RUU PARMAS Hasil Finalisasi

7/24/2019 RUU PARMAS Hasil Finalisasi

1/31

DEWAN PERWAKILAN DAERAHREPUBLIK INDONESIA

-------------

BAGIAN KEDUA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.... TAHUN.....

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT

JAKARTA

2012


2/31

RUU tentang Partisipasi Masyarakat 1

DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT

RANCANGAN UNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT

PENJELASAN

RANCANGAN RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAUNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ... NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

I. UMUM

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak

konstitusional warga negarasebagaimana dijamin dalam

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945

maka perlu melibatkan masyarakatdalam penyelenggaraan negara;

Di dalam Pembukaan UUD 1945 secara jelas

menyatakan susunan negara RepublikIndonesia yang berkedaulatan Rakyat..kemudian Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

menyatakan, Kedaulatan ada ditangan rakyatdan dilaksanakan menurut UUD. Secara umum,

penegasan tersebut berarti bahwa UUD 1945menghendaki ataupun menerapkan konsepKedaulatan Rakyat yang berarti kekuasaan yangtertinggi untuk memerintah dalam suatu negara

berada di tangan rakyat. Pengejewantahan dar

konsep itu adalah mengikut-sertakan rakyat

dalam penyelenggaraan pemerintahan denganmengikutsertakan rakyat dalam pembuatankebijakan.

b. bahwa partisipasi masyarakat

merupakan unsur penting dalam

pengembangan sistem

pemerintahan yang demokratis danaspiratif, penegakan hukum yang

efektif, serta merupakanperwujudan pemerintahan yangbaik dan terbuka;

Pada dasarnya partisipasi Masyarakat

merupakan insentif moral sebagai alat untuk

mempengaruhi lingkup makro yang lebih tingg

di tempat dibuatnya keputusan-keputusan yangsangat menentukan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian partisipasi tersebut bukanlah

sebuah tujuan akhir (participation is an end itself).Hal ini tentunya bertolak belakang dengan

asumsi yang berkembang selama ini yang

memandang partisipasi Masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (public

information), penyuluhan, bahkan hanyasekedar alat public relationagar proyek-proyek


3/31



yang dilakukan pemerintah dapat berjalan

lancar dan mendapat legitimasi dar

masyarakat. partisipasi membutuhkanketerlibatan orang-orang secara suka rela dan

demokratis dalam hal: (a) sumbangsihnyaterhadap usaha pembangunan, (b) penerimaan

manfaat secara merata, dan (c) pengambilan

keputusan yang menyangkut penentuan tujuan,perumusan kebijakan dan perencanaan dan

penerapan program pembangunan sosial danekonomi. Mengacu pada pandangan ini,partisipasi dapat dibedakan menjadi dua hal.

Partisipasi otentik (authentic participation) yangmerujuk pada terpenuhinya ketiga kriteria datas. Jika tidak seluruh kriteria tersebut dapat

dipenuhi maka hal ini akan disebut partisipassemu (pseudo-participation).

c. bahwa selama ini ketentuan hukum

yang berkaitan dengan partisipasi

masyarakat yang diatur dalambeberapa peraturan perundang-undangan masih belum mampu

mewujudkan pelaksanaan danjaminan partisipasi masyarakatsecara baik dan berdayaguna;

Sesuai dengan ide negara hukum, maka

partisipasi publik dalam penyusunan RUU mest

diatur secara jelas dalam suatu aturan hukumtertentu. Sendi utama negara hukum adalahhukum merupakan sumber tertinggi (supremas

hukum) dalam mengatur dan menentukan

mekanisme hubungan hukum antara negaradan masyarakat atau antar-anggota masyarakat

yang satu dengan yang lainnya. Hukum

mempunyai dua pengertian, yakni hukumtertulis dan hukum tidak tertulis.

Dalam hal inilah di Indonesia sudah saatnyapartisipasi itu sudah dalam konteks partisipas

otentik, bukan semua sehingga perlu dijamindalam sebuah undang-undang.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, huruf b, dan huruf c perlumembentuk Undang-Undangtentang Partisipasi Masyarakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 27,

Pasal 28C, Pasal 28F, dan Pasal 30Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


4/31



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANGPARTISIPASI MASYARAKAT.

BAB I II. PASAL DEMI PASAL

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Cukup jelas.

1.Partisipasi masyarakat adalah hak setiap orang

dan/atau masyarakat untuk berperan sertamenyampaikan pikiran dan pendapatnya baiksecara langsung maupun tidak langsung, secara

lisan maupun tertulis dalam penyelenggaraan

negara yang meliputi peran serta dalampembangunan, pembentukan peraturan perundang-

undangan, penganggaran, dan pengambilankebijakan publik.

2.Pembangunan adalah rangkaian upaya yangberkesinambungan yang meliputi segala aspek

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untukmelaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasionalsebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.3.Kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan

yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembagaatau pejabat pemerintah atau badan publik yangmenyangkut bidang-bidang tugasnya.

4.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

adalah pembuatan Peraturan Perundang-undanganyang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,pembahasan, persetujuan, pengesahan atau

penetapan, dan pengundangan.

5.

Penganggaran adalah proses perencanaan danpenentuan anggaran keuangan yang mencerminkanpilihan kebijakan penting untuk jangka waktu

tertentu.

6.Transparansi adalah ketersediaan informasi yang

cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakanpublik dan proses pembentukannya sehingga

masyarakat secara luas dapat mengetahuinya.


5/31



7.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,

dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatuBadan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara

dan penyelenggaraan negara dan/ataupenyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publiklainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan

kepentingan publik sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan.

8.Perencanaan adalah suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat,melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkansumber daya yang tersedia.

9.Pelibatan Masyarakat adalah suatu kondisi yang

mensyaratkan adanya peran serta atau kontribusimasyarakat baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam suatu program penyelenggaraannegara.

10.Program adalah instrumen kebijakan yang berisisatu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan olehinstansi pemerintah/lembaga untuk mencapaisasaran dan tujuan serta memperoleh alokasianggaran, atau kegiatan masyarakat yangdikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

11.Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang

termasuk masyarakat hukum adat, organisasi

sosial, lembaga swadaya masyarakat atau lembagakemasyarakatan lainnya dan badan hukum yangmewakili kepentingan hukum individu ataukelompok orang.

12.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,

yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

negara, yang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjangsebagian atau seluruh dananya bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atauAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

13.Pejabat Publik adalah orang yang diberi tugas dan

kewenangan untuk menduduki posisi atau jabatantertentu pada Badan Publik.


6/31



14.Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya

disebut Ombudsman adalah lembaga negarasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangtentang Ombudsman Republik Indonesia.

15.Orang adalah orang perseorangan, kelompok

orang, atau badan hukum.16.Hari adalah hari kerja.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2 Pasal 2

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan atas dasar asas:

a.

kepastian hukum; Huruf a

Yang dimakud dengan asas kepastian

hukum adalah asas dalam Negara hukum

yang mengutamakan landasan peraturanperundang-undangan, kepatutan dan

keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggara pemerintah.

b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; Huruf b

Yang dimaksud dengan asas tertibpenyelenggaraan pemerintahan adalah

asas yang menjadi landasan keteraturan,

keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan Negara.

c. Kepentingan umum; Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepentingan

umum asas yang mendahulukan

kesejahteraan umum dengan cara yangaspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. demokrasi; Huruf d

Yang dimaksud dengan asas demokrasadalah bahwa partisipasi masyarakat

didsarkan bahwa pemerintahan berasa

dari rakyat, oleh rakyat dan untukrakyat.

e.

efektifitas dan efesiensi; Huruf e

Yang dimaksud dengan asas ini adalah

pencapaian tujuan secara tepat danoptimal dengan sumber daya minimal.


7/31



f. keterbukaan; Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan

adalah asas yang mebuka diri terhadap

hak masyarakat untuk memperolehinformasi yang benar, jujur, dan tidakdiskriminatif tentang penyelenggaraan

negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi,golongan, dan rahasia Negara.

g. proporsionalitas; Huruf g

Yang dimaksud dengan asas

proporsionalitas adalah asas yangmengutamakan kesimbangan anatara

hak dan kewajiban penyelenggarannegara.

h.

profesionalitas; Huruf h

Yang dimaksud dengan asasprofesionalitas adalah asas yang

mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuanperaturan perundang-undangan yangberlaku.

i. objektifivitas; Huruf i

Adalah tidak berpihak. Dalam artian

segala elemen masyarakat harusdiperhatikan

j. kesetaraan gender; Huruf j

Asas ini adalah kondisi yang sama danadil antara perempuan dan laki-lak

dalam akses, partisipasi, kontrol danpenikmatan atas Hak Asasi Manusia dansemua Warga Negara di semuakehidupan.

k. keadilan; Huruf k

Asas ini menghendaki agar dalam

melakukan tindakan pemerintah tidakberlaku sewenang-wenang atau berlaku

tidak layak. Jika pemerintah melakukan

tindakan sewenang-wenang dan tidaklayak maka keputusan yang berkaitandengan tindakannya dapat dibatalkan.

l. responsif; dan Huruf l

Yang dimaksud dengan asas responsif

adalah asas yang mengehendaki sikaptanggap dan proaktif pemerintah

terhadap persoalan-persoalan dmasyarakat dengan menganalisis

kebutuhan masyarakat.


8/31



m.akuntabilitas. Huruf m

Yang dimaksud dengan asas

akuntabilitas adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan danhasil akhir dari kegiatan penyelenggaranegara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepadamasyarakat atau rakyat sebaga

pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturanperundanng-undang yang berlaku.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3 Pasal 3

Pengaturan Partisipasi Masyarakat bertujuan untuk: Cukup Jelas.

a. meningkatkan peran aktif pemerintah dalam

menjamin dan memenuhi hak masyarakat untukberpartisipasi;

b.

menjamin perlindungan hukum partisipasimasyarakat;

c. memperluas struktur partisipasi dan pembukaanakses terhadap pengambilan keputusan;

d.

meningkatkan arus informasi kebijakanpemerintahan;

e.

memberdayakan masyarakat dalam berbagaiprogram pemerintahan;

f. mewujudkan sinergi kemitraan untuk membangunsistem pemerintahan yang transparan, partisipatifdan akuntabel;

g. meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran

dan tanggungjawab dalam penyelenggaraanpemerintahan; dan

h. memperoleh manfaat yang optimal atas

penyelenggaraan negara bagi kesejahteraanseluruh masyarakat secara merata, tertib,demokrasi, partisipatif, dan berkeadilan.


9/31



BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4 Pasal 4

Ruang lingkup Partisipasi Masyarakat meliputi :a.

partisipasi masyarakat dalam pembangunanmeliputi:

Huruf a

Partisipasi masyarakat dalam

pembangunan ini termasuk di dalamnya

pembangunan yang dilaksanakan olehswasta yang sumber pendanaannya

berasal dari APBN atau APBDberdasarkan peraturan perundangan.

1.perencanaan; Angka 1

Yang dimaksud dengan perencanaanadalah pola-pola yang mengarahkan

kepada pelaksanaan pembangunan.

2.pelaksanaan; Angka 2

Yang dimaksud dengan pelaksanaanadalah pelaksanaan kebijakanpembangunan.

3.pengawasan; Angka 3

Pengawasan pembangunan adalah

bentuk monitoring dari pelaksanaanpembangunan dengan

membandingan konsep denganperencanaan.

4.

evaluasi; dan Angka 4Yang dimaksud dengan evaluasadalah kesesuaian pelaksanaan

perencanaan dengan arah, tujuan,dan ruang lingkup yang telah

direncanakan dan dilaksanakan.

5.pemeliharaan. Angka 5

Cukup jelas.

b.partisipasi masyarakat dalam pembentukanperaturan perundang-undangan meliputi:

Huruf b

Cukup jelas.

1.

penyusunan program legislasi;Angka 1

Cukup jelas.

2.persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;

Angka 2

Cukup jelas.

3.pembahasan; Angka 3Cukup jelas.

4.penetapan/pengesahan; Angka 4Cukup jelas.


10/31



5.sosialisasi peraturan perundang-undangan; Angka 5

Cukup jelas.

6.

pelaksanaan peraturan perundang undangan;dan/atau

Angka 6

Cukup jelas.

7.pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan

perundang-undangan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan pengawasanterhadap pelaksanaan peraturan

perundang-undangan adalahpengawasan yang dilakukan

masyarakat terhadap implementas

dan pelaksanaan undang-undangoleh pemerintah.

c. partisipasi masyarakat dalam penganggaranmeliputi:

Huruf c

Cukup jelas.

1.perencanaan;

2.

pengambilan keputusan;3.pelaksanaan;

4.pengawasan; dan

5.evaluasi.

d.

partisipasi masyakat dalam pengambilan kebijakanmeliputi:

Huruf d

Cukup jelas.

1.perencanaan;

2.penetapan keputusan;

3.

pelaksanaan;

4.

pengawasan; dan

5.evaluasi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5 Pasal 5

Setiap orang berhak:

a.

memperoleh informasi publik; Huruf a

Informasi publik yang dimaksud adalahinformasi publik sebagaimana UU tentang

Keterbukaan Informasi Publik.


11/31



b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasipublik;

Huruf b

Cukup jelas.

c. berserikat dan berkumpul; Huruf c

Cukup jelas.

d. memiliki kebebasan berpendapat, menyampaikan

pikiran baik lisan maupun tulisan, rasional, tepatguna dan tepat sasaran serta taat hukum;

Huruf d

Cukup jelas.

e. berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakanpublik;

Huruf e

Cukup jelas.

f. menolak atau menerima proses kebijakan publik; Huruf f

Cukup jelas.

g. berpartisipasi proses pelayanan publik yangmempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat dan

Kebijakan Publik lainnya yang langsung berdampak

dengan kepentingan hajat hidup orang banyak;

Huruf g

Cukup jelas.

h. berpartisipasi dalam evaluasi dan pengawasanpenyelenggaraan negara;

Huruf h

Cukup jelas.

i. diperhitungkan dalam kuorum pengambilankeputusan;

Huruf i

Kuorum adalah batas minimal kehadirananggota lembaga perwakilan dalam rangka

pengambilan keputusan sesuai dengan TataTertib masing-masing lembaga.

j. melakukan konfirmasi berdasarkan hasilpengawasan penyelenggaraan negara; dan

Huruf j

Cukup jelas.

k.

memberi usulan tindak lanjut atas hasilpengawasan penyelenggaraan negara.

Huruf k

Cukup jelas.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6 Pasal 6

Setiap orang dalam berpartisipasi wajib: Cukup jelas.

a.

bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannyadalam berpartisipasi;

b.

mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan bagiorang banyak;

c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyalurkan aspirasinya;


12/31



d. mematuhi semua ketentuan yang termuat dalam

kesepakatan atau komitmen bersama antaramasyarakat dan Badan Publik yang bersangkutan;dan/atau

e. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan

budaya masyarakat.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 7 Pasal 7

(1) Badan Publik berwenang untuk : Cukup jelas.

a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakatdalam pengambilan kebijakan pulik dalam tahap

perencanaan, pengambilan keputusan,pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;

b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi baik

orang, kelompok orang, badan hukum, dan/ataumasyarakat adat;

c. menolak partisipasi masyarakat yang tidakpatut; dan

d. menindaklanjuti penyimpangan pelaksanaan

pembangunan hasil evaluasi masyarakatdan/atau perseorangan.

(2) Kewenangan mengatur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikandengan kemampuan situasi dan kondisimasyarakat.

(3) Penolakan partisipasi masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disertaialasan dan kesempatan untuk melakukan klarifikasiatau konfirmasi.


13/31



Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 8 Pasal 8

Badan Publik bertanggung jawab memberikan

informasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Cukup jelas.

Pasal 9 Pasal 9

(1) Badan Publik bertanggung jawab menjamin

pemenuhan hak untuk akses informasi kepadamasyarakat.

Cukup jelas.

(2) Jaminan pemenuhan hak untuk akses informasikepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a.

memberikan salinan informasi;

b. menyiapkan media informasi; dan/atau

c. membangun serta mengembangkan sistem

informasi dan dokumentasi.

Pasal 10 Pasal 10

Badan Publik bertanggung jawab menjaminterpenuhinya prinsip keadilan dan keterwakilanmasyarakat dalam pengambilan keputusan publik

dengan cara:

Cukup jelas.

a. memberikan kesempatan yang sama pada setiap

orang untuk ambil bagian dalam pembentukankeputusan publik;

b. memfasilitasi tercapainya pemenuhan keterwakilankomponen/unsur masyarakat yang berkepentingandalam pengambilan keputusan publik; dan

c. mengikutsertakan wakil kelompok atau orang yangberkebutuhan khusus dalam proses pengambilan

keputusan publik.

Pasal 11 Pasal 11

Badan Publik bertanggung jawab menjamin pelibatan

masyarakat dalam proses pengambilan keputusanpublik dengan cara:

Tanggung jawab yang dibebankan

kepada Badan Publik pada pasal in

dimaksudkan untuk membatasi diskresagar tidak melanggar kewenangan

maupun peraturan perundang-udangan

(detournement de pouvoir).


14/31



a. melibatkan kelompok masyarakat yang

berkepentingan; dan

b. memfasilitasi masyarakat untuk terlibat dalam

proses pengambilan keputusan.

Pasal 12 Pasal 12

Badan Publik bertanggung jawab menjaminterakomodirnya aspirasi masyarakat dengan cara:

Cukup jelas.

a. membuat jawaban atas permintaan penjelasandikeluarkannya suatu keputusan/kebijakan; dan

b.

menjelaskan status diterima atau ditolaknya usulanaspirasi masyarakat dalam suatu laporan kemajuanpenanganan aspirasi masyarakat.

BAB VIBENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13 Pasal 13

Partisipasi Masyarakat dapat berbentuk: Cukup jelas.

a.

pemberian masukan dalam penentuan arahkebijakan;

b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalahpembangunan dan hukum;

c.

pemberian masukan dalam perumusan kebijakanpublik;

d. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau

pendapat dalam penyusunan kebijakan publik;

e. pengajuan keberatan terhadap peraturan ataukebijakan publik;

f.

kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;

g. bantuan tenaga ahli; dan/atau

h. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan

dan kebijakan publik.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PARTISIPASIMASYARAKAT


15/31



Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14 Pasal 14

Partisipasi Masyarakat diselenggarakan sesuai denganruang lingkupnya yang meliputi:

Cukup jelas.

a. partisipasi dalam pembangunan;

b.

partisipasi dalam pembentukan peraturanperundang-undangan;

c.

partisipasi dalam penganggaran;

d. partisipasi dalam pengambilan kebijakan; dan

e. partisipasi dalam proses pengawasan pelaksanaan

kebijakan.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 15 Pasal 15

(1) Masyarakat di sekitar proyek pembangunan wajib

dimintai persetujuan atas rencana pembangunanyang akan dilaksanakan.

Ayat (1)

Persetujuan tersebut berupa persetujuan

tertulis yang disepakati kedua belahpihak.

(2) Informasi rencana pembangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:

Ayat (2)

Cukup jelas.

a). tujuan dan manfaat bagi masyarakat

disekitar proyek pembangunan; dan

b). peran serta yang dapat dilakukan oleh

masyarakat sekitar proyek;

(3)

Tata cara permintaan persetujuan masyarakatsebagaimana ditentukan pada ayat (1) diaturlebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16 Pasal 16

(1) Masyarakat baik lembaga maupun perorangan

wajib dilibatkan dalam perencanaanpembangunan.

Ayat (1)

Perlibatan lembaga dan perorangandilakukan dalam forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan.


16/31



(2) Keterlibatan masyarakat baik lembaga maupun

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan baik ditingkat pusatmaupun daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

(3)

Tata cara Musyawarah PerencanaanPembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 17 Pasal 17

Partisipasi masyarakat dalam perencanaanpembangunan dapat dilaksanakan dengan:

Cukup jelas.

a. merumuskan permasalahan diberbagai bidang

pembangunan dengan menganalisis, menentukan

dan merumuskan permasalahan pokok yangdihadapi;

b. meminta informasi tentang rencana pembangunan;

c.

merumuskan alternatif pemecahan masalah yang

dihadapi dan perlu diatasi oleh instansi yangberwenang; dan/atau

d. merumuskan rencana program dan kegiatan sesuaiaspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 18 Pasal 18

Masyarakat baik lembaga maupun perorangan wajib

dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Cukup jelas.

Pasal 19 Pasal 19

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanpembangunan dapat dilaksanakan dengan:

Cukup jelas.

a. ikut mengajukan konsep rencana pembangunan;

b. melaksanakan pembangunan baik dengan tenaga,pikiran dan materi;

c.

meminta informasi tentang perkembanganpelaksanaan pembangunan;


17/31



d. melaksanakan pembangunan dari dana Pemerintahdan/atau Pemerintah Daerah;

e. membantu kelancaraan pelaksanaan pembangunan;dan

f. berpartisipasi memberikan kejelasan mengenai

maksud dan tujuan pembangunan kepadamasyarakat luas.

Paragraf 3

Pengawasan

Pasal 20 Pasal 20

Masyarakat baik secara lembaga maupun perorangan

wajib dilibatkan dalam pengawasan atas setiappelaksanaan pembangunan.

Cukup jelas.

Pasal 21 Pasal 21

Partisipasi masyarakat dalam pengawasanpembangunan dapat dilaksanakan dengan:

Cukup jelas.

a. mengamati secara langsung pelaksanaan

pembangunan;

b. meminta informasi tentang perkembangan hasil

pelaksanaan pembangunan; dan/atau

c. melakukan koreksi apabila ada kegiatanpembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Evaluasi

Pasal 22 Pasal 22

(1) Masyarakat baik secara lembaga maupunperorangan wajib dilibatkan dalam evaluasi atassetiap pelaksanaan pembangunan.

Cukup jelas.

(2) Partisipasi masyarakat dalam evaluasi

pembangunan dapat dilaksanakan dengan

mengkuti rapat atau pertemuan evaluasi yangdilaksanakan Badan Publik dan pihak lain yangterkait.


18/31



(3) Dalam hal evaluasi atas setiap pelaksanaan

pembangungan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditemukan penyimpangan pelaksanaan

pembangunan yang telah direncanakan melaluimusrenbang, masyarakat baik secara lembagamaupun perorangan berhak menyampaikanlaporan kepada badan publik.

Paragraf 5

Pemeliharaan

Pasal 23 Pasal 23

Masyarakat baik secara lembaga maupun peroranganwajib dilibatkan dalam pemeliharaan hasil

pembangunan.

Cukup jelas.

Pasal 24 Pasal 24

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan

dapat dilaksanakan dengan tindakan menjaga,mempertahankan dan melestarikan hasil-hasil

pembangunan yang telah dilaksanakan.

Cukup jelas.

Bagian Ketiga

Partisipasi Masyarakat dalam PembentukanPeraturan Perundang-Undangan

Paragraf 1

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan

Program Legislasi

Pasal 25 Pasal 25

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan program

legislasi dapat berupa:

Cukup jelas.

a. melakukan identifikasi terhadap kebutuhan hukummasyarakat yang sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang akan dibentuk;dan/atau

b. pemberian masukan berupa informasi peraturanperundang-undangan yang perlu dibentuk.


19/31



Paragraf 2

Partisipasi Masyarakat dalam PersiapanPenyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 26 Pasal 26

Partisipasi masyarakat dalam persiapan penyusunanperaturan perundang-undangan dapat berupa:

a. pemikiran berupa saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan;

Huruf a

Saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan dapat langsungdisampaikan kepada pemrakarsa.

b. kerjasama dalam penelitian terhadap

perkembangan kebutuhan hukum masyarakat

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;

Huruf b

Cukup jelas.

c. bantuan keahlian dalam penyusunan naskah

akademik dan/atau rancangan peraturanperundang-undangan; dan/atau

Huruf c

Cukup jelas.

d. pengajuan keberatan terhadap rancanganperaturan perundang-undangan.

Huruf d

Pengajuan keberatan terhadaprancangan undang-undang dilakukan

apabila rancangan undang-undang yangdisusun ternyata ada sebagian atau

keseluruhan rumusannya mengakibatkan

kerugian pada masyarakat dan sosial.

Paragraf 3

Partisipasi Masyarakat dalam Pembahasan

Pasal 27 Pasal 27

(1)

Perwakilan masyarakat baik lembaga maupunperorangan wajib diberi kesempatan untuk

mengikuti persidangan pembahasan rancangan

peraturan perundang-undangan yang dinyatakanterbuka untuk umum.

Ayat (1)

Kehadiran dalam pembahasan mengikuttata tertib maupun kode etik yang berlaku

di lembaga tersebut.

(2) Badan Publik wajib menyediakan tempat yang

memungkinkan perwakilan masyarakat denganseksama mengamati seluruh proses pembahasanrancangan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

(3) Masyarakat baik lembaga maupun peroranganmengajukan permohonan kepada Badan Publik

Ayat (3)

Cukup jelas.


20/31



untuk mengamati sidang pembahasan rancanganperaturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Partisipasi Masyarakat dalam

Penetapan/Pengesahan

Pasal 28 Pasal 28

Partisipasi masyarakat dalam penetapan/pengesahan

peraturan perundang-undangan dapat berupamendorong pejabat yang berwenang membentuk

peraturan perundang-undangan untuk segeramenetapkan/mengesahkan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas.

Paragraf 5

Partisipasi Masyarakat dalam Sosialisasi

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 29 Pasal 29

Partisipasi masyarakat dalam sosialiasi peraturanperundang-undangan dapat berupa:

Cukup jelas.

a. penyebarluasan peraturan perundang-undangan;

danb. pendidikan hukum kepada masyarakat.

Paragraf 6

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 30 Pasal 30

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan

perundang-undangan dapat berupa :

Cukup jelas.

a.

mendukung penyediaan sumber dayapelaksanaan peraturan perundang-undangan;

b. pendampingan hukum atau bantuan hukum;

dan/atau

c. pengajuan keberatan terhadap pemberlakuanperaturan perundang-undangan.


21/31



Paragraf 7

Partisipasi dalam Pengawasan terhadapPelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 31Pasal 31

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapatberbentuk :

Cukup jelas.

a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaanperaturan perundang-undangan;

b. melakukan identifikasi terhadap penyimpangan

pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

dan/atauc. pemberian masukan berupa informasi mengenai

penyimpangan penegakan hukum.

Bagian Keempat

Partisipasi dalam Penganggaran

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 32 Pasal 32

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggarandapat berupa :

Cukup jelas.

a.

melakukan identifikasi terhadap kebutuhanpembiayaan yang perlu ditetapkan;

b. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakananggaran negara atau daerah; dan/atau

c. memberi tanggapan terhadap RAPBN atau RAPBDdan perubahannya.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 33 Pasal 33

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan anggarandapat berupa :

Cukup jelas.


22/31



a. membantu Badan Publik dalam menyebarluaskan

dokumen RAPBN atau RAPBD dan/atauperubahannya; dan/atau

b.

pendidikan atau pelatihan analisis anggaran publikkepada masyarakat.

Paragraf 3

Pengawasan

Pasal 34 Pasal 34

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggarandapat berupa identifikasi terhadap penyimpanganpelaksanaan RAPBN atau RAPBD dan/atau

perubahannya.

Cukup jelas.

Paragraf 4

Evaluasi

Pasal 35 Pasal 35

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi RAPBN atauRAPBD dan/atau perubahannya dapat berupa masukan

atau pendapat penyempurnaan RAPBN atau RAPBDdan/atau perubahannya.

Cukup jelas.

Bagian Kelima

Partisipasi dalam Pengambilan Kebijakan Publik

Paragraf 1

Umum

Pasal 36 Pasal 36

Masyarakat baik lembaga maupun perorangan wajibdilibatkan dalam pengambilan kebijakan.

Cukup jelas.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 37 Pasal 37

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakanpublik dapat berupa:

Cukup jelas.


23/31



a. melakukan identifikasi terhadap kebutuhan

kebijakan publik yang perlu ditetapkan; dan/atau

b. pemberian masukan berupa informasi peraturanperundang-undangan yang perlu dibentuk.

Paragraf 2

Pengambilan Keputusan

Pasal 38 Pasal 38

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusankebijakan publik dapat berupa :

Cukup jelas.

a. pemikiran berupa saran-saran dan pertimbangan-

pertimbangan;

b. kerjasama dalam penelitian terhadap

perkembangan kebutuhan hukum masyarakatyang sesuai dengan kebijakan publik yang akandibentuk;

c. bantuan keahlian dalam penyusunan kebijakanpublik; dan/atau

d. pengajuan keberatan terhadap kebijakan publik.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 39 Pasal 39

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan

publik dapat berupa :

Cukup jelas.

a.

membantu Badan Publik dalam menyebarluaskan

kebijakan publik; dan/atau

b. melakukan identifikasi terhadap penyimpangan

pelaksanaan kebijakan publik.

Paragraf 4Pengawasan

Pasal 40 Pasal 40

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan

publik dapat berupa pemantauan pelaksanaankebijakan publik.

Cukup jelas.


24/31



Paragraf 5

Evaluasi

Pasal 41 Pasal 41

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan publikdapat berupa masukan atau pendapat penyempurnaankebijakan publik.

Cukup jelas.

Bagian Keenam

Perilaku Badan Publik

Pasal 42 Pasal 42

Pelaksana dalam menerima partisipasi masyarakatwajib berperilaku sebagai berikut:

a. adil dan tidak diskriminatif; Huruf a

Yang dimaksud adil dan tidak

diskriminatif adalah memberikan

perlakuan yang sama dalam menerimapartisipasi masyarakat dan tidak

membedakan suku, ras, agama, danantar golongan.

b.

cermat; Huruf b

Yang dimaksud cermat adalah dalammenerima partisipasi masyarakat

dilaksanakan dengan penuh minat(perhatian), saksama, dan teliti.

c. santun dan ramah; Huruf c

Yang dimaksud santun dan ramah adalah

dalam menerima partisipasi masyarakat

dilakukan selaras dengan budayasetempat dan kearifan lokal yang berlakudi masyarakat.

d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yangberlarut-larut;

Huruf d

Yang dimaksud tegas, andal, dan tidakmemberikan putusan yang berlarut-larut

adalah dalam menerima partisipas

masyarakat disampaikan secara jelas,dapat dipercaya, dan memberikan

jaminan terhadap kepastianpelaksanaannya.


25/31



e. profesional; Huruf e

Yang dimaksud profesional adalah

penerimaan partisipasi masyarakat

dilakukan sesuai dengan keahlian yangyang berlandaskan kode etik danketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

f. tidak mempersulit; Huruf f

Yang dimaksud tidak mempersulit adalahdalam menampung dan menerima

partisipasi masyarakat dilakukan secara

sederhana atau tidak mermpergunakanprosedur birokrasi yang rumit.

g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; Huruf g

Cukup jelas.

h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas danintegritas institusi penyelenggara;

Huruf h

Cukup jelas.

i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yangwajib dirahasiakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan;

Huruf i

Cukup jelas.

j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untukmenghindari benturan kepentingan;

Huruf j

Cukup jelas.

k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasaranaserta fasilitas pelayanan publik;

Huruf k

Cukup jelas.

l. tidak memberikan informasi yang salah atau

menyesatkan dalam menanggapi permintaaninformasi serta proaktif dalam memenuhikepentingan masyarakat;

Huruf l

Cukup jelas.

m.

tidak menyalahgunakan informasi, jabatan,dan/atau kewenangan yang dimiliki;

Huruf m

Cukup jelas.

n. sesuai dengan kepantasan; dan Huruf n

Yang dimaksud dengan kepantasan

adalah menampung dan menerima

partisipasi masyarakat dilaksanakansecara layak dan patut dengan budaya

setempat dan kearifan lokal yang berlaku

di masyarakat.

o.

tidak menyimpang dari prosedur dan tata cara

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf o

Cukup jelas.


26/31



BAB VIII

PENOLAKAN PARTISIPASI DAN

MEKANISME KEBERATAN

Bagian Kesatu

Penolakan Partisipasi

Pasal 43 Pasal 43

(1) Badan Publik dapat menolak partisipasi masyarakatdalam hal partisipasi dilaksanakan:

Cukup jelas.

a. mengganggu ketertiban umum;

b. melawan hukum; dan/atau

c. bertentangan dengan etika dan sopan santun

berdasarkan budaya masyarakat.

(2) Badan Publik wajib menyampaikan secara tertulis

alasan-alasan tidak diberikannya kesempatandan/atau penolakan partisipasi.

(3) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud ayat (1),

wajib disampaikan selambat-lambatnya 10(sepuluh) hari setelah diterimanya penyampaianpikiran dan pendapat untuk berpartisipasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengajuan Keberatan

Pasal 44 Pasal 44

(1) Setiap orang berhak mengajukan keberatan atas

tidak diberikannya kesempatan dan atau penolakanpartisipasi kepada Badan Publik.

Cukup jelas.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib

diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelahdisampaikannya secara resmi surat penolakansebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanyasurat keberatan, Badan Publik wajib

menyampaikan tanggapan atas keberatan tersebutkepada pihak yang mengajukan.


27/31



(4) Dalam hal tenggat waktu 7 (tujuh) hari

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Publiktidak menyampaikan tanggapan, setiap orang yang

berhak mengajukan keberatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat mengajukanpembatalan kebijakan publik melalui prosedur

hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBERDAYAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 45 Pasal 45

(1) Badan Publik wajib menyelenggarakan

pembinaan untuk menumbuhkan,mengembangkan kesadaran, memberdayakan,

dan meningkatkan tanggung jawab masyarakatdalam partisipasi masyarakat.

Cukup jelas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Badan Publik, dengan cara :

a.

memberikan dan menyelenggarakan

penyuluhan, bimbingan, dorongan,pengayoman, pelayanan, bantuan teknik,bantuan hukum, pendidikan, dan/atau

pelatihan;

b. menyebarluaskan semua informasi publikkepada masyarakat secara terbuka;

c. mengumumkan dan menyebarluaskan

rencana pembangunan, peraturan perundang-undangan, anggaran, dan kebijakan publikkepada masyarakat;

d.

menghormati hak yang dimiliki masyarakat;

e. memberikan penggantian yang layak kepada

masyarakat atas kondisi yang dialaminyasebagai akibat pelaksanaan kegiatanpembangunan yang merugikan masyarakat;

f. melindungi hak masyarakat untukberpartisipasi; dan/atau

g.

memperhatikan dan menindaklanjuti saran,usul, atau keberatan dari masyarakat.


28/31



BAB X

PENGAWASAN

Pasal 46 Pasal 46

(1)

Ombudsman melakukan Pengawasan terhadappelaksanaan partisipasi masyarakat.

(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi bimbingan, pembinaan, dorongan,

pengayoman, peningkatan mutu, dan pelayanandalam pelaksanaan partisipasi masyarakat.

Cukup jelas.

BAB XI

PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 47 Pasal 47

(1) Masyarakat mendapat perlindungan hukum ataskeamanan pribadi dan harta bendanya serta

bebas dari ancaman sehubungan denganpelaksanaan partisipasi masyarakat.

Cukup jelas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh lembaga negara yangtugasnya di bidang penegakan hukum sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasal 48 Pasal 48

(1) Pejabat penegak hukum yang berwenang wajibmerahasiakan identitas masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

Cukup jelas.

(2) Pejabat penegak hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat memberikan pengamananfisik terhadap masyarakat dan keluarganya.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 49 Pasal 49

(1) Setiap orang yang ditolak partisipasinya dapatmengajukan keberatan secara tertulis paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanyapenolakan.

Cukup jelas.


29/31



(2) Badan Publik wajib untuk memberikan jawaban

atau pendapat atau sanggahan paling lambat 7(tujuh) hari setelah diterimanya surat keberatan.

Pasal 50 Pasal 50

(1) Apabila jawaban atau pendapat atau sanggahandari Badan Publik belum menghasilkankemufakatan bersama dapat dilanjutkan melaluimusyawarah para pihak, paling lama 7 (tujuh) hari

sejak diterimanya tanggapan atau keberatan.

Cukup jelas.

(2) Badan Publik wajib memfasilitasi pelaksanaan

musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam rangka percepatan penyelesaiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmediasi melalui pihak ketiga yang independen danmemiliki kapabilitas terhadap persoalan yangdimusyawarahkan.

Pasal 51 Pasal 51

Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 tidak mencapai mufakatmaka para pihak yang bersengketa dapat mengadukan

persoalan itu melalui pengadilan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas.

BAB XIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 52 Pasal 52

(1) Pegawai atau pejabat Badan Publik yang

melanggar hak setiap orang dalam berpartisipasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

dikenai sanksi pembebasan dari jabatan dan/atau

pemberhentian tidak dengan hormat.

Cukup jelas.

(2) Pegawai atau pejabat Badan Publik yang tidakmelaksanakan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal11, dan/atau Pasal 12 dikenai sanksi pembebasan

dari jabatan dan/atau pemberhentian tidak denganhormat.


30/31



(3) Pejabat Badan Publik yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23,

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 45,Pasal 49 ayat (2), dikenai sanksi pembebasan dari

jabatan.

(4) Pegawai atau pejabat Badan Publik yang tidak

melaksanakan perilaku sebagaimana dimaksuddalam Pasal 42 dikenai sanksi pembebasan dari

jabatan dan/atau pemberhentian tidak denganhormat.

(5) Pegawai atau pejabat Badan Publik yang tidak

menyampaikan secara tertulis alasan-alasan tidakdiberikannya kesempatan dan/atau penolakanpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (2) dikenai sanksi pembebasan dari jabatandan/atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 53 Pasal 53

Setiap orang yang dalam menyalurkan partisipasinya

dilakukan dengan cara melawan hukum, dikenakansanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54 Pasal 54

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, ketentuan

partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang atauaturan pelaksanaannya masih berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Cukup jelas.

Pasal 55 Pasal 55

Peraturan pelaksanan atas Undang-Undang ini

ditetapkan selambat-labatnya 1 (satu) tahun sejakUndang-Undang ini disahkan.

Cukup jelas.


31/31


Pasal 56 Pasal 56

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Cukup jelas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal .....................

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di JakartaPada tanggal .......................

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...

NOMOR ...

Documents

RUU PARMAS Hasil Finalisasi