RUU Tentang Keperawatan Dan Kebidanan

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN

NO. RUU KEPERAWATAN USULAN DPR RI TANGGAPAN PEMERINTAH USULAN PERUBAHAN

1 2 3 41. RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR ... TAHUN ...

TENTANGKEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah mengusulkan untuk mengggabungkan pengaturan keperawatan dengan kebidanan karena berada dalam satu rumpun jenis tenaga kesehatan yakni tenaga keperawatan dan kebidanan, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang menyatakan rumpun tenaga keperawatan dan kebidanan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah mengusulkan perubahan judul Rancangan Undang-Undang menjadi Keperawatan dan Kebidanan.

RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...TENTANG

KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

2. Menimbang:a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum

sebagai salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan;

Tetap Menimbang:a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum

sebagai salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan;

3. b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keperawatan;

Pemerintah mengusulkan penyesuaian rumusan dengan menambahkan kata “dan kebidanan”. Konkordan dengan usulan pada DIM Nomor 1.

b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keperawatan dan kebidanan;

4. c. bahwa penyelenggaraan pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang memiliki etik dan moral tinggi, sertifikat, registrasi, dan lisensi;

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan: kata sertifikat, registrasi dan lisensi dihilangkan karena sudah

tercakup dalam kata-kata bertanggung jawab, akuntabel, dan bermutu.

Penambahan kata kompetensi, kebidanan dan kewenangan

c. bahwa penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat dan bidan yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik dan moral tinggi;

5. d. bahwa pengaturan mengenai keperawatan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat serta masyarakat;

Pemerintah mengusulkan penyesuaian rumusan, konkordan dengan DIM Nomor 1

d. bahwa pengaturan mengenai keperawatan dan kebidanan perlu diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan bidan serta masyarakat;

6. e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,


e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

1


1 2 3 4perlu membentuk Undang-undang tentang Keperawatan;

huruf d, perlu membentuk Undang-undang tentang Keperawatan dan Kebidanan;

7. Mengingat:Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tetap Mengingat:Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

8. Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIAdan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:

Tetap Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIAdan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:

9. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN


Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN.

10. BAB IKETENTUAN UMUM

Tetap BAB IKETENTUAN UMUM

11. Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Tetap Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

12. 1. Keperawatan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Perawat.

Pemerintah mengusulkan agar Keperawatan tidak didefinisikan, karena dalam batang tubuh kata “keperawatan” tidak berdiri sendiri tetapi selalu diikuti dengan kata lain.

Dihapus.

13. 2. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan keperawatan baik di dalam dan di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan menambah kata “tinggi” setelah kata “pendidikan”.

1. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam dan di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi mengenai definisi “bidan”, konkordan dengan DIM Nomor 1

2. Bidan adalah seseorang yang telah lulus dari pendidikan tinggi kebidanan baik di dalam dan di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. 3. Ners adalah gelar yang diperoleh setelah lulus pendidikan profesi Perawat.

Pemerintah mengusulkan agar “ners” tidak didefinisikan, karena substansinya tidak diatur di dalam batang tubuh.

Dihapus.

2


1 2 3 416. 4. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk

pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.

Pemerintah mengusulkan agar “pelayanan keperawatan” tidak didefinisikan, karena dalam batang tubuh kata “pelayanan keperawatan” tidak disebut secara berulang.

Dihapus

17. 5. Praktik Keperawatan adalah wujud nyata dari Pelayanan Keperawatan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk asuhan keperawatan.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. 3. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk asuhan keperawatan.

18. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru mengenai definisi “praktik kebidanan”, konkordan dengan DIM Nomor 1

4. Praktik Kebidanan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan.

19. 6. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian tindakan keperawatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya tercapainya kemandirian untuk merawat dirinya.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. 5. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian pelayanan keperawatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya tercapainya kemandirian untuk merawat dirinya.

20. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru mengenai definisi “asuhan kebidanan”, konkordan dengan DIM Nomor 1

6. Asuhan Kebidanan adalah rangkaian pelayanan kebidanan yang didasarkan pada ilmu dan kiat kebidanan yang ditujukan kepada perempuan, bayi, dan balita sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

21. 7. Uji Kompetensi Perawat adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap perawat sesuai dengan standar profesi.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. 7. Uji kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi keperawatan dan kebidanan.

22. 8. Sertifikat Uji Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Perawat yang telah lulus Uji Kompetensi untuk menjalankan Praktik Keperawatan.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan mengganti kata “sertifikat uji kompetensi” menjadi “sertifikat kompetensi” karena sertifikat kompetensi menyatakan kompetensi, uji kompetensi merupakan metodenya.

8. Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan terhadap kompetensi Perawat dan Bidan untuk menjalankan Praktik Keperawatan dan Praktik Kebidanan.

23. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

9. Sertifikat profesi adalah pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh

3


1 2 3 4Pendidikan Tinggi yang mengatur bahwa sertifikat dapat berupa sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi.

lulusan pendidikan profesi.

24. 9. Registrasi Perawat adalah pencatatan resmi terhadap Perawat yang telah memiliki sertifikat kompetensi keperawatan dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesi Perawat.


10. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Perawat dan Bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi keperawatan dan kebidanan serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesi Perawat dan Bidan.

25. 10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan Indonesia kepada Perawat yang telah diregistrasi.


11. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat dan Bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

26. 11. Surat Ijin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Perawat yang telah memenuhi persyaratan.


12. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIPP bagi perawat dan SIPB bagi bidan adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesi keperawatan atau kebidanan.

27. 12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang pelayanannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Tetap 13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang pelayanannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

28. 13. Perawat Asing adalah Perawat yang bukan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).

Pemerintah mengusulkan agar perawat asing tidak perlu didefinisikan karena pengertian perawat asing sudah merupakan suatu hal yang umum. Selain itu penggunaan kata “perawat asing” hanya digunakan satu kali.

Dihapus

29. 14. Klien adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. 14. Klien adalah perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat pemakai jasa pelayanan.

30. 15. Organisasi Profesi Perawat adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


15. Organisasi Profesi adalah wadah yang menghimpun Perawat atau Bidan secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4


1 2 3 431. 16. Kolegium Keperawatan adalah badan yang dibentuk

oleh Organisasi Profesi Perawat untuk masing-masing cabang disiplin ilmu keperawatan yang bertugas mengampu cabang displin ilmu tersebut.

Pemerintah mengusulkan agar kolegium tidak perlu didefinisikan karena tidak digunakan didalam batang tubuh. Kolegium merupakan Badan Otonom di dalam organisasi profesi, sehingga tidak perlu diatur secara khusus di dalam UU, hal ini diserahkan saja kepada masing-masing organisasi profesi.

Dihapus

32. 17. Konsil Keperawatan Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, bersifat independen.

Pemerintah mengusulkan agar dalam RUU ini tidak mengatur mengenai Konsil Keperawatan Indonesia karena sesuai kesepakatan Komisi II DPR dengan pemerintah (KemenPAN dan Setneg) untuk mengevaluasi keberadaan lembaga non struktural dan moratorium pembentukan lembaga baru, maka tidak akan dibentuk Konsil dalam RUU ini. Tugas sertifikasi dan registrasi sudah menjadi tugas pemerintah yang dilakukan oleh kementerian sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan agar definisi Konsil Keperawatan Indonesia dihapus.

Dihapus

33. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru 16. Institusi pendidikan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keperawatan dan kebidanan.

34. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru 17. Wahana pendidikan keperawatan dan kebidanan yang selanjutnya disebut wahana pendidikan adalah fasilitas yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

35. 18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republlik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tetap 18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republlik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

36. 19. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Tetap 19. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

37. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Tetap 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

5


1 2 3 438. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru 21. Kementerian adalah Kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

39. Pasal 2Keperawatan berasaskan:


Pasal 2Praktik Keperawatan dan praktik kebidanan berasaskan:

40. a. perikemanusiaan; Tetap a. perikemanusiaan;

41. b. nilai ilmiah; Tetap b. nilai ilmiah;

42. c. etika; Tetap c. etika;

43. d. manfaat; Tetap d. manfaat;

44. e. keadilan; dan Tetap e. keadilan; dan

45. f. kesehatan dan keselamatan klien. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan substansi f. perlindungan dan keselamatan klien.

46. Pasal 3Keperawatan bertujuan:


Pasal 3Pengaturan Keperawatan dan Kebidanan bertujuan:

47. a. meningkatkan mutu Perawat dan Pelayanan Keperawatan;


a. meningkatkan mutu perawat dan bidan;

48. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru serta penyesuaian substansi sesuai dengan DIM Nomor 1

b. meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan dan kebidanan.

49. b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Perawat dan Klien; dan


c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Perawat, Bidan dan Klien; dan

50. c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tetap d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

51. BAB IIJENIS PERAWAT


BAB IIJENIS PERAWAT DAN BIDAN

52. Pasal 4(1) Jenis Perawat terdiri atas:

Tetap Pasal 4(1) Jenis perawat terdiri atas:

6


1 2 3 453. a. perawat profesional; Pemerintah mengusulkan penyempurnaan substansi sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

a. perawat profesi;

54. b. perawat vokasional; dan Pemerintah mengusulkan penyempurnaan substansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

b. perawat vokasi;

55. c. asisten perawat Pemerintah berpandangan bahwa sejalan dengan Undang-Undang tentang Kesehatan, kualifikasi tenaga keperawatan dan kebidanan harus berlatar belakang pendidikan tinggi baik profesi maupun vokasi, maka asisten perawat tidak termasuk kategori tenaga keperawatan karena berlatar belakang pendidikan menengah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan sejalan dengan konsep pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah mengusulkan “asisten perawat” dihapus.

c. Dihapus

56. (2) Perawat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan substansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

(2) Perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

57. a. ners; Tetap a. ners;

58. b. ners spesialis; dan Tetap b. ners spesialis; dan

Penjelasan ayat (2) huruf b:perawat spesialis termasuk perawat subspesialis.

59. c. ners konsultan. Pemerintah mengusulkan “ners konsultan” dihapus karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur bahwa pendidikan profesi hanya terdiri atas program profesi dan program spesialis.

Dihapus

60. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru, konkordan dengan DIM Nomor 1

(3) Jenis bidan terdiri atas:


a. Bidan profesi

7


1 2 3 462. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru,

konkordan dengan DIM Nomor 1b. Bidan vokasi.

63. (3) Ketentuan mengenai jenis Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan substansi namun demikian Pemerintah berpandangan bahwa selain jenis perawat dan bidan yang terdiri atas profesi dan vokasi, juga ada jenis yang berdasarkan spesialisasinya, hal ini akan diatur dimana?

(4) Ketentuan mengenai jenis Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

64. BAB IIIPENDIDIKAN KEPERAWATAN


BAB IIIPENDIDIKAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

65. Pasal 5Pendidikan Keperawatan terdiri atas:


Pasal 5Pendidikan Keperawatan dan kebidanan terdiri atas:

66. a. pendidikan vokasi; Tetap a. pendidikan vokasi;

67. b. pendidikan akademik; dan Tetap b. pendidikan akademik; dan

68. c. pendidikan profesi. Tetap c. pendidikan profesi.

69. Pasal 6Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah pendidikan diploma keperawatan.


Pasal 6(1) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a merupakan program Diploma.

70. Pemerintah berpandangan bahwa berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka kompetensi bidan yang harus dicapai tidak cukup dengan level 5 atau D-III tetapi harus naik ke minimal level 6 atau D-IV. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru.

(2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya program Diploma Tiga bagi Perawat dan Diploma Empat bagi Bidan.

71. Pasal 7Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

Tetap Pasal 7Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

72. a. pendidikan sarjana keperawatan; Pemerintah mengusulkan penyempurnaan substansi disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

a. Program sarjana;

73. b. pendidikan magister keperawatan; dan Pemerintah mengusulkan penyempurnaan substansi disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang

b. Program magister; dan

8


1 2 3 4Pendidikan Tinggi.

74. c. pendidikan doktor keperawatan; Pemerintah mengusulkan penyempurnaan substansi disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

c. Program doktor.

75. Pasal 8(1) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf c terdiri atas:

Tetap Pasal 8(1) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

76. a. pendidikan profesi keperawatan; dan Pemerintah mengusulkan penyempurnaan substansi disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

a. Program profesi; dan

77. b. pendidikan profesi keperawatan berkelanjutan. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan substansi disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

b. Program spesialis.

78. (2) Pendidikan profesi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

Pemerintah mengusulkan agar substansi ayat (2) dihapus karena sudah tertampung dalam DIM Nomor 75.

Dihapus

79. a. pendidikan profesi ners; dan Konkordan dengan DIM Nomor 78 Dihapus

80. b. pendidikan profesi ners spesialis. Konkordan dengan DIM Nomor 78 Dihapus

81. (3) Pendidikan profesi keperawatan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendidikan profesi yang ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan profesi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pemerintah berpandangan bahwa pendidikan profesi keperawatan berkelanjutan tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah mengusulkan substansi ayat (3) dihapus.

Dihapus

82. Pasal 9 (1) Pendidikan profesi keperawatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diselenggarakan oleh institusi pendidikan keperawatan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terakreditasi.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi, konkordan dengan DIM Nomor 1 dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 9(1) Pendidikan keperawatan dan kebidanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

83. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

(2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi.

9


1 2 3 484. (2) Pendidikan profesi keperawatan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diselenggarakan oleh institusi pendidikan keperawatan, organisasi profesi keperawatan, atau fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemerintah mengusulkan penyesuaian substansi, konkordan dengan DIM Nomor 1 serta disesuaikan dengan rumusan yang ada dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran. Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan tidak hanya dilakukan di perguruan tinggi tetapi juga di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelayanan.

(3) Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

85. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru (4) Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:a. kepemilikan; ataub. kerja sama.

86. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru (5) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan termasuk jejaring dan komunitas di dalam wilayah binaannya.

87. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai wahana pendidikan selain rumah sakit pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

88. Pasal 10(1) Institusi pendidikan keperawatan didirikan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 10Perguruan tinggi keperawatan dan kebidanan didirikan oleh Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

89. (2) Institusi pendidikan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tridharma perguruan tinggi.

Pemerintah berpandangan bahwa fungsi institusi pendidikan sebagai tridharma perguruan tinggi sudah diatur dalam peraturan yang lain. berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah mengusulkan substansi ini dihapus.

Dihapus

90. Pasal 11Penyelenggaraan pendidikan keperawatan harus

Pasal 11 harus dilakukan perubahan redaksional dengan alasan: Sudah diatur dalam UU Dikti dan UU Sisdiknas.

Pasal 11(1) Penyelenggaraan pendidikan keperawatan dan

10


1 2 3 4memenuhi persyaratan paling sedikit mencakup: Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan terkait

Standar akan terus berkembang sehingga diatur dalam peraturan di bawah Undang-Undang.

Norma yang perlu diatur dalam Pasal ini harus bersifat pengaturan umum.

Untuk itu Pemerintah mengusulkan perubahan substansi norma yang diatur bersifat umum dengan penambahan ayat baru dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

kebidanan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan.

91. Konkordan dengan DIM Nomor 90 (2) Standar Nasional Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

92. Konkordan dengan DIM Nomor 90 (3) Standar Nasional Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan, dan Organisasi Profesi.

93. Konkordan dengan DIM Nomor 90 (4) Standar Nasional Pendidikan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

94. a. standar isi; Konkordan dengan DIM Nomor 90 Dihapus

95. b. standar proses; Konkordan dengan DIM Nomor 90 Dihapus

96. c. standar kompetensi lulusan; Konkordan dengan DIM Nomor 90 Dihapus

97. d. standar pendidik dan tenaga kependidikan; Konkordan dengan DIM Nomor 90 Dihapus

98. e. standar sarana dan prasarana; Konkordan dengan DIM Nomor 90 Dihapus

99. f. standar pengelolaan; Konkordan dengan DIM Nomor 90 Dihapus

100. g. standar pembiayaan; Konkordan dengan DIM Nomor 90 Dihapus

11


1 2 3 4101. h. standar penilaian pendidikan; Konkordan dengan DIM Nomor 90 Dihapus

102. i. peserta didik; dan Konkordan dengan DIM Nomor 90 Dihapus

103. j. kurikulum. Konkordan dengan DIM Nomor 90 Dihapus

104. Pasal 12(1) Penyelenggaraan pendidikan keperawatan dibantu

oleh tenaga kependidikan.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan.

Pasal 12(1) Penyelenggaraan pendidikan keperawatan dan

kebidanan dilaksanakan oleh dosen dibantu tenaga kependidikan.

105. (2) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas:

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

(2) Dosen pada pendidikan keperawatan dan kebidanan dapat berasal dari:

106. a. dosen; dan Konkordan dengan DIM Nomor 105 a. perguruan tingggi;

107. b. pendidik klinik keperawatan. Konkordan dengan DIM Nomor 105 b. wahana pendidikan keperawatan dan kebidanan.

108. Konkordan dengan DIM Nomor 105 (3) Dosen diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang.

109. Konkordan dengan DIM Nomor 105 (4) Pengangkatan dan pemberhentian oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan pejabat berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan

110. Konkordan dengan DIM Nomor 105 (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengampu kelompok keilmuan biomedis, kedokteran klinis, bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat.

111. Konkordan dengan DIM Nomor 105 (6) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

12


1 2 3 4undangan.

112. Konkordan dengan DIM Nomor 105 Pasal 12A(1) Dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan

dan kebidanan melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan.

113. Konkordan dengan DIM Nomor 105 (2) Dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.

114. (3) Ketentuan mengenai dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

115. (4) Pendidik klinik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria paling sedikit:a. perawat profesional;b. memiliki pengalaman klinik di bidang

keperawatan minimal 2 (dua) tahun; danc. memiliki sertifikat pelatihan pembimbing klinik

keperawatan.

Konkordan dengan DIM Nomor 105 Dihapus

116. (5) Ketentuan mengenai pendidik klinik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.


117. Konkordan dengan DIM Nomor 105 Pasal 12B(1) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri dan/atau non pegawai negeri.

118. Konkordan dengan DIM Nomor 105 (2) Tenaga Kependidikan non pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13


1 2 3 4119. Pasal 13

(1) Selain memiliki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, penyelenggaraan pendidikan keperawatan harus dilengkapi dengan laboratorium dan lahan praktik keperawatan.

Pemerintah mengusulkan substansi DIM ini dihapus karena laboratorium sudah masuk dalam standar nasional pendidikan tinggi.

Dihapus

120. (2) Lahan praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan pendidikan dan daerah pendidikan.

Konkordan dengan usulan Pemerintah dalam Pasal 84 dan DIM Nomor 86

Dihapus

121. (3) Fasilitas pelayanan kesehatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rumah sakit dan puskesmas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


122. (4) Daerah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wilayah administrasi mulai dari tingkat kecamatan.

Pemerintah mengusulkan agar pengaturan tentang daerah pendidikan tidak perlu diatur sendiri, dengan adanya kerjasama antara penyelenggara pendidikan dengan Puskemas, maka peserta didik keperawatan atau kebidanan dapat melakukan proses pendidikan pada wilayah kerja Puskesmas tersebut.

Dihapus

123. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah berpandangan karena rumusan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diusulkan untuk dihapus, maka ketentuan delegasi menjadi tidak bermakna lagi. Pemerintah mengusulkan substansi DIM dipindahkan menjadi Pasal 9 ayat (6) DIM Nomor 87

Dihapus

124. Pasal 14(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf j terdiri atas:a. kurikulum pendidikan vokasi;b. kurikulum pendidikan akademik; danc. kurikulum pendidikan profesi.

Pemerintah berpandangan bahwa tidak perlu menguraikan jenis kurikulum yang ada dalam pendidikan keperawatan dan kebidanan karena kurikulum merupakan ketentuan yang dinamis sehingga cukup diatur dalam standar.

Dihapus

125. (2) Kurikulum pendidikan akademik dan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disusun oleh kementerian yang membidangi masalah pendidikan dan kebudayaan

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 14Kurikulum dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan.

14


1 2 3 4dengan melibatkan Menteri, asosiasi institusi pendidikan keperawatan, Kolegium Keperawatan, Organisasi Profesi Perawat, dan Konsil Keperawatan Indonesia.

126. BAB IVKOMPETENSI, REGISTRASI, DAN LISENSI

Pemerintah mengusulkan ketentuan tentang Uji Kompetensi hingga Penerbitan Sertifikat Kompetensi masuk dalam Bab Pendidikan. Sedangkan registrasi dan lisensi akan masuk dalam bab tersendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dihapus

127. Pasal 15(1) Peserta didik keperawatan yang telah menyelesaikan

pendidikan wajib mengikuti Uji Kompetensi Perawat yang bersifat nasional sebelum diangkat sebagai Perawat.


Pasal 15(1) Peserta didik pendidikan keperawatan dan

kebidanan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

128. (2) Perawat harus mengikuti Uji Kompetensi secara berkala untuk menjaga mutu Pelayanan Keperawatan.

Pemerintah mengusulkan agar Uji kompetensi tidak perlu dilakukan secara berkala, uji kompetensi cukup dilakukan 1 (satu) kali. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa sertifikat kompetensi hanya dikeluarkan satu (1) kali.

Dihapus

129. (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk perawat vokasional dan profesional diselenggarakan oleh institusi pendidikan keperawatan yang terakreditasi.

Pemerintah mengusulkan penambahan ketentuan tentang pelaksanaan uji kompetensi perlu melibatkan organisasi profesi.

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

130. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru mengenai pemberian sertifikat kompetensi bagi peserta didik yang lulus uji kompetensi.

(3) Peserta didik program vokasi yang lulus uji kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.

131. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru mengenai pemberian sertifikat profesi bagi peserta didik yang lulus uji kompetensi.

(4) Peserta didik program profesi yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.

132. Pasal 16(1) Uji Kompetensi Perawat dilaksanakan berdasarkan

standar kompetensi Perawat.


Pasal 16(1) Uji Kompetensi nasional Perawat atau Bidan

dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi

15


1 2 3 4Perawat atau Bidan sesuai dengan jenis pendidikan.

Penjelasan ayat (1)Yang dimaksud dengan “Standar kompetensi” adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan program tertentu pada pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan.

133. (2) Standar kompetensi Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:


(2) Standar kompetensi Perawat atau Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

134. a. aspek pengetahuan; Tetap dengan mengusulkan penambahan penjelasan. a. aspek pengetahuan;

Penjelasan ayat (2) huruf aYang termasuk dalam aspek pengetahuan meliputi penguasaan bahasa, penguasaan teknologi, dan lain-lain.

135. b. aspek keterampilan; Pemerintah mengusulkan “aspek keterampilan” dipindah menjadi huruf c dan “aspek sikap, mental, moral” dipindah menjadi huruf b dengan penyempurnaan rumusan, karena aspek mental dan moral tidak dapat diuji dan sulit diukur. Aspek mental dan moral sudah terintegrasi dalam sikap profesional yang diperlihatkan melalui perilaku pada saat memberikan asuhan.

b. aspek sikap profesional (professional attitude);

136. c. aspek sikap, mental, dan moral; Konkordan dengan DIM Nomor 135 c. aspek keterampilan;

137. d. aspek penguasaan bahasa; dan Pemerintah mengusulkan agar substansi ini dihapus karena sudah dimasukkan dalam penjelasan aspek pengetahuan sebagaimana usul pemerintah pada DIM Nomor 134.

d. dihapus; dan

138. e. aspek teknologi. Konkordan dengan DIM Nomor 134. e. dihapus

139. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru, disesuaikan dengan Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan menyesuaikan dengan kekhususan pendidikan bidang keperawatan dan kebidanan.

(3) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bersama-sama organisasi profesi dan asosiasi institusi

16


1 2 3 4pendidikan.

140. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru (4) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

141. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru untuk pendelegasian pengaturan lebih lanjut kepada Menteri.

Pasal 16AKetentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah.

142. Pemerintah mengusulkan penambahan Bab baru, konkordan dengan DIM Nomor 126 .Sertifikasi merupakan pengakuan terhadap kompetensi perawat dan bidan yang diperoleh setelah uji kompetensi sehingga materi sertifikasi (uji kompetensi) masuk ke dalam bab pendidikan perawat dan bidan (konkordan dengan justifikasi DIM nomor 101). Kompetensi yang diakui pada sertifikasi awal merupakan syarat untuk mendapatkan registrasi. Registrasi mempunyai masa berlaku 5 tahun dan untuk mendapatkan registrasi ulang perlu dibuktikan melalui porto folio yang menggambarkan upaya mempertahankan atau meningkatkan kompetensi. sesuai dengan perkembangan IPTEK, pola penyakit, dan lain-lain. Untuk itu Pemerintah mengusulkan uji kompetensi masuk dalam Bab Pendidikan dan menambahkan re-registrasi pada Bab IV.

BAB IVREGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN REGISTRASI

ULANG

Bagian KesatuUmum

143. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru karena sesuai dengan tugas Pemerintah untuk meningkatkan mutu perawat dan bidan yang dilakukan oleh kementerian.

Pasal 16BUntuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Perawat dan Bidan, Menteri bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan mutu Perawat dan Bidan.

144. Konkordan dengan DIM Nomor 143. Pasal 16 CDalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 B, Menteri menyelenggarakan fungsi:

145. Konkordan dengan DIM Nomor 143. a. registrasi dan re-registrasi Perawat dan Bidan;

17


1 2 3 4146. Konkordan dengan DIM Nomor 143. b. pembinaan terhadap Perawat dan Bidan

dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya; dan

147. Konkordan dengan DIM Nomor 143. c. penegakan disiplin Perawat dan Bidan.

148. Konkordan dengan DIM Nomor 143. Pasal 16DKetentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A diatur dengan Peraturan Menteri.

149. Konkordan dengan DIM Nomor 142. Bagian KeduaRegistrasi

150. Pasal 17(1) Perawat yang lulus Uji Kompetensi mendapatkan

Sertifikat Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia.

Konkordan dengan DIM Nomor 32 dan DIM Nomor 127 sampai dengan DIM Nomor 136.

Dihapus

151. (2) Perawat yang telah memiliki Sertifikat Uji Kompetensi mengajukan permohonan Registrasi kepada Konsil Keperawatan Indonesia.


Dihapus

152. (3) Permohonan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:


Dihapus

153. a. memiliki ijazah pendidikan keperawatan; Konkordan dengan DIM Nomor 32 dan DIM Nomor 127 sampai dengan DIM Nomor 136.

Dihapus

154. b. memiliki Sertifikat Uji Kompetensi; dan Konkordan dengan DIM Nomor 32 dan DIM Nomor 127 sampai dengan DIM Nomor 136.

Dihapus

155. c. memiliki surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat.


Dihapus

156. (4) Perawat yang telah diregistrasi memperoleh STR yang diterbitkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia.


Dihapus

157. Pasal 18(1) STR merupakan bukti tertulis bagi Perawat yang

telah teregistrasi.

Pemerintah berpandangan bahwa yang seharusnya diatur adalah mengenai keharusan memiliki Surat Tanda Registrasi bagi setiap Perawat dan Bidan yang akan menjalankan praktik/pekerjaan

Pasal 18(1) Setiap Perawat dan Bidan yang akan

menjalankan praktik dan/atau pekerjaan

18


1 2 3 4profesinya. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah mengusulkan rumusan baru.

keprofesiannya harus memiliki STR.

158. Penambahan substansi baru mengenai penerbitan STR oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan karena registrasi merupakan salah satu tugas pemerintah.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan.

159. Penambahan substansi baru, konkordan dengan DIM Nomor 158

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. memiliki ijazah pendidikan keperawatan atau kebidanan;

b. memiliki Sertifikat Kompetensi;c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan

mental;d. mempunyai surat pernyataan telah

mengucapkan sumpah/janji profesi; dane. membuat pernyataan mematuhi dan

melaksanakan ketentuan etika profesi.

160. (2) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Penambahan substansi baru, konkordan dengan DIM Nomor 158

(4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.

161. (3) Registrasi ulang untuk memperoleh STR dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Registrasi ulang diperlukan untuk memperpanjang masa berlakunya STR. Pemerintah mengusulkan persyaratan registrasi ulang dibedakan dengan registrasi awal dimana persyaratan ijazah pendidikan dan surat pernyataan sumpah/janji sudah tercantum dalam registrasi awal.

(5) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. STR lama;b. memiliki Sertifikat Kompetensi;c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan

mental; dand. membuat pernyataan mematuhi dan

melaksanakan ketentuan etika profesi.

162. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru mengenai persyaratan perpanjangan STR. Kompetensi dipertahankan/ ditingkatkan melalui pemberian pelayanan, pendidikan, pelatihan dan atau kegiatan ilmiah. Masa pengabdian dalam bidang pelayanan, kegiatan pendidikan, pelatihan dan atau kegiatan ilmiah lainnya menggambarkan penguasaan kompetensi perawat dan bidan.

(6) Dalam rangka registrasi ulang, Perawat dan Bidan harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

163. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru, konkordan dengan DIM nomor 162

a. telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya;

19


1 2 3 4164. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru,

konkordan dengan DIM nomor 162b. memenuhi kecukupan dalam kegiatan

pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.

165. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru mengenai persyaratan pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidang keperawatan dan kebidanan. Jumlah Satuan Kredit Profesi dari setiap kegiatan pelatihan, temu ilmiah dan kegiatan lainnya ditentukan oleh organisasi profesi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a dan b diatur oleh organisasi profesi.

166. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru delegasi pengaturan tentang registrasi akan diatur dalam peraturan Menteri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi diatur dalam Peraturan Menteri.

167. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru untuk perizinan karena setiap perawat dan bidan yang akan melakukan praktik wajib memiliki izin sebagai pengakuan dari Pemerintah untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan kompetensinya, sehingga perlu diatur ketentuan mengenai perizinan.

Bagian KeempatPerizinan

168. Pasal 19(1) Perawat yang telah memperoleh STR dan yang akan

melakukan Praktik Keperawatan harus mengajukan permohonan SIPP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja Praktik Keperawatan.

Pemerintah berpandangan bahwa tidak perlu mengatur kembali mengenai keharusan memperoleh STR, karena sudah terakomodir dalam DIM Nomor 157 sampai dengan DIM Nomor 160, yang harus diatur sebelum melakukan praktik/pekerjaan profesi Perawat dan Bidan adalah keharusan memiliki surat izin karena praktik/pekerjaannya keperawatan dan kebidanan berhubungan langsung dengan manusia dan berisiko terjadi kesalahan praktik karena faktor human error sehingga diperlukan izin sebagai perlindungan hukum terhadap perawat dan bidan dalam menjalankan praktik.

Pasal 19(1) Setiap perawat atau bidan yang menjalankan

praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya di bidang pelayanan kesehatan perseorangan harus memiliki izin.

169. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru dengan membedakan izin menjadi surat izin praktik (SIP) dan surat izin kerja (SIK) berdasarkan tempat praktik/pekerjaannya. SIP digunakan oleh perawat dan bidan saat menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sedangkan SIK digunakan saat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP atau SIK.


(3) SIP atau SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang

20


1 2 3 4berwenang di kabupaten/kota tempat Perawat atau Bidan menjalankan pekerjaan keprofesiannya.

171. (2) Permohonan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:


(4) Untuk mendapatkan SIP atau SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus melampirkan:

172. a. Memiliki STR; Pemerintah mengusulkan penyesuaian rumusan, konkordan dengan DIM Nomor 169

a. Salinan STR yang masih berlaku;

173. b. Memperoleh rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat; dan


b. rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan

174. c. Keterangan tempat praktik keperawatan. Pemerintah mengusulkan penyesuaian rumusan, konkordan dengan DIM Nomor 169

c. tempat praktik dan/atau tempat kerja

175. (3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lisensi bagi perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan


(5) Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan lisensi bagi perawat atau bidan dalam menjalankan Praktik.


(6) SIP atau SIK masih berlaku sepanjang:a. STR masih berlaku; danb. tempat praktik atau tempat kerja masih

sesuai dengan yang tercantum dalam SIP atau SIK.

177. Pasal 20(1) Perawat yang telah memiliki SIPP mengajukan

permohonan SIPP secara berkala setiap 5 (lima) tahun.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, konkordan dengan usulan pada DIM Nomor 1 dan DIM Nomor 169

Pasal 20(1) Perawat dan Bidan yang telah memiliki SIP

dan/atau SIK mengajukan permohonan SIP dan SIK secara berkala setiap 5 (lima) tahun.

178. 4. Permohonan SIPP secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).


(2) Permohonan SIP dan/atau SIK secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

179. Pasal 21(1) SIPP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik

keperawatan.


Pasal 21(1) SIP dan SIK hanya berlaku untuk 1 (satu)

tempat praktik.

21


1 2 3 4180. (2) SIPP hanya diberikan kepada Perawat paling banyak

untuk 2 (dua) tempat praktik.Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, konkordan dengan usulan pada DIM Nomor 1 dan DIM Nomor 169

(2) SIP atau SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perawat atau Bidan untuk paling banyak 2 (dua) tempat.

181. Pemerintah mengusulkan penambahan ayat baru yang mendelegasian pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, karena perizinan bersifat teknis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Menteri.

182. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru, mengenai keharusan memasang papan nama, karena papan nama berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya praktik, yang melaksanakan praktik sudah teregistrasi sehingga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa praktik ini benar.

Pasal 21APerawat atau Bidan yang menjalankan praktik perseorangan harus memasang papan nama praktik.

183. Pasal 22SIPP tetap berlaku apabila:a. STR masih berlaku; dan b. keterangan tempat praktik keperawatan masih sesuai

dengan yang tercantum dalam SIPP.

Pemerintah berpandangan bahwa substansi DIM ini sudah terakomodir dalam DIM Nomor 176.

