RENCANA STRATEJICK TAHUN 2013 - 2018 - ppid.bandung.go.id · Peraturan Walikota Bandung No. 250 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan

8 RENCANA STRATEJICK TAHUN 2013 - 2018

BAB II

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Kecamatan

Rancasari

Peraturan Walikota Bandung No. 250 Tahun 2008 Tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan

dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah

mengatur tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah Kecamatan

dan Kelurahan sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada

Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Camat memiliki

fungsi sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat;

b. Mengkoordinasikan Ketentraman & Ketertiban Umum;

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang – undangan;

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

e. Membina Pemerintahan Kelurahan di wilayah kerjanya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat

Tugas pokok dari seorang Sekretaris Camat adalah

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang

kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut

Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :


BAB II

a. Pelaksanan penyusunan rencana program kegiatan

Kecamatan;

b. Pelaksanaan pelayanan administratif Kesekretariatan

Kecamatan dan Kelurahan;

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana,

program evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan &

Kelurahan;

d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;

e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan

instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan

pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan

Kecamatan;

g. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat di bidang

umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan

lingkup administrasi umum dan kepegawaian ;

b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang

meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan

Kecamatan, penyelenggaraaan kerumahtanggaan

Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi

perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi

kepegawaian;


BAB II

c. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan

kepegawaian.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan dan Program

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program adalah

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat di bidang

keuangan dan program. Untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program memiliki

fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi

keuangan dan program kerja Kecamatan;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi

kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran,

koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan

menyusun laporan keuangan Kecamatan;

c. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan

penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan,

koordinasi penyusunan rencana dan program serta

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;

d. Pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan

administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas pokok dari Kepala Seksi Pemerintahan adalah

melaksanakan tugas Kecamatan di Bidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi

Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan data dan materi bahan lingkup Pemerintahan ;

b. Pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga ;

c. Pelayanan administrasi pertanahan ;

d. Pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan ;


BAB II

e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan

dengan instansi terkait ;

f. Pelaporan pelaksanaan lingkup Pemerintahan.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Perekonomian,

Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Tugas pokok dari Kepala Seksi Perekonomian, Pembangunan

dan Lingkungan Hidup adalah melaksanakan tugas Kecamatan

di Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Kepala

Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup


a. Penyusunan data dan materi lingkup ekonomi,

pembangunan, dan lingkungan hidup;

b. Fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan

menengah;

c. Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan

pembangunan;

d. Fasilitasi pembangunan sarana fisik dan prasrana fisik

fasilitas umum dan fasilitas sosial;

e. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya

pelestarian lingkungan hidup;

f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan

ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup

dengan instansi terkait;

g. Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan,

dan lingkungan hidup.

2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pendidikan dan

Kemasyarakatan

Tugas pokok dari Kepala Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan

adalah melaksanakan tugas Kecamatan di Bidang Pendidikan


BAB II

dan Kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut Kepala Seksi Kepala Seksi Pendidikan dan

Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan

kemasyarakatan;

b. Inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan;

c. Inventarisasi potensi bidang pendiidkan formal dan informal;

d. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarkatan di Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan;

e. Fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan

keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta

generasi muda;

f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan

dan kemasyarkatan dengan instansi terkait;

g. Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendiidkan dan

kemasyarakatan.

2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan

Ketertiban

Tugas pokok dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

adalah melaksanakan tugas Kecamatan di Bidang Ketentraman

dan Ketertiban. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut

Kepala Seksi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban


a. Penyusunan data dan materi lingkup ketentraman &

ketertiban;

b. Pembinaan Ketentraman & Ketertiban;

c. Pembinaan potensi perlndungan masyarkat ;

d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan

penanggulangan bencana ;


BAB II

e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan

ketertiban dengan instansi terkait;

f. Pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban.

2.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

Tugas pokok dari Kepala Seksi Pelayanan adalah melaksanakan

tugas Kecamatan di Bidang Pelayanan. Untuk melaksanakan

tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;

b. Pelayanan data dan informasi Kecamatan;

c. Pelayanan administrasi kependudukan;

d. Pelayanan administrasi umum lainnya;

e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan

instansi terkait;

f. Pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

2.1.10 Kelompok Jabatan Fungsional pada masing – masing

Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam

jenjang jabatan fungsional yang terabagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

yang diangkat oleh Walikota atas usulan Camat untuk

Kecamatan dan Kelurahan.

Jenis jenjang dan jumlahjabatan fungsional ditetapkan oleh

Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Selain dari tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan

Walikota Bandung No. 250 Tahun 2008 tersebut diatas, untuk

mendukung tugas Camat di wilayah kerjanya, telah ditetapkan pula


BAB II

Peraturan Walikota Bandung No. 400 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan

Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.


BAB II

2.1.10 Struktur Organisasi Kecamatan Rancasari dapat digambarkan sebagai

beriku :

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN RANCASARI


BAB II

2.2 Sumbar Daya Pendukung SKPD

Kecamatan Rancasari Kota Bandung dari presfektif

geografis merupakan bagian dari pusat pemerintahan primer

kedua yang berada di wilayah timur Kota Bandung yang

memiliki luas wilayah 755 Ha, dengan batas wilayah

meliputi :

a. Sebelah Utara

b. Sebalah Timur

c. Sebalah Selatan

d. Sebelah Barat

:

:

:

:

Jl. Soekarno Hatta/By Pass (Kec.

Buahbatu dan Kec. Arcamanik)

Kecamatan Gedebage

Jl. Tol Padaleunyi (Kab. Bandung)

Kecamatan Buahbatu

Wilayah Kecamatan Rancasari terbagi dalam 4 (empat)

Kelurahan yang terdiri dari 48 Rukun Warga dan 319 Rukun

Tetangga sebagai berikut :

Nama Kelurahan

Jumlah

Rukun

Warga

Rukun

Tetangga Penduduk

a. Cipamokolan

b. Derwati

c. Manjahlega

d. Mekarjaya

9

13

16

10

85

82

95

57

Kecamatan Rancasari Kota Bandung termasuk dari

salah satu Kecamatan yang mengalami pemekaran

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 6 Tahun

2006 Tentang Pemekaran Wilayah di Lingkungan

Pemerintahan Kota Bandung.


BAB II

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Rancasari Kota

Bandung memiliki sarana/prasarana dan potensi sumber

daya manusia (SDM) pada saat ini berjumlah 48 Pegawai

(berdasarkan DUK tanggal 2 Januari 2014), terdiri dari :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No. Kecamatan / Kelurahan Pendidikan Jumlah

1. Kecamatan Rancasari

S2 2

S1 7

D3 -

SLTA 9

2. Kelurahan Cipamokolan

S2 1

S1 2

D3 2

SLTA 4

3. Kelurahan Derwati

S2 1

S1 3

D3 1

SLTA 3

4. Kelurahan Manjahlega

S2 -

S1 4

D3 1

SLTA 1

5. Kelurahan Mekarjaya

S2 -

S1 5

D3 -

SLTA 2

6. Jumlah

S2 4

S1 21

D3 4

SLTA 19

JUMLAH TOTAL 48


BAB II

Komposisi Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Wajib

NO SKPD Eselon Fungsi

onal

Pelaksana Jumlah

II III IV IV III II I

1 Kecamatan Rancasari - 2 7 - - 2 7 - 18

2 Kel. Cipamokolan - - 6 - - - 3 - 9

3 Kel. Derwati - - 6 - - - 2 - 8

4 Kel. Manjahlega - - 5 - - - 1 - 6

5 Kel. Mekarjaya - - 5 - - - 2 - 7

JUMLAH - 2 29 - - 2 15 48

Di bidang Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan

Hidup Kecamatan Rancasari miliki potensi sebagai berikut :

a. Pra Koperasi : 36 Unit

b. Koperasi : 24 Unit (Data Sementara)

c. UKM : 87 Unit

d. Minimarket : 19 Unit

e. Toko/Grosir : 287 Unit

f. Kios/Warung : 3.410 Unit

Dibidang Pendidikan dan Kemasyarakatan potensi yang

dimiliki Kecamatan Rancasari adalah :

