuti



Kebijakan Telematika dan Utilitas

75 75 75 75 75

Koordinasi Kebijakan Sistem TransportasiMultimoda

Asdep

Transportasi


Tersusunnya rekomendasi kebijakan

dalam Percepatan Pembangunan

Transportasi Multimoda

Indikator:

Persentase (%) rekomendasi

kebijakan Sistem Transportasi

Multimoda

85 80 85 85 85



kebijakan Sistem

TransportasiMultimoda

85 80 85 85 85



kebijakan TransportasiMultimoda

85 80 85 85 85


Tersusunnya rekomendasi kebijakan

dalam percepatan Pengembangan

Sistem Transportasi JABODETABEK

Indikator:


kebijakan Percepatan

PengembanganSistem Transportasi

JABODETABEK

85 80 85 85 85



Persentase (%)

RekomendasiPengendalian

Pelaksanaan kebijakan Percepatan

Pengembangan Sistem

Transportasi JABODETABEK

85 80 85 85 85

Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang

dan Kawasan Strategis Ekonomi

Asdep

Penataan

Ruang dan

Kawasan

Strategis

Ekonomi



Penataan Ruang dan Kawasan Strategis

Ekonomi

Indikator:

JumlahRekomendasi Hasil

Koordinasi dan Sinkronisasi

kebijakan Bidang Penataan Ruang

dan Kawasan Strategis Ekonomi


9 9 9 10 10

JumlahRekomendasi Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Penataan

Ruang dan Kawasan Strategis

Ekonomi

8 8 8 8 8

Persentase (%) Pemahaman

peserta terhadap materi sosialisasi

Kebijakan Penataan Ruang dan

Kawasan Strategis Ekonomi

80 80 80 85 85



Koordinasi Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia

Asdep

Penataan

Ruang dan

Kawasan

Strategis

Ekonomi



Dalam Rangka Mendorong Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia

Indikator:


kebijakan MP3EI yang

ditindaklanjuti

80 80 80 80 80

Persentase (%) Rekomendasi Hasil


Kebijakan Proyek-Proyek P3EI yang

akan ditindaklanjuti

80 80 80 80 80


peserta terhadap Materi Sosialisasi

/desiminasi kebijakan MP3EI

80 80 80 80 80

Koordinasi Kebijakan Perumahan,

Pertanahan, dan Pembiayaan

Infrastruktur

Asdep

Perumahan,

Pertanahan,

dan

Pembiayaan

Infrastruktur



Perumahan, Pertanahan &Pembiayaan

Infrastruktur yang ditindaklanjuti

Indikator:


Kebijakan Perumahan, Pertanahan

dan Pembiayaan Infrastruktur

80 85 90 90 90



ditindaklanjuti




dan Pembiayaan Infrastruktur

ditindaklanjuti

80 85 90 90 90




danPembiayaan Infrastruktur

80 85 90 90 90

Koordinasi kebijakan percepatan

penyediaan infrastruktur prioritas

Asdep

Perumahan,

Pertanahan,

dan

Pembiayan

Infrastruktur



Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang

tindaklanjuti

Indikator:


Kebijakan Ekonomi Terkait

Penyediaan Infrastruktur Prioritas


80 80 85 90 90

Persentase (%) Pre FS/Revisi Pre FS

Proyek Infrastruktur Prioritas yang

ditindaklanjuti

80 80 85 90 90



Kebijakan Penyediaan Infrastruktur

80 80 85 90 90



3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan,

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan


dan pengembangan wilayah, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah memerlukan tidak hanya regulasi yang bersifat

teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu ditunjang dengan adanya

regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat yang bersifat

administratif dan strategis.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah dalam hal ini berfungsi sebagai koordinator dalam penyusunan regulasi

untuk menghindari tumpang tindihnya regulasi yang ditetapkan oleh sektor dan

memastikan kebijakan yang telah diputuskan dapat diakomodir dalam suatu

regulasi. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah yang strategis yang mendorong

partisipasi dan keterlibatan yang sehat dari pemangku kepentingan dan dunia

usaha yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan

pengembangan wilayah.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Prioritas yang ditindaklanjuti



Kebijakan Penyediaan Infrastruktur

Prioritas yang ditindaklanjuti

80 80 85 90 90



Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, disebutkan bahwa

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan


dan pengembangan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Kooordinasi

Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dihadapkan dengan

berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di

bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah dituntut untuk terus melakukan peningkatan koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan pemerintah

lintas Kementerian/Lembaga. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka

banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul lintas sektoral dapat

segera dikelola dengan baik.

Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi

dan tata kerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang

tepat ukuran dan tepat fungsi (right size and right function).

Dengan organisasi yang ideal, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah diarahkan menjadi birokrasi yang

bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal

dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana

dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penataan tata laksana

ke depan, yaitu sebagai berikut:



1. Melakukan evaluasi atas proses bisnis untuk seluruh kegiatan utama yang

sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja yang baru;

2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas

implementasi SOP dalam proses bisnis;

3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua

proses bisnis;

4. Meningkatkan implementasi e-government secara terintegrasi, sehingga

dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder; dan

5. Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.



BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan

program kerja sektor/lintas sektor di bidang infrastruktur dan pengembangan

wilayah secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut

merupakan indikasi dari berfungsinya rekomendasi yang disampaikan oleh unit

eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada

Lementerian/Lembaga, sehingga memacu aktivitas Kementerian/Lembaga

tersebut, untuk mendorong peningkatan produktivitas di sektor/lintas sektor.

Oleh karena itu, rekomendasi yang ditetapkan unit eselon I merupakan

identifikasi dan analisis kebutuhan pelanggan (customers) baik dari segi jumlah

keluaran maupun jenis keluarannya. Untuk mewujudkan keluaran (output)

dimaksud, unit eselon I menugaskan unit eselon II sebagai penanggung jawab

pelaksana pembuatan keluaran. Unit eselon II mengupayakan pembuatan

keluaran tersebut dengan menentukan tahapan proses kegiatan pelaksanaannya

sesuai dengan waktu yang diharapkan.

4.2. Kerangka Pendanaan

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada

keluaran dan hasil, dengan mempertimbangkan sistem pembiayaan secara

proporsional yang diilustrasikan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah.

Pengalokasian tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan fungsi, outcome,

output, hingga komponen. Perhitungan prediksi dilakukan berdasarkan asumsi

kegiatan rutinitas/tetap selama waktu 4 tahun ke depan (baseline budget)



dengan memperhitungkan asumsi inflasi serta dengan menggunakan tahun

anggaran berjalan sebagai indeksnya.

Kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah dimaksud merupakan

antisipasi kebutuhan pembiayaan anggaran tahunan yang bersifat indikatif.

Adapun kerangka pengeluaran jangka menengah Deputi Bidang Koordinasi

Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015-2019 adalah

sebagaimana tersebut dalam Lampiran.



BAB V : PENUTUP

Rencana Strategi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Deputi

Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk periode

5 (lima) tahun, yang disusun selaras dengan RPJMN Tahun 2015-2019, dengan

memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan akan

berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Dokumen ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang

diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, beserta arah kebijakan dan

strategi yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana program dan kegiatan tahun 2015-2019 tersebut disusun dengan

memperhatikan kondisi kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki setiap unit

organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah, dengan harapan dapat mendukung upaya pencapaian rencana

yang telah ditetapkan secara optimal. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-

2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya

manusia, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Deputi

Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Oleh karena

itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, akan

dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Dengan tersusunnya Renstra Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah Tahun 2015-2019, diharapkan menjadi acuan bagi

pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang

Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, sehingga dapat



memaksimalkan peran Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah dalam upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian

kebijakan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.


LAMPIRAN


Lampiran I

MANUAL KINERJA YANG AKAN DICAPAI OLEH DEPUTI KOORDINASI BIDANG PERCEPATAN

INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH


2015 2016 2017 2018 2019

Sasaran Strategis

(Outcome) 1:

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di

bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan

wilayah

Indikator

Tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan


4 4 4 4 4

Sasaran Strategis

(Outcome) 2:

Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang

percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah

Indikator

rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur

dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan

3

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi



Sasaran Strategis

(Outcome) 3:

Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi

baru di luar Pulau Jawa

Indikator:

Jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK, kawasan

industri) di luar Pulau Jawa

4

3

7

3

3

Sasaran Strategis

(Outcome) 4:

Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas

yang diusulkan

Indikator:

Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan

oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

(KPPIP)

6

7

10

12

13


Lampiran II

MANUAL KINERJA YANG AKAN DICAPAI OLEH MASING-MASING ASISTEN DEPUTI

DI DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Program/Kegiatan Sasaran Program/Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Unit

Organisas

i

Pelaksana

2015 2016 2017 2018 2019

Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

Asdep

Infrastrukt

ur Sumber

Daya Air


Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air

Indikator:

Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Urusan

Infrastruktur Sumber Daya Air

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi

Rekomendasi Pengendalian Urusan Infrastruktur

Sumber Daya Air

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi

Laporan Hasil pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan

Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan


Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka


Peningkatan JWG Indonesia-Singapura Untuk Pengembangan

BBK (Batam-Bintan-Karimun) Dan KEK (Kawasan Ekonomi

Khusus) Lainnya Di Indonesia

Indikator:

Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan

JWG Indonesia-Singapura Untuk Pengembangan BBK

(Batam-Bintan-Karimun) Dan KEK (Kawasan Ekonomi

Khusus) Lainnya Di Indonesia

4

rekomendasi

2

rekomendasi

2

rekomendasi

2

rekomendasi

2

rekomendasi

Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Dalam Rangka

Peningkatan JWG Indonesia-Singapura Untuk

Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) Dan KEK

(Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya Di Indonesia

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi



Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara

Indonesia (ngambil dari renja 2015 revisi)

Rekomendasi Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan

Harmonisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan

Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia

5

rekomendasi

5

rekomendasi

5

rekomendasi

5

rekomendasi

5

rekomendasi

Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir


4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi


Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan

Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota

Negara Indonesia

2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan

Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika Dan Utilitas

Asdep

Telematika

dan

Utilitas


Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Telematika Dan Utilitas

Indikator:

Rekomendasi Hasil Kebijakan Telematika Dan Utilitas

2

rekomendasi

8

rekomendasi

8

rekomendasi

8

rekomendasi

8

rekomendasi


Kebijakan Telematika Dan Utilitas

2

rekomendasi

5

rekomendasi

5

rekomendasi

5

rekomendasi

5

rekomendasi

Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Telematika Dan

Utilitas 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan

Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda

Asdep

Transporta

si


Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Percepatan

Pembangunan Transportasi Nasional

Indikator:

Rekomendasi Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi

4

rekomendasi

Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Sistem Transportasi Multimoda

2

rekomendasi

2

rekomendasi

2

rekomendasi

2

rekomendasi

2

rekomendas

Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Sistem

Transportasi Multimoda 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan


Catatan : Sasaran Kegiatan (output) Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Sumber Daya Air mengalami perubahan di tahun 2016. Pada tahun 2015 sasaran Kegiatan

“Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia” merupakan sasaran kegiatan (output) tersendiri

sedangkan pada tahun 2016 sasaran kegiatan (output) tersebut menjadi satu dalam sasarankegiatan “Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air” dansasaran kegiatan “Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Sumber Daya Air”


Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Percepatan

Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK

Indikator:

Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan

Sistem Transportasi JABODETABEK

2

rekomendasi

2

rekomendasi

2

rekomendasi

2

rekomendasi

2

rekomendasi


Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi

JABODETABEK

1

rekomendasi

1

rekomendasi

1

rekomendasi

1

rekomendasi

1

rekomendasi

Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan

Strategis Ekonomi

Asdep

Penataan

Ruang dan

Kawasan

Strategis

Ekonomi


Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan

Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Indikator:

Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Kawasan

Strategis Ekonomi

9

rekomendasi

9

rekomendasi

9

rekomendasi

10

rekomendasi

10

rekomendasi


Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis

Ekonomi

8

rekomendasi

8

rekomendasi

8

rekomendasi

8

rekomendasi

8

rekomendasi

Laporan sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang dan

Kawasan Strategis Ekonomi(sesuai renja revisi 8laporan 8laporan 8laporan 8laporan 8laporan


Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia

Asdep

Penataan

Ruang dan

Kawasan

Strategis

Ekonomi



Mendorong Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia

Indikator:

Rekomendasi Kebijakan MP3EI

5

rekomendasi

6

rekomendasi

6

rekomendasi

6

rekomendasi

6

rekomendasi


Kebijakan Proyek-Proyek P3EI Yang Akan

Ditindaklanjuti

2

rekomendasi

6

rekomendasi

6

rekomendasi

6

rekomendasi

6

rekomendasi

Laporan Sosialisasi /desiminasi Kebijakan MP3EI 2laporan 2laporan 2laporan 2laporan 2laporan

Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan

Pembiayaan Infrastruktur

Asdep

Perumaha

n,

Pertanaha

n, dan

Pembiayaa

n

Infrastrukt


Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Perumahan,

Pertanahan & Pembiayaan Infrastruktur

Indikator:

Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan

Pembiayaan Infrastruktur

4

rekomendasi

4

rekomendasi

5

rekomendasi

5

rekomendasi

5

rekomendasi


Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur

4

rekomendasi

4

rekomendasi

5

rekomendasi

5

rekomendasi

5

rekomendasi


Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Perumahan,

Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur 2 laporan 2 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan

ur

Koordinasi kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur

prioritas

Asdep

Perumahan,

Pertanahan,

dan

Pembiayan

Infrastruktu

r


Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Penyediaan

Infrastruktur Prioritas Yang Tindaklanjuti

Indikator:

Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan

Infrastruktur Prioritas

9

rekomendasi

7

rekomendasi

9

rekomendasi

9

rekomendasi

9

rekomendasi

Rekomendasi Hasil Pre FS/Revisi Pre FS Proyek

Infrastruktur Prioritas

11

rekomendasi

7

rekomendasi

9

rekomendasi

10

rekomendasi

10

rekomendasi


Penyediaan Infrastruktur Prioritas

1

rekomendasi

1

rekomendasi

1

rekomendasi

1

rekomendasi

1

rekomendasi

Laporan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur

Prioritas 1laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

Documents

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2015-2019kinerja.ekon.go.id/...bidang...dan-pengembangan-wilayah-2018-renstra.pdf · Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2015 – 2019 dapat