Dihapus

184. Pasal 23SIPP tidak berlaku apabila:


Dihapus

185. a. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;


Dihapus

186. b. habis masa berlakunya dan Perawat tidak mendaftar ulang;


Dihapus

187. c. atas permintaan Perawat; Pemerintah berpandangan bahwa substansi DIM ini sudah terakomodir dalam DIM Nomor 176.

Dihapus

188. d. Perawat meninggal dunia; atau Pemerintah berpandangan bahwa substansi DIM ini sudah terakomodir dalam DIM Nomor 176.

Dihapus

189. e. dicabut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah berpandangan bahwa substansi DIM ini sudah terakomodir dalam DIM Nomor 176.

Dihapus

22


1 2 3 4190. Pasal 24

(1) Perawat Asing yang akan melaksanakan Praktik Keperawatan di Indonesia harus melakukan adaptasi dan evaluasi.

Pemerintah berpandangan bahwa perawat dan bidan asing yang akan bekerja di Indonesia akan menjalani proses evaluasi dimana didalamnya sudah tercakup proses adaptasi.

Pasal 24(1) Perawat dan bidan Asing yang akan

melaksanakan Praktik Keperawatan dan Kebidanan di Indonesia harus melakukan evaluasi kompetensi.

191. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru mengenai penjelasan proses evaluasi.

(2) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:


a. keabsahan ijazah oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;


b. kemampuan untuk melakukan Praktik Keperawatan dan Kebidanan yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program evaluasi kompetensi dan sertifikat kompetensi;


c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan


d. membuat surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

196. (2) Perawat Asing yang akan melakukan adaptasi dan evaluasi mengajukan permohonan ke Organisasi Profesi Perawat.

Pemerintah mengusulkan bahwa permohonan evaluasi harus diajukan kepada Menteri karena permohonan evaluasi kompetensi akan terkait dengan perizinan yang merupakan tugas Pemerintah. hal ini sesuai dengan kebijakan pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.

(3) Perawat dan Bidan Asing yang akan mengikuti proses evaluasi kompetensi mengajukan permohonan kepada Menteri.

197. (3) Organisasi Profesi Perawat menetapkan tempat pelaksanaan adaptasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di institusi penyelenggara pendidikan keperawatan sesuai dengan jenjang pendidikan.


198. (4) Organisasi Profesi Perawat memberikan rekomendasi pada Perawat Asing untuk mengikuti uji kompetensi berdasarkan hasil proses adaptasi dan evaluasi dari institusi pendidikan yang telah


23


1 2 3 4ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

199. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai adaptasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah mengusulkan substansi ini digabung dengan DIM Nomor 224.

Dihapus

200. Pasal 25(1) Perawat Asing yang telah menyelesaikan proses

adaptasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib mengikuti Uji Kompetensi.

Dalam proses evaluasi kompetensi merupakan penilaian kompetensi sehingga uji kompetensi pada prinsipnya sudah terakomodir dalam proses evaluasi kompetensi. Hasil dari evaluasi kompetensi berupa STR Sementara. Sedangkan untuk dapat melakukan praktik keperawatan dan kebidanan harus terlebih dahulu memiliki surat izin kerja

Pasal 25(1) Perawat dan Bidan Asing yang sudah mengikuti

proses evaluasi dan akan melaksanakan praktik di Indonesia harus memiliki STR Sementara dan Surat Izin Kerja.

201. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Pemerintah berpandangan substansi DIM ini sudah terakomodir dalam DIM Nomor 127 dan DIM Nomor 129. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah mengusulkan substansi ini dihapus.

Dihapus

202. Pasal 26(1) Perawat Asing yang telah lulus Uji Kompetensi dan

yang melakukan Pelayanan Keperawatan di Indonesia mengajukan permohonan registrasi kepada Konsil Keperawatan Indonesia.

Pemerintah berpandangan substansi DIM ini sudah terakomodir dalam DIM Nomor 32. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah mengusulkan substansi ini dihapus.

Dihapus

203. (2) Tata cara mengajukan permohonan registrasi untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 18.

Konkordan dengan DIM Nomor 202. Dihapus

204. Pasal 27(1) Perawat Asing yang memiliki STR dan melakukan

pelayanan keperawatan di Indonesia mengajukan permohonan SIPP kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah berpandangan substansi DIM ini sudah terakomodir dalam DIM Nomor 167 sampai dengan DIM Nomor 181. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah mengusulkan substansi ini dihapus.

Dihapus

205. (2) Perawat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pelayanan Keperawatan di Indonesia berdasarkan atas permintaan pengguna Perawat Asing.

Tetap (3) Perawat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pelayanan Keperawatan di Indonesia berdasarkan atas permintaan pengguna Perawat Asing.

206. (3) Perawat Asing hanya dapat melakukan Pelayanan Keperawatan di rumah sakit kelas A dan kelas B yang telah terakreditasi serta fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pemerintah berpandangan pengaturan substansi ini sebaiknya diatur dalam Peraturan Menteri karena sifatnya sangat teknis.

Dihapus

24


1 2 3 4

207. (4) SIPP bagi Perawat Asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.


208. (5) Tata cara pengajuan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19.


209. Pasal 28(1) Perawat Asing yang telah lulus Uji Kompetensi dalam

rangka pendidikan, pelatihan, dan penelitian di Indonesia mengajukan permohonan registrasi sementara untuk memperoleh STR sementara kepada Konsil Keperawatan Indonesia.

Pemerintah berpandangan sesuai dengan DIM Nomor 32, Konsil tidak perlu diatur dalam RUU ini, namun perawat dan bidan asing yang akan kontak langsung dengan pasien dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan penelitan harus juga memiliki STR Sementara sebagaimana halnya yang akan melakukan pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah mengusulkan perubahan substansi.

Pasal 28(1) Perawat dan bidan Asing yang telah lulus Uji

Kompetensi yang akan melakukan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang kontak langsung dengan pasien di Indonesia harus memperoleh STR sementara.

210. (2) Tata cara memperoleh STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:a. Memiliki ijazah pendidikan keperawatan;b. Memiliki sertifikat uji kompetensi; danc. Memiliki surat rekomendasi dari organisasi

perawat.

Pemerintah berpandangan bahwa tata cara memperoleh STR Sementara bersifat teknis dan cukup diatur dalam Peraturan Menteri, konkordan dengan DIM Nomor 213.

(2) Dihapus

211. (3) STR sementara bagi perawat asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Penyempurnaan rumusan, konkordan dengan DIM Nomor 1 (3) STR sementara bagi perawat dan bidan asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

212. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru, mengingat saat ini sudah ada berbagai peraturan teknis bagi tenaga kesehatan warga negara asing yang akan bekerja di Indonesia.

Pasal 28APerawat dan bidan asing yang akan bekerja di Indonesia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 28BKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kompetensi, tata cara memperoleh STR Sementara bagi perawat dan bidan asing yang akan melakukan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian diatur dalam Peraturan Menteri.

25


1 2 3 4

214. Pasal 29(1) Perawat WNI lulusan luar negeri yang akan

melaksanakan praktik keperawatan di Indonesia harus melalui evaluasi.

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan, konkordan dengan DIM Nomor 1.

Pasal 29(1) Perawat dan bidan WNI lulusan luar negeri yang

akan melaksanakan praktik di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi.

215. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Tetap (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

216. a. kesahan ijazah; Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

a. keabsahan ijazah oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;

217. b. kemampuan untuk melakukan Praktik Keperawatan yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan, konkordan dengan DIM Nomor 1

b. kemampuan untuk melakukan Praktik Keperawatan dan Kebidanan yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program evaluasi dan sertifikasi kompetensi;

218. c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

Tetap c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

219. d. membuat surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Tetap d. membuat surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

220. (3) Perawat WNI lulusan luar negeri yang telah menyelesaikan proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti Uji Kompetensi.


(3) Perawat dan Bidan WNI lulusan luar negeri yang telah menyelesaikan proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti Uji Kompetensi.

221. (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Tetap (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16

222. (5) Perawat WNI lulusan luar negeri yang telah lulus Uji Kompetensi dan melakukan Pelayanan Keperawatan di Indonesia mengajukan permohonan registrasi kepada Konsil Keperawatan Indonesia.


(5) Perawat dan Bidan WNI lulusan luar negeri yang telah lulus Uji Kompetensi dan melakukan Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di Indonesia memperoleh STR.

223. (6) Perawat WNI lulusan luar negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan STR oleh Konsil Keperawatan

Pemerintah berpandangan bahwa substansi ini tidak perlu diatur, konkordan dengan DIM Nomor 32.

Dihapus

26


1 2 3 4Indonesia.

224. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru mengenai pendelegasian tata cara evaluasi dalam Peraturan Menteri karena substansinya bersifat teknis.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses evaluasi bagi Perawat dan Bidan WNI lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

225. BAB VPRAKTIK KEPERAWATAN

Bagian KesatuUmum

Tetap BAB VPRAKTIK KEPERAWATAN

Bagian KesatuUmum

226. Pasal 30(1) Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan dan tempat lain.

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan karena praktik keperawatan selain dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, dapat juga dilaksanakn di tempat lainnya sesuai dengan klien sasarannya. Tempat lain yang dimaksud adalah dapat berupa wilayah binaan dimana terdapat Klien individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sebagai sasaran praktik keperawatan.

Pasal 30(1) Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan klien sasarannya.

227. (2) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Tetap (2) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

228. a. praktik keperawatan mandiri perorangan; Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan, karena kata “mandiri” pada prinsipnya merupakan praktik perorangan yang dapat dilakukan secara berkelompok.

a. praktik keperawatan mandiri;

Penjelasan huruf a:Praktik keperawatan mandiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa praktik perorangan ataupun berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, satu disiplin atau multi disiplin.

229. b. praktik keperawatan mandiri berkelompok; dan Konkordan dengan DIM Nomor 228. Dihapus

230. c. praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Tetap b. praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

231. (3) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada standar Pelayanan Keperawatan.

Tetap (3) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada standar Pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.

27


1 2 3 4

232. (4) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah.

Tetap (4) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah.

233. (5) Ketentuan mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau keperawatan di satu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tetap (5) Ketentuan mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau keperawatan di satu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

234. Bagian KeduaPeran dan Wewenang

Tetap Bagian KeduaPeran dan Wewenang

235. Pasal 31(1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan,

Perawat berperan:

Tetap Pasal 31(1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan,

Perawat berperan:

236. a. pemberi Asuhan Keperawatan; Tetap a. pemberi Asuhan Keperawatan;

237. b. Pendidik Klien. Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan, pada prinsipnya perawat dapat berperan sebagai pendidik dan juga konselor bagi klien, teman sejawat dan mahasiswa keperawatan.

b. pendidik atau konselor.

238. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru tentang peran lain dari perawat di luar praktik keperawatan yang lebih bersifat manajerial.

(2) Selain peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perawat dapat juga berperan sebagai:

239. Konkordan dengan DIM Nomor 237 a. pengelola keperawatan; dan/atau

240. Konkordan dengan DIM Nomor 237 b. peneliti keperawatan

241. (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:

Pemerintah berpandangan bahwa kepada perawat yang memperoleh pelimpahan wewenang atau pada keadaan keterbatasan tertentu, dapat melaksanakan tugas diluar peran sebagaimana dalam DIM Nomor 235 sampai dengan DIM Nomor 240.

(3) Selain peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perawat dapat melaksanakan tugas:

242. a. secara mandiri; Pemerintah berpandangan bahwa tugas mandiri dan bekerja sama dengan pihak terkait sudah merupakan hal yang melekat

Dihapus

28


1 2 3 4pada pelaksanaan peran perawat dan bukan merupakan penambahan peran.

243. b. bekerja sama dengan pihak terkait; Konkordan dengan DIM Nomor 242 Dihapus

244. c. berdasarkan pelimpahan wewenang; dan Tetap a. berdasarkan pelimpahan wewenang; dan

245. d. berdasarkan penugasan khusus. Pemerintah berpandangan bahwa penugasan khusus bukan merupakan peran tambahan kepada perawat, melainkan merupakan suatu program penempatan. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah mengusulkan rumusan baru yang merupakan penambahan peran perawat.

b. keadaan keterbatasan tertentu.

Penjelasan ayat (3) huruf bKeadaan keterbatasan tertentu antara lain meliputi keadaan yang tidak ada dokter/dokter gigi dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat perawat bertugas.

246. Pemerintah mengusulkan penambahan ketentuan mengenai cara pelaksanaan peran perawat.

(4) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri.

247. (2) Pelaksanaan peran Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dijalankan dengan bertanggung jawab dan akuntabel.

Tetap (5) Pelaksanaan peran Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dijalankan dengan bertanggung jawab dan akuntabel.

248. (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan secara:a. delegatif; danb. mandat.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. (6) Pelimpahan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan 2 cara:a. delegatif; danb. mandat.

249. (5) Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh dokter kepada Perawat sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawabnya.

Pemerintah mengusulkan pengkayaan rumusan untuk memperjelas batasan pelimpahan wewenang secara delegatif, baik orang yang melimpahkan termasuk jenis tindakan yang dilimpahkan

(7) Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan tindakan medis tertentu sesuai kompetensi yang dimiliki berikut pelimpahan tanggung jawabnya.

250. (6) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan oleh dokter sebagai pemberi kewenangan kepada Perawat dan tanggung jawab tetap berada pada

Pemerintah mengusulkan pengkayaan rumusan untuk memperjelas batasan pelimpahan wewenang secara mandat, baik orang yang melimpahkan termasuk jenis tindakan yang dilimpahkan

(8) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf b diberikan oleh tenaga medis sebagai pemberi kewenangan kepada Perawat untuk melakukan

29


1 2 3 4pemberia kewenangan. tindakan medis tertentu dan tanggung jawab

tetap berada pada pemberi kewenangan.

251. (7) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk tertulis dan sesuai dengan kesepakatan anatarprofesi dan/atau pihak terkait.

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan untuk lebih memperjelas tugas dan tanggung jawab antara pemberi dan penerima pelimpahan wewenang dan harus dilakukan secara tertulis sebagai dokumen hukum.

(9) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk tertulis dan dievaluasi pelaksanaannya.

252. (8) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi secara berkala.

Pemerintah berpandangan substansi DIM ini sudah terakomodir dalam DIM Nomor 251, sehingga diusulkan untuk dihapus.

Dihapus

253. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah berpandangan pengaturan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang cukup diatur oleh Menteri karena sifatnya sangat teknis.

(10) Ketentuan lebih lanjut tentang pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), (8), dan (9) diatur dengan Peraturan Menteri.

254. Pasal 32Perawat dalam menjalankan perannya terhadap Klien berwenang:

Pemerintah berpandangan perlu penegasan bahwa kewenangan yang diatur adalah dalam upaya kesehatan perorangan, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi perawat, dalam upaya ini.

Pasal 32(1) Perawat dalam menjalankan perannya terhadap

Klien di bidang upaya kesehatan perorangan berwenang:

255. a. melakukan pengkajian keperawatan secara holistik; Tetap a. melakukan pengkajian keperawatan secara holistik;

256. b. menetapkan diagnosis keperawatan; Tetap b. menetapkan diagnosis keperawatan;

257. c. merencanakan tindakan keperawatan; Tetap c. merencanakan tindakan keperawatan;

258. d. melaksanakan tindakan keperawatan; Tetap d. melaksanakan tindakan keperawatan;

259. e. mengevaluasi hasil tindakan keperawatan; Tetap e. mengevaluasi hasil tindakan keperawatan;

260. f. melakukan rujukan; Tetap f. melakukan rujukan;

261. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi mengenai pemberian pelayanan dalam keadaan gawat darurat.

g. memberikan pelayanan kesehatan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi;

262. g. memberikan konsultasi keperawatan dan berkoordinasi dengan dokter;

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan, mengganti kata “koordinasi” dengan “kolaborasi”, karena dalam pengertian kolaborasi terjadi kerja sama antara 2 atau lebih profesi yang

h. memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter;

30


1 2 3 4masih memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri.

263. h. melaksanakan penugasan khusus; Pemerintah berpandanan pelaksanaan penugasan khusus bukan kewenangan, namun bagian dari kewajiban apabila telah mendapatkan penugasan, dan hal ini diatur secara tersendiri.

Dihapus

264. i. melakukan penyuluhan kesehatan; dan Tetap i. melakukan penyuluhan kesehatan; dan

265. j. menerima dan melaksanakan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4)

Pelaksanaan pelimpahan wewenang telah diatur secara khusus dalam DIM Nomor 248 sampai dengan DIM Nomor 253

Dihapus

266. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru tentang kewenangan untuk pemberian obat kepada klien atas resep tanaga medis dan/atau obat bebas.

j. Penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas

267. Pemerintah berpandangan perlu pengaturan kewenangan dalam upaya kesehatan masyarakat bagi perawat yang bekerja di pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer), hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi perawat, sehingga diusulkan rumusan baru.

(2) Perawat dalam menjalankan perannya terhadap klien di bidang upaya kesehatan masyarakat berwenang:

268. Konkordan dengan DIM Nomor 267 a. melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat;

269. Konkordan dengan DIM Nomor 267 b. menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat;

270. Konkordan dengan DIM Nomor 267 c. melakukan penemuan kasus;

271. Konkordan dengan DIM Nomor 267 d. merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;

272. Konkordan dengan DIM Nomor 267 e. melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;

273. Konkordan dengan DIM Nomor 267 f. Melakukan rujukan kasus;

274. Konkordan dengan DIM Nomor 267 g. mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;

31


1 2 3 4275. Konkordan dengan DIM Nomor 267 h. Melakukan pemberdayaan masyarakat,

advokasi, dan kemitraan

276. Konkordan dengan DIM Nomor 267 i. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling

277. Konkordan dengan DIM Nomor 267 j. Mengelola kasus (case management)

278. Pemerintah berpandangan perlu mengatur tentang kewenangan klinis bagi perawat profesi atau perawat vokasi terlatih.

(3) Perawat profesi atau perawat vokasi terlatih dalam menjalankan perannya terhadap klien dalam pelayanan kesehatan perorangan selain memiliki kewenangan sebagaimana pada ayat (1) juga memiliki kewenangan klinis:

Penjelasan ayat (3)Yang dimaksud dengan “perawat vokasi terlatih” adalah perawat vokasi yang memperoleh pelatihan klinis yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan klinis.

279. Konkordan dengan DIM Nomor 283 a. melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas perintah tenaga medis;

280. Konkordan dengan DIM Nomor 283 b. memberikan imunisasi sesuai program pemerintah;

281. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru mengenai delegasi kewenangan perawat dalam Peraturan Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Perawat diatur dalam Peraturan Menteri.

282. Pasal 33(1) Perawat dapat melaksanakan penugasan khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah yang tidak diminati, daerah rawan bencana atau mengalami bencana, dan konflik sosial.

Pemerintah berpandangan penugasan khusus merupakan program penempatan yang tidak perlu diatur konkordan dengan DIM Nomor 245.

Dihapus

283. (2) Perawat dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan

Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru, konkordan dengan usulan pemerintah pada DIM Nomor 245

Pasal 33(1) Peran perawat pada keadaan keterbatasan

32


1 2 3 4kompetensi dan kewenangan serta dilaksanakan sesuai dengan hierarki klinis di tempat kerjanya.

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi dan sesuai dengan hierarki klinis di tempat kerjanya.

284. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru, konkordan dengan usulan pemerintah pada DIM Nomor 245.

(2) Perawat dalam menjalankan praktik keperawatan pada keadaan keterbatasan tertentu selain memiliki kewenangan sebagaimana dalam Pasal 32 dapat juga memberikan:


a. pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis; dan

Penjelasan huruf a :Yang dimaksud dengan penyakit umum merupakan penyakit atau gejala yang ringan dan sering ditemui sehari hari antara lain sakit kepala, batuk pilek, diare tanpa dehidrasi, kembung, demam, sakit gigi.


b. pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian.

Penjelasan huruf a :Yang dimaksud dengan Pelayanan Kefarmasian secara terbatas merupakan pelaksanaan tugas bagi perawat yang berada di daerah yang tidak memiliki tenaga kefarmasian untuk menyimpan dan menyerahkan obat kepada klien.

287. Pasal 34(1) Pemerintah dalam menetapkan penugasan khusus

kepada Perawat harus memperhatikan usulan Pemerintah Daerah.

Pemerintah berpandangan bahwa penugasan khusus merupakan salah satu cara untuk penempatan perawat dan bidan, sedangkan dalam RUU ini tidak mengatur masalah penempatan, oleh karena itu diusulkan dihapus karena sudah terakomodir dalam RUU Tenaga Kesehatan.

Dihapus

288. (2) Pemanfaatan Perawat yang melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan tanggung jawab bupati/walikota dan/atau gubernur.


33


1 2 3 4289. (3) Perawat yang melaksanakan penugasan khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan penyediaan sarana pelayanan kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan dan fasilitas lainnya sesuai standar yang berlaku, serta memperhatikan hierarki dan komposisi tenaga kesehatan penyertanya atau yang tersedia.


290. Pasal 35Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Pemerintah.


291. Pasal 36(1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan

pertolongan pertama Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat.

Tetap Pasal 36(1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan

pertolongan pertama Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat.

292. (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.

Tetap (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.

293. (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa Klien dan keselamatannya hanya tergantung pada inisiatif Perawat.

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan dengan menambahkan kata “atau kecacatan” dan menghapus anak kalimat “dan keselamatannya. hanya tergantung pada inisiatif Perawat”.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan Klien.

294. (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan bidang keilmuan.

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan dengan menambahkan kata “hasil evaluasi berdasarkan”

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perawat sesuai hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya.

295. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah berpandangan bahwa pengaturan keadaan darurat sifatnya sangat teknis sehingga cukup diatur dengan Peraturan Menteri

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

296. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru dalam bab baru tentang praktik kebidanan, konkordan dengan DIM Nomor 1. Untuk itu perlu diatur tentang praktik kebidanan yang meliputi umum, peran, dan wewenang bidan.

BAB VIPRAKTIK KEBIDANAN

34


1 2 3 4297. Konkordan dengan DIM Nomor 296 Bagian Kesatu

Umum

298. Konkordan dengan DIM Nomor 296 Pasal 36A(1) Bidan dalam menyelenggarakan praktik dan/atau

pekerjaan keprofesiannya harus mengikuti standar profesi, standar pelayanan kebidanan, dan standar operasional prosedur.

299. Konkordan dengan DIM Nomor 296 (2) Standar profesi kebidanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Organisasi Profesi dan disahkan oleh Menteri.

300. Konkordan dengan DIM Nomor 296 Bagian KeduaPeran dan Wewenang

301. Konkordan dengan DIM Nomor 296 Pasal 36B(1) Bidan melakukan praktik kebidanan sesuai

dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, meliputi:

302. Konkordan dengan DIM Nomor 296 a. asuhan kebidanan pada masa pra

kehamilan, kehamilan, persalinan, pasca persalinan, dan menyusui

303. Konkordan dengan DIM Nomor 296 b. asuhan kesehatan bayi dan balita.

304. Konkordan dengan DIM Nomor 296 c. asuhan kesehatan reproduksi perempuan termasuk pelayanan keluarga berencana; dan

305. Konkordan dengan DIM Nomor 296 d. pelayanan kebidanan komunitas

306. Konkordan dengan DIM Nomor 296 (2) Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan berperan sebagai:

307. Konkordan dengan DIM Nomor 296 a. Pemberi pelayanan;

308. Konkordan dengan DIM Nomor 296 b. Pengelola;

309. Konkordan dengan DIM Nomor 296 c. Pendidik;

35


1 2 3 4

310. Konkordan dengan DIM Nomor 296 d. Penggerak peran serta masyarakat; dan

311. Konkordan dengan DIM Nomor 296 e. Peneliti.

312. Konkordan dengan DIM Nomor 296 (3) Selain peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bidan dapat melaksanakan tugas:

313. Konkordan dengan DIM Nomor 296 a. berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau

314. Konkordan dengan DIM Nomor 296 b. berdasarkan penugasan khusus.

315. Konkordan dengan DIM Nomor 296 (4) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri.

316. Konkordan dengan DIM Nomor 296 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelimpahan wewenang kepada Bidan dilakukan secara mutatis mutandis dengan ketentuan pelimpahan wewenang kepada Perawat.

317. Konkordan dengan DIM Nomor 296 Pasal 36C(1) Dalam menjalankan praktik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36B ayat (1) huruf a, bidan memiliki kewenangan:

318. Konkordan dengan DIM Nomor 296 a. Memberikan asuhan kebidanan, bimbingan, penyuluhan dan konseling kesehatan dalam rangka perencanaan kehamilan, persalinan, dan persiapan menjadi orang tua.

319. Konkordan dengan DIM Nomor 296 b. Memberikan asuhan pada masa kehamilan (antenatal care) untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan janin, mempromosikan ASI Eksklusif, dan deteksi dini kasus komplikasi dan risiko tinggi, asuhan pasca keguguran.

320. Konkordan dengan DIM Nomor 296 c. Memberikan asuhan selama proses

36


1 2 3 4persalinan dan menolong persalinan.

321. Konkordan dengan DIM Nomor 296 d. Memfasilitasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

322. Konkordan dengan DIM Nomor 296 e. Memberikan asuhan pasca persalinan, termasuk KIE dan Konseling selama ibu menyusui, deteksi dini masalah laktasi.

323. Konkordan dengan DIM Nomor 296 f. Merujuk ibu hamil, bersalin, dan pasca persalinan dengan risiko dan/atau komplikasi yang membutuhkan pertolongan lebih lanjut.

324. Konkordan dengan DIM Nomor 296 (2) Dalam menjalankan praktik sebagaimana dimaksud Pasal 36B ayat (1) huruf b, bidan memiliki kewenangan:

325. Konkordan dengan DIM Nomor 296 a. Memberikan asuhan pada bayi baru lahir, termasuk resusitasi pada kasus asfiksia dalam hal tidak terdapat dokter

326. Konkordan dengan DIM Nomor 296 b. Melakukan deteksi dini kasus risiko tinggi dan melakukan rujukan

327. Konkordan dengan DIM Nomor 296 c. Melakukan deteksi dini komplikasi dan merujuk setelah dilakukan tindakan pertolongan pertama.

328. Konkordan dengan DIM Nomor 296 d. Memberikan asuhan pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) tanpa komplikasi

329. Konkordan dengan DIM Nomor 296 e. Memberikan imunisasi sesuai program pemerintah.

330. Konkordan dengan DIM Nomor 296 f. Melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi serta deteksi dini kasus komplikasi dan gangguan tumbuh kembang

331. Konkordan dengan DIM Nomor 296 (3) Dalam menjalankan praktik sebagaimana dimaksud Pasal 36B ayat (1) huruf c, bidan memiliki kewenangan melakukan KIE, Konseling dan memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai program pemerintah.

37


1 2 3 4

332. Konkordan dengan DIM Nomor 296 (4) Pemberian pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa IUD dan Implan harus dilakukan oleh bidan terlatih.

333. Konkordan dengan DIM Nomor 296 (5) Dalam menjalankan praktik sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf a, b dan c bidan menggunakan pendekatan asuhan kebidanan meliputi:

334. Konkordan dengan DIM Nomor 296 a. Melakukan pengkajian secara holistic

335. Konkordan dengan DIM Nomor 296 b. Merumuskan diagnosa dan/atau masalah kebidanan

336. Konkordan dengan DIM Nomor 296 c. Merencanakan asuhan kebidanan

337. Konkordan dengan DIM Nomor 296 d. Melakukan implementasi asuhan kebidanan

338. Konkordan dengan DIM Nomor 296 e. Melakukan evaluasi

339. Konkordan dengan DIM Nomor 296 f. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan

340. Konkordan dengan DIM Nomor 296 (6) Dalam menjalankan praktik sebagaimana dimaksud Pasal 36B ayat (1) huruf d bidan memiliki kewenangan:

341. Konkordan dengan DIM Nomor 296 a. Melakukan pemetaan wilayah, analisis situasi dan sosial dalam kesehatan ibu dan bayi, bersama masyarakat

342. Konkordan dengan DIM Nomor 296 b. Melakukan penetapan masalah kesehatan ibu dan bayi, bersama masyarakat

343. Konkordan dengan DIM Nomor 296 c. Menyusun perencanaan tindakan berdasarkan prioritas masalah kesehatan ibu dan bayi, bersama masyarakat

344. Konkordan dengan DIM Nomor 296 d. Melakukan promosi kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan bayi, bersama masyarakat

38


1 2 3 4

345. Konkordan dengan DIM Nomor 296 e. Melakukan pembinaan upaya kesehatan ibu dan bayi, bersama masyarakat di wilayah kerjanya

346. Konkordan dengan DIM Nomor 296 f. Melakukan surveilans sederhana

347. Konkordan dengan DIM Nomor 296 g. Melakukan pencatatan, evaluasi dan pelaporan

348. Konkordan dengan DIM Nomor 296 Pasal 36DDalam menjalankan praktik di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah yang tidak diminati, daerah rawan bencana atau mengalami bencana dan konflik sosial, selain memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36C, bidan juga memiliki kewenangan:

349. Konkordan dengan DIM Nomor 296 a. memberikan pelayanan kuratif pada penyakit umum pada ibu dan bayi dalam hal tidak terdapat tenaga medis

Penjelasan huruf a :Yang dimaksud dengan pelayanan kuratif pada penyakit umum merupakan penyakit atau gejala yang ringan dan sering ditemui sehari hari antara lain sakit kepala, batuk pilek, diare tanpa dehidrasi, kembung, demam, sakit gigi.

350. Konkordan dengan DIM Nomor 296 b. Memberikan obat pada ibu dan bayi dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian

Penjelasan huruf bYang dimaksud dengan pemberian obat kepada ibu dan bayi merupakan pelaksanaan tugas bagi bidan yang berada di daerah yang tidak memiliki tenaga kefarmasian untuk menyimpan dan menyerahkan obat kepada klien.

351. Konkordan dengan DIM Nomor 296 Pasal 36E

39


1 2 3 4(1) Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan

nyawa dan pencegahan kecacatan, Bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangannya.

352. Konkordan dengan DIM Nomor 296 (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa Pasien.

353. Konkordan dengan DIM Nomor 296 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

354. Konkordan dengan DIM Nomor 296 Pasal 36FKetentuan lebih lanjut mengenai kewenangan bidan diatur dalam Peraturan Menteri.

355. BAB VIHAK DAN KEWAJIBAN

Tetap BAB VIHAK DAN KEWAJIBAN

356. Bagian KesatuHak dan Kewajiban Perawat


Bagian KesatuHak dan Kewajiban Perawat dan Bidan

357. Pasal 37Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak:


Pasal 37(1) Perawat dan Bidan dalam melaksanakan Praktik

berhak:

358. a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan keperawatan, standar operasional prosedur, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk itu pemerintah mengusulkan agar perlindunngan hukum terhadap perawat dan bidang dalam memberikan pelayanan kesehatan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

359. b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya;

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya.

360. c. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan secara mandiri, berdasarkan pelimpahan wewenang, dan dengan

Pemerintah berpandangan bahwa imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat diterima pada saat memberikan

c. menerima imbalan atas jasa Pelayanan Keperawatan dan pelayanan Kebidanan yang diberikan.

40


1 2 3 4bekerjasama; dan pelayanan secara mandiri dan di fasilitas kesehatan atau dapat

juga diperoleh secara prospektif. Untuk itu rumusannya Pemerintah mengusulkan secara umum saja, namun intinya tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan.

361. d. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang memberikan anjuran atau permintaan baik lisan maupun tertulis untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan keperawatan, standar operasional prosedur, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan “keinginan” sudah cukup luas, termasuk di dalamnya anjuran maupun permintaan.

d. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

362. Pemerintah berpandangan bahwa Perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak selalu diberikan secara mandiri (praktik mandiri) namun dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat dilakukan difasilitas yang mana fasilitas tersebut adalah milik orang lain. Maka dalam RUU ini perlu diatur hubungan perawat dan bidan dengan pemberi kerja (bekerja di fasilitas kesehatan milik orang lain).

Pasal 37A(1) Perawat dan bidan dalam hubungan kerja

dengan pemberi kerja berhak memperoleh perlindungan:

Penjelasan ayat (1):Yang dimaksud dengan “Pemberi kerja” adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

363. Konkordan dengan DIM Nomor 362 a. Keselamatan dan kesehatan kerja;

364. Konkordan dengan DIM Nomor 367 b. Syarat-syarat kerja;

365. Konkordan dengan DIM Nomor 367 c. Upah termasuk tunjangan;

366. Konkordan dengan DIM Nomor 367 d. Jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan; dan

367. Konkordan dengan DIM Nomor 367 e. Kesejahteraan.

368. Konkordan dengan DIM Nomor 367 (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

369. Pasal 38 Pemerintah mengusulkan penyesuaian rumusan, konkordan Pasal 38

41


1 2 3 4Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban:

dengan DIM Nomor 1 Perawat dan Bidan dalam melaksanakan Praktik berkewajiban:

370. a. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pemerintah berpandangan bahwa kewajiban melengkapi sarana dan prasarana hanya dibebankan kepada perawat maupun bidan yang menjalankan praktik mandiri.

a. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perawat atau bidan yang menjalankan praktik mandiri;

371. b. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan keperawatan, standar operasional prosedur, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pemerintah berpandangan bahwa kode etik masuk dalam standar profesi, sehingga tidak dicantumkan dalam norma, sehingga diusulkan untuk dihapus.

b. memberikan Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

372. c. menghormati hak Klien; Tetap c. menghormati hak Klien;

373. d. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, yang meliputi:1. dalam aspek pelayanan/asuhan keperawatan

merujuk ke anggota perawat lain yang lebih tinggi kemampuan atau pendidikannya; atau

Pemerintah berpandangan bahwa rujukan kesehatan pada prinsipnya adalah dirujuk kepada fasilitas atau tenaga kesehatan yang mempunyai kemampuan yang lebih tepat. Untuk itu Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan.

d. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat, sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya.

374. 2. dalam aspek masalah kesehatan lainnya merujuk ke tenaga kesehatan lain.


375. e. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang Klien;

Tetap e. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang Klien;

376. f. mendokumentasikan Asuhan Keperawatan berdasarkan standar pelayanan keperawatan;


f. mendokumentasikan Asuhan Keperawatan dan Kebidanan sesuai dengan standar;

377. g. memberikan informasi yang lengkap, jujur, jelas dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;


g. memberikan informasi yang lengkap, benar, jelas dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan dan kebidanan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya.

378. h. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat; dan

Pemerintah berpandangan bahwa pelimpahan wewenang sifatnya kondisional, sehingga tidak perlu diatur.

Dihapus

379. i. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan Pemerintah berpandangan bahwa penugasan khusus terhadap Dihapus

42


1 2 3 4oleh Pemerintah. tenaga kesehatan untuk ditempatkan didaerah tertentu dalam

rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah bersifat temporary dan bagi tenaga kesehatan penugasan khusus bersifat pilihan prinsip. Konkordan dengan DIM Nomor 287.

380. Bagian KeduaHak dan Kewajiban Klien

Tetap Bagian KeduaHak dan Kewajiban Klien

381. Pasal 39Klien dalam Praktik Keperawatan berhak:


Pasal 39Dalam Praktik Keperawatan dan Kebidanan, klien berhak:

382. a. mendapatkan informasi secara lengkap, jujur, dan jelas tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan;

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

a. mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang tindakan keperawatan dan/atau kebidanan yang akan dilakukan;

383. b. meminta pendapat Perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya;


b. meminta pendapat Perawat dan/atau Bidan lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya;

384. c. mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan;


c. mendapatkan Pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur;

385. d. memberi persetujuan atau penolakan tindakan keperawatan yang akan diterimanya; dan


d. memberi persetujuan atau penolakan tindakan keperawatan dan/atau kebidanan yang akan dilakukan; dan

386. e. terjaga kerahasiaan kondisi kesehatannya. Tetap e. terjaga kerahasiaan kondisi kesehatannya.

387. Pasal 40Pengungkapan rahasia Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dilakukan atas dasar:

Pada prinsipnya rahasia pasien termasuk klien tidak boleh dibuka oleh siapapun, namun untuk kepentingan tertentu dapat dikecualikan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah mengatur terkait dengan pengungkapan rahasia pasien, untuk itu Pemerintah mengusulkan agar rumusan terkait dengan pengungkapan rahasia klien dissuaikan dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Pasal 40(1) Pengungkapan rahasia Klien sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dilakukan atas dasar:

388. a. persetujuan tertulis dari Klien; dan/atau Konkordan DIM Nomor 387 a. kepentingan kesehatan pasien; 389. b. perintah hakim pada sidang pengadilan. Konkordan DIM Nomor 387 b. memenuhi permintaan aparatur

43


1 2 3 4penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;

390. Konkordan DIM Nomor 387 c. persetujuan pasien sendiri

391. Konkordan DIM Nomor 387 d. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

392. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru mengenai pendelegasian pengaturan lebih lanjut kepada Menteri

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia klien diatur dalam Peraturan Menteri.

393. Pasal 41Dalam Praktik Keperawatan, Klien berkewajiban:


Pasal 41Dalam Praktik Keperawatan dan Kebidanan, Klien berkewajiban:

394. a. memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan jelas tentang masalah kesehatannya;

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya;

395. b. mematuhi nasihat dan petunjuk Perawat; Pemerintah mengusulkan penyesuaian rumusan, konkordan dengan DIM Nomor 1

b. mematuhi nasihat dan petunjuk Perawat dan/atau Bidan;

396. c. mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

Tetap c. mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

397. d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Tetap d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

PenjelasanPembayaran imbalan jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

398. BAB VIIIORGANISASI PROFESI PERAWAT

Pemerintah berpandangan bahwa pengaturan Organisasi Profesi sebaiknya norma umumnya saja. Bab ini cukup mengatur tentang organisasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

BAB VIIIORGANISASI PROFESI

399. Pasal 42Untuk mempersatukan dan memberdayakan Perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan dibentuk Organisasi Profesi Perawat sebagai satu wadah


Pasal 42Untuk mempersatukan dan memberdayakan Perawat dan Bidan dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan dibentuk Organisasi Profesi Perawat dan

44


1 2 3 4yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum.

Organisasi Profesi Bidan sebagai wadah yang menghimpun Perawat dan Bidan secara nasional dan berbadan hukum.

Penjelasan ayat (1)Organisasi profesi dalam ketentuan ini meliputi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) bagi perawat dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) bagi bidan

400. Pasal 43Organisasi Profesi Perawat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di daerah.

Pemerintah berpandangan bahwa organisasi profesi diatur dalam AD/ARTnya sendiri, sedangkan pembentukannya tunduk pada UU Ormas, sehingga diusulkan untuk dihapus.

Dihapus

401. Pasal 44(1) Organisasi Profesi Perawat berfungsi sebagai

pemersatu, Pembina, pengembang, dan pengawas keperawatan di Indonesia.

Konkordan dengan DIM Nomor 400 Pasal 44Penyelenggaraan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

402. (2) Organisasi Profesi Perawat bertanggung jawab kepada anggota profesi.


403. Pasal 45Organisasi Profesi Perawat berwenang:


404. a. memberikan rekomendasi persyaratan akreditasi institusi pendidikan keperawatan;


405. b. memberikan rekomendasi kepada perawat untuk memperoleh SIPP pada proses pengajuan izin praktik keperawatan mandiri kepada Pemerintah Daerah;


406. c. menyusun dan menetapkan kode etik; Konkordan dengan DIM Nomor 400 Dihapus

407. d. memberikan rekomendasi program adaptasi dan evaluasi Perawat Asing kepada Konsil Keperawatan Indonesia; dan


408. e. mengusulkan anggota Organisasi Profesi Perawat untuk dimasukkan dalam Konsil Keperawatan Indonesia.


45


1 2 3 4

409. Pasal 46Organisasi Profesi Perawat bertugas :


410. a. meningkatkan kualitas, kapabilitas dan kapasitas Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sesuai standar pelayanan keperawatan;


411. b. melakukan sosialisasi pengembangan profesi Keperawatan;


412. c. berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan; Konkordan dengan DIM Nomor 400 Dihapus

413. d. memfasilitasi perlindungan hukum kepada anggota; dan


414. e. membentuk Kolegium Keperawatan. Konkordan dengan DIM Nomor 400 Dihapus

415. Pasal 47Biaya untuk pelaksanaan tugas Organisasi Profesi Perawat dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Organisasi Profesi Perawat.


416. Pasal 48Ketentuan mengenai susunan Organisasi Profesi Perawat ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.


417. BAB VIIIKOLEGIUM KEPERAWATAN


418. Pasal 49(1) Kolegium Keperawatan merupakan badan otonom di

dalam Organisasi Profesi Perawat dan dibentuk oleh Organisasi Profesi Perawat.


419. (2) Kolegium Keperawatan bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi Perawat.


420. Pasal 50 Konkordan dengan DIM Nomor 31 Dihapus

46


1 2 3 4Kolegium Keperawatan berfungsi mengembangkan cabang disiplin ilmu Keperawatan.

421. Pasal 51Kolegium Keperawatan berwenang:


422. a. melakukan penilaian kompetensi Perawat Asing sebagai dasar dilakukan program adaptasi; dan


423. b. melakukan kajian pengembangan pendidikan dan profesi Perawat.


424. Pasal 52Kolegium Keperawatan bertugas menyusun standar kompetensi kerja Perawat.


425. Pasal 53Biaya untuk pelaksanaan tugas Kolegium Keperawatan dibebankan kepada:


426. a. anggaran pendapatan dan belanja Organisasi Profesi Perawat;


427. b. registrasi Perawat; Konkordan dengan DIM Nomor 31 Dihapus

428. c. bantuan Pemerintah; Konkordan dengan DIM Nomor 31 Dihapus

429. d. hibah; dan/atau Konkordan dengan DIM Nomor 31 Dihapus

430. e. sumbangan yang sah dan tidak mengikat. Konkordan dengan DIM Nomor 31 Dihapus

431. Pasal 54Ketentuan mengenai susunan organisasi Kolegium Keperawatan dan keanggotaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Profesi Perawat.


432. BAB IXKONSIL KEPERAWATAN INDONESIA


433. Pasal 55Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,


47


1 2 3 4memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Perawat dan masyarakat, meningkatkan mutu Perawat, serta Pelayanan Keperawatan, dibentuk Konsil Keperawatan Indonesia.

434. Pasal 56Konsil Keperawatan Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.


435. Pasal 57Konsil Keperawatan Indonesia berfungsi menetapkan Praktik Keperawatan dan melakukan Registrasi Perawat.


436. Pasal 58(1) Konsil Keperawatan Indonesia berwenang:


437. a. mengawasi pelaksanaan kode etik dan Pelayanan Keperawatan;


438. b. menerbitkan Sertifikat Uji Kompetensi; Konkordan dengan DIM Nomor 32. Dihapus

439. c. menyetujui dan menolak permohonan registrasi termasuk dari Perawat Asing;


440. d. menerbitkan dan mencabut STR; Konkordan dengan DIM Nomor 32. Dihapus

441. e. menegakkan disiplin keperawatan termasuk menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin Perawat; dan


442. f. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin. Konkordan dengan DIM Nomor 32. Dihapus

443. (2) Penerbitan Sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikeluarkan setelah perawat dinyatakan lulus uji kompetensi oleh institusi perguruan tinggi yang terakreditasi.


444. Pasal 59Biaya untuk pelaksanaan tugas Konsil Keperawatan Indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan


48


1 2 3 4belanja Organisasi Profesi Perawat.

445. Pasal 60a. Jumlah anggota Konsil Keperawatan Indonesia paling

banyak 15 (lima belas) orang.


446. b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsil Keperawatan Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.


447. BAB XPEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pemerintah mengusulkan perubahan judul bab. BAB XPEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN

PENGEMBANGAN

448. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru untuk pembinaan pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan.

Pasal 60APenyelenggaraan Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan dibina oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

449. Pasal 61Pemerintah, Pemerintah Daerah, Konsil Keperawatan Indonesia, Organisasi Profesi Perawat membina dan mengembangkan Praktik Keperawatan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan. Pasal 61Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi membina dan mengawasi Praktik Keperawatan dan Kebidanan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

450. Pasal 62(1) Pembinaan dan pengembangan Praktik Keperawatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diarahkan untuk:

Pemerintah mengusulkan penyesuaian rumusan, konkordan dengan DIM Nomor 1 dan DIM Nomor 448

Pasal 62Pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diarahkan untuk:

451. a. meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan yang diberikan Perawat; dan


a. meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; dan

452. b. melindungi masyarakat atas tindakan Perawat yang tidak sesuai standar operasional prosedur,


b. melindungi masyarakat atas tindakan Perawat dan Bidan yang tidak sesuai standar.

453. Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan pembinaan dan pengawasan salah satunya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Untuk itu Pemerintah

c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, perawat dan bidan.

49


1 2 3 4mengusulkan menambah substansi tersebut untuk diatur.

454. (2) Pembinaan dan pengembangan Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan Pasal 62A(1) Pengembangan Praktik Keperawatan dan

Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

455. (3) Pembinaan dan pengembangan Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kompetensi dan kepribadian professional.


(2) Pengembangan Praktik Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kompetensi dan kepribadian profesional.

456. Pasal 63(1) Pembinaan dan pengembangan Praktik Keperawatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:a. penugasan;b. kenaikan pangkat/peringkat; dan/atauc. promosi.

Pemerintah berpendapat bahwa pengaturannya berupa jenjang karir dan bertentangan dengan DIM 454, diusulkan untuk dihapus.

Dihapus

457. (2) Pengembangan karir Praktik Keperawatan dapat digunakan untuk penempatan perawat pada jenjang yang sesuai dengan keahliannya.

Konkoordan dengan DIM Nomor 456 Dihapus

458. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan dan dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya perlu dilakukan audit terhadap pelayanan yang diberikan oleh bidan dan perawat. Untuk itu Pemerintah mengusulkan rumusan baru terkait dengan hal tersebut.

Pasal 63ADalam rangka pembinaan dan pengawasan perawat dan bidan yang menyelenggarakan praktik keperawatan dan kebidanan dapat dilakukan audit di bidang keperawatan dan kebidanan.

459. BAB XILARANGAN

Pemerintah berpandangan bahwa ketentuan larangan seharsunya diikuti dengan sanksi sehingga menjadi rumusan yang implementatif, sehingga diusulkan ketentuan larangan masuk ke dalam ketentuan sanksi baik administratif maupun pidana.

Dihapus

460. Pasal 64Setiap orang dilarang dengan sengaja menggunakan identitas seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).


50


1 2 3 4

461. Pasal 65Perawat dilarang menyelenggarakan Praktik Keperawatan tanpa memiliki STR dan/atau SIPP sebagai dasar lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).


462. Pasal 66Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang dengan sengaja mempekerjakan Perawat yang tidak memiliki STR dan SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).


463. Pasal 67Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dilarang memberikan resep dan obat selain obat bebas terbatas.


464. BAB XIKETENTUAN ADMINISTRATIF

Pasal 67A(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal

15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 12A, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.

465. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada (1) dapat berupa:a. Peringatan tertulis;b. Penghentian sementara kegiatan; dan/atauc. Pencabutan izin.

466. BAB XIIKETENTUAN PIDANA

Tetap BAB XIIKETENTUAN PIDANA

467. Pasal 68Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan Pasal 68(1) Setiap orang yang bukan perawat dan/atau

bidan dengan sengaja berpraktik sebagai perawat dan/atau bidan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana

51


1 2 3 4paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). denda paling banyak Rp. 400.000.000 (empat

ratus juta rupiah).468. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru (2) Setiap orang yang bukan perawat dan/atau

bidan dengan sengaja berpraktik sebagai perawat dan/atau bidan yang menyebabkan hilangnya nyawa dan/atau kecacatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

469. Pasal 69Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan tanpa memiliki STR dan/atau SIPP sebagai dasar lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan Pasal 69Perawat dan/atau bidan yang menyelenggarakan Praktik tanpa memiliki STR dan SIP/SIK dipidana dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

470. Pasal 70(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

dengan sengaja mempekerjakan Perawat yang tidak memiliki STR dan SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan Pasal 70(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

dengan sengaja mempekerjakan Perawat dan/atau bidan yang tidak memiliki STR dan Surat Izin Praktik dipidana dengan sanksi pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

471. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara atau pidana denda kepada pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tetap (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara atau pidana denda kepada pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

472. (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dikenai sanksi administrasi berupa:a. pencabutan ijin pendirian; dan/ataub. pencabutan status badan hukum.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dikenai sanksi administrasi berupa:

a. pencabutan ijin operasional; dan/ataub. pencabutan status badan hukum.

473. Pasal 71 Pemerintah berpandangan substansi DIM ini sudah terakomodir Dihapus

52


1 2 3 4Perawat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

dalam DIM Nomor 464 dan DIM Nomor 465

474. BAB XIIIKETENTUAN PERALIHAN

Tetap BAB XIIIKETENTUAN PERALIHAN

475. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru Pasal 71CPada saat Undang-undang ini mulai berlaku:1. Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan

pendidikan kebidanan program Diploma Tiga wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

476. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru 2. Setiap bidan yang merupakan lulusan program Diploma Satu, dan program Diploma Tiga yang saat ini menjalankan praktik/pekerjaannya tetap dapat menjalankan praktik/pekerjaannya berdasarkan Undang-Undang ini.

477. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru 3. Setiap bidan yang merupakan lulusan program Diploma Satu wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang ini paling lama 5 tahun sejak Udang-Undang ini diundangkan.

478. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru 4. Setiap bidan yang merupakan lulusan program Diploma Tiga wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang ini paling lama 10 tahun sejak Udang-Undang ini diundangkan.

479. Pasal 72STR dan SIPP yang telah dimiliki oleh Perawat sebelum Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPP berakhir.


Pasal 72STR dan Surat Izin Praktik yang telah dimiliki oleh Perawat dan Bidan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan Surat Izin Praktik berakhir.

480. Pasal 73 Konkordan dengan DIM Nomor 32 Dihapus

53


1 2 3 4Selama Konsil Keperawatan Indonesia belum terbentuk, permohonan untuk memperoleh STR yang masih dalam proses, diselesaikan dengan prosedur yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

481. BAB XIVKETENTUAN PENUTUP

BAB XIVKETENTUAN PENUTUP

482. Pasal 74Institusi pendidikan keperawatan yang telah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling lama 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pemerintah berpandangan bahwa Undang-Undang ini tidak mengatur secara khusus tentang institusi pendidikan keperawatan dan kebidanan, karena hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.

Dihapus

483. Pasal 75Konsil Keperawatan Indonesia dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Konkoordan DIM Nomor 32 Dihapus

484. Pasal 76Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keperawatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.


Pasal 76Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keperawatan dan Kebidanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

485. Pasal 77Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Tetap Pasal 77Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

486. Pasal 78Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Tetap Pasal 78Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

487. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tetap Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

488. Disahkan di Jakarta Tetap Disahkan di Jakarta

54


1 2 3 4pada tanggal ............PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di JakartaPada tanggal .............MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

pada tanggal ............PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di JakartaPada tanggal .............MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

489. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR ......

tetap LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR ......

490. PENJELASANATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ....TENTANG

KEPERAWATAN

I. UMUMKesehatan sebagai hak asasi manusia sebagaimana

diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus diwujudkan melalui pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui pemberian pelayanan kesehatan termasuk Pelayanan Keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman oleh Perawat yang telah mendapatkan akreditasi, registrasi, dan lisensi. Praktik keperawatan sebagai wujud nyata dari Pelayanan Keperawatan, dilaksanakan secara mandiri,

55


1 2 3 4berdasarkan pelimpahan wewenang, penugasan khusus, maupun kolaborasi. Dalam melaksanakan Pelayanan Keperawatan tersebut, Perawat berperan sebagai pemberi Asuhan Keperawatan, pendidik Klien, koordinator Asuhan Keperawatan, kolaborator dengan pihak terkait, dan konsultan dari rujukan Perawat.

Pelayanan Keperawatan yang diberikan oleh Perawat didasarkan pada keahlian di bidang ilmu keperawatan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan globalisasi. Perawat selain dibutuhkan di dalam negeri juga dibutuhkan di negara lain sebagai bagian dari penambahan devisa negara. Ketika dilakukan pemenuhan kebutuhan Perawat tingkat dunia, maka sistem keperawatan Indonesia dapat di kenal oleh negara tujuan dan kondisi ini sekaligus merupakan bagian dari pencitraan dan dapat mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia di bidang kesehatan.

Untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin perlindungan terhadap Perawat itu sendiri sebagai pemberi pelayanan keperawatan, diperlukan pengaturan mengenai keperawatan secara komprehensif. Adapun secara umum Undang-Undang ini memuat mengenai pembenahan internal terhadap pendidikan keperawatan, Pelayanan Keperawatan, Asuhan Keperawatan, dan Praktik Keperawatan. Di samping itu, juga dilakukan pembenahan eksternal yang mengacu pada tantangan untuk dapat memenuhi tuntutan akan adanya kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan lisensi bagi Perawat.

Selain materi tersebut, untuk dapat melakukan penilaian terhadap kemampuan obyektif seorang Perawat dalam memberikan Pelayanan Keperawatan kepada masyarakat yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan pendidikan, kompetensi, dan bidang keilmuan yang dimiliki, diperlukan pengaturan yang tegas dan jelas mengenai kewenangan Organisasi Profesi, Kolegium, dan pembentukan Konsil Keperawatan Indonesia. Dengan demikian agar dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan untuk meningkatkan,

56


1 2 3 4mengarahkan, serta menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan Keperawatan dan Praktik Keperawatan yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Keperawatan.

491. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

492. Pasal 2Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah asas yang harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

493. Huruf bYang dimaksud dengan “nilai ilmiah” adalah (praktik) keperawatan dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan maupun pengalaman praktik.

494. Huruf cYang dimaksud dengan “asas etika” adalah keperawatan dilakukan berdasarkan etika profesi.

495. Huruf dYang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah keperawatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

496. Huruf eYang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah keperawatan harus mampu memberikan pelayanan yang

57


1 2 3 4merata, terjangkau, bermutu, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan kesehatan.

497. Huruf fYang maksud dengan ”asas kesehatan dan keselamatan klien” adalah Perawat dalam melakukan Asuhan Keperawatan harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan Klien.

498. Pasal 3Cukup jelas.







505. Pasal 10Ayat (1)

Cukup jelas.

506. Ayat (2)

Tridharma perguruan tinggi merupakan penyelenggaraan 3 (tiga) fungsi perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

507. Pasal 11

58


1 2 3 4Cukup jelas.














521. Pasal 25

59


1 2 3 4Cukup jelas.






Yang dimaksud dengan ”tempat lain” meliputi rumah Klien, rumah Jompo, panti asuhan, dan tempat praktik keperawatan.

527. Ayat (2)

Cukup jelas.

528. Ayat (3)

Cukup jelas.

529. Ayat (4)

Cukup jelas.

530. Ayat (5)

Cukup jelas.


Cukup jelas.

532. Ayat (2)

Cukup jelas.

60


1 2 3 4533. Ayat (3)

Cukup jelas.

534. Ayat (4)

Cukup jelas.

535. Ayat (5)

Cukup jelas.

536. Ayat (6)

Cukup jelas.

537. Ayat (7)Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain apoteker, ahli gizi, dan fisioterapis.

538. Pasal 32 Cukup jelas.






544. Pasal 38Huruf a

Cukup jelas.

545. Huruf b

61


1 2 3 4Cukup jelas.

546. Huruf cCukup jelas.

547. Huruf dAngka 1

Cukup jelas.

548. Angka 2Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan lain” antara lain dokter, ahli gizi, dan apoteker.

549. Huruf eCukup jelas.

550. Huruf fCukup jelas.

551. Huruf gCukup jelas.

552. Huruf hCukup jelas.

553. Huruf iCukup jelas.



556. Pasal 41Huruf a

Pemberian informasi oleh Klien anak/balita atau lansia, dalam kondisi tertentu dapat diwakili dalam pemberian informasi tentang masalah kesehatannya.

557. Huruf b

62


1 2 3 4 Cukup jelas.

558. Huruf c

Cukup jelas.

559. Huruf d

Cukup jelas.












63


1 2 3 4571. Pasal 53

Cukup jelas.














64


1 2 3 4













597. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

65

Documents

RUU Tentang Keperawatan Dan Kebidanan