a. PAUD/BKB : 26 PAUD dan 4 BKB

b. Taman Kanak-Kanak : 36 TK

c. SD/MI : 17 SD+1 MI Siswa : 8.052 Org

d. SMP/MTs : 4 SMP

e. SMA/MA : 1 SMA

f. Perguruan Tinggi : -

g. Sarana Ibadah : 66 Mesjid & 54 Mushola

h. Sarana Olah Raga : Tersebar di 4 Kelurahan

/Belum Ada Data Yang Valid


BAB II

i. LPM : 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan

j. Ormas/OKP : 39 Organisasi

k. MUI : 1 Unit

l. RBM : 1 Unit Tingkat Kecamatan

dan 49 Kader

Dibidang Ketentraman dan Ketertiban potensi yang

dimiliki Kecamatan Rancasari adalah :

a. Poskamling : 157 Unit

b. Anggota Linmas : 330 Personil

c. Anggota Satwankar : 40 Personil

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang

keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancasari

Kota Bandung secara umum sarana dan prasarana sebagai terurai

dalam lampiran.

2.3 Kinerja Pelayanan

Jumlah penduduk yang bertambah terus menerus

baik melalui kelahiran maupun banyaknya pendatang baru

memerlukan kesiagaan dari aparatur Pemerintah Kecamatan

Rancasari untuk terus menerus memberikan pelayanan

secara optimal dan senantiasa memupuk solidaritas,

kepedulian, tenggang rasa dan gotong royong serta

menumbuh kembangkan wawasan kreatif dan inovatif warga

guna meningkatkan kesejehteraan warga masyarakat.

Untuk mendukung kondisi tersebut maka dilakukan

beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan dan pembinaan serta

monitoring/evalusi kegiatan perekonomian masyarakat


BAB II

secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW,

Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa

berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas/SKPD

terkait dengan tujuan meningkatkan petumbuhan

ekonomi kreatif berbasis ekonomi dan lingkungan hidup.

2. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring,

evaluasi kegiatan peningkatan infrastruktur dan

lingkungan hidup secara berjenjang dimulai dari tingkat

RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa


terkait dengan tujuan meningkatkan sarana dan

prasarana infrastruktur lingkungan hidup dalam

mewujudkan lingkungan nyaman.

3. Melakukan pendataan dan pembinaan serta moni-

toring/evaluasi kegiatan lembaga/organisasi/persatuan/

paguyuban dan lain sebagainya yang ada di tingkat RT,

RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa


terkait dengan tujuan meningkatkan solidaritas,

kepedulian, gotong royong dalam upaya mewujudkan

sinergitas antara warga masyarakat dengan pemerintah.

4. Melakukan pendataan dan pembinaan serta moni-

toring/evaluasi kegiatan masyarakat dalam upaya

mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kebersihan

(K3) di lingkungan sekitarnya mulai dari tingkat RT, RW,

Kelurahan dan kecamatan yang senantiasa berkoordinasi

serta bersinergi dengan Dinas/SKPD terkait dalam upaya

mewujudkan masyarakat peduli terhadap K3.

5. Melaksanakan pendataan dan pembinaan kepada

pengurus RT dan RW serta melaksanakan kegiatan

monitoring/ evaluasi terhadap administrasi


BAB II

kependudukan secara berjenjang dimulai dari tingkat

RT, RW, Kelurahan sampai ke tingkat Kecamatan yang

senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan

Dinas/SKPD terkait dengan tujuan terciptanya sinergitas

bidang pemerintahan umum.

6. Melaksanakan pendampingan Panitia Pemilihan

Pengurus RT dan RW dalam rangka memotivasi

masyarakat agar berperan serta dan aktif dalam setiap

kebijakan pemerintah yang disampaikan melalui

Pengurus RT dan RW setempat.

7. Melaksanakan pelantikan RT dan RW sekaligus

memberikan arahan dan pembinaan kepada Pengurus

RT dan RW terpilih agar dapat memahami tugas pokok

dan fungsi serta diharapkan dapat selalu berkoordinasi

dengan Aparatur pemerintah di Kelurahan dan

Kecamatan.

