RKPD Provinsi Papua Barat

  • View
    220

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • RKPD Provinsi Papua Barat 2016

    1

    BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

    Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahunan.

    RKPD merupakan pemaparan ulang program pembangunan daerah pada tahun berjalan yang ada dalam RPJMD yang menekankan pada penentuan program dan kegiatan prioritas. Didalamnya juga memuat rancangan ekonomi dan keuangan daerah, serta arah kebijakan pembangunan daerah untuk satu tahun yang diharapkan dapat menjadi koridor penyelenggaraan pembangunan daerah. Wujud nyata dokumen RKPD juga sebagai awal perwujudan komitmen pemerintah daerah akan janji penyelenggaraan pembangunan yang harus dilaksanakan secara konsisten. Dokumen RKPD juga merupakan acuan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) serta menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

    Proses penyusunan RKPD terdiri dari gabungan proses perencanaan teknokratis, partisipatif dan politis. Proses perencanaan teknokratis mengacu pada proses evaluasi kinerja pembangunan dan program serta kegiatan pada tahun sebelumnya.Proses partisipatif dengan mendengarkan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Papua Barat melalui musrenbang. Proses politis dengan memperhatikan aspirasi dari wakil rakyat sehingga RKPD menjadi dokumen rencana yang efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Secara garis besar, RKPD disusun dengan tahapan yang terdiri dari persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

    RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2016 merupakan dokumen rencana kerja pembangunan daerah periode ketiga dari lima tahun periode pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Barat yang dimulai pada Tahun 2012 dan akan berakhir pada Tahun 2016. Oleh karena itu, penentuan dan pencapaian program prioritas pembangunan daerah tahun 2016 menjadi sangat krusial untuk memenuhi target dan capaian pembangunan Tahun 2012-2016. Penentuan program prioritas pembangunan daerah harus ditekankan pada bidang urusan yang capaian kinerjanya masih rendah dan belum sesuai dengan target pembangunan jangka menengah daerah.

    1.2 Dasar Hukum Penyusunan

    Peraturan perundangan yang menjadi dasar hokum penyusunan RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

    dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lernbaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4151); sebagaimaria telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Namor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua meniadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

    LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA

    PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

  • RKPD Provinsi Papua Barat 2016

    2

    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

    Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

    dan Pemerintah Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

    2005-2025; 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Negara; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara

    Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

    Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

    Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

    Nasional tahun 2010-2014; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

    Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

    Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

    Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

    24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

    25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025;

    26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Papua Barat.

    27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016;

    1.3 Hubungan Antar Dokumen

    RKPD tahun 2016 yang merupakan awal dari penjabaran RPJMD 2012-2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan program pembangunan provinsi yang berbatasan dan prioritas pembangunan nasional.

    RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang juga terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    1.4 Sistematika Penyajian

    Sistematika dokumen RKPD tahun 2016 adalah sebagai berikut: BAB 1 : PENDAHULUAN, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian

    serta proses penyusunan, (2) Landasan Hukum, (3) Hubungan Antar Dokumen, yang menjelaskan kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen

  • RKPD Provinsi Papua Barat 2016

    3

    perencanaan lainnya, (4) Sistematika Dokumen RKPD, serta (5) Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD.

    BAB 2 : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, memuat (1) Visi dan Misi RPJMD, (2) Gambaran Umum Kondisi Daerah (3) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, dan (4) Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Tahun 2016.

    BAB 3 : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, memuat (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

    BAB 4 : TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH, memuat (1) Tema Pembangunan Daerah, (2) Prioritas Pembangunan Daerah, (3) Prioritas Pembangunan kewilayahan, dan (4) Sasaran Pembangunan.

    BAB 5 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH, memuat rincian program dan kegiatan pokok RKPD pada tahun rencana, instansi pelaksana/SKPD, indicator capaian masing-masing program dan kegiatan.

    BAB 6 : PENUTUP, memuat kaidah pelaksanaan RKPD 2016.

    1.5 Maksud dan Tujuan

    RKPD tahun 2016 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Gubernur dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

    Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Provinsi Papua Barat yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD yang dilaksanakan dengan:

    1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan