Embed Size (px)
Citation preview
RETRIBUSI – TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
2013
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2013, LD KOTA PARIAMAN 2013
NOMOR 4: 16 HAL
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA.
ABSTRAK:
a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:
- bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah;
- bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sehingga perlu dilakukan penyusunan kembali
terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang memiliki potensi di Kota Pariaman.
b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera
Barat ( Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187 );
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 2009
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4956);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundangundangan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap
Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Pariaman.
c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang
- Nama, Objek Dan Subjek;
- Golongan Retribusi;
- Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
- Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
- Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
- Wilayah Pemungutan;
- Penentuan Pembayaran, Tepat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran;
- Sanksi Administratif;
- Tata Cara Penagihan;
- Keberatan;
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi;
- Kadaluwarsa Penagihan;
- Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa;
- Insentif Pemungutan;
- Penyidikan;
- Ketentuan Pidana.
STATUS :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 26 Maret 2013