8. Melaksanakan pendataan dan pemutahkiran data

potensi wilayah yang di tuangkan dalam dokumen atau

buku Rancasari Dalam Angka sebagai penunjang dalam

penyusunan Monografi yang menjadi tolak ukur

pengambilan kebijakan.

9. Pembinaan kepada apartur Kecamatan Rancasari dan

menjalin hubungan kerja yang baik sehingga terbentuk

aparatur yang handal dan penuh inovasi.


BAB II

Tabel 2.3.1 Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancasari Kota Bandung

Tahun 2009 – 2013

NO. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi

Kecamatan Batununggal Kota Bandung

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Satuan

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1. Tersedianya data Pedagang Non Formal

5 dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 2 2. UMKM Terbina

1000 usaha 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100% 100% 100% 100% 100%

3 3. Terlaksananya Kegiatan Monitoring

Hasil/Evaluasi Bawaku Makmur 20

kegiatan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 100% 100% 100%

4 4. Tersusunnya Hasil Musrenbang Usulan Tahun

2014 25

dokumen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100% 100% 100% 100% 100%

5 5. Tersedianya data Swadaya Murni

20 dokumen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 100% 100% 100% 6 6. Tersedianya data Koperasi dan Pra Koperasi

10 dokumen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 100% 100% 100% 100%

7. Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi

kemasyarakatan

40 kegiatan 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100% 100% 100% 100% 100%

8. Terlaksananya pembinaan organisasi

kewanitaan

15 kegiatan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100%

9. Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan 15 kegiatan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100% 10. Meningkatnya kegiatan olah raga 20 kegiatan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 100% 100% 100% 11. Meningkatnya kualitas keagaaman (DKM,

Majelis Ta'lim,MUI)

40 kegiatan 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100% 100% 100% 100% 100%

12. Terfasilitasinya kegiatan pendidikan 20 kegiatan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 100% 100% 100%


BAB II

13. Meningkatnya apresiasi seni dan budaya 10 kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 100% 100% 100% 100% 14. Laporan dan evaluasi 5 1 tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 15. Jumlah penanaman pohon 2500 pohon 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100% 100% 100% 100% 100% 16. Pendataan pohon pelindung dan produktif 5 kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 17. Pendataan alat biofori dan sumur resapan 10 kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 100% 100% 100% 100% 18. Pendataan Perusahaan yang menggunakan

air tanah

5 kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

19. Pembentukan Pengamanan Wilayah 5 kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 20. Pendataan PKL 5 kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 21. Jumsih dan Opsih 55 kegiatan 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100% 100% 100% 100% 100% 22. Pembuatan Kartu Linmas 5 kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 23. Pendataan Bangunan Pinggir Kali 5 kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 24. Jumlah Linmas aktif 549 anggota 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 100% 100% 100% 100% 100% 25. Pendataan Satwankar 5 kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 26. Tersedianya Profil Kecamatan 50 dokumen 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100% 100% 100% 100% 100% 27. Tersedianya data monografi 50 dokumen 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100% 100% 100% 100% 100% 28. Tersedianya Buku Ahli Waris 100 buku 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 100% 100% 100% 100% 100% 29. Tersedianya E-KTP E-KTP 44721 44721 100% 100% 100% 100% 100% 30. Terlaksananya tertib administrasi Kelurahan Kelurahan 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100% 100% 100% 100% 100% 31. Indeks Kepuasan Masyarakat B B B B B B B B B B B 100% 100% 100% 100% 100% 32. Tersedianya KTP dan KK SIAK KTP dan KK 18200 18200 18200 18200 18200 18200 18200 18200 18200 18200 100% 100% 100% 100% 100%


BAB II

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi

SKPD Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)) (17) (18) (19) (20)

