Upload
nathania-boas-e-s
View
25
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Tugas Drs. Rusmin UNSRI
Citation preview
RESUME MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN
Disusun sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Akhir SemesterPendidikan Kewarganegaraan pada Jurusan Teknik Pertambangan
Oleh:
Nathania Boas E S
03121002074
Teknik Pertambangan
Drs.Rusmin AR
UNIT PENGEMBANGAN TEKNIS-MPK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2013
1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada saya sehingga saya berhasil menyelesaikan makalah ini dengan baik. Adapun makalah yang saya buat ini mengenai Resume tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Makalah ini dibuat sebagai tugas untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Makalah ini digunakan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini.
Makalah ini masih jauh dari sempurna, karena makalah ini mungkin terdapat kesalahan serta kekurangan dalam isi maupun pembuatannya. Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu. Semoga makalah ini dapat memberi informasi bagi pembaca dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Indralaya
Penulis
2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar…………………………………………….....................................2
Daftar Isi………………………………………………….......................................3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang……….......................................................................................4
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan……………..................................5-10
2.1.1 Tujuan Umum Mata Kuliah PKn..............................................................5
2.1.2 Tujuan Khusus Mata Kuliah PKn.............................................................5
2.1.3 Kompetensi Mata Kuliah PKn..................................................................6
2.1.4 Pengertian Warga Negara.........................................................................7
2.1.5 Hak dan Kewajiban Warga Negara...........................................................7
2.1.6 Hak Asasi Manusia...................................................................................8
2.1.7 Pengertian Negara...................................................................................10
2.1.8 Pengertian Bangsa...................................................................................10
2.2 Pengertian Wawasan Nusantara.......................................................................11
2.2.1 Menurut Asal Kata..................................................................................11
2.2.2 Menurut TAP MPR 1978 (GBHN).........................................................11
2.2.3 Menurut Prof. Wan Usman.....................................................................11
2.2.4 Menurut kelompok kerja Lemhannas tahun 1999...................................11
2.3 Ketahanan Nasional....................................................................................12-15
2.4 Politik dan Strategi Ketahanan Nasional (Polistranas)...............................15-16
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan......................................................................................................17
3.2 Saran dan Kritik...............................................................................................17
DAFTAR PUSTAKA
3
BAB I
PENDAHULUHAN
I.1 Latar Belakang
Sejarah perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia saat ini mengalami
suatu perubahan dan perkembangan yang sangat besar terutama berkaitan dengan
gerakan Reformasi. Apabila kita mencermati situasi dan kondisi aktual saat ini,
tampak bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang
menghadapi suatu cobaan yang sangat berat , yaitu krisis multidimensi di seluruh
aspek kehidupan nasional. Situasi dan kondisi tersebut disebabkan oleh globalisasi
yang dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat,
sehingga akan mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa indonesia.
Kondisi dan tuntutan yang berbeda dianggap oleh bangsa Indonesia berdasarkan
kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang.
Kesamaan nilai-nilai ini dilandasi oleh jiwa,tekad, dan semangat kebangsaan.
Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses
terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah Nusantara.
Dalam mengisi kemerdekaan serta mengatasi krisis multidimensional dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai mahasiswa yang
bermoral dan bertanggung jawab perlu mencermati dan mengabdi terhadap ilmu
pendidikan kewarganegaraan serta aplikasinya. Pendidikan kewarganegaraan inilah
salah satu upaya untuk membangkitkan kembali semangat berbangsa dan bernegara
bagi generasi muda khususnya pada mahasiswa sebagai pewaris pemimpin-
pemimpin bangsa yang bermoral dan bertanggung jawab.
BAB II
PEMBAHASAN
4
2.1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
1. Tujuan Umum Mata Kuliah PKn
a. Membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Mendukung
pembangunan dan juga kelangsungan bangsa dan negara. Konsep good
citizen bergantung pada pandangan hidup dan sistem politik negara.
b. Mahasiswa diberi ilmu dan pengetahuan sebagai kemampuan dasar agar
kelak menjadi warga negara yang bertanggung jawab yang dilandasi oleh
Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
2. Tujuan Khusus Mata Kuliah PKn
a. Agar mahasiswa mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada
dihadapannya dan bukan memusnahkan masalah sebab kalau mampu
mengantisipasi berbagai permasalahan, berarti dia telah mampu
meninggalkan hal-hal yang kurang baik, kurang berkenan di masyarakat.
b. Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban
secara santun, jujur, demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara
Indonesia terdidik dan bertanggung jawab.
c. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai
nilai patriotismr, nasionalisme, serta rela berkorban bagi nusa dan
bangsa.
3. Kompetensi Mata Kuliah PKn
Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
menjelaskan bahwa “pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali
peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan-
5
hubungan antara warga negara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
(PPBN) agar menjadi warga negara yang baik dan yang dapat diandalkan oleh Bangsa
dan Negara Kesatuan Republi Indonesia.
Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung
jawab yang harus dimiliki oleh seorang agar ia mampu melaksanakan tugas-tugas dalam
bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan pendidikan kewarganegaraan adalah
seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tnggung jawab dari seorang warga negara
dalam huberhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan Konsepsi Falsafah
Bangsa, Wawasan Nusantara, Dan Ketahanan Nasional. Sifat cerdas, penuh rasa
tanggung jawab tampak pada kebenaran tindakan, ditilik dari nilai ilmu pengetahuan
dan teknologi, etika maupun kepatutan ajaran agama dan budaya.
Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental
yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan
perilaku yang:
1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai
falsafah bangsa.
2) Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyrakat, berbangsa, dan bernegara
3) Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara
4) Bersifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara
5) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan
kemanusiaan, berbangsa, dan negara.
4. Pengertian Warga Negara
a. Menurut Kaelan
Warga Negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat
tertentu dalam hubungannya dengan negara.
b. Menurut Kelompok Kerja Lemhannas
6
Warga Negara adalah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang orang
bangsa lain misalnya peranakan tionghoa yang bertempat tinggal di
Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia
kepada NKRI dan di sahkan oleh UU sebagai warga negara.
c. Menurut UUD ’45 Pasal 26 Ayat (1)
Warga Negara adalah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang orang
bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.
5. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang
semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat
oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa
olehnya.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa
tanggung jawab. Dari kewajiban inilah kita bisa mendapatkan hak kita karena
hak dan kewajiban memiliki hubungan timbal balik.
Hak dan kewajiban ini di atur dalam UUD ’45 Pasal 27- 34.
Pasal 27 :
Ayat (1) : segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.
Ayat (2) : tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.
Ayat (3) : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara.
Pasal 28 : kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan
lisan maupun tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan Undang undang.
Pasal 29 Ayat (2) : negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk
memeluk agamanya dan beribadah menurut agam dan kepercayaan itu.
7
Pasal 30 Ayat (1) : tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara.
Pasal 31 Ayat (1) : setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Pasal 32 Ayat (2) : negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai
kekayaan budaya nasional.
Pasal 33 Ayat (3) : bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar besarnya untuk
kemakmuran rakyat.
Pasal 34 ayat (1) : fakir miskin dan anak anak terlantar di pelihara oleh negara.
6. Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia adalah seperangkat harkat dan martabat yang dimiliki
oleh manusia sejak lahir yang merupakan hak dasar baginya. Karna harkat dan
martabat itu merupakan anugrah Allah S.W.T. kepadanya. Oleh sebab itu, harkat
dan martabat yang dimiliki seseorang perlu di jaya, di ayomi, di hormati ,
disayangi, di hargai, dll oleh keluarga (ibu, ayah, saudara, kakek dan nenek)
serta masyarakat lingkungan ( tetangga kiri, kanan, belakang) RT, RW, bangsa
dan negara.
HAM di dunia di sahkan oleh SUPBB No.217/III/1948 pada tanggal 10
desember 1948. Berisi 7 pertimbangan terhadap Hak Asasi Manusia, yaitu :
a. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak
yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga
kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia.
b. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak
asasi manusia telah mengakibatkan perbutan-perbuatan bengis yang
menimbulkan rasa kemarahan dalam hati nurani umat manusian dan
bahwa terbentuknya suatu dunia dimana menusia akan mengecap
kenikmatan kebebasan berbicara dan agama serta kebebasan dari rasa
takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari
rakyat jelata.
8
c. Menimbang bahwa hak hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan
hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan
sebagai usaha yang terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.
d. Menimbang bahwa persahabatan antara negara negara perlu di anjurkan.
e. Menimbang bahwa bangsa bangsa dari anggota Perserikatan Bangsa
Bangsa dalam piagam telah menyatakan sekali lagi kepercayaan mereka
atas hak hak dasar dari manusia, dan hak hak yang sama bagi laki laki
maupun perempuan dan telah memutuskan akan meningkatkan kemajuan
sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang
lebih luas.
f. Menimbang bahwa negara negara anggota telah berjanji akan mencapai
perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan hak hak manusia
dan kebebasan kebebasan asas dalam kerja sama dengan PBB.
g. Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak hak dan kebebasan
kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan janji ini secara
benar.
HAM di Indonesia di atur dalam UU No.39/tahun 1999 tentang
HAM di Indonesia.
Hak untuk hidup
Hak untuk berkeluarga / keturunan
Hak untuk pengembangan diri
Hak untuk kebebasan diri
Hak untuk keadilan
Hak untuk rasa aman
Hak untuk kesejahteraan
Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
Hak wanita
Hak anak
7. Pengertian Negara
9
a. Negara merupakan suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa
kelompok manusia yang bersama sama mendiami suatu wilayah tertentu
dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengatur tata tertib serta
keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
b. Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan
melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk
memaksa untuk ketertiban sosial. Masyarakat ini berada dalam suatu
wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain di
luarnya.
8. Pengertian Bangsa
Bangsa dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang memiliki
kesamaan sejarah, kesamaan bahasa, kesamaan dalam budaya, kesamaan
berbagai suku bangsa, kesamaan dalam agama. Faktor faktor tersebut
mendorong terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat.
2.2. Pengertian Wawasan Nusantara
1. Menurut Asal Kata
Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara. Wawasan berasal
dari kata wawas (bahasa jawa) yang berarti pandangan. Nusantara berasal dari
kata nusa dan antara. Kata ”nusa” dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau
kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata ”nusa” berasal dari dari kata
nesos dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Maka kata ”nusa” juga
mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti
bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata ”nusa” dapat memiliki dua arti,
yaitu kepulauan dan bangsa dan Antara ( pengapit/di apit). Jadi, wawasan
nusantara adalah cara melihat/memandang/meninjau keberadaan pulau pulau
yang di apit oleh 2 benua dan 2 lautan.
Indonesia terdiri atas 17508 pulau besar dan kecil. Diapit oleh 2 benua
yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta di apit oleh 2 lautan yaitu
Samnudera Pasifik dan Samudera Hindia.
10
2. Menurut TAP MPR 1978 (GBHN)
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai
diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
serta wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
3. Menurut Prof.Wan Usman
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai
diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan
yang beragam.
4. Menurut kelompok kerja Lemhannas tahun 1999
Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya
yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar
Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah: Cara pandang dan
sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam
dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah
dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek
kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Landasan Wawasan
Nusantara , Idiil => Pancasila dan Konstitusional => UUD 1945
Jadi, Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa yang telah
menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba
terhubung( melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya di
lingkungan nasional, regional, serta global.
2.3 Ketahanan Nasional
Terbentuknya Negara Indonesia dilatarbelakangi oleh perjuangan seluruh
bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak Negara atau bangsa karena
11
potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang
banyak. Kenyataannya, ancaman datang tidak hanya dari luar tapi juga dari dalam.
Terbuktinya, setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat
fisik sampai yang ideologis. Meskipun demikian, bangsa Indonesia memegang satu
komitmen bersama untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Indonesia.
Republik Indonesia adalah negara yang memiliki UUD 1945 sebagai
konstitusinya. Dalam semangat konstitusi tersebut, kekuasaan indonesia tidak bersifat
absolut atau tidak tak terbatas. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahan di tuangkan lebih lanjut ke dalam kelembagaan tinggi negara
dan tata kelembagaan negara.
Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang
meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintergrasi. Tannas berisi
ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional
dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan
baik yang dating dari luar maupun dari dalam dan untuk menjamin identitas, integritas,
kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.
Ketahanan Nasional dalam aspek Politik
Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan
politik bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan dalam menghadapi dan
mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang dari luar
maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin
kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.
Ketahanan Nasional dalam aspek Ekonomi
Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan
perekonomiaan bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional
dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan
gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun
12
tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara
Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
Ketahanan nasional dalam aspek Sosial Budaya
Sosial adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung
nilai niali kebersamaan, senasi, sepenanggungan dan solidaritas yang
merupakan unsur pemersatu.
Budaya : sistem nilai yang merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang
menumbuhkan gagasan gagasan utama dan menjadi kekuatan pendukung dalam
mengerakkan kehidupan.
Ketahanan di bidang sosial-budaya diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan
budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan
nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman,
hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara
langsung maupun tidak langsung untuk membahayakan kelangsungan
kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia.
Ketahanan nasional pada aspek Ideologi
Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi
bangsa Indonesia. Perwujudan ketahanan ideologi tersebut memerlukan kondisi
mental bangsa yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila
sebagai ideologi bangsa dan negara serta berlandaskan pengamalan Pancasila
secara konsisten dan berlanjut.
Ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan
a. Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan upaya
bela negara, yang berisi ketangguhan, kemampuan dan kekuatan melalui
penyelenggaraan Siskamnas(Siskahamrata) untuk menjamin
kesinambungan Pembangunan Nasional dan kelangsungan hidup bangsa
dan negara.
b. Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan
kedaulatan. Mempertahankan kemerdekaan bangda dan mengamankan
kedaulatan negara merupakan suatu kehormatan demi martabat bangsa
dan negara. Karena itu, Pertahanan dan Keamanan harus
13
diselenggrarakan dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan
sendiri.
c. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan
dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan dem
kesinambungan pembangunan dan kelansungan hidup bangsa dan
negara.
d. Potensi nasional dan hasil hasil pembangunan yang telah di capai harus
dilindungi dari segala ancaman dan gangguan agar dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin segenap lapisan
masyarakat Indonesia.
e. Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan
dan kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin dihasilkan
oleh industri dalam negeri.
f. Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan
dan kemanan harus diselenggarakan oleh manusia manusia yang berbudi
luhur, arif, bijaksana, menghormati HAM, dan menghayati makna nilai
dan hakikat perang dan damai.
g. Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional, TNI
berpedoman pada Sapta Marga yang merupakan penjabaran Pancasila.
2.4 Politik dan Strategi Ketahanan Nasional ( Polstranas )
1. Pengertian Politik
Politik berasal dari kata politea ataupun polis yang artinya kesatuan
masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia adalah urusan.
Politik adalah suatu rangkaian asas, prinsip, keadaaan jalan, cara dan alat
yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.
Politics dan Policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik.
Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya sedangkan polocy
memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan dan arah tersebut
dan sebaliknya.
2. Pengertian Strategi
14
Strategi berasal dari kata trategia (yunani) “the art of the general” yang
berartikan seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam
peperangan.
Menurut Karl von Clausewitz (1780-1831) ;
Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk
memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan
kelanjutan dari politik.
3. Politik dan Strategi Nasional
Politik Nasional adalah kebijakan umum dan pengambilan kebijakan
untuk mencapai suatu cita cita dan tujuan nasional. Politik Nasional
adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan
serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
15
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kita sebagai warga Negara harus dapat menjadi warga Negara yang baik dan
patuh terhadap hukum yang telah diteteapkan. Selain, itu kita di haruskan mengetahaui
wawasan Negara kita serta mengetahui arti penting dari pembelaan terahadap ancaman
dan gangguan dari luar. Materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada
hakikatnya tidak bersifat militeristik melainkan, objektif dan ilmiah. Oleh karena itu
sangat cocok untuk mahasiswa.
3.2 Saran dan Kritik
Penulisan makalah yang mengenai resume Pendidikan Kewarganegaraan ini
masih jauh dari sempurna. Saya selaku pembuat makalah ini sangat mengharapkan
kritik dan saran dari pembaca agar pada penyusunan makalah – makalah berikutnya
semakin baik.
16
DAFTAR PUSTAKA
Lemhanas.2005.Pendidikan Kewarganegaraan. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
Kaelan, H.2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Paradigma : Yogyakarta.
Bastari, dkk.2010. Buku MPK Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Sriwijaya : Palembang.
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
http://andi-chodetz.blogspot.com/2013/04/wawasan-nusantara.html
17