1 Prosentase peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan

80% 1 Tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

98,00%

98,00%

98,00%

98,00%

98,00%

2. Prosentase peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan

80% 1 Tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

97,00%

97,00%

98,00%

98,00%

98,00%

3. Prosentase peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat kecamatan dan kelurahan

80% 1 Tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

97,00%

97,00%

97,00%

97,00%

97,00%

4. Prosentase peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan

1 Tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

98,00%

98,00%

97,00%

97,00%

97,00%

5. Prosentase peningkatan pemerintah umum kecamatan dan kelurahan

80% 1 Tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

97,00%

97,00%

98,00%

98,00%

98,00%

6. Prosentase peningkatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan dan kelurahan

90% 1 Tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

99,00%

99,00%

97,00%

97,00%

97,00%


BAB II

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Tahun 2009-2013

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BELANJA

4.311.025.979

4.229.694.457

4.825.600.514

6.361.605.956

9.931.588.029 4.216.967.128 4.159.606.556 4.548.066.426 6.307.065.813 9.268.112.770 97,82% 98,34% 98,01% 99,14% 93,32%

5.894.819.847 5.699.963.738

BELANJA

TIDAK

LANGSUNG

2.493.537.079

2.885.593.457

3.133.725.814

3.786.338.575

4.383.039.649 2.422.614.115 2.844.572.984 3.048.762.756 3.754.405.253 4.069.773.138 97,16% 98,58% 97,29% 99,16% 92,85%

3.336.446.915 3.228.025.649

BELANJA

LANGSUNG

1.817.488.900

1.344.101.000

1.691.874.700

2.575.267.381

5.548.548.380 1.794.353.013 1.315.033.572 1.499.303.670 2.552.660.560 5.198.339.632 98,73% 97,84% 99,53% 99,12% 93,69%

2.558.372.932 2.471.938.089


BAB II


BAB II

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dengan konsekuensi pemekaran wilayah di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan

Rancasari merupakan salah satu kawasan yang akan

dijadikan pusat primer kedua, Kecamatan Rancasari melalui

penyusunan Renstra Tahun 2013 - 2018 ini menyampaikan

peluang dan tantangan pelayanan SKPD adalah sebagai

berikut :

1. Tantangan

a. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap

tuntutan pelayanan publik Kecamatan secara

maksimal.

b. Semakin transparannya informasi melalui media

elektronik dituntut peran kecamatan Rancasari

harus lebih responsif terhadap dinamika

pembangunan masyarakat.

c. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program

yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan

pelaksanaan pembangunan masih kurang.

d. Belum adanya pemasaran hasil daur ulang sampah

organik dan un-organik.

e. Masih ada masyarakat yang membuang sampah pada

sungai

f. Penduduk yang heterogen dari berbagai daerah.

g. Banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di

daerah pemukiman

h. Masih terdapat sarana dan prasarana umum yang

belum dimanfaatkan karena belum adanya

penyerahan dari developer ke aset daerah


BAB II

i. Komplesitas kepentingan masyarakat

j. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan

khususnya dalam menentukan kebijakan yang

berpihak kepada masyarakat yang merupakan

amanah.

2. Peluang

a. Peraturan Walikota Bandung Nomor 400 Tahun 2014

tentang pelimpahan Pelimpahan Sebagian Urusan

Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

b. Komitmen Kepala Daerah dalam pemberdayaan

masyarakat (LKK) dan peningkatan kualitas sarana

prasarana dan pelayanan publik.

c. Diklat peningkatan kualitas aparatur.

d. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah kepada

kecamatan untuk memacu dan motivasi menjawab

permasalahan melalui LAPOR

e. Jumlah penduduk Kecamatan Rancasari yang cukup

tinggi dan memiliki tingkat partisipasi yang relatif

baik.

f. Letak Kecamatan Rancasari yang terletak diwilayah

timur sangat strategis dan memiliki Rumah Sakit Al-

Islam yang dapat berperan serta dalam

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

berada di Kecamatan Rancasari.

g. Potensi ekonomi masyarakat skala kecil yang cukup

tinggi.


BAB II

h. Perubahan Paradigma keuangan daerah berdasarkan

permendagri 54 Tahun 2006 tentang Penggelolaan

Keuangan Daerah.

i. Perubahan paradigma system pemerintahan

demokratis berdasarkan Undang Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan di daerah dan

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sehingga

dapat meningkatkan peran kecamatan dan

mendorong partisipasi masyarakat.


Documents

RENCANA STRATEJICK TAHUN 2013 - 2018 - ppid.bandung.go.id · Peraturan Walikota Bandung No. 250 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan